Delapan negara mengkritik pelanggaran HAM Indonesia di Sidang UPR

Berita | Edisi, 18 November 2022

Delapan negara telah menyerukan penyelidikan segera atas pelanggaran hak asasi manusia di West Papua yang diduduki di PBB, yang merupakan pukulan besar bagi kedudukan internasional Indonesia.

Putaran keempat Universal Periodic Review (UPR) Indonesia dimulai di Jenewa pada 9 November . Setiap negara harus menjalani proses ini setiap empat atau lima tahun, yang melibatkan negara-negara anggota lainnya untuk meneliti proses hak asasi manusia mereka dan membuat rekomendasi untuk perbaikan.

Ada sejumlah pelanggaran hak asasi manusia yang menghancurkan di West Papua selama beberapa bulan terakhir, karena pendudukan ilegal Indonesia telah mencapai tingkat kebrutalan yang baru. Empat warga sipil Papua disiksa, dibunuh, dan dimutilasi oleh pasukan khusus Indonesia pada akhir Agustus, sementara aktivis non-kekerasan legendaris Filep Karma – digambarkan oleh Presiden Sementara Benny Wenda sebagai ‘Nelson Mandela’ nya West Papua – ditemukan tewas di Jayapura dalam keadaan misterius. Pemimpin kemerdekaan Buchtar Tabuni ditangkap secara sewenang-wenang setelah pertemuan strategi ULMWP pada bulan Oktober 2022.

Kedelapan negara yang melontarkan kritik terhadap perilaku Indonesia adalah Vanuatu, Australia, Amerika Serikat, Belanda, Selandia Baru, Kanada, Kepulauan Marshall, dan Slovenia. Dari jumlah tersebut, Australia, AS, Kanada, Slovenia, dan Belanda merekomendasikan penyelidikan internasional segera, dengan Vanuatu dan Republik Kepulauan Marshall secara khusus mengulangi Forum Kepulauan Pasifik (PIF) 2019 dan Organisasi Negara Afrika, Karibia, dan Pasifik (OACPS) menyerukan kunjungan mendesak ke West Papua oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.

Intervensi Kepulauan Marshall sangat signifikan, karena mereka juga menyerukan agar West Papua diizinkan untuk menggunakan hak penentuan nasib sendiri. Dalam praktiknya, ini membutuhkan referendum kemerdekaan yang dimediasi secara internasional untuk diadakan di West Papua – permintaan utama dari Presiden Sementara Benny Wenda dan ULMWP.

West Papua memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dicuri dari mereka pada tahun 1969 dengan penipuan ‘Act of Free Choice’ , yang melihat sekitar 1000 orang Papua terpilih diintimidasi untuk memberikan suara untuk integrasi ke Indonesia.

Menanggapi investigasi UPR, Indonesia membuat serangkaian klaim tidak berdasar tentang hak asasi manusia di West Papua , termasuk mengatakan bahwa sebagian besar kasus kekerasan di Papua telah diinvestigasi dan pelakunya dihukum. Pada kenyataannya, tentara Indonesia bertindak dengan impunitas total di West Papua, dan kasus-kasus seperti pembunuhan empat warga sipil Papua baru-baru ini hampir tidak pernah diadili.

UPR akan menambah panggilan vokal oleh lebih dari 80 negara untuk kunjungan PBB ke West Papua, secara signifikan meningkatkan tekanan pada Indonesia untuk akhirnya menyerahkan pendudukan genosida mereka ke pengawasan internasional.

• Australia🇦🇺: “Menyelesaikan investigasi semua pelanggaran HAM di Indonesia, termasuk di Papua dan memastikan akses termasuk oleh pengamat independen yang kredibel” (6.269)

• Kanada🇨🇦: “Menyelidiki dugaan pelanggaran HAM di Indonesia Papua dan memprioritaskan perlindungan warga sipil termasuk perempuan dan anak-anak” (6.268)

• Kepulauan Marshall🇲🇭: “Hormati, promosikan dan lindungi hak asasi manusia semua masyarakat adat di West Papua, dengan memastikan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri melalui dialog inklusif” (6.260) dan “Bekerja sama dengan OHCHR untuk memulai kunjungan ke West Papua oleh Komisaris Tinggi menanggapi seruan dari Forum Kepulauan Pasifik dan Organisasi Negara-Negara Afrika, Karibia, dan Pasifik” (6.265)

• Belanda🇱🇺: “Terus menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia, termasuk yang terjadi di provinsi Papua, dan membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan secara tepat waktu dan transparan” dan “Menahan diri dari tindakan apa pun yang dapat merupakan pelecehan, penganiayaan, atau campur tangan yang tidak semestinya dalam pekerjaan pengacara dan pembela hak asasi manusia, termasuk tuntutan pidana mereka dengan alasan seperti ekspresi pandangan kritis” (6.99)

