West Papua Diadopsi oleh SHEFA

Daily Post Vanuatu | Selasa, 29 Juni 2021

Provinsi SHEFA telah mengadopsi West Papua sebagai negara kembarnya awal bulan ini [Juni].

Perwakilan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Port Vila, Freddy Waromi memberi tahu Daily Post bahwa ini adalah “sejarah yang menarik dan juga tonggak baru dalam sejarah hubungan Vanuatu dan West Papua”.

Dalam upacara tersebut, perwakilan ULMWP juga diberi nama kastom ‘Marikor’ yang secara longgar diterjemahkan menjadi penjaga rakyatnya, nama ini dianugerahkan oleh Dewan Kepala Vaturisu.

“Saya senang melihat bahwa setiap kepala di provinsi SHEFA, bersama dengan pemerintah provinsi SHEFA bersedia mengadopsi West Papua sebagai negara kembar untuk provinsi SHEFA,” katanya.

“Hal lain yang membuat saya senang adalah bahwa semua kepala di bawah Dewan Kepala Vaturisu, mereka ingin saya menjadi kepala Provinsi SHEFA, mereka sudah memberi saya nama, kepala Marikor dan saya sekarang menjadi kepala provinsi SHEFA.”

Perwakilan West Papua mengklarifikasi bahwa dia tidak mengatakan apa-apa dalam adopsi, tetapi senang diadopsi oleh provinsi yang mempelopori perjuangan kemerdekaan West Papua.

“Sistem adopsi sudah dimulai pada tahun 2007 dan semua kepala dari Dewan Kepala Malvatumauri adalah yang memulai adopsi untuk keenam provinsi di Vanuatu.

“Ketika mereka mulai, TAFEA mengadopsi Kanaky, MALAMPA mengadopsi Fiji, PENAMA mengadopsi Kepulauan Solomon, TORBA mengadopsi PNG, tetapi dua provinsi masih tertinggal adalah provinsi SANMA dan SHEFA,” tambahnya.

Bapak Waromi mengucapkan terima kasih kepada dewan provinsi SHEFA dan merasa terhormat berada di bawah sayap SHEFA.

Upacara tersebut disaksikan oleh anggota dewan SHEFA, Dewan Kepala Vaturisu dan perwakilan serta pendukung West Papua.

(https://dailypost.vu/…/article_14bcfbac-d866-11eb-a5e3…)

WestPapua #SHEFA #Vanuatu #Melanesia

June 29, 2021 0

Vanuatu backs West Papuan bid for full MSG membership

The United Liberation Movement of West Papua has officially submitted an application for full membership in the Melanesian Spearhead Group

The Liberation Movement already has observer status in the regional group whose full members are Papua New Guinea, Fiji, Solomon Islands, Vanuatu and New Caledonia’s Kanaks.

The application was presented to the MSG Secretariat in Port Vila on behalf of the ULMWP by Vanuatu’s Special Envoy for the Decolonisation of West Papua to the Pacific Islands States, Lora Lini.

Ms Lini told Johnny Blades the application follows recent establishment of new membership criteria by a MSG sub-committee on regional and institutional issues.

Listen 4:06

Source: RNZ International

June 27, 2019 1

Pilot Laut Vanuatu telah Menurunkan Ultimatum Terhadap NKRI 23 Desember 2004

Mantan Perdana Menteri Vanuatu, Barak Sope (Foto: Ist)

Mulai tanggal 20 Desember 2004 sampai tanggal 10 Januari 2005 diselenggarakan sebuah Konferensi para Kepala Suku Melanesia, yang belum banyak orang West Papua ketahui. Padahal konferensi ini juga disponsori oleh sejumlah Kepala Suku dari Tanah Papua. [Kami maksudkan Tanah Papua ialah pulau New Guinea dari Raja Ampat sampai Samarai dan Trobian Islands]

Acara ini diorganisir oleh sebuah LSM Vanuatu bernama NKDT. Lembaga NKDT merupakan sebuah LSM yang dimiliki oleh para kepala-kepala suku seluruh Republik Vanuatu. Ketuanya, Mr. Lai Sakita mengorganisir pertemuan ini, disponsori oleh sejumlah menteri negara itu.

Dari Tanah Papua diundang: Dua toko West Papua, Dr. OPM John Otto Ondawame dan Mr. Rex Rumakiek sebagai tokoh OPM. Dari Tanah Papua ada dua orang Kepala Suku dan dua orang utusan khusus dari Panglima Teringgi TPN/OPM Gen. TPN Mathias Wenda.

