General WPA Amunggut Tabi: Lukas Enembe NKRI Tulen, Bukan Pendukung Papua Merdeka

Disiarkan dalam situs resmi West Papua Army, http://www.papuapost.com lewat Secretary-General West Papua Army (WPA) General Amunggut Tabi bahwa Lukas Enembe adalah pendukung Merah-Putih dan oleh karena itu tidak dapat dianggap sebagai pendukung Papua Merdeka.

Disinggung Gen. Tabi bahwa memang selama ini banyak orang Papua mengatakan bahwa semua pejabat dari gubernur sampai ke Bupati/ Walikota dan para kepala distrik di West Papua adalah pendukung Papua Merdeka, Tabi menyatakan hal itu secara moral tidak benar dan tidak bertanggung-jawab karena para pejabat NKRI, yang secara etnis adalah Orang Asli Papua (OAP), akan tetapi secara politik dan moral mereka telah bersumpah kepada Pancasila dan NKRI harga mati, oleh karena itu tidak dapat dinyatakan mereka mendukung Papua Merdeka.

Dilanjutkan Tabi bahwa cara melawan NKRI bukan dengan cara menjadi bagian dari sistem NKRI. Kalau ada OAP yang mengatakan bahwa kita masuk menjadi pejabat di NKRI baru mendukung Papua Merdeka, maka hal itu bohong belaka. Sudah 20 tahun kami jalani dengan janji-janji kosong para pejabat yang saat ini sudah memasuki usia pensiun.

Lukas Enembe sendiri pada saat kampanye terakhir menyatakan dirinya adalah gubernur terakhir di Tanah Papua. Artinya apa? Setelah tidak ada gubernur lagi di Tanah Papua berarti apa?

Buktinya?

Buktinya sama sekali tidak ada apa-apa yang dilakukan Enembe untuk mempertanggung-jawabkan perkataannya kepada bangsa Papua, baik secara moral maupun secara politik.

Bukan itu saja, banyak hal yang dikatakan akan dilakukan Enembe telah gagal dipenuhinya. Salah satu yang sangat menonjol adalah bahwa beliau akan melaporkan ke Komisi Tinggi HAM kalau orang Papua dibunuh. Sudah ratusan orang Papua dibunuh, Lukas Enembe tidak pernah melaporkan hal itu secara resmi atas nama Gubernur Papua.

Ketika ditanya tentang kemungkinan dukungan yang diberikan kepada United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) lainnya yang memperjuangkan Papua Merdeka, General Tabi mengatakan,

Yang didukung Lukas Enembe itu program NKRI lewat LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dan JDP (Jaringan Damai Papua), yang disponsori Gereja Katolik Papua dan BIN, yang telah gagal, dan hasil kegagalan itu yang menyebabkan BIN (Badan Intelijen Negara) harus mengahabisi nyawa peneliti LIPI Muridan S. Widjojo dan Ketua JDP Pater Neles Tebay.

Saat ini BIN sedang menggunakan tokoh Katolik yang lain yang masih hidup, dan telah merasuk ke Gereja Injili di Indonesia dan Gereja Kemah Injil di Tanah Papua. Operasi BIN ini telah menyebabkan konflik di dalam tubuh ULMWP, karena ada pejabat ULMWP yang mendukung agenda BIN, dan ada juga yang menolak.

Ditanyakan apakah Lukas Enembe punya hubungan dengan kegiatan gerilya Papua Merdeka di Kabupaten Puncak Jaya, maka General Tabi mengatakan sebagian besar TPN/OPM yang bergerak saat ini di Tanah Papua itu binaan BIN/ TNI/ Polri. Mereka yang senang membunuh dan senang menyebabkan keonaran itu menunjukkan dengan jelas naluri membunuh NKRI. Gerilyawan Papua Merdeka tidak direkrut untuk membunuh orang, tetapi untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan Tanah Papua.

[berlanjut…]

September 25, 2022 0

West Papua Revolutionary Army Tidak Didirikan untuk Bunuh Orang Indonesia

Apalagi bunuh Orang Asli Papua (OAP)! Itu Haram!

Oleh karena itu, mari kita tinggalkan segala bentuk dan jenis gosip, teror, dan intimidasi untuk saling membunuh dan saling mencelakakan. Karena kami sudah cukup di-intimidasi dan di-ancam oleh NKRI.

Demikian kata General WPRA Amunggu Tabi dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) est Papua Revolutionary Army (WPRA).

Gen. WPRA Amunggut Tabi menyampaikan tentang WPRA atau diterjemahkan ke dalam bahasa Melayo-Indos menjadi Tentara Revolusi West Papua (TRWP) bahwa visi/ misi pembentukan WPRA atau TRWP BUKAN untuk membunuh orang, termasuk orang Indonesia, apalagi OAP. Visi/ Misi-nya untuk mewujudkan perdamaian abadi di Tanah Leluhur bangsa Papua, dengan mengakhiri segala bentuk dan jenis penjajahan di pulau New Guinea.

Menanggapi berbagai pihak-pihak yang menyebar kebencian dan ancaman pembunuhan serta gosip yang tidak sehat di antara orang Papua, terutama disebarkan oleh Joko Kosay, Sebby Sambom dan Jefry Pagawak, maka Gen. Amunggut Tabi dengan berbesar hati mengucapkan semua dinamika yang berkembang belakangan ini adalah wajar dan oleh karena itu Gen. Tabi sebagai orang tua yang mendahului perjuangan ini

“meminta maaf sebesar-besarnya kalau dalam perjuangan selama ini ada yang telah salah, atau keliru atau tidak tepat dan merugikan para pihak yang saat ini merasa tidak puas, tidak bersimpati, bahkan menentang dan mengancam West Papua Army, ULMWP dan personil ULMWP.

Kalau ada yang salah secara pribadi, tolong di-maafkan. Kami tidak bermaksud memusihi siapapun, termasuk orang Indonesia bukan-lah musuh kami. Yang kami lawan ialah penjajahan oleh Negara Kolonial Indonesia (NKRI) atas tanah leluhur bangsa Papua dan atas Negarea Republik West Papua.”

Ditanya soal ancaman perintah Nggoliar Tabuni akan membasmikan semua personnel ULMWP, Amunggut Tabi kembali menyatakan,

“Nggoliar itu siapa, dan saya siapa? Mathias Wenda siapa dan Jefry Pagawak siapa? Semua kami satu noken!

Semua orang tahu, yang menyebarkan ancaman itu kaki-tangan NKRI, bukan pejuang Papua Merdeka. Jangan salah!

Yang biasa bunuh OAP itu-kan NKRI, bukan orang Papua. Di mana ada perang suku di Tanah Papua? Di mana? Papua Merdeka bukan masalah suku, marga, tetapi soal bangsa dan negara. Jadi tidak ada alasan moral dan adat untuk kita saling mengancam dan saling membunuh.

Dipertegas lagi, apakah General Tabi tidak percaya kalau ancaman yang sudah beredar itu bukan dari OAP, dikatakan bahwa sudah pasti ancaman-ancaman yang mencelakakan hidup OAP hanya berasal dari NKRI.

Eksistensi NKRI yang mencelakakan OAP, jadi pemikiran, kata-kata seperti itu pasti dari NKRI.

Ditantang dengan pertanyaan soal perang saudara yang pernah terjadi di medan perjuangan Papua Merdeka beberapa puluh tahun lalu, dan ada spekulasi bahwa perang saudara itu akan muncul kembali dalam tubuh perjuangan Papua Merdeka, Gen. Tabi mengatakan

Apa yang terjadi masa lalu tidak dapat terulang masakini.

Sekarang kami semau orang-orang terdidik, yang menggunakan rasio dan moral yang sudah matang dan stabil. Gosip, isu dan emosi tidak dipakai lagi.

Berbeda dengan generasi tua, mereka bermain menurut kemampuan dna kekurangan yang mereka miliki waktu itu. Kami generasi sarjana ini tidak se-bodoh seperti diskenario-kan NKRI.

Setelah dibacakan judul dari beberapa artikel yang bertebaran di media sosial dan blog yang beredar belakangan ini, General Tabi kembali menegaskan:

Sudah jelas, itu semua tulisan NKRI! Hanya anak-anak baru lahir yang akan terpengaruh oleh isu berita ini. Kami yang sudah matang di lapangan sudah tahu pilihan kata, kalimat, nada dan tujuan, bahkan rasa dari tulisan saja kami sudah tahu. Hanya anak-anak kecil yang baru belajar bahasa Indonesia dan baru bermain-main dengan Indonesia yang akan bingun dan akan pikir ini berasal dari OAP.

Jadi kasih tahu semua pihak, bahwa TRWP tidak didirikan untuk membunuh manusia, baik manusia Indonesia dan apalagi manusia Papua. Tujuan TRWP menopang perjuangan politik Papua Merdeka oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang saat ini diemban oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Dijelaskan kembali bahwa ancaman itu sangat jelas dan secepatnya harus ditanggapi, kembali General Tabi menjawab,

Kami sudah tahu pengguna Facebook dan Blog di dunia ini milik siapa, pengelola siapa, dan kami sudah tahu bahasa Indonesia yang dikeluarkan itu adalah OAP dari suku/ kampung mana. Kami tahu nama persis, tinggal di mana saat ini juga kami sudah bisa pastikan. Sudah ada teknologi tersedia untuk semua itu.

Kita semua sudah bisa tahu. Jadi, supaya udang keluar dari balik batu, kita harus jujur dan berani kepada diri sendiir dan mengatakan “TIDAK” kepada kekerasan, kepada gosip, kepada teror dan kepada intimidasi antara sesama OAP.

