MRP Papua minta Lukas Enembe mematuhi proses hukum di KPK

Budisantoso Budiman, antaranews, Sab, 1 Oktober 2022 2.57 PM

Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Dorince Mehue meminta Gubernur Papua Lukas Enembe untuk mematuhi proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Mari kita berikan dukungan kepada Lukas Enembe untuk menjalani proses hukum. Lukas harus kooperatif terhadap proses hukum, sehingga berjalan lancar,” kata Dorince Mahue dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu.

Sebagai warga masyarakat Papua dari komponen perempuan, dia melihat kasus Lukas Enembe murni sebagai sebuah proses hukum yang harus dilalui dengan baik.

“KPK bersama PPATK pasti mempunyai bukti yang kuat sesuai tupoksinya masing-masing,” ujarnya.

Dorince meminta Lukas Enembe kooperatif, dan kuasa hukumnya diharapkan tidak memberikan pernyataan provokatif karena bisa menyebabkan situasi tidak kondusif.

Dorince juga meminta masyarakat Papua tetap tenang dan patuh terhadap hukum yang berlaku serta mengawal proses hukum terhadap Lukas Enembe. Kendati masyarakat memperhatikan ada beberapa dana korupsi yang digunakan Lukas untuk perjudian.

Menurutnya, perjudian dengan menggunakan dana korupsi sangat tidak etis, karena di kampung-kampung di Papua masih banyak masyarakat yang miskin dan menderita.

“Masyarakat di Tanah Papua agar tetap menjaga stabilitas daerah dan kamtibmas, serta tidak membuat konten yang bersifat provokasi dan tidak terprovokasi oleh berita-berita yang yang beredar di tengah masyarakat,” ujar Dorince.

Dorince mengungkapkan, situasi keamanan di Tanah Papua harus tetap aman dan nyaman, karena pada Oktober 2022 nanti, Papua akan menjadi tuan rumah event nasional yaitu Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang akan berlangsung sejak 24-30 Oktober 2022 di wilayah adat Tabi, Jayapura.
Baca juga: Aktivis Papua minta Lukas Enembe berjiwa besar
Baca juga: Lukas Enembe: Saya belum bisa bicara terlalu banyak

October 2, 2022 0

Yang Membiayai Pembunuhan OAP ialah OAP Itu Sendiri

Memang bangsa Papua ialah salah satu dari bangsa di dunia yang mau dibilang tahu juga tidak, mau dibilang tidak tahu juga tidak. Mau dibilang tidak tahu juga bisa dicaci-maki, mau bilang tahu nanti bikin diri tahu-tahu. Salah satu hal yang sangat mengganggu nurani dan rasio perjuangan Papua Merdeka ialah persoalan biaya-biaya atau dana-dana yang diberikan oleh Orang Asli Papua (OAP) kepada NKRI untuk digunakan sebagai dana untuk membunuh OAP itu sendiri.

Yang kami maksudkan bukan dana-dana dari Freeport, bukan dari dana pengolahan kayu yang selama ini diekspor dengan bangga oleh Lukas Enembe dkk, dan bukan juga dana dari Kelapa Sawit.

Dana itu berasal langsung dari kantong-kantong, dompet-dompet OAP itu sendiri.

Dan lebih sedih lagi, sumbangan dana untuk membunuh OAP yang diberikan oleh OAP itu disumbangkan ke Dompet Pembunuhan OAP SECARA SUKARELA, tidak pernah NKRI memaksakan, tidak pernah ada kasus tagihan NKRI untuk menyumbang demi pembunuhan OAP. Tidak ada iklan, tidak ada brosur, tidak ada seruan di WA atau SMS atau FB yang disampaikan supaya OAP segera atau wajib menyumbang untuk dana pembunuhan OAP.

OAP sendiri memaksa dan mewajibkan diri memberikan sumbagan Kotak Sumbangan Pembunuhan OAP.

Dan lagi-lagi, lebih sedih lagi, sumbangan OAP kepada Kotak Sumbangan Pembunuhan OAP itu dilakukan oleh OAP sendiri secara terus-menerus, pagi, siang,sore, malam, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi.

Mana? Mana? Mana, buktinya? Oeee, mana?

