Komnas HAM sampaikan temuannya di Kabupaten Puncak ke Pemprov Papua

Kepala Kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey (tengah) bersama pengungsi di Puncak – Dok Komnas HAM perwakilan Papua

Jayapura, Jubi – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM perwakilan Papua telah menyampaikan temuannya mengenai kondisi pengungsi di Kabupaten Puncak, kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.

Kepala Kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan pihaknya melihat langsung kondisi pengungsi dari sejumlah kampung di Puncak pada awal pekan ini.

Sebanyak 3.019 pengungsi dari 23 kampung, kini berada di Ilaga, ibu kota Kabupaten Puncak dan ibu kota Distrik Gome. Pengungsi ini berasal dari sembilan kampung di Ilaga Utara, empat kampung di pinggiran Ilaga, lima kampung di Distrik Gome, dan lima kampung dari Gome Utara.

Ribuan warga kampung itu mengungsi lantaran memanasnya konflik antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata di sejumlah wilayah Puncak, beberapa waktu lalu.

“Saya sudah bertemu Pemprov Papua dan Kapolda, menyampaikan gagasan ini dan direspons baik oleh Kapolda dan Pak Sekda, untuk mengambil langkah langkah. Terutama terhadap para pengungsi,” kata Frits Ramandey kepada Jubi, Kamis (3/6/2021).

Ramandey mengatakan, kondisi keamanan di Puncak sudah berangsur pulih. Aktivitas ekonomi sudah berlajan baik.

Akan tetapi, Komnas HAM perwakilan Papua menemukan dua masalah utama pengungsi, yakni kebutuhan air bersih dan terbatasnya tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan.

“Mesti ada tambahan tenaga medis, sehingga bisa melayani pengungsi di dua titik pengungsian besar, yakni di Distrik Ilaga dan Gome,” ucapnya.

Ia berharap Pemprov Papua membantu Pemkab Puncak menyelesaikan masalah pengungsi. Memulangkan warga ke kampung asalnya. Sebab kondisi keamanan di sana sudah mulai pulih.

“Ketika mereka tingga di pengungsian, itu menimbulkan masalah kemanusiaan. Baik dari aspek kesehatan, beraktivitas, makan dan lain sebagainya. Sekarang yang mesti dilakukan adalah memulangkan pengungsi ke kampung mereka, agar mereka bisa kembali beraktivitas,” ujarnya.

Ramandey mengatakan, Pemprov Papua mesti membantu Pemkab Puncak menangani pengungsi, sebab di wilayah itu sedang ada konflik. Selain itu, pemkab memiliki keterbatasan fasilitas dan anggaran.

“Terpenting, pemkab dan pemprov berkolaborasi. Konfliknya sudah mereda, apalagi ada jaminan dari TPN-OPM. Mereka juga tidak ingin melanjutkan kekerasan yang terjadi selama ini di Puncak,” kata Ramandey.

Sementara itu, satu di antara advokat Papua, Oktavianus Tabuni berharap pemerintah memberikan perhatian khusus bagi para warga sipil yang mengungsi karena konflik bersenjata di Puncak.

“Karena pengungsi semakin bertambah, dan mereka tidak mendapatkan perhatian khusus,” kata Tabuni.

Ia menegaskan negara memiliki kewajiban untuk mengurus para pengungsi di Kabupaten Puncak, termasuk dalam memenuhi hak konstitusional mereka sebagai warga negara.

“Banyak anak-anak kecil yang tidak mendapatkan haknya, termasuk hak hidup dan hak atas kesehatan,” kata Tabuni. (*)

Editor: Edho Sinaga

June 3, 2021 0

Papua: arrests over alleged plot to attack archbishop and police

Twelve people have been arrested over an alleged terrorist plot to attack an archbishop and police stations in the Indonesian province of Papua, local police officials said.

Indonesia’s Detachment 88 counter-terrorism unit carrying out a raid in Banten province, in 2018. Photo: AFP

The suspected terrorists were believed to be Muslim extremists and were arrested in the largely Christian Merauke Regency of Papua, for planning an attack on police stations and Petrus Canisius Mandagi, the Archbishop of Merauke.

Merauke police chief Untung Sangaji said a series of arrests were made, starting from Friday 28 May, by the Indonesian Detachment 88 (or Densus 88) counter-terrorism team of the police.

“Yes, bishops have been targeted, including the Resort Police and … Merauke Police,” Untung told Benar News.

