Tanpa Sebab, Aparat Polri Aniaya Empat Warga Papua

Welem Merani, salah satu korban penganiayaan (IST)

Jayapura – Pada Rabu, 8 Mei 2013 lalu, empat orang di kampung Kontiunai, Distrik Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, dianiaya. Berikut kronologis peristiwa tersebut.

Berdasarkan laporan yang diterima dari sumber terpecayatabloidjubi.com, di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, melalui surat elektronik (email), Minggu (12/5) menyebut, empat orang telah dianaiaya. Keempat orang tersebut, masing-masing ; Welem Merani (24 tahun), warga Kampung Kontiunai, pekerjaan petani, Niko Anderi (40 tahun), warga Kampung Kontiunai, pekerjaan petani, Musa Samai (28 tahun) pejerjaan petani, warga Kampung Kontiunai, terakhir, Luis Samai (24 tahun), pekerjaan petani, warga Kampung Kontiunai. Dari sumber terpercaya tabloidjubi.com di Serui menyebutkan, pelaku yang diduga menganiaya empat korban tersebut bernama Lodik Ayomi (30 tahun), warga kampung Kontiunai. Dari data yang diperoleh, penganiayaan terjadi pada Rabu, 8 Mei 2013, pukul 18.00 WIT. Saat itu, Lodik Ayomi atau pelaku, dalam keadaan diam-diam dari samping memukul Welem Merani, akhirnya kening dari mata kanan Welem Merani pecah.

Namun, Welem tidak membalas pukulan tersebut. Kejadiannya berlangsung di Perempatan Kampung Kontiunai – Saubeba. Pada pukul 18.30 bertempat di perempatan jalan Kontiunai – Saubeba, Lodik memukul Niko Anderi. Saat itu, Niko lagi berdiri dijalan sambil makan pinang, ketika itu Lodik dari samping diam-diam memukulnya dari samping. Akibatnya, pelipis muka bagian kanan Niko, pecah. Niko tak membalas. Setelah dipukul, ia dibawa oleh anaknya pulang kerumah diam-diam.

Kemudian pada Kamis, 9 Mei 2013 tepatnya pukul 15.00 WIT, Musa Samai sedang berlaga bola kaki dilapangan Thomas Mawene Kampung Kontiunai. Masih dilapangan, datanglah Lodik Ayomi, ketika Lodik tiba di lapangan, langsung mengejar saudara Musa Samai untuk dipukul. Namun, Musa Samai meghindar kerumahnya. Tetapi, Lodik Ayomi masih saja mengundang Musa Samai berkelahi hingga terjadi baku lempar batu. Akhirnya, adik dari Musa Samai yaitu Luis Samai yang melihat hal itu, tidak terima. Lantaran tak terima, Luis mengambil senapan/senjata angin tetapi tidak menembak saudara Lodik Ayomi. Melihat senapan angin yang dipegang, Lodik menghindar. Ia berdiri jauh dari rumah/berdiri di jalan raya, lalu menyuruh adik Otniel Ayomi melapor ke polsek Angkaisera.

Tak memakan waktu lama, Otniel Ayomi tiba dikampung bersama 7 orang anggota polisi dengan memakai taksi penumpang. Tujuh orang anggota polisi itu langsung menangkap Musa Samai dan adiknya, Luis Samai. Pada saat polisi membawa kedua adik kakak ini tiba di polisi, lalu datanglah si Lodik Ayomi lalu memukul Musa Samai didepan polisi. Saat pemukulan berlangsung, polisi tak melerai, malah mereka membiarkan pemukulan terjadi. Pada saat tiba di polsek Angkaisera, si Lodik Ayomi tidak di dudukkan bersama-sama kedua korban, yakni Musa dan Luis. Lodik jalan mondar-mandir sambil makan pinang keluar masuk polksek seperi layaknya seorang petugas polisi. Sedangkan Musa dan Luis Samai, diinterogasi dengan sejuta pertanyaan. Karena, masih ada senjata angin maka persoalannya tidak selesai sampai disitu, melainkan yang bersangkutan dibawa lagi ke Polres Kepulauan Yapen.

Setiba di Polres Kepulauan Yapen, satu truck Dalmas yang diperkirakan memuat 20 orang anggota polisi didalamnya turun didepan polsek lalu memukuli Musa dan Luis. Setelah itu, mereka berdua diborgol lalu membuang mereka kedalam truck. Saat mereka berada didalam truck, anggota polisi yang memukul dan memborgol mereka masuk kedalam truck lalu mereka menuju Kampung Kontiunai untuk mengambil senjata angin yang ada dirumah Musa Samai. Setelah senjata diambil, kedua korban (Musa dan Luis) ikut lagi bersama-sama polisi ke polresYapen di Kota serui, dengan trek dalmas tersebut.

Dalam perjalanan dari Kontiunai ke Serui, kedua korban dipukuli oleh polisi yang ada di dalam truck sampai tiba di Polres Yapen di Kota Serui. Sesampai di Polres, kedua korban tidak dipukuli lagi. Polisi hanya meminta keterangannya soal permasalahan yang tidak ada kaitannya dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Lodik Ayomi. Setiba di Polres Yapen, kedua korban ditahan.

