MELIHAT STATUS NEW GUINEA BAGIAN BARAT DALAM PERCATURAN POLITIK INTERNASIONAL

By: Kristian Griapon, Oct 10, 2022

New Guinea Bagian Barat (Papua Barat) setelah perang dunia ke-2 (perang pasifik) menjadi “Daerah Protektorat Kerajaan Belanda”. Berbeda dengan New Guinea Bagian Timur (PNG), setelah perang dunia ke-1 menjadi “Daerah Mandat Liga Bangsa-Bangsa (LBB)” dibawah kekuasaan Kerajaan Inggris. Dan setelah perang dunia ke-2 terbentuknya PBB pengembangan dari LBB, maka daerah-daerah mandat LBB dibawah kekuasaan negara-negara sekutu yang memenangkan perang dunia ke-1, dialihkan statusnya menjadi Daerah Perwalian PBB, yang diatur melalui system perwalian internasional. Daerah Perwalian PBB, diantaranya Wilayah New Guinea Bagian Timur (PNG) yang statusnya dari “Daerah Mandat LBB (Inggris) beralih menjadi Derah Perwalian PBB (Australia)” yang dimerdekakan pada 16 September 1975.

Status Daerah Perwalian berbeda dengan Status Daerah Protektorat, Perbedaannya:

Daerah Perwalian adalah wilayah-wilayah geografi yang ditetapkan oleh PBB kedalam system perwalian internasional berdasarkan piagam dasar PBB setelah perang dunia ke-2, sebagaimana diatur dalam pasal 75 s/d pasal 85 Bab XII dan pasal 86 s/d pasal 91 Bab XIII. Daerah Perwalian PBB terakhir yang dimerdekakan dari AS, adalah Negara Kepulauan Palao dikawasan regional pasifik pada 1 Oktober 1994.

Daerah Protektorat adalah Wilayah Geografi di luar kedaulatan suatu negara, yang dikuasai dan dikelola secara terpisah melalui system pemerintahan negara, yang disebut Daerah Otonom (daerah pendudukan suatu negara). Wilayah-Wilayah protektorat diatur melalui pasal 73 dan pasal 74 Bab XI piagam dasar PBB, dibawah Pengawasan Komite Dekolonidasi PBB.

Konflik Kekuasaan atas Wilayah Geografi New Guinea Bagian barat antara Indonesia dan Belanda telah memposisikan New Guinea Bagian Barat kedalam wilayah protektorat PBB berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB 1752. Dan Indonesia yang menerima tanggungjawab transfer kekuasaan dari Belanda melalui PBB (UNTEA), statusnya menjalankan admistrator PBB di New Guinea Bagian Barat, mempersiapkan penduduk asli Papua menuju penentuan nasib sendiri, sebagaimana yang tertuang dalam klausul pasal-pasal perjanjian New York, 15 Agustus 1962, bagian dari implementasi piagam dasar PBB pasal 73 di daerah tidak berpemerintahan sendiri.

*). Pernyataan Dr.Djalal Abdoh Pada Masa Berakhirnya Untea Di New Guinea Bagian Barat :

”Indonesia yang akan Memerintah Sebagai Pengganti PBB”. Ini berarti bahwa, Kepala Pemerintahan UNTEA Dr. Djalal Abdoh akan pergi bersama pasukan keamanan PBB topi baja biru pulang kenegeri tempat asalnya. Penugasan mereka sudah akan berakhir, dan ’’mereka akan diganti oleh pasukan keamanan Indonesia. Pasukan ini akan mengambil alih tugas membantu polisi menjaga ketertiban umum”.

Bendera biru dari PBB tidak akan lagi berkibar disamping bendera indonesia.”Undang undang Indonesia akan berlaku, akan tetapi saudara orang Papua tidak akan menjadi warga negara Indonesia begitu saja. Persoalan ini harus saudara yang menentukan sendiri.”

Saudara harus menentukan sendiri sebelum akhir tahun 1969, apakah saudara ingin melanjutkan dengan indonesia, ataukah saudara ingin melepaskan ikatan saudara dengan Indonesia?. Dengan alasan ini saudara boleh juga mengatakan bahwa jangka waktu Pemerintahan Indonesia akan menjalankan jangka waktu persiapan menuju penentuan nasib sendiri melalui pemilihan bebas.

PBB memberikan arti yang sangat penting kepada dasar pemilihan bebas dari persetujuan itu, yaitu sejumlah pasal dari persetujuan itu mengarah kepada persiapan untuk Menentukan Nasib Sendiri ”.

Marilah kita lihat lebih dulu apa yang menjadi “Urusan Pemerintah Indonesia yang menurut kata persetujuan itu yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan saudara guna pemilihan bebas.”

”Setelah pemindahan tanggung jawab pemerintahan penuh kepada Indonesia, tugas utama dari Indonesia adalah usaha lebih lanjut mempergiat pendidikan untuk rakyat, memberantas buta huruf, dan memajukan perkembangan saudara dibidang sosial, kebudayaan dan ekonomi untuk dapat menulis, membaca, mengolah kekayaan alam daerah saudara, sehingga saudara dapat memainkan peranan yang lebih baik dalam suatu pilihan yang akan menentukan masa depan saudara “.

**). Wilayah Geografi New Guinea Bagian Barat Berada Dalam Krisis Penyelengaraan Negara Setelah Ditransfer Kekuasaan Dari UNTEA Ke Indonesia:

Indonesia Negara yang menguasai serta mengelola Wilayah Geografi New Guinea Bagian Barat (Papua Barat) sejak mengambil alih kekuasaan negara dari Negara kerajaan Belanda, yang ditransfer melalui UNTEA pada 1 Mei 1963.

Wilayah Geografi New Guinea Bagian Barat termasuk dalam kategori “Wilayah Tidak Berpemerintahan Sendiri” di kawasan regional pasifik. Wilayah New Guinea Bagian Barat menjadi Daerah Protectorat PBB berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB 1752, implementasi dari New York Agreement, 15 Agustus 1962, daerah ini yang dipersiapkan menuju referendum berdasarkan standar kebiasaan internasional pada tahun 1969.

Krisis Penyelenggaraan Negara Oleh Indonesia, negara yang menguasai, serta mengelola Wilayah Geografi New Guinea Bagian Barat, dimulai sejak transfer kekuasaan dari UNTEA kepada Pemerintahan Negara Republik Indonesia pada, 1 Mei 1962. Krisis itu dapat diamati dari berbagai kebijakan negara yang berdampak pada berbagai pelanggaran berat HAM terhadap Penduduk Asli Papua, di Wilayah Geografi New Guinea Bagian Barat.

Indikasi berbagai pelanggaran teramati jelas sejak awal Indonesia hadir di bumi Penduduk asli Papua, dimana terjadi tindakan represif besar-besaran terhadap kebebasan dasar penduduk asli Papua yang dijamin oleh hukum internasional, tertuang dalam New York Agreement, 15 Agustus 1962 yang telah diratifikasi Indonesia – Belanda, wujud dari perjanjian internasional.

Status Wilayah Geografi New Guinea Bagian Barat hingga saat ini tidak jelas statusnya di dalam negeri Indonesia maupun di dunia internasional, sejak wilayah itu ditransfer kekuasaan dari UNTEA ke Pemerintahan Republik Indonesia. Faktor penyebab utama adalah New York Agreement yang dibuat Indonesia-Belanda diluar dari tata aturan Majelis Umum PBB, sehingga New York Agreement kedudukannya lemah dan tidak mengikat Indonesia untuk menerapkan (menjalankan) klausul dari isi perjanjian itu, dan masyarakat internasional melihat masalah New Guinea Bagian Barat sudah diselesaikan melalui New York Agreement.

Belanda sudah tidak berurusan lagi dengan New Guinea Bagian Barat setelah wilayah itu ditransfer ke UNTEA dan PBB juga demikian setelah ditransfer ke Indonesia.

Indonesia Negara anggota PBB yang menerima tanggungjawab menjalankan administrator PBB di New Guinea Bagian Barat, harus konsisten terhahadap perjanjian internasional yang telah diratifikasinya, yang menjadi dasar diterbitkan resolusi majelis umum PBB 1752 yang memberi ruang atau dengan kata lain menjadi jaminan PBB mengintervensi wilayah New Guinea Bagian Barat..

