Menteri Sekretaris Parlemen West Papua: ULMWP Akan Gelar Kongres, Bukan KTT

ULMWP tidak akan menggelar KTT. ULMWP akan menggelar Kongres sesuai dasar hukumnya. Secara Konstitusional Dasar Hukum ULMWP bukan lagi By Law atau Konstitusi 2017. Sejak 2020, ULMWP telah memberlakukan Undang – Undang Dasar Sementara (UUDS).

ULMWP memberlakukan UUDS melalui berbagai proses yang panjang. Pansus yang terdiri dari representasi NRFPB, WPNCL dan PNWP telah merampungkan dan merumuskan Draf Rancangan Undang – Undang Dasar Sementara (DRUUDS) di Sentani selama 1 minggu.

Setelah melalui proses ini Panitia telah menggelar sebuah forum yang bernama KTTLB ULMWP.

Dalam KTTLB tahun 2020, peserta sidang KTT yang terdiri dari Executive Cauncil, Legislative Cauncil dan Yudikative Cauncil serta organisasi afiliasi lainnya telah;

– Membahas,

– Mengesahkan,

– Memutuskan dan

– Menetapkan Rancangan Undang – Undang Dasar Sementara (RUUDS) itu menjadi Undang – Undang yang kini kita sebut dengan Undang – Undang Dasar Sementara (UUDS).

Surat Penetapan dan Berita Acara Pengesahan itu telah dibacakan oleh Pimpinan Legislative Cauncil selaku Pimpinan Sidang sebab KTT adalah ajalnya Legislative Cauncil.

Bukti dokumen mentah dalam bentuk naskah, file, Audio visual serta video Clip pada saat pembacaan Surat Penetapan dan Berita Acara yang ditandatangani itu secara lengkap ada hingga saat ini.

Saudara Menase Tabuni dan Markus Haluk selaku anggota Pansus KTT dan juga selaku anggota eksekutive Cauncil terlibat aktif mengikuti proses hingga selesai.

UUDS sudah sah dan legal sejak tanggal ditetapkannya undang-undang itu.

Semua pengistilaan untuk penyebutan nama-nama forum dan pimpinan di dalam ULMWP pun telah berubah. Nama KTT telah dirubah ke Kongres. Bentuk telah dirubah menjadi Pemerintahan Persatuan Sementara.

Waktu berlakunya kepemimpinan pun telah berubah. Tidak ada alasan apapun yang dapat menyangkal dan melakukan penipuan. Semua pimpinan yg kini sedang melakukan penipuan ini telah mengikuti proses dan turut menyetujui semua yg telah berlalu.

Dengan demikian Pemerintahan Sementara United Liberation Movement for West Papua akan menggelar Kongres bukan KTT. Kongres akan digelar pada tahun 2025 mendatang.

PENGGU, Komandan Papua Merdeka Sejati(Constantinopel Ruhukail)

