Terkait status ULMWP, MSG masih bahas pedoman keanggotaan

Jayapura, Jubi – Pertemuan Pejabat Senior (SOM) dan Pertemuan Menteri Luar Negeri (FMM) Melanesian Spearhead Group (MSG) berturut-turut digelar sejak kemarin, Selasa (20/12) dan Rabu (21/12/2016), di Port Vila, Vanuatu untuk mendiskukan hasil rekomendasi komite konstitusional terkait aturan keanggotaan di MSG.

Rakyat Papua rupanya masih harus menunggu. Pertemuan MSG yang hasilnya diharapkan memberi keputusan terkait keanggotaan penuh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) belum akan terjadi. KTT Pemimpin MSG, yang berhak memutuskan status keanggotaan tersebut, diharapkan baru akan terselenggara awal tahun depan.

“Hanya pertemuan Senior Official dan beberapa menteri. Tidak ada pertemuan pemimpin pemerintahan,” kata Direktur MSG, Amena Yauvoli kepada Jubi melalui surat elektronik, Selasa (20/12/2016) mengenai pertemuan MSG di Port Vila, Vanuatu.

Selain para pejabat senior dan menteri, ia mengakui ada pertemuan Sub Komite Hukum dan Kelembagaan yang sebelumnya ditugaskan oleh para pemimpin MSG di pertemuan tingkat tinggi Juli lalu di Honiara untuk mengklarifikasi pedoman menyangkut status peninjau, anggota associate, dan anggota penuh di MSG. Sub Komite Hukum dan Isu Kelembagaan sebelumnya sudah ditugaskan Pertemuan dua hari tersebut membahas agenda utama terkait temuan penilaian komite konstitusional tentang aturan keanggotaan MSG.

Dengan demikian, bisa dipastikan tidak ada keputusan terkait keanggotaan ULMWP dalam pertemuan MSG di Port Vila ini sebab keputusan tersebut harus diambil oleh para pemimpin pemerintahan.

RNZI, Selasa (20/12), melaporkan bahwa keputusan untuk menerima ULMWP menjadi anggota penuh MSG sangat sensitif, sehingga dipahami pula belum akan ada keputusan terkait keanggotaan ULMWP pada pertemuan minggu ini.

Menteri luar negeri Kepulauan Solomon, Milner Tozaka, mengatakan rekomendasi Sub Komite hukum sudah diajukan menjadi agenda FMM.

“Mereka sudah membuat rekomendasi untuk sebagai bahan bagi para menteri untuk bekerja membuat rekomendasi berikuatnya kepada Pertemuan Para Pemimpin untuk ditetapkan,” ujar Tozaka.

Perdana Menteri Vanuatu. Charlot Salwai sekali lagi menegaskan dukungannya kepada ULMWP untuk mendapatkan keanggotaan penuh, sekaligus mendukung West Papua merdeka.

Salwai mengatakan kebijakan luar negeri negaranya tetap teguh yaitu Vanuatu tidak akan benar-benar merdeka dari ikatakan kolonial sampai seluruh rakyat Melanesia bebas.

Isu politik penentuan nasib sendiri dan pelanggaran HAM di West Papua adalah dua persoalan besar yang membuat lima anggota MSG tidak satu suara. PNG dan Fiji berkali-kali terbukti menghindar dan menolak penentuan nasib sendiri West Papua, sementara tiga anggota lainnya mendukung penentuan nasib sendiri West Papua sebagai agenda prinsip pendirian MSG.

Seperti diketahui, lima anggota penuh MSG: Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, Vanuatu dan FLNKS New Kaledonia, terpeceah suaranya terkait posisi keanggotaan penuh ULMWP. Fiji dan PNG diketahui cukup dekat dengan kebijakan Indonesia.

Hadir dalam pertemuan dua hari tersebut para pemimpin Dewan Komite ULMWP Octo Mote, Benny Wenda, Rex Rumakiek dan Jacob Rumbiak di Port Vila. Hadir pula wakil pemerintah Indonesia di dalam pertemuan itu.(*)

December 24, 2016 0

Pro-Papua Merdeka Ingin Jadi Anggota MSG, Indonesia Menolak

HorasSumutNews.com – Berita Terkini Terbaru Hari Ini – Jakarta – Pemerintah Indonesia menolak keras kelompok separatis bernama Gerakan Pembebasan Papua Barat (UMLWP) bergabung dalam Kelompok Negara-NegaraMelanesia (Melanesian Spearhead Group/MSG).

