PIANGO: “Indonesia tak bisa lagi pura-pura polos di Panggung PBB”

Nabire, Jubi – Asosiasi NGO Kepulauan Pasifik menuding respon Indonesia terhadap pidato Vanuatu di Sidang Dewan HAM PBB (UNHRC) ke-34 sebagai upaya pengalihan perhatian komunitas internasional terhadap pelanggaran HAM yang terus terjadi di West Papua.

Emele Duituturaga, direktur eksekutif PIANGO sampai pada kesimpulan itu  setelah Indonesia menuding Vanuatu “memolitisasi isu West Papua untuk tujuan politik domestiknya” dalam respon hak jawabnya di UNHRC di Jenewa (1/3).

“Reaksi Indonesia ini sangat kekanak-kanakan, dan sebetulnya hanya menelanjangi ketiadaan kemanuannya untuk menghormati dan menegakkan nilai-nilai yang menjadi milik komunitas internasional bangsa-bangsa , yaitu PBB,” ujar Duituturaga seperti dikutip Pacific Islands News Association, Minggu (5/3/2017).

Respon Indonesia, menurut dia adalah ciri khas politik ‘pecah belah dan menangkan’ dengan menjatuhkan Vanuatu namun kemudian menawarkan bantuan untuk isu-isu dugaan pelanggaran HAM-nya, “Itu sebetulnya (kepanikan) untuk merespon permintaan Koalisi Pasifik memperlakukan anggota keluarga Pasifik, yakni West Papua, dengan hormat dan bermartabat,” kata dia.

Menurut Duituturaga, Koalisi Kepulauan Pasifik untuk West Papua (PICWP) tidak akan meminta PBB mengirimkan Pelapor Khususnya ke West Papua jika mereka tidak memegang banyak bukti atas apa yang dialami rakyat West Papua.

Berdasarkan laporan HAM terkait West Papua, jumlah korban dan kasus-kasus pembunuhan diluar peradilan dan penyiksaan tidak berkurang signifikan dari 2012 sampai 2016.

 “Penahanan politis meningkat tiga tahun terakhir, dan semua korban penyiksaan dan pembunuhan dari data mitra kami adalah orang asli Papua. Sementara orang asli Papua hanya sekitar 40% dari penduduk Papua namun mereka lah 100% dari korban. Ini jelas wujud elemen kekerasan rasial oleh praktik aparat keamanan.”

Sejak tahun 2007 Indonesia juga tidak mengijinkan prosedur khusus apapun mengunjungi West Papua, dan wilayah itu, lajut Duitutraga sebagian besar tetap tertutup bagi para pengamat HAM internasional. “Jurnalis asing pun tidak bisa dengan bebas melakukan liputan karena ditemani intel, sehingga sulit membuat laporan independen,” tudingnya.

“Ketika bukti-bukti sudah sangat banyak tunjukkan ribuan orang West Papua yang merupakan penduduk Kepulauan Pasifik kehilangan nyawanya, dan mereka berjuang memberikan pandangan alternatif untuk mengelola sumber daya mereka sendiri hingga memotivasi negeri Pasifik membangun koalisi, maka sekarang Indonesia harus menyadari tak bisa lagi pura-pura polos di panggung PBB,”

ungkap Duituturaga.

Sementara itu, terpisah pada Jum’at lalu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir, seperti dilansir CNN Indonesia mengklaim bahwa PBB tidak akan menyelidiki isu pelanggaran HAM tersebut, karena menurut dia pernyataan Vanuatu hanya sebatas kekhawatiran politis dan bukan berdasarkan penyelidikan.

“Kalau [pelanggaran HAM] itu ada, pasti akan menjadi sorotan dari publik dan mekanisme yang berlaku di Indonesia,” kata Arrmanatha di Gedung Kemlu RI.

Menurut Nasir, pernyataan Vanuatu itu bukan pernyataan berdasar investigasi, melainkan hanya bersifat politis sehingga tidak bisa langsung ditindaklanjuti.(*)

Reporter :Zely Ariane
zely.ariane@tabloidjubi.com

Berikut 5 kecelakaan pesawat yg terjadi di Tanah Papua tahun 2016

Kunume Wone Papua memiliki keadaan alam yg berbukit-bukit dan memiliki puluhan gunung dengan puncak tertinggi Jayawijaya juga berada di kawasan ini. Hal tersebut mengakibatkan Papua menjadi lokasi yg sulit dijangkau, baik transportasi darat, maupun udara.

Sering tersiar kabar jatuhnya pesawat di tanah Papua. Dalam tahun ini saja, sejumlah kecelakaan pesawat terjadi di daerah itu. Puluhan korban berjatuhan karena musibah kecelakaan pesawat ini.

Berikut 5 kecelakaan pesawat yg terjadi di tahun 2016, dimulai dari kecelakaan pesawat di Wamena hari ini, Minggu (18/12/2016).

1. Hercules TNI Jatuh di Wamena

Pesawat Hercules TNI AU yg dipiloti Mayor Pnb Marlon A. Kawer, ditemukan jatuh di Kampung Minimo, Distrik Minimo, Kabupaten Jayawijaya, setelah dinyatakan hilang kontak dengan Bandara Wamena.

Wakil KSAU Marsdya Hadiyan Sumintaatmadja mengatakan, pesawat terbang dari Timika ke Wamena, dalam misi peningkatan kemampuan penerbang.

“Dari co-pilot ke pilot. Ini salah sesuatu tes uji coba,” kata Hadiyan dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (18/12/2016).

Hardiyan menjelaskan kronologi jatuhnya pesawat Hercules TNI AU tersebut. Pada pukul 05.35 WIT, pesawat berangkat dari Timika dengan rencana datang 06.13 WIT di Wamena.

Namun, pada pukul 06.09 WIT, pesawat dikabarkan hilang kontak dengan bandara Wamena. “Misi di Papua adalah salah sesuatu tes, uji coba, latihan, yg nantinya para penerbang bisa mengoperasikan pesawat di mana pun berada. di maana pun pangkalan yg ada,” beber dia.