July 14, 2019 0

Gen. TRWP Amunggut Tabi: Perjuangan Tidak Pakai Emosi, Tetapi Nurani dan Rasio

Mari kita jalankan perjuangan Papua Merdeka dengan nurani dan rasio, dan buang jauh-jauh emosi karena West Papua hari ini telah ada dalam radar politik global. Secara global, Southern Hemisphere sudah masuk ke dalam radar global sejalan dengan konstelasi politik dunia yang telah beralih ke selatan jauh sebelum kehancuran kapitalisme akhir tahun 2008 lalu.

Demikian dikatakan Gen. TRWP Amunggut Tabi dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revousi West Papua (TRWP) menanggapi pertanyaan dari PMNews, “Apa tanggapan TRWP tentang Kongres Luar Biasa Angkatan Bersejnata West Papua yang sedang dipersiapkan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)?”

Selanjutnya Gen. TRWP Tabi mengatakan semua pihak harus merendahkan diri dan bersatu dalam satu payung ULMWP sehingga kita dapat menyelesaikan perjuangan ini secepat mungkin.

Ketika ditanyakan tentang pernyataan TPN PB dan perang yang terjadi di Nduga, Gen. Tabi menyatakan

Semua pejuang di rimba New Guinea berjuang mempertaruhkan nyawanya untuk satu tujuan buat satu tanah air dan satu bangsa, jadi tidak usah kita pertanyakan siapa yang bikin dan siapa yang tidak bikin apa-apa, sebab yang berjuang itu Orang Papua, gerilyawan Papua Merdeka dan mereka berjuang untuk satu tujuan Papua Merdka. Kalau tanya tentang pendukung Otonomi Khusus itu wajar, kami bisa berikan pendapat, tetapi semua kegiatan gerilya kami dukung penuh.

PMNews memintakan penjelasan lanjut. Dan berikut penjelasan tambahan atas tanggapan di atas:

TRWP tidak didirikan untuk menghapus Organisasi Papua Merdeka (OPM), tetapi untuk membantu OPM sehingga setiap gerakan TRWP tidak terkena getah kepada OPM, dan status OPM menjadi organisasi politik yang bisa bermain di pentas politik global. Kita sudah lebih dari setengah abad terpenjara karena nama organisasi kita sulit dipahami dunia, apa militer atau politik, karena kita gunakan tanda garis miring antara dua nama yaitu TPN/ OPM.

Jadi, dengan keluarnya TRWP dari OPM berarti secara otomatis OPM berdiri sendiri secara struktural, walaupun tujuan yang sama. Oleh karena itu siapapun kita, WPNCL, ULMWP, TPN PB, NRFPB, WPNA, TRWP, PNWP kita semua harus sadar bahwa bangsa Papua telah belajar walaupun terlambat, bahwa organisasi politik dan lembaga militer harus terpisah, tersendiri dan tidak ditulis dengan tanda garis miring di tengah.

Tidak menjadi masalah, namanya TPN PB, TPN, TNPB, TRWP, apapun, yang penting OPM terlepas dari angkatan bersenjata Papua Merdeka. Jadi masalah tidak ada!

PMNews selanjutnya menanyakan apa tujuan dari Kongres Angkatan Bersenjata Perjuangan Papua Merdeka yang sedang dipersiapkan dan dijawab sebagai berikut

Itu tugas dan tanggung-jawab ULMWP, bukan TRWP, karena kami di MPP TRWP menunggu langkah lanjutan dari proses penyatuan organisasi politik yang telah disponsori penuh oleh Republik Vanuatu beberapa tahun lalu. Sudah lama kami di TRWP menunggu penyatuan sayap militer. Baru sekarang ini mereka mau selenggarakan kegiatan untuk menyatukan semua panglima gerilyawan dan semua organisasi angkatan bersenjata yang berjuang untuk Papua Merdeka di seluruh pulau New Guinea.

PMNews mengecek kabar tentang keterlibatan TRWP dalam kegiatan dimaksud, dikatakan oleh Gen. TRWP Tabi bahwa TRWP tidak punya kewenangan mengatur ULMWP.

ULMWP itu lembaga politik yang sudah diakui oleh semua anggota Melanesian Spearhead Group (MSG), termasuk Indonesia di dalamnya sudah mengakui eksistensi dan tujuan ULMWP secara hukum internasional dan secara politik dunia. Dalam posisi ini TRWP tidak berkuasa mengatur apa-apa! Yang berkuasa secara hukum internasional adalah ULMWP. Jadi, kalau tujuannya untuk Papua Merdeka, maka apapun yang dimintakan atau dikehendaki oleh ULMWP kami semua di rimba New Guinea mendukung.

PMNews mempertegas ulang bahwa ada OAP yang tidak mendukung proses yang sedang berlangsung, dan Gen. Tabi kembali menegaskan,

Tidak ada yang tidak setuju Papua Merdeka! Tidak ada pendukung merah-putih yang sedang bergerilya! Tidak ada OAP yang sepenuh hati mendukung dan mencintai NKRI! Itu camkan dengan baik! Tidak satupun OAP cinta NKRI! Karena itu, pertanyaan seperti ini dibuang saja, jangan dibawa-bawa dan ditanyakan.

Perjuangan ini sudah tidak menggunakan emosi lagi. Sebagian besar Panglima dan Perwira Tinggi di rimba New Guinea adalah para Sarjana S1 dan S2, jadi tidak sama dengan pejuang generasi pendahulu. Setelah DR. OPM Otto Ondawame, sudah banyak tokoh politik dan tokoh militer yang berijazah sah sarjana. Tidak usah ragu! Kita pakai rasio dan naluri, kita tidak usah mengolah emosi karena itu pekerjaan orang tidak terpelajar!

March 17, 2019 1

Boikot Pemilu 2019 dan Boykot PON 2020 adalah Hak OAP

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (MPP TRWP), Gen. TRWP Amunggut Tabi mengatakan kepada PMNews terkait sejumlah berita menyerukan boikot Pemilu 2019. Gen. TRWP Tabi mengatakan,

Boikot Pemilu 2019 dan Boikot Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 adalah hak Orang Asli Papua (OAP), jadi kita sebagai manusia yang punya otak dan hati seharusnya sadar dan memboikot dua kegiatan penjajah ini.

Ditanya tentang bagaimana yang menyelenggarakan dan mengatur Pemilu di Tanah Papua ialah OAP sendiri, dalam hal ini yang memenangkan dan mengusung PON diselenggarakan di Tanah Papua ialah anak gunung sendiri, Gubernur Lukas Enembe, Gen. TRWP Tabi kembali menyatakan

Kita tidak bicara gunung-pantai, kita bicara tentang bangsa Papua mau merdeka.Kami pejuang kemerdekaan West Papua, bukan Papua gunung, jadi pertanyaan ini secara moral dan demokratis cacat, tetapi perlu kami jawab bahwa kami tidak bicara untuk melakukan apa-apa terhadap NKRI, yang kami katakan ialah sebuah hak.

Sejak setiap orang laihir ke bumi, ada hak-hak yang melekat kepada kita sebagai manusia, yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun dengan alasan apapun. Hak memilih dan dipilih ialah yang fundamental, yang setiap OAP harus paham. OAP BERHAK TIDAK IKUT PEMILU.

Sama dengan itu, OAP BERHAK MENOLAK PON 2020.

Ditanya apakah ini pertanda TRWP merencanakan kegiatan yang bisa berakibat gangguan keamanan terhadap kedua kegiatan ini? Gen. TRWP Tabi mengatakan

Ah, kalau maslaah kegiatan tidak pernah ada perintah untuk berhenti dari kegaiatan. Ada Perintah Operasi Gerilya (PO) yang sudah dikeluarkan Panglima Tertinggi Komando Revolusi (PANGTOKOR) yang berlaku sepanjang waktu sampai Papua Merdeka. Setiap Panglima Komando Revolusi Daerah Pertahanan (KORDAP) berkewajiban menyelenggarakan kegiatan apa saja untuk memenangkan peperangan Papua Merdeka.

Jadi, kalau PANGKORDAP II di Port Numbay mau melakukan kegiatan apa saja menanggapi kegiatan-kegiatan kolonial seperti ini, ya itu ada dalam kewenangan PANGKORDAP, jadi bisa ditanyakan ke sana.

Tetapi prinsipnya PO untuk mengganggu setiap kegiatan kolonial di Tanah Papua itu tetap ada sampai titik terakhir Papua Merdeka dan berdault di luar NKRI.

Ditanyakan kembali untuk mempertegasnya, “Apa maksudnya? Sebenarnya Jenderal tidak menjawabnya dengan jelas?”, kembali Gen.T RWP Tabi menyatakan

Itu hak OAP, hak Anda dan hak semua pejuang Papua Merdeka untuk memboikot, itu bukan kewajiban OAP untuk ikut Pemilu atau ikut PON. Jadi, OAP akan dilihat dunia memang benar-benar mau merdeka kalau boikot Pemilu kolonial NKRI 2019 dan PON 2020.

PMNews menanyakan kepada Gen. TRWP Tabi, apa pesan khusus kepada Gubernur Lukas enembe sebagai teman seangkatannya dalam studi di SMP, SMA dan Perguruan Tinggi, Gen. Tabi katakan,

Beliau pejabat Negara NKRI, saya tidak berhak mengatur beliau. Tugas dia kan tunduk kepada NKRI, sebagai kaki-tangan NKRI di Tanah Papua, jadi saya tidak melihat beliau sebagai seseorang seperti yang Anda tanyakan.