Pertemuan para Kepala Suku dilakukan di dua tempat, yaitu di Lenakel, Pulau Tanna, dan di Port Vila, pulau Efate.

Konferensi ini diwarnai dengan perayaan Natal bersama para Kepala Suku 25 Desember 2004 dan Perayaan bersama Tahun Baru 01 Januari 2015.

Sidang-sidang yang diselenggarakan dalam konferensi ini terbagi dua setting. Yang pertama setting LSM, di mana para tokoh Papua Merdeka dan LSM Melanesia diberikan kesempatan untuk bertukar-pikiran dan melakukan kegiatan-kegiatan LSM seperti seminar, lokakarya dan pidato-pidato.

Setting kedua ialah Rapat Para Kepala Suku, yang diselenggarakan dari pagi sampa selama-lamanya, hingga tertidur, di honai-honai adat yang disediakan oleh para Kepala suku setempat.

[Perlu diketahui bahwa Honai Adat di Vanuatu pada umumnya di bawah Pohon Beringin. Nama dalam bahasa Bislama Vanuatu disebut Nakamal. Salah satu Nakamal, atau Nakamal Induk buatan pemerintah dari semua Nakamal asli ialah Namamal Malvatumauri di mana dibentuk United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP. Tentang layout dan setting Rumah Adat suku-suku Vanuatu tidak perlu dijelaskan di sini, karena perlu blog tersendiri.]

Ada Pohon Beringin terbesar baik di Port Moresby maupun di Lenakel yang dijadikan sebagai Nakamal. Di Port Vila terletak di Freshwota Field, dan di Lenakel tepat di tempat pengolahan Tanna Coffee.

Banyak pidato disampaikan, banyak kemampuan adat ditampilkan, banyak tarian ditunjukkan, banyak pidato disampaikan, dengan cara-cara khas Kepala Suku Melanesia. Utusan dari West Papua teringat bagaimana cara para Kepala Suku berbicara di kampung-kampung, secara silih berganti, secara sambung-menyambung, secara balas-membalas, dengan cara berdiri dan bicara, lalu duduk kembali ke lokasi kerumunan anggota sukunya.

Dari sejumlah pidato itu, ada satu orang yang muncul, umurnya tidak terlalu tua, sekitar 30 tahun. Orangnya kekar, sangat Vanuatu tampilannya. [Sekedar diketahui, orang Vanuatu sama dalam tampilan dengan orang New Guinea dari Kerema, Yalimo, Kayu Pulo, Depapre, Wandamen, dan sebagian kecil seperti orang Pegunungan Tengah juga ada. Khususnya pulau Tanna ialah pulau yang dipenuhi oleh orang-orang Vanuatu mirip orang pegunungan New Guinea. Orang-orang seperti Lai Sakita dan Joe Natuman adalah orang Tanna. Di era Joe Natuman-lah WPNCL didorong untuk mendaftarkan diri di MSG. Di era beliau-lah ULMWP dibentuk. Di era beliau-lah ULMWP diterima sebagai anggota peninjau. Itulah sebabnya Joe Natuman dilengserkan oleh NKRI dan negara Barat yang selama ini menikmati emas, perak, gas dan lainnya dari Tanah Papua lewat NKRI

Pada tanggal 24 Desember 2004, sang Kepala Suku ini bertutur:

Saya adalah seorang pilot. Ya, pilot adat. Saya bertugas menerbangkan pesawat-pesawat tempur, untuk menghadapi berbagai macam jenis musuh manusia Melanesia. Saya sudah bertemu kalian semua di seluruh Melanesia. Kalian tidak mengenal saya, tetapi saya mengenal kalian semua.

Ya, saya pilot, tetapi saya punya tugas menerbangkan pesawat di dalam laut. Ya, saya terbang di laut.

Mulai hari ini, penerbangan akan terus saya lakukan, dari ujung Melanesia sampai ke mana-mana saja, di tempat-tempat di mana orang Melanesia dijajah, dikuasai, dikuras dan dibubuh.

Penerbangan ini dimulai tanggal 25 Desember 2004, dan akan berakhir setelah West Papua merdeka dari NKRI.

Oleh karena itu, saya akan berhenti terbang hanya setelah para Kepala Suku West Papua datang kembali dan memerintahkan saya berhenti. Sebelum itu, saya akan terus dan terus, dan terus terbang, sampai Papua Merdeka, ya sampai Papua keluar dari Indonesia.