Kau OAP tiap hari makan nasi, ditanam dan diproduksi di Indonesia, BUKAN?
Kau OAP tiap hari makan Mie, dibuat di Indonesia, BUKAN?
Kau OAP tiap hari minum aqua, teh botol, teh kotak, coffee mix, kapal api, fanta, sprite, coca-cola, ultra milk, susu, cokelat, ……..yang dibuat di Indonesia, BUKAN?
Kau OAP tiap hari pakai pakaian, buatan Indonesia, BUKAN?
Kau OAP tiap hari makan Mie, dibuat di Indonesia, BUKAN?
Kau OAP ttiap hari butuh semua barang dari Indonesia untuk kebutuhan sehari-hari, BUKAN?

Ayo, ngaku aja! Terus terang!

Di mana Papua Merdeka-nya? Kok semuanya tergantung Indonesia?

Banyak pejuang Papua Merdeka di hutan -pun makan nasi dan Mie buatan NKRI. Banyak pejuang Papua Merdeka tidak bisa hidup tanpa nasi dan Kopi Kapal Api dan Coffee Mix. Banyak pejuang Papua Merdeka tidak bisa hdup tanpa Jarum Super dan Surya Besar.

Banyak OAP pokoknya tidak bisa hidup tanpa NKRI, tanpa orang dan dan tanpa produk Indonesia.

Lalu Papua Merdeka-nya di mana? Kapan? Apa maksudnya?

Jadi, begini. Uang-uang yang kita keluarkan untuk hidup bergantung kepada produk dan semua dari Indonesia itu memberikan sumbangan kepada tentara NKRI dan polisi NKRI dan pemerintah NKRI. Semua pedagang kecil dan besar di Indonesia membayar pajak. Pajak pendapatan namanya. Pendapatan dari jual-jual produk ke OAP itu, maksudnya.

Pajak pendapatan itu dibayarkan kepada negara. Dan negara mengeluarkan uang untuk melatih tentara dan polisi, menghidupi mereka, mempersenjatai mereka dan memerintahkan mereka membunuh kaum separatis KKB/ KSB.

Jadi, logikanya kan jelas! Yang membunuh OAP itu ya OAP sendiri, karena OAP sendiri yang mengumpulkan Dana Pembunuhan OAP lewat kebiasaan-kebiasaan yang kalau tidak mau dikatakan bodok, ya lebih sopan kita katakan “tidak bijak” dan “counter-productive”.

Kapan bangsa Papua “OAP” memerdekakan diri dari semua produk NKRI?
Waktu itu-lah akan nampak NKRI akan merasa malu tidak dibutuhkan lagi oleh OAP.
Waktu itulah NKRI akan kekurangan uang membiayai pembunuhan OAP. Pada waktu itulah Tuhan dan “Monggar” akan tahu bahwa kami OAP sendiri tidak mau dibunuh, dan karena itu berhenti menyumbang ke Dana Pembunuhan OAP.

Kalau tidak, masih makan nasi, masih pakai pakaian Indonesia, masih suka dan kawin dengan perempuan Indonesia, masih menikmati produk Indonesia, jangan tidak tahu malu bicara Papua Merdeka!

Pertama-tama dan terutama, kita harus MENINGGALKAN NASI, dan makan Erom dan Sagu. Itu baru akan terbukti kepada diri sendiri, kepada dunia, kepada NKRI, kepada dunia, kepada Monggar dan kepada Tuhan, bahwa bangsa Papua memang benar-benar serius mau merdeka dan berdaulat di luar NKRI.

December 26, 2018 0

Yang Membiayai Pembunuhan OAP ialah OAP Itu Sendiri

Yang kami maksudkan bukan dana-dana dari Freeport, bukan dari dana pengolahan kayu yang selama ini diekspor dengan bangga oleh Lukas Enembe dkk, dan bukan juga dana dari Kelapa Sawit.

Dana itu berasal langsung dari kantong-kantong, dompet-dompet OAP itu sendiri.

OAP sendiri memaksa dan mewajibkan diri memberikan sumbagan Kotak Sumbangan Pembunuhan OAP.

Mana? Mana? Mana, buktinya? Oeee, mana?