“It is true that they had entered the church carrying backpacks to target the Archbishop of Merauke. Since no one was targeted, they left.”

Untung said police learned about the attempt from a priest and a nun.

The 12 people involved in the plot were affiliated with the Islamic State-inspired Jamaah Ansharut Daulah (JAD) group, which carried out a suicide bombing at a Catholic Church in the Indonesian city of Makassar at the end of March, said Detachment 88 head of operations Aswin Azhar Siregar.

At least 20 worshippers were injured in the Makassar church attack, and two suspected suicide bombers were killed.

However, Aswin said the Merauke plot appeared to be more focused on attacking security forces.

“The attack plan that stands out is not the church, but the police stations,” he said, adding that Detachment 88 was still tracing JAD networks in Papua.

The first 10 suspects were arrested on Friday 28 May, and were listed by police using their initials: AK, SB, ZR, UAT, DS, SD, WS, YK, and husband and wife AP and IK. An eleventh person was arrested on Sunday, said police inspector Argo Yuwono.

Those eleven were migrants from Java and Sulawesi who had lived in Papua for a long time, and had sworn allegiance to the Islamic State group in Merauke, Argo said. A twelfth person was arrested later.

“Air rifles, sharp weapons and arrows” had been found during the arrests, as well as chemicals that were confiscated, but were still being investigated to find out what was in them, Argo said.

At least 83 terrorist suspects connected with the Makassar JAD network had been arrested by Detachment 88 earlier this year, in at least six cities, the minister for security affairs Mohammad Mahfud said in April.

Potential new conflicts as extremists seek hiding places

The establishment of Islamic militant networks in Papua began in 2018, when the pro-ISIS group was looking for an alternative training location it felt was safe from the reach of security forces, said Muh Taufiqurrohman, a senior researcher at the Center for the Study of Radicalism and Deradicalization, King’s College, London.

“It’s not a native tribe. Even if there are genuine Muslims who are radical, they usually lean more towards movements such as Hizbut Tahrir Indonesia, not JAD… [they are] ideologically different and less supportive of JAD’s actions,” he said.

“They have been active in Papua, in Timika [city], since March 2018… At that time there were 14 people who moved to Papua,” he said. “Their affiliation is with JAD in Bekasi, led by Koswara – and JAD in Lampung, led by Rudi (alias Abu Azzam).”

Koswara (alias Abu Ahmad) was sentenced to four years in prison in 2016, for helping militants travelling to join ISIS in Syria.

The shift of the Papua JAD group from Timika to the Merauke area was caused by security forces pursuing separatist groups, Taufiqurrohman said.

He believed security forces should respond quickly to the latest discovery of the Merauke plans to attack police targets and the archbishop, in order to avoid potential inflammatory incidents and conflict designed to fan wider social divisions.

“If this bombing is successful, there is a possibility of provoking the anger of the Catholic-Christian people.”

–Benar News

June 2, 2021 0

Daftar Tokoh Orang Asli Papua yang neninggal dalam 4 tahun terakhir 2018-2021

Dari Tahun Ke Tahun Orang Asli Papua (OAP) Meninggal Dunia Tanpa Gejala Bahkan Meninggal Di Hotel Jakarta. Pemerintah Provinsi Papua Dan Tokoh-Tokoh Gereja Serta Tokoh Masyarakat Di 7 (Tujuh Wilayah Adat) Perlu Evaluasi Bersama Dalam Rangka Keselamatan Orang Asli Papua Di Masa Mendatang. Penelitian Ini Dibuktikan Dengan Beberapa Peristiwa Kematian Para Pemimpin Papua Di Tahun 2018 antara Tahun 2021. Kematian Semakin meningkat, Nama-Nama Para Pemimpin Tersebut Sebagai Berikut;