Sudah lama PMNews mencatatat di bawah Komando Pasukan Non-Manusia, yang dikomandoi oleh “Captain Commando” telah menyurati Megawati Sukarnoputri sebagai anak Pendiri NKRI dan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Prsiden Republik Indonesia beperapa tahun lalu, menceritakan kisah ini dan memintakan kepada kedua beliau untuk mempertimbangkan kemerdekaan untuk West Papua.

Sebagai balasan, SBY pernah mengumumkan di media TV mainstream di Indonesia

Pertanyaan sekarang adalah

Bagaimana kalau takhayul itu terbukti dan benar-benar dialami orang manusia modern yang rasional ini?
Bagaimana kalau yang dibilang takhayul itu justru beresiko menelan korban jiwa manusia, yang adalah rakyatnya sendiri?

Presiden Kolonial Joko Widodo kiranya diberitahu juga oleh SBY dan Megawati Sukarnoputri tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kalau tidak, pemimpin kolonial NKRI akan menipu rakyatnya sendiri, padahal nyawa rakyatnya sendiri menjadi tumbal atas politik yang kotor dari para pemimpin negara.

December 23, 2018 0

Ibrahim Peyon: Enam Hal Penyebab Kekalahan Kaum Pro Kemerdekaan Referendum Kanaky

Post by: Ibrahim Peyon | 5/11/2018

Referendum Kanaky dimenangkan oleh kelompok pro Prancis karena enam hal:

1. Kriteria peserta Referendum dalam perjanjian tidak diatur secara tegas.

2. Kriteria Migran Eropa dan Asia sebagai peserta referendum dengan alasan lama tinggal.

3. Perjanjian referendum dibuat tahun 1988 dan Referendum dilaksanakan 2018 maka generasi yang menginginkan kemerdekaan sebagian telah meninggal dan telah banyak perubahan selama 30 tahun.

4. Selama 30 tahun itu pemerintah Prancis telah mengubah banyak kebijakan lebih lunak dan manusiawi.

5. Jumlah migran terus meningkat, asimilasi melalui perkawinan campuran dan penduduk asli menjadi minoritas.

6. Pendata penduduk peserta Referendum tidak adil karena sekitar 30. ribu penduduk asli tidak terdaftar.

Di mana enam hal ini telah membawa kehilangan kemerdekaan terhadap pendduduk asli Kanaky.

Source: facebook.com

#Referendum #FLNKS #Kanaky

November 5, 2018 0

PS Koanapo says issue of West Papua now gone beyond the region

By Jonas Cullwick Sep 16, 2017

The issue of West Papua self-determination and violations of human rights has now progressed beyond the South Pacific islands region, says the Parliamentary Secretary (PS) for the Prime Minister’s Office, Johnny Koanapo. He said the issue that had Vanuatu as its lone advocator for many years and then Solomon Islands during the last two years now has the support of six other countries of the region from Micronesia and Polynesia.

PS Koanapo met the media with the intention of the government is to brief the people on how much work government has undertaken on the issue of West Papua.

“I wish to say that the government has done a lot of work on the issue of West Papua since the Charlot Salwai government came in in 2016 and the issue remains high on government’s international political agenda.

“There are a lot of arguments that government has not done enough on the issue of West Papua, but when we look at the events that government through the Prime Minister and the Council of Ministers have endorsed Vanuatu’s participation, there were many.”

In March this year, the Council of Ministers under the leadership of Prime Minister Salwai, appointed Honorable Ronald Warsal (Minister of Justice and Community Services) to attend the Human Rights Council meeting in Geneva and Koanapo went with him when Vanuatu delivered a statement on behalf of the Pacific Islands Coalition for West Papua.

“May be, many people who have been dealing with the issue of West Papua, especially our former leaders like Barak Sope, Donald Kalpokas, the late Edward Natapei, Joe Natuman former Prime Minister now Deputy Prime Minister, have been walking with the people of West Papua for a very long time.

“And when we look at the political backup the people of Vanuatu give to the colonized people of West Papua, there’s only one country in the world that has been standing behind people who living under colonization by Indonesia. That country is Vanuatu. Vanuatu is the only country in the Pacific that is standing behind the people of West Papua.