Indonesia tidak konsisten terhadap perjanjian international yang telah dibuat dan diratifikasinya, dimana Sengketa Wilayah New Guinea Bagian Barat dijadikan “Solusi Satu Negara”, artinya Indonesia memasukkan wilayah geografi New Guinea Bagian Barat kedalam wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia tanpa melalui konsensus yang melibatkan seluruh penduk asli Papua yang mempunyai hak pilih,

“Solusi Satu Negara” mengacu pada resolusi konflik Israel-Palestina melalui pembentukan sebuah negara kesatuan, atau federasi/kon federasi Israel-Palestina.

Dalam klausul perjanjian New York pasal XVIII poin (d) menjelaskan:
bahwa “Persyaratan untuk pilhan bebas adalah semua orang dewasa, pria dan wanita, tidak termasuk warga negara asing, untuk berpartisipasi dalam tindakan penentuan nasib sendiri yang akan dilaksanakan sesuai dengan praktek hukum internasional, dan untuk mereka yang menjadi penduduk pada saat penandatanganan kesepakatan ini dibuat, dan termasuk penduduk yang berangkat setelah tahun 1945 dan kembali ke wilayah tersebut untuk melanjutkan tempat tinggal setelah penghentian administrasi Belanda”. Dan pada pasal XIX menjelasakan bahwa “Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan melapor kepada Sekretaris Jenderal atas pengaturan yang dicapai sesuai kebebasan memilih”, Doc;No.6311.

Konflik Wilayah New Guinea Bagian Barat yang mengambang sejak Indonesia mengambil alih kekuasaan dari UNTEA hingga saat ini, mengacu pada “Solusi Dua Negara”. Artinya Penduduk asli Papua menuntut pengakuan Indonesia terhadap “Deklarasi 1 Desember 1961”, yang adalah Wujud dari Implementasi Manifesto Politik Bangsa Papua Barat pada tahun 1961. (Kgr)

Penulis adalah Aktivis Pemerhati Masalah Papua Barat.

Peta Wilayah Geografi New Guinea

Tanggal 14 Juni dalam peristiwa bangsa Papua

(1). IPWP dan ILWP, bersama Presiden Sementara West Papua, Hon. Benny Wenda akan melakukan pertemuan dengan Parlemen Inggris di Westminster, London – UK, pada tanggal 14 Juni 2022. Pertemuan tersebut akan membahas tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Penentuan Nasib Sendiri West Papua.

(2). Jenazah tokoh pendiri, pemimpin pergerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM), Alm. Jacob Hendrik Prai akan dimakamkan di Stockholm, Swedia pada tanggal 14 Juni 2022. Pemberitahuan resmi meninggalnya Alm. pada tanggal 26 Mei 2022.

(3). Jenazah tokoh perempuan pemimpin Papua Merdeka, Ketua West Papua Council Prov. Gov. ULMWP Wilayah Anim-Ha, Almh. Ibu. Pangrasia Yeem akan dimakamkan pada tanggal 14 Juni 2022 di Merauke – West Papua. Almh. Meninggal pada hari Minggu, 12 Juni 2022 di Merauke.

(4). 14 Juni 2022 merupakan peringatan usia yang ke-10 tahun meninggalnya tokoh revolusi pergerakan Papua Merdeka dalam sipil kota, yakni Alm. Mako Tabuni. Mako ditembak mati di Jayapura oleh pasukan anti teror Densus 88, pada tanggal 14 Juni 2012.

#14Juni#14Juni2022#IPWP#ILWP#JacobPrai#PangkrasiaYeem#MakoTabuni#WestPapua#FreeWestPapua

Sejarah Papua yang perlu diketahui oleh semua penduduk Bumi

Beberapa tahun lalu KontraS mendapatkan data penting bahwa pembunuhan Theys Eluay adalah pembunuhan yang telah direncanakan oleh negara. Theys dan dua orang tokoh lainnya dianggap memiliki pengaruh untuk membakar semangat perlawanan dan persatuan rakyat Papua.

Theys sampai saat ini masih disebut sebagai sosok yang kontroversi karena keterlibatannya dalam Pepera 1969. Dalam sebuah kesempatan, ia diwawancarai dan ia menjelaskan bahwa dirinya dipaksa, dibawah didalam mobil tanpa istri dan tanpa anak, diancam untuk harus memberikan suara.

Benar saja, insiden Trikora dan kejahatan militer diawal tahun 60an telah membuat banyak anak-anak asli dari Sentani yang terlibat dalam perjuangan politik rakyat Papua melarikan diri bahkan ada juga yang ditawan dan disiksa, dipaksa menelan sendal.
Cerita mengerikn itu segera menyebar ke seluruh Danau Sentani. Ketakutan akan kejahatan Indonesia memaksa orangtua-orangtua untuk menahan anak-anak mudanya untuk tidak terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Papua Barat.

Sebelum masa gelap 1969 itu tiba, rumah di Kampung dipenuhi buku, ada yang berjudulkan Papua dan ada juga buku dengan kumpulan teori. Tumpukan buku itu ada, tetapi pemilik buku itu telah melarikan diri ke PNG. Dari kampung-kampung ia dicari. Ia adalah kakek C.F, Kakak dari Alm Kakek yang melarikan diri ke timur PNG. Ketakutan mulai membayangi orangtuanya. Malam hari dengan cahaya bulan yang memberikan harapan, Yobe (panggilan untuk orangtua kakek/nenek) , membawah buku² itu menggunakan perahu, mendayungnya perlahan sampai ke pertengahan danau antara Kampung Yobe dan Kampung Yahim dan membuang buku-buku itu. Buku-buku itu segera tenggelam dan hilang bersama sedikit kepanikan Yobe yang sudah berhasil membuang buku-buku itu.

Seperti halnya buku yang tenggelam karena ketakutan, semangat perlawanan juga tenggelam di Danau Sentani sejak penggunaan kekerasan itu ditunjukan. Banyak orangtua menginginkan kemerdekaan dan hanya berani menyebutnya dalam doa. Banyak juga yang beranjak pergi dari semangatnya yang telah tenggelam, mengganti mimpinya dengan mimpi yang lain, memilih berteman dengan Indonesia dari pada harus dibunuh oleh Indonesia. Ini perna ditulis oleh salah satu anak Sentani lewat Bukunya, ia menuliskan tentang Perubahan Sikap Politik Masyarakat Sentani.

Dalam kegelapan ketakutan di Sentani. Theys Eluay hadir mendobrak ketakutan itu. Tidak ada orang Sentani yang akan membayangkan bahwa ada Ondofolo tanpa kekuataan magis, akhirnya memilih berdiri bukan hanya menjadi pemimpin di Kampungnya, tetapi membawah diri sebagai Pemimpin Bagi Rakyat Papua. Pilihannya hari itu berbanding terbalik dengan pilihan tokoh Sentani lainnya, yang sedang aktif-aktifnya dalam mendapatkan kekuasaan karena angin reformasi dan wangi desetralisasi kekuasaan telah sampai di Papua. Membuat mereka menjadi tak acuh terhadap kejahatan Indonesia atas Papua. Theys saat itu menjahit ketakutan ketakutan menjadi keberaniaan, Bintang Kejora pun berkibar.

Saat itu, dalam kepulangannya menghadiri undangan yang diberikan oleh Kopassus, ia diiringi oleh ucapan selamat tinggal yang disampaikan padanya “Selamat Jalan Pejuang Rakyat Papua”. Ucapan yang menjadi kode bahwa Theys akan segera dieksekusi.

Theys telah mati. Sebelum jazadnya dikubur ditahun 2001, ada pesan bertuliskan “Mati Satu Tumbuh Seribu” , tapi dengan hati yang terluka ditahun 2021 ini saya juga ingin menulis “Seribu Yang Datang Tidak Sama Seperti Satu Yang Pergi”
Semoga ini hanya menjadi luka sementara, luka karena belum ada figur dari Sentani yang bisa seperti dia.



PEPERA! Proses New York Agreement ternyata melibatkan OAP (Orang Asli Papua)

Admint, 24 Oktober 2021.

Selama ini kita di suguhkan perdebatan serta tulisan-tulisan yang mengatakan bahwa OAP (Orang asli Papua) tidak pernah ikut dalam proses PEPERA juga tidak di libatkan dalam New York Agreement 1962, dimana Ketentuan tersebut menjadi pegangan bahwa; setelah Tahun 1963-1969 papua harus terbebas dari indonesia dan kemudian di wajibkan melakukan Self determination (Penentuan nasib sendiri).