Jonah, aka (also known as) Penggu adalah seorang anak Papua yang sederhana hidupnya tetapi aggressive ketika berbicara tentang perjuangan dan hak politik bangsa Papua untuk Merdeka sebagai suatu bangsa. Saya mengenal Jonah secara dekat ketika ia menyelesaikan pendidikannya di Divine Word University Madang, PNG tahun 2003 dan berada di Port Moresby setelah itu. Kami jumpa di rumah alm. Fred Mambrasar di 3Mile. Kami saling menyapah dengan sebutan “komandan”. Sampai akhir hidupnya ia adalah seorang komandan lapangan yang berjiwa besar yang tidak pernah memiliki rasa perbedaan antar sesama orang Papua, pantai dan gunung, pulau dan darat. Di bagian inilah saya mempunyai rasa hormat dan penghargaan yang tinggi terhadapnya.
Dia juga adalah seorang pelopor persatuan bangsa, pelopor dan pendorong berdirinya koalisi nasional antara organisasi2 perjuangan Pro-OPM dalam pembentukan West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) untuk melanjutkan perjuangan Papua Merdeka setelah Dewan Papua/Presidium Dewan Papua (PDP) hasil Kongres Papua II/2000 dibekukan setelah Pemimpin Besar Papua yang juga Ketua PDP, Theys Hiyo Eluay dibunuh oleh satuan Kopassandha/KOPASUS NKRI pada malam 10 November 2000. Jonah Penggu termasuk salah satu yang ikut dalam diskusi awal di bawah rumah alm. Clemens Runawery di Tokarara (2003) tentang bagaimana membangun sebuah front pembebasan di luar negeri untuk mendukung upaya2 diplomasi di wilayah Pasific yang dikordinir oleh Alm. Dr. John Ondoame, alm. Andy Ayamiseba, dan Tuan Rex Rumakiek di bawah Kordinasi WPRO (West Papua Representative Office) yang berkedudukan di Vanuatu. Alm. John Tekwie ikut pula terlibat dalam diskusi2 awal ini. Melalui proses rekonsiliasi yang panjang yang dilakukan secara intensif baik di dalam maupun di luar negeri dengan organisasi2 perjuangan Pro-OPM, akhirnya terbentuklah Koalisi Nasional yang disebut: WEST PAPUA NATIONAL COALITION for LIBERATION (WPNCL) tahun 2006 di Port Vila, Republic of Vanuatu.
Saya menjemput Penggu yang mengawal alm. Richard Joweni dan Tuan Nicolaas Ipohau di Airport dan membawa mereka ke tempat penginapan sambil mengurus perjalanan lanjut mereka ke Vanuatu minggu berikutnya melalui Honiara, Solomon Islands.
Banyak orang Papua di PNG yang PRO-NKRI ternyata berinisiatif untuk menggagalkan rencana perjalanan Joweni, Ipohau dan Penggu, tetapi tidak berhasil karena upaya mereka lebih dulu diketahui dan pengaturan perjalanan kembali Penggu dan kawan2 dirahasiakan dalam kerjasama jaringan bawah tanah yang telah lama dibangun oleh Penggu sejak ia mengikuti pendidikan di Madang, Papua New Guinea.
Begitu WPNCL terbentuk. Richard Joweni di pilih sebagai Pemimpin dan Dr. John Ondoame sebagai Wakilnya. Rex Rumakiek adalah Sekretaris Jenderalnya.
WPNCL adalah perwujudan dari Port Vila Declaration 1987 yang ditandatangani oleh Rumkorem dan Prai sebagai upaya mempersatukan Agenda National Perjuangan Papua Merdeka yang diperjuangkan secara terpisah sejak 1976-Perpecahan oleh Pemerintahan Defacto (PEMKA) Pimpinan Jacob H. Prai dan Pemerintahan Revolusi Sementara (PRS) pimpinan Seth J. Rumkorem.
Dan Tuan Penggu yang kini telah bersama Penciptanya, adalah satu diantara sekian banyak orang Papua yang mendedikasikan diri dan seluruh kehidupannya bagi Persatuan Bangsa karena keyakinannya yang kuat bahwa Tanpa Persatuan Nasional Perjuangan Bangsa Papua tidak pernah akan mencapai tujuannya.

Jonah, hari ini jasadmu akan dikebumikan tetapi Roh dan Semangat Perjuanganmu akan terus hidup dalam hati Generasi Muda Papua yang mencintai Persatuan, Keadilan dan Kejujuran dalam Menuntut Pengembalian Hak Politik Bangsa Papua untuk Merdeka, Berdiri sendiri sebagai suatu bangsa yang Berdaulat di atas tanah adat dan leluhurnya, PAPUA BARAT.

Selamat jalan Penggu,
Beristirahatlah dengan Damai di sisi Tuhan Yesus, Juruselamat mu.

Rest In Peace.

WASPADA!!! Alex Kalilago, Agen NKRI yang TELAH Mematikan Banyak Tokoh Masyarakat Pegunungan Tengah Papua

West Papua Central Intelligence Services (WPCIS) melaporkan kepada PAPUApost.com bahwa ada seorang Papua yang bernama “Alexander Kalilago“, adalah seorang agen mata-mata Indonesia yang selama beberapa tahun belakangan telah beroperasi di Yogyakarta, Surabaya dan Jakarta, dan pada saat ini beroperasi di Pegunungan Tengah Papua.