“Suatu kelompok yang menamakan dirinya UMLWP tidak lain dan tidak bukan merupakan gerakan separatis di dalam suatu negara berdaulat. Gerakan tersebut tidak memiliki legitimasi dan bukan wakil masyarakat Papua,” kata Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI Desra Percaya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/6/2016).

Pernyataan tersebut disampaikan Desra saat menjadi Ketua Delegasi RI pada pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri MSG yang berlangsung di Lautoka, Fiji pada Kamis 16 Juni lalu.

Dia menyampaikan, pernyataan itu terkait upaya UMLWP untuk menaikkan statusnya dari kelompok peninjau menjadi anggota penuh MSG.

Pemerintah Indonesia menilai, upaya tersebut jelas bertentangan dengan perjanjian pendirian MSG pada 2007, yang secara tegas menghormati prinsip kedaulatan dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota.

Setelah melalui pembahasan internal di antara anggota dan lobi intensif delegasi Indonesia, upaya tersebut berhasil digagalkan.

Terkait hal itu, MSG hanya mencatat aplikasi tersebut dan membentuk komite untuk membahas kriteria keanggotaan. Pembahasan kriteria keanggotaan itu juga berhubungan dengan adanya keinginan dari negara-negara anggota MSG agar Indonesia menjadi anggota penuh MSG.

Dalam pernyataannya, Desra juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk memajukan kemitraan serta langkah praktis dalam merealisasikan kerja sama antarnegara Melanesia, khususnya untuk mendorong pencapaian tujuan MSG, yaitu pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik dan keamanan di sub-kawasan Melanesia.

Pada akhir pernyataan, Ketua Delegasi RI itu juga mengundang negara anggota MSG untuk hadir pada Bali Democracy Forum yang akan membahas penguatan kapasitas demokrasi antarnegara, pada 8-9 Desember 2016.

Di sela-sela pertemuan MSG, Desra telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Fiji, Menlu Kepulauan Solomon, Ketua Delegasi Papua Nugini, dan Dirjen Sekretariat MSG yang menyampaikan apresiasi terhadap kehadiran dan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan MSG, serta dukungan tegas atas prinsip kedaulatan Indonesia.

Indonesia Anggota MSG

Melanesian Spearhead Group (MSG) adalah organisasi internasional yang awalnya terdiri dari empat negara di Melanesia yaitu Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu, serta Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis dari Kaledonia Baru.

Grup ini didirikan sebagai perkumpulan politik pada 1986 dan bermarkas di Port Vila, Vanuatu. Direktur Jenderal MSG pertama adalah Rima Ravusiro dari Papua Nugini. Sejak September 2011, Direktur Jenderal MSG dijabat Peter Forau dari Kepulauan Solomon.

Pada KTT MSG ke-18 di Fiji Maret 2011, Indonesia untuk pertama kalinya diterima sebagai negara pengamat. Diharapkan dengan menjadi observer dalam MSG, Indonesia akan dapat bekerja sama lebih erat dan memberikan kontribusinya kepada negara-negara anggota MSG.

Dalam KTT MSG ke-20 yang berlangsung di Honiara, Kepuluaun Solomon, pada 24-26 Juni 2015, MSG meningkatkan status Indonesia dari negara pengamat (observer) menjadi anggota asosiasi (associate member).

December 18, 2016 0

Gereja-gereja Pasifik: Bawa Papua ke Komite Dekolonisasi PBB

Ilustrasi: umat Kristen gereja Protestant church

AUCKLAND, SATUHARAPAN.COM – Gereja-gereja Protestan yang tergabung dalam Pacific Conferences of Churches (PCC) belum lama ini mengadakan pertemuan di kantor sekretariatnya di Auckland, Selandia Baru. Dalam pertemuan itu, dibahas sejumlah isu, seperti isu pelanggaran HAM Papua, perubahan iklim, serta nasib pengujian nuklir dan militerisasi di Pasifik.

Kepada radionz.com, yang melaporkan pertemuan itu hari ini, Sekretaris Jenderal PCC, Francois Pihaatae, mengatakan ia mengharapkan suara gereja tidak dianggap remeh karena gereja membawa suara umat.

“Ketika berbicara, mereka tidak hanya sebagai gereja, mereka juga sebagai umat. Karena sebagian besar waktu umat bersama kami. Kami tidak bisa mengabaikan kesatuan umat di akar rumput karena mereka memiliki kekuasaan untuk berbicara,” kata Pihaatae.