Pertanyaan nya benarkah sesuai Issue yang ada bahwa OAP tidak terlibat di dalam proses-proses PEPERA?, disinilah yang menjadi substansial masalah tersebut; bahwa selama ini kelompok pembebasan Telah melakukan pembohongan publik atas kepentingan kelompok elit-elit organisasi.

Pada kenyataan nya Self Determination (Penentuan nasib sendiri) juga di galang dan berikut di dukung ke-ikut sertaan Delegasi dari Orang asli papua Yang bernama Silas Papare yang ketika itu aktif dalam Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB) menjadi salah seorang delegasi Indonesia dalam Perjanjian New York yang ditandatangani pada 15 Agustus 1962, yang mengakhiri konfrontasi Indonesia dengan Belanda perihal Irian Barat. Disini jelas Secara tidak langsung jelas bahwa ternyata Soekarno telah mendukung proses keberadaan self determination serta menyerahkan prosesnya terhadap orang asli papua yang bernama ‘Silas Papare’

Berikut juga Anak papua asli ‘Marthen Indey’ berangkat ke New York sebagai delegasi pada bulan Desember 1962. Walaupun mereka terlibat dalam pihak militer dan Turut merumuskan strategi gerilya mengusir kolonialisme yang secara sah dilarang dalam Resolusi PBB 1514, Tgl 14 Desember 1946. Namun marthen Indey mendukung dan setuju dalam proses win-win solution penentuan Nasib sendiri untuk rakyat papua pada tahun 1969.

Perjalanan menuju PEPERA menjadi sarat politisasi setelah ada perlakuan pencurian start pada tahun 1963 oleh Gubernur Pertama Irian (Papua) yang bernama Elias Jan Bonai, yang menjabat kurang dari setahun (1963–1964). Kental nya sikap politik antara Niuew Guinea Raad & Soekarnoisme membuat Bonay yang pada awalnya berpihak pada Indonesia Namun melakukan pembelotan tepat nya pada tahun 1964 dimana menggunakan penyalahgunaan rencana Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang akhirnya bergabung bersama Organisasi Papua Merdeka.

Dari rekaman perjalanan sejarah itu jelas bahwa keterlibatan OAP dari Delegasi yang menghadiri penandatanganan ‘New York Agreement’ 1962. hingga panas dingin politik menjelang self determination dimana belanda dan Australia turut mendukung aktivitas demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan kelompok organisasi papua merdeka, dengan segala kejadian ini jelas bahwa peristiwa OAP sebagai bentuk kehadiran itu terbukti ada, dan bahwa bukan Autobots semacam transformer hingga di katakan antara Jin dan setan yang hadir serta tidak pernah melibatkan OAP disana; merupakan Framming kebohongan dan ketidak jujuran atas pengakuan yang terus di ulang-ulang.
Salam merdeka wa wa wa wa wa wa wa!.

Sumber pengembangan : Wikipedia, ketik nama-nama Tertera.

Aliansimahasiswapapua #AMP #Bennywenda #ULMWP #Bazokalogo #papuamerdeka #TPNPB #KNPB #organisasipapuamerdeka #TPNPBOPM #OPM

The Chinese mechanic who secretly led a 40-year Melanesian revolution

By Rohan Radheya *

In 1975 when Tan Sen Thay fled his native land Indonesia he arrived in the Netherlands with just two gulden and a traditionally woven West Papuan noken bag.

Traditional accessories from West Papua alongside the outlawed West Papuan independence flag, the Morning Star. Photo: Rohan Radheya

The Chinese Indonesian claimed to Dutch immigration authorities that he was a senior representative of The West Papuan government, a predominantly black elite from a Melanesian province in Indonesiaʼs most Eastern federation.

Their government was on a critical stage waging a poorly equipped rebellion for independence.

“If we do not get Dutch assistance immediately, we will be wiped out,” he warned.

Tan Sen insisted that the Dutch had a moral obligation to help West Papua. After the infamous Trikora incident between the Netherlands and Indonesia in 1961, the Dutch were forced to relinquish Papua under international pressure.

In 1969, West Papua was annexed by Indonesia in a highly criticised referendum known as the Act of Free Choice.

Some 1025 tribal leaders were rounded up to vote for the political status of a population of nearly one million native Papuans while Indonesian soldiers allegedly held entire villages at gunpoint. The participants voted unanimously for Indonesian control.

Serious allegations of human rights violations would follow, including claims of war crimes and genocide committed against indigenous Papuans. Tan Sen and his comrades swore they would not accept the result of the referendum, but would continue battling Indonesia for the fate of the resource-rich island.

Hills overlooking the West Papuan capital, Jayapura. Photo: Rohan Radheya

The Dutch government realised that by deporting Tan Sen, he would almost certainly be persecuted at return. He was granted political asylum in The Netherlands.

After first setting foot in The Netherlands, Tan Sen started working in an old garage in the Hague, just a few miles away from the Dutch Parliament.

“I then picked the Hague, the seat of the Dutch parliament because the Dutch government had a moral obligation to free my country,” he said.

The garage was a famous hotspot for producing golf cars that were nationally renowned in those days.

As a mechanic Tan Sen earned a minimum wage of 1000 gulden a month (about US$500 at the time) for working 80 hours a week. He would send the majority of his pay back to his comrades in West Papua who were launching sporadic hit and run attacks on Indonesian soldiers from the rugged forests of West Papua.

The remaining money he would wrap in a loin cloth and hide under his pillow while just surviving on simple instant noodles.

“A penny saved is a penny earned, that was my motto,” he said. After toiling for 12 years Tan Sen decided he had saved enough money to open his own gift-shop.

He named it after West Papuaʼs capital Hollandia (now named Jayapura).

His antique gift shop sold everything from imported porcelain statues and rare astrological gem stones to Confucian art paintings and cheap Chinese jewellery.

Money started to flow in and Tan Senʼs hard work began to pay off. He intensified his contributions to the Organisasi Papua Merdeka or OPM ( Free Papua Movement).

A rare photo of Tan Sen Thay (right) with Louis Nussy (left), an former high ranking Commander of the OPM, taken in the Hague, The Netherlands 2016. Photo: NGRWP

Tan Sen is still living in the Hague today, two blocks away from my home. In spring 2016 when I visited Tan Sen in the Hague he had closed his shop and converted it into his home.

Aged 92 and in perfect health, he had by then already made enough savings to secure his retirement. A wise Confucian who holds some of the best kept secrets to a lost history, Tan is still hoping one day to return to his beloved fatherland.

Warning me not to take photos and to leave my phone in the hall with my shoes, he shows me old documents that ”no one has ever seen”: old black and white photos of West Papuan guerrillas in the 1970’s, transaction data from high profile West Papuan sympathisers around the globe and testimonials from freshly joined recruits worldwide.

“Did you know that during the fall of Soeharto, one of his relatives came to us and offered us $500,000 to purchase arms?” Tan Sen asks.

I’m a little bit sceptical until he shows me records with numbers, dates, and figures relating to a foreign bank account.

He tells me that before he will die, he will send all documents to Leiden University in the Netherlands and sell them for a million euros. The profit will go to his West Papuan wife.

West Papuan guerrillas of the OPM or Organisasi Papua Merdeka at their headquarters in the jungle of Papua. Photo: Rohan Radheya

For years Tan Sen designed and weaved handmade uniforms, then smuggled them back to the OPM via refugee camps in areas near the border with PNG.

He would also arrange asylum for West Papuan refugees and finance their trips overseas to help them resettle in countries such as Sweden and Greece.

West Papuans who later took asylum in all corners of Europe had heard about him. In admiration at what he did for West Papua, they would address him as ‘Meneer Tan’ (Lord Tan) or ‘Bapak Tan’ (Father Tan) and send him homemade sago cakes with flowers and gifts.

If anyone wanted to join the independence movement abroad, Tan Sen was the only one mandated by the leadership of the OPM to take their oath of loyalty.

Recruits had to put their right hand on the bible, and smell the outlawed West Papuan morning star flag. If Tan Sen deemed them fit, they could join.

Seth Jafeth Rumkorem, the proclamator of the Republic of West Papua on 1 July,1971. Photo: NGRWP

The Quest for Nationhood

Tan Sen Thay was born in Surabaya, Indonesia in a wealthy Chinese family. Growing up as a Chinese Indonesian during the 1965 communist purge by Soeharto, his family fled to West Papua in fear of persecution. His parents were Hokkien transmigrants who migrated to Indonesia from China in search of a better life.