“And then at the Melanesian Spearhead Group (MSG) Leaders’ summit held in 2015 in Honiara, at that time Solomon Islands government through Prime Minister Manasseh Sogovareh came on board. And then as PM Sogovareh said to me when I represented government at that time when I was Director General of Foreign and also represented the country at the minister’s level that the position or stand the government of Solomon Islands is taking is inspired by the position and stand the Vanuatu government has taken since day one on the since to West Papua to this day.

“So, instead of just one I the Pacific, there was two. That’s the Vanuatu government and the Solomon Islands government. Then the Solomon Islands government spearheaded with the support of Vanuatu on the margins of the meeting of June July last year when PM Charlot Salwai attended the establishment of what we call the Pacific Islands of West Papua (PIWP) and then other countries of Micronesia and Polynesia have come on board. Altogether eight countries – Vanuatu, Solomon Islands, Nauru, Marshall Islands, Palau, Tuvalu, Kiribati and Tonga. So, Vanuatu, as the lone fighter, now has seven countries behind it for backup on the issue of West Papua.

“As a result in March this year, government through the Council of Ministers appropriated for Vanuatu’s participation at the Humans Rights Council meeting this year in Geneva. So, Minister Warsal and I went to the meeting where Honorable Warsal delivered a very strong statement. It was a political statement on behalf of BIGWIP members in the Pacific.

“I also wish to mention that when we have this coalition, Vanuatu’s strategy is for us to try shift advocacy for the issue of West Papua beyond the region. When we were introducing the issue at MSG, Vanuatu was the only country behind it.

“I am briefing us today as a former director general of the Ministry of Foreign Affairs, who has been behind much of the speeches and writings, to say that I’ve never seen before a government that has taken the issue of WP so strongly as the government of Charlot Salwai and Joe Natuman is making today.

“There are reasons for this. In the past governments tended to take different kinds of approaches. Some prefer for us to take a stronger diplomatic approach at the international level to lobby. Some prefer we have more dialogue with the colonizing power, Indonesia since 1962 to today that they continue to colonize the people of West Papua.

“So, the government of Charlot Salwai also appointed a special envoy. This special envoy was our Ambassador at the European Union, Ambassador Roy Micky Joy, to help lobby at the European Union jurisdiction and he also helped to lobby at the African Union. And he also helped to lobby at the Caribbean. We have divided this task and it is the first time.

“During my 16 years in office at the Foreign Affairs, I see that this government is very serious about the issue of West Papua.”

“Maybe the Opposition has some views that government may not be advancing, but I have not seen any opposition in the past with the credentials to advance this issue, except this government today has moved this issue on more than ever. I say this with a lot of confidence that the issue of West Papua today has already moved beyond the region,” the PS for the PM’s Office said.

“This government when it came in, it took this issue from being a bilateral issue just of Vanuatu, but a regional issue, which we have moved beyond the level of MSG in which we have differences of opinion on how we deal with the issue of West Papua because the diplomatic of Indonesia is strong. This made Vanuatu the only country in MSG to push the issue ahead. But the issue has now moved beyond the jurisdiction of MSG,” he said.

“It has moved to the level of the Forum and has become a regional issue. And if you see how the issue was listed in the South Pacific Islands Forum meeting last week to deal with out of 14 issues, one of them is West Papua.”

“I wish to take this opportunity to commend the Secretary General of the Pacific Islands Forum, Dame Meg Taylor, a very proactive SG who understands the situation of the people of West Papua who are colonized and continued to face human rights abuses on the own land. I note too that when we were at the Pacific Islands Forum last year, PM CS made a lot of bi-laterals with many countries and he talked about the issue of West Papua, for it to come before the Forum Leaders retreat. And at the retreat, PM Salwai took the lead on the issue of West Papua. Because the PM of Solomon Islands was not present so PM Salwai had to do the lobby and he continued to put the issue on the table and he continued to advocate for the issue to come before the United Nations.

“On the level of the work that the government has done, PM Salwai also appointed me as his Special Emissary for me to undertake shuttle diplomacy in the region, starting last month when the Pacific Islands Foreign Ministers meeting was held in Suva, I went there special emissary of the PM to present a case at bi-laterals of member countries to talk about the importance of how PM Salwai and PM Sogovareh see the issue of West Papua.

“I also wish to mention to the people of Vanuatu to understand that when the government of today says that we are shifting the issue of West Papua beyond MSG and beyond the region, it simply means also the level of work government is making outside of the region. In around June this year, at the ACP Ministerial meeting in Brussels, the government assigned me to attend this ministerial meeting with Minister Ralph Regenvanu, and because Minister Regenvanu was engaged with other assignments, I undertook this assignment on behalf of Vanuatu where I tabled the issue of West Papua for the first time in history as an agenda at the ACP Ministerial in Brussels, Belgium.