Dari informasi yang dikumpulkan oleh WPCIS, telah diduga kuat bahwa agen ini telah memata-matai banyak mahasiswa dengan target membunuh tokoh Papua Merdeka orang gunung.

Dia telah menguasai bahasa Hupla (Lembah Baliem), bahasa Lani, bahasa Walak dan beberapa bahasa lainnya di pegunungan tengah Papua.

Dia bekerja sebagai Security di berbagai toko di Pulau Jawa dan juga bekerja sebagai pengawal salah satu Bupati di Pegunungan Tengah saat ini.

DIa sering membantu mahasiswa yang berdemo di mana-mana, bertindak seolah-olah dia orang Papua yang perduli dengan masalah West Papua.

Dia telah berhasil membunuh banyak orang Wamena, akan tetapi nama-nama yang dapat kami pastikan adalah

  1. Komandan Enden Wanimbo; dan
  2. Pemuda Roy Karoba

Keduanya meninggal karena diracuni oleh Alexander Kalilago.

WPCIS menempatkannya sebagai salah satu pembunuh bangsa Papua yang harus ditarget dalam kesempatan pertama.

Seluurh pasukan Operasi Khusus dan pasukan angkatan TPN PB/ OPM, TRWP, West Papua Army, TNPB, dan organisasi masa harus peka melihat dan bertindak.

I am Egianus Kogeya

I am Egianus Kogeya
I don’t walk alone
I walk with God
I was born here
I grew up here
I will not back down once
I remain in the square of the capital
Since I was young I am fighting until Papua Merdeka
My strength is my God

“Doakan dan Ampuni!” Kalau Pemain Tidak Menyerang Lawan tetapi Menyerang Teman Sendiri?

Dalam artikel sebelumnya Gen. WPRA Amnggut Tabi bicara tentang “Penonton dan Komentator Ikut Main dalam Lapangan Papua Merdeka“. Sekarang Gen. Tabi kembali menyinggung sisi lain dari permainan sepak bola, yaitu sebaliknya dari ini, “Apa yang terjadi kalau saling serang justru terjadi dalam satu tim, bukan satu tim melawan tim yang lain?

Masalahnya lebih rumit, dan satu hal yang sangat pasti,

“Kemenangan TIDAK AKAN PERNAH tercapai! Pertama, karena pemain yang seharusnya mengejar bole sudah melupakan bola, yang terjadi malahan saling mengejar antara pemain. Kedua, kalaupun pemain masih membawa bola, maka bola tidak akan masuk ke gawan lawan, karena bola yang masih ada di kaki masih berputar-putar dengan teman satu tim sendiri.

Demikian sambutan singkat Gen. WPRA Amunggut Tabi di hadapan perwira West Papua Revolutionary Army di Markas Pusat Pertahanan (MPP) WPRA tepat tanggal 16 Juli 2019, seharus sebelum menyaksikan upacara bersejarah dalam kisah perjuangan bangsa Papua, yaitu penyerahan Hadiah “Freedom of Oxford” kepada Hon. Benny Wenda, Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Sekretaris-Jenderal Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka (DeMMAK).

Menurut Gen. Tabi, semua orang, baik anak kecil-pun akan membaca dengan jelas tanpa harus dijelaskan, bahwa pada saat satu pemain dalam satu tim menyerang sesama anggota tim sendiri, entah karena alasan apapun, maka pasti-lah pemain yang menyerang itu “tidak tahu main”, dan oleh karena itu “harus dikeluarkan dari lapangan”.

Walaupun begitu, dalam politik tidak persis sama. Cuman kalau ada teman menyerang teman di dalam politik, maka kesan semua orang di dunia ialah justru orang yang menyerang itu dianggap “belum tahu berpolitik” dan karena itu “harus belajar berpolitik”. Karena siapapun kita, baik orang Papua Indonesia maupun Orang Papua Merdeka, kita semua punya nenek-moyang Orang Asli Papua (OAP), oleh karena itu harus ada garis etika perjuangan yang jelas. Sebagai pejuang harus punya etika berpikir, etika bertutur dan etika perilaku yang masuk norma umum. Salah satu norma yang umum ialah sesama pejuang tidak pernah saling menyerang. Kalau itu terjadi, semua orang pasti tahu, ada yang tidak beres dengan orang yang menyerang. Bukan sebaliknya.