Tetapi kalau beliau punya hati dan pikiran, beliau kan harus tahu bahwa Otsus NKRI diberikan oleh penjajah JUSTRU karena kami-kami di hutan bicara dan terus berjuang untuk Papua Merdeka. Tanpa itu mana pernah Otsus turun? Mana pernah Orang Wamena mau menjadi pejabat di Tanah Papua? Mana pernah orang gunung jadi Gubernur? Itu mimpi siang bolong.

Tetapi mimpi itu jadi nyata, sekarang dua orang gunung jadi gubernur dan wakil gubernur, dan apalagi sudah dua periode. Kemungkinan besar besok setelah mereka juga orang gunung yang jadi gubernur kolonial NKRI.

Itu karena apa? Justru itu karena keberadaan dan perjuangan TRWP, karena TPN/OPM, karena PDP, karena DeMMAK, karena WPNCL, karena KNPB, karena AMP, karena NRFPB, karena ULMWP.

Jadi kalau beliau berdua punya hati dan pikiran, pasti mereka paham apa yang saya maksud. Kalau tidak, sayang seribu sayang!

PMNews tanyakan ulang karena jawaban ini belum tegas, “Bisa diringkas dalam satu kalimat?”, lalu Gen. TRWP Tabi menjawab,

Beliau berdua bukan anak kecil. Mereka pejabat kolonial. Mereka tahu apa yang saya maksud. Menjadi gubernur – wakil gubernur dua periode sebagai orang gunung, tetapi tidak pernah berpikir orang gunung lain yang selama ini mempertaruhkan nyawa dan membawa turun Otsus sama saja menghancurkan masa depan bangsa Papua. Jadi, posisinya tetap lawan, bukan kawan!

Kalau Gen. TRWP Mathias Wenda keluarkan Perintah Operasi Khusus (POK) untuk memboikot Pemilu atau PON 2020, maka itu pasti berhadapan dengan beliau berdua, karena Gen. Mathias Wenda itu Kepala Suku mereka dua, orang tua mereka dua, bukan orang asing, mereka tahu. Secara adat beliau selalu katakan, “Anak-anak ini tahu politik ka tidak? Belajar, makan minum dengan penjajah jadi pikiran masih sama dengan orang Indonesia Melayu penjajah!”

—END—

February 25, 2019 0

Lt. Gen. Amunggut Tabi: Salam Sukses untuk ULMWP – Sampai Kapan Kita Dititipkan di Sudut Politik Abu-Abu?

Jawaban langsung dari Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi dari Tentara Revolusi West Papua (TRWP) lewat mantan Sekretaris-Jenderal TRWP ialah “Sampai Kapan Kita Dititipkan di Sudut Politik Abu-Abu?” PMNews mendalami pernyataan ini dengan sejumlah pertanyaan dan jawabannya disampaikan sbb.

PMNews: Selamat malam! Kami dengan senang hati sampaikan bahwa KTT ULMWP telah berlangsung dan telah memilih Benny Wenda sebagai Ketua ULMWP, Octovianus Mote sebagai Wakil Ketua, Jacob Rumbiak Sebagai Jurubicara.

Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi (TRWP): Salam sukses untuk ULMWP. Kami sangat mengharapkan baik Mote maupun Wenda sama-sama terus bekerjasama dalam memperjuangkan aspirasi bangsa Papua yang telah lama kami perjuangkan di rimba New Guinea.

PMNews: Dengan pembentukan Ketua dan Wakil Ketua ini, kami melihat ada perubahan yang membawa harapan, karena organisasi perjuangan bangsa Papua tidak lagi terorganisir seperti tiga tahun lalu, tetapi ke dalam sebuah organisasi dengan Ketua dan Wakil Ketua, dan Jurubicara, jadi ada tata-organisasi lebih membantu perjuangan Papua Merdeka.

TRWP: Oh, ya, kalau hal ini, kami harus mengaku secara jujur dan terbuka bahwa kami tidak puas dengan hasil yang dicapai.

PMNews: Tidak karena pemerintah negara West Papua tidak dibentuk?

TRWP: TRWP tidak puas pertama-tama karena kita selama setengah abad lebih masih belajar berorganisasi, dan organisasi perjuangan kita masih saja menggunakan moderator, executive director dan sebagainya, seolah-olah kita masih belajar berorganisasi, kita tidak sanggup mempercayai generasi penerus perjuangan ini untuk sepenuhnya menggunakan otoritas dan kemampuan mereka memperjuangkan Papua Merdeka.

Sudah saatnya kita berjuang sebagai sebuah organisasi modern, yang kredibel, dan yang dapat bersanding dengan pemerintah penjajah untuk berhadapan “head-to-head”. Tetapi kalau kita masih belajar berorganisasi, maka kita tidak layak bermain di lapangan politik Papua Merdeka. ULMWP jadinya sama saja dengan organ perjuangan lain seperti KNPB, AMP, WPLO, WPNCL, OPM dan sebagainya, hanya menjadi sebuah organisasi yang menentang sebuah pemerintahan dan negara-bangsa.

Kita ini seumpama kesebelasan sepak bola Papua yang diharapkan untuk bertanding melawan kesebalasan NKRI, tetapi kesebelasan Papua ini malah tidak punya pelatih, tidak punya menejer, tidak punya sponsor, tidak punya striker, tidak punya pemain tengah, dan tidak punya official. Kita hanya datang sebagai orang Papua ramai-ramai ke lapangan sepak bola, lalu atas dasar kita orang Papua kita beli costume di jalan, lalu kita ramai-ramai melakukan pemanasan untuk bertanding melawan NKRI. Bisa dikatakan kita melawak di panggung politik.

PMNews: Dalam artikel sebelumnya PMNews turunkan berita dari MPP TRWP bahwa pemerintahan Negara Repub Papua harus dibentuk, akan tetapi saran itu tidak dipenuhi oleh KTT ULMWP. Apakah itu pemicu utama kekecewaan TRWP?

TRWP: Kami sudah katakan jelas dalam berita sebelumnya bahwa urusan politik bukanlah urusan kami. Kami cukup memberikan masukan, sementara hasil keputusan politik ialah sepenuhnya kewenangan para diplomat Papua Merdeka.

Yang terjadi sekarang ULMWP masih mau bangsa Papua tetap menderita, dan ULMWP membawa kita bilik abu-abu dalam sejarah perjuangan kita. Katanya bicara untuk Papua Merdeka, tetapi masih belajar ber-organisasi. Jadi, kita yang bergerilya di hutan menjadi bingung dan bertanya, “Apa maksudnya?”

Apa maksud ULMWP dengan terus berputar-putar di lingkaran ber-organisasi?

Kami malah sudah mencurigai, agenda NKRI atau agen-agen NKRI ada dalam tubuh ULMWP.

PMNews: Dari mana TRWP bisa menuduh ada agen NKRI di dalam tubuh ULMWP?

TRWP: Orang Indonesia bilang, “Pohon dikenal dari buahnya”, kita kenal ULMWP dari apa yang dia sudah lakukan sejauh ini. Kan NKRI mau ULMWP tetap menjadi organisasi liar di luar negeri, yang tidak mewakili bangsa Papua. Kan itu juga yang dipertahankan dan ditunjukkan oleh ULMWP. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah ULMWP memang betul-betul mau membawa perjuangan Papua Merdeka kepada tahapan yang lebih serius, ataukah hanya sekedar menghibur diri dengan dansa-dansa politik di atas penderitaan rakyat jelata yang kian hari kian dihabisi?

Pertanyaan langsung ialah: “Apa artinya organisasi ULMWP mengkleim diri berjuang untuk Papua Merdeka?” ULMWP harus menjawab dengan daftar jawaban yang bisa memberikan kita petunjuk bahwa memang benar mereka memperjuangkan aspirasi bangsa Papua, dan aspirasi itu ialah membentuk sebuah pemerintahan dan pemerintahan dimaksud adalah pemerintah Negara Republik West Papua.

PMNews: Kami merasa pernyataan ini cukup serius, dan mungkin menyinggung perasaan para pejuang Papua Merdeka!

TRWP: Apakah kami harus berbicara memihak kepada perasaan orang ataukah kepada kenyataan apa yang kami rasakan di lapangan di Tanah Papua? Perjuangan ini telah berlangsung selama lebih dari setengah abad. Perjuangan ini dijalankan oleh organisasi. Selama ini perjuangan kita dianggap Indonesia sebagai organisasi liar, pengacau, dan dunia internasional mengganggap sebagai organisasi non-pemerintahan, yang berjuang untuk memisahkan diri dari pemerintahan negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sah.

ULMWP itu organisasi separatis, dan dengan apa yang dihasilkannya kemarin jelas menunjukkan bahwa ULMWP masih senang dipanggil NGO separatis.

Secara hukum internasional, untuk menentang pemerintahan resmi dari sebuah negara-bangsa yang adalah anggota PBB, maka apa yang harus kita bukankah melawan sebuah negarai dengan organisasi liar. Kita harus tahu siapa yang layak melawan negara-bangsa?

PMNews: Semakin jelas bagi kami bahwa TRWP kecewa karena ULMWP tidak membentuk pemerintahan.

TRWP: Kami tahu, para agen NKRI yang dikirim untuk menghadiri KTT ULMWP ini pasti juga ditodong bahwa kalau mereka tidak sanggup menggagalkan ULMWP membentuk pemerintahan, maka nyawa mereka juga terancam. Oleh karena itu, demi keselamatan nyawa dari orang Papua yang saat ini menjadi kaki-tangan NKRI, maka kami terima hasil yang telah dicapai. Tetapi kami harus tetap berketetapan bahwa hasil ini tidak memusakan.

