Public Notice: Each Party to Hold On and Think Rationally, Not Emotionally

Responding to various verbal conflicts happening lately among West Papua Leaders and Organisations,  General WPRA Amunggut Tabi

West Papua Revolutionary Army – Tentara Revolusi West Papua 
Secretariat-General Central Defense Headquarters

Telp: +675-4380025 – Mobile: +675-74215400 – Email: wpra@wparmy.info
==============================================

Responding to various conflicts of opinions on Organisation and Approaches in Free West Papua Campaign that have been developing recently, Gen. WPRA Amunggut Tabi at the Central Defense Headquarters of the West Papua Revolutionary Army (WPRA) hereby calls upon all parties: organisations, leaders, activists and all commanders of military fighters in the ungles to

hold on from various thoughts and campaigns in electronic and social media that are not just unroductive but looks very emotional and childish.

 

 

 

 

 

that tend to blame each other because:

  1. defending ourselves as the true one and blaming the others is not our main job in our independence struggle,
  2. Our main job in Free West Papua campaign is to fight against Indonesia, not gossiping each other, attacking each other, terrorizing each other and even endangering each other because such actions truly feed to the needs and goals of the Indonesian colonial government and at the same time kill or collective ideal.
  3. Let us leave this deadly virus and disease that kill West Papua independence, that is, “Suspecting each other”, and “Gossiping about each other” because this is the most deadliest disease in our struggle to Free West Papua.

From the WPRA Secretariat-General we urge all parties, particularly TPN PB – OPM under the leadership of Sebby Sambom and Jefry Pagawak, as well as Victor Yeimo and Agus Kossay to come and sit down together to think and talk rationally, from heart to heart, either via email, social media or WhatsApp Gropus or by meeting face to face in order to find solutions to the current situation that is messy and clearly sacrifices our struggles to Free West Papua.

Furthermore, Gen. Tabi states that blaming each other and listing names of each other and those who we suspect and gossip about and spread the list across the media by “black listing” each other as cooperating with Indonesia clearly shows we already fell into the trap of our enemy: Indonesia.

The atmosphere now is more than unproductive in our struggle. We have come to the level of destroying each other. WPRA therefore would like to urge all leaders to

  1. get out from the flow of “blaming each other”;
  2. get out from the flow of “clsiming ourselves as the right one”;
  3. focus on our goal, that is, to get Indonesia out from our inherited land, the territory of the Republic of West Papua.

tidak terbawa arus “saling menyalahkan” pihak lain;

We do not own Social, electronic and printed media, they are not our “customary house”, “customary table”where we can sit down and talk about various issues and resolves them.

We should come to resolve our differences and contradictory standpoints and approaches according to our Melanesian way, and let us get out from foreign media. Let us talk about our issues: differences and disagreements on approaches and leadership on face to face basis because were are always one in our goal, we are the same and one origin, we are the same and one destiny.

This letter is made public to in order to be shared among all elements and leaders of Free West Papua campaigns whereever you are.

Issued at : CDHs WPRA
On Date: 25 July 2019
———————————————————

Secretariat-General WPRA,

 

Signed

 

Amunggut Tabi, Gen. WPRA
BRN:  A.DF  018676

 

Diserukan kepada seluruh pejuang bangsa Papua, di manapun Anda berada bahwa Tanah Papua, dari Sorong sampai Samarai, terutama sekali dari Port Numbay sampai ke Maroke, di kawasan perbatasan di wilayah PNG maupun di West Papua, telah beterbangan banyak pesawat tanpa awak “Drone”, yang diluncurkan oleh Tentara Nasional Penjajah Indonesia (TNI)

Menurut Laporan dari Melanesia Intelligent Service berkantor pusat di Port Moresby, drone yang dipasang dan diterbangkan ke seluruh pulau New Guinea dilakukan dengan jarak bervariasi, dan di tempat yang bervariasi juga. Ada yang jarak dekat, ada yang di atas rata-rata pohon, bahkan ada juga yang di bawah pohon-pohon, dan ada juga dari langit jauh di atas.

Demikian pemberitahuan umum ini supaya menjadi makluk dan supaya semua kegiatan dilaksanakan secara matang.