2. Angkut Bahan Bangunan, Pesawat Caribou Hilang Kontak di Papua

Empat orang dinyatakan hilang bersama dengan pesawat macam Caribou PK-SWW punya Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, Papua.

Pesawat yg hilang kontak tersebut sedang disewa oleh Pemerintah Kabupaten Mimika dan sedang membawa bahan bangunan macam plat besi gorong-gorong dengan tujuan Timika-Ilaga.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Kombes Pol Rudolf Patrige menyebutkan pesawat yg take off dari bandara Moses Kilangin Timika pukul 07.57 WIT, seharusnya datang di Ilaga, Kabupaten Puncak sekitar pukul 08.30 WIT.

“Ada empat orang dalam pesawat tersebut yakni pilot bernama Parhat, Co Pilot Fendi, Mekanis atas nama Steven dan FOO atas nama Endri Baringin,” kata Patrige, Senin (31/10/2016).

Dalam penerbangan tersebut, pesawat membawa barang seberat 3130 kilogram. Pesawat ini sedang disewa oleh Pemkab Mimika akan 25 Oktober hingga 1 November 2016. Selain pilot dan co pilot juga terdapat mekanik Steven dan FOO Endri Baringin di pesawat itu.

“Pesawat diperkirakan lost contact pada koordinat 04°09’27”S dan 137°32’99”E atau pada koordinat 04 10’92”S dan 137 32’76”E. Kami masih sediki penyebab hilang kontak. Tim SAR dan gabungan sedang mencari pesawat tersebut,” jelasnya.

Sebanyak sesuatu peleton anggota Brimob Polda Papua ketika ini disiapkan buat menolong operasi SAR dalam proses evakuasi pesawat tersebut. Anggota Brimob disiapkan bagi menolong bila dibutuhkan ketika mengevakuasi korban pesawat nahas.

3. Pesawat Tergelincir di Papua, Tidak Ada Korban Jiwa

Pesawat punya PT Asian One, macam Grand Caravan PK-LTV tergelincir di Bandara Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Pesawat tergelincir pada tadi 06.25 WIT.

Kementerian Perhubungan kemudian mengeluarkan Notice to Airmen (Notam) Nomor C6339/16 yg menyatakan Bandara Ilaga ditutup akan 13 Oktober 2016 pukul 07.49 WIT sampai dengan estimasi 14 Oktober 2016 pukul 09.00 WIT karena pesawat tersebut menutup runway.

“Tidak ada korban dalam insiden tersebut. Namun pesawat yg memuat bahan sembako tersebut mengalami dua kerusakan merupakan propilor bengkok dan refblack rem kiri tak aktif,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Suprasetyo dalam keterangannya, Kamis (13/10/2016).

Suprasetyo menyatakan, kemungkinan pesawat tersebut tergelincir karena cuaca berkabut dan keadaan runway yg licin. Karena itu, Kementerian Perhubungan mengimbau semua pilot agar tak melakukan pendaratan di Bandara Ilaga apabila cuaca tak mendukung.

4. Pesawat AMA Jatuh di Yahukimo Baru Terbang 53 Jam

Maskapai Assosiation Mission Aviation (AMA) mengklaim pesawat yang jatuh di daerah Lolat, Kabupaten Yahukimo, Papua, pagi tadi adalah pesawat baru yg dibuat pada 2014.

Pesawat itu baru diterima AMA pada Maret 2016 di Sentani, Kabupaten Jayapura. Jam terbang burung besi itu pun tercatat masih 53 jam.

Direktur AMA Jayapura Djarot Soetanto menuturkan, pesawat macam Cesna 208 B Grand Caravan EE itu terbang dari Wamena pukul 07.39 WIT dan hendak mendarat di Lolat, Kabupaten Tolikara, pada pukul 07.58 WIT.

Di perjalanan, pesawat jatuh dan menabrak tiga rumah tradisional honai serta sesuatu bangunan distrik berdinding papan dan beratapkan seng.

“Bangunan itu terletak di samping bandara. Tiga warga, beberapa penumpang dan sesuatu pilot terluka,” kata Djarot di Jayapura, Papua, Selasa (14/6/2016).

Kedua penumpang tersebut bernama Arifin (20) dan Tarau (50), sedangkan tiga warga setempat terdiri dari Niko Suhun (19), Yus Silak (20) dan Eret Kobak (15).

Djarot mengatakan, Eret Kobak mengalami luka di kepala dan dievakuasi ke Rumah Sakit Dian Harapan Jayapura. Begitu juga sang pilot juga dirawat jalan di rumah sakit itu. Sementara, empat orang lainnya masih dirawat di RSUD Wamena.

Djarot menuturkan, pesawat itu terbang dengan tujuan Lolat membawa bahan bangunan seberat 1.190 kg dari batas maksimal angkutan 1.350 kg. “Saat landing, cuaca juga cerah, terbuka, dan ada matahari. Kami tidak mampu menerka penyebab jatuhnya pesawat ini. Nanti tim KNKT mulai menyampaikannya,” ucap Djarot.

Pagi tadi, kecelakaan pesawat Caravan AMA PK – RKC terjadi di Lolat, Kabupaten Yahukimo. Pesawat diterbangkan pilot berkebangsaan Amerika Serikat, Brian Forest Pottinger (48).

5. Pesawat Enggang Air Terperosok di Sentani

Pesawat Enggang Air jenis Caravan terperosok di Bandara Sentani, Jayapura, Papua sekitar pukul 07.00 WIT. Kecelakaan itu terjadi ketika pesawat mulai take off menuju Mulia.

Pesawat itu diawaki pilot Tomi, co pilot Mike Brun, dan teknisi Syahrul. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

“Pesawat dengan nomor penerbangan PK-RSD terjadi ketika keluar dari taxy way berbelok menuju runway persiapan take off dengan membawa muatan sekitar 1.015 kg,” kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Patrige, dilansir Antara, Senin (9/5/2016).

Patrige menyampaikan ketika mulai take off, pesawat itu tak mampu berbelok, bahkan pilot tak dapat mengerem sehingga pesawat terperosok. Evakuasi baru mampu dikerjakan hingga pukul 08.25 WIT. Aktivitas di Bandara Sentani kini berlangsung normal.