PMNews: Bagaimana kalau ULMWP nanti bentuk pemerintahan?

TRWP: Kami harus terus-terang, bahwa selain ada agen NKRI di dalam tubuh ULMWP, para pemain kunci ULMWP juga dimasuki oleh agen-agen rahasia asing, Amerika Serikat dan Australia, yang menghendaki agar West Papua tidak merdeka dan tetap berada di dalam NKRI.

Dan orang-orang inilah yang mereka jadikan sebagai penasehat mereka. Dan selama ini, baca saja pernyataan mereka, kelihatan jelas, pernyataan yang mereka keluarkan dulu dan sekarang tidak sama. Saat ini mereka terlihat berbicara atas pesan-pesan dari pihak lain, bukan pesan-pesan orang tua mereka di hutan lagi.

Ini yang sudah terjadi pada para tokoh gerilyawan yang pernah keluar dari Tanah Papua dan tinggal di luar negeri. Lama-kelamaan mereka menjadi orang putih, tidak berpikir seperti orang Papua lagi, menganggap pendapat orang Papua sebagai ketinggalan zaman, tidak tahu, masih harus diajar untuk berjuang, dan sebagainya. Mereka menjadi koknas (kepala), di luar hitam, di dalam putih.

Ini mentalitas penjajah, dan mentalitas inilah yang sudah dianut oleh orang-orang ULMWP. Kami kaget menyaksikan drama ini.

PMNews: Kami harap drama ini akan berakhir dengan solusi yang jelas bagi bangsa Papua.

TRWP: ULMWP masih berputar-putar di lingkaran “ego pribadi” dan “ego kelompok”. Ini adegan utama. Lalu adegan pendukung ialah agen asing yang lalu-lalang secara jarak dekat dan jarak jauh sehingga orang Papua di dalam ULMWP sudah tidak berpikir sebagai orang Papua lagi, tetapi mereka berpikir demi kepentingan pesan-pesan yang mereka sendiri tidak sadari, padahal pesan mereka bertujuan untuk mengulur-ulur waktu kemerdekaan West Papua.

Siapapun di dunia ini, saat ego menjadi patokan utama dalam hidup kita, maka kepentingan umum pasti akan dikorbankan. Kita akan bertindak tidak tahu diri. Dan semakin kita menganggap orang tua di hutan tidak tahu apa-apa, dan kita yang di luar negeri yang lebih tahu banyak, maka kita sudah ada dalam jerat Lucifer yang menganggap dirinya jagoan dan dilempar Tuhan ke dalam Bumi dan diberi nama Iblis.

PMNews: Apa saran untuk ULMWP ke depan?

TRWP: Kami tidak punya saran apa-apa, karena sudah jelas akan percuma dan tidak bermanfaat.

Pada titik ini kami cukup tiba pada kesimpulan sementara bahwa ULMWP telah diracuni oleh agen-agen asing yang lebih suka melihat bangsa Papua menderita, dibunuh, diteror dan dijajah, sampai selama-lamanya.

Hanya satu kemungkinan saja yang akan membuat kita membangun kembali kepercayaan kami kepada ULMWP, yaitu kalau ULMWP berhenti berorganisasi, tetapi lebih mengarah kepada berpemerintahan. Kalau tidak, orang Papua siapa yang bisa percaya bahwa ULMWP beigut berguna untuk Papua Merdeka? TRWP jelas tidak pada posisi itu!

December 10, 2017 0

Let. Gen. Amunggut Tabi: Penghalang Utama dan Pertama Papua Merdeka ialah Ego Aktivis Papua Merdeka

Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP). Lieutenant-General Amunggut Tabi menjawab pertanyaan Papua Merdeka News (PMNews) terkait pesan singkat yang disampaikan ke redaksi PMNews beberapa waktu lalu terkait ULMWP, pejuang Papua Merrdeka, dan tokoh ULMWP.

PMNews menanyakan “Mengapa Gen. Wenda fokus kepada ego dan mematikan ego dalam kaitannya dengan Papua Merdeka daam beberapa pesan singkat baru-baru ini?”. General Tabi menjawab,

“Stop bicara Papua Merdeka kalau ego Anda masih hidup! Bilang saja saya berjuang untuk ego saya sebagai orang Papua, bukan untuk kepentingan bersama! Ego itu racun! Ego masalah utama dan pertama dalam perjuangan Papua Merdeka!”

Berikut petikan wawancara

PMNews: Selamat pagi!

TRWP: Selamat pagi, salam kompak, salam hormat.

PMNews: Kami mau informasi tambahan, kalau ada, terkait dengan minimal dua artikel terakhir tentang “mengalahkan ego” dalam kaitannya dengna perjuangan Papua Merdeka.

TRWP: Kami sudah jelas dalam bahasa Indonesia sederhana sudah katakan, “ego” atau dalam bahasa Lani disebut “an-an” adalah masalah pertama yang harus kita “salibkan” dan “kalahkan” kalau kita benar-benar mau Papua Merdeka.

Soalnya proyek Papua Merdeka ini sudah menjadi judul yang bagus bagi banyak pihak untuk mendatangkan keuntungan ekonomi bagi mereka.

Ingat, orang Papua, orang Melanesia, orang Bule, orang Melay banyak yang dapat keuntungan ekonomi dari proyek Papua Merdeka.Bagi beebrapa pihak ini proyek yang mendatangkan banyak uang.

Makanya TRWP sudah keluarkan ultimatum yang jelas.

PMNews: Minta maaf, ultimatum apa?

TRWP: Ultimatum supaya pejuang Papua Merdeka “membunuh, dan mematikan ego” pribadi para aktivis Papua Merdeka, terutama anggota ULMWP.

PMNews: Kami terus langsung, maksudnya ego dari Oktovianus Motte, Benny Wenda, Tanggahma, Yeimo dan lainnya?

PMNews menanyakan “Mengapa Gen. Wenda fokus kepada ego dan mematikan ego dalam kaitannya dengan Papua Merdeka”. General Tabi menjawab,

“Stop bicara Papua Merdeka kalau ego Anda masih besar! Ego itu racun! Ego masalah utama dan pertama dalam perjuangan Papua Merdeka!”

Berikut petikan wawancara

PMNews: Selamat pagi!

TRWP: Selamat pagi, salam kompak, salam hormat.

PMNews: Kami mau informasi tambahan, kalau ada, terkait dengan minimal dua artikel terakhir tentang “mengalahkan ego” dalam kaitannya dengna perjuangan Papua Merdeka.

Soalnya proyek Papua Merdeka ini sudah menjadi judul yang bagus bagi banyak pihak untuk mendatangkan keuntungan ekonomi bagi mereka.

Ingat, orang Papua, orang Melanesia, orang Bule, orang Melayu banyak yang dapat keuntungan ekonomi dari proyek Papua Merdeka. Mengapa? Karena kita orang Papua sendiri bukannya bergumul dengan isu Papua Merdeka, tetapi sibuk dengan melayani ego dan pentingan pribadi sehingga orang lain dengan mudahnya memanfaatkan itu untuk kepentingan pribadi mereka.

Semua, semua, semua. Termasuk Anda dan saya, termasuk semua. Tetapi khusus untuk tahun 2015 – 2020 ini pertama-tama adalah ego dari Oktovianus Motte harus disalibkan, dan kedua ego dari Benny Wenda juga harus disalibkan. Kalau dua ego ini dimatikan, maka ULMWP pasti akan menjadi alat untuk isu bersama, isu Papua Merdeka, bukan sebagai media menunjukkan “ego” masing-masing oknum.

Sampai hari ini tanggal 18 September 2017, ego dua orang ini belum mati, masih hidup, dan masih aktiv. Kalau begini, cara terbaik untuk bangsa Papua ialah “Mereka mundur dari ULMWP”P, karena ULMWP tidak hadir untuk “ego” tetapi hadir untuk isu dan case Papua Merdeka.

PMNews. Mohon jelaskan lagi.

TRWP: Jelaskan apa lagi? Sudah jelas, kalau masih punya ego tinggi, mundur! Kepentinga bangsa Papua lebih penting daripada ego pribadi. Ego pribadi tidak ada gunantnya. Sejarah perjuangan bangsa Papua mengajar kita dengan pasti, semua pemimpin orang Papua yang punya ego lah yang matikan perjuangan, merusak perjuangani ini. Ego pribadi siapapun, sayapun, Anda-pun, Ego Individu Harus dimatikan. Kita harus menyerah kepada kepentingan “Papua Merdeka”, bukan saya, bukan aku, bukan saya punya suku, bukan saya punya kelompok. Ini harus dihapus. Sekarang bicara HANYA atas nama ULMWP, bukan kelompok lain, bukan nama lain. Itu maksudnya.

PMNews: Apakah pembentukan ULMWP itu sendiri sebuah tanda bahwa ego para pemimpin sudah dimatikan?

TRWP: Bukan. Itu bukan tanda ego pribadi dimatikan. Itu hanya tana ego kelompok dikonsolidasikan. Dan perlu dicatat, perjuangan Papua Merdeka ini masalahnya bukan di organisasi, bukan di militer, bukan di tua-tua adat. Kesalahan terbesar dan terutama ada di para diplomat dan politisi Papua Merdeka.

PMNews: TRWP sudah sepanjang tahun 2017 bicara banyak mengkritik ULMWP tetapi selama ini tidak pernah ada prebaikan dilakukan oleh ULMWP. Apa tujuan terus-menerus melakukan ini, padahal terlihat tidak sukses?