Pesan  khsus kami

jernihkan hati dan pikiran, dan bekerja dengan tuntutan Roh. Jauhkan emosi dan mental kerupuk. Ikuti petunjuk Tuhan! Tinggalkan ambisi dan kemauan nafsu manusiawi. Karena Tuhan sudah lama di pihak kita, hanya kita bangsa Papua yang tidak memihak kepada Tuhan.

 

Surat Terbuka Kepada Sri Sultan Hamengkubuwana X

Surat Terbuka
Aliansi Mahasiswa Papua [AMP]
untuk Sri Sultan Hamengkubuwana X

Kepada Yth. Sri Sultan Hamengkubuwana X

di Tempat

Salam sejahtera, dengan berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, sehingga kami selalu diberi perlindungan yang tak terhingga. Pertama-tama, kami ucapkan banyak terimakasih kepada Bpk. Sri Sultan Hemangkubuwono X yang telah membuka hati untuk memberikan tempat bagi kami mahasiswa Papua untuk mengemban  ilmu di  kota studi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tak lupa juga kami ucapan terimakasih kami kepada rakyat Jogja yang sudah menjadi bagian dari kami.Apa kabar, Pak? Apa kabar Keraton? Apa kabar Jogja? Berharap bapak selalu dalam keadaan sehat-sehat, juga untuk Jogja istimewa selalu ‘cinta damai'(?) dan ‘anti premanisme'(?). Oh, iya, Pak, surat ini kami buat untuk merespon pernyataan bapak beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya kami minta maaf, Pak, surat ini kami keluarkan secara terbuka. Alasannya simple, sangat tipis kemungkinan kami yang hanya mahasiswa Papua bisa bertemu dengan Bapak.

Berhubung, peryataan Bapak di media online republika.co.id tgl 19 Juli 2016, 16:43 WIB, “Separatis tak Punya Tempat di Yogyakarta”. Juga pernyataan Bapak pada 20 Juli 2016. Tempo.co 20 Juli 2016 18:34 WIB “aspirasi untuk menentukan nasib sendiri yang dilakukan mahasiswa Papua boleh dilakukan, asalkan tidak disampaikan kepada publik”. “Kalau di asrama, silakan. Kalau disampaikan ke publik, di tempat lain sana, tidak di Jogja.”

Kami melihat dari pernyataan tersebut sudah tentu mengarah pada kami, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) sebagai organisasi massa mahasiswa Papua. Maka kami ingin merespon sedikit dari pernyataan Bapak di atas melalui surat terbuka ini. Tidak perlu lagi kami menjelaskan apa itu Aliansi Mahasiswa Papua dan apa tujuan perjuangan AMP. Karena AMP sudah tidak asing lagi di telinga Bapak, juga di seluruh rakyat Yogyakarta dan Indonesia.Melihat pernyataan di atas, Sultan sebagai gubernur sekaligus raja Jawa telah melakukan rasialisme terhadap mahasiswa Papua, lebih khusus soal konteks separatisme dalam bentuk hak menentukan nasib sendiri bagi Papua. Juga Sultan sebagai pimpinan di Jogja melakukan pengalihan isu dengan isu rasialisme sebagai jalan masuknya para pemodal-pemodal di Yogyakarta, misal Kulon Progo terkait Bandara, petani di Bantul dan pembangunan hotel-hotel di Sleman, Yogyakarta.

Perlu kami tegaskan di sini, tentang status kami. Status kami hanya Mahasiswa, Pak, hanya mahasiswa. Toh, sekali lagi, Pak, hanya mahasiswa: Bukan separatis, sepeeti yang Bapak maksudkan. Setidaknya Bapak harus menjelaskan bentuk-bentuk separatis dan kesamaanya dengan mahasiswa. Jika Bapak memberikan diktum kepada kami sebagai separatis, sama halnya Bapak memberikan stigma (separatis) kepada rakyat Yogyakarta Kab. Kulon Progo yang memperjuangankan lahanya dari penggusuran guna pembagunan bandara Temon, Kulon Progo. Pak, sekali lagi kami hanya mahasiswa, sudah tentu tugas mahasiswa berat, Pak. Selain belajar di kampus kami juga dituntut untuk harus membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat, memperjuangkan keadilan sejati dan kemerdekaan yang hakiki bagi rakyat Papua Barat yang sedang dijajah oleh kapitalisme dan pemerintahan Indonesia sebagai agennya.