“I also wish to place on record for the people of Vanuatu to know that government also assigned Ambassador Roy Mickey Joy to do this work in his capacity at the Committee of Ambassadors at the process of ACP to table the issue of West Papua at the Committee of Ambassadors level. The Committee of Ambassadors is comprised of Ambassadors and senior officials of countries based in Brussels to continue to discuss the agenda and formulate resolutions to come to the Ministerial level and at the Ministerial they took up this agenda before it reached the leaders’ level.

“It was the first time too I lobbied with the Secretary General of ACP to continue to maintain this agenda item at the ACP.

“I believe strongly that the government will continue to participate at upcoming ministerial meetings and this issue continues to feature prominently in the agenda of ACP.

“At the same too, with the help provided by the Vanuatu government mission in Brussels, we see a website totally dedicated to ACP and European members to access information on what is happening in West Papua. We all know that today West Papua is a flashpoint, an area of conflict between Melanesia and the Asians, but not country is willing to take this up. We all know too that West Papuans today face a reality of genocide including cultural genocide where thousands of Indonesians everyday flock into West Papua with their immigration policy, which means that the Melanesians will find themselves already a minority in their own land. This is the reason why the people at the time of the New Hebrides were afraid of at that time pushed to have our independence because our land was alienated so much that we were afraid of losing it and our identify. This is an opportunity that the West Papuans have today.

“West Papuans continue to be exposed to human rights abuse and it is sad to see that not every country want to take up this issue.”

“I wish to assure the people of Vanuatu that PM Salwai is making everything necessary and we work under him, the PM assigns us with the mandate to make sure that the voice of the voiceless is heard around the world. And today for the first time, in the last two months the lobby pushed by Vanuatu has reached the Caribbean and today I also wish to say that seven countries in the Caribbean out of 15 are behind the issue of West Papua today. And we continue to lobby with the African Union and I believe that in the coming months the government of Vanuatu will continue to push in the African Union so the countries of Africa are more aware of the issue of West Papua.

“Interestingly, when I conducted a bilateral in June with the government of Belgium, they said they were never aware of West Papua. The issue of West Papua is an issue hidden under a carpet because the press was never allowed to go freely to see the people and to hear from them what happened and their views on the destiny they see for themselves. It is a sad reality that is there.

“The issue now has progress to the international stage and I say this with a lot of confidence that the issue has never taken so much international attention as it is today simple because the government is serious about, there is no second opinion on it as to whether the government will take up the issue or not.

“The government has taken on this role because it is a global country and we are global citizens with obligations to defend such things as human rights, which are parts of the rights of a human being.

In addition to all these, the Prime Ministers of Vanuatu and Solomon Islands are organizing a side event at the UN General Assembly in New York next week to continue to lobby for West Papua, so that when leaders make their political statements at the GA these will reflect these efforts.

Jonas Cullwick, a former General Manager of VBTC is now a Senior Journalist with the Daily Post. Contact: jonas@dailypost.vu. Cell # 678 5460922

September 16, 2017 0

Kali ini Vanuatu desak ACP-EU dukung resolusi West Papua

Okctovianus Mote dari ULMWP (kanan) bersama delegasi Vanuatu di Pertemuan Regional Joint Parliamentary Assembly ke-14 ACP-EU di Port Vila, Vanuatu 19-21 Juli 2017 – gov.vu

Jayapura, Jubi – Vanuatu kembali menyerukan kepada negara-negara Africa, Caribbean, Pacific (ACP) dan European Union (EU) untuk memberikan dukungan terhadap Resolusi atas hak penentuan nasib sendiri West Papua dan perhatian terhadap pelanggaran HAM di wilayah rumpun Melanesia ini.

Di dalam pernyataan publik pemerintah Vanuatu yang dirilis situs resminya, Jumat (21/7/2017), Vanuatu mengajak para anggota parlemen ACP EU angkat bicara dan tunjukkan keprihatinan serta dukungannya atas hak-hak rakyat Papua, termasuk hak menentukan nasib sendiri dan bergabung dengan delapan negeri-negeri Kepulauan Pasifik lainnya demi keadilan dan penghormatan atas hak penentuan nasib sendiri itu.