After making generous contributions to Papuan communities, his family soon started to build a respected reputation around The Abepura neighbourhood in West Papuaʼs capital Jayapura. When young Tan Sen saw mass human rights violations committed against West Papuans at the hands of the Indonesian Army, it angered him.

He made a drastic decision. The next day he would depart to the jungles to join the Papuan movement led by a former Papuan-Indonesian Sergeant named Seth Jafeth Rumkorem.

Rumkorem was a young charismatic Papuan officer trained in the Indonesian military academy in Bandung. His father Lukas Rumkorem had been part of a nationalistic Indonesian militia called Barisan Merah Putih. Initially both father and son opened their arms for the Indonesians after Dutch departure.

But after seeing Indonesian cruelty committed against his fellow countrymen, Seth Rumkorem would soon defect and go on to orchestrate a decades-long rebel insurgency from the Papuan jungles against the Indonesian army over the fate of the Western half of New Guinea island.

On 1 July 1971 Rumkorem and his followers gathered in the border areas with PNG. The intention was to boycott Papuan-Indonesian elections. In consultation with Tan Sen and other prominent Papuans, Rumkorem proclaimed a constitution, senate, army, national flag, and anthem.

The proclamation read as follows:

”To all the people of Papua, from Numbai to Merauke, from Sorong to Baliem(Star Mountains) and from Biak to Adi Island. With the help and blessing of God Almighty, we take this opportunity to declare to you all that today, 1 July 1971, the land and people of Papua have been proclaimed to be free and independent (de facto and de jure) May God be with us, and may the world be advised, that the true will of the people of Papua to be free and independent in their own homeland has been met.”

A Prao or traditional Melanesian boat at the town of Vanimo in Papua New Guinea near the border with Indonesian-controlled West Papua. Photo: Rohan Radheya

Sink or Swim

Tan Sen was a pious, gentle-mannered introvert with no real experience in war but with his steadfast loyalty and ethnic background he was considered the ultimate propaganda tool by his senior black commanders. Rumkorem appointed him as Minister of Finance in his cabinet.

Tan was asked to travel abroad to lobby for West Papuan independence. With a small delegation Tan Sen set off to London, Senegal and Solomon Islands to muster international support. His fellow comrades under the leadership of Rumkorem would stay fighting from the dense Papuan bush until Tan Sen and co managed to find diplomatic support.

“But without outside help it was impossible,” claimed Louis Nussy, one of Rumkoremʼs most trusted associates, who explained that their small force couldn’t match the Indonesian Army for equipment.

“The Indonesians were supplied by allies such as Russia and the United States. We were just depending on old rusty mouser rifles that we occasionally managed to snatch away from Indonesian soldiers,” he explained.

“There was no ammunition. We would just melt iron in the midst of the jungle,” he said.

A West Papuan guerilla of the OPM (Free Papua Movement). Photo: Rohan Radheya

Rumkorem and his comrades continued to suffer heavy casualties, and were losing huge terrain on a daily basis. After being pushed out of cities such as Jayapura, Biak and Manokwari, Rumkorem started to realise that it was a ‘sink or swim’ situation. He and his supporters retreated back to the forests while Tan Sen ended up taking asylum in the Netherlands.

Tan ran out of funds to continue his lobby abroad. “Returning would be suicide,” he later testified.

“A chain is only as strong as its weakest link. This was certainly the case in our context,” said Louis Nussy, who is now exiled in Greece.

“We were very efficient in guerrilla tactics but without proper hardware we were facing tough sledding.

“We realised it was just a matter of time before we would be captured or killed,” he explained.

In the meantime with Tan abroad, Rumkorem gained valuable intelligence from fellow independence fighters who had fled to Australia. A cell of West Papuan sympathisers at the highest political level in Vanuatu, were secretly willing to lend weapons and ammunition.

In 1982, Rumkorem decided to leave for the PNG border town of Vanimo to sail to Vanuatu. He was accompanied by eight of his most trusty men.

The plan was straightforward. Rumkorem would leave for arms and return back in a month.

He summoned his intelligence branch PIS (Papua Intelligence Service) and ordered them to obtain accurate weather schedules in PNG waters.

“What Rumkorem did not know was that the head of his intelligence unit had been detained and tortured by the notorious Indonesian special forces Kopassanda,’ʼ said Sonny Saba, one of Rumkoremʼs eight companions.

“In jail he was bribed and given the task to become an informant we would later found out.

“The enemies strategy was clear. Lure away the shepherd and there will just be sheep,” explained Saba, who now lives in exile in PNG.

“Rumkorem knew Indonesian Army tactics inside out, since he was a former Indonesian sergeant.”

“When he was away, the rebels would be a body without a brain,” he said.

Sonny Saba at his home in the border town of Vanimo, Papua New Guinea. Photo: Rohan Radheya

The head of Rumkoremʼs intelligence unit then came up with a date just before a devastating storm would strike PNG waters.

Rumkorem left full leadership on the shoulders of his defence minister, Richard Joweni and departed to Vanuatu.

Facing the storm, their prao (traditional Melanesian boat) broke down in the Pacific Ocean and they ended up stranded in Rabaul without food and supplies.

A Dutch map of Rabaul Photo: Supplied

Fearing Indonesian pressure, PNG officials told Rumkorem they could not stay, but they also did not want to extradite them.

In Rabaul, the Papuans met NY Times journalist Colin Campbell. Rumkorem declared to him that his movement sought a revolution, universal human rights, freedom, democracy and social justice.

When asked if it included any Marxist factions, he replied, ”No, our country is a Christian country.”

Betrayal

When Rumkorem eventually realised that there were no weapons in Vanuatu, he called Tan Sen in the Hague.

“Rumkorem was crying, and understood he was tricked,” said Tan Sen. “He told me he wanted to return to West Papua.”

“I told him that I gained valuable intelligence that the Indonesians had sealed the border and were waiting for his return… returning would be suicide.”

“Don’t bite off more than you can chew,” I told him.

“Discredition is the better part of valour and you are no use to us death, I warned him.”

Tan Sen then arranged asylum for Rumkorem in Greece.

From Greece, Rumkorem migrated to the Netherlands from where he continued to lobby for West Papuan independence till his death in 2010, in Wageningen.

A family of West Papuan refugees grieving at the grave of Seth Jafeth Rumkorem in the Hague. Photo: Rohan Radheya

Rumkoremʼs departure would be a devastating blow for the remaining West Papuan fighters in the forest who had few or no military experience nor weapons.

Rumkoremʼs successor in West Papua Richard Joweni continued to wage a three-decades long guerrilla insurgency after Rumkoremʼs departure, but he was also no match against the modern weapons of the Indonesian army.

Fearing the death of more of his men, Joweni finally signed a ceasefire with Jakartaʼs special envoy Dr Farid Hussein in 2011, known as the 11-11-11-11 agreement.

The deal was brokered on 11 November 2011, at 11 o’clock at OPM headquarters in the West Papuan jungle.

Dr Hussein earlier also brokered a ceasefire with the independence movement in Aceh in what led to the Helsinki agreement which provided a basis for peace in the restive Indonesian region.

General Richard Joweni of the OPM (Free Papua Movement) posing with bodyguards at the OPM headquarters in the jungle of West Papua. Photo: Rohan Radheya

Joweni would later sneak out of West Papua using a fake passport and travel to Vanuatu to meet with Prime Minister Moana Carcasses Kalosil in 2013.

There he would discuss a proposal to lobby for West Papuan membership in the Melanesian Spearhead Group.

After the death of Joweni in 2015, the quest was carried onwards by the United Liberation Movement for West Papua under the stewardship of Andy Ayamiseba, Rex Rumakiek, Octo Mote and others, then eventually taken over by Oxford-based Benny Wenda.

Having attained observer status in the MSG the ULMWP has gained a measure of international recognition that worries Jakarta.

West Papuan Author and Journalist Aprila Wayar grieving at the grave of Seth Jafeth Rumkorem in the Hague. Photo: Rohan Radheya

Duct-taped windows

In Tan Sen’s living room hangs several old photos of ancient Confucian war-gods, a religion that was strictly forbidden during Soeharto’s rule.

The living room is decorated with several book closets full of rusty files and old documents. He has pasted all windows with duck tape and builded a fence around the glass in fear of Indonesian spies.

Tan Sen claims the military attache of the Indonesian consulate in the Hague recently paid him a visit.

“He asked for a list of West Papuan independence fighters who lived in exile in The Netherlands,” Tan reveals.

“I would be royally rewarded.”