TRWP: Ingat, Anda PMNews itu media pemberita “Kebenaran”, bukan kebenaran saya, kami, bukan kebenaran mereka, atau Anda, tetapi “Kebenaran” itu sendiri dari dirinya sendiri. Artinya apa? Siapa saja yang salah, itu adik, kakak, tante, om, sesama kampung harus ditegur, harus dimarahi. Agama Kristen punya kita Amsal Solaiman mengatakan apa? Lebih baik teguran yang terbuka daripada kita mengasihi tetapi secara tersembunyi,

“Lebih baik teguran yang nyata-nyata dari pada kasih yang tersembunyi.”

https://www.bible.com/id/bible/306/PRO.27.5.tb

Jadi kami harus mengatakan kebearan itu tanpa kompromi. TRWP ada untuk Papua Merdeka, bukan untuk memelihara dan membesarkan ego-ego individu orang Papua. Kita punya aspirasi bersama, cita-cita bersama, perjuangan berasma, oleh karena itu ego pribadi wajib dan harus dimatikan.

Kami tidak akan berhenti-hentinya berbicara untuk kepentingan bersama bangsa Papua. Individu siapapun yang menjadi penghalang perjuangan ini, tanah leluhur, moyang, darah para pejuang yang sudah gugur di medan pertempuran, di rimba raya, dan keringat air mata pejuang di hutan dan semua orang Papua di manapun kita berada telah menjadi berkat di satu sisi dan menjadi kutuk di sisi lain. Mereka yang memelihara ego pribadinya, akan merugikan perjuangan ini, dan mereka sendiri tidak akan mencapai cita-cita perjuangan ini. Mereka akan mati bersama ego mereka.

Ingat ini bukan bahasa manusia, ini bahasa “monggar”, artinya bahasa dari makhluk non-manusia, yang juga punya hak asasi yang sama untuk hidup di Tanah Papua, dan juga berjuang untuk kemerdekaan West Papua dari pendudukan dan penjajahan NKRI.

PMnews: Sudah banyak nasehat dan teguran disampaikan. Apakah para tokoh politik dan diplomat Papua Merdeka akan mendengar atau tidak, kami berdoa semoga mereka mendengarkan dan menuruti permintaan-permintaan ini.

Terimkasih untuk sekarang cukup sekian dulu.

TRWP: Kami juga sampaikan terimakasih. Banyak media di Tanah Papua sudah dimasukki oleh agen-agen Cyber Crime NKRI, jauh sebelum itu juga mereka sudah aktif, jadi dengan kehadiran PMNews ini sejak tahu 1998, kami harap terus berkarja sampai Papua Merdeka dan berdaulat di luar NKRI.

September 19, 2017 0

Sudah Waktunya Papua Merdeka Dikelola secara Profesional, Budaya Aktivisme Papua Merdeka Harus Ditinggalkan

Dari wawancara sebelumnya menyangkut kiblat MSG-New York dan HAM-Geneva disebutkan oleh TRWP sbb:

Cuman sekarang kan orang Papua masih bertepuk dada dan bicara semangat, sementara permainan bangsa Papua untuk melepaskan diri dari NKRI tidak dijalankan secara profesional, bukan?

Pernyataan “tidak dijalankan secara profesional” meng undang Papua Merdeka News (PMNews) menyempatkan diri bertanya ulang lagi lewat percakapan singkat kepada Sekretaris-Jenderal TRWP, Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi. Berikut petikan percakapan dimaksud.

PMNews: Ada tambahan kata tidak profesional lagi, dalam percakapan sebelumnya. Ini sedikit mengganggu pemikiran PMNews. Apa maksudnya?

TRWP: Tidak profesional maksudnya sudah banyak kali kami sampaikan, diterbitkan di PMNews juga kan?

Coba baca tulisan dulu-dulu.

Orang bikin Yayasan di Kampung saja perlu pakai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD – ART). Orang Wamena dirikan Koperasi Unit Desa pasti akan susun AD – ART. Itu pasti, karena memang wajib. Tetapi kita menjadi heran, kok perjuangan Papua Merdeka tidak punya aturan main.Kalaupun ada, kita sebagai media perjuangan Papua Merdeka juta tidak tahu. Di media-media lain seperti milik ULMWP, PNWP, KNPB, NRFPB tidak disiarkan sama sekali.

Dulu geenerasi pendahulu selama beberapa waktu pernah menggunakan semacam AD OPM, tetapi itu bukan aturan main yang lengkap untuk perjuangan kemerdekaan sebuah bangsa untuk mendirikan Negara-Bangsa. Itu mencantumkan garis-besar arah perjuangan. Dalam kenyataannya Papua Merdeka dijalankan TANPA aturan. Faktanya kita berjuang hanya bermodalkan kehendak kolektiv, keingingan bersama, walaupun bergerak masing-maing, dengan gaya dan program-nya masing-masing, asal nanti ketemu di titik tertentu.

PMNews: Apakah ini terkait dengan pengesahan Undang-Undang Revolusi West Papua?

TRWP: Itu salah satunya, bukan satu-satunya.

PMNews: Salah duanya?

TRWP: Salah duanya, kalau saja ada aturan main yang sudah ditentukan oleh ULMWP, maka mana itu aturannya? Tidak ada orang yang tahu, bukan?

Tiba-tiba satu orang Papua menjadi Dubes ULMWP untuk Solomon Islands, tiba-tiba ada Jubir ULMWP untuk Australia, tiba-tiba, dan tiba-tiba. Semua jadi perjuangan yang sulit ditebak dan sulit diukur maju sampai ke mana. Orang Jawa akan bilang kita,

“Ngawur, kalau tidak tahu berjuang untuk merdeka, jangan coba-coba!”

PMNews: Salah tiganya?

TRWP: Salah tiganya jawab sendiri. Kami sudah banyak diwawancarai oleh PMNews, dan sudah banyak menjawab banyak hal.

PMNews: Walaupun banyak sudah dikatakan, kok tidak pernah ada perubahan?

TRWP: Sekali lagi, kami tidak punya wewenang untuk mencampuri urusan politik. Itu alasan pertama. Yang kedua, itu tidak berarti kami mebiarkan perjuangan ini menjadi liar dan tidak terkendali, karena Komando Perjuangan Papua Merdeka tetap ada di tangan para Panglima Gerilyawan Papua Merdeka, baik atas nama TRWP ataupun nama-nama kelompok gerilyawan lain.

PMNews: Kelihatannya TRWP membiarkan kesalahan terjadi, lalu mau ambil alih perjuangan ini?

TRWP: Oh, itu tidak mungkin. Hanya orang gila bisa berpikiran begitu. Itu cara berpikir orang Melayo-Indos, jangan kita ter-kondisi-kan berpikir seperti mereka. Mari kita berpikir dan berbicara sebagai orang Melanesia. Jangan artinya apa yang tidak dinyatakan sebagai arti implisit dan dimasukkan ke dalam pemahanan sendiri yang justru merugikan perjuangan kita seperti itu.

Maksud TRWP tidak ada terselubung. Semuanya disampaikan seperti itu, berarti maksudnya juga seperti itu, jangan diartikan lagi. Kalau Melayo-Indos yang mengatakan maka kita masih harus mengartikannya.

PMNews: Minta maaf, kami tarik kembali pengartian tadi.

TRWP: Ya, kami berharap dan berdoa, semoga semua orang Papua di dalam ULMWP tidak diracuni oleh pemikiran-pemikiran seperti orang Malayo-Indos. Kami berharap para pimpinan politik Papua Merdeka memahami maksud kami, jeli membaca situasi, dan banyak berdoa dan berpuasa, karena hanya dengan begitu kita akan punya hikmat dan bijaksana, mengetahui apa kehendak Tuhan dan apa permainan dari Iblis lewat NKRI.

PMNews: Terimakasih banyak. Sekali lagi minta maaf atas salah-salah kata kami. Terimakasih.

TRWP: Sangat biasa, harus begitu. Terus berkarya, sampai Papua Merdeka, karena Papua Merdeka ialah Harga Hidup Bangsa Papua, bukan harga mati.

March 14, 2017 1

TRWP TETAP pada Posisi Kiblat MSG – New York bukan HAM – Geneva

Banyak aktivis Papua Merdeka, banyak tokoh dan elit West Papua, baik di dalam OPM, maupun di dalam ULMWP, di luar negeri dan di dalam negeri, ramai-ramai mengkampanyekan Pelanggaran HAM di Tanah Papua sebagai “nilai jual” untuk menggalang dukungan Masyarakat Internasional, akan tetapi Tentara Revolusi West Papua (TRWP), lewat Sekretaris-Jenderal Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi mengakan,

TRWP TETAP pada Posisi Kiblat MSG – New York bukan HAM – Geneva

Pernyataan singkat ini disampaikan lewat pesan singkat yang dikirimkan kepada Papua Merdeka News (PMNews). Kemudian, PMNews menelepon dan berikut hasil percakapan singkat.

PMNews: Selamat sore.

TRWP: Selamat Sore. Terkait ditengan SMS tadi pagi?

PMNews: Ya, betul kami minta penjelasan lanjut. Kalau boleh!

TRWP: Ya, maksud kami kan sudah jelas, TRWP tetap berpandangan bahwa mengeluhkan tentang pelanggaran HAM di West Papua selama pendudukan NKRI menunjukkan kita ini bangsa tukang mengeluh, dan bangsa budak. Makanya TRWP mau mendidik bangsa Papua, tidak bermental budak. Kita harus merdeka dalam cara kita berpikir, memandang masa depan kita tidak dengan melihat masalah yang ditimbulkan NKRI, tetapi dengan melihat hal-hal yang lebih luas daripada itu.