Pertemuan regional ke-14 Majelis Gabungan Parlemen ACP-EU itu dilakukan di Port-Vila, Vanuatu sejak tanggal 19 Juli hingga 21 Juli lalu. Lebih dari 100 delegasi dari Uni Eropa dan negeri-negeri di Afrika, Karibia dan Pasifik dikabarkan hadir.

ACP-EU, menurut Vanuatu juga dapat meneruskan seruan dukungan tersebut ke badan-badan regional dan lintas pemerintahan global seperti Uni Afrika, CARICOM dan badan-badan regional dan sub-regional multilateral lainnya untuk membuat resolusi atas West Papua dan pembatasan perdagangan dengan Indonesia.

“Sebagai negara-negara anggota PBB, negeri-negeri di dalam ACP-EU dapat ikut memberi tekanan pada PBB agar melakukan referendum kembali di West Papua di bawah pengawasan internasional, atau setidaknya mendaftarkan West Papua sebagai sebuah wilayah tak berpemerintahan sendiri,” tulis pemerintah di dalam pernyataan tersebut.

Vanuatu juga meminta agar ACP-EU mendukung satu suara atas pengajuan resolusi West Papua pada pertemuan gabungan parlemen ACP-EU berikutnya bulan Oktober mendatang agar resolusi tersebut bisa diadopsi pada pertemuan Konsil Menteri-Menteri ACP di bulan November 2017.

Seruan Vanuatu tersebut juga ditujukan pada wakil parlemen masing-masing negara ACP-EU untuk mendorong pemerintahannya masing-masing menyuarakan isu West Papua di berbagia level multilateral.

Di dalam pernyataan tersebut Vanuatu mengangkat isu kejahatan terhadap kemanusiaan di West Papua yang memakan korban hingga ratusan ribu jiwa sejak aneksasi oleh Indonesia tahun 1963 dan memuncak di era kediktatoran Seeharto melalui berbagai operasi militer era 1970-an dan 1980-an.

“Otoritas negara Indonesia, para pemukim dari Indonesia dan perusahaan Indonesia pelan tapi pasti memegang kontrol atas semua aspek dan arena kehidupan orang Papua.

Indonesia mengklaim telah membangun West Papua, tetapi lupa pada fakta bahwa pembangunan itu terutama hanya menguntungkan orang-orang Indonesia dan bukan orang Papua,” tulis pemerintah.

Sebelumnya kepada Loop Vanuatu (21/7), Marco Mahe anggota parlemen Vanuatu mewakili wilayah konstituen Santo, mengatakan negeri-negeri ACP telah lebih dulu mendukung untuk mengangkat isu pelanggaran HAM di West Papua dalam pertemuan terpisah sebelum pembukaan pertemuan parlemen gabungan ACP-EU.

Dia katakan delegasi Vanuatu ada dua pertemuan pendahuluan sebelum acara pembukaan oleh Presiden Republik Vanuatu yang baru, Pastor Tallis Obed Moses.

Pertemuan pendahuluan ACP tersebut dipimpin oleh co-Presiden Majelis Gabungan Parlemen ACP-EU, Ibrahim R. Bundu. Turut hadir wakil West Papua, Octovianus Mote dari ULMWP.

Pertemuan gabungan parlemen EU-ACP ini memfokuskan pembicaraan pada isu perubahan iklim dan kemitraan Eropa dan Pasifik.

Isu West Papua tetap diangkat oleh Republik Vanuatu menyusul pernyataan senada oleh Pacific Islands Coalition for West Papua (PICWP) awal Mei lalu di hadapan Pertemuan Konsil Menteri-menteri 79 anggota ACP.

Waktu itu PICWP meminta ACP agar membuat resolusi akhir untuk menyatakan dukungan pada penentuan nasib sendiri West Papua di pertemuan Konsil November mendatang. (*)

July 25, 2017 1

Vanuatu to raise the human right violation during ACP-EU this week in Port Vila

Even though the delegation of West Papua arrived late today at the ACP-EU 14th regional meeting, ACP member countries have agreed to raise the issue of human rights violation in West Papua. West Papua is not member of ACP but member countries said that West Papua is member of Pacific countries.

Member of Parliament of Santo constituency, Marco Mahe said that the ACP countries have endorsed the issue of violation of human rights in West Papua during their separate meeting this before the official opening of regional meeting of the joint ACP-EU Joint Parliamentary Assembly.