Kemudian, pernyataan Bapak tentang “aspirasi untuk menentukan nasib sendiri yang dilakukan mahasiswa Papua boleh dilakukan, asalkan tidak disampaikan kepada publik. “Kalau di asrama, silakan. Kalau disampaikan ke publik, di tempat lain sana, tidak di Jogja.” Pak, bukankah Indonesia negara demokrasi ke-III terbesar di dunia, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Amat jauh berbeda dengan sistem kerajaan-kesultanan. jika Bapak menggunakan kekuasaan sebagai raja jawa untuk membungkam kebebasan berekspresi di muka umum sama halnya Bapak tidak mengakui NKRI sebagai negara demokrasi, demokrasi itu tidak muncul begitu saja, Pak, demokrasi direbut dan diperjuangkan, bahkan dengan pertumpahan darah. Sejarah gerakan rakyat 1998, mahasiswa dan gerakan pro-demokrasi menggulingkan rezim otoriter Soeharto yang anti dengan demokrasi, banyak korban juga yang berjatuhan dan hilang tak ditemukan.

Bayangkan, Pak! Rakyat Papua Barat yang saat ini memperjuangkan hak-hak demokratiknya selalu saja diperhadapkan dengan moncong senjata, penangkapan, pemenjaraan, penyikasaan, terror intimidasi, sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari rakyat Papua Pengeksploitasian sumber daya alam tidak pernah berhenti, yang kemudian mengakibatkan ribuan hektar tanah rakyat Papua hilang dirampas kapitalis dan korporasi Imperialisme. Pertanyaannya, apakah kami, mahasiswa Papua yang bagian dari rakyat Papua akan tinggal diam dan membiarkan penderitaan rakyat terus terjadi? Tidak! Selama status kami masih mahasiswa, kami tidak akan pernah diam dan berhenti melihat rakyat Papua dan alam Papua dihancurkan oleh manusia bertangan besi yang rakus dan durjana.

Pak, kami sadar bahwa kami juga manusia, sama dengan manusia lainnya, kami sadar bahwa kami juga manusia bebas yang punya hak untuk mengatur hidup di atas bumi Papua Barat. Pak, kami tidak hanya di Yogyakarta, kami ada di Solo, kami ada di Semarang, kami ada di Surabaya, kami ada di Bali, kami ada di Bandung, kami ada di Bogor, juga kami ada di pusat kota pemerintahan negara, Jakarta, dan di Papua, kami berlipat ganda. Di tempat dimana kami berada, kami akan terus memperjuangkan hak-hak demokratik rakyat Papua Barat, hingga tercapainya kemerdekaan sejati, kemerdekaan yang hakiki.

Sekian surat ini kami buat, atas perhatian Bapak, dan demi kelancarannya aktivitas demokrasi bagi kami dan rakyat Yogyakarta, kami ucapkan salam erat!

Colonial Land, 24 Juli 2016

 

Pimpinan Komite Pusat
Aliansi Mahasiswa Papua
[KP-AMP]
 
Jefry Wenda           Adhen Dimi
Ketua                  Sekertaris

 

Surat Untuk Gubernur Monyet

Kepada:
YTH Gubernur Papua Monyet Lukas Enenmbe,
Kapolda Papua Monyet Paulus Waterpauw dan Para Pimpinan Agama dan Adat yang ada yaitu Para Monyet

Dengan ini kami sampaikan sehubungan dengan kejadian yang menimpa mahasiswa monyet asal Papua di kota peradaban manusia NKRI Jogjakarta maka kami meminta bapak-bapak pimpinan masyarakat monyet Papua agar menyurati dengan resmi Presiden manusia NKRI agar dengan beradab mengirim pulang warga monyet di negeri mereka dan menarik kembali warga manusia NKRI yang ada di negeri para monyet.