Benediktus Tombonop Bupati Boven Digul (3/1/2020), Meninggal Di Hotel Jakarta Secara Tiba-tiba.
Paulus Demas Mandacan Bupati Manokwari (20/4/2020).
Paskalis Kocu Wakil Bupati Maybrat (25/8/2020).
Habel Melkias Suwae Mantan Bupati Jayapura (03/9/2020).
Bertus Kogoya Mantan Wakil Bupati Lani Jaya (11/9/2020).
Demas Tokoro Ketua Pokja Adat MRP (19/9/2020).
Arkelaus Asso Mantan Wakil Bupati Yalimo (15/10/2020).
Yairus Gwijangge Bupati Ndugama (14/11/2020).
Wakasad LetJend TNI Herman Asaribab 14/12/2020
Dr. Hengki Kayame, Mantan Bupati Kabupaten Paniai, Meninggal Bulan Maret 2021.
Robby Omaleng, Ketua DPRD Kabupaten Mimika Meninggal Setelah Divaksinasi Pada Bulan April 2021.
Repinus Telenggen, Mantan Bupati Kabupaten Puncak Meninggal Secara Tiba-tiba Pada Awal Bulan Mei 2021.
Klemen Tinal, Wakil Gubernur Provinsi Papua Meninggal 21 Mei 2021 Meninggal Serangan Jantung…
Drs. Alimuddin Sabe, Mantan Wakil Bupati Sarmi (meninggal dgn serangan jantung).
Sendius Wonda, SH, M.Si. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua.
Obaja Waker, Asisten I Kabupaten Puncak Papua.
Celsius Watae, Bupati Keerom Meninggal di Hotel Secara Tiba-tiba.
Wemban Kogoya, Kepala Dinas Kesehatan Kabipaten Tolikara.
Abraham Oktavianus Aturure, Mantan Gubernur Provinsi Papua Barat.
Rowani Wanimbo, Mantan Ketua DPRD Kabupaten Tolikara.
Thomas Tigi, Bupati Dogiyai Meninggal Dalam Tahanan di Jayapura Secara Tiba-tiba.
Herman Auwe Mantan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai.

Dalam Tiga Tahun Terakhir Ini, Hitung-hitung Puluhan Pemimpin Papua Telah Meninggal Dunia. Tidak Terhitung Kematian Bangsa Papua Yang Meninggal Karena Ditembak Oleh TNI/POLRI Diseluruh Pelosok Papua. Sampai Kapan Air Mata Akan Berakhir

Maka Satu Hal Yang Kami Sarankan Kepada Para Pemimpin Papua Yang Ada di 44 Kabupaten Kota Yang Berasal Dari Kedua Provinsi “Perlu Evaluasi” Bersama MRP, DPRP Serta Libatkan Pihak Gereja Dari Berbagai Denominasi Yang Ada Di Tanah Papua. Demi Keselamatan Bangsa Papua Di Tahun Mendatang. Karena Peristiwa Kematian Ini Terjadi Dengan Cara Misterius.

Selanjutnya, Kami Juga Sarankan Bahwa Para Pemimpin Atau “Orang Papua Yang Sakit” Janganlah Dibawah Ke Jakarta, Kalau Bisa Bawah saja Berobat Di Luar Negeri Seperti “Singapur atau di Negara Tetangga Lainnya” Karena Percuma Orang Papua Berobat Di Jakarta Malah Dibawah Jenazah Terus Pulangkan Di setiap Tahun. Merupakan Peristiwa Yang Sesungguhnya Terjadi Di Papua. Maka Sekali Lagi Kami Sampaikan Ini Sebagai Suatu Sarang Kami Bagi Para Pemimpin Papua Yang Kami Sayangi. Semoga Saran Dan Pesan Ini Bermanfaat Bagi Kita Semua.

Kiranya TUHAN Yesus Memberkati Kita Sekalian..

Sumber: WestPapuaNews

June 1, 2021 0

Pengamat Militer: Dialog Tak Akan Berhasil Tanpa Propaganda Kuat Dari Pemerintah

Pasukan gabungan TNI dan Polri tiba di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Sabtu pagi, 1 Mei 2021. (Foto: ANTARA/HO-Humas Satgas Nemangkawi)

JurnalPatroliNews – Jakarta, Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengaku pesimistis bahwa pendekatan dialog dapat menyelesaikan masalah kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Apalagi, tidak ada tenggat waktu dalam penanganan gangguan keamanan tersebut. Sebab, pendekatan itu dinilai tidak akan berhasil tanpa ada propaganda yang kuat. Menurut Fahmi, perlu dipertanyakan pendekatan dialog seperti apa yang dilakukan pemerintah.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam), Mahfud MD, mengatakan pendekatan dialog dilakukan untuk penanganan persoalan KKB di Papua sekaligus menawarkan pendekatan kesejahteraan.