Oleh karena itu Gen. Tabi menekankan entah kapan-pun, bagaimana-pun, semua pasukan West Papua Revolutionary Army (WPRA) tidak boleh mengambil tindakan apa-apa-pun terhadap siapa saja yang merongrong eksistensi WPRA, ULMWP, WPA atau eksistensi individu.

Kita semua harus belajar dari Tuhan Yesus, Tokoh Revolusioner Mahatinggi Sepanjang Masa, bahwa pada saat Dia disalibkan, justru Dia berdoa, “Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat!” Itu bahasa orang-orang revolusioner! Itu nilai dan rasa manusia revolusioner. Revolusioner bukan gila-gilaan haus darah, marah-marah, gosip-gosipan, menyebar teror dan intimidasi kepada sesama pejuang, dan bukan pendendam.

Lanjut Gen. Tabi

Kita berjuang menentang NKRI (Negara Kolonial Republik Indonesia), . TITIK! Kita TIDAK menentang orang Indonesia, APALAGI Orang Asli Papua (OAP).

Kalau ada godaan iblis untuk berpikir sejenak atau berbicara sedikit saja menentang sesama pejuang Papua Merdeka, dan jangankan itu menentang sesama OAP sendiri, entah itu OAP Lukas Enembe dan jajarannya ataupun OAP Merah Putih seperti barisan Ramses Ohee, maka kita harus berdoa begitini:

“Dalam Nama Yesus Sang Revolusioner Mahatinggi Sepanjang Masa, Seantero Jagatraya, saya tengking dan tolak mentah-mentah pemikiran terkutuk ini. Saya berjuang untuk bangsa dan tanah airku. Segala bentuk pemikiran menentang orang-orang saya sendiri, entah apapun alasannya, entah mereka pelayan NKRI, mereka Merah-Putih Papua, atau juga sesama Papua Merdeka dengan posisi dan pendekatan yang tidak sama dengan saya, saya tetap tolak dan tengking DALAM NAYAM YESUS!”

Engkau Raja Damai, datanglah kerejaan-Mu, jadilah kedendak-Mu, dalam perjuangan ini, seperti di Sorga. Ampunilah dosa-dosaku, seperti aku juga mengampuni dosa-dosa semua orang, yang menyayangiku, yang melawanku, yang membenciku, dan yang merencanakan kejahatan terhadapku.

Dengarkanlah doa-ku ini. Aku berdoa dalam Nama Yesus, Sang Revolusioner Mahatinggi sejagat, dan Segala Abad, Raja Damai yang aladi. Amin! Amin! Amin!”

Dilanjutkan dalam sambutan ini bahwa

siapapun yang tidak sanggup menerima dan mengampuni sesama OAP dan terutama sesama pejuang adalah orang yang gagal dalam perjuangan. Dan siapa saja yang selalu berpikir dan berbicara menentang sesama OAP dan sesama pejuang Papua Merdeka menandangan ketidak-matangan dan ketidak-dewaaan kita secara mental dan psikologis.

Nalar kita masih dalam kelas nalar anak-anak. Anak kecil selalu berpikir tentang apa yang dikerjakan teman lain, apa yang dimiliki teman lain, apa yang dilakukan terhadap teman lain dan dia selalu berusaha mentuntut hal yang sama seperti terjadi pada teman lain, memiliki apa yang dimiliki teman lain, melakukan apa yang dilakukan teman lain. Dia tidak punya rencana, dia bertindak dalam kerangka menyaingi temannya.

Di akhir sambutan ditutup dengan doa pengampunan dan doa berkat. Agar Tuhan Yesus Raja Damai yang mendamaikan manusia dengan Allah juga mendamaikan kita antar sesama bangsa dan sesama pejuang. Doa perlu dinaikkan dan selalu mengingat untuk mengampuni dan melupakan. Doa berkat disampaikan kepada Tuhan Yesus Pohon Berkat untuk mencurahkan berkat-berkat rohani dan jasmani sehingga kita semua menjalani hidup dan perjuangan ini di dalam berkat kasih karunia dan penggembalan-Nya.