“Belum dipastikan apa penyebab hingga terjadinya insiden tersebut,” ujar Patrige.

Regional meeting eyes Pacific climate migration and displacement

By Debbie Singh in Suva

Tuvalu Prime Minister Enele Sosene Sopoaga delivers the keynote address at the opening of the regional meeting on climate change and displacement at the Pacific Islands Forum in Suva tonight. Image: UNESCAP
Tuvalu Prime Minister Enele Sosene Sopoaga delivers the keynote address at the opening of the regional meeting on climate change and displacement at the Pacific Islands Forum in Suva tonight. Image: UNESCAP

A regional meeting to consider key Pacific priorities and responsibilities for advancing commitments under international and regional policy frameworks on climate change migration and displacement opened in Suva today.

Senior Pacific island government officials from Fiji, Kiribati, Nauru, Republic of the Marshall Islands, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu and Vanuatu, as well as representatives of development partners and various experts will be discussing issues at the three-day meeting such as:

  • development-migration nexus in the context of the Sustainable Development Goals (SDGs);
  • building resilience through labour mobility;
  • migration and displacement as they relate to loss and damage under the Warsaw International Mechanism on Loss and Damage;
  • and regional mechanisms to address the needs of migrants and displaced persons.

The meeting is a key activity of the European Union funded PCCM project which aims to develop the capacity of Pacific Island countries to address the impacts of climate change on migration through well-managed, rights-based migration schemes and policy frameworks, supported by comprehensive research and knowledge building.

It is a joint collaboration between the European Union funded Pacific Climate Change Migration Project (PCCM) implemented by the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), the International Labour Organisation (ILO), the United Nations Development Program (UNDP) and the Pacific Islands Forum Secretariat (PIFS) with support from International Organisation for Migration (IOM) and the United Nations University (UNU).

‘Highly disruptive’
Delivering the keynote address at the opening of the meeting, Tuvalu Prime Minister Enele Sosene Sopoaga said: “Climate change displacement and unplanned relocation are highly disruptive to livelihoods, culture and society and require proper, well-planned interventions to support people in their efforts to adapt to the challenges, particularly in securing access to decent livelihoods.

“Maintaining sovereignty, self-determination, cultural identity and territorial rights are of primary concern to Pacific Islanders in any form of climate change-related migration.

“The international response must also include adequate strategies to deal with persons displaced because of climate change, and their human rights must be protected.”

Speaking on behalf of the European Union, Christoph Wagner said: “It is clear that climate change, and the impact climate change has on the environment, will become an increasingly important driver of migration from rural to urban areas within Pacific island countries and to other countries.

“The European Union is supporting the PCCM project to help prepare our partner countries for migration. Those who are going to be leaving their countries, either temporarily or on a permanent basis, need assistance from their governments, Pacific regional organisations and development partners.

“We also want to help those Pacific island countries who are going to be receiving migrants to maximise the opportunities that the additional labour, expertise and experience can offer.”

Collective strategy
Dame Meg Taylor, Secretary-General of the Pacific Islands Forum Secretariat, said: “The movement of people in the Pacific due to the effects of climate change is sadly a growing issue that needs our collective attention.

“The region must come together and work out a strategy for how to best ensure that the rights and wellbeing of our Pacific sisters and brothers who are facing displacement and relocation are protected and nurtured. This must include those who do not want to move”

The UN Resident Coordinator for the Pacific based in Fiji, Osnat Lubrani said the UN considers this complex issue requires greater attention in the context of the Pacific region’s journey to achieve the 2030 Sustainable Development Agenda.

The head of UNESCAP Pacific Office, Iosefa Maiava, noted that the need to address climate change and mobility issues is recognised in the newly-adopted Framework for Resilient Development in the Pacific (FRDP) by Pacific leaders.

The regional meeting will build on existing global and regional policy directions to promote alignment and coherence, including the FRDP, the Paris Agreement, the Warsaw International Mechanism on Loss and Damage (WIM), the Samoa Pathway and the 2030 Agenda for Sustainable Development.

Debbie Singh is Pacific communications specialist for the UNESCAP Pacific Climate Change and Migration Project.

Politik pembangunan Indonesia di Papua jadi sorotan Konferensi Sydney

Ilustrasi tingkat pengrusakan hutan Indonesia - IST
Ilustrasi tingkat pengrusakan hutan Indonesia – IST

Jayapura, Jubi – Politik pembangunan Indonesia di Papua ikut menjadi pembahasan hangat di konferensi dua hari bertajuk ‘At the Intersection: Pacific Climate Change and Resource Exploitation in West Papua’ di Sydney, Australia.

“Pembangunan di Papua sekarang telah berdampak luar biasa terhadap harkat dan martabat bangsa pribumi atau masyarakat adat Papua,” ujar Emil Kleden yang menyampaikan kesannya atas konferensi yang berlangsung minggu lalu itu kepada Jubi, Rabu (9/11/2016).  Emil Kleden salah seorang narasumber dalam konferensi tersebut mewakili NGO Forest People Program (FPP) yang berbasis di Jakarta, Indonesia.

“Dampak ini terutama pada hilangnya sumber-sumber hidup, tidak tersedianya alternatif yang cukup bagi masyarakat Papua asli untuk mempertahankan hidup dan mengembangkan ekonomi mereka,” ujar Emil yang pada kesempatan itu mempresentasikan topik mengenai “Komitmen Pengurangan Emisi Indonesia dan Papua, Antara Kenyataan dan Mimpi.”

Di dalam makalah presentasinya, Emil menyampaikan enam tantangan pengurangan emisi di Papua yang berdampak langsung pada perubahan iklim.

“Tingginya angka deforestasi, pembangunan skala besar yang dipaksakan di seluruh Papua, kebijakan dan pendekatan yang tidak berubah di Papua, komposisi tidak seimbang antara pertumbuhan orang Papua dan non-Papua dan dampaknya pada relasi ekonomi, besarnya jumlah masyarakat asli Papua di pedalaman, serta perubahan produksi dan pola konsumsi semua itu memberi kontribusi besar pada hambatan dan peluang self determination masyarakat asli Papua,”

ungkapnya.