Terkait isu Papua, Pihaatae, mengatakan dewasa ini kelompok-kelompok gereja lebih bersatu dalam menekan para pemimpin politik untuk berbicara. Misalnya, ia mengatakan untuk pertama kalinya sejak didirikan 20 tahun yang lalu, Papua New Guinea Council of Churches juga bergabung untuk mendukung agar masalah Papua dibawa ke Komite Dekolonisasi PBB.

Lebih jauh, ia mengatakan anggota dewan gereja di Papua Nugini menginginkan agar pemerintah Indonesia mengakhiri apa yang disebut sebagai genosida di Papua.

“Menyerukan kepada Indonesia untuk menghentikan pembunuhan (orang Papua). Itulah satu-satunya prioritas pertama bagi kami untuk meminta militer dan kepolisian Indonesia atau apa pun yang mereka gunakan untuk membunuh. Mereka (orang Papua) bukan binatang, mereka adalah manusia seperti mereka, orang Indonesia,” kata Pihaatae.

“Kedua, yang kami coba lakukan adalah untuk mengangkat isu Papua pada daftar dekolonisasi. Agar mereka menikmati kemerdekaan seperti negara-negara Pasifik merdeka lainnya,” kata dia.

Ia menambahkan, PCC mengikutsertakan gereja-gereja di Papua dan berharap mereka mengetahui bahwa mereka tidak sendirian.

“Sekarang ini ada dua gereja di Papua yang telah menjadi anggota dan kami akan menyambut dua anggota baru lagi tahun depan. Jadi itu berarti bahwa melalui tindakan kita, kita berusaha untuk membawa orang-orang Papua pulang ke rumahnya.”

Dalam pertemuan tersebut, masalah-masalah lain juga dibahas. Termasuk dampak dari ekstraksi sumber daya pada lingkungan, penyakit menular dan peran gereja dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan.

Dalam presentasinya, Francois Pihaatae juga menunjukkan fakta sejarah dimana gereja memegang peran kunci di kawasan Pasifik. Ia mengingatkan bahwa dulu gereja-gereja Protestan di French Polynesia pernah mengadukan Prancis ke International Criminal Court atas dampak dari pengujian nuklir di wilayah mereka. Ia menambahkan, pemimpin gereja memegang kunci dalam mengakhiri pengujian nuklir di wilayah itu pada 1996.

Dia mengatakan contoh ini menunjukkan bahwa apabila memiliki kesatuan suara, gereja akan menjadi kekuatan yang tidak dapat diremehkan.

Pihaatae mengatakan PCC akan terus membawa umat Pasifik bersama-sama untuk memperjuangkan keadilan dan perdamaian untuk melindungi masa depan kolektif mereka.

November 17, 2016 0

Genosida Papua: Tantangan Berat Bagi Diplomasi NKRI

SYDNEY, SATUHARAPAN.COM – Upaya Indonesia untuk meredam internasionalisasi masalah Papua, tampaknya semakin hari semakin menemukan tantangan berat. Setelah tujuh negara Pasifik belum lama ini mengangkat isu Papua di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), berbagai jalur lain untuk mengangkat isu itu bermunculan.

Tak lagi hanya lewat jalur diplomasi formal, kini lewat saluran diplomasi lain, termasuk diplomasi budaya, upaya untuk melakukan internasionalisasi isu Papua seakan tak terbendung.

Yang terbaru adalah munculnya sosok Sabine Jamieson, yang profilnya ditampilkan oleh sebuah media online komunitas Yahudi Australia, Australia Jewish News, Selasa (18/10). Jamieson adalah seorang model rupawan berdarah Yahudi berusia 18 tahun. Tetapi bukan hanya wajah rupawannya yang bisa menarik perhatian. Cita-citanya yang unik dan lebih dari sekadar memperagakan pakaian, perlu dicermati.

Ketika diwawancarai dalam audisi menjadi Australia’s Next Top Model, dengan gamblang ia mengatakan bahwa ia tidak ingin sekadar menjadi model. Dia ingin mendedikasikan karier modelnya untuk menyuarakan permasalahan Papua ke dunia internasional.

Sebagaimana dilaporkan oleh jewishnews.net.au, Jamieson mengatakan ketimbang sekadar berwajah rupawan, ia berharap karier modelnya dapat menjadi platform baginya untuk berbicara tentang isu-isu sosial, “terutama genosida di Papua (Barat) dan krisis pengungsi Australia.”