Sekian dan terimakasih atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini anak-anakmu monyet

 

Yoris Maran

AnginSelatan.com, Wednesday, July 20, 2016

Sumber Dari: http://www.anginselatan.com/2016/07/surat-untuk-gubernur-monyet.html#ixzz4F0XD9IDg

Selamat Hari Raya Natal 25 Desember 2014 dan Selamat Memasuki Tahun Baru 1 Januari 2015

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (MPP – TRWP), atas nama segenap pimpinan, perwira dan pasukan di Rimba Raya New Guinea, dengan ini kami ucapkan

Selamat Merayakan Hari Natal 25 Desember 2014
dan
Selamat Memasuki Tahun Baru 1 Januari 2015

kepada segenap umat manusia, khususnya Masyarakat Papua di mana-pun Anda berada.

Semoga Natal Tahun 2014 ini membawa “perdamaian abadi di dalam diri kita dengan pribadi kita masing-masing, diri kita dengan Tuhan, diri kita dengan semesta alam.

Menjelang perayaan Hari Damain Semesta tahun 2014 ini, di tanah Papua, seperti tahun-tahun sebekumnya, sejak NKRI mencaplok Tanah Papua sebagai wilayah jajahan mereka, telah terjadi pertumpahan darah dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Khususnya menjelang Natal setiap tahun, nyawa orang Papua selelu disembelih untuk kepentingan Kerajaan Nusantara yang dibuat oleh Kerajaan Iblis tak berperi-kemanusiaan.

Bangsa Papua dan umat beragama di muka Bumi seharusnya mendukung upaya perjuangan untuk mendatangkan “kedamaian abadi” di atas tanah Papua, yaitu dengan pertama-tame mengusir penjajahan dari Bumi Cenderawasih dalam bentuk, wujud dan nama apapun. Kemerdekaan itu sudah diraih bangsa Papua, tetapi dirampok oleh NKRI.

Akan tetapi sekalian orang Papua sebagai sebuah bangsa, menanggapi pembunuhan di SETIAP DESEMBER setiap Tahun ini, perlu kita tanggapi dengan hati dingin dan berpasrah kepada Tuhan Pencipta Langit dan Bumi Cenderawasih dan Tuhan Pencipta dan Pelindung orang Papua. Mari kita belajar menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan terkutut dan tercela menjelang Natal di setiap tahunnya. Mari kita berdamai dengan diri kita, dengan Tuhan dan dengan semesta alam. Kedamaian itu ialah wujud “kebenaran sejati”, yang telah menjadi nyata di tengah-tengah manusia dalam wujud Yesus Kristis, sang Putra Natal.

Kita kembalikan pembalasan atas pengorbanan bangsa Papua dari tahun ke tahun kepada “Yesus” sang Hakim Agung, yang kelahiran-Nya kita peringati setiap bulan Desember. Kiranya sekalian orang Kristen di manapun Anda berada, di Indonesia, di Australia, di PNG, di Vanuatu, di Inggris, di Vanuatu, di Selanida Baru, di Afrika Selatan, di semua tempat di dunia ini mengetahui bahwa kami bangsa, walaupun telah menjadi langganan dibunuh setiap menjelang maupun di bulan Desember setiap tahunnya, kami sudah tahu apa artinya beragama, apa artinya Yesus Raja Damain, apa artinya Yesus Hakim Agung dan apa arti Yesus Putra Natal, Raja Damai bagi kita umat manusia yang percaya dan beriman kepada-Nya.

Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan
Pada Tanggal: 22 Desember 2014

An. Panglima Tertinggi,

Secretary-General

 

 

 

Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP
BRN: A.001076

This content is password protected. To view it please enter your password below:

“Selamat!” dan “Sukses!” WPNCL!, Syukur Bagimu Tuhan!

English: Organisesi Papua Merdeka Català: Orga...
English: Organisesi Papua Merdeka Català: Organisesi Papua Merdeka (Photo credit: Wikipedia)

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua, Gen. TRWP Mathias Wenda lewat Secretary-General Lt. Gen. Amunggut Tabi dengan ini menyampaikan

Selamat

dan

English: Organisesi Papua Merdeka Català: Orga...
English: Organisesi Papua Merdeka Català: Organisesi Papua Merdeka (Photo credit: Wikipedia)

Sukes

serta memanjatkan

Syukur Bagi Tuhan!

atas keberhasilan lobi politik dan diplomasi di wilayah Melanesia yang telah menghasilkan tonggak sejarah penting bagi perjuangan bangsa Papua untuk memperoleh kemerdekaan di luar NKRI.