Kau OAP tiap hari makan nasi, ditanam dan diproduksi di Indonesia, BUKAN?
Kau OAP tiap hari makan Mie, dibuat di Indonesia, BUKAN?
Kau OAP tiap hari minum aqua, teh botol, teh kotak, coffee mix, kapal api, fanta, sprite, coca-cola, ultra milk, susu, cokelat, ……..yang dibuat di Indonesia, BUKAN?
Kau OAP tiap hari pakai pakaian, buatan Indonesia, BUKAN?
Kau OAP tiap hari makan Mie, dibuat di Indonesia, BUKAN?
Kau OAP ttiap hari butuh semua barang dari Indonesia untuk kebutuhan sehari-hari, BUKAN?

Ayo, ngaku aja! Terus terang!

Di mana Papua Merdeka-nya? Kok semuanya tergantung Indonesia?

Banyak OAP pokoknya tidak bisa hidup tanpa NKRI, tanpa orang dan dan tanpa produk Indonesia.

Lalu Papua Merdeka-nya di mana? Kapan? Apa maksudnya?

Kapan bangsa Papua “OAP” memerdekakan diri dari semua produk NKRI?
Waktu itu-lah akan nampak NKRI akan merasa malu tidak dibutuhkan lagi oleh OAP.
Waktu itulah NKRI akan kekurangan uang membiayai pembunuhan OAP. Pada waktu itulah Tuhan dan “Monggar” akan tahu bahwa kami OAP sendiri tidak mau dibunuh, dan karena itu berhenti menyumbang ke Dana Pembunuhan OAP.

Kalau tidak, masih makan nasi, masih pakai pakaian Indonesia, masih suka dan kawin dengan perempuan Indonesia, masih menikmati produk Indonesia, jangan tidak tahu malu bicara Papua Merdeka!

December 26, 2018 0

Peneliti Belanda Kritik Riset Negaranya Soal Perang Indonesia

Jakarta – Belanda melakukan riset terhadap kekerasan perang 1945-1950 di Indonesia. Namun seorang peneliti Belanda mengkritisi penelitian ini sebagai proyek yang bias kepentingan.

“Mereka meminta saya untuk bergabung dalam panel diskusi saat penelitian dimulai. Saya membuat catatan kritis, menurut saya ini adalah penelitian yang politis,” kata peneliti sejarah dari yayasaan ‘Histori Bersama’, Marjolein van Pagee, kepada detikcom, Minggu (17/9/2017).

Marjolein adalah pendiri yayasan Histori Bersama, kelompok yang memberi perhatian kepada sejarah Belanda dan Indonesia dari kedua perspektif. Peneliti yang sedang menempuh pendidikan master Sejarah Kolonial dan Global di Universitas Leiden ini pernah mewawancarai lebih dari 50 veteran perang Indonesia-Belanda, dilakukan sejak 2010.

Periode 1945 sampai 1946, ada pula yang menyebutkan 1945 sampai 1949, dikenal Belanda sebagai periode ‘bersiap’, diwarnai dengan kekerasan terhadap banyak orang Belanda, Indo-Belanda, Tionghoa, dan orang-orang Indonesia yang dituduh menjadi antek-antek Belanda. Periode bersiap ini dikenang orang-orang Belanda yang jadi korban kekerasan sebagai ‘periode kacau-balau’.

“Februari lalu, tiga institusi yang melakukan penelitian itu mengirimkan surat ke Pemerintah Belanda, memberitahukan tentang rencana mereka. Dalam surat itu, mereka menyatakan bahwa Bersiap akan menjadi bagian penting dalam penelitian,” tutur Marjolein.

Marjolein mengkritisi pertanyaan dalam penelitian ini yang hendak mengeksplorasi dampak psikologis para tentara Belanda yang jadi korban dalam periode bersiap. Pelaku kekerasan adalah para pemuda Indonesia.

“Daripada mempertanyakan bagaimana kekerasan orang Indonesia terhadap tentara Belanda. Kenapa tidak mempertanyakan bagaimana propaganda Belanda masih memengaruhi ide tentang perang di masyarakat (Belanda) masa kini?” gugatnya.

“Anda tahu, propaganda Belanda selalu mengatakan para pejuang kemerdekaan Indonesia itu cuma gerombolan ekstremis, rampok, dan sejenisnya,” imbuhnya.

Meski dia tidak menentang penelitian itu, namun dia merasa ada bias cara berpikir kolonial warisan masa lalu dalam masyarakat Belanda ketika memandang isu perang di Indonesia. Membahas periode bersiap mengarah kepada kesimpulan bahwa orang-orang Indonesia melakukan kejahatan perang kala itu.