Jamieson tidak sekadar membual dalam soal ini. Ia sudah melakukannya. Menurut Jamieson, dia dan adik kembarnya saat ini tengah terlibat dalam penggalangan dana untuk masyarakat Papua (Barat) melalui produksi T-shirt. Produk itu mereka jual dan hasilnya disumbangkan kepada gerakan pembebasan Papua lewat wadah United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

“Ketika Anda menjadi model, Anda memiliki banyak kekuasaan dengan media dan kekuatan untuk menempatkan sorotan pada berbagai isu yang berbeda,” kata Jamieson, sebagaimana dikutip oleh Jewish News.

Ia mengatakan saat ini belum banyak sorotan yang diarahkan kepada isu Papua. “Masyarakat internasional menutup mata. Kita memiliki kekuatan teknologi untuk menunjukkan apa yang terjadi di sana, sehingga benar-benar penting bahwa kita melakukan itu,” kata dia.

Di bagian lain pendapatnya, mengenai krisis pengungsi saat ini ia berkisah tentang kakeknya. “Kakek saya dan keluarganya adalah pengungsi setelah perang. Sekarang ada masalah imigran. Sejarah telah berulang. Keluarga saya meraih kesuksesan (sebagai imigran) karena mereka dibantu oleh masyarakat Australia, dan saya akan senang bila dapat melakukan hal yang sama kepada orang-orang (imigran) di generasi ini. ”

Menangi Australia’s Next Top Model

Pada tahun 2014, Jamieson masih tinggal bersama keluarga dan saudara kembarnya, Nakisha, di Byron Bay, Australia, ketika mimpinya untuk bekerja terwujud. Ia bekerja di majalah Real Living.

Bekerja di majalah itu ternyata membuka matanya terhadap industri fesyen. Dari sana pula ia jatuh cinta pada dunia itu.

Lalu pengalaman itu menginspirasinya pindah ke Sydney dan tinggal bersama nenek dan kakeknya, Sandra dan Yoram Gross. Almarhum Yoram terkenal dengan produksi dan animasi Blinky Bill. Ia adalah korban Holocaust yang tiba di Australia dari Polandia setelah perang.

Kedatangan Jamieson ke Sydney menggembirakan Yoram. Yoram pun memperkenalkan cucunya kepada komunitas Yahudi setempat dan dilanjutkan dengan kecintaanya kepada industri hiburan.

“Semuanya tampak sangat menarik pada saat itu,” kenang Jamieson. “Pindah ke Sydney, tinggal bersama kakek yang memanjakan saya,” kata dia.

Namun duka kemudian datang. Pada tanggal 20 September 2015, Yoram meninggal. “Keluarga saya semua datang ke Sydney untuk pemakaman dan mereka semua berkabung,” Jamieson mengenang.

Lalu ia memutuskan akan pulang ke kampung halamannya, ketika sebuah momen yang menentukan hidupnya terjadi. “Saya siap untuk terbang kembali ke Byron Bay dengan mereka ketika saya melihat sebuah iklan untuk musim ke-10 program televisi Australia’s Next Top Model. Dan saya punya perasaan bahwa saya harus ikut. Saya merasa ‘saya harus melakukan itu’. Saya mengatakan kepada rumah produksi, bahwa saya hanya punya waktu satu setengah- jam, karena saya harus mengejar pesawat.”

Jamieson, siswa kelas 11 di Emanuel School saat itu, mengatakan bahwa dia tidak punya harapan akan lolos audisi. Namun betapa terkejutnya dirinya ketika ia menerima email yang memberitahukan bahwa dia telah lolos, dan benar-benar menjadi peserta Australia’s Next Top Model.

Kemenangan itu, menurutnya, memberi kesempatan baginya mengenang dan berterimakasih kepada kakeknya yang telah memperkenalkannya kepada industri hiburan.

Pada 20 September lalu, tepat setahun setelah kakeknya berpulang, episode pertama Australia’s Next Top Model disiarkan di Fox8. Jamieson menontonnya bersama neneknya.

October 22, 2016 0

Indonesia Menuduh Solomon Punya Motif Politik Angkat Isu Papua

Jenewa, Tabloid-Wani — Indonesia menolak mentah-mentah pernyataan yang disampaikan oleh delegasi Solomon, Vanuatu dan sebuah lembaga swadaya masyarakat mengenai Papua pada sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, pada 22 Juni 2016. Pernyataan yang disampaikan Kepulauan Solomon tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman tentang keadaan saat ini dan pembangunan di Indonesia, termasuk di provinsi Papua dan Papua Barat.

