Viktor Yeimo Cs Ditangkap, 2 Polisi Terluka

JAYAPURA—Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Victor Yeimo bersama 6 orang aktivis lainnya ditangkap polisi saat menggelar demo di Kantor MRP, Kotaraja, Senin (13/5) sekitar pukul 11.30 WIT. Sementara itu dua polisi dilaporkan terluka akibat kena lemparan batu massa. Keduanya adalah

Kabag Ops Polres Jayapura Kota Kompol Kiki Kurnia mengalami luka robek di bagian siku lengan kanan dan seorang anggotanya Briptu Affandi mengalami luka memar di dada kiri, setelah sempat bersitegang dengan massa KNPB di Depan Bundaran Perumnas III Waena.

Kabid Humas Polda Papua Kombes I Gede Sumerta Jaya saat dikonfirmasi mengatakan, saat ini Viktor Yeimo sedang dimintai keterangan. “Kami mengamankan Viktor Yeimo karena tidak memiliki izin untuk menggelar aksi unjuk rasa,”kata dia.

Viktor Yeimo saat ini dimintai keterangan oleh penyidik, karena mengerahkan ratusan massa untuk turun menggelar aksi unjuk rasa tanpa memiliki izin. “Bukan hanya mengerahkan ratusan massa, tapi Viktor juga menyerukan kepada seluruh rakyat Papua berdemonstrasi, inilah dasar kami untuk mengamankan yang bersangkutan,”ucapnya.

Selain itu, ternyata Victor Yeimo berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) Kantor Kementerian Hukum dan HAM Papua. Victor Yeimo melarikan diri dari Lapas Abepura ketika tengah menjalani hukuman selama tiga tahun pada tahun 2009 silam, tapi hanya dijalaninya selama Sembilan bulan terkait kasus penghasutan.

Pasca penangkapan Victor Yaimo, Polres Jayapura Kota berkoordinasi dengan Direktorat Polda Papua serta Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Papua dibawa ke Lapas Abepura untuk kembali menjalani kembali proses hukum.

I Gede menandaskan, enam orang lainnya masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Jayapura. Mereka adalah Sekretaris Jenderal (Sekjend) West Papua National Authority (WPNA), Marthen Manggaprow, dan lima lainnya merupakan anktivis KNPB yaitu Yongky Ulimpa, Elly Selek, Nopelos Asso, Melly Gombo dan Nius Hiluka.

Mereka ditangkap ketika demo dari massa KNPB lakukan longmarch dari Perumnas III menuju Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) berlangsung ricuh, kemarin siang Senin (13/5) sekitar pukul 13.00 WIT. “Jadi, saya sangat menyesal atas insiden penolakan MRP yang tidak ingin menemui massa pendemo hingga adanya aksi penangkapan terhadap tujuh orang oleh aparat kepolisian. Walaupun dari pihak keamanan hanya menyetujui 10 orang perwakilan untuk menyampaikan aspirasi ke MRP, tapi yang harus diketahui disini bahwa MRP ini kan lembaga kultur orang asli Papua yang mempunyai lembaga tersendiri sehingga dia atau MRP ini juga mempunyai aturan dan ketegasan sendiri, bukannya asal menerima dan mendengar pendapat dari pihak – pihak lain. Misalnya kalau dari pihak kepolisian maunya perwakilan sebanyak 20 orang, maka MRP yang harus tegas untuk ambil keputusan soal itu karena aspirasi dari rakyat Bangsa Papua Barat akan disampaikan disana. Namun kenyataannya mereka (MRP) sudah bekerjasama dengaan aparat kepolisian, sehingga ini yang membuat kami kesal,” sesal Ketua Umum Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Buchtar Tabuni kepada wartawan di depan gerbang Kampus Uncen Atas, Perumnas III – Waena, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, kemarin siang Senin (13/5).

Buchtar menyatakan, tidak mungkin di atas Tanah Papua Barat ini ada MRP dan anggota MRP jika tidak ada orang – orang yang berteriak Papua Merdeka. “Kami yakin bahwa tidak mungkin di negara ini ada MRP dan juga tidak mungkin ada anggota MRP kalau tidak ada orang – orang yang berteriak Papua Merdeka saat menggelar aksi demo tadi. Sekarang saya mau bertanya ke MRP, kontribusi kalian yang berteriak Papua Merdeka itu seperti apa. Hanya mau sampaikan aspirasi saja mereka (MRP) tolak dan betul – betul kurang ajar orang – orang yang ada di MRP tersebut, sehingga lakukan kerjasama dengan aparat kepolisian. Jadi MRP ini harus bertanggungjawab untuk mengeluarkan 7 orang yang ditangkap oleh aparat kepolisian. Karena saya mempunyai keyakinan tanpa ada komunikasi dari pihak MRP tidak mungkin aparat kepolisian mengambil tindakan seperti itu, sehingga yang harus mereka sadari disini adalah tidak mungkin ada lembaga kultur orang asli Papua yaitu MRP dan anggota – anggota MRP jikalau tidak ada orang – orang yang berbicara atau berteriak Papua Merdeka. MRP itu tidak punya kontribusi sama orang – orang yang berteriak Papua Merdeka, dimana mereka cuma hanya enak makan, tidur dan terima gaji buta saja. Saya punya keyakinan kalau tidak ada yang bicara Papua Merdeka pasti juga tidak ada itu namanya MRP, dan ini keterlaluan buat kami yaitu Habis Manis Sepah Dibuang yang pantas dilayangkan kepada MRP sekarang ini,” kata Buchtar Tabuni.

