Keanggotaan Kaledonia Baru dan Polinesia Prancis dalam PIF Dipertanyakan

Suva – Untuk pertama kalinya, rencana keanggotaan penuh Kaledonia Baru dan Polinesia-Prancis dalam Pacific Islands Forum (PIF) dipertanyakan. Sekretaris Jenderal PIF, Dame Meg Taylor menyatakan bahwa rekomendasi keanggotaan kedua teritori tersebut belum disahkan dalam sebuah piagam (charter).

Dame menyampaikan hal itu ketika memberikan pidato kunci dalam konferensi organisasi nonpemerintah di Pasifik (PIANGO) yang ke-8 di Suva, pekan lalu. “Dari sekretariat, kami terus mengklarifikasi dampak praktis dan dampak legal dari keputusan yang direkomendasikan oleh forum pemimpin Pasifik ini,” ujar Dame Meg.

Ia menambahkan, pihaknya banyak menerima pertanyaan tentang kriteria menjadi anggota PIF yang mewajibkan negara telah merdeka dengan kedaulatan penuh. Sementara, Kaledonia Baru dan Polinesia-Prancis masih berada di bawah kedaulatan Prancis.
Ia juga mengatakan bahwa banyak pihak berkepentingan dengan adanya hak penentuan nasib sendiri yang diperjuangkan di Kaledonia Baru dan Polinesia-Prancis. Yang pasti, kedua negara tersebut masih termasuk dalam daftar negara-negara yang harus didekolonisasi di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Seperti diberitakan, dalam pertemuan forum pemimpin Pasifik yang berlangsung di Pohnpei pada September 2016, para pemimpin sepakat merekomendasikan agar PIF memberi keanggotaan penuh kepada Kaledonia Baru dan Polinesia-Prancis dalam organisasi yang kini berusia 45 tahun itu.
Selain kedua negara itu, PIF juga menerima pengajuan agar Papua Barat yang kini menjadi bagian dari Indonesia menjadi anggota penuh PIF. Selain itu, PIF juga menerima permohonan dukungan agar Papua Barat merdeka dari Indonesia.

Atas permohonan itu, Dame Meg mengatakan bahwa hal itu bisa saja asal berdasarkan aspirasi mayoritas penduduk dan tidak dilakukan dalam suasana penuh konflik sosial.
Baru-baru ini, enam negara anggota PIF, yaitu Kepulauan Solomon, Vanuatu, Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalu dan Tonga memanfaatkan kesempatan berbicara di Sidang Umum PBB untuk menyuarakan hak orang-orang Papua.
Dalam usianya yang ke-45, PIF telah seringkali digunakan oleh negara-negara anggota untuk mengadvokasi negara-negara tetangganya yang tidak memiliki status internasional. Landasannya jelas, yaitu prinsip fundamental berupa hak menentukan nasib sendiri sesuai dengan pasal 1 Piagam PBB. (*)

Sumber: http://www.tabloid-wani.com/2016/11/keanggotaan-kaledonia-baru-dan-polinesia-prancis-dalam-pif-dipertanyakan.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Kopi Papua

Organic, Arabica, Single Origins

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny

Melanesia Web Hosting

Melanesia Specific Domains and Web Hosting

Sem Karoba Tawy

Patient Spectator of the TRTUH in Action

Melanesia Business News

Just another MELANESIA.news site

Sahabat Alam Papua (SAPA)

Sahabat Alam Melanesia (SALAM)

Melanesian Spirit's Club

Where All Spirit Beings Talk for Real!

Breath of Bliss Melanesia

with Wewo Kotokay, BoB Facilitator

%d bloggers like this: