Berikut 5 kecelakaan pesawat yg terjadi di Tanah Papua tahun 2016

Kunume Wone Papua memiliki keadaan alam yg berbukit-bukit dan memiliki puluhan gunung dengan puncak tertinggi Jayawijaya juga berada di kawasan ini. Hal tersebut mengakibatkan Papua menjadi lokasi yg sulit dijangkau, baik transportasi darat, maupun udara.

Sering tersiar kabar jatuhnya pesawat di tanah Papua. Dalam tahun ini saja, sejumlah kecelakaan pesawat terjadi di daerah itu. Puluhan korban berjatuhan karena musibah kecelakaan pesawat ini.

Berikut 5 kecelakaan pesawat yg terjadi di tahun 2016, dimulai dari kecelakaan pesawat di Wamena hari ini, Minggu (18/12/2016).

1. Hercules TNI Jatuh di Wamena

Pesawat Hercules TNI AU yg dipiloti Mayor Pnb Marlon A. Kawer, ditemukan jatuh di Kampung Minimo, Distrik Minimo, Kabupaten Jayawijaya, setelah dinyatakan hilang kontak dengan Bandara Wamena.

Wakil KSAU Marsdya Hadiyan Sumintaatmadja mengatakan, pesawat terbang dari Timika ke Wamena, dalam misi peningkatan kemampuan penerbang.

“Dari co-pilot ke pilot. Ini salah sesuatu tes uji coba,” kata Hadiyan dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (18/12/2016).

Hardiyan menjelaskan kronologi jatuhnya pesawat Hercules TNI AU tersebut. Pada pukul 05.35 WIT, pesawat berangkat dari Timika dengan rencana datang 06.13 WIT di Wamena.

Namun, pada pukul 06.09 WIT, pesawat dikabarkan hilang kontak dengan bandara Wamena. “Misi di Papua adalah salah sesuatu tes, uji coba, latihan, yg nantinya para penerbang bisa mengoperasikan pesawat di mana pun berada. di maana pun pangkalan yg ada,” beber dia.

2. Angkut Bahan Bangunan, Pesawat Caribou Hilang Kontak di Papua

Empat orang dinyatakan hilang bersama dengan pesawat macam Caribou PK-SWW punya Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, Papua.

Pesawat yg hilang kontak tersebut sedang disewa oleh Pemerintah Kabupaten Mimika dan sedang membawa bahan bangunan macam plat besi gorong-gorong dengan tujuan Timika-Ilaga.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Kombes Pol Rudolf Patrige menyebutkan pesawat yg take off dari bandara Moses Kilangin Timika pukul 07.57 WIT, seharusnya datang di Ilaga, Kabupaten Puncak sekitar pukul 08.30 WIT.

“Ada empat orang dalam pesawat tersebut yakni pilot bernama Parhat, Co Pilot Fendi, Mekanis atas nama Steven dan FOO atas nama Endri Baringin,” kata Patrige, Senin (31/10/2016).

Dalam penerbangan tersebut, pesawat membawa barang seberat 3130 kilogram. Pesawat ini sedang disewa oleh Pemkab Mimika akan 25 Oktober hingga 1 November 2016. Selain pilot dan co pilot juga terdapat mekanik Steven dan FOO Endri Baringin di pesawat itu.

“Pesawat diperkirakan lost contact pada koordinat 04°09’27”S dan 137°32’99”E atau pada koordinat 04 10’92”S dan 137 32’76”E. Kami masih sediki penyebab hilang kontak. Tim SAR dan gabungan sedang mencari pesawat tersebut,” jelasnya.

Sebanyak sesuatu peleton anggota Brimob Polda Papua ketika ini disiapkan buat menolong operasi SAR dalam proses evakuasi pesawat tersebut. Anggota Brimob disiapkan bagi menolong bila dibutuhkan ketika mengevakuasi korban pesawat nahas.

3. Pesawat Tergelincir di Papua, Tidak Ada Korban Jiwa

Pesawat punya PT Asian One, macam Grand Caravan PK-LTV tergelincir di Bandara Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Pesawat tergelincir pada tadi 06.25 WIT.

Kementerian Perhubungan kemudian mengeluarkan Notice to Airmen (Notam) Nomor C6339/16 yg menyatakan Bandara Ilaga ditutup akan 13 Oktober 2016 pukul 07.49 WIT sampai dengan estimasi 14 Oktober 2016 pukul 09.00 WIT karena pesawat tersebut menutup runway.

“Tidak ada korban dalam insiden tersebut. Namun pesawat yg memuat bahan sembako tersebut mengalami dua kerusakan merupakan propilor bengkok dan refblack rem kiri tak aktif,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Suprasetyo dalam keterangannya, Kamis (13/10/2016).

Suprasetyo menyatakan, kemungkinan pesawat tersebut tergelincir karena cuaca berkabut dan keadaan runway yg licin. Karena itu, Kementerian Perhubungan mengimbau semua pilot agar tak melakukan pendaratan di Bandara Ilaga apabila cuaca tak mendukung.

4. Pesawat AMA Jatuh di Yahukimo Baru Terbang 53 Jam

Maskapai Assosiation Mission Aviation (AMA) mengklaim pesawat yang jatuh di daerah Lolat, Kabupaten Yahukimo, Papua, pagi tadi adalah pesawat baru yg dibuat pada 2014.

Pesawat itu baru diterima AMA pada Maret 2016 di Sentani, Kabupaten Jayapura. Jam terbang burung besi itu pun tercatat masih 53 jam.

Direktur AMA Jayapura Djarot Soetanto menuturkan, pesawat macam Cesna 208 B Grand Caravan EE itu terbang dari Wamena pukul 07.39 WIT dan hendak mendarat di Lolat, Kabupaten Tolikara, pada pukul 07.58 WIT.

Di perjalanan, pesawat jatuh dan menabrak tiga rumah tradisional honai serta sesuatu bangunan distrik berdinding papan dan beratapkan seng.

“Bangunan itu terletak di samping bandara. Tiga warga, beberapa penumpang dan sesuatu pilot terluka,” kata Djarot di Jayapura, Papua, Selasa (14/6/2016).

Kedua penumpang tersebut bernama Arifin (20) dan Tarau (50), sedangkan tiga warga setempat terdiri dari Niko Suhun (19), Yus Silak (20) dan Eret Kobak (15).

Djarot mengatakan, Eret Kobak mengalami luka di kepala dan dievakuasi ke Rumah Sakit Dian Harapan Jayapura. Begitu juga sang pilot juga dirawat jalan di rumah sakit itu. Sementara, empat orang lainnya masih dirawat di RSUD Wamena.

Djarot menuturkan, pesawat itu terbang dengan tujuan Lolat membawa bahan bangunan seberat 1.190 kg dari batas maksimal angkutan 1.350 kg. “Saat landing, cuaca juga cerah, terbuka, dan ada matahari. Kami tidak mampu menerka penyebab jatuhnya pesawat ini. Nanti tim KNKT mulai menyampaikannya,” ucap Djarot.

Pagi tadi, kecelakaan pesawat Caravan AMA PK – RKC terjadi di Lolat, Kabupaten Yahukimo. Pesawat diterbangkan pilot berkebangsaan Amerika Serikat, Brian Forest Pottinger (48).

5. Pesawat Enggang Air Terperosok di Sentani

Pesawat Enggang Air jenis Caravan terperosok di Bandara Sentani, Jayapura, Papua sekitar pukul 07.00 WIT. Kecelakaan itu terjadi ketika pesawat mulai take off menuju Mulia.

Pesawat itu diawaki pilot Tomi, co pilot Mike Brun, dan teknisi Syahrul. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

“Pesawat dengan nomor penerbangan PK-RSD terjadi ketika keluar dari taxy way berbelok menuju runway persiapan take off dengan membawa muatan sekitar 1.015 kg,” kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Patrige, dilansir Antara, Senin (9/5/2016).

Patrige menyampaikan ketika mulai take off, pesawat itu tak mampu berbelok, bahkan pilot tak dapat mengerem sehingga pesawat terperosok. Evakuasi baru mampu dikerjakan hingga pukul 08.25 WIT. Aktivitas di Bandara Sentani kini berlangsung normal.

“Belum dipastikan apa penyebab hingga terjadinya insiden tersebut,” ujar Patrige.

Regional meeting eyes Pacific climate migration and displacement

By Debbie Singh in Suva

Tuvalu Prime Minister Enele Sosene Sopoaga delivers the keynote address at the opening of the regional meeting on climate change and displacement at the Pacific Islands Forum in Suva tonight. Image: UNESCAP
Tuvalu Prime Minister Enele Sosene Sopoaga delivers the keynote address at the opening of the regional meeting on climate change and displacement at the Pacific Islands Forum in Suva tonight. Image: UNESCAP

A regional meeting to consider key Pacific priorities and responsibilities for advancing commitments under international and regional policy frameworks on climate change migration and displacement opened in Suva today.

Senior Pacific island government officials from Fiji, Kiribati, Nauru, Republic of the Marshall Islands, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu and Vanuatu, as well as representatives of development partners and various experts will be discussing issues at the three-day meeting such as:

  • development-migration nexus in the context of the Sustainable Development Goals (SDGs);
  • building resilience through labour mobility;
  • migration and displacement as they relate to loss and damage under the Warsaw International Mechanism on Loss and Damage;
  • and regional mechanisms to address the needs of migrants and displaced persons.

The meeting is a key activity of the European Union funded PCCM project which aims to develop the capacity of Pacific Island countries to address the impacts of climate change on migration through well-managed, rights-based migration schemes and policy frameworks, supported by comprehensive research and knowledge building.

It is a joint collaboration between the European Union funded Pacific Climate Change Migration Project (PCCM) implemented by the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), the International Labour Organisation (ILO), the United Nations Development Program (UNDP) and the Pacific Islands Forum Secretariat (PIFS) with support from International Organisation for Migration (IOM) and the United Nations University (UNU).

‘Highly disruptive’
Delivering the keynote address at the opening of the meeting, Tuvalu Prime Minister Enele Sosene Sopoaga said: “Climate change displacement and unplanned relocation are highly disruptive to livelihoods, culture and society and require proper, well-planned interventions to support people in their efforts to adapt to the challenges, particularly in securing access to decent livelihoods.

“Maintaining sovereignty, self-determination, cultural identity and territorial rights are of primary concern to Pacific Islanders in any form of climate change-related migration.

“The international response must also include adequate strategies to deal with persons displaced because of climate change, and their human rights must be protected.”

Speaking on behalf of the European Union, Christoph Wagner said: “It is clear that climate change, and the impact climate change has on the environment, will become an increasingly important driver of migration from rural to urban areas within Pacific island countries and to other countries.

“The European Union is supporting the PCCM project to help prepare our partner countries for migration. Those who are going to be leaving their countries, either temporarily or on a permanent basis, need assistance from their governments, Pacific regional organisations and development partners.

“We also want to help those Pacific island countries who are going to be receiving migrants to maximise the opportunities that the additional labour, expertise and experience can offer.”

Collective strategy
Dame Meg Taylor, Secretary-General of the Pacific Islands Forum Secretariat, said: “The movement of people in the Pacific due to the effects of climate change is sadly a growing issue that needs our collective attention.

“The region must come together and work out a strategy for how to best ensure that the rights and wellbeing of our Pacific sisters and brothers who are facing displacement and relocation are protected and nurtured. This must include those who do not want to move”

The UN Resident Coordinator for the Pacific based in Fiji, Osnat Lubrani said the UN considers this complex issue requires greater attention in the context of the Pacific region’s journey to achieve the 2030 Sustainable Development Agenda.

The head of UNESCAP Pacific Office, Iosefa Maiava, noted that the need to address climate change and mobility issues is recognised in the newly-adopted Framework for Resilient Development in the Pacific (FRDP) by Pacific leaders.

The regional meeting will build on existing global and regional policy directions to promote alignment and coherence, including the FRDP, the Paris Agreement, the Warsaw International Mechanism on Loss and Damage (WIM), the Samoa Pathway and the 2030 Agenda for Sustainable Development.

Debbie Singh is Pacific communications specialist for the UNESCAP Pacific Climate Change and Migration Project.

Politik pembangunan Indonesia di Papua jadi sorotan Konferensi Sydney

Ilustrasi tingkat pengrusakan hutan Indonesia - IST
Ilustrasi tingkat pengrusakan hutan Indonesia – IST

Jayapura, Jubi – Politik pembangunan Indonesia di Papua ikut menjadi pembahasan hangat di konferensi dua hari bertajuk ‘At the Intersection: Pacific Climate Change and Resource Exploitation in West Papua’ di Sydney, Australia.

“Pembangunan di Papua sekarang telah berdampak luar biasa terhadap harkat dan martabat bangsa pribumi atau masyarakat adat Papua,” ujar Emil Kleden yang menyampaikan kesannya atas konferensi yang berlangsung minggu lalu itu kepada Jubi, Rabu (9/11/2016).  Emil Kleden salah seorang narasumber dalam konferensi tersebut mewakili NGO Forest People Program (FPP) yang berbasis di Jakarta, Indonesia.

“Dampak ini terutama pada hilangnya sumber-sumber hidup, tidak tersedianya alternatif yang cukup bagi masyarakat Papua asli untuk mempertahankan hidup dan mengembangkan ekonomi mereka,” ujar Emil yang pada kesempatan itu mempresentasikan topik mengenai “Komitmen Pengurangan Emisi Indonesia dan Papua, Antara Kenyataan dan Mimpi.”

Di dalam makalah presentasinya, Emil menyampaikan enam tantangan pengurangan emisi di Papua yang berdampak langsung pada perubahan iklim.

“Tingginya angka deforestasi, pembangunan skala besar yang dipaksakan di seluruh Papua, kebijakan dan pendekatan yang tidak berubah di Papua, komposisi tidak seimbang antara pertumbuhan orang Papua dan non-Papua dan dampaknya pada relasi ekonomi, besarnya jumlah masyarakat asli Papua di pedalaman, serta perubahan produksi dan pola konsumsi semua itu memberi kontribusi besar pada hambatan dan peluang self determination masyarakat asli Papua,”

ungkapnya.

Menurut Emil, kritik terhadap program Provinsi Konservasi yang digagas oleh Provinsi Papua Barat juga mengemuka di dalam forum. “Provinsi Konservasi dikritik sebagai tidak mungkin berjalan baik tanpa mendesak keluarnya militer dari Papua Barat, karena status konservasi itu akan makin meminggirkan OAP yang tergantung langsung pada hutan dan SDA,” ujarnya.

Konferensi diinisiatifi oleh West Papua Project, University of Sydney, digawangi oleh Dr. Cammi Webb-Gannon dari Western Sydney University, Jim Elmslie, Peter King dan Jason MacLeod dari University of Sydney).

Dilansir RNZI minggu lalu, Dr. Cammi Webb mengatakan konferensi itu bertujuan untuk mencari benang merah antara dua persoalan penting di West Papua. “Kolonisasi Indonesia atas West Papua lah yang menyebabkan eksploitasi gila-gilaan terahdap sumber daya, serta semakin banyaknya pelanggaran HAM dan pengrusakan lingkungan. Jadi keduanya sangat erat kait mengait,” ungkap Webb.

Emil menambahkan, perkembangan perjuangan politik West Papua di forum–forum internasional seperti PBB dan MSG serta jaringan kerja West Papua di Pasifik, turut dibahas konferensi tersebut.

“Ralph Regenvanu, Menteri Pertanahan dan Sumber Daya Alam Vanuatu, hadir pada kesempatan itu, beliau sangat terang benderang argumennya tentang mengapa mendukung perjuangan rakyat Papua. Bukan hanya semangat Melanesia tetapi lebih pada prinsip pokok di PBB yaitu self-determination serta faktor sejarah Papua,”

ujarnya melalui sambungan telepon dari Jakarta.

Upaya diplomatik West Papua membutuhkan informasi dari semua lini, politik, ekonomi, sosial dan lingkungan, “untuk (istilah Ralph) menambah bullet (peluru) dalam perjuangn diplomatik,” kata Emil mengutip pernyataan Regenvanu.(*)

2016, Fahri Hamzah Janjikan Sebagai Tahun Merebut Freeport

intelijen – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyambut baik usulan yang disampaikan Gerakan ‘Tambang Freeport untuk Rakyat’ untuk tegakan kedaulatan agar tambang kelola Freeport jatuh ke pangkuan ibu pertiwi.

Usulan itu disampaikan Gerakan ‘Tambang Freeport untuk Rakyat’ saat bertemu pimpinan DPR untuk mendesak adanya Pansus Freeport terkait masalah yang terjadi yakni masalah perpanjangan kontrak.

“Tambang Freeport harus dikuasai oleh negara melalui BUMN dan BUMD, maka itu kami memberikan petisi kepada DPR. Sudah saatnya kita tegakan kedaulatan agar tambang kelola Freeport jatuh ke pangkuan ibu pertiwi,” kata Marwan Batubara salah satu inisiator ‘Tambang Freeport untuk Rakyat’, Jumat (18/12) lalu.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyambut baik, dan berjanji akan melakukan investigasi total terhadap keberadaan Freeport yang selama ini sudah membuat negara merugi.

Oleh karenanya, ia meminta kepada seluruh 560 anggota dewan yang ada untuk bergerak melakukan tandatangan menyetujui adanya Pansus Freeport untuk kepentingan bangsa.

“Saat ini baru 25 persen yang tandatangan, kita mau 50 persen. Saya ingin Pansus Freeport disosialisasikan kepada 560 anggota DPR tanpa terbelah. Sehingga tahun 2016 usai masa reses 11 Januari 2016, merupakan tahun merebut Freeport,” ungkapnya, lansir posmetro.

DPR Papua Optimis Smelter Dibangun di Papua

Surabaya–Takpercaya sebelum melihat langsung faktanya. Itulah yang mendorong sejumlah anggota DPR Papua sehingga mendatangi langsung PT. Smelting Copper Smelter And Refhneri, Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat (8/5). Kedatangan rombongan DPR Papua yang dikomandoi Ketua Komisi D Boy Markus Dawir ini untuk melihat dari dekat sekaligus mendapatkan informasi lebih utuh tentang keberadaan PT Smelter yang rencananya juga akan dibangun di Timika,Papua.

Dalam kunjungan tersebut, selain bertatap muka dengan jajaran Manajemen PT. Smelting Copper Smelter And Refhneri, diantaranya, Technical General Manajer, Tetsuro Sakai, Technical Maneger, Bouman T. Situmorang, dan Mr. Katsuyoshi Isaji, tapi juga melihat proses percetakan tembaga, yang siap dijual ke pasaran.

Dari data pertemuan tersebut, diketahui pemegang saham terbesar PT. Smelting Copper Smelter And Refhneri, adalah Mitsubishi dari Jepang yaitu sebesar 75 persen, sedangkan kedua PT. Freeport Indonesia sebesar 25 persen, namun dalam suplai bahan baku untuk pemurnian tembaga PT. Freeport Indonesia sebagai penyumbang terbesar tembaga sebesar 85 persen.

Dalam produksi pertahunnya, PT. Smelting Copper Smelter And Refhneri, menghasilkan tembaga yang siap dipasarkan sebanyak 300.000 pertahun, namun diluar dari tembaga tersebut ada sisa hasil produksi yang dijual lagi seperti asam sulfat untuk pembuatan pupuk. Kemudian sisa konsentrat hasil produksi tembaga berupa lumpur Anoda (produk samping dari sisa pemurnian tembaga) mengandung emas dan perak sebanyak 57 persen yang dijual ke Korea dan Jepang untuk diolah lebih lanjut lagi.

Terkait dengan itu, pihak PT. Smelting Copper Smelter And Refhneri, terkesan tertutup dalam memberikan data mengenai berapa rupiah yang dihasilkan dari pemurnian tembaga dan sisa produksi konsentrat lainnya. Namun, ditafsirkan setiap tahunnya Papua kehilangan million (trilyunan) dolar hasil dari kekayaan alam Papua. Untuk itu, jika ingin menyelamatkan kebocoran ini, maka satu-satunya PT Smelter harus dibangun di Papua.

Ketua Komisi IV DPRP, Boy Markus Dawir, menegaskan, Komisi IV bersama 6 fraksi di DPRP tetap komitmen untuk sinergis dengan program Gubernur Papua, Lukas Enembe. Sehingga jika ada pihak-pihak yang berkomentar mengenai penolakan dan pesimis membangun Smalter di Papua,dipersilakan saja.

Sebelumnya Ketua Fraksi Hanura Yan Mandenas kepada wartawan mengatakan, untuk saat ini belum waktunya PT Smelter dibangun di Papua. Jika itu dipaksakan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan bagi masyarakat. Yang terpenting saat ini katanya, membangunan Sumber Daya manusia dan lingkungan dan itu butuh proses waktu yang panjang. Ia melihat pemerintah saat ini hanya cenderung mendorong pembangunan infrastruktur dengan mengabaikan pembangunan manusianya, padahal yang terpenting adalah membangunan manusia lebuh dulu, sehingga ketika investasi besar masuk di Papua, masyarakat sudah siap.

Menurut Boy Dawir, Gubernur Papua, Lukas Enembe berkeinginan membangun Smelter di Papua, tentunya didukung penuh, sebagai wujudnya berkunjung ke PT. Smelting Copper Smelter And Refhneri, yang selama ini disampaikan di publik bahwa PT.Freeport ada mendorong hasil tambangnya ke Gresik untuk diolah dan sebagainnya dibawah ke Jepang dan China. Sedangkan pabrik pengolahan di China DPRP bersama Gubernur Papua dan tokoh adat di Mimika. Smelter di China ini ditangani oleh Perusahan bernama Felix Group.

Dari hasil pertemuan dan manjemen PT. Smelting Gresik maupun tinjauan langsung ke pabrik, harus jujur diakui bahwa masih banyak terjadi kebocoran dalam proses dan kebocoran dalam hasil pendapatan dari PT. Freeport Indonesia terhadap Pemerintah Pusat maupun Provinsi Papua atas hasil produksi hasil tambang yang diambil dari perut Bumi Papua. Misalnya berapa kubikasi/tonnisasi hasil yang dikeruk dari Mimika, seperti mas berapa persen, tembaga persen, peraknya berapa persen, dan konsentrat lainnya yang tidak dijelaskan secara terperinci, dari hasil pengolahan ini.

“Kami menghormati kebijakan pemerintah pusat, namun lebih baik Smelter ini harus ada di Tanah Papua, supaya memudahkan kita mengotrolnya untuk mengurangi kebocoran dan laporan siluman yang ada. Kalau dibangun di Papua, otomatis kontrol dari Pemerintah Provinsi Papua akan lebih ketat terhadap pengolahan tambang yang ada di Timika,” tandasnya.

Soal pabrik pendukung Smelter, Pemerintah Provinsi Papua dengan keterbatasan dana sehingga tidak membangun, karena pertama yang dibangun harus kapasitas listrik yang cukup, dan untuk mengantisipasi semua itu, Komisi IV DPP sudah membentuk kelompok-kelompok kerja (Panja), yakni, Panja Listrik, Panja Pertambangan, Panja Emisi Karbon dan lainnya. Maka untuk masalah listrik Panja ini bekerja untuk menyiapkan listrik guna mendukung pabrik-pabrik pendukung Smalter yang akan dibangun.

PT Freeport sendiri, semasa Gubernur Barnabas Suebu, Freeport berkomitmen berkontribusi untuk pembangunan listrik di Timika dengan anggaran Rp1 Triliun. Tapi sejauh ini DPRP belum mengecek dari anggaran Rp1 T tersebut, sudah dipakai berapa selama Barnabas Suebu menjabat, karena sejak Lukas Enembe menjabat Gubernur Papua, Freeport belum memberikan laporan kepada Pemerintah Provinsi Papua. Dengan demikian sekembali dari Gresik, DPRP memanggil Freeport untuk membicarakan dana Rp1 T untuk pembangunan listrik dimaksud.

Berikutnya, Pemerintah Provinsi Papua mendapatkan alokasi gas dari LNG Tangguh Bintuni, dimana nantinya digunakan untuk juga sebagai pembangkit listrik, dalam rangka pembangunan pabrik-pabrik maupun Smelter. Juga untuk mendukung PON 2020 di 5 Klaster, yaitu Jayapura, Biak, Wamena, Timika dan Merauke.

“Pemerintah Provinsi Papua juga dapat tawaran dari Komisi VII DPR RI untuk mendorong anggaran sekitar Rp10 T, tetapi masih menggunakan batu bara, Kami sampaikan ke gubernur bahwa Kami tolak, karena kalau kita gunakan batu baru, maka kita akan bergantung pada Pulau Jawa dan Sumatera dalam ekspor bahan baku ini. Sebab bila bahan baku ini tidak ada atau harganya naik, dan tidak sesuai dengan rencana awal, maka kita akan alami stagnisasi listrik di Papua, tetapi kalau Papua sudah mempunyai gas untuk pembangkit listrik, tentunya sampai kapapun listrik tetap tersedia di Papua dalam menunjang PON 2020 maupun menunjang pabrik-pabrik yang akan dibangun di Papua,” tegasnya.

Khusus untuk Smelter dan pabrik pendukung dan lain-lain, karena sisa produksi Smelter lainnya digunakan untuk pembuatan pupuk, semen, asam pospat, dan lainnya, itu sudah teratasi dalam sebuah kebijakan saat perjalanan ke China. Dimana pabrik pengolahan tembaga dan sebagainya, PT.Felix Group China menyanggupi untuk membangun Smalter di Papua dengan biaya sendiri, tanpa meminta dukungan dana dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi Papua.

Disini, baik gubernur, DPRP maupun para bupati kawasan pertambangan, semua sudah tanda tangani nota kesepakatan untuk Felix Group masuk berinvestasi di Papua. Felix Group ini adalah perusahaan salah satu dari murni swasta (bukan plat merah), namun di dukung penuh oleh China Gold. China Gold ini merupakan salah satu badan keuangan di China yang padat modal, karena bukan saja membiayai kegiatan-kegiatan besar di China tapi juga di negara-negara lain, bahkan IMF (Bank Dunia) juga meminjam uang dari China Gold ini.

“Gubernur Lukas Enembe sudah bertemu dengan pimpinan China Gold dan pimpinan Felix Group ini. Jadi Felix Group ini berinvestasi murni, sehingga bila ada tanggapan dari para politisi di Papua bahwa Felix Group saat masuk minta uang lagi dari APBN/APBD, saya tegaskan bahwa sama sekali tidak ada, karena berinvestasi murni dengan uang mereka sendiri. Tugas Pemerintah Provinsi Papua/Kabupaten/kota hanyalah melakukan pembebasan lahan seluas 50 Ha-100 Ha dimana pabrik-pabrik itu dibangun,”

jelasnya.

Pihaknya optimis atas semua yang sudah dikerjakan, yakni pabrik listrik tersedia, dan kalau Smalter sudah dibangun di Papua beserta ikutan pabrik lainnya, maka pendapatan negara dan daerah dari sektor pertambangan meningkat, karena kebocoran itu berkurang dan tidak lagi diekspor bahan baku ke China dan Jepang, tetapi semua diolah di Papua, sehingga bisa diketahui pasti tambang apa saja yang keluar dari konsentrat yang dihasilkan, misalnya emas berapa persen, perak berapa persen, nikel berapa dan tembaga berapa persen dan sebagainya. Berapa ton per hari konsentrat yang dihasilkan dan dari sekian ton itu berapa pendapatan yang diperoleh.

“Kalau ada pihak seperti Yan Mandenas pesimis bahwa Smalter tidak bisa dibangun di Papua, saya katakana bahwa membangun pabrik itu butuh waktu bukan satu atau dua hari. Atau tidak ada Aladin yang bisa sulap langsung jadi. Felix Group membangun Smalter di China butuh waktu 4 tahun, tetapi kalau di Papua butuh waktu 6-8 tahun,”

bebernya.

Nah, ketika tekan Momerandum of Understanding (MoU) antara Pemerinta Provinsi Papua dan Felix Group, ketika itulah sementara membangun Smalter di Papua, Pemerintah China membantu Papua dalam program magang bagi anak-anak Papua sebanyak 1000/tahun untuk dipekerjakan pada pabrik-pabrik yang akan di bangun di Papua. Magang ini disertai dengan pemberian beasiswa bagi pemuda Papua yang magang ini. Ini yang harus kita syukuri, karena disini Gubernur Lukas Enembe terus mendorong untuk pembangunan kawasan industri itu di Mimika.

Disinggung soal kenapa Freeport tidak mau membangun Smalter, kata Boy Dawir bahwa ini memang agak sulit, meski Pemerintah Provinsi Papua sudah menekan secara politik kepada Pemerintah AS dan Freeport, namun Pemerintah AS menyatakan dalam hal bisnis Pemerintah Provinsi Papua tidak mencampuri urusan bisnis Freeport. Sedangkan Freeport sendiri sifatnya bisnis, jadi tidak mungkin akan mengeluarkan anggaran sebanyak itu untuk membangun Smalter, tetapi sudah menyanggupi untuk membangun listrik dengan anggaran Rp1 T.

“Untuk pabrik listrik di Mimika akan dibangun dengan kapasitas besar untuk pemenuhan listrik di Papua dan pabrik-pabrik yang dibangun, sementara untuk mendukung PON 2020 tentunya akan dibangun fasilitas listrik pada 5 klaster itu,”

terangnya.

Terkait dengan penolakan komponen masyarakat Mimika, jelas Boy Dawir bahwa di Mimika terdapat 3 blok masyarakat. Ada blok masyarakat yang waktu itu ikut ke China sekitar 16 kepala suku. Setelah mereka melihat Smalter di China, akhirnya mendukung pembangunan Smalter di Mimika, karena Smalter yang di China mulai dari proses tambang itu diambil sampai konsentratnya di ambil itu, tidak ada limbah yang dihasilkan dalam proses pengolahan pabrikan itu, karena semuanya habis terpakai. Beda dengan yang ada di Gresik ini, yang uap pabrik yang masih keluar asapnya. Di China itu Analisis Dampak Lingkungannya (Amdal) nya sangat ketat.

“Smalting Gresik ini kan punya orang Jepang, jadi jelas konsentrat berupa Anoda yang mengandung emas dan perak itu di dimurnikan di China. Jadi di Smalting Gresik ini kan tidak ada transparansinya, berapa nilai rupiah yang dihasilkan, terutama dari kandungan emas itu dan lainnya. Maka ini jelas bisnis yang dikategorikan Black Market. Kami tetap mendukung Gubernur Lukas Enembe pembangunan Smalter di Papua,”

jelasnya.

“Adanya tanggapan dari teman-teman di DPR RI, tetapi apakah teman-teman di DPR RI ini tahu mengenai kebocoran-kebocoran yang terjadi ataukah tidak, dan kalau komentar mendukung Smalter Gresik, maka kami bertanya kira-kira teman-teman di DPR RI dapat bagian berapa dari keuntungan Smalter Gresik, tetapi kalau saya bicara, itu untuk kepentingan bagaimana negara, Provinsi Papua, pemilik hak ulayat dan rakyat Papua mendapatkan keuntungan pendapatan. Saya dipilih rakyat, maka saya wajib bicara untuk kepentingan rakyat,”

sambungnya.

Khusus untuk Fraksi Hanura, dirinya sangat yakin anggotanya tidak sependapat dengan Yan Mandenas, karena didalam Fraksi Hanura terdapat 3 partai (Nasdem, Hanura dan PKP). Sedangkan dalam kubu Partai Hanura pun terdapat 5 kadernya yang juga jelas memiliki pendapat pribadi yang apakah sama dengan Yan Mandenas (karena mereka belum memberikan pendapat), sementara didalamnya Mus Pigay adalah kader Hanura yang merupakan anak dari Timika jadi disinilah pihaknya menilai statmen Yan Mandenas adalah statmen pribadi yang mengatasnamakan Fraksi Hanura.