“Apakah pendekatan kesejahteran itu sudah dilakukan memang mengacu pada kepentingan masyarakat Papua itu sendiri? Atau lebih mengedepankan kepentingan Jakarta (Ibu kota)?” kata Khairul Fahmi kepada Beritasatu.com, Jumat (21/5/2021).

Sudah sejak lama, lanjut Fahmi, pemerintah Indonesia berbicara soal pendekatan dialog dan kesejahteraan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Namun di sisi lain, operasi keamanan dengan kekuatan bersenjata terus dilakukan TNI dan Polri.

Seharusnya, dilakukan moratorium sementara terhadap operasi keamanan dengan kekuatan bersenjata TNI dan Polri selama dialog tersebut akan atau sedang dilaksanakan.
“Kemarin statement Pak Mahfud menyampaikan TNI, Polri, pemerintah daerah dan pusat harus melakukan tindakan cepat. Artinya, penindakan yang dilakukan TNI-Polri ini menunjukkan ketidaksungguhan pemerintah dalam urusan dialog. Apalagi kita tidak tahu formula dialog itu seperti apa,” ujar Khairul Fahmi.

Fahmi menerangkan, formula pendekatan dialog yang ditawarkan pemerintah belum jelas dan masyarakat belum mendapatkan gambarannya. Operasi keamanan yang melibatkan TNI-Polri, dinilainya dapat menggagalkan rencana pendekatan dialog tersebut.

“Karena persoalan ini terjadi ada aksi dan reaksi. Kegiatan operasi TNI-Polri direspon dengan kekerasan ekstrem oleh KKB. Sementara dialog mau kapan dilakukan juga belum jelas. Diinisiasi kapan, juga tidak jelas,” terang Khairul Fahmi.

Karena itu, Fahmi menegaskan pemerintah harus mempunyai target yang jelas dalam penyelesaian persoalan KKB di Papua. Target yang diberikan bukan asal target, karena selama ini masyarakat selalu diberikan janji atau harapan setiap pergantian pejabat militer atau kepolisian terkait penuntasan kasus kekerasan baik di Papua, maupun di Poso.

“Namun berpuluh-puluh tahun, tidak selesai. Bahkan semakin berlarut-larut, dan uang negara banyak dihabiskan untuk urusan ini,” tutur Khairul Fahmi.

Menurutnya, ada dua langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan KKB di Papua.

Pertama, kalau memang melakukan pendekatan dialog, maka TNI dan Polri harus bisa menahan diri. Dalam artian, jangan sampai terjadi praktik kekerasan yang tidak patut di Papua. Bila itu terjadi, maka akan menjadi propaganda yang buruk dan berpotensi menggagalkan upaya dialog yang akan dibangun.

Kedua, Fahmi melihat selama ini propaganda pemerintah tidak cukup kuat untuk mengantisipasi propaganda yang dilakukan pihak KKB. Karena itu, pemerintah perlu punya kemampuan melakukan propaganda yang kuat dan efektif untuk meraih simpati dan dukungan masyarakat.

Dengan begitu, akan lebih jelas mana warga termasuk KKB atau warga sipil.

“Propaganda pemerintah harus kuat agar simpati dan dukungan masyarakat semakin besar. Propaganda yang didukung dengan fakta yang kuat, yang mampu menunjukkan harapan dan lebih dekat dengan realita. Nah ini tantangan buat TNI, Polri dan pemerintah. Saya kira ini prioritas yang harus dilakukan kalau pemerintah serius dengan rencana dialog untuk menyelesaikan KKB di Papua,” terang Khairul Fahmi.

Lihat artikel asli

May 25, 2021 0

Questions raised over bodies found in West Papua

Five bodies have been found in the highlands of Indonesia’s West Papua, with residents alleging them to be victims of a military attack.

Five bodies have been found in the highlands of West Papua, with residents alleging them to be victims of a military attack. Photo: Supplied.

Papuan news outlet Tabloid Jubi reports the bodies were found on Thursday in a village in Nduga regency, where violence has flared since last year.

A youth leader from the regency, Samuel Tabuni, is quoted as saying the victims, two of whom were teenagers, were shot by Indonesia’s military.

Military spokesperson, Eko Daryanto, told Tabloid Jubi he had not received a report of the shooting.

Meanwhile, Indonesia’s President Joko Widodo said the government would review Papua’s special autonomy laws to improve conditions for Papuans, the state-news agency Antara reported.

That comes after a request from Papuan leaders who met with the president in Jakarta last month.