Pernyataan ini disampaikan oleh Dubes Indonesia untuk PBB Triyono Wibowo, tatkala menggunakan hak jawab atas pernyataan delegasi Solomon pada hari yang sama di tempat yang sama.

Dubes Indonesia mengatakan pernyataan tersebut tidak memiliki itikad baik dan bermotif politik yang bisa ditafsirkan sebagai pendukung kelompok separatis di provinsi-provinsi yang telah terlibat dalam menghasut kekacauan publik dan dalam serangan teroris bersenjata terhadap warga sipil dan personel keamanan.

“Dukungan tersebut jelas melanggar maksud dan tujuan Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional tentang hubungan persahabatan antara negara-negara dan kedaulatan dan integritas teritorial negara,” kata dia dalam sidang yang juga dapat disaksikan melalui televisi internet PBB.

“Biar saya jelaskan, Indonesia, sebagai negara demokrasi, berkomitmen untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia, termasuk dengan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi tuduhan pelanggaran HAM di Papua. Sebagai salah satu tidak ada yang sempurna, kami selalu terbuka untuk berdialog tentang isu-isu HAM. Tapi kami menolak politisasi isu-isu tersebut. Kami menyesalkan cara Kepulauan Solomon dan Vanuatu telah menyalahgunakan Dewan ini dan prinsip-prinsip universal memajukan dan perlindungan HAM dengan mendukung penyebab separatisme,” kata dia.

Dia menambahkan, Presiden Joko Widodo secara pribadi menginstruksikan instansi pemerintah terkait untuk mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah HAM, termasuk yang terkait dengan Papua, dan juga mengambil langkah-langkah untuk mencegah insiden di masa depan. “Dalam hal ini, pemerintah sedang menangani sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua. Untuk mempercepat proses menangani kasus tersebut, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan telah membentuk tim terpadu yang mencakup Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,” kata dia. Dia menambahkan, Provinsi Papua dan Papua Barat menikmati otonomi luas, dan demokrasi, sebagaimana dijamin oleh hukum nasional. Pemerintah provinsi dan kabupaten dipilih secara langsung dan menuju serta dikelola oleh orang Papua. Selain itu, perlu dicatat bahwa anggaran per kapita di dua provinsi termasuk yang tertinggi di Indonesia.

Ia melanjutkan, bahwa Kepulauan Solomon dan Vanuatu masih jauh dari sempurna dalam pelaksanaan dan perlindungan HAM mereka. “Mereka masih menghadapi masalah HAM yang serius. Korupsi merajalela di semua segmen di masyarakat dan pemerintah. Perdagangan orang terus berlangsung. Anak-anak terus menghadapi perlakuan keras, dan kekerasan terhadap perempuan adalah rutinitas sehari-hari.” Menurut dia, akan menjadi kemajuan bagi populasi mereka jika pemerintah negara-negara itu memberikan perhatian dan prioritas untuk serius mengatasi kekurangan HAM di masing-masing negara mereka.

Sebelumnya, Diplomat Negara Kepulauan Solomon di PBB, Barreto Salato, mengangkat kembali isu pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua do Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa.

Menurutnya, Kepulauan Solomon sebagai ketua Melanesian Spearhead Group (MSG) dan yang ditunjuk sebagai ketua Pacific Islands Development Forum (PIDF), menyatakan solidaritas terhadap sesama rakyat Melanesia di Papua.

“Kami akan mendorong Pemerintah Indonesia untuk mencari solusi damai dan berkelanjutan atas konflik yang sedang berlangsung di Papua melalui keterlibatan konstruktif dengan perwakilan Papua dan menghormati hak mereka sebagai manusia,” lanjut dia.

Ia mengatakan Solomon menyambut perhatian besar yang diberikan Presiden Joko Widodo dalam membangun Papua. Namun pada saat yang sama, ia menambahkan, pelanggaran HAM terhadap papua belum terselesaikan. “Pemerintah Kepulauan Solomon menerima laporan rutin tentang kasus penangkapan sewenang-wenang, eksekusi, penyiksaan, perlakuan buruk, pembatasan kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat, yang dilakukan terutama oleh polisi Indonesia,” kata dia.