Menurut Buchtar, aksi demo yang dilakukan saat ini adalah pertanggungjawaban negara atas terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat TNI/Polri pada peringatan 1 Mei 2013 lalu di beberapa wilayah di Papua Barat.

Buchtar mendukung dengan adanya pendirian Kantor OPM, di Oxford – London. “Maka itu kami membuat dukungan terhadap pendirian Kantor OPM di Oxford – London, dan juga dukungan kepada negara – negara Pasifik untuk mendaftarkan Papua Barat ke MSG. Tapi inti dari demo ini adalah penembakan terhadap masyarakat sipil Papua adalah suatu pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan yang harus bertanggungjawab adalah TNI/Polri,” pungkasnya.

Sementara itu, Juru Bicara KNPB Wim Rock Medlama mengtakan, terjadinya kekacauan pada aksi demo damai yang dilakukan itu berawal dari pihak TNI/PORI. Menurut dia,sebelum menuju ke kantor MRP para massa pendemo berkumpul di beberapa titik salah satunya ada di gapura uncen perumnas III, Abepura. “Pagi jam 6 itu kawan – kawan dari BEM Uncen, kawan – kawan dari Rusunnawa unit satu sampai enam sudah turun pada pukul 7.30 itu mereka sudah turun melakukan pemalangan trus teman – teman sudah melakukan orasi –orasi politik di tempat ini, habis itu kita masih orasi teman – teman sudah kumpul pihak aparat keamanan sudah mulai datang, datang sudah mulai kepung kita ditempat ini dengan di back up dengan aparat Brimob Polda Papua,” kata dia di Gapura Uncen Perumnas III,Senin(13/5) kemarin.

Jelang beberapa jam melakukan orasi dan berkumpul di gapura uncen,dan melakukan negoisiasi dengan pihak kepolisian agar massa bisa sampai di kantor MRP. Alhirnya pihak keamanan memberikan dua morot untuk mengawal massa menuju kantor MRP.

“Kemudian negosiasi – negosiasi untuk bagaimana akses untuk kita bisa sampai di kantor halaman MRP akhirnya pihak keamanan sediakan beberapa motor untuk kawal kesana, motor – motor semua di arahkan dibelakang dan itu sudah bagus, kemudian ada motor dari arah lain yang mau gabung begini mobil dalmas yang lihat langsung tabrak motor dengan teman yang mengendarai motor ini itu langsung jatuh trus aparat dong turun baru injak – injak dia,tampar dia, pukul dia sampai tangan patah, dan sementara menjalankan pengobatan dirumah sakit Abepura,”kata dia.
Menurut dia,semenjak aksi itu kacau ada empat orang teman yang ditangkap di aniaya oleh pihak kepolisian.

Menurut dia, dalam manajemen aksi yang sudah di buat tidak ada di dalam yang menyebutkan bahwa pihaknya akan melakukan tidakan – tindakan anarkis.”Tapi kami melihat pihak ketiga sengaja menyusup untuk melakukan pengacauan aksi damai yang dilakukan oleh rakyat papua pada hari ini,”ujarnya.

Sementara itu, tertkait kunjungan ke MRP jubir KNPB ini mengatakan pihaknya sangat kesal dengan tingkah laku ketua MRP, dan Bawahannya yang mana mereka seharusnya membela rakyat namun mereka sebaliknya tidak menerimah rakyat.

“Kami ke MRP itu karena kami tahu disana itu adalah honainya rakyat, MRP ada karena rakyat yang memilih mereka, tidak mungkin kalau rakyat bicara Papua merdeka tidak mungkin ada kantor MRP sana, tidak mungkin ada orang – orang yang duduk di dalam sana itu yang kita pergi bagaimana kita menyalurkan aspiurasi kepada mereka, tapi mereka ada kompromi dengan pihak aparat keamanan malahan kita rakyat ini sementara ada melakukan perlawanan, trus dari ketua MRP,Wakil dan lain – lain semua menolak kita mereka meminta hanya perwakilan, ini semua perwakilan rakyat yang tidak bisa datang hari ini,”

ujarnya lagi.