Source: RNZ

May 25, 2021 0

WPRA Express Deep Condolences for Families and Friends of Churches Bombings in Surabaya

From the Central Headquarters of the West Papua Revolutionary Army (WPRA), Lt Gen. WPRA Amunggut Tabi, on behalf of Gen. TRWP Mathias Wenda

Expresses Deep Condolences to Families, Friends and Relatives Killed by Inhuman Bombers in colonial town of Surabaya, Indonesia.

Strongly Condemns Indonesian Terrorists as Barbaric and non-human, as being nurtured and kept grow in Indonesia by various state-agencies and majority Moslem populations of Indonesia. Using the name of God for kiling other human created by God when they are worshiping God is barbaric uncivilised act.

Every human beings today in the world that watch this barbaric, inhuman, uncivilised acts of terror in the name of religion and God should understand that Indonesia is keeping terrorists, Indonesia is nurturing terrorists, Indonesia is allowing terrorists grow well.

Only when foreign funds and guns are supplied then they will act as if they are against terrorists, but on many occasions they have been spotted running training together with the Indonesian Special Armed Forces, polices forces as well as with other militia groups that operate in all political parties in Indonesia that generally labelled as “Satgas” (Task Force).

When there is no mor funds and training from abroad, then they allow the terrorists to bomb. This kind of behaviour is also inhuman, uncivilized because it costs lives of innocent civilians, mothers and children.

The West Papua Revolutionary Army (WPRA), even though fighting against the might of Indonesia State-Terrorism, never carry out suicide bombings, bombings in churches, mosques or other worshiping places, and always avoid casualties on children and women. Indonesian terrorists are just like their State-Terrorists, they kill priests and evangelists, Christians in West Papua, bomb villages and burn churches. The world never know these stories are real. We know it from our daily experiences. And this week, the world knows it because of the bombing in churches.

The world should not allow Indonesia to become powerful in South East Asia and South Pacific Region, across small countries in Melanesia, Micronesia and Polynesia, as they will spread the spirit and energy of terror, murder, killing in barbaric and uncivilized way across our Melanesian, Polynesian and Micronesian brothers and sisters.

All Pacific Island countries should not expect Indonesia to end its violations of human rights in West Papua. It should not think of bringing a peace settlement. Islamic Jihadists, Islam Terrorists are strongly involved in fighting against Free West Papua Campaigns.

ISIS training camps are situated in some areas across the border between West Papua and Papua New Guinea. Only blind people will not notice this.

Issued in : WPRA Central HW

On date: 14 May 2018

signed

Amunggut Tabi, Lt.Gen.WPRA
BRN: A.DF 018676

May 14, 2018 0

Worse West Papua human rights, ‘shrinking space’, says new report

By PMC Editor, September 29, 2017Pacific Media Centre Newsdesk

West Papua has experienced a “significant aggravation” of the human rights situation in the past two years compared to previous years, says a new report from more than 40 faith-based and civil rights organisations.

“Reports by local human rights defenders describe an alarming shrinking of democratic space,” says the report.

“Although Indonesian President Joko Widodo pushed economic development and granted clemency to five long-term political prisoners, the police strictly limited even the most peaceful dissident political activities.”

The report says that Indigenous Papuans – particularly women – “continued to have a high risk of becoming victims of human rights violations.”

It adds that “racist attitudes toward West Papuans among the police and military, insufficient legal protection, the lack of proper law enforcement, inconsistent policy implementation and corruptive practices among government officials contributed to the impunity of security forces.”

Local journalists in West Papua also continued to face “intimidation and obstruction” from the security forces.

This is the fifth report of the International Coalition for Papua (ICP) covering events from January 2015 until December 2016.

Human rights analysis

More than 40 organisations in West Papua, Jakarta, and worldwide have brought their analysis on the human rights and conflict situation in West Papua together.

The executive summary of the 218-pages report explains how several human rights standards have deteriorated over the last two years.

The report is compiled by the International Coalition for Papua (ICP) and the German Westpapua-Netzwerk (WPN). The executive summary says:

“The years 2015 and 2016 were characterised by a significant aggravation of the human rights situation in West Papua compared to previous years. The term West Papua refers to the Indonesian easternmost provinces of ‘Papua’ and ‘Papua Barat’. Reports by local human rights defenders describe an alarming shrinking of democratic space.