Menurut Emil, kritik terhadap program Provinsi Konservasi yang digagas oleh Provinsi Papua Barat juga mengemuka di dalam forum. “Provinsi Konservasi dikritik sebagai tidak mungkin berjalan baik tanpa mendesak keluarnya militer dari Papua Barat, karena status konservasi itu akan makin meminggirkan OAP yang tergantung langsung pada hutan dan SDA,” ujarnya.

Konferensi diinisiatifi oleh West Papua Project, University of Sydney, digawangi oleh Dr. Cammi Webb-Gannon dari Western Sydney University, Jim Elmslie, Peter King dan Jason MacLeod dari University of Sydney).

Dilansir RNZI minggu lalu, Dr. Cammi Webb mengatakan konferensi itu bertujuan untuk mencari benang merah antara dua persoalan penting di West Papua. “Kolonisasi Indonesia atas West Papua lah yang menyebabkan eksploitasi gila-gilaan terahdap sumber daya, serta semakin banyaknya pelanggaran HAM dan pengrusakan lingkungan. Jadi keduanya sangat erat kait mengait,” ungkap Webb.

Emil menambahkan, perkembangan perjuangan politik West Papua di forum–forum internasional seperti PBB dan MSG serta jaringan kerja West Papua di Pasifik, turut dibahas konferensi tersebut.

“Ralph Regenvanu, Menteri Pertanahan dan Sumber Daya Alam Vanuatu, hadir pada kesempatan itu, beliau sangat terang benderang argumennya tentang mengapa mendukung perjuangan rakyat Papua. Bukan hanya semangat Melanesia tetapi lebih pada prinsip pokok di PBB yaitu self-determination serta faktor sejarah Papua,”

ujarnya melalui sambungan telepon dari Jakarta.

Upaya diplomatik West Papua membutuhkan informasi dari semua lini, politik, ekonomi, sosial dan lingkungan, “untuk (istilah Ralph) menambah bullet (peluru) dalam perjuangn diplomatik,” kata Emil mengutip pernyataan Regenvanu.(*)

Laporan UNPO ke PBB Ungkap Kasus HAM Papua, Aceh, Brasil

JENEWA, SATUHARAPAN.COM – Di tengah sorotan tajam enam negara Pasifik terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua pada Sidang Umum ke-71 Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York pada 20-26 September, sebuah laporan yang disiapkan oleh organisasi masyarakat asli dan minoritas dunia juga menyoroti hal yang sama. Laporan mereka disampaikan kepada Kantor Komisioner HAM PBB untuk dibahas pada pertemuan bulan April tahun depan.

Organisasi yang melaporkan itu, Unrepresented Nation and Peoples Organization (UNPO), adalah sebuah organisasi internasional anti kekerasan berbasis di lebih 40 negara yang mewakili penduduk asli, minoritas, yang wilayahnya diklaim diduduki oleh negara lain ataupun tidak dikenali. Mereka menyampaikan laporannya pada 22 September lalu kepada Office of the High Commissioner of Human Rights United Nation (OHCHR), yang merupakan organ PBB untuk menangani HAM.

Laporan itu disampaikan dalam kaitan dengan Universal Periodic Review (UPR) ke-27 yang akan berlangsung pada bulan April tahun depan. Pada sesi itu nanti, posisi Indonesia dan Brasil akan dibahas dalam siklus UPR ke-3 mereka.

Dalam laporannya, UNPO menyerukan perlunya perhatian terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di kedua negara (Indonesia dan Brasil), dengan penekanan pada situasi pada masyarakat Aceh dan Papua serta penduduk asli Brasil.

Laporan tentang gentingnya situasi HAM di Aceh dan Papua, ditempatkan pada laporan pertama UNPO. Menurut laporan itu, dua daerah ini oleh banyak orang dipandang sebagai pendudukan asing yang baru. Dalam kasus Papua, laporan itu menilai pendudukan asing itu termasuk menyangkut kebijakan yang mengarah ke relokasi dan diskriminasi terhadap penduduk asli.

Laporan itu, sebagaimana disiarkan oleh UNPO pada laman resminya, unpo.org, mengatakan resistensi di kedua wilayah (Aceh dan Papua) berhadap-hadapan dengan kekuatan berlebihan oleh pihak berwenang Indonesia. Dikatakan, kasus Aceh sudah diselesaikan melalui perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada tahun 2002 dan 2005. Namun beberapa bagian dari perjanjian tersebut tidak pernah dilaksanakan.

Walaupun pemerintah Indonesia menjanjikan kebijakan progresif terhadap Papua dan masyarakat Aceh, kenyataannya, menurut laporan ini, sebagian besar masyarakat telah kecewa, sejalan dengan berlanjutnya pembatasan kebebasan berkumpul dan berserikat, pengadilan di luar hukum, dan kurangnya akuntabilitas publik.

Selain itu, di Papua secara khusus, menurut laporan itu, hak masyarakat asli (adat) terus dilanggar karena pemerintah mengeksploitasi sumber daya alam daerah tanpa kompensasi bagi penduduk pribumi. Banyak pelanggaran ini terjadi dan tak terdeteksi, karena menurut laporan, kurangnya pelaporan dan pers yang bebas.

UNPO memberi sejumlah rekomendasi kepada pemerintah Indonesia untuk dipertimbangkan.

Pertama, menghormati hak-hak unik atas pemerintahan sendiri yang diberikan kepada Papua dan masyarakat Aceh oleh Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Asli (Adat);

Kedua, menghormati kebebasan berekspresi masyarakat asli dan membebaskan para tahanan politik yang ditangkap karena tindakan aktivisme politik damai, termasuk mengibarkan bendera;

Ketiga, menghentikan praktik perampasan tanah yang menghalangi masyarakat adat dari penghidupan mereka dan menyertakan masyarakat etnis daerah yang terkena dampak ekstraksi sumber daya di bawah prinsip-prinsip persetujuan yang bebas;

Keempat, mengaktifkan pengadilan HAM yang ada untuk menangani kasus-kasus kejahatan serius untuk menjamin hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan, serta langkah-langkah untuk memperkuat independensi peradilan.