• Selandia Baru🇳🇿: “Menjunjung tinggi, menghormati dan mempromosikan kewajiban hak asasi manusianya di Papua, termasuk kebebasan berkumpul, berbicara, berekspresi, pers, dan hak perempuan dan minoritas”

• Slovenia🇸🇮: “Memastikan investigasi, akuntabilitas dan pencegahan impunitas atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat adat di Papua dilakukan oleh anggota pasukan keamanan” (6.262)

• Amerika Serikat🇺🇲: “Lakukan penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pembunuhan di luar hukum dan pelanggaran hak asasi manusia di lima provinsi Papua dan meminta pertanggungjawaban pelaku” (6.263)

• Vanuatu🇻🇺: “Menerima tanpa penundaan kunjungan Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia ke Provinsi Papua dan West Papua” (6.264)

(https://www.ulmwp.org/news-eight-countries-criticise-indonesian-human-rights-abuses-at-upr)

WelcomeUNHC #WestPapua #HumanitarianCrisis #HumanRightsAbuses #PIF #ACP #UnitedNation #OHRCHR #UNHRC #FreeWestPapua

BREAKING NEWS! Buchtar Tabuni ditangkap Polisi Indonesia

Hari ini, Kamis (24/03/2022) pagi sekitar pukul 10:40 waktu West Papua, Ketua Dewan West Papua (West Papua Council), yang juga adalah Ketua Legislatif Pemerintahan Sementara ULMWP Mr. Buchtar Tabuni DITANGKAP oleh Polisi Indonesia dari Polresta Jayapura di kediamannya di Kamwolker, Waena — Jayapura.

Polisi Indonesia mendatangi kediaman Buchtar Tabuni dengan menggunakan 1 mobil dalmas yang berisikan personil kepolisian, 2 mobil patroli dan 4 mobil Avanza berisikan personil intelijen yang dipimpin oleh Kepala Intelijen Kepolisian Kota Jayapura.

Belum diketahui pasti alasan penangkapan namun menurut keterangan beberapa saksi mengatakan bahwa dia dikeroyok oleh Polisi Indonesia saat melakukan penangkapan terhadap tokoh Papua Merdeka itu.

Saat ini, Tuan Buchtar ditangkap dan dibawa keluar dari kediamannya oleh Polisi. Kemungkinan dia dibawa ke Kantor Polisi.

Mohon advokasi dan pantauan media!

(https://m.facebook.com/396357444077782/posts/1643990205981160)

#BuchtarTabuni#WestPapua#Chairman#WestPapuaCouncil#ULMWP#ProvisionalGovernment#FreeWestPapua#Referendum

Dewan Gereja Dunia sebut Indonesia gagal menangani situasi kemanusiaan di Tanah Papua

Jubi TV – Peter Prove, Direktur Urusan Internasional Dewan Gereja Dunia, berbicara tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan situasi kemanusiaan di Tanah Papua. Dalam video wawancara baru-baru ini yang disiarkan Dewan Gereja Dunia (WCC), Peter Prove, mengatakan pemerintah Indonesia gagal menangani dan pemperbaiki situasi kemanusiaan dan HAM di Tanah Papua.

Tanah Papua – dua provinsi Indonesia yang terdiri berada di bagian barat pulau New Guinea – telah menjadi fokus perhatian WCC sejak lama. Dalam wawancara baru-baru ini, Prove menunjukkan bahwa kepedulian terhadap penduduk asli Papua meningkat sebagai akibat dari situasi hak asasi manusia dan kemanusiaan yang terus-menerus dan cukup serius di wilayah tersebut, yang terus terang gagal ditangani dan diperbaiki oleh pemerintah Indonesia.

Mengingat sejarah yang disebut – dan masih diperdebatkan – “Act of Free Choice” dimana West Papua diintegrasikan ke Indonesia pada tahun 1969, Prove mencatat bahwa kegagalan Jakarta untuk memenuhi janjinya kepada rakyat Papua telah mengakibatkan peningkatan oposisi lokal terhadap Indonesia.

“Apa yang telah kita lihat selama beberapa dekade adalah tingkat pelanggaran hak asasi manusia yang sangat tinggi. Termasuk pembunuhan di luar proses hukum, penolakan kebebasan berekspresi dan berkumpul dan banyak pelanggaran lainnya,” kata Prove.

Prove juga menegaskan bahwa selama pandemi COVID-19, insiden pelanggaran hak asasi manusia yang serius justru meningkat.