Sumber: http://www.tabloid-wani.com

September 26, 2016 2

Pemerintah Diminta Bentuk Organisasi Tandingan MSG

Jakarta, Tabloid-Wani — Pemerintah Indonesia disarankan membentuk organisasi Melanesia tandingan, untuk melawan organisasi Melanesia di Pasifik Selatan. Menurut Pakar Hubungan Internasional Teuku Rezasyah, dukungan anggota Melanesia kepada Gerakan Pembebasan Papuan Barat (ULMWP) mengganggu kedaulatan Indonesia. Pemerintah, kata dia harus berani mengambil tindakan tegas terkait hal tersebut. Salah satunya, dengan membuka dialog dengan kepala negara Pasifik Selatan soal status ULMWP. “Kita harus berani ngadu. Mereka bikin Melanesia Brotherhood, kita bikin Melanesia Society. Kita gabungkan yang di Papua, Maluku, Halmahera, stoknya Melanesia, dan lebih banyak dibandingkan Pasifik Selatan. Perang organisasi harus dilawan dengan perang organisasi oleh Indonesia,” kata Rezasyah kepada KBR, Kamis (14/7/2016).

Reza menilai status ULMWP sebagai Observer di MSG memalukan Indonesia. Hal itu merusak kedaulatan. “Yang dikuatirkan sekarang, apa Indonesia sadar, ini kan langkah mendiskreditkan Indonesia. Jadi nanti bukan hanya observer tapi jangan-jangan bisa memberikan input,” tutur Reza. Reza juga mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati jika kasus ini dibawa menjadi isu internasional. “Jangan sampai ini jadi isu internasional, karena mempermalukan Indonesia. Sebelum jadi api, kita cegah baranya dulu,” ujarnya.

Sumber: http://www.tabloid-wani.com/

August 22, 2016 0

Perkuat Dukungan, Benny Wenda Akan Kunjungi Selandia Baru

Benny Wenda di Universitas Teknologi Auckland, Pacific Media Centre (PMC) di tahun 2013 bersama direktur PMC Profesor David Robie (kiri) dan jurnalis Papua New Guinea Henry Yamo – Foto: Del Abcede/PMC

Jayapura, Jubi – Benny Wenda, Juru bicara Gerakan Pembebasan Papua Barat Bersatu (ULMWP), direncanakan mengunjungi New Zealand, penghujung bulan Agustus 2016 nanti, untuk memperkuat dukungan kampanye keadilan dan hak penentuan nasib sendiri rakyat Papua Barat.

Benny, seperti dilansir Asia Pacific Report, Rabu (3/8) lalu, akan memulai kunjungannya pada tanggal 23 Agustus hingga 1 September mendatang. Dirinya akan ditemani pimpinan suku tradisional Ngati Whatua dan akan disambut di kota Orakei Marae, utara Selandia Baru.

Benny diundang untuk bicara di hadapan Ngati Whatua Orakei whanau serta kahalayak umum sebelum bertolak ke pusat-pusat kota di seluruh negeri itu untuk menenmuai anggota-anggota parlemen, perwakilan iwi (wakil organisasi-organisasi Maori), kelompok-kelompok HAM, kelompok gereja, pelajar-mahasiswa, dan kelompok-kelompok muda.

Dibanding kunjungan yang sama tahun 2013, “dengan meluasnya kelompok anggota-anggota parlemen yang mendukung Papua Barat, kunjungan kali ini diharapkan mendapat sambutan lebih baik dari wakil-wakil pemerintah,” demikian Asia Pacific Report.

Benny Wenda, ditengah berbagai kecaman dari Jakarta, terus melakukan perjalanan diberbagai temapt di Afrika, Eropa, Pasifik untuk menguatkan solidaritas terhadap sisu-isu Hak Azasi Manusia di Papua Barat yang sedang bertumbuh.

Di Selandia Baru, dia direncanakan bertemu gerakan Maori dan aktivis Pasifika di Aotearoa, termasuk pertemuan dengan para anggota International Parliamentarians for Wes Papua (IPWP). Mei lalu, IPWP sempat meluncurkan kampanye referendum dibawah pengawasan internasional terhadap masa depan Papua Barat.

Sebelumnya seperti diberitakan Jubi Selasa (2/8) lalu, pemerintah Selandia Baru, melalui Duta Besar Selandia Baru di Indonesia, Trevor Matheson, menyatakan perhatian terhadap isu kebebasan berekspresi dan berkumpul di Papua Barat. Dia mengatakan hal itu seusai memenuhi undangan Menkopolkam mengunjungi Papua Juni lalu.

Sehari sebelumnya (1/8), Inspektur Detektif Tim Haughey, Perwira Penghubung Kawasan Imigrasi Ilegal Kedutaan Besar Selandia Baru, juga mengunjungi Pemrov Papua.