PMNews: Apa maksudnya “hal-hal yang lebih luas daripada itu?”

TRWP: Kami tidak boleh bicara di sini. Ini bersifat strategis, jadi tidak harus ditanyakan seperti itu. Tetapi salah satu hal yang lebih luas adalah pemahaman kita tentang sistem kerja dan organisasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sendiri. Kita harus tahu dan paham, belajar sistem kerja PBB, dan harus bertanya kepada diri sendiri,

“Kalau saya mau melepaskan diri dari NKRI, berarti saya berjuang menentang salah satu negara-bangsa anggota PBB. Oleh karena itu, apa taktik yang harus saya gunakan? Siapa yang harus berbicara tentang ngapa? Kalau saya berbicara tentang isu A, atau B, atau C, apa dampaknya? Kalau saya bicara isu A, atau B, atau C di tempat 1, atau 2, atau 3, maka dampaknya apa?”

Itu hal pertama, kemudian hal kedua, program kerja. Semua harus dirumuskan, semua harus dipetakan, semua harus dirancang. Berdasarkan rancangan itu, kita bergerak, dan kita harus menempatkan semua pemain dalam perjuangan Papua Merdeka, sama dengan cara main Persipura.

Jadi ada pemain belakang, ada pemain tengah, ada penjaga gawang dan ada penyerang.

Dan yang terpenting dari itu, yang ketiga, ialah kita harus tahu: Gawangnya ada di mana? Jangan sampai kita tendang ke gawang sendiri. Itu bukan pemain lagi, tetapi orang gila.

PMNews: Bukankah negara-negara MSG yang mengangkat isu HAM di Geneva baru-baru ini?

TRWP: Itu yang sudah disebutkan tadi. Pemainnya harus diatur, dan harus diketahui di mana letak gawangnya. Yang ketahuan sekarang kan semua jadi penjaga gawang, semua jadi pemain tengah, semua jadi striker. Persipura yang lahir dari belakang, Papua Merdeka yang lahir sejak setengah abad lalu belum juga belajar cara bermain.

Ah, lebih parah, parah sekali lagi ini. Catat baik: Semua jadi menejer dan pemain sekaligus. Jadi orang yang masuk main mereka juga menejernya, dan mereka juga pelatihnya.

Bayangkan Persipura kalau tampil seperti itu.

Di tanah Papua sendiri tentu saja banyak orang akan meneetawakan Persipura.

Ingat kita bermain di pentas politik global, di tengah bangsa-bangsa lain di muka Bumi. Cuman sekarang kan orang Papua masih bertepuk dada dan bicara semangat, sementara permainan bangsa Papua untuk melepaskan diri dari NKRI tidak dijalankan secara profesional, bukan?

PMNews: Maksud TRWP ialah bahwa semua pejuang Papua Merdeka seharusnya datang ke New York, bukan ke Geneva, begitu?

TRWP: Sekarang kami mau tanya: Orang Papua maunya apa: mau selesaikan kasus-kasus HAM, lalu ikut jalur Jaringan Damai Papua (JDP) di bawah komando BIN-LIPI-Neles Tebay dan berdamai dengan NKRI, ataukah ikut cara kerja Timor Leste, tidak bicara soal HAM, tidak tunduk kepada program penyelesaian HAM, tetapi jalur yang tegas dan konsisten, di luar jalur HAM, tetap kepada tuntutan kemerdekaan?

Apa maksudnya orang pejuang Papua Merdeka lantas tiba-tiba digiring ke Geneva untuk bicara HAM? Kalau mau bicara HAM, ya bicara HAM saja, dan katakan kepada bangsa Papua, bahwa ULMWP adalah organisasi perjuangan HAM, jangan bawa-bawa isu Papua Merdeka ke dalamnya, sehingga orang West Papua dibakar semangatnya. Jangan menipu lagi dengan isu “West Papua sudah masuk ke meja PBB,” padahal kita ada di Geneva, bukan di New York.

Ini pembodohan politik. Ini cara kerja generasi Papua Merdeka lalu, era Jouwe, Messet, Kaisiepo dan Fransalbert Joku. Era sekarang jangan sama, sekali lagi, jangan putar lagu lama, jangan makan nasib basi.

PMNews: Apakah TRWP punya jaringan ke ULMWP dan organ pendukungnya untuk menyampaikan usulan ini?

TRWP: TRWP tidak boleh mencampuri urusan diplomasi dan politik. TRWP cukup bicara di media seperti PMNews dan lainnya. Kita tidak boleh terbiasa militer mencampuri urusan politik, sama seperti budaya negara-bangsa Indonesia. Kita harus mulai dengan memisahkan urusan militer dari urusan politik. Kalau-pun kami punya hubungan langsung kepada orang-orang ULMWP, kami tidak punya budaya “mengusulkan / menyarankan”. Budaya kami adalah “memerintahkan/ komando”, jadi dunianya sudah berbeda.

PMNews: Kalau begitu, kami berdoa, kiranya orang-orang ULMWP akan membaca hasil wawancara ini, dan akan memikirkan untuk strategi ke depan.

TRWP: Ya, kami hanya berharap dan berdoa. Tuhan bersama kita!

PMNews: Ya, Tuhan memberkati kita. Selamat sore.

TRWP: Selamat sore! Selamat berjuang! Papua Merdeka Harga Hidup Bangsa Papua!

March 13, 2017 1

Saat Dijajah Belanda Cuma 1 Orang Papua Dibunuh, Sekarang?

tirto.id – Filep Jacob Samuel Karma terus konsisten menyuarakan kemerdekaan Papua. 11 tahun hidup di balik jeruji besi tak membuatnya ciut. Suaranya masih lantang mengutarakan berbagai penindasan yang terjadi di tanah kelahirannya, penindasan di masa lalu sampai yang terbaru.

Baginya, ini perjuangan sepanjang hayat, dan ia tahu harus mengorbankan banyak hal. Demi kemerdekaan rakyat Papua, dia pun rela keluar masuk penjara.

“Tidak apa-apa. Namanya pejuang kemerdekaan, itu bagian dari hidup. Sukarno dan Mohammad Hatta juga keluar masuk penjara,” kata Filep Karma.

Filep bicara banyak mengenai pandangannya soal kemerdekaan Papua. Ia tahu memperjuangkan kemerdekaan adalah persoalan yang tidak gampang. Tersirat betapa ia juga mengetahui bagaimana para pejuang kemerdekaan Indonesia, dulu, juga harus menghadapi pemenjaraan, pembuangan hingga kematian saat mengusahakan kemerdekaan Indonesia.

Tidak mudah menghubungi Filep. Berkali-kali menghubungi tidak dijawab. Sampai 12 kali Tirto berusaha menghubunginya. Pada usaha yang ke-13, Tirto pun akhirnya dapat bercakap-cakap dengan lelaki kelahiran Biak 57 tahun lalu itu.

Berikut penuturan Filep Karma kepada Arbi Sumandoyo dari Tirto pada 30 November 2016, sehari menjelang perayaan ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Bagaimana pandangan Anda tentang perlakuan pemerintah di tanah Papua sekarang?

Perlakuan pemerintah tidak ada perubahan. Jadi sejak 1963 sampai sekarang, tidak banyak. Jadi seperti sekarang ada perhatian dari Pak Jokowi dengan beberapa kali kunjungan ke sini, itu hanya lip service, permukaan saja. Secara mendasar tidak memperbaiki situasi yang sebenarnya di situ.

Bukankah pemerintah berjanji memperbaiki Papua, termasuk sudah menggelontorkan puluhan triliun untuk membangun infrastruktur?

Itu, kan, diberikan setelah kami demo, demo dan meminta merdeka. Jadi itu kan, ibaratnya bukan dikasih karena kesadaran untuk membangun masalah Papua, tetapi karena terjepit masalah Papua yang mendunia, terpaksa diberikan, begitu.

Apa, sih, harapan warga Papua?

Kalau berangkat dari latar belakang sejarah, kami bangsa yang berbeda dengan Indonesia. Kami bangsa yang lain dan kami punya hak untuk merdeka. Oleh Soekarno negara kami dimatikan, negara kami yang belum merdeka. Contoh waktu peristiwa Dwikora, saya ingat waktu itu ada “Ganyang Malaysia”, terus perintahnya, bubarkan negara boneka Malaysia buatan Inggris. Tahu enggak, di Trikora juga pidatonya seperti itu, “Bubarkan negara Papua buatan Belanda”. Sama. Untung saja Malaysia gagal, kalau tidak Malaysia sama menderita seperti Papua sekarang.

Bukankah pemerintah berupaya mewujudkan perdamaian di Papua? Sebetulnya seperti apa kondisi Papua saat ini?

Kalau menurut saya, di Era Gusdur kami merasakan itu (menjadi warga Papua sebenarnya), tetapi di era Jokowi penangkapan-penangkapan warga Papua meningkat sekali sampai 6000 orang. Demo-demonya teman-teman KNPB (Komite Nasional Papua Barat) ditangkap, sampai 5000 orang. Kalau itu dikumpulkan, sampai kota-kota jumlahnya sampai 6000 orang. Jadi sebetulnya, di era Jokowi eskalasinya semakin meningkat. Pelanggaran HAM semakin meningkat, kebebasan mengemukakan pendapat, itu dilarang.