“Kalian (pihak Belanda) bicara bahwa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda adalah pemerintahan yang sah! Mari kita mulai bicarakan pertanyaan: Apakah kolonialisme itu sah?” ujarnya sambil tersenyum.

Baca juga: Pelaku Pembantaian Sulawesi Selatan Resmi Dilaporkan ke Kejaksaan Arnhem

Dia juga mempertanyakan kerjasama penelitian ini dengan para peneliti dari Indonesia. Dia mempertanyakan kenapa riset ini tak melibatkan Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) bernama Jeffrey Pondaag. KUKB memotori penuntutan pembayaran ganti rugi dari Belanda untuk keluarga korban perang. 2015, Pengadilan Tinggi Den Haag memerintahkan Belanda membayar ganti rugi untuk sejumlah keluarga korban perang kemerdekaan Indonesia tahun ’40-an.

“Tim riset ini sangat dekat dengan pemerintahan. Pemerintah memberi lampu hijau untuk riset ini juga terkait kasus dengan KUKB,” ujarnya.

Baca juga: Riset Perang Indonesia 1945-1950, Belanda Kucurkan 41 Juta Euro

Sebagaimana diketahui, tiga lembaga penelitian Belanda akan melanjutkan penelitian penggunaan kekerasan selama perang dekolonialisasi tahun 1945 sampai 1950 di Indonesia. Penelitian ini berdana 4,1 juta Euro dan dimulai bulan ini hingga empat tahun mendatang.

Tiga lembaga penelitian yang terlibat adalah Lembaga Ilmu Bahasa, Negara dan Antropologi Kerajaan Belanda (KITLV) dari Universitas Leiden, Lembaga Belanda untuk Penelitian Perang, Holocaust, dan Genosida (NIOD) bagian dari Akademi Kerajaan Kesenian dan Ilmu Pengetahuan Belanda, dan Lembaga Penelitian Belanda untuk Sejarah Militer (NIMH).

“Salah satu institusi, yakni NIMH, adalah bagian dari Kementerian Pertahanan (Belanda),” kata Marjolein.

(dnu/fay)

September 17, 2017 0

Hari Ini Tolak Fahri Hamzah, Senin Referendum Minahasa Merdeka

Seruan aksi Referendum Minahasa Merdeka telah menyebar di media sosial (Medsos). Seperti yang diposting fanpage Facebook Ancient of Minahasa.

“Tuntutan: Referendum Minahasa Merdeka. Sekarang waktunya Minahasa tegas,” tulisnya, Jumat (12/5/2017) kemarin.

Aksi tersebut akan dilakukan di depan Kantor Gubernur Sulawesi Utara. Peserta aksi diminta menggunakan seragam hitam-merah.

Seruan aksi berbau makar tersebut dilakukan warga Minahasa sebagai bentuk protes terhadap penahanan Basuki Tjahaja Purnama alia Ahok.

Seruan Minahasa Merdeka. (Fanpage Facebook/Ancient of Minahasa)

Sementara itu, akasi menolak Fahri Hamzah menginjakkan kakinya di tanah Minahasa hari ini masih terus berlanjut. Fahri ditolak karena dianggap intoleran.

Ribuan massa dari berbagai ormas memadati Bandara Sam Ratulangi Manado dan Kantor Gubernur Sulut, Sabtu (13/5). Jalan Bandara Sam Ratulangi dipenuhi masa yang berseragam hitam.

May 15, 2017 0

Stop diwarnai baliho Drans Kaisepo dalam perayaan Paskah

Pahlawan NKRI, Frans Kaisiepo dalam Operasi Militer NKRI

Stop diwarnai baliho Drans Kaisepo dalam perayaan Paskah. Foto-foto di bawah itu, adalah sebuah baliho yang di pasang oleh Aparat Indonesia yang bertugas di Biak, di dalamnya foto uang baru bergambar Frans Kaisepo dan penulisan perikop baliho adalah, bangsa yang besar adalah,bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya dan lanjut pahlawan nasional Frans Kaisepo Putra Biak,