Dewan gereja dunia dan mitranya bekerja sama untuk memantau hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di wilayah tersebut.

Meningkatnya militerisasi respon pemerintah Indonesia telah memperburuk situasi, meskipun ada janji-janji dialog dengan masyarakat asli Papua. Menurut Prove, ini adalah janji yang telah dibuat di tingkat politik tetapi tidak dipenuhi.

Prove mengamati dan menggambarkan tindakan militer dan polisi di Tanah Papua. Ia menyimpulkan, kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai telah meningkat. Banyak pembunuhan, banyak pemukulan, banyak penghilangan paksa terjadi sebagai bentuk respons terhadap aksi protes damai yang dilakukan orang Papua.

Selain itu, orang-orang yang mengungsi dari daerah yang terkena dampak konflik tidak menerima bantuan yang mereka butuhkan dari otoritas nasional, dan badan-badan kemanusiaan internasional hanya diberi sedikit akses atau bahkan tidak diberi akses ke wilayah tersebut.

“Pihak berwenang Indonesia tentu saja perlu mengatasi krisis hak asasi manusia yang sudah berlangsung lama, berkelanjutan, dan meningkat di kawasan ini,” kata Prove. (*)

News Desk

Questions raised over bodies found in West Papua

Five bodies have been found in the highlands of Indonesia’s West Papua, with residents alleging them to be victims of a military attack.

Five bodies have been found in the highlands of West Papua, with residents alleging them to be victims of a military attack. Photo: Supplied.

Papuan news outlet Tabloid Jubi reports the bodies were found on Thursday in a village in Nduga regency, where violence has flared since last year.

A youth leader from the regency, Samuel Tabuni, is quoted as saying the victims, two of whom were teenagers, were shot by Indonesia’s military.

Military spokesperson, Eko Daryanto, told Tabloid Jubi he had not received a report of the shooting.

Meanwhile, Indonesia’s President Joko Widodo said the government would review Papua’s special autonomy laws to improve conditions for Papuans, the state-news agency Antara reported.

That comes after a request from Papuan leaders who met with the president in Jakarta last month.

Source: RNZ

WPRA Express Deep Condolences for Families and Friends of Churches Bombings in Surabaya

Pemerintah Perlu Jelaskan Definisi TerorismeFrom the Central Headquarters of the West Papua Revolutionary Army (WPRA), Lt Gen. WPRA Amunggut Tabi, on behalf of Gen. TRWP Mathias Wenda

Expresses Deep Condolences to Families, Friends and Relatives Killed by Inhuman Bombers in colonial town of Surabaya, Indonesia.

Strongly Condemns Indonesian Terrorists as Barbaric and non-human, as being nurtured and kept grow in Indonesia by various state-agencies and majority Moslem populations of Indonesia. Using the name of God for kiling other human created by God when they are worshiping God is barbaric uncivilised act.

Every human beings today in the world that watch this barbaric, inhuman, uncivilised acts of terror in the name of religion and God should understand that Indonesia is keeping terrorists, Indonesia is nurturing terrorists, Indonesia is allowing terrorists grow well.

Only when foreign funds and guns are supplied then they will act as if they are against terrorists, but on many occasions they have been spotted running training together with the Indonesian Special Armed Forces, polices forces as well as with other militia groups that operate in all political parties in Indonesia that generally labelled as “Satgas” (Task Force).

When there is no mor funds and training from abroad, then they allow the terrorists to bomb. This kind of behaviour is also inhuman, uncivilized because it costs lives of innocent civilians, mothers and children.

The West Papua Revolutionary Army (WPRA), even though fighting against the might of Indonesia State-Terrorism, never carry out suicide bombings, bombings in churches, mosques or other worshiping places, and always avoid casualties on children and women. Indonesian terrorists are just like their State-Terrorists, they kill priests and evangelists, Christians in West Papua, bomb villages and burn churches. The world never know these stories are real. We know it from our daily experiences. And this week, the world knows it because of the bombing in churches.

The world should not allow Indonesia to become powerful in South East Asia and South Pacific Region, across small countries in Melanesia, Micronesia and Polynesia, as they will spread the spirit and energy of terror, murder, killing in barbaric and uncivilized way across our Melanesian, Polynesian and Micronesian brothers and sisters.

All Pacific Island countries should not expect Indonesia to end its violations of human rights in West Papua. It should not think of bringing a peace settlement. Islamic Jihadists, Islam Terrorists are strongly involved in fighting against Free West Papua Campaigns.

ISIS training camps are situated in some areas across the border between West Papua and Papua New Guinea. Only blind people will not notice this.