Hari ini telah tercatat dalam Sejarah Perjuangan Papua Merdeka sebuah peristiwa penting dalam riwayat perjuangan bangsa Papua bahwa negara-negara Melanesia kini mengakui “eksistensi” dan “hak-hak” orang Papua sebagai etnik Melanesia. Hasil ini telah menjadi gerbang kepada isu-isu dan langkah-langkah tindak lanjut yang pasti akan menguntungkan perjuangan Papua Merdeka.

Di samping itu dengan ini Tentara Revolusi West Papua (West Papua Revolutionary Army) dengan ini menghimbau agar WPNCL tidak berupaya melibatkan sayap militer perjuangan Papua Merdeka untuk melibatkan diri secara aktiv atau tidak aktiv dalam kegiatan-kegietan diplomasi dan politik di mana saja demi menjaga konsistensi dan kesinambungan perjuangan kita.

Pengakuan eksistensi, jatidiri dan hak orang Papua sebagai kaum Melanesia oleh negara-negara merdeka di kawasan Melanesia ini telah menjadi tonggak sejarah penting menyusul pembukaan kantor Free West Papua Campaign di Kota Oxford, Inggris Raya baru-baru ini.

Untuk itu kami dari rimbaraya New Guinea mengucapkan terimakasih dan syukur kepada Tuhan Pencipta, Pelindung dan Penentu Nasib bangsa Papua.

Atas nama benda-benda, tumbuhan, hewan, makhluk roh, moyang dan anak-cucu, yaitu demi sang Khalik Langit dan Bumi.

Dikeluarkan di                : Markas Pusat Pertahana

Pada tanggal                   : 21 Juni 2013

 

Pangima Tertinggi Komando Revolusi,

an.

 

Amunggut Tabi, Lt. Gen.

BRN: A. 01867

 

Enhanced by Zemanta

Presiden NFRPB Surati MSG Sampaikan 6 Hal

Forkorus Yaboisembut
Forkorus Yaboisembut

Jayapura — Staf Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), Ferdinand Okoserai, pelaksana tugas Dewan Adat Papua (DAP), Willem Rumasep, dan Staf DAP, Yos Wally membacakan surat permohonan maaf dari Forkorus Yaboisembut, S.Pd kepada Mr. Peter Forau dengan nomor surat: 011/P-02/NFRPB/VI/2013 ke Director General MSG. Surat itu dibacakan saat jumpa pers di kantor Dewan Adat Papua di Ekspo Waena, Jayapura, Minggu, (16/06/13).

Dalam surat tersebut, ada enam point yang disampaikan kepada Mr. Peter Forau. Keenam hal tersebut berkaitan dengan kenyataan yang terjadi, dan harapan rakyat Papua kepada MSG sebagai forum sesama negara-negara serumpun Melanesia.

Pertama, Forkorus mengatakan, dirinya memohon maaf dan merasa perlu mengklarifikasi surat yang dikirim sebelumnya oleh staf NFRPB, tanggal 26 Mei 2013.

Kedua, sebagai klarifikasi dari surat sebelumnya, karena permohonan aplikasi dari Papua Barat untuk menjadi anggota penuh di MSG sudah diajukan oleh Dr. John Otto Ondawame dan kawan-kawan di Vanuatu, maka surat dari NFRPB tanggal 26 Mei dinyatakan batal dan hanya dapat digunakan sebagai dukungan positif dari Papua Barat.

Ketiga, dirinya berharap agar kiranya Papua Barat diterima menjadi anggota penuh dalam MSG sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. John Otto Ondawame dan kawan-kawan di Vanuatu.

Keempat, Forkorus juga menyampaikan kepada pemimpin negara di dalam MSG bahwa pihak NFRPB telah mengirim tim pra-negosiasi sebanyak dua kali ke Jakarta. Tim pertama dari tanggal 14-15 Agustus 2012 dan kedua dari tanggal 13-16 Oktober 2012.