Diterima oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty; Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Papua, Suzana Wanggai; serta Kepala Kesbangpol Papua, Musa Isir, Elia mengaku kedatangan Tim Haughey lebih banyak bertanya terkait perkembangan pembangunan di Papua.(*)

August 10, 2016 0

MSG Tolak ULMWP, Luhut: Ini Salah Satu Kemenangan Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi penolakan terhadap United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menjadi anggota penuh forum Melanesia Spearheaded Group (MSG).

Menurut Luhut, Indonesia berhasil meyakinkan MSG untuk tak menerima organisasi separatis Papua Barat itu sebagai anggota. “Posisi Indonesia di MSG sangat baik. Itu hasil kerja keras tim yang dilakukan secara holistik,” ujar Luhut di kantornya, Kamis, 14 Juli 2016.

Luhut mengatakan Indonesia akan mengajukan diri sebagai anggota penuh MSG, yang merupakan organisasi kerja sama sub-kawasan Melanesia. Indonesia belum terikat penuh dengan MSG dan baru menjadi associate member sejak 2015. Sebelumnya, Indonesia hanya terlibat sebagai observer.

“Ini salah satu kemenangan Indonesia. Indonesia akan mengajukan diri sebagai anggota penuh, segera setelah tim dari Kementerian Luar Negeri kembali ke Tanah Air,” tutur Luhut.

Tim Kementerian Luar Negeri, yang dipimpin Direktur Jenderal Asia-Pasifik dan Afrika Desra Percaya, baru saja menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) khusus MSG di Honiara, Kepulauan Solomon. Dalam pertemuan tersebut, ULMWP ditolak oleh MSG.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan keputusan MSG menguatkan posisi Indonesia dalam diplomasi. Menurut dia, sudah banyak hal yang dilakukan Indonesia untuk memakmurkan Papua Barat. “Papua adalah milik Indonesia dan akan menjadi bagian dari kita selamanya,” ujar Retno di depan kantor Luhut, Kamis, 14 Juli 2016.

Kementerian Luar Negeri sempat mengeluarkan pernyataan tertulis terkait dengan penolakan ULMWP.
“Tidak ada tempat bagi ULMWP dalam masa depan MSG,” tutur Desra dalam rilis yang dikeluarkan Kemenlu.

Dia menyebut delegasi Indonesia didukung partisipasi dan lobi intensif dari perwakilan lima provinsi di Indonesia yang bercorak budaya Melanesia, yakni dari Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Mereka berhasil meyakinkan para pemimpin MSG untuk tidak menerima aplikasi keanggotaan ULMWP.

YOHANES PASKALIS

July 15, 2016 0

Kelompok Gerakan Separatis Papua Ditolak Jadi Anggota MSG

TEMPO.CO, Honiara – Harapan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG) pupus. Permintaan gerakan separatis Papua itu ditolak dalam KTT Khusus MSG di Honiara, Kepulauan Solomon, Kamis, 14 Juli 2016.

Padahal, sebelumnya, ULMWP yakin akan diterima sebagai anggota penuh, sebuah pengakuan terhadap eksistensi dan dukungan bagi kemerdekaan Papua.

“Tidak ada tempat bagi ULMWP dalam masa depan MSG,” kata Desra Percaya, Direktur Jenderal Asia-Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, yang hadir dalam KTT sebagai Ketua Delegasi RI.

Dalam rilis yang disampaikan Kementerian Luar Negeri RI disebutkan, partisipasi aktif dan lobi intensif delegasi Indonesia berhasil meyakinkan para pemimpin MSG untuk tidak menerima aplikasi keanggotaan ULMWP. Delegasi yang hadir antara lain perwakilan lima provinsi bercorak budaya Melanesia Indonesia, yakni Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat.

KTT juga sepakat membahas pedoman keanggotaan yang akan diselesaikan pada September 2016 di Port Vila, Vanuatu. Salah satu kesepakatannya berupa pedoman keanggotaan yang dibuat dengan menghormati prinsip-prinsip hukum internasional, yang mengatur hubungan antarnegara, utamanya penghormatan terhadap kedaulatan dan non-intervensi terhadap urusan negara lain, sebagaimana tertuang dalam Persetujuan Pembentukan MSG.

Dalam konferensi tersebut, Desra menekankan komitmen Indonesia mendorong dan menjadikan MSG organisasi yang progresif melalui kerja sama pembangunan yang nyata serta dialog konstruktif guna mencapai tujuan bersama.