Logo yang mereka pakai di dalam baliho tersebut ini Logo Kodam Cenderawasih, Maka itu baliho tersebut yang militer pasang ini adalah untuk mempengaruhi Masyarakat wilayah adat Byak-Saireri, agar Nasionalisme Sejarah West papua oleh masyarakat adat wilayah Byak dapat dibunuh (Pro dan kontra)

Jadi kami harap kepada Masyarakat adat di wilayah Byak tidak boleh terpengaruh dengan apa yang sedang di lakukan oleh musuh kita di daerah ini, sebab kita saat ini memang ada perhatian jadi pantas bila anda mau jadi berwajah topeng dll, tetapi ingat berapa tahun kedepan apa yang akan terjadi kepada anak cucuh kita, ingat anak cucu kita mereka akan lebih menderita dari pada kita saat ini

Di bawah ini adalah pertanyaan buat kita orang papua:

Mengapa kami rakyat Papua Barat ingin merdeka di luar Indonesia?
Mengapa kami rakyat Papua Barat masih tetap meneruskan perjuangan Papua merdeka mereka?
Kapan kami mau berhenti berjuang?

Ada empat faktor yang mendasari keinginan rakyat Papua Barat untuk memiliki negara sendiri yang merdeka dan berdaulat di luar penjajahan manapun, yaitu:

Wilayah geografis jelas dan pasti
masyarakat (penduduk) dengan budaya dan ras yang jelas
perangkat Negara West Papua sudah siap
sejarah pendirian Negara West Papau dan sejarah perjuangan pembebasan dari Belanda dan dari Indonesia sudah jelas dan tidak dapat diganggu-gugat
realitas dukungan Negara-negara Melanesia, Pasifik Selatan dan Afrika sudah jelas memberikan lampu hijau

By, Melpa Sampari

April 17, 2017 0

Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina Melalui Pembangunan Kapasitas

Perempuan Palestina memegang bendera nasional saat berdemonstrasi di Gaza City dalam memperingati Hari Perempuan Internasional pada 9 Maret 2017. Mohammed Abed/AFP

MAGELANG, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah dan rakyat Indonesia mendukung perjuangan Palestina untuk menjadi bangsa dan negara yang merdeka tidak hanya melalui sikap politik, namun juga melalui bantuan pembangunan kapasitas Palestina, kata Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Al Busyra Basnur.

“Manifestasi Indonesia untuk kemerdekaan Palestina tidak hanya melalui dukungan politik, tetapi juga melalui pembangunan dengan program pengembangan kapasitas,” ujar Duta Besar Al Busyra Basnur di Balai Konservasi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (24/3).

Pernyataan tersebut dia sampaikan pada acara penutupan Pelatihan Pariwisata dan Kepurbakalaan untuk Palestina, yang diselenggarakan Direktorat Kerja Sama Teknik Kementerian Luar Negeri di Magelang dan Yogyakarta pada 13-24 Maret.

Pelatihan tersebut diikuti oleh 11 peserta dari Palestina yang bekerja di bidang pariwisata, arkeologi, balai konservasi situs bersejarah dan budaya.

Al Busyra mengatakan bahwa Indonesia selama ini terus konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina sejak pencetusan Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 1965.

“Kita selalu diingatkan bahwa sudah hampir tujuh dekade sejak KAA didirikan pada 1965 untuk melawan kolonialisme, namun kita masih mempertanyakan kemerdekaan Palestina sampai sekarang. Indonesia tidak akan tinggal diam melawan penjajahan,” ujar dia.

Menurut dia, semua program bantuan pengembangan kapasitas yang diberikan Indonesia untuk Palestina, baik dalam bentuk pelatihan, lokakarya, pengiriman ahli, merupakan bentuk dukungan yang berkelanjutan bagi perjuangan rakyat Palestina.

Al Busyra menyebutkan, sejauh ini Pemerintah Indonesia telah memberikan pelatihan untuk sekitar 1.700 warga Palestina melalui 154 program pengembangan kapasitas di berbagai bidang, antara lain pariwisata, pertanian, infrastruktur, penanganan kejahatan dunia maya bagi personel kepolisian, tata kelola pemerintahan yang baik.