Kata dia, sebelumnya Buktar Tabuni sudah melakukan negosiasi dengan pihak MPR dalam hal ini ketua MRP namun ketua MRP tidak terima.
“Buktar Tabuni sendiri sudah melakukan negosiasi menghadap dengan MRP sudah dua kali tapi tidak terimah hanya meminta bersihkeras untuk perwakilan. Menurutnya Ketua MRP mengtakan saya tidak mau ketemu dengan semua masa yang begitu banyak, hanya perwakilan, inikan proses awal yang sudah dikeluarkan oleh ketua MRP sendiri berartikan pada prinsipnya ketua MRP tidak mau terima,”kata dia.

Atas indisen penahanan itu dia meminta kepada pihak Polda Papua untuk membebaskan empat anggota yang ditahan.

Ditempat yang sama Anggota KNPB Asa Asso mengatakan.”Jadi kami melakukan demo yang bermartabat, namun kalau memang dibatasi, bukan hari ini kekalahan kami untuk melakukan demo tetapi memang itu kewajiban pihak keamanan untuk melakukan itu. Tapi memang kami menuntut kepada MRP untuk segera bertanggung jawab atas penahanan terhadap ketua Umum KNPB fiktor yeimo CS jadi segera bertanggung jawab dan segara di bebaskan,”ujarnya. (mir/mdc/don/l03)

Selasa, 14 Mei 2013 06:14, Binpa

May 15, 2013 0

Danny Kogoya Dibebaskan, Ketua PN Kecewa

JAYAPURA – Danny Kogoya, terdakwa kasus penembakan di Nafri, ternyata telah dibebaskan oleh pihak Lapas Klas 1 A Abepura, lantaran masa penahanannya sudah habis namun tidak ada surat perpanjangan.

Terkait dengan itu, Pengadilan Negeri (PN) Klas I A Jayapura merasa kecewa dengan tindakan pihak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I A Jayapura yang tanpa konfirmasi dan pemberitahuan melakukan pembebasan terhadap Danny Kogoya.

Ketua Pengadilan Tinggi Kelas 1 A Jayapura, Khairul Fuad, SH, M.Hum, mengatakan, pihak Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas II A Jayapura seharusnya tidak mengeluarkan atau membebaskan terdakwa Danny Kogoya karena Pengadilan Tinggi (PT) sudah memberikan dan mengeluarkan surat perpanjangan penahanan terhadap terdakwa tersebut.

Menurut pria yang baru menjabat sebagai Ketua PN Klas I A Jayapura selama 11 bulan itu, sebelumnya Danny Kogoya dibebaskan dengan hukum oleh pihak LP Abepura, pada tanggal 11 Mei 2013 lalu, dimana pihaknya klaim telah mengirim surat perpanjangan penahanan terhadap Danny Kogoya. “Surat perpanjangan penahanan pertama yang akan berakhir pada tanggal 10 Mei lalu, itu kita sudah serahkan kembali surat perpanjangan penahanan kedua kepada pihak LP Klas II A Jayapura pada tanggal 8 Mei atau dua hari sebelum masa perpanjangan penahanan pertama berakhir, sehingga masih ada sisa penahanan kita yang harus dijalani selama dua hari, tapi saya dapat informasi dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jayapura, tenyata tanggal 11 Mei 2013 terdakwa telah dikeluarkan atau dibebaskan dengan hukum oleh pihak LP Abe, sehingga Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak bisa menghadirkannya hari ini (kemarin, red).

“Namun saya tetap menunggu informasi dari Kajari,” kata Khairul Fuad, kepada wartawan, di ruang kerjanya, di Kantor Pengadilan Negeri (PN) Klas 1 A Jayapura, Senin (13/5) kemarin sore.

Menurut dia, jadwal sidang DK direncanakan dilaksanakan hari ini(kemarin) namun DK sudah dibebaskan oleh LP pada tanggal 11 lalu.

“Jadwal sidang Danny Kogoya saat ini, jaksa belum menghadirkan terdakwa dan jaksanyapun tidak ada, saya dapat informash kalau jaksanya hari ini ada kegiatan,”

ujarnya.

Kata dia, sampai saat ini dirinya tidak paham atas apa yang dilakukan pihak LP Abepura.”Semestinya perpanjangan penahanan sudah kita berikan tanggal 8 untuk penahanan mulai tanggl 11, karena tanggal 8 sudah diterimah oleh LP, maka dia tidak boleh lagi keluar, ternyata informasih yang saya dapatkan kemarin tanggal 11 sudah dikeluarkan dari tahanan, padahal perpanjangan itu sudah di terimah oleh LP. Sehingga hari ini pak Kajari bilang saya masih berusaha menghadirkan mereka terdakwa,”kata dia.