Baginya, Gubenur Papua berikan perhatian besar, karena sangat mencintai rakyat Papua, sehingga memberikan perhatian serius bagi rakyat Papua dan tidak mau menciderai rakyat dalam kepemimpinannya. Dengan demikian, pihaknya dan Gubernur Lukas Enembe kerjakan hari ini tidak lain untuk meletakan dasar-dasar yang baik bagi rakyat Papua, dan bagi siapa yang akan memimpin rakyat Papua kedepannya. Yakni, regulasi dibuat, supaya kedepan ada kepastian Papua kedepannya seperti apa, setiap tahun Pendapatan Asli Daerah (PAD) berapa, dan siapapun gubernur, uangnya dari sumber PAD yang jelas, serta semua pelaku ekonomi di Papua tahu hak dan kewajibannya.

“Saat ini kami mau buat aturan keseluruhan, dan siapa yang gubernur memimpin, entah itu suatu ketika Yan Mandenas, Marinus Yaung atau siapapun yang menjadi gubernur tinggal lanjutkan dengan aturan yang sudah tersedia itu, kekurangan yang muncul kemudian itu tinggal diperbaiki. Misalnya, masa gubernur Barnabas Suebu ada kekurangan diperbaiki pada masa kepemimpinan Lukas Enembe ini. Ini namanya kesinambungan. Jangan gubernur ganti gubernur bikin hal baru, nanti yang jadi korban adalah rakyat Papua, karena kita tidak buat,”

tukasnya.

Sekali lagi dirinya tegaskan bahwa optimis Smalter bisa di bangun, karena ini demi kebaikan negara dan rakyat Papua. Dimana Negara mendapatkan pendapatan yang maksimal, dan negara tidak ditipu oleh Freeport dan anak perusahaannya, begitupula kita di Papua.

Mengenai ada kelompok yang tidak mendukung Smalter dibangun di Timika. Maka dirinya mengimbau kepada rakyat yang menolak tersebut, bahwa harus dilihat akar masalahnya apa. Jika menolak membangun Smalter di Timika, tentunya masih ada kabupaten yang lain, atau suku mana yang menolak di Timika, atau juga pabrik ini dibangun dimana, apakah dibangun di hak ulayat pada suku yang menolak atau suku yang menerima. Tetapi intinya apa yang sudah Gubernur Lukas Enembe dan para bupati kawasan pertambangan yang sudah menandatangani kesepakatan bersama untuk membangun pegunungan tengah/Papua. Khusus untuk pembangunan Smalter tetap dilaksanakan, karena demi kepentingan rakyat Papua yang besar.

Namun, jika pada akhirnya di Mimika masih masyarakat adat keseluruhan menolak, maka akan dibangun di kabupaten lain, dan ini jelas akan berdampak pada kabupaten itu untuk tambahan sumber pendapatan baru bagi PAD nya. Contohnya jika Smalter di bangun di Timika atau Paniai, maka anak-anak pada wilayah itu diprioritaskan dalam peneriman pegawai pabrik itu, karena bukan hanya satu pabrik saja, tetapi banyak pabrik yang dibangun, seperti pengolahan emas, tembaga, perak, nikel dan lain-lainnya. Jika Timika menolak, tentunya dipindahkan ke Paniai, maka Paniai-lah mendapatkan keuntungan plusnya, karena selain tenaga kerja diprioritaskan, PAD meningkat, tetapi juga perputaran uang lebih besar dan lancar di Paniai, sebab pertumbuhan ekonomi lebih baik, juga pertumbuhan bidang kesehatan, pendidikan dan lainnya akan mendapatkan dukungan dari perusahaan-perusahaan pabrik bersangkutan.(don/don/l03/par)

Source: Senin, 11 Mei 2015 08:24, DPR Papua Optimis Smelter Dibangun di Papua

FKP Freeport Minta Klarifikasi Moffet New – Era Agreement

Timika, Jubi – Forum Komunitas Peduli PT Freeport Indonesia (FKP-PTFI) meminta klarifikasi pimpinan Freeport, James Moffet tentang New – Era Agreement, demi menghindari terjadinya benturan dengan pekerja yang selama ini bekerja.

“Keputusan kami bahwa, pak Silas akan bicara lagi dengan pak Moffet, pertemukan kami dari forum ini untuk menindak-lanjuti surat (New-Era Agreement) yang dari grupnya SPSI. Itu kita lakukan sehingga ke depan kita tidak mau ada benturan-benturan fisik akibat masalah yang kemarin,” kata Ketua FKP PTFI, Arie Mandessy, di kediamannya, di Kampung Timika Jaya SP2, Selasa (25/11).

Menurut Arie, pihaknya menginginkan stetament atau perjanjian yang dikeluarkan James R Moffet dan ketiga ketua PUK SPSI betul-betul bijak dan bertanggungjawab. Hal ini dimaksud agar keputusan yang keluar tidak merugikan salah satu pihak dan mengandung dampak seperti intimidasi maupun sejenisnya antar pekerja yang bekerja dan tidak bekerja.
“Kami mau statement itu betul-betul bijak dan bertanggungjawab, karena kami kuatir dampaknya besok lusa ini pasti akan ada. Sehingga kami tidak mau sampai mungkin terjadi intimidasi atau hal-hal yang diluar aturan hukum. Kami tidak mau dampaknya sampai ke Timika sini,” terang Arie.

Sementara itu, perjanjian New-Era atau New-Era Agreement pada 20 November kemarin, yang disepakati oleh tiga ketua PUK SPSI bersama CEO Freeport MC Moran, James R Moffet telah ditolak oleh masyarakat dan karyawan yang mengatasnamakan tujuh suku beserta sejumlah karyawan non masyarakat tujuh suku lainnya. Kelompok ini menolak dan tidak menganggap sah serta menantang Moffet melihat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Perjanjian Hubungan Industrial (PHI) yang menjadi aturan dalam kerjasama industrial antara pekerja dan manajemen PT Freeport Indonesia.

Kegiatan orasi secara damai yang dilakukan karyawan masyarakat tujuh suku beserta karyawan lainnya didepan main office Tembagapura mile 68, diikuti sekitar 250 massa baik masyarakat Papua maupun non Papua. Setelah berkumpul di halaman main office, tim dari masyarakat tujuh suku yang terdiri dari Yonpis Tabuni, Demi Magai, Albert Janampa, Ham Korwa, Fredrik Magai dan Martina Natkime.