“Saya berharap semua pelatihan pengembangan kapasitas yang diberikan dapat membantu anda sekalian mempersiapkan kemerdekaan Palestina,” ujar dia. (Ant)

March 25, 2017 0

Sri Mulyani: Satu Kepala Orang RI Nanggung Utang US$ 997

Bandung – Utang pemerintah Indonesia sekarang mencapai Rp 3.589,12 triliun. Bila dibagi dengan jumlah masyarakat Indonesia yang sekarang, maka per orang harus menanggung utang sebanyak US$ 997 atau setara Rp 13,2 juta (kurs Rp 13.300).

“Setiap orang Indonesia menanggung utang US$ 997 per kepala,” ungkap Sri Mulyani dalam kuliah umum di hadapan ratusan mahasiswa ITB, Jumat (24/3/2017).

Secara kasat mata maka utang yang harus ditanggung memang terlihat besar. Akan tetapi bila dibandingkan dengan negara lain, maka sebenarnya utang tersebut masih kecil.

Lihat Jepang, bila dibagi per kepala, maka setiap orang Jepang harus menanggung utang US$ 5.365. Amerika Serikat (AS) bahkan lebih besar, utang yang ditanggung setiap orang adalah US$ 62.000.

“Setiap kepala orang AS harus menanggung utang US$ 62.000. Jauh lebih besar dari kita,” ujarnya.

Ini menujukan utang Indonesia masih lebih kecil, bahkan dibandingkan negara maju sekalipun. Namun tentunya utang tidak akan dibagi per orang, kemudian diminta untuk membayar kepada negara.

Utang, ketika ditarik oleh pemerintah disiapkan untuk menjalankan hal-hal produktif. Sehingga bisa mendorong ekonomi tetap tumbuh ke depan sampai akhirnya mampu untuk mengembalikan utang.

Rasio utang terhadap PDB Indonesia terjaga pada level sekitar 27%. Ini berkat kemampuan pemerintah menjaga defisit anggaran tetap terjaga di bawah 3% terhadap PDB setiap tahunnya.

“Defisit APBN kita selama satu dekade terakhir bisa terkendali. Kita bisa tumbuh cukup tinggi,” terang Sri Mulyani. (mkj/dna)

March 24, 2017 0

Australia Minta Maaf

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan Menhan Australia Marise Payne meminta maaf kepada Indonesia terkait adanya kasus pelecehan Pancasila yang dilakukan salah satu anggota “Australian Defence Force” (ADF).

“Menhan Australia sudah mengirimkan surat kepada saya pagi ini yang mengungkapkan permohonan maaf karena terjadinya insiden itu,” ujar Ryamizard di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis.

Selain mengirimkan surat permohonan maaf, menurut dia, Marise Payne juga telah menelepon dirinya secara langsung pada Kamis siang, dan kembali mengungkapkan penyesalannya atas kasus pelecehan Pancasila yang melibatkan anggota Angkatan Pertahanan Australia tersebut.

“Menhan Australia juga menyampaikan akan mengusut kasus ini sampai tuntas dan tegas dalam menindaklanjuti kejadian ini,” jelasnya.

Ryamizard mengatakan pihaknya telah menerima permintaan maaf itu dan menghormati sikap Australia tersebut.

“Nanti suratnya akan saya laporkan (ke Presiden),” katanya kemudian.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo telah menangguhkan sementara kerja sama militer dengan Australian Defence Force (ADF) sejak pertengahan Desember 2016.

Kapuspen TNI, Mayjen TNI Wuryanto, menuturkan kerja sama ditangguhkan karena ada beberapa masalah teknis yang perlu dibahas terkait hal tersebut. Namun, dia tidak merinci pembahasan teknis yang dimaksud.

Menurut dia, dengan adanya penangguhan ini latihan militer bersama dan pertukaran perwira antara Indonesia dengan Australia saat ini dihentikan.(Ant)

January 5, 2017 0

Deklarasi Dukung Papua Tentukan Nasib Sendiri Berisi 9 Poin

Juru Bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-West Papua), Surya Anta, memberikan penjelasan kepada wartawan seusai membacakan deklarasi. (Foto: Eben E. Siadari)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Lewat sebuah konferensi pers yang sederhana di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta, Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-West Papua) hari ini (29/11) mendeklarasikan dukungan bagi hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua, yang mereka sebut sebagai bangsa West Papua.