Di Papua, demo itu dilarang, katanya tidak ada izin. Lho, padahal aturan demo itu bukan izin, tetapi hanya pemberitahuan, bukan meminta izin. Nah, kalau demo yang di Jakarta, seperti sekarang menjelang tanggal 2 Desember (Aksi Bela Islam III) itu tidak dihambat, tidak berani dihambat.

Anda merasakan sebetulnya tidak ada perbedaan antara Jokowi dengan pemimpin sebelumnya?

Tidak ada. Ada sedikit perubahan, artinya sedikit dibuka, kami boleh berbicara. Tetapi itu langsung dibungkam. Jadi seperti aksi demo itu, langsung dilokalisir, tidak boleh bergerak. Misalnya, teman-teman di KNPB, sudah memberitahukan tiga hari sebelumnya, dia bilang mau ke DPR Provinsi, tidak boleh bergerak. Jadi langsung dihambat di titik kumpul, jadi tidak boleh bergerak.

Apa harapan Anda ke depan untuk Papua?

Harapannya adalah pemerintah Indonesia harus bisa mengakui bahwa waktu Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) itu dilakukan secara represif di bawah tekanan militer dan bukan Papua bebas memilih. Itu di bawah ancaman. Jadi ke depan, kalau Indonesia mau dewasa dalam berdemokrasi dan membuktikan kepada negara luar bahwa betul-betul Indonesia negara demokrasi, bentuk referendum di Papua. Memberikan izin referendum dilakukan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Karena begini, Papua satu-satunya provinsi yang masuk ke Indonesia melalui campur tangan internasional. Kalau Provinsi lain, kan, memang secara sukarela ingin membangun bersama Indonesia. Kalau Papua tidak. Papua mempersiapkan diri untuk merdeka sendiri, lalu dicaplok begitu. Dicaplok, dipaksa dengan perjanjian internasional, baru masuk Indonesia. Itu pun Pepera dilakukan di bawah tekanan intimidasi militer.

Jadi kami berusaha. Kalau pun kami keluar dari bingkai Indonesia, itu juga karena campur tangan internasional. Jadi itu hal yang wajar. Jadi pemerintah Indonesia tidak bisa bilang tidak boleh (membangun solidaritas internasional).

Menurut Anda Papua sudah siap untuk merdeka?

Lho siap sekali. Sekarang saya tanya, waktu Indonesia merdeka, berapa sih sarjana, doktor? Pak Karno saja baru insinyur, Pak Hatta baru doktorandus, lah Papua sudah punya doktor. Doktor sudah berapa orang, jadi kenapa Papua merdeka teman-teman Indonesia memusingkan, itu urusan kami, mau kami merdeka kemudian makan dan tidak makan kenapa Indonesia yang pusing begitu, lho.

Dan ini bahasa-bahasa khas penjajah begitu, kaya Belanda dulu: wah Indonesia enggak bisa merdeka, nanti kamu merdeka mau makan apa. Sama saja seperti itu. Sekarang kami mendengar hal yang sama seperti itu.

Banyak dorongan agar Papua tidak melepaskan diri, bagaimana pandangan Anda?

Itu kan sebenarnya karena SDA Papua yang diinginkan. Buktinya kami bersama-sama dengan Indonesia, tapi hidup kami dalam ancaman, bahaya dari sejak gabung sampai saat ini. Dan itu terjadi setiap hari, setiap saat ada pembunuhan orang Papua. Mana bisa kita bebas berbicara tentang merdeka. Dulu saja, untuk menyebut nama Papua (saat masih bernama Irian Jaya), sudah dituduh separatis.

Siapa yang tahan kalau hidup menderita begitu. Tidak ada kesejahteraan (saat) kami bergabung dengan Indonesia. Kesejahteraan itu bukan makan minum cukup, terutama hati, kalau hati damai makan dan minum bisa dicari. Tetapi kalu hati tidak sejahtera, bagaimana mau makan minum? Kaya lagunya siapa ya dibilang, “Burung Dalam Sangkar”, tetapi hatinya tersiksa, sama orang Papua juga seperti itu. Jadi bukan masalah makan dan minum, tetapi masalah hak asasi Papua untuk merdeka.

Apa upaya Anda untuk mewujudkan itu?

Kami melakukan pendekatan-pendekatan politik dengan teman-teman Indonesia. Karena saya yakin, rakyat Indonesia banyak yang punya hati nurani. Kalau dia melihat penderitaan Papua selama 50 tahun, pasti dia tidak tega. Aduh kenapa, ditahan padahal tidak bawa senjata, tetapi malah disiksa terus.

Sampai saat ini Anda masih terus berjuang bersama Benny Wenda dan Jacob Rumbiak?

Ya betul. Saya tidak di negara tetangga, saya di dalam negeri. Saya berbicara dengan bung, saya menjelaskan penderitaan kami, selama bergabung dengan Indonesia, apa saja yang kami rasakan. Sebab begini, bung, saat dijajah Belanda, hanya satu orang Papua saja dibunuh, bandingkan sekarang? Itupun karena dia melakukan pembunuhan terhadap pejabat pemerintah. Tetapi setelah Indonesia masuk menjajah kami, wow orang Papua yang dibunuh sudah ratusan ribu.

Anda menolak menandatangi grasi yang diberikan Presiden?

Betul. Begini, grasi diberikan kepada pelaku kriminal, saya ini tahanan politik dan bukan pelaku pidana. Berbeda ideologi, lalu kenapa saya dikriminalkan. Saya tidak mau.

Saya dipaksa keluar, remisi yang dipaksakan begitu dan menyalahi aturan sebenarnya. Sebab namanya kalau dikeluarkan karena remisi, harusnya masih ada wajib lapor. Tetapi saya kok tidak melakukan itu.

Apa yang Anda lihat dari kondisi warga Papua saat ini?

Orang Papua terpinggirkan, di mana-mana tanah milik TNI AD, tanah milik TNU AU, tanah milik Polda, tanah milik TNI AL. Orang Papua tidak bisa berbicara, karena kalau berbicara dituduh separatis.

Sampai saat ini?

Masih ada. Tadi saja pulang dari kantor, ada konvoi militer dengan Polisi. Karena menjelang 1 Desember, rakyat kok ditakut-takuti, aneh menurut saya.

Besok berarti tetap ada perayaan Papua Merdeka?

Iya, kita tetap melakukan perayaan. Kita ibaratkan, sering polisi tanya, kalau bapak ulang tahun, bapak ngapain aja? Mukulin tetangga? Enggak juga, kan? Mungkin isterinya belanja, mungkin masih ada kelebihan makanan orang lewat kita panggil, bolehlah makan, bolehlah mampir.

Orang Papua juga begitu. Istilahnya kita merayakan, senang begitu lho, gembira. Tetapi, kok, selalu dikonotasikan negatif, seakan-akan kami merampok, membunuh dan mengacau. Kami heran, kok cara pandang terhadap kami seperti itu. Saya juga heran.

Apakah ada pengibaran bendera Bintang Kejora?

Kalau pengibaran, saya tidak tahu karena sekarang saya tidak telibat. Dulu saya memang aktif, tetapi saya sudah mengkader orang, sudah ada yang berani, saya harus mundur. Istilahnya Ki Hajar Dewantoro, ing madyo mangun karso (tertawa).

Saya ikut hadir memberikan semangat, nanti kalau salah saya yang memberikan nasihat, begitu. Sudah tidak saya ambil alih lagi, jadi bukan cuma saya saja yang berani, itu jangan. Banyak orang Papua yang berani berbicara tentang haknya dengan damai. Sekali pun ancamannya masuk penjara, atau apa, tetapi kami berani berbicara tentang hak kami dengan damai.

Berapa jumlah orang yang akan menghadiri perayaan itu?

Saya belum bisa memastikan, karena adik-adik lain yang menjadi koordinatornya, saya tidak tahu. Jadi pemerintah juga berupaya memecah massa. Jadi di lapangan menjadi tempat almarhum Theys Hiyo Eluay dimakamkan, itu juga dibuat acara. Itu yang buat Dandim dan Kapolres di sana. Itu juga saya bingung, ini bagaimana.

Apa cita-cita Anda yang belum tercapai?

Ya membuat merdeka sendiri, lepas dari jajahan Indonesia, begitu. Sehingga hasil sumber daya alam kami bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat Papua.

Anda tentu sangat ingin dan rindu melihat Papua merdeka?

Ya, karena sekarang kami dijajah, kami jadi daerah koloniasasi dari Indonesia. Terus kekayaan kami diambil, perundingannya antara Indonesia dengan Amerika. Kami dibungkam tidak boleh berbicara. Jadi seperti begini lho, bung. Saya bertetangga, lalu saya datang ke rumah bung, dan bung saya suruh tinggal di emperan, begitu. Terus semua hasil ladang di halaman, saya yang nikmati dan kemudian kalau ada sisa-sisanya, lalu bung yang saya suruh nikmati panen, kan begitu. Itu terjadi di Papua.

Indonesia kan punya rumah sendiri, kenapa rumah saya direbut, lalu saya disuruh tinggal di emperan. Padahal, Tuhan menciptakan kita sudah punya rumah sendiri, sudah punya wilayah masing-masing. Kemudian kalau dirunut sejarahnya, tidak ada orang Papua ikut Sumpah Pemuda, tidak ada orang Papua ikut perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Yang tiga pahlawan nasional itu, itu pun baru ada setelah reformasi, karena kami gencar teriak merdeka, baru tiba-tiba ada yang diangkat jadi pahlawan. Jadi ketawa. Orang lain mau jadi pahlawan saja harus dipermasalahkan dan jadi ramai, Papua tanpa minta, tanpa mengajukan, lalu diangkat tiga orang sekaligus. Hahaha…. jadi itu, kan, pahlawan nasional boneka, begitu.