“Penolakan Surat Kesepakatan tersebut karena menurut kami tidak sesuai dengan aturan dan komitmen bersama yang telah disepakati dalam PKB-PHI PTFI 2013-2015 dan Interoffice Memo Manajemen PTFI yang dikeluarkan pada tanggal 13 November 2014.” kata Yonpis Tabuni, kordinator karyawan masyarakat tujuh suku. (Eveerrth Joumilena)

Penulis : Eveert Joumilena on November 27, 2014 at 12:16:53 WP, TJ

Helikopter TNI AD Jatuh di Malinau

Editor : Irman Robiawan |Sabtu , 09 November 2013 – 15:23:48 WIB | Dibaca : 16 Kali |

@IRNewscom | Nunukan: SEBUAH helikopter milik TNI AD jatuh di wilayah Pujungan, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, sekitar pukul 11.00 Wita, Sabtu.

Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Kabupaten Nunukan, Octavianto di Nunukan, Sabtu (09/11), membenarkan bahwa telah terjadi kecelakaan pesawat milik TNI AD di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia itu.

Namun, ia belum dapat memastikan jumlah korban akibat kecelakaan tersebut. Octavianto mengutarakan, ia juga belum mengetahui kronologis peristiwa itu.

Ia mengatakan menerima informasi kejadian tersebut sekitar pukul 12.00 Wita dan saat ini evakuasi sedang dilakukan.

“Ada korban tapi jumlahnya belum kami ketahui. Saat ini sedang dilakukan evakuasi,” jelasnya.

Ia menambahkan, helikopter tersebut sedang mengangkut logistik bagi prajurit pengamanan perbatasan Indonesia-Malinau dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Kepala Basarnas ini juga mengaku belum dapat memberikan keterangan lebih lengkap sehubungan belum mendapatkan data akurat dari tim yang berada di lokasi kejadian. [ant/fir]

Sumber Berita: http://www.indonesiarayanews.com http://www.indonesiarayanews.com/read/2013/11/09/87621/helikopter-tni-ad-jatuh-di-malinau-#ixzz2kBCOSTwe

Enhanced by Zemanta

Warga Waris Tolak Proyek Kelapa Sawit Peninggalan Gubernur Lama

Sentani,16/3—Warga 6 kampung Distrik Waris, Kabupaten Keerom, Papua menolak rencana pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten untuk menjalankan proyek penanaman kelapa sawit di wilayah itu. Sekalipun belum jelas proyek itu, warga Waris tidak ingin mengulangi pengalaman saudaranya di wilayah distrik Arso.

“Isu tentang kebun kelapa sawit, 6 kampung yang ada di Ditrik Waris telah menolak atau tidak menerima adanya perkebunan kelapa sawit,” ujar Pastor Timotius Safire OFM, kordinator Animasi Komunitas Karya-Karya Pastoral Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC), Fransiskan Papua pada awal bulan ini.

Proyek ini menurut Pastor Timotius, direncakan pemerintah Provinsi Papua pada masa gubernur Barnabas Suebu.

Pegalaman warga Arso menerima proyek Kelapa Sawit pada tahun 1980-an yang beralaskan janji pembangunan dan kesejahteraan, menurut warga Waris, tidak terbukti. Proyek itu hanya merugikan masyarakat adat. Kehidupan masyarakat adat malah semakin terpuruk. Hidup mereka semakin jauh dari harapan keadilan, pedamaian dan kesejahteraan.

“Alasan mereka karena belajar dari pengalaman trans di Arso. Kebun kelapa sawit merusak hutan, merugikan masyarakat,”

kata Pastor Timotius.

Lanjut Pastor, itu menjadi alasan utama umatnya menolak proyek Kelapa Sawit itu.

Proyek Kelapa Sawit ini diduga milik anak perusahaan PT. Rayawali yang beroperasi di Arso atau PT Sinar Mass yang beroperasi di Taja Lere, Kabupaten Jayapura. (Jubi/Mawel)

Penulis : Benny Mawel | March 16, 2013 | TabloidJubi

Enhanced by Zemanta

Gas Tangguh Diekspor ke Korea 2013-2016

JAKARTA [PAPOS] – Pemerintah mengekspor gas alam cair Tangguh, Papua Barat yang sebelumnya untuk Sempra, AS ke pembeli Korea Selatan, Korea Gas dengan volume 16 kargo per tahun selama 2013-2016.
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudi Rubiandini di Jakarta, Jumat mengatakan, pihaknya sudah mengeluarkan surat penunjukan kepada BP Berau Ltd untuk menjual LNG Sempra ke Kogas.

“Kami baru saja mengeluarkan surat penunjukan penjual ke BP,” katanya. Menurut dia, harga gas Sempra ke Kogas memakai formula 14,35 persen dikalikan patokan harga minyak di Jepang (Japan crude cocktail/JCC) ditambah konstanta 0,5 dolar AS per juta british thermal unit (MMBTU).

Dengan asumsi harga JCC sebesar 100 dolar AS per barel, maka harga ekspor LNG Tangguh ke Kogas menjadi sekitar 14,85 dolar AS per MMBTU.

Menurut Rudi, periode waktu ekspor ke Kogas memang hanya sampai 2016, karena gas selanjutnya akan digunakan memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Pada 2016, sejumlah fasilitas terminal penerima LNG akan beroperasi di antaranya berlokasi di Jateng, Lampung, dan Indonesia bagian timur. “Kami juga akan memasok gas Sempra ke Terminal Jakarta,” katanya.

Rudi menambahkan, selama ini, pembeli Kogas selalu kooperatif dengan keinginan Indonesia. “Kogas pernah mau melepas dua kargo ke PIM (Pupuk Iskandar Muda) yang saat itu memang sedang membutuhkan,” ujarnya.

Secara total, volume LNG eks-Sempra mencapai 42 kargo per tahun. Sebagian LNG sudah dialokasikan ke pembeli domestik berdasarkan surat Menteri ESDM bernomor 8115/10/MEM.M/2012 ke Kepala Satuan Kerja Sementara Pelaksana Hulu Minyak dan Gas tertanggal 23 November 2012.

Sesuai surat itu, gas Sempra dialokasikan ke pembeli domestik dengan rincian pada 2013 sebanyak 10 kargo yang terdiri dari 8 untuk pupuk dan 2 untuk PT PLN.