Desra juga mengundang semua anggota MSG berpartisipasi dalam Bali Democracy Forum pada 8-9 Desember 2016.

Saat KTT, dilantik Direktur Jenderal Sekretariat MSG yang baru, Duta Besar Amena Yauvoli asal Fiji. Selain itu, dibahas upaya penyelesaian masalah finansial yang dihadapi MSG.

MSG adalah organisasi kerja sama subkawasan Melanesia yang bertujuan mempromosikan dan memperkuat hubungan perdagangan antaranggota, pertukaran budaya Melanesia, serta kerja sama teknik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, pemerintahan yang baik, dan peningkatan keamanan.

Indonesia menjadi associate member MSG pada KTT ke-20 MSG di Honiara, Kepulauan Solomon, 2015, setelah sebelumnya aktif terlibat sebagai observer. Saat ini Indonesia mempertimbangkan secara positif menjadi anggota penuh.

NATALIA SANTI

July 15, 2016 0

ULMWP : West Papua Bergerak Maju dari Advokasi Menuju Sebuah Negara

Sekjen ULMWP Octovianus Mote, Juru Bicara ULMWP (Benny Wenda) dan anggota ULMWP Rex Rumakiek saat upacara penerimaan delegasi ULMWP oleh Koalisi Masyarakat Sipil Pasifik untuk West Papua – Jubi/Victor Mambor

Honiara, Jubi – Perjuangan bangsa Papua Barat saat ini mulai bergerak maju dari tahap advokasi menuju tahap membangun negara. Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Honiara kepada sejumlah wartawan.

“Saat ini kami harus bergerak maju membangun sebuah negara. Ini untuk mendapatkan dukungan internasional dalam penentuan nasib sendiri,” kata Octovianus Mote, Sekjen ULMWP, Rabu (13/7/2016).

Bangsa Papua, sebagai bangsa yang besar dan memiliki tanah yang besar harus mempersiapkan diri untuk membantu rakyat Melanesia dan Pasifik yang hidup di pulau-pulau kecil yang mungkin saja akan menghadapi masalah dengan dampak perubahan iklim.

“Bangsa Papua harus mengambil peran dalam pembangunan ekonomi, pembangunan kapasitas pekerja medis, dokter hingga upaya menghadapi dampak perubahan iklim,” ujar Mote.

Menurutnya, saat ini bangsa dan rakyat Papua memiliki kapasitas untuk membantu bangsa dan rakyat Pasifik dan Melanesia.

Terpisah, Juru Bicara ULMWP, Benny Wenda berharap ULMWP mendapatkan status anggota penuh di Melanesia Spearhead Groups (MSG).

“Kami optimis. Saat ini dukungan dari bangsa-bangsa Melanesia dan Pasifik sangat kuat. Ini memberikan harapan besar bagi kami untuk menjadi sebuah negara bebas,” kata Wenda.

Ia menambahkan, perjuangan saat ini bukan untuk dirinya atau para pejuang Papua Merdeka, namun untuk masa depan bangsa dan rakyat Papua.

“Perjuangan ini, perjuangan bangsa dan rakyat Papua agar bisa bebas dari penindasan Indonesia,” kata Wenda.

Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manaseh Sogavare, kepada wartawan usai pertemuan Pacific Islands Development Forum (PIDF) menggambarkan perjuangan bangsa dan rakyat Papua sebagai perjuangan yang menarik perhatian bangsa-bangsa Melanesia dan Pasifik.

“Kesadaran bangsa Papua Barat sebagai bagian dari Melanesia dan Pasifik serta kesadaran untuk membantu bangsa-bangsa Pasifik yang menghadapi ancaman perubahan iklim adalah langkah positif karena menunjukkan kepada Indonesia bahwa Bangsa Papua sangat serius dalam memandang dirinya dan siap dalam mengelola kekeyaan sumberdaya alamnya,”

jelas Sogavare.

Sogavare menambahkan, MSG Summit akan membahas aplikasi ULMWP untuk menjadi anggota penuh MSG agar bangsa Papua Barat bisa menyelesaikan masalah dengan Indonesia, terutama pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi terus menerus di Papua.

“Kepedulian masyarakat internasional terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua juga ditunjukkan oleh Australia, Selandia Baru, Papua New Guinea, Fiji dan Vanuatu baik pemerintah maupun masyarakat sipilnya. Saat ini masalah Papua mendapatkan momentumnya,”

kata Sogavare. (*)

July 13, 2016 0