Brasil

Laporan kedua UNPO kepada PBB memfokuskan diri pada pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat di Brasil. Pelanggaran itu mencakup pelanggaran hak teritorial, kekerasan yang dilakukan terhadap masyarakat adat, dan kurangnya representasi bagi mereka di berbagai tingkat pemerintahan.

Menurut laporan itu, masyarakat adat di Brasil menghadapi genosida, perbudakan, penindasan dan asimilasi sejak kolonisasi Amerika Selatan. Selama tiga puluh tahun terakhir, sejak demokratisasi Brasil, hak masyarakat adat atas tanah leluhur mereka, untuk pelestarian budaya mereka, dan representasi politik telah diabadikan dalam konstitusi Brasil dan di sejumlah perjanjian internasional. Namun, pelaksanaan hak-hak, itu masih terbatas pada niat.

Antara tahun 2012 dan hari ini, kata laporan itu, wilayah adat di Brasil terus berada di bawah ancaman penyusupan oleh penebang, penambang dan petani, sedangkan proses untuk demarkasi lahan tersebut bergerak dengan kecepatan yang lambat.

Dikatakan, ratusan proyek-proyek pembangunan di bidang energi dan infrastruktur akan mempengaruhi tanah adat. Masyarakat adat tidak cukup dikonsultasikan tentang proyek-proyek tersebut, dan tidak cukup terwakili di banyak lembaga pemerintah yang mempengaruhi kehidupan mereka.

UNPO telah mengusulkan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Brasil, di antaranya: pertama, agar instansi pemerintah bertanggung jawab untuk penegakan hak masyarakat adat dan bertanggung jawab atas tindakan dan kelalaian mereka;

Kedua, menjamin perlindungan para pemimpin masyarakat adat yang memperjuangkan hak-hak mereka;

Ketiga, memastikan akuntabilitas mereka yang terlibat dalam kasus kekerasan atau kebencian terhadap masyarakat adat;

Keempat, memastikan persetujuan sebelumnya dari masyarakat adat mengenai langkah-langkah yang secara langsung akan mempengaruhi mata pencaharian mereka;

Kelima, mempertimbangkan memperkenalkan kuota untuk perwakilan adat di Kongres Brasil.

Tentang UNPO

UNPO didirikan pada tahun 1991 di The Hague oleh berbagai perwakilan di seluruh dunia. Saat ini ada 49 anggota di seluruh dunia. Dari Indonesia ada dua wilayah yang bergabung ke dalam UNPO, yaitu Aceh dan Papua.

Aceh diwakili oleh Acheh-Sumatra National Liberation Front (ASNLF). Sedangkan Papua diwakili oleh Partai Nasional (PARNA), Partai Sosialis Demokrat Papua (PSDP) dan Partai Demokrat Papua (PDP) yang sebelumnya dikenal sebagai Democratie Volks Partij (DVP).

Editor : Eben E. Siadari

Ini Hasil Diskusi KPP: Mengenal Lebih Dekat Perempuan Mamta

By Kabar Mapegaa 03.16.00

Yogyakarta, (KM)- Komunitas Perempuan Papua (KPP), Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (09/09), kembali mengadakan diskusi terbuka, dengan tema, “Saatnya Perempuan Papua Bangkit dan Bersuara”. Kegiatan ini berlangsung di asrama Bintuni, Babarsari, belakang Kampus I YKPN.

Zuzan Crystalia Griapon, menjadi moderator dalam diskusi kali ini dengan topik “Mengenal lebih dekat perempuan Mamta” dan mempersilakan kepada penyaji materi tentang kehidupan perempuan di Mamta yang dibawakan oleh Yoha Pulalo.

Yona Palalo adalah mahasiswi pascasarjana Univesitas Gadjah Mada Yogyakarta, juga sebagai salah satu guru relawan Papua.

Dalam diskusi tersebut, mereka menggangkat masalah penindasan perempuan Papua pada umumnya dan lebih khususnya Perempuan-perempuan di wilayah adat Manta. Wilayah adat Mamta merupakan wilayah adat sekitar Jayapura. Wilayah adat Mamta juga merupakan wilayah adat terbesar dengan 87 suku. Wilayah Mamta terdiri dari: Port numbay, Sentani , Sarmi, dan Keroom.

Secara garis besar, Yona menyampaikan kehidupan perempuan- perempuan Papua di wilayah adat Mamta, kemudian mempersilakan peserta diskusi untuk menyampaikan pendapat berupa tanggapan, pertanyaan serta solusi.

Dalam diskusi tersebut, mereka (perempuan) menentang semua penindasan-penidasan terhadap perempuan yang atas namakan nilai-nilai adat istiadat dan pembangunan yang mana laki-laki berada pada kedudukan tertinggi dalam segala bidang.

Mereka berpendapat bahwa, Laki-laki dan perempuan berada di muka bumi ini ada tugasnya masing-masing, masing-masing ada jatahnya. Akan tetapi marginalisasi terhadap perempuan Mamta, secara terang-terang terjadi. “Budaya patriarki itu benar-benar dirasakan oleh perempuan-perempuan di Mamta,” tegas salah satu mahasiswi yang juga berasal dari Manta saat dikusi berlangsung.

Katanya, tanah adat dijual oleh laki-laki, perempuan tidak dapat berbuat apa-apa, tempat bercocok tanam mama-mama sudah mulai tergeser. Padahal nenek moyang berpesan untuk melindungi tanah, akan tetapi apa yang terjadi, tanah dijual. Hal ini berdasarkan kenyataan yang sedang dialami saat ini di Mamta, tanpa keterlibatan perempuan didalamnya.

Hal ini bertolak belakang, yang seharusnya laki-laki yang menjaga tanah adat, tetapi mala sebaliknya perempuan berusaha untuk melindungi tanah adat mereka. Niat baik perempuan Mamta untuk melindungi tanah mereka namun mereke (perempuan) tidak ada nilainya didepan laki-laki Mamta.

Sementara itu, mereka juga berpendapat bahwa tulang punggung warga itu ada di perempauan. Mereka juga menolak keras terhadap budaya patriarki.