Ditegaskan, yang bertanggung jawab dalam persoalan tersebut adalah pihak LP Abepura karena pihaknya sudah perpanjang surat penahanan dan disampaikan dua hari sebelum habis masa penahanannya.

“Seharusnya mereka tidak mengeluarkannya, karena pada tanggal 8 kita sudah menyerahkan perpanjangan penahanan, pada tanggal 11 dia dikeluarkan sepertinya seolah – olah tidak ada perpanjangan dari Pengadilan Tinggi. Saya tidak mengerti kenapa LP mengeluarkan, padahal kita sudah memberikan perpanjangan itu pada tanggal 8 yang akan berakhir pada tanggal 11, ternyata tanggal 11 sudah dikeluarkan,”

ujarnya lagi. Hingga berita ini naik cetak belum ada konfirmasi dari pihak LP Abepura. (mir/don)

Selasa, 14 Mei 2013 05:58, Binpa

May 15, 2013 0

John Yogi Gabung Teny Kwalik di Timika

JAYAPURA—Kelompok sipil bersenjata pimpinan John Yogi Cs yang selama ini beroperasi di wilayah Paniai kini menyeberang dan bergabung bersama kelompok sipil bersenjata wilayah Mimika pimpinan Teny Kwalik Cs, putra kandung ‘Panglima TPN/OPM di wilayah Timika almarhun ‘Jenderal’ Kelly Kwalik.

“Mereka ada di Timika. Mereka tak ada lagi di Paniai, tapi sudah bergabung dengan kelompok Ayub Waker dan Teny Kwalik,” ujar Kasat Brimob Kombes (Pol) Drs. Sugeng Supriyanto didampingi Kabid Humas Polda Papua Kombes (Pol) I Gede Sumerta Jaya, SIK ketika dikonfirmasi di Mapolda Papua, Jayapura, Sabtu (11/5). Sebagaimana diketahui, aksi penembakan dan kekerasan yang diduga dilakukan kelompok sipil bersenjata telah puluhan kali meletus di areal PT. Freeport Indonesia (PTFI), yang menewaskan puluhan karyawan PTFI, termasuk WNA, TNI/Polri.

Karena itu, Kasat Brimob menjelaskan, pihaknya mengirim 800 pasukan pengamanan sebanyak 140 dari Brimobda Sumatera Utara dan 140 dari Brimobda Jawa Barat serta sisanya dari Brimobda Papua pada 5-6 Mei lalu, untuk menjaga keamanan khususnya di areal PT. Freeport Indonesia (PTFI), Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika termasuk juga mengantisipasi kelompok-kelompok yang dikenal berseberangan dengan pemerintah yang selama ini terus-menerus melakukan gangguan keamanan seperti John Yogi dan kawan-kawan yang kini telah bergabung bersama kelompok OPM wilayah Mimika Tenny Kwalik Cs.

“Mereka menggantikan pasukan Brimobda dari NTT, Brimobda Bali dan Satuan Gegana Brimob Kelapa Dua yang selama empat bulan terakhir ini bertugas menjaga keamanan di salah-satu obyek vital di PTFI,”

katanya.

Apakah ada anggota yang melakukan tindakan pidana selama bertugas pengamanan di areal PTFI, kata dia, Brimobda NTT dan Brimobda Bali sebagaimana evaluasi Kapolda Irjen (Pol) Drs. M. Tito Karnavian, MA, PhD tak ada kejadian yang menonjol dan berjalan dengan baik dan disiplin. “Andaikan juga ada kasus diperiksa,” tuturnya.(mdc/don/l03)

Selasa, 14 Mei 2013 05:58, Binpa

May 15, 2013 0

Kampanye Internasional Lewat Facebook Dan SMS Minta Victor Yeimo Dibebaskan

Laman FB Free West Papua Campaign (facebook.com)

Jayapura – Kelompok Jejaring Sosial di Facebook yang menamakan dirinya Kampanye Internasional Papua Merdeka (Free West Papua Campaign) meminta masyarakat untuk memberitahu kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua, Irjenpol. Tito Karnavian bahwa dunia sedang mengamati Papua dan dirinya.

Kelompok di dunia maya yang diikuti lebih dari 17.000 pemilik akun Facebook ini meminta masyarakat mengirimkan pesan pendek (SMS) kepada Kapolda Papua yang berbunyi :

“Bebaskan Victor Yeimo dan aktivis KNPB. Kami mengawasi dengan cermat apa yang Anda lakukan. Anda harus Menghormati hak asasi Manusia Internasional.”

dan dalam bahasa Inggris

“/Free Victor Yeimo and the KNPB activists. We are watching closely what you are doing. You must respect international human rights./”

Victor Yeimo bersama tiga orang rekannya di Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ditangkap oleh polisi saat menggelar demonstrasi damai untuk memprotes penggunaan senjata berlebihan oleh aparat keamanan terhadap warga Distrik Aimas, Sorong, yang menewaskan tiga orang, Senin (14/05) kemarin.