Team 5 The Defenders of the truth

Kami tetap pertahankan sejarah Proklamasi 1 Juli 1971 karna TPN adalah sah.

Penolakan kami terhadap pembentukan West Papua Army oleh ULMWP sudah sangat jelas melanggar konstitusi 1 Juli 1971 karena sudah ada Proklamasi dan 1961 embrio Negara Republik West Papua.

Sekarang Anda Anda semua sedang bertahan dalam Hal APA?

Kami sudah nyatakan secara jelas dalam media international seperti ABC Radio Australia Pacific Beat dan Radio New Zealand internasional bahwa kami menolak WPA itu bukan karena kami BENCI Benny Wenda dari personal interest namun kami BERPIJAK pada kebenaran sejarah perjuangan bangsa Papua. TITIK.

Blessed are those who speak forth the truth.

Berbahagialah orang yang mengatakan kebenaran

— with Leonie Tanggahma, Jackson Uble King, Sebby Sambom and Lewis Prai Wellip.

Why West Papua Army and NOT TPNPB OPM or TPN/OPM ?

Gen. WPRA Amunggut Tabi (WPRA) from the Centreal Defence Headquarters of West Papua Revolutionary Army (WPRA) explains simple version of the resion “Why West Papua Army and NOT the West Papua National Liberation Army (TPN PB) of Organisasi Papua Merdeka (OPM) hereby called TPNPB – OPM?

Papua Merdeka News (PMNews)  asked Gen. Tabi regarding the dispute between the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) with West Papua Army (WPA) and TPNPB-OPM under the leadership of Jefry Bomanak Pagaawak (OPM) and Sebby Sambom (TPNPB)l.

TPN/OPM, TPN.PB, TPN-PB, TPNPB-OPM, TNPB and OPM

General WPRA Tabi says, the first problem is to do with the name TPNPB. There have been so far three groups using the same name, TPNPB with three variations of TPN.PB-OPM (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka), TPN-PB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat), and DM-TPNPB (Dewan Militer Tentara Pembebasan Nasional).

The first TPN-PB – OPM was set up by Komite Nasional Papua Barat (KNPB) in Biak in 2012. This TPNPB then formed affiliation with Jefry Bomanak Pagawak who has been based in Scotiau, Vanimo, Port Moresby, Kiunga and Mount Hagen.

Another TPNPB is also called TNPB, short name for “Tentara Nasional Papua Barat“. This TNPB has been called TPN as well under the command of H. R. Joweni until the formation of WPNCL on 20 December 2005 when Joweni was elected as the Chair of the WPNCL.

The Military Council of the West Papua National Liberation Army (DM-TPNPB) is chaired by Nikolas Ipo Hau and Gen. TPN Abumbakarak Omawi Wenda as the Supreme Commander.

Among these, there is West Papua Revolutionary Army (WPRA), which is called Tentara Revolusi West Papua (TRWP) with Gen. WPRA Mathias Wenda as the Commander in Chief. The WPRA was formed as a result of TPN/OPM Summit that was held after being endorsed by all military commanders in the jungles in 2005-2006 and held in Vanimo, in which WPRA was officially separated from the political organisation called OPM (Organisasi Papua Merdeka).

WPRA anticipated that a political grouping will be happening in the near future, most probably OPM with new leadership and organisation.

WPRA separated itself from OPM in order to help OPM as a political organisation to function properly as modern political organisation for West Papua Independence. It took very long time to separate between military wing and political organisation of Free West Papua Movement. Indonesia has been using this unclear naming and concept to brand the movement as separatist, trouble makers, and finally terrorists.

The name TPN/OPM (TPN slash OPM) has been very commonly used among West Papua independence fighters, making it complicated for Papuans ourselves to see who we are: “politicians” or “military fighters”. The rhetoric, the way of thinking, the concepts of the independence movement, as well as the naming of all have been mixed and misrepresented and misunderstood both by Papuans ourselves and more by the international community.