Kalau tadi Anda mengatakan Papua siap merdeka, apakah perangkat kenegaraannya memang benar-benar sudah siap?

Nah itu, kan, urusan kami di sini. Istilahnya kalau dibandingkan dengan jumlah sarjana waktu Indonesia merdeka sebenarnya kita lebih banyak. Indonesia merdeka saja mampu, kenapa Papua tidak mampu? Padahal kalau dihitung, sarjana kami sudah lebih banyak.

Anda yakin dengan banyaknya lulusan perguruan tinggi itu, Papua bisa mengelola negaranya sendiri dan tanpa kekerasan?

Oleh sebab itu, saya berusaha dengan teman-teman, kami harus meluruskan sejarah kami, meletakkan dasar yang baik. Jangan kami membuat kebohongan dengan sejarah kami, kami harus meluruskan yang benar. Sebab Indonesia juga didirikan atas kebohongan-kebohongan. Kemudian beberapa gelintir orang, kekayaan untuk keluarga sendiri atau trah mereka atau kelompok mereka, sebagian rakyat Indonesia dibiarkan menderita. Ini yang saya lihat, teman-teman di Indonesia.

Jadi saya melihat ini seperti contoh ya, masyarakat menjadi korban lumpur Lapindo, itu kan kasihan negara harus memperhatikan kepentingan mereka. Jangan kepentingan Aburizal Bakrie lebih dipentingkan daripada rakyat. Yang punya negara ini rakyat yang banyak, bukan Aburizal sendiri.

Anda tidak takut dipenjara kembali?

Tidak apa-apa. Hahahaha… namanya pejuang kemerdekaan itu bagian dari hidup. Sukarno dan Mohammad Hatta juga keluar masuk penjara.

Siapa tokoh yang menginspirasi Anda?

Saya banyak belajar dari Indonesia lah, bagaimana Sukarno berjuang untuk rakyatnya, bangsanya. Sehingga saya berpikir, jika Sukarno bisa berjuang untuk bangsanya, saya pun juga bisa berjuang untuk bangsa saya. Juga Mahatma Gandhi, kemudian ya salah satu pejuang yang baru saja almarhum di Kuba, Fidel Castro.

Bung, saya titip pesan untuk orang-orang Indonesia yang punya hati nurani, yang kemarin mendeklarasikan forum rakyat Indonesia bagi Refrendum West Papua. Terimakasih banyak untuk teman-teman di Indonesia. Saya yakin di Indonesia masih banyak orang yang punya hati nurani. Oke, terimakasih ya.

(tirto.id : arb/zen)

December 3, 2016 0

Menuntut NKRI Selesaikan Soal HAM Papua sama dengan Minta Ikan Terbang ke Udara

Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi kembali memprotes wacana dan pandangan pejuangan Papua Merdeka Khususnya tokoh Papua Merdeka yang pernah ditahan dan dipenjarakan oleh NKRi mentuntut supaya NKRI menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM yang pernah dilakukan penjajah Indonesia terhadap orang Papua.

Tabi mengatakan,

Bagaimana bisa mengharapkan, dan memaksa ikan terbang ke udara? Masing-masing makhluk punya habitat, masing-masing negara punya kemampuan dan ketidak-mampuan. DNA NKRI tidak sanggup menyelesaikan pelanggaran HAM, jadi memaksa NKRI menyelesaikan kasus-kasus HAM, di mana saja di Indonesia, tidak bisa pernah diselesaikan, jangankan kasus-kasus HAM di Papua.

Berikut wawancara singkat.

PMNews: Belakangan ini sudah ramai ada Tim Pencari Fakta, ada tuntutan penyesaian kasus-kasus HAM disampaikan oleh tokoh Papua Merdeka, ada wacana dialog, ada Tim Pencari Fakta bentukan pemerintah kolonial Indonesia dan ada Tim Pencari Fakta Komnas HAM, ada Time Pencari Fakta Gereja, ramai, tetapi semuanya tidak melaporkan hasil yang jelas.

Amunggut Tabi (TRWP): Minta maaf, kami tidak punya keahlian atau tugas yang kami emban untuk bicara pelanggaran HAM. Tanya kepada Tokoh Gereja atau orang-orang LSM.

PMNews: Ya benar, kami sangat paham. Minta maaf, tetapi ada tokoh Papua Merdeka yang sekarang ini sudah ramai minta Jakarta untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM. Itu sebabnya kami minta tanggapan.

TRWP: OK jelas sekarang. Tetapi prinsipnya masih tetap, kami tidak punya kewenangan bicara masalah HAM. Cuman kami mau kasih tahu, “Jangan paksa ikan terbang, dan jangan paksa burung menyelam dan tinggal di dalam air. Itu kesalahan fatal.”

PMNews: Maksudnya mohon diperjelas.

TRWP: Ada beberapa negara di dunia, seperti Inggris dan Perancis, Jerman dan Swedia, dan lain sebagainya, mereka sudah dewasa berdemokrais, atau dengan ilustrasi tadi, mereka sudah bisa menjadi ikan dan pada waktu yang sama sudah bisa menjadi burung. Jadi kalau ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, maka pasti akan diselidiki, walaupun akhirnya negara harus bayar denda, walaupun akhirnya negara harus minta maaf, walaupun akhirnya ada resiko yang menimpa negara atau pemerintah secara institusi.

Hal itu tidak akan pernah terjadi di pemerintahan negara-negara berkembang. Jangankan Indonesia, Malaysia dan Singapura yang terlihat seperti lebih demokratis saja masih belum bisa melakukan apa yang dituntut orang Papua. Itu sebabnya kita bilang “Bagaimana bisa mengharapkan, dan memaksa ikan terbang ke udara?”

PMNews: Kalau kita tidak menuntut, siapa yang nanti menuntut?

TRWP: Setelah NKRI angkat kaki dari WestPapua, Negara West Papua yang akan tuntut kepada Negara KRI. Kesalahan Negara dituntut ganti-rugi atau permintaan maaf oleh Negara West Papua.

Jadi, biarkan masyarakat sipil bicara tentang pelanggaran HAM, walaupun kami tahu tidak akan ada penyelesaian. Pejuang Papua Merdeka fokus kepada agenda-agenda perjuangan Papua Merdeka dalam payung ULMWP.

PMNews: Ada dua hal muncul dari kalimat tadi. Pertama, biarkan masyarakat sipil bicara tentang HAM, dan kedua pejuang Papua Merdeka fokus kepada agenda ULMWP. Jadi apa agenda ULMWP sekarang?

TRWP: Untuk ULMWP, tanyakan kepada ULMWP, ada Motte dan Ada Benny Wenda, mereka yang bisa jawab agenda mereka sekarang apa? Hanya berputar-putar menunggu diterima menjadi anggota MSG atau ada agenda lain yang harus dijalankan oleh berbagai organisasi perjuangan dan para tokoh Papua Merdeka baik di luar negeri dan di dalam negeri.

Kita tidak punya platform dan program perjuangan Papua Merdeka sebagai Roadmap yang jelas. Masing-masing masih jalan seperti kebiasaan orang Papua di desa dan kampung. Padahal hari ini kita bermain di tingkat internasional.

Kalau untuk masyarakat sipil Papua, kami kasih tahu saja, NKRI tidak akan menyelesaikan itu pelanggaran HAM, tetapi daripada tidak ada pekerjaan, silahkan saja sibuk minta ini dan minta itu dari NKRI. Kami jamin, tidak akan dikasih apa-apa dari Jakarta.

Jakarta ada di Tanah Papua bukan untuk memberi, tetapi untuk mengambil.

Catat itu baik. Hafal itu di luar kepala sebelum berpikir, berharap atau bertindak meminta apa-apa kepada NKRI

PMNews: Terimakasih banyak atas waktu dan nasehat. Apakah ada saran penutup?

TRWP: Semua anak-anak bangsa Papua, semua pejuang Papua Merdeka, semua tokoh Papua Merdeka, semua orang Papua, kami harus sadar, sesadar-sadarnya, dan menerima realitas yang sebenarnya, bahwa kiblat perjuangan Papua Merdeka bukan menjaring angin ke Asia, tetapi ke Pasifik Selatan, bukan ke Melayo-Indos, tetapi ke Melanesia.

Hapus mimpi-mimpi kemerdekaan West Papua di dalam NKRI dan oleh NKRI. Buang ke tong sampah penyelesaian HAM oleh NKRI.

Kita tidak punya kekuatan apa-apa menuntut NKRI dengan kekuatan negara dan tentara terbesar di kawasan ASEAN untuk tunduk kepada masyarakat tradisional terisolir, suku-suku yang tidak ada hitungannya dalam hitungan negara-bangsa modern.

NKRI tidak punya belas-kasihan. NKRI sebuah negara, tujuan utama negara bukan untuk melindungi HAM. Jadi, otak kita harus di-bolak-balik. Jangan salah berpikir. Jalan salah sangka.

Mari berkiblat ke Melanesia. Kita bukan sendirian di planet Bumi. Kita punya teman-teman yang sudah menukung kita. Mari kita menuntut penyelesaian pelanggaran HAM kepada PNG, kepada Solomon Islands, kepada Vanuatu, kepada Fiji, dan MSG sudah memberikan forum resmi kepada kita.

Kok, ada lagi orang Papua yang masih berkiblat Melayo-Indos? Itu mereka-mereka yang kita sebut Papindo, mereka Papua di kulit, tetapi NKRI darah mereka.

November 17, 2016 0