“Indigenous Papuans, particularly women, continued to have a high risk of becoming victims of human rights violations. Racist attitudes toward West Papuans among the police and military, insufficient legal protection, the lack of proper law enforcement, inconsistent policy implementation and corruptive practices amongst government officials contributed to the impunity of security forces.

“Government critics and activists faced legal prosecution with varying charges. Using a charge of treason (‘makar’) remained common against non-violent offenders.

Increasing ‘incitement’ charges

“West Papuan political activists also faced an increasing number of charges incitement or violence despite the non-violence of protest and almost all activism.

“The deterioration of the political and civil rights situation in West Papua during the past two years was most obvious in the sheer number of political arrests.

“Those arrests drastically increased to 1083 in 2015, and then quadrupled in 2016 to 5361 arrests, in tandem with growing political protest for self-determination.

“Almost all of the arrests came during peaceful protest in support of the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). In addition, the Indonesian government and the regional police in West Papua increasingly restricted the right to freedom of opinion and expression using official statements (Makhlumat) issued by the Papuan Regional Police in 2016.

“Local journalists in West Papua faced continued intimidation and obstruction from the security forces. In comparison to previous years, the number of reported cases against local journalists has slightly decreased throughout the reporting period 2015 and 2016.

“President Joko Widodo’s promise in May 2015, to make West Papua freely accessible to foreign journalists and international observers was not implemented. Foreign journalists were in an increasing number of cases prevented from entering West Papua or when permitted to enter, they faced obstruction, surveillance, intimidation and physical violence.

“International human rights organisations and humanitarian organisations such as the International Committee of the Red Cross (ICRC) remained banned from freely accessing West Papua.

Threatened, obstructed

“Human rights defenders in West Papua had to work under fear of being monitored, threatened and obstructed by the security forces. The killing of well-known human rights defender Joberth Jitmau, marked the sad highlight of attacks against human rights defenders during these two years.

“The police termed Jitmau’s killing a traffic accident and did not conduct a criminal investigation. Jitmau’s case was a representative example of the widespread impunity in West Papua.

“Only in rare instances were security forces prosecuted in public or military trials. Two of the three cases of prosecution resulted in considerably low sentences for the perpetrators in view of the severity of the criminal offences.

“Security force members also continued to use torture and ill-treatment as a common response to political protest or incidents of alleged disturbance of public order. Extra-judicial killings occurred particularly often as an act of revenge or retaliation for violent acts or other non-violent interactions with members of the security forces.

“The situation with regard to economic, social and cultural rights in West Papua was stagnant. The quality of education in West Papua remained considerably low, due to poor management of the education system, inadequate competencies, high absence rates amongst teachers, and inadequate funding. (Less than 1 percent of Papua Province’s annual budget goes to education.)

“There is still no culturally appropriate curriculum in place, which is capable of improving the educational situation of indigenous Papuan children and of preserving local cultures.

“Health care and education remained in a devastating condition, far below the national average, despite the large amount of special autonomy funds that flow to the two administrative provinces Papua and Papua Barat.

Strong imbalance

“There is a strong imbalance in the fulfillment of minimum standards in terms of health, education, food and labor rights between the urban areas and the remote inland areas of West Papua.

“Indigenous Papuans, who mostly reside outside the urban centres, suffer the most of this imbalance. Both Papuan provinces are amongst the regions with the highest prevalence rate for HIV/AIDS infections and child mortality of any ‘Indonesian province’, while the quality of health services is alarmingly low.

“Insufficient equipment in rural health care institutions and a lack of adequate health monitoring and response mechanisms remained strikingly evident. These shortcomings were highlighted when a pertussis epidemic broke out in the remote highland regency of Nduga, killing least 51 children and three adults within a span of three months in late 2015. Malnutrition enabled the rapid spread of the epidemic.

“The case also mirrors the government’s growing challenge to guarantee indigenous Papuans right to food. Palm oil plantations and other agricultural mega-projects have led to the destruction of local food sources, livestock and access to clean drinking water.

“Cases of domestic violence are often settled in non-legal ways, which fail to bring justice for the victims and lack a deterrent effect for perpetrators. Women living with HIV/AIDS are particularly often facing discrimination and stigmatization.

“The very existence of West Papuans is threatened by the uncontrolled migration from other parts of Indonesia. This particularly applies to the urban centers where they have largely become a marginalised minority facing strong economic competition.

“In most rural areas, where indigenous Papuans are still the majority, government-promoted large-scale natural resource exploitation projects attract migrants and continue to cause severe environmental degradation as well as the destruction of live stock of indigenous communities.