WPRA separation from OPM gave path to all other groups within West Papua independence movement to call themselves NOT TPN/OPM anymore, but it became DM-TPNPB, TPNPB and TPN-PB, or TPN.PB.

WPNA, NRFPB, TPN/OPM, WPRA, TPNPB, WPNCL

The story of TPN/OPM, TPNPB and WPRA is one side of the coin. The other side is the story of West Papua National Authority (WPNA), West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) and the NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat – The Federal Republic of West Papua) under the leadership of Waromi – Yaboisembut.

OPM and TPNPB belongs to the TPN/OPM group, commonly called the One-Star Group (Kelompok Bintang Satu). The other party is called the 14-Stars Group (Kelompok Bintang Empatbelas), who totally have nothing to do with the OPM, but have some things to do with TPN under the leadership of H.R. Joweni, who then became the chair of WPNCL.

We all know when WPNCL applied for MSG membership, the MSG leaders asked West Papuan independence fighters to re-apply with all-inclusive organisations, primarily because the NRFPB was not inside the WPNCL.

Why WPNCL was not regarded as fully representing West Papuans or West Papua?

Only one possible answer: One-Star Group only applying for membership, the 14-Stars Group was not included.

Now, why West Papua Army, and NOT TPNPB?

West Papua Army (WPA) is the name as a result of political lobbies and calculations. It was formed as step to get out from the “One Star – Fourthen Star Groups Stigmatization“. We all want to be free from Indonesian colonialism, therefore we need to unite politicaly and militarily.

Therefore, ULMWP is not undermining or forgeting the OPM, and WPA is not getting rid of the TPNPB, but we are progressing from one chapter to the next one, from one page to the next one, towards our goal: Free and Independent Republic of West Papua.

So, all TPN/OPM, TPNPB, TPNPB-OPM, DM-TPNPB, WPRA, WPNCL, we are all from the “One -Star Group”. We are now joining with the “Fourteen Star Group”, called NRFPB and TNPB (Tentara Nasional Papua Barat – Wet Papua National Army).

[to be continued…]

WPRA: Kami Telah Memberi Maaf Madan Melupakan karena Kasih Allah telah Mengampuni Kita

Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) West Papua Revolutionary Army (WPRA) melalui Kantor Sekretariat-Jenderal menyampaikan Sambutan Natal 2018 dan Tahun Baru 1 Januari 2019 dari Panglima Terginggi Komando Revolusi Gen. WPRA Mathias Wenda dengan pokok-pokok sambutan sebagai berikut.

Pertama-tama, saya selaku Panglima Tertinggi Komando Revolusi TRWP menyampaikan bahwa kami telah memberi maaf semua orang Papua, sekali lagi, semua anak-anak Papua, baik di hutan maupun di kampung dan kota, baik di pulau New Guinea maupun di pulau-pulau lain di dunia atas apa saja yang mereka lakukan terhadap kami dan terhadap perjuangan ini.

Jadi, mari kita belajar memberi maaf kepada sesama Orang Asli Papua (OAP). Kita harus berdamia dengan masa lalu kita.

Dasar tindakan sadar seperti ini ialah Kasih Allah, yang telah nyata buat kita semua, yaitu kedatangan Yesus ke Dunia dan kelahiran-Nya di kandang binatanga, yang menunjukkan betapa Allah yang Mahakudus telah rela melupakan dosa-dosa manusia, dan siap untuk mengampuni kita semua dari segala dosa kita. Dasar ini paling kuat, dan kita tidak punya alasan apapun untuk mengingat-ingat segala bentuk dendam masa-lalu, apalagi dendam dan pikiran itu menghambat peerjuangan kita mencapai cita-cita kemerdekaan Negara West Papua dari pendudukan dan penjajahan kolonial NKRI.

Kita tidak hanya memberi maaf atas dasar pengampunan yang diberikan Allah leewat Yesus Kristus, tetapi selanjutnya dengan menyambut Tahun Baru 1 Januari 2019 ini, maka kita juga melupakan apa yang telah terjadi, termasuk apa yang kita maafkan semuanya, sehingga kita tidak mengingat-ingat dan mengungkit-ungkit lagi semua jalan yang salah, perbuatan yang salah dan yang menghambat perjuagnan Papua Merdeka.