Sebelumnya, Kepolisian daerah Papua mengklaim penembakan yang menewaskan 3 orang warga distrik Aimas, Sorong, pada tanggal 30 April 2013 itu sudah melalui prosedur yang benar.

“Polisi terpaksa harus melakukan pembelaan diri dengan mengeluarkan tembakan, karena ratusan massa yang menggelar aksi demo menyerang menggunakan senjata tajam. Massa anarkis, menyerang anggota yang sedang berpatroli, serta membakar mobil Wakapolres Aimas, sehingga sesuai prosedur dikeluarkan tembakan pembelaan diri,”

kata I Gede saat dikonfirmasi tabloidjubi.com, Sabtu malam (4/5).

Kapolda Papua atas berbagai insiden yang terjadi sejak dirinya menjabat Kapolda, dituding oleh aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai “otak” dibalik berbagai aksi penangkapan, pembunuhan, hingga pemenjarahan para aktivis di tanah Papua.

“Saat Tito Karnavian dilantik pada 3 September 2012, ruang demokrasi di tanah Papua semakin ditutup rapat-rapat. Banyak aktivis Papua yang ditangkap, dibunuh, dan bahkan dipenjarakan tanpa alasan yang jelas,”

ujar Dorus Wakum, seorang aktivis HAM Papua, seperti dikutip dari suarapapua.com.

Saat ini, ketiga rekan Yeimo, masing-masing Marthen Manggaprou, Yongky Ulimpa dan Elly Kobak sudah dibebaskan. Sementara Victor Yeimo diserahkan ke LP Abepura dengan alasan harus menjalani sisa masa tahannya. (Jubi/Benny Mawel)

May 14, 2013,19:13,TJ

May 14, 2013 0

Ruben Magay : Larang Demo, Polisi Tidak Profesional

Jayapura – Tindakan aparat yang melarang rakyat Papua demo ke Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) dan berujung ditangkapnya beberapa aktivis, serta sejumlah lainnya luka-luka, Senin (14/5) direspon Komisi A DPR Papua yang membidangi Pemerintahan, Hukum dan HAM.

Ketua Komisi A DPR Papua, Ruben Magay menilai aksi aparat kepolisian itu masih menggunakan cara lama dan menggambarkan ketidak profesionalan mereka.

“Ini citra lama yang terjadi. Polisi tidak profesional mendorong jalannya demokrasi di Papua. Saat peristiwa terjadi kan massa ingin minta tanggungjawab polisi terkait kasus di Sorong. Tapi polisi menghadang massa saat akan mengadu ke MRP. Padahal MRP ini lembaga persentatif orang asli Papua,”

kata Ruben Magay, Selasa (14/5).

Menurutnya, sejumlah kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian di Papua membuat orang Papua semakin trauma. Padahal tugas polisi seharusnya mengayomi dan melindungi, namun yang terjadi justru sebaliknya. Motto melindungi dan mengayomi tak ada lagi. Untuk itu ia berharap Kapolda dan Wakapolda Papua segera membenahi hal ini.

“Tindakan persuasif tidak jalan, tapi sudah dengan dh pendekatan represif. Ini yang membuat rakyat semakin tidak percaya polisi. Bahkan kalau bisa Kapolda dan Wakapolda diganti, karena belakang ini penembakan terjadi dimana-mana. Beberapa aktivis ditembak dan ini menggambarkan mereka tidak bisa mengatasi masalah. Saya pikir jika terus ada korban, dua orang ini lebih baik dipindahkan. Tugaskan orang yang lebih mengedepankan kemanuasian,”

ujarnya.

Dikatakan, serangkain kejadian di Papua justru mengundang simpati dunia luar. Papua bukan lagi seperti tahun 60an dimana saat itu masyarakat selalu diintimidasi. Saat ini apapun yang terjadi di Papua diikuti dunia internasional.

“Binatang saja punya hak hidup apalagi manusia. Jangan aparat yang ada di Papua melakukan tindakan anarkasi, pembunuhan dan lain-lain, karena pemerintah pusat akan pusing saat dunia luar menekan Indonesia dari sudut HAM dan demokrasi. Jadi reformasi Polisi harus dievaluasi,”

ujar Ruben Magay. (Jubi/Arjuna)

May 14, 2013,16:35,TJ

May 14, 2013 0

37 Akademisi Australia Desak Menlu Australia Seriusi Persoalan Papua

Jayapura – Organisasi-organisasi hak asasi manusia internasional, akademisi, peneliti dan wartawan harus mendapatkan akses tak terbatas untuk mengunjungi Papua.