“What did you do?” I ask curiously.

“What else? I slammed the door at his nose,” he laughs viciously.

Tan Sen doesn’t trust the internet and doesn’t own a smart phone. He doesn’t speak English but is fluent in Dutch.

He reads the full Dutch newspaper in the morning, take notes and then puts the newspaper in his archive. Tan has a full closet of newspapers dating back to 1980.

This pioneering figure in the Papuan independence movement uses an old landline number to occasionally remain in contact with his old comrades in the jungle.

He enquires about the latest developments in the MSG where the ULMWP continued to appeal for full membership.

It is as if the world has passed him by. Most West Papuans do not even know he is alive today.

Even Papuan intellectuals, activists, international journalists, and the young generation of Papuan fighters I met during my trips in West Papua did not know who Tan Sen was.

It has become clear that when the first generation of West Papuan independence fighters fled Papua, they took a huge chunk of Papuan history alongside with them.

The result was that the younger Papuan generation lost a huge part of their own history.

When I ask whether he remains optimistic for West Papuan Independence, Tan Sen says he feels disappointed by the new generation of Papuan independence fighters who don’t deem him fit to lead them any longer.

They would not visit him or include him in the decision making because they felt he was not a native Papuan and not eligible.

Young West Papuan guerrillas of the OPM or Organisasi Papua Merdeka (Free Papua Movement) at their jungle headquarters. Photo: Rohan Radheya

“How would you define a Papuan today?” he asks.

“There are tens of thousands of Papuans serving in Indonesian armed forces today.

“They consider themselves Indonesians. Why canʼt I consider myself Papuan Melanesian?

“If race would define your identity or nationality, there wouldn’t be white Africans or black Europeans today,” he explains, citing the plight of white Afrikaners in post independent Zimbabwe.

“What will happen to the millions of Indonesian transmigrants that are born in Papua after 1962 and consider themselves Papuan? ” he stresses.

I remain silent. He pauses before concluding.

“I am still optimistic that I can return to a free and independent West Papua one day,” he shrugs.

*Rohan Radheya is an award-winning filmmaker, documentary photographer and journalist from the Netherlands.

Source: RNZ

Nicolaas Jouwe: Cucu, Tete Benci Manusia Papua dengan Ego Besar, tetapi Miskin Pemikirannya untuk Masa Depan Papua

Selama seminggu penuh, tepat Bulan Mei, tahun 2000, telah berlangsung Kuliah Khusus dengan topik, “Sejarah dan Arah Papua Merdeka” di Den Haag, Negeri Belanda. Ruang kuliahnya ialah ruang tamu dari Rumah mantan gerilyawan TEPENAL Alez Derey, dan dosen yang memberikan kuliah ialah Prof. OPM Nicolaas Jouwe. Mahasiswanya hanya satu orang, bernama Capt. TPN/OPM Amunggut Tabi.

Setelah kuliah itu berlangsung, maka Capt. TPN/OPM Amunggut Tabi datang ke Tanah Papua, menghadiri Kongres Rakyat Papua II (KRP II) 2000.

Akan diberitakan dalam PMNews rentetan perkuliahan dimaksud. Akan tetapi terkait dengan arahan umum Gen. Mathias Wenda dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP) menyangkut perjuangan Papua Merdeka dan “ego” dari tokoh dan aktivis Papua Merdeka hari ini, maka kita angkat catatan perkuliahan ini dengan judul “Nicolaas Jouwe: Cucu, Tete Benci Manusia Papua dengan Ego Besar, tetapi Miskin Pemikirannya untuk Masa Depan Papua

Topik ini, “ego pemimpin Papua harus dimatikan”, itu muncul pada Prof. OPM Jouwe berkuliah tentang

“Apa penyebab utama kegagalan demi kegagalan dialami oleh para tokoh perjuangan Papua Merdeka, padahal Timor Leste yang baru mulai berjuang 10 tahun belakangan malah sudah merdeka waktu itu?”

Ini pernyataan sebagai pertanyaan dari sang mahasiswa kepada professornya, karena dia baru saja kehilangan banyak teman-temannya dari Timor Leste karena mereka telah pulang dari Eropa, setelah mengakhiri perjuangan mereka. Sang mahasiswa bertanya, mereka berjuang belakangan tetapi masuk ke garis finish duluan, sedangkan orang Papua mengambil start 10 tahun lebih dulu, tetapi belum juga menunjukkan garis-garis final.

Jawaban pertama dari Nicolaas Jouwe sebagai berikut

Cucu, Tete kasih tahu bahwasannya para pejuang Papua Merdeka, anak-anak dan cucu-cucu saya semua, sekalian bangsa Papua yang masih berjuang dengan ego-ego pribadi, dengan kepentingan kelompok sendiri dan mengesampingkan kepentingan Bintang Kejora, seperti adik saya Theys Eluay dan lain-lain, mereka semua akan mati sebelum tete mati. Mereka tidak akan melihat Papua Merdeka.

Mereka akan mati di seberang sungai Yordan. Alasannya karena mereka itu egonya besar, egonya masih hidup. Kepentingan pribadi mereka untuk dapat kursi di DPR RI, di provinsi Irian Jaya, untuk menjadi pejabat itulah sebabnya mereka minta Papua Merdeka. Ini alasan dan cara salah. Ini hanya melayani ego pribadi.

Sama dengan itu, cucu sudah tahu di hutan itu banyak terjadi cek-cok dan baku bunuh kiri-kanan. Ini anak Derey masih ada, dia ada dengar. Generasi mereka ini tidak baik, mereka harus mati semua dulu baru Indonesia keluar dari Tanah Papua.

Bahwasannya ego pribadi Alex Derey, Theys Eluay,. Thom Beanal, Mathias Wenda, semua harus mati dulu, itu baru Papua Merdeka.

Ingat cucu, Fretelin menyatukan semua perjuangan Timor Leste, dan mereka lepas. Orang Papua sidang beribu-ribu kali di Negeri Belanda ini, mereka bilang mau satukan barisan. Tetapi tokoh-tokoh seperti …., …., …., mereka-mereka ini yang tidak mau bersatu. Masing-masing pertahankan ego dan kelompok mereka.

Cucu harus camkan, dan ingat baik-baik. Bahwasannya sebuah perjuangan kebangsaan untuk mendirikan negara baru seperti kita bangsa Papua, kita butuh orang-orang negarawan, yang sepenuh hidupnya memikirkan kepentingan bangsanya dan berjuang untuk negara West Papua.

Saya yakin, cucu, saya percaya cucu. Tuhan sudah kasih tahu tete, makanya tete datang ke sini. Generasi kalian ini-lah yang akan membawa Papua menjadi merdeka. Tetapi cucu harus jaga adik-adik semua, siapa saja yang ego-nya besar, suruh mereka mundur dari barisan ini. Kalau tidak kalian akan tunda waktu kemerdekaan bangsa Papua.

Perkuliahan dilakukan selama 24 jam, 2 minggu, Senin sampai Minggu. Babi yang disembelih waktu itu diantar langsung dari warung yang telah dipesan Tete Jouwe, babi guling ala Bali, dua ekor, dan anggur yang dibawa waktu itu 2 karton, masing-masing karton berisi kira-kira 12-20 botol.

Tete Jouwe memang senang anggur, sangat menyukainya, dan pipa cerutu selalu di mulutnya sambil berbicara. Tongkat komando adatnya selalu saja disamping. Saat bicara yang penting, bersifat komando atau mandat, beliau selalu memnita cucunya, Capt. TPN/OPM Amunggut Tabi untuk memegang dan mencium tongkatnya itu.

[Berlanjut ke cerita 2)

Riset Perang Indonesia 1945-1950, Belanda Kucurkan 4,1 Juta Euro

Ilustrasi: Salah satu kapal perang Belanda yang tenggelam pada Pertempuran Laut Jawa 1942, tenggelam saat menghadang invasi Jepang ke Pulau Jawa. (Royal Navy Official Photographer)
Ilustrasi: Salah satu kapal perang Belanda yang tenggelam pada Pertempuran Laut Jawa 1942, tenggelam saat menghadang invasi Jepang ke Pulau Jawa. (Royal Navy Official Photographer)

Leiden – Tiga lembaga penelitian Belanda akan melanjutkan penelitian penggunaan kekerasan selama perang dekolonialisasi tahun 1945 sampai 1950 di Indonesia. Penelitian ini berdana Rp 64,8 miliar dan dimulai bulan ini.