Mr Mahe said the issue of human rights violation in West Papua cannot be tolerated. He said that Vanuatu delegation at the meeting have agreed that the leader of the opposition Ishmael Kalsakau will stand in front of the assembly on their behave.This morning there was two separate meetings before the official opening by the President of the Republic of Vanuatu, Pastor John Tallis Obed. The ACP separate meeting was chaired by the ACP Parliamentary Assembly and co-President of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly, Ibrahim R.Bundu. West Papua is represented at the meeting by Mote Octavianus.

Source: https://www.gov.vu/en

July 19, 2017 0

Walking against impunity

vanuatuindependent.com, By Flo Vanua –February 25, 2017

AN activist group on their mission known as ‘The Walk Against Impunity,’ has been in Vanuatu this week, raising awareness about the struggle for justice and freedom in Maluku and West Papua.

The team has been to Port Vila, Luganville and Pentecost spreading the word on Maluku and West Papua’s freedom. The team was led by Dutch activist Francis Janssen and his team.

The team members said this was his second walk against impunity because Mr Janssen was inspired by the words of late Father Walter Hadye Lini: “Vanuatu is not free until all of Melanesia is free.”

Francis Janssen, accompanied by Marcel Tomasowa and Isaac Pattikawa, arrived in Port Vila on February 11, where they were welcomed by Peter Ranbel and Alul Ravue Fanbir.

In preparation for the walk, the team spent their first days in Port Vila meeting with very special people – Andy Ayamiseba, David Thomas, Chiefs Nakamal, Barak Sope, Yoan Simon, and Pastor Alan Nafuki and members of the Lini family.

Mr Janssen had an intensive conversation with Hilda Lini.

“This very inspiring lady made a deep impression, and the walking team marks her words: ‘If Maluku and West Papua will become independent, the first 10 years will be very tough, but that should not withhold you from continuing the struggle’, Ms Lini told us,” he said.

Mr Janssen’s first walk against Impunity took place in Timor-Leste in 2015 in commemoration of the sad anniversary of the killing of five foreign journalists in the village of Balibo. The journalists murdered by Indonesian military in the wake of the Indonesian invasion.

Mr Janssen dedicated his first walk to the brave people of Timor-Leste who persisted in their struggle for freedom.

“The atrocities that occurred in Timor-Leste during the Indonesian occupation are still happening in West Papua and Maluku today.

“No freedom of press, no freedom of expression, no freedom.

“However, the people still deal with occupation, oppression and violence.”

This gives the reason for Mr Janssen to continue walking against impunity because, he says, impunity is a green light for perpetrators to continue and repeat the atrocities, over and over again.

Those taking part said they hope this Walk against Impunity will be an inspiration to young Ni-Vanuatu, international activists and to all those who care about human dignity, freedom and self-determination.

They said they are in good spirits and no storm can stop them from walking against impunity.

Follow Francis and his team at: http://www.facebook.com/walkagainstimpunity2blog

February 25, 2017 0

Nafuki kecewa MSG tak segera pastikan keanggotaan ULMWP

Jayapura, Jubi – Pastor Allan Nafuki, Ketua Organisasi Free West Papua Vanuatu, mengungkapkan kekecewaanya kepada para pemimpin Melanesian Spearhead Group (MSG) karena todak memenuhi janji mereka mendorong keanggotaan penuh ULMWP.

Namun demikian, seperti dikatakannya pada Daily Vanuatu, Sabtu (31/12/2016), dirinya tetap mengapresiasi sikap Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai yang tetap teguh tak berubah menegaskan dukungannya terhadap West Papua.

Pimpinan Pertemuan Tingkat Menteri Urusan Luar Negeri di Port Vila minggu lalu, Milner Tozaka mengatakan pertemuan yang baru lalu itu memang tidak membahas baik keanggotaan Asosiate Indonesia maupun keanggotaan Peninjau ULMWP di MSG.

Pertemuan itu mengajukan pedoman baru atau rekomendasi untuk menetapkan syarat pemohon menjadi anggota MSG.
Pedoman baru ini akan dipertimbangkan oleh pertemua para Perdana Menteri MSG yang kemungkinan besar akan diselenggarakan Januari ini di Papua Nugini.

Namun Nafuki berpendapat seharusnya pertemuan itu tetap dilakukan di Vanuatu karena menurut dia para pemimpin tersebut telah membuat janji yang tampaknya belum berhasil mereka penuhi.

“Para pemimpin dan rakyat West Papua telah selesai menggelar karpet bagi para pemimpin MSG untuk dapat duduk diatasnya dan mendukung aplikasi kenggotaan penuh ULMWP di MSG,” ujar Nafuki.