Kita teringat cerita klasik yang sering diceritakan gereja di Mimbar tentang penumpang pesawat yang naik ke pesawat dan duduk di kursi pesawat tetapi ia tetap membawa barang bawaan dia di pundaknya, tidak mau meletakkannya di tempat bagasi di cabin bagasi atau menaruhnya di kaki di bawah, tetapi dia tetap memikulnya sepanjang penerbangan. Dia telah berada di dalam pesawat yang sanggup mengangkut dirinya dan bagasinya, tetapi beban bagasi dia tetap pikul sama beratnya sepanjang penerbangan.

Yesus telah datang menanggung beban kita, mari kita serahkan kepada-Nya, dan kita melangkah di tahun baru ini dengan lega dan bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah Dia lakukan.

Mari kita menyambut Tahun baru 2019 ini dengan semangat untuk mendukung United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan mendoakan semua pejabat dan petugas di dalamnya sehingga mereka dapat bekerja secara optimal mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Papua.

Mari kita saling memaafkan, dan saling melupakan apa yang salah di masa lalu. Mari kita memabangun masa depan yang merdeka di dalam diri sendiri untuk memerdekakan bangsa dan tanah leluhur.

 

Issued in: MPP TRWP

On date: 1 Januari 2019

 

signed

 

Amunggut Tabi, Gen. WPRA

BRN: A.DF 01867

 

signed

 

Mathias Wenda, Gen. WPRA

NBP: A.001076

ULMWP Segera Bentuk Tim Khusus Tangani Krisis Kemanusiaan Nduga

Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP), Gen. WPRA Amunggut Tabi menyerukan kepada United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) ntuk tidak tinggal diam dan hanya memprotes kondisi keamanan dan krisis kemanusiaan di Ndugama dan sekitarnya, dan mendesak agar ULMWP membentuk Tim Khusus untuk menangani Krisis Kemanusiaan Ndugama.

Menurut seruan pesan singkat dinyatakan,

ULMWP tidak bisa tinggal diam. ULMWP tidak hanya sebatas mengutuk atau menyesali atau menyatakan pendapat terhadap kondisi rakyat bangsa Papua, tetapi harus bertindak lebih jauh, membentuk Tim Khusus, entah langsung dari Kantor Pusat di Vanuatu ataupun lewat Biro-Biro yang terkait seperti Biro HAM atau lainnya untuk segera menangani krisis kemanusiaan yang terjadi, dengan mengundang berbagai lembaga kemanusiaan dan wartawan sehingga krisis yang terjadi tidak berkepanjangan

Masih menurut Tabi,

Bangsa Papua dan organisasi perjuangan Papua Merdeka sebenarnya sudah harus tahu saat ini tetang apa yang harus dilakukan oleh masing-masing biro dan lembaga yang sudah lengkap dimiliki oleh bangsa Papua, diakui oleh MSG dan PIF dan sah menurut hukum internasional. Oleh karena itu ULMWP bukan lembaga yang hanya memberikan reaksi terhadap kondisi politik, hal-hal politik saja, tetapi juga mengurus semua aspek kehidupan bangsa Papua.

Dari situ baru bangsa Papua bisa merasakan pentingnya dan manfaat kehadiran ULMWP bagi bangsa Papua. Kalau tidak, apa gunanya? Hanya untuk menggugat Pepera 1969? Hanya untuk menuntut NKRI menyelenggarakan referendum? Tidak!

Menurut perintah yang diturunkan oleh Panglima Tertinggi Komando Revolusi Gen Mathias Wenda, Gen. Tabi menyerukan kepada semua pemimpiin politik Papua Merdeka untuk segera menyambut langkah-langkah militer yang dilakukan oleh para pejuang di Rimba New Guinea secara proaktif dan progressive sehingga perjuangan para gerilyawan tidak sia-sia dan supaya perjuangan para panglima tidak dicap sebagai aksi-aksi kriminal bersenjata tetapi sebagai gerilya perjuangan kemerdekaan West Papua.