Issued in : WPRA Central HW

On date: 14 May 2018

 

signed

 

Amunggut Tabi, Lt.Gen.WPRA
BRN: A.DF 018676

 

Worse West Papua human rights, ‘shrinking space’, says new report

West Papua has experienced a “significant aggravation” of the human rights situation in the past two years compared to previous years, says a new report from more than 40 faith-based and civil rights organisations.

“Reports by local human rights defenders describe an alarming shrinking of democratic space,” says the report.

“Although Indonesian President Joko Widodo pushed economic development and granted clemency to five long-term political prisoners, the police strictly limited even the most peaceful dissident political activities.”

READ MORE: Pacific Media Watch on Indonesia’s hit back at Oceania nations

The report says that Indigenous Papuans – particularly women – “continued to have a high risk of becoming victims of human rights violations.”

It adds that “racist attitudes toward West Papuans among the police and military, insufficient legal protection, the lack of proper law enforcement, inconsistent policy implementation and corruptive practices among government officials contributed to the impunity of security forces.”

Local journalists in West Papua also continued to face “intimidation and obstruction” from the security forces.

This is the fifth report of the International Coalition for Papua (ICP) covering events from January 2015 until December 2016.

 

Human rights analysis

More than 40 organisations in West Papua, Jakarta, and worldwide have brought their analysis on the human rights and conflict situation in West Papua together.

The executive summary of the 218-pages report explains how several human rights standards have deteriorated over the last two years.

The report is compiled by the International Coalition for Papua (ICP) and the German Westpapua-Netzwerk (WPN). The executive summary says:

“The years 2015 and 2016 were characterised by a significant aggravation of the human rights situation in West Papua compared to previous years. The term West Papua refers to the Indonesian easternmost provinces of ‘Papua’ and ‘Papua Barat’. Reports by local human rights defenders describe an alarming shrinking of democratic space.

“Although Indonesian President Joko Widodo pushed economic development and granted clemency to five long-term political prisoners, the police strictly limited even the most peaceful dissident political activities.

“Indigenous Papuans, particularly women, continued to have a high risk of becoming victims of human rights violations. Racist attitudes toward West Papuans among the police and military, insufficient legal protection, the lack of proper law enforcement, inconsistent policy implementation and corruptive practices amongst government officials contributed to the impunity of security forces.

“Government critics and activists faced legal prosecution with varying charges. Using a charge of treason (‘makar’) remained common against non-violent offenders.

 

Increasing ‘incitement’ charges

“West Papuan political activists also faced an increasing number of charges incitement or violence despite the non-violence of protest and almost all activism.

“The deterioration of the political and civil rights situation in West Papua during the past two years was most obvious in the sheer number of political arrests.

“Those arrests drastically increased to 1083 in 2015, and then quadrupled in 2016 to 5361 arrests, in tandem with growing political protest for self-determination.

“Almost all of the arrests came during peaceful protest in support of the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). In addition, the Indonesian government and the regional police in West Papua increasingly restricted the right to freedom of opinion and expression using official statements (Makhlumat) issued by the Papuan Regional Police in 2016.

“Local journalists in West Papua faced continued intimidation and obstruction from the security forces. In comparison to previous years, the number of reported cases against local journalists has slightly decreased throughout the reporting period 2015 and 2016.

“President Joko Widodo’s promise in May 2015, to make West Papua freely accessible to foreign journalists and international observers was not implemented. Foreign journalists were in an increasing number of cases prevented from entering West Papua or when permitted to enter, they faced obstruction, surveillance, intimidation and physical violence.

“International human rights organisations and humanitarian organisations such as the Inter­national Committee of the Red Cross (ICRC) remained banned from freely accessing West Papua.

 

Threatened, obstructed

“Human rights defenders in West Papua had to work under fear of being monitored, threatened and obstructed by the security forces. The killing of well-known human rights defender Joberth Jitmau, marked the sad highlight of attacks against human rights defenders during these two years.

“The police termed Jitmau’s killing a traffic accident and did not conduct a criminal investigation. Jitmau’s case was a representative example of the widespread impunity in West Papua.

“Only in rare instances were security forces prosecuted in public or military trials. Two of the three cases of prosecution resulted in considerably low sentences for the perpetrators in view of the severity of the criminal offences.

“Security force members also continued to use torture and ill-treatment as a common response to political protest or incidents of alleged disturbance of public order. Extra-judicial killings occurred particularly often as an act of revenge or retaliation for violent acts or other non-violent interactions with members of the security forces.

“The situation with regard to economic, social and cultural rights in West Papua was stagnant. The quality of education in West Papua remained considerably low, due to poor management of the education system, inadequate competencies, high absence rates amongst teachers, and inadequate funding. (Less than 1 percent of Papua Province’s annual budget goes to education.)