Sebagaimana diberitakan situs resmi Universitas Leiden pada 2 Maret 2017 dan diakses detikcom, Minggu (17/9/2017), penelitian ini bakal berlangsung sampai empat tahun ke depan.

Tiga lembaga penelitian yang terlibat adalah Lembaga Ilmu Bahasa, Negara dan Antropologi Kerajaan Belanda (KITLV) dari Universitas Leiden, Lembaga Belanda untuk Penelitian Perang, Holocaust, dan Genosida (NIOD), dan Lembaga Penelitian Belanda untuk Sejarah Militer (NIMH).

Mereka menyebut dana yang dikucurkan sebesar 4,1 juta Euro. Bila dikonversi dengan kurs 17 Maret 2017 (1 Euro = Rp 14.334) maka itu sama dengan Rp 58.769.400.000. Bila dikonversi dengan kurs saat ini (1 Euro = Rp 15.814) maka itu sama dengan Rp 64.840.450.743.

Penelitian kolaboratif ini tak akan memeriksa sisi militer dari serjarah ini, namun juga bakal memeriksa aksi politik, administratif, serta hukum Belanda dan Indonesia pada masa-masa itu.

Pada akhir 2016, pemerintah Belanda sudah memutuskan untuk mempersiapkan penelitian komprehensif dan independen terhadap perang revolusi nasional Indonesia itu. Pada tahun-tahun belakangan, publikasi ilmiah dan karya jurnalistik bermunculan. Karya-karya itu menyebut Belanda menggunakan kekerasan struktural dan berlebihan selama konflik.

“Kita harus melihat baik-baik cermin masa lalu kita,” kata Menteri Luar Negeri Belanda, Bert Koenders, saat mengumumkan proyek penelitian ini.

KITLV akan berkolaborasi dengan sejumlah universitas di Indonesia dan mengundang para peneliti Indonesia dalam berbagai sub-proyek penelitian ini. Riset baru ini sudah dimulai sejak 2012, diadakan oleh KITLV sebagai penelitian aksi militer Belanda di Indonesia periode 1945-1950.

Profesor Universitas Leiden Gert Oostindie telah bertahun-tahun melakukan lobi untuk menyelenggarakan penelitian ini. Dalam bukunya, ‘Soldaat in Indonesië’, dia menunjukkan dasar dokumen personal milik para tentara belanda, menunjukkan adanya kekerasan saat itu.

“Meski begitu, ada banyak hal yang kita tak pahami sepenuhnya,” kata Oostindie pada tahun lalu. “Misalnya konteks dari kekerasan. Bagaimana para politisi, pejabat, dan penegak hukum bereaksi?” imbuhnya yang puas dengan pengumuman kelanjutan penelitian ini.

(dnu/fay)

Benarkah Sekjen PBB Hammarskjold tewas karena sengketa Papua?

Sekretaris Jenderal PBB kedua, Dag Hammarskjold
Sekretaris Jenderal PBB kedua, Dag Hammarskjold

Jakarta, Jubi – Indonesianis asal Australia Greg Poulgrain, mengungkapkan,  Sekretaris Jenderal PBB kedua, Dag Hammarskjold tewas karena gigih  menyelesaikan sengketa kedaulatan Papua antara Belanda dan Indonesia.

Bagaimana sampai Greg sampai pada keyakinan itu, mengingat kematian Hammarskjold masih dibalut misteri selama setengah abad?

Greg yang menulis buku berjudul The Incubus of Intervention Conflicting Indonesia Strategies of John F.Kennedy and Allen Dulles menjelaskan, sejak terpilih sebagai Sekretaris Jenderal PBB, Hammarskjold memberikan perhatian khusus, kepada negara-negara dunia keempat yang dihuni masyarakat adat tanpa memiliki struktur pemerintah dan birokrasi.

Namun ia ingin membantu kemerdekaan mereka dari penjajah saat itu.

“Dia sudah melakukannya untuk 2 negara di Afrika. Dan ia mau melakukannya di Papua. Dia ingin sekali menyelesaikan masalah sengketa kedaulatan di Papua daripada di Kongo,” kata Greg kepada Tempo setelah selesai menghadiri diskusi tentang bukunya di LIPI, Jakarta, Selasa, 5 September 2017.

Dalam bukunya yang dihasilkan dari  riset ilmiah selama 30 tahun, Greg menuturkan saat itu Belanda dan Indonesia masih saling mengklaim tentang Papua.

Hingga kemudian PBB memutuskan Papua di bawah otoritas PBB atau UNTEA hingga pemungutan suara atau Pepera digelar tahun 1969.

Sayang, Hammarskjold tidak diberi kesempatan  menyaksikan akhir dari penyelesaian sengketa kedaulatan Papua. Ia tewas bersama pesawat yang mengalami kecelakaan di dekat Ndola, Rodhesia Utara__ Zambia setelah merdeka__ tanggal 18 September 1961 pada tengah malam.

Bagaimana sampai pesawat yang ditumpangi Hammarskjold kecelakaan, siapa pelakunya, dan apa motifnya, masih simpang siur.

Namun Greg yakin Hamamrskjold tewas dipicu keterlibatannya untuk menyelesaikan sengketa Papua. Informasi itu dia dapat dari sejumlah dokumen dan wawancara dengan diplomat Australia, George Ivan Smith, orang kepercayaan Hammarskjold pada tahun 1992.

“Dia udah punya rencana untuk Papua dan sudah diserahkan ke Keneddy, presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, dan Allen Dulles, Direktur CIA,” kata Greg.

JFK sendiri, menurut Greg, memberikan perhatian kepada Papua disamping isu lainnya. Ia bahkan sudah membahas isu-isu dekolonialisasi dengan Hammarskjold sekitar dua bulan sebelum ia resmi dilantik sebagai presiden Amerika ke 35.

Hammarskjold pun telah merancang sebuah program ekonomi untuk membantu rakyat Papua.

Lalu siapa yang membunuh Hammarskjold, Sekjen PBB yang sangat terkenal itu? Greg menduga kuat Allen Dulles, Direktur CIA ada di balik pembunuhan Hammarskjold.

Sebab, saat itu Dulles sudah melirik Papua untuk kepentingan bisnis pertambangan setelah temuan geolog Belanda, Jean Jaques Dozy tentang Ertsberg dan Grasberg di Papua tahun 1936.

Selain itu, ada bukti yang menunjukkan Allen Dulles mengendalikan kelompok intelijen di Kongo untuk membunuh Hammarskjold. Mereka dipasok data rinci tentang pesawat PBB yang akan mendarat, jenis pesawatnya, dan ketinggian pesawat yang ditumpangi Hammarskjold.

Menariknya, kata Greg, mantan presiden Amerika Serikat, Harry S. Truman di hari tewasnya Hammarskjold menegaskan dalam wawancaranya dengan New York Times: Hammarskjold tewas dibunuh.

“Simak yang saya katakan, mereka membunuhnya,” kata Greg mengutip ucapan Truman.

Greg berharap tim panel pakar PBB yang menginvestigasi kasus kematian Dag Hammarskjold, akan memberikan kesimpulan yang menjawab tidak hanya pelaku dan caranya, tapi motifnya. Membuka tabir misteri kematian diplomat antikolonialisme ini  setengah abad lalu.

Tim pakar PBB yang diketuai Mohamed Chande Othman, mantan Ketua Mahkamah Agung Tanzania, akan menyerahkan hasil akhir penyelidikan kematian Dag Hammarskjold ke Sekjen PBB sebelum sidang Majelis Umum PBB ke 71 Oktober mendatang.

Sebagaimana dikutip dari The Guardian, sebelumnya  ada kesimpulan bahwa kecelakaan pesawat yang menewaskan  Hammarskjöld, disebabkan kesalahan pilot.

Namun kemudian terungkap bukti baru, bahwa pesawat Albertina yang ditumpangi Dag Hammarskjold bersama 15 awak lainnya, terjatuh setelah diberondong peluru.

Sejumlah saksi mata juga melaporkan, mereka melihat sedikitnya delapan pria kulit putih bersenjata, ada di sekitar lokasi jatuhnya pesawat itu. (*)

Sumber berita: Tempo.co/The Guardian

Sejarah Uni Soviet Membantu Indonesia Merebut Irian Barat dari Belanda

Tak seperti perjuangan pembebasan negara-negara jajahan Inggris yang akhirnya diberi jalan untuk merdeka dan membentuk negara baru, Indonesia benar-benar harus melawan Belanda dalam perang empat tahun untuk mencapai kemerdekaan seutuhnya.