Aksi brutal aparat keamanan Indonesia terhadap rakyat mereka di Papua Barat tidak hanya memicu reaksi publik domestik dan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Navi Pilay, tapi juga mengundang puluhan akademisi dan peneliti Australia menyurati Mentri Luar Negeri Australia, Bob Carr agar menseriusi persoalan kekerasan dan Hak Asasi Manusia di Papua.

Akademisi dan peneliti yang berasal dari beberapa Universitas terkemuka di Australia meminta Bob Carr mengambil tanggungjawabnya untuk melindungi masyarakat sipil.

Melalui surat yang dikirimkan kepada Bob Carr, Senin (13/05) para akademisi dan peneliti ini meminta Bob Carr agar :

1. Menyampaikan kepada Pemerintah Indonesia untuk meminta pertanggungjawaban dari orang-orang yang terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan dan penggunaan senjata secara berlebihan;
2. Untuk mendukung secara terbuka kesediaan Presiden Yudhoyono untuk dialog damai dengan rakyat Papua sebagai cara untuk menemukan solusi damai bagi Papua Barat dalam jangka panjang;

3. Untuk menekankan kepada para pejabat Indonesia pentingnya melindungi wartawan lokal dan pekerja HAM dalam memantau dan melaporkan kondisi hak asasi manusia di Papua;
4. Untuk mendukung seruan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB agar mendapatkan akses tak terbatas bagi mekanisme hak asasi manusia PBB, organisasi-organisasi hak asasi manusia internasional, akademisi dan wartawan, untuk mengunjungi Papua.

Seperti diketahui, aparat keamanan, dalam menangani masalah Papua lebih mengedepankan tindakan represif. Terakhir, pada tanggal 30 April 2013, tiga orang tewas ditembak oleh Polisi di Distrik Aimas, Sorong, saat sedang mempersiapkan aksi untuk memperingati 50 Tahun Papua masuk ke wilayah negara Indonesia. Dan kemarin, Senin (13/05), empat orang aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) telah ditangkap polisi saat melakukan aksi demonstrasi damai di Jayapura. Polisi sendiri mengklaim bahwa tindakan yang dilakukan oleh mereka (penembakan terhadap 3 orang warga sipil di Distrik Aimas Sorong) sudah sesuai prosedur. (Jubi/Victor Mambor)

May 14, 2013,15:32,TJ

May 14, 2013 0

Ruben Magai: Larang Demo, Polisi Tak Profesional

Jayapura, 14/5 (Jubi) – Tindakan aparat yang melarang rakyat Papua demo ke Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) dan berujung ditangkapnya beberapa aktivis, serta sejumlah lainnya luka-luka, Senin (14/5) direspon Komisi A DPR Papua yang membidangi Pemerintahan, Hukum dan HAM.

Ketua Komisi A DPR Papua, Ruben Magay menilai aksi aparat kepolisian itu masih menggunakan cara lama dan menggambarkan ketidak profesionalan mereka.

“Ini citra lama yang terjadi. Polisi tidak profesional mendorong jalannya demokrasi di Papua. Saat peristiwa terjadi kan massa ingin minta tanggungjawab polisi terkait kasus di Sorong. Tapi polisi menghadang massa saat akan mengadu ke MRP. Padahal MRP ini lembaga persentatif orang asli Papua,” kata Ruben Magay, Selasa (14/5).

“Tindakan persuasif tidak jalan, tapi sudah dengan dh pendekatan represif. Ini yang membuat rakyat semakin tidak percaya polisi. Bahkan kalau bisa Kapolda dan Wakapolda diganti, karena belakang ini penembakan terjadi dimana-mana. Beberapa aktivis ditembak dan ini menggambarkan mereka tidak bisa mengatasi masalah. Saya pikir jika terus ada korban, dua orang ini lebih baik dipindahkan. Tugaskan orang yang lebih mengedepankan kemanuasian,” ujarnya.

“Binatang saja punya hak hidup apalagi manusia. Jangan aparat yang ada di Papua melakukan tindakan anarkasi, pembunuhan dan lain-lain, karena pemerintah pusat akan pusing saat dunia luar menekan Indonesia dari sudut HAM dan demokrasi. Jadi reformasi Polisi harus dievaluasi,” ujar Ruben Magay. (Jubi/Arjuna)

Sumber: May 14, 2013, TabloidJubi.com

May 14, 2013 0

Aksi Demo Damai Hari ini Diblokade Polisi, Ketua Umum KNPB dan 3 Demonstran Ditangkap

Jayapura – Seperti direncanakan KNPB dan beberapa Organ gerakan, akan melakukan demo damai di Kantor Majelis Rayat Papua (MRP). Tujuan demo damai untuk mendesak Pemerintah Provinsi Papua Gubernur, Pangdam dan Polda Papua segera bertanggungjawab, atas korban penembakan dan penangkapan pada 1 Mei 2013.