“Government institutions continued to facilitate the interests of private Indonesian and foreign companies. This practice negatively impacts indigenous people’s right to their ancestral lands and resources as well as their right to determine their development.

“Resource extraction often means clearing large forest areas and polluting of water resources, thereby forcing indigenous communities to change their very way of life. Destruction of forests and hunting grounds as a life source puts an additional burden on women, in particular.”

October 5, 2017 0

Journalist Faces Defamation Probe for Comparing Indonesia’s Treatment of West Papua with Myanmar’s Rohingya

Indonesian police in East Java are investigating a veteran journalist for comparing former President Megawati Sukarnoputri to Myanmar’s Aung San Suu Kyi in a Facebook post.

On September 3, 2017, journalist and documentary filmmaker Dandhy Dwi Laksono wrote on Facebook that Megawati and Suu Kyi are alike in many ways, noting that both are former opposition leaders who now head the ruling parties in their respective countries. Dandhy added that if Myanmar’s government is being criticized for its treatment of ethnic Rohingya, the Indonesian government should similarly be held liable for suppressing the independence movement on the Indonesian island of West Papua.

He further compared Suu Kyi’s silence on the persecution of the Rohingya to Megawati’s role as party leader of the government, which has recently intensified the crackdown on West Papuan independence activists.

Rohingya people born and living in Myanmar are not recognized as citizens by the Myanmar government. In recent weeks, hundreds of thousands of Rohingya civilians have been displaced from their homes due to clearing operations of the Myanmar military in response to attacks by a pro-Rohingya insurgent group in northwest Myanmar. Tens of thousands of Rohingya refugees, who are mostly Muslim, are crossing into Bangladesh to escape the fighting.

West Papua is a province of Indonesia with a vocal independence movement that has called for the creation of a separate state since the 1960s. Human rights groups have documented many cases of abuse committed by Indonesian state forces against activists, journalists, and other individuals suspected of supporting the independence movement.

Dandhy posted his comments on Facebook following a big rally was organized by Muslim groups in Indonesia, condemning the Myanmar government for its treatment of Rohingya refugees.

The youth arm of the ruling Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) filed a defamation complaint against Dandhy on September 6:

On the whole, (Dandhy’s) opinion was clearly intended to take advantage of the Rohingya incidents in Myanmar in order to insult and spread hatred of Megawati Soekarnoputri as the chairwoman of PDI-P and Joko Widodo as the president who is backed by PDI-P.

He is now under investigation by the police cyber crime unit. If he is prosecuted for and convicted of defamation, Dandhy could face up to four years in prison.

Reacting to the complaint, Dandhy wrote that it is a minor issue compared to the injustices suffered by Papuan activists and Rohingya refugees.

The complaint is the latest case of how the Electronic Information and Transactions (ITE) Law is being used to silence dissent in the country.

According to Indonesian digital rights group SAFEnet, at least 35 activists have been charged with online defamation since its enactment in 2008. Aside from Dandhy’s case, the group has documented six defamation charges involving activists and journalists in 2017.

Activists were quick to launch a campaign expressing support to Dandhy. They asserted that Dandhy was simply expressing an opinion which should be considered legitimate criticism and not a criminal act.

SAFEnet is encouraging Indonesian netizens to submit reports and testimonies about how the ITE Law is being abused to silence activists like Dandhy and suppress online free speech in general.

Instead of preventing the public from commenting on Megawati, a local investigative portal suggested that Dandhy’s case could in fact trigger greater interest in the former president’s legacy as a leader, including some of the issues that led to her defeat in the polls.

Souce: www.globalvoices.org

September 15, 2017 0

West Papua protest: Indonesian police kill one and wound others – reports

West Papuan activists clash with police guarding the office of a US mining company. On Tuesday, one person was reportedly killed by Indonesian police at a protest in Deiya regency. Photograph: Ed Wray/AP

Indonesian paramilitary police have shot and killed one person and wounded a number of others at a protest in a West Papuan village, according to human rights groups and local witnesses.

A 28-year-old man was reportedly killed during the incident in Deiya regency on Tuesday afternoon, and up to seven wounded, including at least two children.

The regency’s parliament has reportedly called for the arrest of the officers involved, and for the withdrawal of the police mobile brigade, known as Brimob.