“There is still no culturally appropriate curriculum in place, which is capable of improving the educational situation of indigenous Papuan children and of preserving local cultures.

“Health care and education remained in a devas­tating condition, far below the national average, despite the large amount of special autonomy funds that flow to the two administrative provinces Papua and Papua Barat.

 

Strong imbalance

“There is a strong imbalance in the fulfillment of minimum standards in terms of health, education, food and labor rights between the urban areas and the remote inland areas of West Papua.

“Indigenous Papuans, who mostly reside outside the urban centres, suffer the most of this imbalance. Both Papuan provinces are amongst the regions with the highest prevalence rate for HIV/AIDS infections and child mortality of any ‘Indonesian province’, while the quality of health services is alarmingly low.

“Insufficient equipment in rural health care institutions and a lack of adequate health monitoring and response mechanisms remained strikingly evident. These shortcomings were highlighted when a pertussis epidemic broke out in the remote highland regency of Nduga, killing least 51 children and three adults within a span of three months in late 2015. Malnutrition enabled the rapid spread of the epidemic.

“The case also mirrors the government’s growing challenge to guarantee indigenous Papuans right to food. Palm oil plantations and other agri­cultural mega-projects have led to the destruction of local food sources, livestock and access to clean drinking water.

“Cases of domestic violence are often settled in non-legal ways, which fail to bring justice for the victims and lack a deterrent effect for perpetrators. Women living with HIV/AIDS are particularly often facing discrimination and stigmatization.

“The very existence of West Papuans is threatened by the uncontrolled migration from other parts of Indonesia. This particularly applies to the urban centers where they have largely become a marginalised minority facing strong economic competition.

“In most rural areas, where indigenous Papuans are still the majority, government-promoted large-scale natural resource exploitation projects attract migrants and continue to cause severe environmental degra­dation as well as the destruction of live­ stock of indigenous communities.

“Govern­ment institutions continued to facilitate the interests of private Indonesian and foreign companies. This practice negatively impacts indigenous people’s right to their ancestral lands and resources as well as their right to determine their development.

“Resource extraction often means clearing large forest areas and polluting of water resources, thereby forcing indigenous communities to change their very way of life. Destruction of forests and hunting grounds as a life source puts an additional burden on women, in particular.”

Journalist Faces Defamation Probe for Comparing Indonesia’s Treatment of West Papua with Myanmar’s Rohingya

Indonesian police in East Java are investigating a veteran journalist for comparing former President Megawati Sukarnoputri to Myanmar’s Aung San Suu Kyi in a Facebook post.
On September 3, 2017, journalist and documentary filmmaker Dandhy Dwi Laksono wrote on Facebook that Megawati and Suu Kyi are alike in many ways, noting that both are former opposition leaders who now head the ruling parties in their respective countries. Dandhy added that if Myanmar’s government is being criticized for its treatment of ethnic Rohingya, the Indonesian government should similarly be held liable for suppressing the independence movement on the Indonesian island of West Papua.
He further compared Suu Kyi’s silence on the persecution of the Rohingya to Megawati’s role as party leader of the government, which has recently intensified the crackdown on West Papuan independence activists.
Rohingya people born and living in Myanmar are not recognized as citizens by the Myanmar government. In recent weeks, hundreds of thousands of Rohingya civilians have been displaced from their homes due to clearing operations of the Myanmar military in response to attacks by a pro-Rohingya insurgent group in northwest Myanmar. Tens of thousands of Rohingya refugees, who are mostly Muslim, are crossing into Bangladesh to escape the fighting.
West Papua is a province of Indonesia with a vocal independence movement that has called for the creation of a separate state since the 1960s. Human rights groups have documented many cases of abuse committed by Indonesian state forces against activists, journalists, and other individuals suspected of supporting the independence movement.
Dandhy posted his comments on Facebook following a big rally was organized by Muslim groups in Indonesia, condemning the Myanmar government for its treatment of Rohingya refugees.
The youth arm of the ruling Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) filed a defamation complaint against Dandhy on September 6:
On the whole, (Dandhy’s) opinion was clearly intended to take advantage of the Rohingya incidents in Myanmar in order to insult and spread hatred of Megawati Soekarnoputri as the chairwoman of PDI-P and Joko Widodo as the president who is backed by PDI-P.
He is now under investigation by the police cyber crime unit. If he is prosecuted for and convicted of defamation, Dandhy could face up to four years in prison.
Reacting to the complaint, Dandhy wrote that it is a minor issue compared to the injustices suffered by Papuan activists and Rohingya refugees.
The complaint is the latest case of how the Electronic Information and Transactions (ITE) Law is being used to silence dissent in the country.
According to Indonesian digital rights group SAFEnet, at least 35 activists have been charged with online defamation since its enactment in 2008. Aside from Dandhy’s case, the group has documented six defamation charges involving activists and journalists in 2017.
Activists were quick to launch a campaign expressing support to Dandhy. They asserted that Dandhy was simply expressing an opinion which should be considered legitimate criticism and not a criminal act.
SAFEnet is encouraging Indonesian netizens to submit reports and testimonies about how the ITE Law is being abused to silence activists like Dandhy and suppress online free speech in general.
Instead of preventing the public from commenting on Megawati, a local investigative portal suggested that Dandhy’s case could in fact trigger greater interest in the former president’s legacy as a leader, including some of the issues that led to her defeat in the polls.