Uni Soviet mendukung gerakan antikolonialisme di Asia dan tertarik dengan misi Sukarno untuk membebaskan seluruh Hindia Timur dari pemerintahan kolonial Belanda. Dukungan terbuka dan bantuan persenjataan Moskow terhadap Jakarta memaksa Belanda untuk bernegosiasi di meja perundingan.

Pada Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia di seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, kecuali Papua. Pemerintah Belanda beralasan bahwa pulau dan suku-suku yang mendiami Papua memiliki kebudayaan mereka sendiri yang berbeda dengan wilayah Indonesia lainnya.

Presiden pertama RI Sukarno, yang memimpin gerakan kemerdekaan Indonesia, membuat misi pribadi untuk membebaskan wilayah yang saat itu disebut sebagai Irian Barat dari kekuasaan Belanda.

“Pada awalnya, ini adalah upaya yang sia-sia,” kata Clarice Van den Hengel, seorang peneliti dan ahli Indonesia yang tinggal di Den Haag, kepada penulis. “Awalnya, Amerika, yang telah membentuk NATO, mendukung Belanda, sedangkan Stalin tidak peduli dengan Indonesia yang berada jauh di khatulistiwa.”

Upaya Sukarno untuk membebaskan Irian Barat dimulai dengan melakukan negosiasi bilateral langsung dengan Belanda. Ketika langkah ini gagal, Indonesia kemudian mencoba untuk menggalang dukungan di Majelis Umum PBB. Namun, hal ini pun terbukti sia-sia.

Konfrontasi

Pada tahun 1956, Presiden Sukarno, yang memiliki kecenderungan jiwa sosialis yang kuat, melakukan kunjungan pertamanya ke Moskow. Di Moskow, sang presiden pertama RI membahas sengketa negaranya dengan Belanda, yang kemudian disebut sebagai Sengketa Irian Barat.

Presiden Soekarno dan Nikita Kruschev berpose bersama kosmonot Sovyet pada Juni 1961. Foto: Ria Novosti
Presiden Soekarno dan Nikita Kruschev berpose bersama kosmonot Sovyet pada Juni 1961. Foto: Ria Novosti

Pemimpin Soviet Nikita Khrushchev, yang mendukung gerakan antikolonialisme di Asia dan Afrika, dengan cepat mengumumkan dukungannya terhadap Indonesia yang pada waktu itu tengah berupaya mendapatkan dukungan di PBB.Moskow juga mulai mempersenjatai angkatan bersenjata Indonesia. Dari akhir 1950-an hingga akhir masa kepemimpinan Sukarno pada 1966, Uni Soviet telah memasok Indonesia dengan satu kapal penjelajah, 14 kapal perusak, delapan kapal patroli antikapal selam, 20 kapal rudal, beberapa kapal torpedo bermotor dan kapal meriam, serta kendaraan-kendaraan lapis baja dan amfibi, helikopter, dan pesawat pengebom.

“Situasi benar-benar berubah ketika Indonesia dipersenjatai oleh Soviet,” kata Van den Hengel. “Belanda sudah kalah perang dengan rakyat Indonesia dan tidak siap untuk berurusan dengan tentara Indonesia yang dilengkapi dengan senjata modern.”

Pesawat Mig-21, paling canggih di era tersebut
Pesawat Mig-21, paling canggih di era tersebut

Dengan dukungan persenjataan Soviet, Indonesia memulai kebijakan konfrontasi dengan Belanda pada tahun 1960.Subandrio Bertemu Khrushchev

Konfrontasi antara Indonesia dan Belanda melibatkan kombinasi tekanan diplomatik, politik, dan ekonomi, serta kekuatan militer yang terbatas.

Tahap akhir konfrontasi memaksa invasi militer berskala penuh, suatu rencana berisiko yang akan memaksa Amerika untuk campur tangan dan membantu sekutu NATO mereka.

Selama puncak konfrontasi, Subandrio, menteri luar negeri Sukarno yang fasih berbahasa Rusia, terbang ke Moskow untuk meminta dukungan Soviet.

Nikita Khrushchev menggambarkan peristiwa yang berujung pada konfrontasi ini dalam memoarnya. “Saya bertanya kepada Subandrio, ‘Seberapa besar kemungkinan kesepakatan (dengan Belanda) bisa tercapai’,” tulis Khruschev.

BTR50 milik KKO (Marinir)
BTR50 milik KKO (Marinir)

“Dia menjawab, ‘Tidak terlalu besar.’ Saya bilang, ‘Jika Belanda tidak bisa bersikap rasional dan memilih terlibat dalam operasi militer, ini akan menjadi perang yang, pada batas tertentu, bisa berfungsi sebagai medan pembuktian bagi pilot-pilot kami yang menerbangkan pesawat tempur yang dilengkapi dengan rudal. Kita akan melihat bagaimana rudal kami bekerja’.”Meskipun dukungan Moskow terhadap Indonesia sangat jelas dan dinyatakan secara terbuka, pembicaraan antara Khrushchev dan Subandrio ini seharusnya bersifat rahasia. Namun, sang menlu, menurut memoar Khrushchev, mengungkapkan hasil pembicaraannya itu kepada Amerika, yang sama sekali tak ingin terjebak dalam krisis lain yang berpotensi menjadi Perang Dunia.

Kapal Selam Wishkey Class, Indonesia sempat mempunya 12 unit dan 2 unit untuk spare.
Kapal Selam Wishkey Class, Indonesia sempat mempunya 12 unit dan 2 unit untuk spare.

“Ini menjadi momen berakhirnya kekuasaan Belanda di Irian Barat,” kata Van den Hengel. “Selain ingin menghindari konfrontasi langsung dengan Uni Soviet, AS tidak ingin terlihat bahwa negaranya tampak mendukung penjajah Eropa melawan negara dunia ketiga yang baru merdeka.”Di bawah tekanan Amerika, pada Agustus 1962, Belanda akhirnya setuju untuk menyerahkan Irian Barat ke Otoritas PBB (UNTEA). Pada 1963, wilayah Irian Barat akhirnya diserahkan kepada Indonesia.

Setelah referendum tahun 1969, atau yang dikenal sebagai Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), rakyat Irian Barat dengan suara bulat memilih bergabung dengan Indonesia. Meskipun dibantah oleh beberapa pengamat Barat, hasil referendum diterima oleh Amerika Serikat, Uni Soviet, Australia, serta 81 anggota PBB lainnya.

Namun, Belanda mengembangkan sekelompok orang yang hendak menentang penggabungan wilayah Papua dengan Indonesia. Unsur-unsur ini kemudian membentuk gerakan separatis yang hingga kini masih aktif di Papua.

sumber : rbth.com lewat milimelter.com

Melawan Hegemoni Kolonialis

bung-hatta2

Apa sebab Indonesia bisa dijajah cukup lama oleh kolonialisme Belanda? Banyak orang yang bilang, Indonesia kala itu kalah unggul di bidang teknologi, khususnya teknologi kemiliteran. Juga karena kolonalisme menguasai pengetahuan modern kala itu.

Penjelasan itu ada benarnya, tetapi belum memadai. Belanda hanyalah negeri kecil di Eropa sana; luasnya hanya seperempat pulau Jawa. Sedangkan luas Indonesia hampir sebanding dengan tujuh Negara Eropa sekaligus bila disatukan: Britania Raya, Perancis, Jerman Barat, Belgia, Belanda, Spanyol, dan Italia.

Tentang hal itu, Bung Hatta berusaha memberi penjelasan. Menurut salah satu Bapak Bangsa kita ini, kekuasaan kolonial bisa bertahan di Indonesia karena ditopang oleh faktor-faktor pengusaaan psikologis. Saya kira, penguasaan psikologis yang dimaksud Hatta ini mirip dengan konsep marxis Italia Antonio Gramsci tentang “hegemoni”.

Ada empat jalan penguasaan psikologis itu dijalankan: satu, politik memecah-belah dan menguasai (devide et impera); dua, membiarkan massa menjadi dungu alias terbelenggu dalam ketidaktahuan; ketiga, injeksi psikologis berupa gagasan keunggulan bangsa kulit putih dan kedudukannya yang tak tergoyahkan (mental inferior); dan empat, politik asosiasi alias kolaborasi.