The incident began after workers at a nearby construction site refused to assist locals in taking a man to hospital, after he was pulled from the river.

After a five hour delay in sourcing another vehicle the man died on his way to hospital, according to local sources. Angry relatives and friends protested against the construction company, allegedly attacking a worker’s camp – believed to be primarily from Sulawesi – and destroying some buildings.

Authorities were called to the protest, and Associated Press reported police alleged protesters kidnapped a worker, which protesters denied.

“The joint forces of police, mobile brigade police and army officers came. Did not ask questions but shot several youths,” Father Santon Petege told West Papuan information site, Tabloid Jubi.

“There were no warning shots at all,” witness, Elias Pakagesaid. “Officers immediately fired on the unarmed villagers.”

A human rights lawyer investigating the case, who requested to remain anonymous, also said there was no verbal warning from authorities, and she labeled the incident an extrajudicial killing.

“When they arrive they just shoot. They used guns and violence and shoot directly,” she said.

Unconfirmed reports said 17 people were shot by the police mobile brigade, including the deceased man and a number of children.

Pictures purported to be of the victims and seen by Guardian Australia show deep bullet wounds.

According to local media, police denied they shot directly at the protesters, but rather at the ground and hit four people after warning shots failed to calm the situation.

The head of public relations for Papua police, Kombes A.M. Kamal denied anyone died other than a person who was critically ill, and alleged protesters had attacked an employee.

A separate report quoted the spokesman as saying the police only fired rubber bullets.

The lawyer said the police spokesman’s claims were not true, that the hospital doctor had recognised the injuries as bullet wounds, and that one young man died of his injuries, not an illness.

A police report cited by AP said a 28-year-old man died instantly after being shot multiple times.

Dr Eben Kirksey, a senior lecturer at UNSW, said there was often a “disinformation campaign” by authorities following incidents in West Papua.

Kirksey said history had shown investigations rarely translated into prosecutions, and prosecutions often saw light sentences.

“If we look at the history, of when there is evidence of security force misconduct I don’t have much hope.”

The Asian Human Rights Commission called for a full transparent investigation by human rights groups, and for the officers to be held accountable.

There are frequent reports of violence and mass arrests by authorities against West Papuans, the indigenous people of an Indonesia-controlled region on the western half of an island shared with Papua New Guinea, and which has battled for independence for decades.

But information is difficult to verify, largely because of the restrictions on foreign media.

In 2015 Indonesian president Joko Widodo announced the lifting of the media ban for the province, but in reality, government clearing houses vet media visits and maintain restrictions. Two French journalists were deported earlier this year for reporting without the required visa.

The Jakarta Post on Wednesday called for the government to open up the province to the world’s media, noting the significant gains made by a “relentless” independence campaign.

It argued Jokowi should stop hiding his government’s purported improvements and developments in the region.

“At almost every turn, we are being outmaneuvered by campaigners who want to see Papua separate from Indonesia. And yet the Indonesian government has done very little to counter it,” it said.

“By maintaining this restriction, the government is operating like a paranoid regime, afraid the outside world may find the skeletons it hides in its closet. If the government has done much to improve the lives of Papuans, why not show it to the world?”

Source: https://www.theguardian.com

August 8, 2017 0

Rentetan Wabah Yang Merenggut Nyawa Generasi Papua

Rentetan Wabah Yang Merenggut Nyawa Generasi PAPUA :
1. Tahun 2004, 108 Balita Meninggal di Kab. Paniai.
2. Tahun 2008, 156 Orang Meninggal di Kab. Dogiyai.
3. Tahun 2010, 40 Orang Meninggal di Kab. Intan Jaya
4. Tahun 2012-2013, 95 Orang Menunggal di Kab. Tambrauw
5. Tahun 2013, 95 Orang Meninggal di Kab. Yahukimo
6. Tahun 2015, 41 Balita Meninggal di Kab. Nduga
7.Yang Terbaru di Tahun 2017, 40 Lebih Balita Meninggal di Kab. Deiyai, Namun Belum Juga Ada Penanganan Serius Dari Pihak Terkait.

“Sebenarnya Ini Wabah Penyakit atau Memang Skenario Negara Untuk Memusnahkan Orang Asli Papua Dari Atas Tanah Leluhur Mereka Sendiri ???”.
Data Diatas Hanyalah Sebagian Kecil Dari Banyaknya Rentetan Kasus Serupa Yang Terjadi di Tanah PAPUA.