West Papua protest: Indonesian police kill one and wound others – reports

West Papuan activists clash with police guarding the office of a US mining company. On Tuesday, one person was reportedly killed by Indonesian police at a protest in Deiya regency. Photograph: Ed Wray/AP
West Papuan activists clash with police guarding the office of a US mining company. On Tuesday, one person was reportedly killed by Indonesian police at a protest in Deiya regency. Photograph: Ed Wray/AP

Indonesian paramilitary police have shot and killed one person and wounded a number of others at a protest in a West Papuan village, according to human rights groups and local witnesses.

A 28-year-old man was reportedly killed during the incident in Deiya regency on Tuesday afternoon, and up to seven wounded, including at least two children.

The regency’s parliament has reportedly called for the arrest of the officers involved, and for the withdrawal of the police mobile brigade, known as Brimob.

The incident began after workers at a nearby construction site refused to assist locals in taking a man to hospital, after he was pulled from the river.

After a five hour delay in sourcing another vehicle the man died on his way to hospital, according to local sources. Angry relatives and friends protested against the construction company, allegedly attacking a worker’s camp – believed to be primarily from Sulawesi – and destroying some buildings.

Authorities were called to the protest, and Associated Press reported police alleged protesters kidnapped a worker, which protesters denied.

“The joint forces of police, mobile brigade police and army officers came. Did not ask questions but shot several youths,” Father Santon Petege told West Papuan information site, Tabloid Jubi.

“There were no warning shots at all,” witness, Elias Pakagesaid. “Officers immediately fired on the unarmed villagers.”

A human rights lawyer investigating the case, who requested to remain anonymous, also said there was no verbal warning from authorities, and she labeled the incident an extrajudicial killing.

“When they arrive they just shoot. They used guns and violence and shoot directly,” she said.

Unconfirmed reports said 17 people were shot by the police mobile brigade, including the deceased man and a number of children.

Pictures purported to be of the victims and seen by Guardian Australia show deep bullet wounds.

According to local media, police denied they shot directly at the protesters, but rather at the ground and hit four people after warning shots failed to calm the situation.

The head of public relations for Papua police, Kombes A.M. Kamal denied anyone died other than a person who was critically ill, and alleged protesters had attacked an employee.

A separate report quoted the spokesman as saying the police only fired rubber bullets.

The lawyer said the police spokesman’s claims were not true, that the hospital doctor had recognised the injuries as bullet wounds, and that one young man died of his injuries, not an illness.

A police report cited by AP said a 28-year-old man died instantly after being shot multiple times.

Dr Eben Kirksey, a senior lecturer at UNSW, said there was often a “disinformation campaign” by authorities following incidents in West Papua.

Kirksey said history had shown investigations rarely translated into prosecutions, and prosecutions often saw light sentences.

“If we look at the history, of when there is evidence of security force misconduct I don’t have much hope.”

The Asian Human Rights Commission called for a full transparent investigation by human rights groups, and for the officers to be held accountable.

There are frequent reports of violence and mass arrests by authorities against West Papuans, the indigenous people of an Indonesia-controlled region on the western half of an island shared with Papua New Guinea, and which has battled for independence for decades.

But information is difficult to verify, largely because of the restrictions on foreign media.

In 2015 Indonesian president Joko Widodo announced the lifting of the media ban for the province, but in reality, government clearing houses vet media visits and maintain restrictions. Two French journalists were deported earlier this year for reporting without the required visa.

The Jakarta Post on Wednesday called for the government to open up the province to the world’s media, noting the significant gains made by a “relentless” independence campaign.

It argued Jokowi should stop hiding his government’s purported improvements and developments in the region.

“At almost every turn, we are being outmaneuvered by campaigners who want to see Papua separate from Indonesia. And yet the Indonesian government has done very little to counter it,” it said.