Selain itu, tergait korban tembak dan Penangkapan di sejumlah tempat sepertinya Timika, Sorong, Biak dan Jayapura pada 1 Mei itu. Demo damai hari ini untuk

“Mendesak Pemerintah RI agar membuka akses Jurnalis Internasional dan Pelapor Khusus Dewan HAM PBB ke Papua”.

Ketika sesuai rencana yang telah direncanakan untuk demo damai. Jayapura hari ini tanggal (13 Mei 2013). Demo damai yang dipimpin KNPB hari ini, ratusan demonstran turun jalan. Namun dari tengah jalan di Perumnas 3 Waena Polisi hadang demonstran yang dipimpin Victor Yeimo.

Polda Papua melaui Kapolres Jayapura yang dipimpin AKBP Alfred Papare, SIK, hadang demonstran tepat pukul: 10:12 wp. Victor Yeimo sempat negosiasi dengan pihak Kapolres Jayapura yang telah dihadang. Dengan tujuan demonstran tetap akan menuju ke tempat tujuan demo damai, di Kantor MRP Kota Raja Abepura Jayapura. Tetapi Kapolres Jayapura tidak mengindakannya, perkataan tujuan demonstran untuk menuju Kantor MRP.

Sempat tawar menawar terjadi antara Kapolres Jayapura dan Demonstran KNPB yang di pimpin Viktor Yeimo, tadi. Akhirnya Kapolres Jayapura menangkap 4 orang yang adalah sebagai demonstran, diantaranya: Victor Yeimo (Ketua Umum KNPB), Yongki Ulimpa Pria (23) tahun, Ely Kobak Pria (17) tahun dan Marthen Manggaprow. Mereka ditangkap Polisi Kapolres Jayapura, dan selanjutnya dibawa ke Polda Papua. 4 orang ini saat ditangkap mereka disiksa dan dipukul oleh anggota Polisi satuan Polres Jayapura.

Demo damai hari ini di Kota Jayapura Polisi batalkan, dan 4 orang yang ditangkap masih ditahan di Polda, karena untuk kepentingan minta keterangan, terkait demo damai hari ini. Ratusan pendemo lainnya melarikan diri di sekitar tempat kejadian penangkapan.

Masyarakat disekitar tempat kejadian panic, dan aparat anggota Polisi di Sentani, Abe dan Jayapura Kota melakukan Swiping. Polisi menggunakan tank-tank, mobil Polisi gas air mata dan mobil tahanan serta Truck Polisi. Polisi menguasai semua ruas jalan setiap perempatan, di sekitar sentani dan Abepura.

Polisi dengan dalih terror mental terhadap semua masyarakat Papua di Jayapura dan Sentani hari ini tidak seperti yang dilakukan Polisi saat Penghadangan demonstran KNPB pada waktu lalu.

Pembungkaman demokrasi terus dilakukan aparat kepolisian RI dalam hal ini Polda Papua. Ruang gerak untuk menyuarakan hak demokrasi rakyat Papua, sempit. Selalu membatasi ruang gerak hak demokrasi rakyat Papua, dengan cara terror mental, menangkap, menembak demonstran, Menghadang Pendemo dan membatasi melakukan demo damai.

May 13, 2013,KNPBNews

May 13, 2013 0

Polisi Kembali Tutup Ruang Demokrasi Rakyat Papua

Jayapura – Polda Papua kembali menutup ruang demokrasi dengan menghadang Rakyat Papua yang hendak menyampaikan aspirasi ke Majelis Rakyat Papua (MRP). Polisi menghadang rakyat Papua masuk ke halaman kantor lembaga representatif rakyat Papua itu.

“Mobil polisi langsung palang mobil komando, menabrak masa aksi yang mengunakan motor yang ada di depan mobil komando. Motor-motor terlempar jatuh, pengendaranya di tendag dan di caci maki,”

ujar Juru Bicara Komite Nasional Papua, Wim Rocky Mendalama, Senin (13/5).

Menurut Wim, peristiwa itu terjadi pada pukul 11.30 WIT dalam perjalanan dari perumna 3 Waena, Abepura, menuju kantor MRP, di Kotaraja, Kota Jayapura, Papua.

“Peristiwa brutal ini terjadi pada pukul 11.30 WIT,”

ujarnya lagi. Peristiwa penghadangan ini, menurut Wim, terjadi diluar dugaan.

Sebelumnya, telah kordinasi dengan pihak kepolisian.

“Saat orasi di depan Gapura Uncen lalu kordinasi dengan kapolres. Kaopres fasilitasi kami mengunakan truk menuju kantor MRP,”

ungkapnya. Rakyat yang dalam perjalanan menuju kantor MRP dengan damai itu harus menerima pertistiwa penghadangan.

“Kami menilai tindakan pihak kemanan ini menutup ruang demokrasi rakyat Papua di dalam negara demokrasi,”

tuturnya.

Peristiwa penghadangan juga terjadi di beberapa sudut kota Jayapura.