Perempuan tidak ada ruang dan hak untuk bersuara demi tanahnya sendiri, perempuan ditindas oleh nilai budaya itu sendri. Ruang lingkup perempuan sangat sempit. Perempuan terus ditindas. Hal ini Karena adanya nilai-nilai budaya setempat yang masih melekat.

Menurut mereka, kesadaran kritis itu harus ada di Perempuan Papua. Tanah dan manusia Papua ada ditangan Perempuan Papua. Kami perempuan Papua sangat merasakan penindasan. Namun , tidak menutup kemungkinan, bahwa suatu saat nanti perempaun akan hadir sebagai pengambil keputusan akan tetapi hal ini membutuhkan waktu yang panjang.

Sementara itu, seperti yang dikutip oleh media ini, saat diskusi berlangsung, ada beberapa penindasan yang terjadi terhadap perempuan Papua pada umumnya dan khususnya perempuan Mamta, diantara: Perempuan ditindas oleh budaya itu sendiri, laki-laki menduduki kedudukan tertinggi disegala lini, Perempuan tidak mendapat kesempatan dalam menyuarakan tanahnya, Pengambil keputusan dalam segala hal dilakukan oleh laki-laki, Perempuan menindas perempaun atas dasar nilai-nilai adat, Tanah itu adalah mama, tetapi kenyataannya adalah tanah itu bapak, Penduduk asli mulai tergeser, lahan-lahan milik mereka dijual oleh laki-laki. Orang asli menyinggir atas nama pembanggunan.

Moderator diskusi, Zuzant mengatakan, diskusi ini ruting dilakukan perminggu sekali, untuk minggu besok, kami akan mengadakan dikusi dengan topik: Mengenal Lebih dekat Perempuan-perempuan Meepago.

Untuk itu, lajut Zuzant, kami mengharapkan keterlibatan laki-laki untuk menghadiri setiap diskusi kami adakan perminggu sekali. (Manfred/KM)

Komnas HAM: Ancaman Sultan Jogja Usir Mahasiswa Papua Itu Berbahaya!

1 Jumat, 22 Juli 2016

POSMETRO INFO – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sultan Hamengku Buwono X menegaskan tidak boleh ada separatis di Yogyakarta. Sultan dikabarkan berniat mengusir mahasiswa asal Papua yang mendukung gerakan separatis.

Sultan mengatakan hal itu menanggapi aksi sejumlah mahasiswa Papua di Yogyakarta yang menggelar dukungan atas United Liberation Movement For West Papua (ULMWP). Para mahasiswa Papua itu mendorong ULMWP menjadi anggota Melanesian Spearhead Group (MSG).

Terkait hal itu, komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai mengatakan, pernyataan Sultan itu sangat berbahaya. “Sultan merupakan Raja Jawa. Dikhawatirkan pernyataan itu dimaknai lain oleh warga Yogyakarta. Ini dianggap titah, itu berbahaya,” kata Natalius kepada Rimanews, Kamis (21/07/2016).
Natalius mengaku telah bertemu dengan Sultan HB X untuk mengklarifikasi pernyataan tersebut. “Saya meminta agar Sultan memberikan jaminan hidup kepada mahasiswa Papua. Sultan menjawab, dia tidak akan langsung mengusir mahasiswa Papua,” kata dia.

Komnas HAM, kata Natalius, mengimbau agar Sultan memberikan klarifikasi atas pernyataannya. “Sultan harus menyampaikan kepada warga Yogyakarta, mengklarifikasinya,” ungkap Natalius.

Dijelaskan Natalius, sejak lima tahun terakhir, mahasiswa Papua kerap mendapatkan perlakuan diskriminasi di Yogyakarta. “Mahasiswa Papua kerap diejek, dan sulit sekali mendapatkan kost-kostan,” ujar Natalius.

Pemerintah Daerah Yogyakarta, menurut Natalius, harus melindungi para mahasiswa Papua yang menimba ilmu di Kota Pelajar. (rn)

Pernyataan Emosional Indonesia di PBB, Menanggapi Serangan Solomon Islands dan Vanuatu Atas pelanggaran HAM di Papua

Pernyataan Emosional Indonesia di PBB, Menanggapi Serangan Solomon Islands dan Vanuatu Atas pelanggaran HAM di Papua
0 HUMAN RIGHTS, INTERNASIONAL, PBB, WEST PAPUA Wednesday, June 22, 2016
Ini teks tanggapan Duta Besar Indonesia untuk Dewan HAM PBB pada sesi “right to reply”. Baca paragraf terakhir bagaimana reaksi pernyataan emosional Indonesia menanggapi serangan Solomon Islands dan Vanuatu hari ini terhadap pelanggaran HAM yang sedang dilakukan Indonesia di West Papua.

Tuan Presiden,

Ini adalah jawaban yang tepat untuk menanggapi laporan yang dibuat oleh delegasi dari Kepulauan Solomon, vanuatu dan LSM pada masalah Papua.

Saya menolak pernyataan yang dibuat oleh delegasi Vanuatu dan Solomon Island hari ini. Pernyataan mewakili orang-orang di Papua yang disayangkan kurangnya pemahaman tentang keadaan saat ini atas pembangunan oleh Indonesia di Provinsi Papua Dan Papua Barat.

Pernyataan Orang-orang yang kurang baik iman dan politik yang termotivasi untuk mendukung kelompok separatisme di Propinsi Papua dan Papua Barat. Orang-orang yang telah terlibat dalam gangguan publik, untuk menghasut dan serangan teroris bersenjata kepada warga sipil dan personel keamanan.

Dukungan tersebut jelas melanggar dan tujuan-tujuan piagam PBB dan prinsip hukum internasional pada hubungan yang saling menghargai kedaulatan dan integritas teritorial negara.

Biarkan aku menjelaskan, Indonesia, sebagai negara demokratis, berkomitmen untuk mengkampanyekan dan melindungi hak asasi manusia, termasuk dengan mengambil langkah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di papua. Kami selalu terbuka untuk dialog tentang masalah HAM. Tapi kami orang-orang yang mendustakan politiksasi persoalan. Kami sangat benci cara Kepulauan Solomon dan Vanuatu telah disalahgunakan dewan ini dan prinsip universal promosi dan perlindungan hak asasi manusia dengan mendukung jalan permusuhan yang sengit.