Delegasi itu untuk menawarkan negosiasi secara damai dan demokratis dalam rangka minta pengakuan deklarasi pemulihan kemerdekaan bangsa Papua Barat di negeri Papua Barat, 19 Oktober 2011 agar dapat mengatur proses peralihan kekuasaan administrasi pemerintah dari NKRI kepada NFRPB secara damai dan demokratis.

Bahkan menurut Forkorus, hal itu berlanjut hingga pada tahun 2013 ini. Dan untuk menutupi tekanan dari masyarakat internasional, terhadap isu politik Papua, pemerintah Indonesia memberikan Undang-undang Otonomi Khusus Plus dan UU Pemerintahan Papua.

Kelima, sebagai Presiden NFRPB, Forkorus dengan tegas menolak Otonomi Khusus Plus dan UU Pemerintah Papua bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat Papua.

Keenam, atas nama seluruh rakyat dan bangsa Papua Barat sekali lagi ia menegaskan pernyataan dan harapan seluruh rakyat Papua dari Sorong sampai Samarai, Merauke, yang berharap, agar bangsa Papua Barat dapat diterima sebagai anggota penuh MSG pada pertemuan nanti.

Forkorus berharap, MSG dapat memperhatikan solidaritas MSG sebagai sesama serumpun Melanesia. Ia berharap, semoga rakyat Papua diakui negara-negara Melanesia lainnya sebagai saudara serumpun, dengan diterimanya Papua Barat sebagai anggota MSG. (MS)

Minggu, 16 Juni 2013 22:03,MS

37 Akademisi Australia Desak Menlu Australia Seriusi Persoalan Papua

Ilustrasi (Dok. Jubi)
Ilustrasi (Dok. Jubi)

Jayapura – Organisasi-organisasi hak asasi manusia internasional, akademisi, peneliti dan wartawan harus mendapatkan akses tak terbatas untuk mengunjungi Papua.

Aksi brutal aparat keamanan Indonesia terhadap rakyat mereka di Papua Barat tidak hanya memicu reaksi publik domestik dan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Navi Pilay, tapi juga mengundang puluhan akademisi dan peneliti Australia menyurati Mentri Luar Negeri Australia, Bob Carr agar menseriusi persoalan kekerasan dan Hak Asasi Manusia di Papua.

Akademisi dan peneliti yang berasal dari beberapa Universitas terkemuka di Australia meminta Bob Carr mengambil tanggungjawabnya untuk melindungi masyarakat sipil.

Melalui surat yang dikirimkan kepada Bob Carr, Senin (13/05) para akademisi dan peneliti ini meminta Bob Carr agar :

1. Menyampaikan kepada Pemerintah Indonesia untuk meminta pertanggungjawaban dari orang-orang yang terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan dan penggunaan senjata secara berlebihan;
2. Untuk mendukung secara terbuka kesediaan Presiden Yudhoyono untuk dialog damai dengan rakyat Papua sebagai cara untuk menemukan solusi damai bagi Papua Barat dalam jangka panjang;

3. Untuk menekankan kepada para pejabat Indonesia pentingnya melindungi wartawan lokal dan pekerja HAM dalam memantau dan melaporkan kondisi hak asasi manusia di Papua;
4. Untuk mendukung seruan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB agar mendapatkan akses tak terbatas bagi mekanisme hak asasi manusia PBB, organisasi-organisasi hak asasi manusia internasional, akademisi dan wartawan, untuk mengunjungi Papua.

Seperti diketahui, aparat keamanan, dalam menangani masalah Papua lebih mengedepankan tindakan represif. Terakhir, pada tanggal 30 April 2013, tiga orang tewas ditembak oleh Polisi di Distrik Aimas, Sorong, saat sedang mempersiapkan aksi untuk memperingati 50 Tahun Papua masuk ke wilayah negara Indonesia. Dan kemarin, Senin (13/05), empat orang aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) telah ditangkap polisi saat melakukan aksi demonstrasi damai di Jayapura. Polisi sendiri mengklaim bahwa tindakan yang dilakukan oleh mereka (penembakan terhadap 3 orang warga sipil di Distrik Aimas Sorong) sudah sesuai prosedur. (Jubi/Victor Mambor)

May 14, 2013,15:32,TJ

TOLAK BENNY WENDA DI GEDUNG PARLEMEN, MENLU SELANDIA BARU DIKECAM

Menlu Selandia Baru, Muray McCully (vovworld.vn)
Menlu Selandia Baru, Muray McCully (vovworld.vn)

Jayapura — Komite Hak Asasi Manusia (HAM) untuk Indonesia di Selandia Baru, mengaku telah mengirimkan surat kepada Mentri Luar Negeri negara tersebut, Murray McCully, berkaitan dengan penolakan pejabat tinggi di negara tersebut untuk bertemu pemimpin perjuangan pembebasan Papua Barat, Benny Wenda.