“By maintaining this restriction, the government is operating like a paranoid regime, afraid the outside world may find the skeletons it hides in its closet. If the government has done much to improve the lives of Papuans, why not show it to the world?”

Source: https://www.theguardian.com

Pacific concern relayed at UN over West Papua abuses

Vanuatu has addressed a high level United Nations meeting over Pacific regional concerns about human rights abuses in Indonesia’s Papua region, or West Papua.

The 34th regular session of the UN Human Rights Council in Geneva, Switzerland, was told that Indonesia has not curtailed or halted various widespread violations.

Vanuatu's Justice Mnister Ronald Warsal addresses the 34th regular session of the UN Human Rights Council regarding the human rights situation in West Papua.
Vanuatu’s Justice Mnister Ronald Warsal addresses the 34th regular session of the UN Human Rights Council regarding the human rights situation in West Papua. Photo: webtv.un.org

Vanuatu’s Justice Minister Ronald Warsal was speaking on behalf of his country and six other Pacific nations: Tonga, Nauru, Palau, Tuvalu, the Marshall Islands, and Solomon Islands

“We note that in the past 15 years, the Indonesian National Commission on Human Rights has collected evidence of gross human rights violations by Indonesian security forces in three principle areas of West Papua: Wasior, Wamena and Paniai.”

Mr Warsal said the Commission described the sets of cases in the first two places as crimes against humanity, which are punishable under Indonesian and international laws.

He referenced reports of extrajudicial executions of activists and the arrests, beatings and fatal shootings of peaceful demonstrators, including high school students; as well as persistent violence against Papuan women.

West Papuan human rights activist Rode Wanimbo address the 7th Pacific Women's Network Against Violence Against Women, while Bernadetha Mahuse looks on.
West Papuan human rights activist Rode Wanimbo address the 7th Pacific Women’s Network Against Violence Against Women in 2016 Photo: Pacific Women’s Network Against Violence Against Women

The Vanuatu minister said Indonesia’s government had not been able to deliver justice for the victims.

“Nor has there been any noticeable action to address these violations by the Indonesian government, which has, of course, immediate responsibility and primary accountability,” he said.

He also mentioned the marginalisation of West Papuans in the face of steady migration to the region by people from other parts of Indonesia.

“We want further to highlight another broad aspect of human rights violations – the Indonesian government policy over many decades and continuing until today of the migration of non-indigenous Papuans to West Papua, leading to a dramatic decline in the percentage of the indigenous Papuan population.”

Denial by Indonesia

Indonesia’s delegation to the UN mission in Geneva has issued a reply, saying it categorically rejects the allegations voiced by Vanuatu’s Justice Minister.

It said Mr Warsal’s address does not reflect the real situation on the ground, accusing Vanuatu of “using human rights issues to justify its dubious support for the separatist movement in Papua”.

We believe that challenges of West Papua must be brought back to the agenda of the United Nations Ronald Warsal

In a statement, Indonesia said its record on the promotion and protection of human rights spoke for itself.

“This includes our co-operation with various UN Special Procedures and Mandate Holders, as well as various collaborative endeavours at bilateral, regional and multilateral level including within the Human Rights Council in strengthening human rights mechanisms as well as in the promotion and protection of various basic human rights.”

“As a matter of fact, this year Indonesia will welcome the visits of two Special Rapporteurs, and present our third UPR report this coming May.”

Earlier, Mr Warsal referred to a series of recent pronouncements by mandate holders of the UN Council about serious Indonesian violations of the human rights of indigenous Papuans.

West Papuan demonstrators tightly monitored by Indonesian police.
West Papuan demonstrators tightly monitored by Indonesian police. Photo: Whens Tebay

These included representations by UN Special Rapporteurs on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression; the rights to freedom of peaceful assembly and of association; the rights of indigenous peoples; the Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions; and the Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Indonesia’s government, however, said it had always endeavoured to address any allegation of human rights violation as well as taking preventative measure and delivering justice.

‘Domestic’ issues

The Indonesian government again sent a message to Vanuatu that it should stay out of what it regards as its own domestic matters.

Jakarta said that Vanuatu’s government should not divert its focus from addressing its various domestic human rights problem by politicising the issue of Papua for its domestic political purposes.

“In this regard, the Indonesian Government is prepared to work and co-operate with the Government of Vanuatu in their efforts to address various human rights violation and abuses against the people of Vanuatu” said the statement.

These abuses, according to Indonesia, included “violence against women, corporal punishment against minors, appalling prison condition, including torture of prisoners, and other challenges”.