“Polisi membubarkan masa aksi dari Sentani dan Jayapura yang hendak menuju kantor MRP,”

tuturnya lagi. Peristiwa yang sama terjadi di beberapa daerah di Papua.

“Teman-teman di Manokwari, Sorong dan Biak juga dilaporkan,dibubarkan oleh polisi,”

katanya.

Menurut Wim, peristiwa ini paling menyakitkan rakyat Papua yang sedang berduka. Rakyat yang berduka atas peristiwa penembakan tiga warga di Aimas Sorong, Papua beberapa waktu lalu.

“Peristiwa ini paling menyakitkan rakyat Papua yang hendak menyampaikan aspirasi penembakan di Sorong pada 1 Mei lalu, ”

ujarnya.

Wim menambahkan, pihak keamanan yang bertindak brutal dari pada masa aksi.

“Keamanan brutal,sementara masa aksi tidak anarkis. Masa aksi dalam situasi damai,”

kesalnya. Penghadangan tidak membuat rakyat Papua mundur.

“Kami tidak akan mundur. Kami akan kembali turun jalan minggu depan,”

tegasnya. (Jubi/Mawel)

May 13, 2013,18:06,TJ

May 13, 2013 0

Tampil di TEDxSydney Mission, Benny Wenda Berbagi Cerita Tentang Papua

Benny Wenda dan Jennifer Rebinson saat tampil di TEDxSydney MISSION (tedxsydney.com)

Jayapura – Benny Wenda muncul dihadapan warga Australia yang memadati Opera House Sidney bersama Jennifer Robinson, pengacara Wikileaks, New York Times dan Bloomberg.

Setelah menghentak pemerintah Indonesia dengan membuka kantor Organisasi Papua Merdeka di Oxford, Inggris, beberapa minggu lalu, Benny Wenda, pejuang pembebasan Papua Barat muncul dan berkampanye tentang harapan Rakyat Papua di hadapan warga Australia yang hadir menyaksikan The TEDxSydney Mission, Sabtu (4/5) lalu di Sidney, Australia. TEDxSydney Mission adalah sebuah event tahunan yang menghadirkan orang-orang di sekitar Asia Pasific yang dianggap memberikan inspirasi bagi masyarakat banyak, dengan menyebarkan ide-ide besar, mengisahkan cerita yang belum diketahui orang banyak, berkreativitas dan berinovasi.

Benny tampil di atas panggung TEDxSydney Mission bersama dengan Jennifer Robinson, karena diri Benny lah yang menginspirasi Jennifer Robinson selama ini. Kata Jennifer, Benny memiliki keyakinan yang besar bahwa Papua Barat akan merdeka suatu saat nanti, meskipun tak satupun negara yang peduli dengan perjuangan rakyat Papua Barat.

“Tahun 2012, Benny berkata tak ada satupun negara di dunia yang peduli dan mendukung kemerdekaan Papua Barat. Tapi tahun 2013 ini, dia salah. Vanuatu, Kepulauan Solomon, Fiji dan negara-negara Pasifik Melanesia sudah merubah kebijakan mereka tentang Papua. Ini memberikan inspirasi buat orang-orang seperti Benny Wenda untuk terus memperjuangkan harapannya.”

kata Jeniffer Robinson kepada para undangan.

Usai Jennifer menceritakan tentang perjalanan hidup Benny Wenda hingga Benny tiba di Inggris dan memulai kampanye pembebasan Papua Barat, yang kemudian menginpirasi wanita Australia ini, pria asal Wamena itu muncul di atas panggung TEDxSydney Mission. Kehadiran Benny di atas panggung disambut tepuk tangan para undangan TEDxSydney Mission. Kemudian Benny bercerita tentang dirinya, saudaranya dan kampung halamannya di Papua.

“Ini sebuah kisah tentang satu bangsa. Bukan kisah saya. Tapi kisah para lelaki, perempuan dan anak-anak yang tidak bisa mendapatkan kemerdekaan mereka di atas tanahnya sendiri.”

ujar Benny Wenda dihadapan undangan yang menghadiri TEDxSydney Mission.

Dari atas panggung TEDxSydney Mission itu, Benny Wenda menyampaikan bahwa saat ini orang Papua membutuhkan bantuan masyarakat internasional.

“Sekarang apa yang saya sampaikan ini telah menjadi kisah anda semua. Tolong beritahu teman anda, saudara anda dan pemerintah anda bahwa kami, orang Papua membutuhkan bantuan. Tanpa dukungan dan bantuan anda semua, kami tak akan pernah bisa bebas.”

kata Benny yang disambut dengan tepuk tangan para undangan. (Jubi/Victor Mambor)

Video kampanye Benny Wenda di TEDxSydney MISSION

May 13, 2013,17:00,TJ

May 13, 2013 0