Maire Leadbeater, juru bicara Komite HAM tersebut mengatakan pihaknya mengutuk penolakan McCully untuk bertemu dengan Benny Wenda pekan ini.

“Ini sangat memalukan. Mr McCully begitu khawatir akan mengganggu Indonesia sehingga bukan saja dia memilih untuk untuk menghindari Mr Wenda, tetapi ia juga untuk mendesak rekan-rekan parlemen lainnya melakukan hal yang sama.”

kata Maire Leadbeater, melalui rilis medianya yang diterima tabloidjubi.com, Selasa (12/02) malam.

Leadbeater mengatakan McCully sebenarnya mengakui pelanggaran HAM berat sedang berlangsung di Papua Barat. Lanjutnya, penangkapan, penyiksaan dan pembunuhan aktivis telah terjadi selama lima dekade dan masih berlangsung hingga sekarang. Kehadiran pasukan keamanan pun baru-baru ini semakin diintensifkan. Penyelidikan independen sulit dilakukan karena pembatasan pada wartawan independen dan pekerja hak asasi manusia. Sekalipun organisasi seperti Amnesty berulang kali telah melaporkan terjadinya penembakan dan pemukulan demonstran damai dan pemenjaraan luas dari orang-orang yang hanya mengungkapkan aspirasi kemerdekaan atau untuk mengibarkan bendera ‘Bintang Kejora’ yang dilarang.

“Pemimpin Papua Barat menggunakan istilah ‘genosida’ karena mereka percaya bahwa itulah satu-satunya kata yang tepat untuk menggambarkan pelecehan sistematis yang diderita oleh rakyat Papua Barat.”

sebut Leadbeater.

Juru bicara Komite HAM Selandia Baru untuk Indonesia ini menggambarkan orang Papua hidup dalam suasana ketakutan, tunduk pada pengawasan pasukan keamanan berseragam dan petugas intelijen yang menyamar sebagai pedagang atau tukang ojek. Dokumen militer yang bocor juga telah menyebutkan pasukan intelijen terus mengawasi para tokoh masyarakat Papua.

Sebelumnya, dilansir oleh NZHerald, Murray McCully telah menolak dilakukannya sebuah forum publik yang menghadirkan Benny Wenda di Parlemen Selandia Baru. Sebelumnya McCully menyarankan dua anggota parlemen Selandia Baru yang menjadi Co-Sponsor Benny Wenda untuk membatalkan forum publik itu. McCully beralasan penolakan tersebut dilakukan karena Selandia Baru memiliki hubungan yang konstruktif dengan Indonesia, sehingga menjadi host untuk anggota gerakan pembebasan bukanlah hal yang baik untuk hubungan Selandia Baru dengan Indonesia. (Jubi/Victor Mambor)

Wednesday, February 13th, 2013 | 09:25:44, TJ

Up ↑

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Melaneia News

Just another WordPress site

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

PAPUAmart.com

MAMA Stap na YUMI Stap!

Koteka

This is My Origin and My Destiny

Melanesia Web Hosting

Melanesia Specific Domains and Web Hosting

Sem Karoba Tawy

Patient Spectator of the TRTUH in Action

Melanesia Business News

Just another MELANESIA.news site

Sahabat Alam Papua (SAPA)

Sahabat Alam Melanesia (SALAM)

Melanesian Spirit's Club

Where All Spirit Beings Talk for Real!

Breath of Bliss Melanesia

with Wewo Kotokay, BoB Facilitator

Fast, Pray, and Praise

to Free Melanesia and Melanesian Peoples from Satanic Bondages

Pandanus Conoideus Lam

New Guinea Red Pandanus Oil

Government of West Papua

for a Free and Independent West Papua