Untuk meruntuhkan hegemoni itu, Bung Hatta menawarkan empat skema kontra-hegemoni. Pertama, kita harus melawan politik pecah-belah kolonial atau politik devide et impera. Senjata untuk melawannya adalah persatuan dan solidaritas. Kaum pergerakan anti-kolonial tidak boleh lelah mempromosikan dan menjahit persatuan.

Perhimpunan Indonesia (PI), organisasinya Bung Hatta semasa masih mahasiswa di negeri Belanda, sangat getol mempropagandakan arti perting persatuan dalam perjuangan meraih kemerdekaan.

Banyak aktivis PI, ketika mereka sudah kembali ke tanah air, menjadi tenaga-tenaga penting dalam menjahit persatuan di kalangan tokoh-tokoh dan organisasi-organisasi pergerakan. Di Bandung, pada tahun 1926, berkat sokongan aktivis PI, berdiri front persatuan bernama “Komite Persatuan”. Front ini menghimpun 14 partai politik besar dan kecil.

Di Indonesia berdiri pula organisasi yang disebut Indonesia Muda (IM). Organisasi ini sangat getol mempropagandakan persatuan, khususnya di kalangan pemuda. Bung Hatta banyak mengapresiasi organisasi ini.

Lantas, bagaimana kita bisa bersatu sebagai sebuah nation, sementara realitasnya kita berasal dari beragam suku bangsa, bahasa, adat-istiadat dan aliran politik. Bung Hatta memberi jawab singkat: “sejarah telah memberikan banyak contoh bahwa ketunggalan bangsa tidak ditentukan oleh apakah ia seketurunan, seagama, satu kepercayaan, atau satu bahasa, melainkan karena ia percaya bahwa ia bisa bersatu atau punya kehendak bersatu.”

Kedua, kaum pergerakan harus membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu ketidaktahuan dan kesadaran palsu. Untuk ini, senjatanya adalah pendidikan dan penyadaran.

Ketidaktahuan adalah pintu masuk bagi kolonialis untuk memanipulasi kesadaran rakyat. Tidak jarang juga, ketidaktahuan itu menyebabkan seseorang tidak mengerti dirinya ditindas. Inilah yang melanggengkan kolonialisme hinga beratus-ratus tahun.

Untuk itu, sekolah-sekolah rakyat harus didirikan. Selain untuk mendidik rakyat dengan ilmu pengetahuan, sekolah-sekolah ini juga harus menyadarkan rakyat Indonesia akan realitas sosialnya dan perjuangan kemerdekaan. Harapannya, sekolah-sekolah itu akan melahirkan pejuang-pejuang kemerdekaan.

Namun, kunci pengetahuan itu beraksara. Kalau rakyat masih buta aksara, mereka tentu sulit merebut ilmu pengetahuan. Karena itu, Bung Hatta menganjurkan gerakan pemberantasan buta-huruf, seperti yang diselenggarakan oleh pergerakan nasional Philipina. Ia mengusulkan pendirian “Sekolah-Sekolah Tinggi Rakyat”, yang akan menyelenggarakan pendidikan massa luas, dengan mengajarkan sejarah, politik, ekonomi dan lain-lain. Tentu saja, teori-teorinya harus membebaskan dan mencerdaskan.

Bung Hatta juga menganjurkan perlunya pendidikan politik bagi rakyat. Dengan begitu, kata dia, rakyat akan memahami hak-hak politiknya. Pendidikan politik ini akan menjadi medium pembelajaran rakyat untuk memahami relasi kebijakan politik dan persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat.

Ketiga, kaum pergerakan harus memerangi penyakit rendah diri di hadapan bangsa lain atau inferiority complex. Senjatanya: kita harus membangun semangat “self-reliance” (jiwa yang percaya kepada kekuatan sendiri) dan “self help” (jiwa berdikari).

Seringkali kolonialis kala itu menunjukkan bahwa pribumi tidak punya kemampuan memimpin, tidak cakap mengurus rumah tangga bangsanya sendiri. Ironisnya, tidak sedikit kaum pribumi yang termakan oleh propaganda menyesatkan itu.

Di Hindia-Belanda zaman itu ada orang semacam Notosoeroto, orang pribumi yang menjadi antek kolonial, yang aktif berpropaganda mengenai superioritas ras kulit putih ini melalui ceramah dan majalah.

Menurut Bung Hatta, perasaan psikologis superioritas eropa ini makin dipupuk dengan penciptaan sistem pemerintahan yang menempatkan orang eropa di atas orang pribumi. Atau sering disebut sistem “Europees bestuur” (eropa) dan pangreh praja (pribumi). Dalam aturan kolonial, yang kedua (pangreh praja) harus tunduk pada yang pertama.

Untuk itu, Bung Hatta menganjurkan, pergerakan nasional Indonesia harus memompakan kepada massa-rakyat semangat self-reliance dan self-help. Dalam politik ada gerakan non-kooperasi (tidak bekerjasama dengan kolonial), sementara di lapangan ekonomi ada gerakan koperasi (ekonomi rakyat).

Bung Hatta mencontohkan gerakan self help ala Mahatma Gandhi di India. Di sana, Gandhi mengajak rakyat India memboikot semua produk Inggris. Sebaliknya, Gandhi mengajak rakyat India menggunakan hasil produksi bangsanya sendiri.

Gerakan self-help ini, kalau ditarik ke lapangan ekonomi, bisa berbentuk gerakan koperasi-koperasi. Koperasi ini, kata Bung Hatta, cocok dengan karakter asli bangsa Indonesia: tolong-menolong dan gotong-royong.

Yang keempat, kaum pergerakan harus menentang politik asosiasi. Politik asosiasi ini tercermin pada proposal persekutuan kenegaraan antara Indonesia dan Nederland, yang didasarkan pada “kesamaan hak dan kewajiban”.

Tetapi, bagi Bung Hatta, politik asosiasi ini hanyalah “rayuan gombal” kolonialis meredam apinya pergerakan rakyat Indonesia. Terutama untuk mencegah roda perjuangan rakyat sampai pada kesadaran dan cita-cita kemerdekaan.

Bagi politik asosiasi, Indonesia yang Negara jajahan dan belanda yang penjajah itu tak ada pertentangan kepentingan. Sebaliknya, kedua bangsa ini punya kepentingan bersama. Entah apa yang dimaksud kepentingan bersama itu?

Karena itu, tugas utama kaum pergerakan nasional adalah mengungkapkan seterang-benderang mungkin adanya pertentangan tak terdamaikan antara kaum penjajah dan rakyat yang terjajah. Bung Karno merumuskannya sebagai pertentangan antara “kaum sana” dan “kaum sini”. Bahwa kaum menjajah ingin terus menghisap dan mengeksploitasi rakyat Indonesia, sedangkan rakyat Indonesia merindukan kemerdekaan dan keadilan sosial.

Itulah empat strategi untuk melawan hegemoni kolonialisme ala Bung Hatta. Sebagian kita mungkin bilang, “Ah, itu strategi yang hanya cocok di zaman lampau.” Benarkah?

Tidak juga. Dunia kita hari ini, 88 tahun setelah Bung Hatta menulis itu di pidato pembelaannya itu, Indonesia Vrij/Indonesia Merdeka, dunia kita tidak banyak berganti rupa. Kolonialisme dalam bentuknya yang baru masih mencengkeram tanah air kita. Kolonialisme baru ini sangat kasatmata: penguasaan ekonomi, pendiktean kebijakan politik hingga hegemoni budaya asing.

Yang lebih kasatmata lagi, modus yang mereka pakai belum beringsut jauh dari modus kolonialisme lama: politik pecah belah, pembodohan dan menanamkan inferiority complex.

Jadi, gagasan Bung Hatta masih relevan. Hanya saja, memang, perlu dipertajam dan dipercanggih.

Rudi Hartono

Up ↑

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Kopi Papua

Organic, Arabica, Single Origins

Melaneia News

Just another WordPress site

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

PAPUAmart.com

MAMA Stap na YUMI Stap!

Koteka

This is My Origin and My Destiny

Melanesia Web Hosting

Melanesia Specific Domains and Web Hosting

Sem Karoba Tawy

Patient Spectator of the TRTUH in Action

Melanesia Business News

Just another MELANESIA.news site

Sahabat Alam Papua (SAPA)

Sahabat Alam Melanesia (SALAM)

Melanesian Spirit's Club

Where All Spirit Beings Talk for Real!

Breath of Bliss Melanesia

with Wewo Kotokay, BoB Facilitator

Fast, Pray, and Praise

to Free Melanesia and Melanesian Peoples from Satanic Bondages