Tuan Presiden,

Presiden Widodo telah secara pribadi dan pemerintah mengambil langkah-langah untu menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dan orang-orang yang telah menjadi korban pelanggaran HAM.

Dalam hal ini, pemerintah menangani sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua. Untuk mempercepat proses menangani kasus-kasus, Menteri Koordinator Politik, hukum dan Keamanan telah menyiapkan sebuah tim terpadu yang menyertakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Daftar Provinsi Papua dan papua barat menikmati wide-mulai otonomi, dan demokrasi, karena dijamin oleh hukum nasional. Pemerintah daerah dan provinsi yang langsung dipilih oleh, dan menuju serta dikelola oleh papuan. Selain itu, perlu dicatat bahwa anggaran per kapita di kedua propinsi tersebut termasuk orang-orang yang tertinggi di Indonesia.

Tuan Presiden,

Ini harus digarisbawahi di sini bahwa Kepulauan Solomon dan Vanuatu jauh dari sempurna dalam pelaksanaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Mereka masih menghadapi masalah HAM serius. Korupsi merajalela di semua sektor di masyarakat dan pemerintah. Dan perdagangan manusia terus berlangsung. Anak-anak menghadapi siksaan yang berkelanjutan, dan kekerasan terhadap perempuan sayangnya adalah rutinitas harian. Ini akan menjadi untuk perbaikan dari populasi mereka jika pemerintah dari Pulau Solomon dan Vanuatu memberikan perhatian dan prioritas untuk serius permasalahan omestik mereka.

Terima kasih.

PNG Surati Jokowi untuk Bahas Isu Papua di Bali

Penulis: Eben E. Siadari 21:14 WIB | Rabu, 22 Juni 2016

SUVA, SATUHARAPAN.COM – Anggota Sub Komite Khusus Regionalisme atau Specialist Sub-Committee on Regionalisme (SSCR) Pacific Islands Forum (PIF), Leonard Louma, mengatakan isu pelanggaran HAM di Papua merupakan salah satu isu prioritas yang akan dibahas dalam pertemuan para pemimpin PIF pada September mendatang.

Namun, Papua Nugini menurut dia, lebih memilih membawa masalah ini ke Bali Democracy Forum (BDF) yang akan diselenggarakan di Bali pada bulan Desember mendatang.

Menurut Leonard Luma yang berasal dari Papua Nugini, Presiden PNG, Peter O Neill, telah menulis surat kepada Presiden Joko Widodo. “Dia telah memberitahu kami bahwa tempat yang tepat untuk mengangkat masalah ini adalah di Bali Democracy Forum,” kata dia, sebagaimana dilansir dari Fiji Times.

Sebelumnya, dalam pertemuan tingkat menteri luar negeri Melanesian Spearhead Group (MSG) di Lautoka, Fiji, pada 16 Juni lalu, Ketua Delegasi RI, Desra Percaya, juga telah mengundang negara anggota MSG –termasuk PNG — untuk hadir di Bali Democracy Forum (BDF) pada 8-9 Desember mendatang. Selama ini, posisi Indonesia memang lebih memilih isu Papua dibicarakan pada forum itu ketimbang di forum MSG maupun PIF.

Leonard Louma juga mengakui bahwa isu Papua merupakan isu prioritas yang diadopsi oleh PIF tahun ini, bersama dengan perubahan iklim, perikanan, kanker serviks dan informasi dan teknologi komunikasi.

“Tahun lalu fokus pada pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Sedangkan pengajuan tahun ini berfokus pada menyoroti masalah ini di panggung internasional seperti di PBB dan Dewan HAM PBB,”

kata dia.

Sebagai catatan, PIF adalah sebuah forum yang beranggotakan negara-negara dan wilayah di Pasifik Selatan. Anggota-anggotanya adalah (anggota penuh) Australia, Cook Islands, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, Selandia Baru, Niue, Palau, Papua Nugini, dan Samoa. Sedangkan associate member: Kaledonia Baru, French Polynesia, Tokelau, Wallis and Futuna, American Samoa, PBB, Timor Leste, Guam, North Marina Islands, ADB, Commonwealth of Nation dan WCPFC.

Para anggota SSRC yang yang bertemu di Suva pekan lalu menyatakan telah menerima sebanyak 47 proposal isu yang diusulkan untuk dibahas di PIF. Dari 47 proposal, isu pelanggaran HAM Papua dan dan penentuan nasib sendiri menjadi yang mayoritas atau dominan. Isu Papua mencapai 13 proposal, sementara sisanya terdiri dari berbagai macam isu.

Laporan dan rekomendasi dari SSCR akan dibawa ke Forum Officials Committee (FOC) yang akan berlangsung pada 9-10 Agustus mendatang, dan ke Forum Menteri-menteri Luar Negeri PIF pada 12 Agustus. Kedua forum itu akan dilangsungkan di Suva, Fiji.

Laporan dan rekomendasi itu juga akan disampaikan sebagai bagian dari agenda pertemuan pemimpin PIF atau Pacific Islands Forum Leaders, yang akan dituan-rumahi oleh Federated States of Micronesia, pada 7-11 September mendatang.

Berdasarkan penelusuran satuharapan.com dari dokumen yang ada di situs PIF, isu-isu menyangkut Papua yang diusulkan untuk dibahas adalah topik-topik sebagai berikut:

Pertama, Pelanggaran HAM dan Penentuan Nasib Sendiri bagi Penduduk Asli Papua (Human Right Violation and Self Determination for Indigenous People from Papua). Isu ini diangkat oleh .Yoseph Novaris Wogan Apay, yang beralamat di Merauke, Papua.

Proposal ini menyatakan bahwa PIF telah merekomendasikan adanya tim pencari fakta terhadap pelanggaran HAM di Papua. Namun karena pemerintah RI menolaknya, proposal ini meminta PIF membawa masalah ini ke Perserikatan Bangsa-bangsa.

Kedua, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk Papua (Truth and Reconciliation Tribunal for West Papua) , diusulkan oleh West Papua Project, Centre for Peace and Conflict Studies, The University of Sydney.