Menurut Tabi perlu dibentuk Tim Khusus yang terdiri dari Masyarakat Melanesia dan masyarakat dunia, yang ada di Tanah Papua dan di luar Tanah Papua, melibatkan berbagai lembaga kemanusiaan untuk secara murni turun tangan membantu krisis kemanusiaan.

Lanjut Tabi,

Hal-hal ini wajar. Kita sedang berperang di zaman beradab, era demokrasi dan zaman peradaban modern. Oleh karena itu dampak perang perjuangan yang berakibat penderitaan rakyat sipil harus diakhiri oleh ULMWP, dengan pendekatan kemanusiaan yang tegas dan intervensi politik seingga terjadi dinamika politik yang jelas antara NKRI dan ULMWP.

Kita tidak boleh mau bertanding tetapi lari-lari terus di luar lapangan, sementara para penonton menjadi korban dari pihak lawan. Ini secara moral tidak dapat diterima.

Oleh karena itu, ULMWP perlu melakukan lobi besar-besaran, bukan untuk Papua Merdeka saja, tetapi kali ini secara khusus untuk menghentikan dan menangani krisis kemanusiaan di Nduga secara manusiawi dan beradab.

“Kita ini berperang di era Pascamodern, di abad ke-21, jadi kita harus sadar dan tidak boleh mengulangi kesalahan-kesalahan generasi lalu,” tambah Tabi.

Apa Nasib Semua Usaha, Terutama Pengusaha Toko, Kios, dan Pasar di Tanah Papua Selepas Papua Merdeka

Selain menjelaskan apa sikap dan kebijakan terhadap Kaum Amberi (orang pendatang) di Tanah Papua selepas Papua Merdeka, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) juga perlu menjelaskan  apa saja kebijakan yang akan diambil setelah West Papua Merdeka terhadap semua pengusaha yang ada di Tanah Papua:

  • Toko dan pengusaha toko
  • Kios dan pengusaha kios
  • Pasar dan pengusahga di pasar

Termaasuk juga pengusaha kayu, pengusaha kelapa sawit, pengusaha pertambangan dan industri extractive yang selama in berlangsung di Tanah Papua.

Harus jelas kepada orang Papua, kepada orang Melanesia, kepada orang Melayu-Indonesia (Amberi apa nasib mereka sehingga mereka bisa menentukan sikap saat ini juga paakah mereka mendukung Papua Merdeka atau tidak.

Mereka sebenarnya tidak tertarik dengan Papua Merdeka, mereka juga tidak terlalu ambil pusing kalau NKRI keluar dari Tanah Papua. Usaha mereka, bisnis mereka ialah usaha-usaha mereka. Hidup mereka tergantung bukan kepada NKRI atau Papua Merdeka, oleh karena itu, ULMWP secara strategis sudah waktunya menjelaskan kepada mereka semua, apa nasib mereka.

ULMWP sebagai lembaga yang sudah resmi di pentash politik dunia dan secara hukum sudah diakui di kawasan Melanesia haruslah bertindak jelas dan tegas kepada dirinya sendiri, kepada bangsa Papua, kepada ras Melanesia, kepada Amberi dan kepada masyarakat pengusaha apakah nasib mereka aman atau akan terganggu setelah Papua Merdeka?

ULMWP sudah pada posisi yang kuat dan tepat untuk menjelaskan ini semua pada saat ini. Kalau tidak, dukungan yang seharusnya kita terima menjadi tertunda, dan kita akan tinggal berjuang sebagai single-fihgter, seolah-olah Papua Merdeka itu hanya untuk kepentingan politik bangsa Papua, padahal sebenarnya dan sesunggunya perjuangan ini akan membawa banyak keuntungan bagi dunia usaha.

Up ↑

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Kopi Papua

Organic, Arabica, Single Origins

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny

Melanesia Web Hosting

Melanesia Specific Domains and Web Hosting

Sem Karoba Tawy

Patient Spectator of the TRTUH in Action

Melanesia Business News

Just another MELANESIA.news site

Sahabat Alam Papua (SAPA)

Sahabat Alam Melanesia (SALAM)

Melanesian Spirit's Club

Where All Spirit Beings Talk for Real!

Breath of Bliss Melanesia

with Wewo Kotokay, BoB Facilitator