Terpisah, ULMWP melalui Juru Bicara, Benny Wenda, sebelumnya dalam pesan natal dan tahun barunya sudah menegaskan bahwa perjuangan pengakuan hak penentuan nasib sendiri Papua sangat bergantung pada dukungan berbagai pihak di tingkat internasional untuk menggelar referendum ulang dibawah pengawasan internasional.

Strategi ULMWP, dan juga tampak dari upaya-upaya Koalisi Pasifik untuk West Papua (PCWP) sudah semakin mengarah ke wilayah Mikronesia, Polinesia dan bahkan Afrika. Keanggotaan penuh MSG, bagi ULMWP, adalah salah satu jalan diantara jalan lainnya, guna mendukung kedaulatan politik West Papua.

Tekanan suara untuk mendesak dunia internasional serta bersikap atas persoalan West Papua di Majelis Umum PBB, Dewan HAM PBB, Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial badan PBB adalah jalan lainnya.(*)

January 5, 2017 0

PM Vanuatu: Kami ada untuk penentuan nasib sendiri West Papua

Delegasi para pemimpin perjuangan Papua Merdeka bertemu Perdana Menteri Vanuatu di Port Vila, Vanuatu Rabu (21/12) – dailypost.vu

Jayapura, Jubi – Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai menegaskan kembali posisi negaranya mendukung West Papua tidak berubah sejak merdeka 36 tahun lalu. Vanuatu, menurutnya, akan selalu mendukung West Papua menyuarakan isu pelanggaran HAM dan kemerdekaan rakyat Melanesia di West Papua.

Salwai menegaskan posisi negaranya itu di hadapan sekitar 50 orang delegasi para pemimpin perjuangan Papua Merdeka yang saat ini berada di Port Vila, Vanuatu guna menghadiri pertemuan MSG, yang baru saja selesai. Salwai pastikan bahwa posisinya negaranya “tidak berubah dan tidak akan berubah”.

Seperti dilaporkan Daily Post Vanuatu, Rabu (22/12/2016), pemerintah Vanuatu bahkan memastikan bahwa seluruh masyarakat Vanuatu dari mulai para pejabat negara, gereja, kelompok-kelompok perempuan dan anak muda sudah memobilisasi diri untuk mendukung kemerdekaan rakyat West Papua.

“Kebijakan historis pemerintah kami tidak berubah sejak kemerdekaan 36 tahun lalu terhadap Kaledonia Baru, French Polynesia, dan West Papua untuk memenangkan penentuan nasib sendiri,”

ujar Salwai.

Mesipun MSG masih terpecah suaranya terkait posisi keanggotaan penuh terhadap ULMWP, Perdana Menteri Salwai, seperti dilansir RNZI (22/12) menegaskan dirinya merasa sangat senang atas kemajuan yang dicapai sejauh ini terkait kampanye internasional West Papua.

Benny Wenda, juru bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dalam kesempatan itu menyatakan bahwa mimpi besar para delegasi Papua yang hadir serta doa bagi para pemimpin Melanesia di MSG dengan ujung tombak Vanuatu, adalah memberi keanggotaan penuh pada West Papua di organisasi tersebut.

Wenda sangat optimis saat melihat bagaimana para pemimpin perjuangan untuk West Papua saling berjabat tangan dengan hangat dan bicara satu bahasa di Port Vila, “Itu menunjukkan bahwa mereka dan masyarakat Melanesia di West Papua terikat oleh satu semangat yang sama guna mengikat para pemimpin Melanesia di MSG untuk member keanggotaan penuh bagi kami,” ujar Wenda.

Pemimpin Vanuatu yang hadir mendampingi Perdana Menteri pada kesempatan itu termasuk Wakil Perdana Menteri, Joe Natuman, Kementerian Pertanahan Ralph Regenvanu dan Sekretaris Parlemen Johnny Koanapo. Mereka semua menyambut hangat delegasi West Papua.

Menanggapi ratusan penangkapan, termasuk anak-anak, di Papua yang terjadi pada protes Hari Trikora 19 Desember lalu, Benny Wenda mengaku sangat kecewa sekaligus heran.

“Entah bagaimana Indonesia mau jelaskan penahanan yang mereka lakukan, dan penghancuran sekretariat ULMWP padahal di saat yang sama mereka, kolonial itu, juga menjadi anggota associate di MSG,” ujar Wenda.(*)

December 24, 2016 0