Indonesian presidential candidate Joko Widodo campaigning in Jayapura.
Indonesia’s President Joko Widodo (check shirt) has made regular visits to Papua region where his government has been spearheading a major economic development drive. Photo: AFP

However, the seven Pacific nations have called on the UN Human Rights Council to request the High Commissioner for Human Rights to produce a consolidated report on “the actual situation in West Papua”.

Among other provisions, Mr Warsal said the report should also detail the various rights under the International Bill of Human Rights and the related conventions, including the right to self-determination.

“We believe that challenges of West Papua must be brought back to the agenda of the United Nations,” said the Vanuatu minister on behalf of the Pacific countries.

Call for more access to West Papua

RadioNZ – A church-backed coalition has called on Indonesia to open greater access to West Papua for international journalists, independent observers, human rights organizations and the International Red Cross.

International consultation on West Papua 22-24 February 2017 in Geneva, hosted by the World Council of Churches.
International consultation on West Papua 22-24 February 2017 in Geneva, hosted by the World Council of Churches. Photo: Victor Mambor

The call came at an international consultation hosted by the World Council of Churches with the International Coalition on Papua in Geneva.

Also in Geneva this week, at the 34th session of the UN Human Rights Council, seven Pacific Island countries delivered a statement about their concern over rights abuses in West Papua.

The WCC general secretary, Rev. Dr Olav Fykse Tveit, who visited Papua in 2012 said the organisation supports the struggle for West Papuan human rights, and urges an end to ongoing violence and impunity.

He said the WCC backed the call for social and economic justice through serious dialogue and a concrete political process that seeks to address root causes of the present problems.

The round-table gathering included civil society proponents, human rights experts and diplomats who examined current patterns of human rights abuses in West Papua.

The gathering coincides with the 34th session of the UN Human Rights Council in Geneva, where seven Pacific nations this week raised concern about a lack of justice over serious and prolonged rights abuses in West Papua.

Indonesia denied allegation that it failed to address rights abuses in Papua, saying it always endeavoured to address violations, takes preventative measures and delivers justice.

Protesters are resisting police using water cannons during a protest by mostly university students from Free Papua Organization and the Papua Student Alliance in Jakarta on December 1, 2016.
Protests in West Papua in 2016. Photo: AFP

However, the WCC website reported that this week’s consultation in Geneva had shown growing level of international concern about Papua.

Victor Mambor of the Papua Coalition for Law Enforcement and Human Rights said that the civil society group made a number of recommendation to the government of Indonesia.

As well as demanding open access to Papua for international journalists and human rights groups they called for ensuring

“that perpetrators of the police and military responsible for past and present human rights violations in West Papua are prosecuted in public and fair trials, resulting in the appropriate sentences for perpetrators and the restitution, compensation and rehabilitation of victims”.

Meanwhile, the general secretary of the Pacific Conference of Churches based in Fiji, Rev. Francois Pihaate, said churches in the region were very concerned about violence in Papua.

West Papuan journalist Victor Mambor.
West Papuan journalist Victor Mambor. Photo: RNZI / Johnny Blades

“How can we as churches be ignorant of what is going on outside our own world? That is why we as churches are concerned,” he said.

A member of the Indonesian mission to the United Nations in Geneva, Denny Abdi, disputed the veracity of claims that nearly 5000 Papuans were arrested last year for peacefully demonstrating their independence aspirations.

However, the WCC’s West Papuans representatives have said there is no trust between the people of West Papua and the government in Jakarta, rendering it “not possible to talk heart to heart about what is going on”.

“We have to talk, ” said one member of the WCC’s Papua chapter. “As a church the prophetic voice needs to go beyond boundaries.”

Demonstrators march in Timika in West Papua.

Demonstrators march in Timika in West Papua. Photo: Supplied

Veronica Koman of the Papua Itu Kita based in Jakarta said the government of Indonesia has failed to address the root problem, which stems from Papua’s controversial incorporation into Indonesia in the 1960s.

“The West Papuan people will not stop screaming for independence until the root cause is addressed,” she said.

Up ↑

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Kopi Papua

Organic, Arabica, Single Origins

Melaneia News

Just another WordPress site

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

PAPUAmart.com

MAMA Stap na YUMI Stap!

Koteka

This is My Origin and My Destiny

Melanesia Web Hosting

Melanesia Specific Domains and Web Hosting

Sem Karoba Tawy

Patient Spectator of the TRTUH in Action

Melanesia Business News

Just another MELANESIA.news site

Sahabat Alam Papua (SAPA)

Sahabat Alam Melanesia (SALAM)

Melanesian Spirit's Club

Where All Spirit Beings Talk for Real!

Breath of Bliss Melanesia

with Wewo Kotokay, BoB Facilitator

Fast, Pray, and Praise

to Free Melanesia and Melanesian Peoples from Satanic Bondages