Lalu, 2014 sebanyak 20 kargo yang terdiri dari pupuk 8 kargo dan PLN 12 kargo dan 2015 dialokasikan 20 kargo untuk domestik dengan rincian PLN 12 kargo dan proyek baru 8 kargo. Selanjutnya, pada 2016-2018, ada sebanyak 21 kargo yang terdiri dari PLN 12 kargo dan proyek baru 9 kargo, serta terakhir sebanyak 16 kargo untuk proyek baru di 2019.

Khusus PLN, harga gas Sempra memakai formula 11-13 persen dikalikan JCC dan ditambah satu dolar AS per MMBTU. Surat Menteri ESDM itu juga menyebutkan, sisa kargo Sempra akan dialokasikan ke pembeli lain dengan harga tertinggi.

Deputi Operasi SKK Migas, Gde Pradnyana menambahkan, sisa gas Sempra lainnya belum ditetapkan alokasinya. “Kami mencari pembeli dengan harga terbaik,” katanya. Sebelumnya, diketahui sejumlah pembeli dari Jepang menginginkan gas Sempra tersebut. [ant/ida]

Sabtu, 02 Februari 2013 01:03, oleh Ant/Ida/Papos

Gereja dan 34 Rumah Warga Ludes Terbakar

Sebuah Mobil Pemadam kebakaran dibantu warga berupaya memadamkan api di Pasar Inpres Dok IX, Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Rabu.
Sebuah Mobil Pemadam kebakaran dibantu warga berupaya memadamkan api di Pasar Inpres Dok IX, Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Rabu.
JAYAPURA—Sebanyak 34 rumah dan 1 tempat ibadah yaitu Gereja En Rimon di sekitar Pasar Inpres Dok IX, Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara,Kota Jayapura ludes terbakar. Kebakaran ini diduga akibat arus pendek (kosleting) di salah satu rumah penduduk setempat Rabu (31/10) sekitar pukul 12. 20 WIT.

Dua saksi mata masing-masing Iskandar Arawari (38) Pitor Nella Arawasi (39) menuturkan peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 12.20 WIT, setelah anak-anak di sekitar Pasar Inpres Dok IX berteriak kebakaran. Alhasil, keduanya segera keluar dari rumah ternyata Si Jago Merah menjilat dapur milik rumah tetangganya berinisial MA sekaligus berusaha mematikan meteran listrik.

Alhasil, mobil pemadam kebakaran yang datang sejam pasca kebakaran membuat seluruh warga yang ingin memberikan bantuan geram. Terpaksa warga secara gotong-rotong membawa ember berisi air sekedar memadamkan sumber api. Tapi, upaya warga tak membuahkan hasil, lantaran sebagian besar rumah warga terbuat dari papan kayu sehingga api cepat menjalar ke rumah disampingnya.

Saat 1 unit mobil pemadam kebakaran tiba di TKP dibantu 13 unit mobil tangki air, ternyata api tetap sulit dipadamkan, lantaran jangkauan ke titik api terhalang rumah di bagian depannya. Mobil Water Canon Polda Papua dikerahkan guna membantu proses pemadaman bersama 2 mobil pemadam kebakaran dari Pemerintah Kota Jayapura dan Pemerintah Provinsi Papua, sehingga api berhasil dipadamkan sekitar pukul 14.45 WIT.

Kapolsek Kota Jayapura Utara AKP Karlos Roy Sawaki, SE yang turun bersama timnya untuk memadamkan api mengutarakan, pihaknya masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Namun, tak ada korban jiwa.

“Menurut informasi warga, sumber api akibat konsleting dari salah satu rumah warga, namun informasi itu masih kami selidiki lebih lanjut,” tukas dia.

Menurut Kapolsek, data sementara musibah kebakaran ini diperkirakan puluhan rumah warga hangus terbakar, termasuk sebuah tempat ibadah yang berada di pemukiman warga. “Kami masih melakukan pendataan puluhan rumah warga yang terbakar lebih lanjut,” ujar dia.

Yusak Yumaromi, salah satu korban kebakaran meminta kepada pemerintah agar memberikan bantuan makan dan terpal guna membangun tempat berteduh sementara.

“Saya sudah tak punya apa-apa, dan sekarang saya dan keluarga mengungsi di rumah susun sekitar lokasi kebakaran,” tuturnya sambil menatap puing-puing bangunan rumahnya.

Ketua Komisi A DPRD Kota Jayapura Achmad Jaenuri saat ditemui dilokasi kejadian menyampaikan keprihatinannya atas musibah kebakaran yang melanda Kampung Dok IX Pasar Inpres.

Karenanya, kata dia, pihaknya menghimbau kepada Pemkot Jayapura agar meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) khusus bagi petugas pemadam kebakaran dan sarana pemadam kebakaran. “Saya akan mendorongnya agar dialokasikan anggaran untuk penanganan pasca bencana kebakaran,” imbuhnya.

Data sementara dilokasi kejadian, nama- nama pemilik rumah yang terbakar. Masing-masing Pdt. Yance Arawari, (48), Marselina Arawari, (76) IRT, Iskandar Arawari (38) Nelayan, Micael Aronggear, (37), Pitor Nella Arawari, (39). Kemudian pemilik rumah di Belakang Rumah Susun masing-masing Tepu,(54), Hj. Siati, (50), H. Abdulrahman, (49), H.Aras, (54), Rosmiati Genda (46) PNS, Hj Idrus (53), Hj Ida, (40), Hj Mallarangeng, (60), Jalali (40), Hasim (42), Hj Teni (60), Tamrin,(46), Mail (54).(mdc/don/LO1)

Kamis, 01 November 2012 08:48, BP.com

Up ↑

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Kopi Papua

Organic, Arabica, Single Origins

Melaneia News

Just another WordPress site

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

PAPUAmart.com

MAMA Stap na YUMI Stap!

Koteka

This is My Origin and My Destiny

Melanesia Web Hosting

Melanesia Specific Domains and Web Hosting

Sem Karoba Tawy

Patient Spectator of the TRTUH in Action

Melanesia Business News

Just another MELANESIA.news site

Sahabat Alam Papua (SAPA)

Sahabat Alam Melanesia (SALAM)

Melanesian Spirit's Club

Where All Spirit Beings Talk for Real!

Breath of Bliss Melanesia

with Wewo Kotokay, BoB Facilitator

Fast, Pray, and Praise

to Free Melanesia and Melanesian Peoples from Satanic Bondages