Deklarasi itu dibacakan oleh Juru Bicara FRI-West Papua, Surya Anta, di depan sejumlah wartawan dan puluhan aktivis. Deklarasi ini unik, karena disuarakan oleh FRI-West Papua yang nota bene adalah aliansi sejumlah kelompok aktivis yang berlatar belakang bukan Papua. Mereka merasa solider dengan nasib rakyat Papua yang menurut mereka mengalami diskriminasi rasial di tanah Papua maupun di luar Papua selama beberapa dekade.

Juru Bicara FRI-West Papua, Surya Anta, saat membacakan deklarasi mendukung hak menentukan nasib sendiri bagi West Papua (Foto: Eben E. Siadari)

Deklarasi itu sendiri cukup panjang, berisi penjelasan tentang apa yang terjadi di Papua, antara lain kecurangan dan penipuan sejarah Papua, diskriminasi sosial, genosida perlahan, penangkapan, penyiksaan dan pemenjaraan rakyat Papua serta perampokan kekayaan alam.

Lalu disajikan juga penjelasan alasan perlunya hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Ditekankan bahwa West Papua adalah sebuah bangsa, yang terbentuk berdasarkan kesamaan bahasa, teritori, kehidupan ekonomi dan perubahan psikologi yang termanifestasikan dalam sebuah kebudayaan bersama.

Deklarasi diakhiri dengan permintaan kepada rakyat Indonesia, pemerintah Indonesia dan dunia internasional, yang menyerukan agar hak menentukan nasib sendiri diberikan kepada rakyat Papua.

“Adalah kemunafikan apabila kita atau pemerintah Indonesia bisa mendukung pembebasan Palestina tapi diam dan membiarkan penjajahan yang terjadi dalam bingkai teritori Indonesia. Oleh karena itu, tak ada lagi alasan menganggap West Papua sebagai bagian Indonesia baik dalam hukum internasional maupun secara politik,” kata Surya membacakan deklarasi.

Selengkapnya sembilan permintaan dalam deklarasi tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, mendukung bangsa dan rakyat West Papua untuk menentukan nasib sendiri melalui mekanisme referendum. Dan kepesertaan referendum akan ditentukan oleh rakyat West Papua melalui representasi politiknya dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Kedua, mendukung keanggotaan ULMWP di Melanesia Spearhead Group (MSG), Pasific Island Forum dan memperjuangkan keanggotaan ULMWP di PBB.

Ketiga, sebagai syarat yang tak terpisahkan bahwa militer organik dan non-organik di West Papua harus ditarik agar referendum di West Papua dapat berjalan secara damai, adil, dan tanpa tekanan.

Keempat, kebebasan informasi, berekspresi, berorganisasi dan berpendapat bagi Bangsa West Papua harus dibuka lebar dan dijamin.

Kelima, menolak intervensi imperialis dalam proses perjuangan demokratik West Papua.

Keenam, juga menyerukan kepada dunia internasional untuk membangun konsolidasi solidaritas perjuangan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua.

Ketujuh, menganjurkan kepada rakyat Indonesia yang bermukim di tanah West Papua untuk mendukung perjuangan bangsa Papua dalam menentukan nasibnya sendiri.

Kedelapan, menolak politik rasial yang dilakukan oleh NKRI dan TNI/POLRI secara sistematis dan masif terhadap bangsa West Papua.

Kesembilan, pendidikan gratis, perluasan sekolah dan universitas, kesehatan gratis, transportasi murah dan massal, dsb.

Kelompok yang menamakan diri Front Penyelamat Indonesia (FPI) berunjuk rasa di depan kantor LBH menolak deklarasi (Foto: Eben E. Siadari)

Menurut Surya Anta, ada enam elemen gerakan sipil yang tergabung dalam FRI-West Papua. Mereka adalah Partai Pembebasan Rakyat, Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia, PEMBEBASAN, Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia, Lingkar Studi Sosialis, Perkumpulan Solidaritas Net. Sebagian besar anggotanya adalah aktivis-aktivis muda.

Mereka juga berencana melaksanakan aksi pada 1 Desember di Jakarta dan di beberapa kota di pulau Jawa.

Sementara itu pada saat yang sama, di depan gedung LBH Jakarta, berlangsung pula aksi unjuk rasa dari puluhan aktivis Front Penyelamat Indonesia (FPI). Mereka mengecam dan menolak deklarasi.

Editor : Eben E. Siadari

November 30, 2016 0