Proposal ini meminta agar PIF mendorong pemerintah RI membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk Papua.

Ketiga, Mengakui Papua menjadi bagian dari Pacific Islands Forum, diajukan oleh Sisters of St Joseph Justice Network. Proposal ini menyebutkan bahwa tim pencari fakta yang direkomendasikan oleh PIF ke Papua belum juga terlaksana. Proposal ini mendesak agar PIF mendorong pelaksanaannya. Selain itu, diusulkan pula agar representasi rakyat Papua diberi tempat pada pertemuan pemimpin PIF pada September mendatang untuk mendengarkan suara mereka.

Keempat, Penetapan Perwakilan Khusus PBB untuk Menginvestigasi Pelanggaran HAM di Papua (Appointment of UN Special Representative to Investigate Human Rights Violations in West Papua). Proposal ini diajukan oleh Pacific Islands Association of Non-Governmental Organisations (PIANGO).

Kelima, Pelanggaran HAM di Papua (Human Rights Abuses in West Papua), diajukan oleh Dale Hess.

Keenam, Status dan Dukungan HAM bagi Rakyat Papua, (Status and Human Rights Support for West Papua) diajukan oleh Catherine Delahunty, dari Partai Hijau, Selandia Baru.

Ketujuh, Dukungan Terhadap Rakyat Melanesia Papua di PIF dan di PBB (Melanesian Peoples of West Papua – Support at the Pacific Island Forum and at the United Nations), diajukan oleh David Jhonson.

Kedelapan, Papua: Perlunya PIF Mengangkat Isu Ini di PBB (West Papua: the need for the PIF to take the issue to the United Nations), diajukan oleh Dr Jason MacLeod, Coordinator of Pasifika, sebuah LSM berbasis di Vanuatu dan Australia.

Kesembilan, PIF Mengambil Langkah Membawa Isu HAM Papua di UNGA dan UNHRC (The PIF to Take Action on Human Rights in West Papua at the UNGA and the UNHRC), diajukan oleh Komisi Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik Keuskupan Brisbane.

Kesepuluh, West Papua – Cause for Concern, diajukan oleh Australia West Papua Association, Sydney.

Kesebelas, Papua dalam Agenda PBB (West Papua on the United Nations Agenda), diajukan oleh Jane Humpreys.

Keduabelas, Isu HAM di Papua harus Menjadi Prioritas (Human Rights Issues in West Papua to be Prioritised), diajukan oleh Marni Gilbert, West Papua Action Auckland dan Leilani Salesa, Oceania Interrupted .

Ketigabelas, Papua: Perlunya PIF Membawa Isu Ini ke PBB (West Papua: the Need for the PIF to Take the Issue to the United Nations), diajukan oleh Thomas Dick, direktur Further Arts.

Daftar lengkap proposal yang diajukan sebagai agenda isu di PIF dapat dilihat pada link ini.

Editor : Eben E. Siadari

KNPB : Aksi BMP Di Wamena Tidak Berwibawa

Wenas Kobogau

Wamena — Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Wamena Wene Helakombo Mengatakan aksi Barisan Merah Putih (BMP) di Wamena sangat tidak berwibawa terhadap nilai-nilai demokrasi. Jumat (17/06/2016).

Seberapa pentolan anak-anak jalanan Dibawah Pimpinan Aloka Alex Logo sebagai coordinator Lapangan, beliau berasal dari Kampung Waga-Waga,Distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya telah mengajak seberapa orang-orangnya (keluarga sendiri) untuk Turun Aksi penolakan KNPB Di Kantor Kab.Jayawijaya , namun sayangnya tidak berhasil seperti yang diharapkan oleh penggagasnya.

Peserta aksi Yang turun aksi saat itu adalah maksimal 20 orang termasuk koorlapnya, sedangkan yang tertua lainnya hanya seberapa orang antara lain :
1. Wamnak Logo
2. Dimbik Mabel
3. Menega Logo
4. Kemudian yang lainnya adalah anak-anak jalanan yang statusnya kurang jelas.

Mereka datang disertai dengan alat-alat tajam yang lengkap untuk menyampaikan beberapa aspirasi sesuai persiapanya namun tidak disampaikan dan bubar begitu saja karena tidak ada satu pejabatpun yang mau menerima mereka.

Hal ini terbukti bahwa perjuangan KNPB sebagai Media bukanlah isu Kabupaten Jayawijaya tetapi Dunialah yang mengenalnya. Dan perjuangan BMP yang selama ini diberi kepercayaan NKRI benar-benar tidak berhasil.

Masa Aksi BMP datangi kantor Bupati Jayawijaya namun hanya sampai diluar gapura sambil orasi-orasi oleh saudara koorlap Aloka Alex Logo tanpa penerima aspirasi. Saat itu tidak ada satu pejabat/pegawai siapapun yang bisa menerima aspirasinya.

Dan selanjutnya Kordinator lapangan Aloka Alex Logo dalam Orasinya Menyatakan Bahwa :

‘’BUBARKAN KNPB“, Namun Dalam Aksi ataupun Orasi-orasi Barisan Merah Putih (BMP) tersebut berjalan tanpa Pengawalan dalam hal ini Pihak berwajib (POLRI). Padahal masa aksi tersebut membawa berbagai alat tajam sangat aneh tetapi nyata.

Wene Helakombo

Up ↑

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Melaneia News

Just another WordPress site

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

PAPUAmart.com

MAMA Stap na YUMI Stap!

Koteka

This is My Origin and My Destiny

Melanesia Web Hosting

Melanesia Specific Domains and Web Hosting

Sem Karoba Tawy

Patient Spectator of the TRTUH in Action

Melanesia Business News

Just another MELANESIA.news site

Sahabat Alam Papua (SAPA)

Sahabat Alam Melanesia (SALAM)

Melanesian Spirit's Club

Where All Spirit Beings Talk for Real!

Breath of Bliss Melanesia

with Wewo Kotokay, BoB Facilitator

Fast, Pray, and Praise

to Free Melanesia and Melanesian Peoples from Satanic Bondages

Pandanus Conoideus Lam

New Guinea Red Pandanus Oil

Government of West Papua

for a Free and Independent West Papua