Setelah itu, Lodik Ayomi juga dimintai keterangan. Dalam keterangan yang diberikan Lodik, mengatakan, merasa curiga terhadap Musa Samai yang telah melaporkan dirinya kepada kelompok sipil bersenjata yang telah melakukan kasus penikaman polisi di Angkaisera baru-baru ini, sehingga Lodik disuruh untuk bersumpah dengan memakan tanah. Kejadian ini membuat saudara Lodik mara dan mencurigai Musa Samai yang sudah melaporkannya ke pihak/kelompok sipil bersenjata. Lodik juga menganggap Musa Samai tahu dan kenal kelompok sipil bersenjata tersebut. Padahal, Musa sama sekali tidak mengenal kelompok sipil bersenjata ini dan tidak ada kaitannya dengan kasus penikaman polisi di Angkaisera yang baru saja terjadi beberapa waktu lalu.

Pada Jumat, 10 Mei 2013, kepala kampung kontiunai, tokoh gereja, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan bersama dengan keluarga korban, menghadap wakil Bupati Kepulauan Yapen, Frans Sanadi, komandan kodim ( Damdim) dan ketua DPR Kabupaten Kepulauan Yapen. Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Wakil Bupati sekira pukul 10.00 – 11.30 WIT. Alhasil dari pertemuan itu, adalah memutuskan untuk menghadap Kapolres Yapen untuk mengeluarkan yang Musa dan Luis dari sel. Tepat pada pukul 13.00-14.00 WIT, pertemua digelar dengan Kapolres. Hadir dalam pertemua itu, ketua DPR dan wakil bupati bersama Dandim serta warga dan keluarga korban.

Hasil terakhir dari pertemuan tersebut, Musa dan Luis dilepaskan dari tahanan lalu diantar langsung oleh Kapolres Yapen sampai ke Kampung Kontuinai. Kapolres berjanji, akan menyelesaikan kasus penganiaan yang dilakukan oleh Lodik Ayomi terhadapa empat warga Kontiunai ini. Namun, keempat korban dan keluaraga bersama tokoh masyarakat dan semua yang hadir dalam kesepekatan itu mereka tidak puas, karena sampai saat ini Lodik Ayomi belum juga ditahan oleh polisi dan diproses sesuai hukum. Hingga berita ini terbit, belum ada konfirmasi dari Kapolres Yapen. (Jubi/Musa)

May 12, 2013,21:37,TJ

May 12, 2013 0

Nick Messet Masuk Daftar Hitam TPN – OPM

Jayapura – Tentara Pembebasan Nasional- Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) dari Komando Markas Pusat, Kodap I Tabi pimpinan Kolonel David Tarko, secara resmi mengeluarkan blacklist (daftar hitam) bagi Nick Messet dan keturunannya.

Pernyataan itu disampaikan Kolonel David Tarko melalui staf khususnya melalui siaran pers yang dikirim kepadatabloidjubi.com, Minggu (12/5).

“Pada 13 Mei 2013 nanti, Nick Messet Resmi dimasukan dalam daftar (Blacklist) TPN-OPM,”

tuturnya. Menurut David, blacklist bagi Nick Messet dan keturunannya akan berlaku sampai Papua Merdeka.

Menurut David, blacklist itu diterbitkan berdasarkan data-data yang dimiliki TPN-OPM, yang mana fakta-fakta pernyataannya dapat merendahkan harkat dan martabat bangsa Papua di bagian Barat Pulau New Guinea.

TPN-OPM juga menilai, Nick Messet penghianat, yang mana telah dan sedang mengorbankan Rakyat Bangsa Papua di bagian Barat Pulau New Guinea, membohongi diri dan membohongi Indonesia dengan dalih bahwa Papua tidak akan Merdeka.

Karena itu, David menilai, Nick Messet bukanlah pejuang sejati TPN-OPM, melainkan kelompok abu-abu yang tersesat dan kehilangan hikmat Tuhan, karena menjalagunakan hikmat yang telah diberikan Tuhan kepadanya.

Bagi TPN-OPM sejati, Nick Messet tidak ada hitungannya. TPN-OPM mempunyai keyakinan bahwa Papua akan Merdeka sesuai waktu yang Tuhan tentukan, maka TPN-OPM telah dan terus berjuangan hingga kini. Waktu akan menentukan dan Nick Messet berserta teman-teman penghianat lain akan takhluk atau pindah ke Jwa.

TPN-OPM memasukan Blacklist terhadap Nick Messet dan keturunannya berdasarkan fakta pernyataan pada media massa Indonesia, dari sejak melacur ria ke NKRI hingga kini. Bukti pernyataan lain adalah yang baru-baru ini, dimana Nick Messet komentar melalui Bintang Papua pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 lalu.

“Untuk membuktikannya, silakan click link location dibawah ini: Mantan Menlu OPM Soal Pembukaan Kantor OPM di Oxford Inggris Sengaja Dibesar-besarkan Kelompok Benny Wenda,”

ujar David merujuk pada sumber berita online Bintang Papua (www.bintangpapua.com).

Pernyataan ini dikeluarkan dari Markat Pusat TPN-OPM bagian Penyerangan dibawah Kendali Kepala Staf Umum Tuan Teryanus Satto, guna menjadi perhatian olehh semua pihak dan dapat dilaksanakannya sesuai fakta kebenaran sejarah. Terima kasih atas perhatian Anda. David Tarko mencantumkan mencantumkan kontak personya dalam releassnya. 081247306831 dan panglimakodap1tabi@yahoo.com. (Jubi/Mawel)

May 12, 2013,17:57,TJ

May 12, 2013 0

Di Wamena Oknum TNI Tembak Seorang Warga Sipil

Jayapura – Seorang masyarakat sipil di Wamena, Papua, Arton Kogoya (27 tahun), berprofesi sebagai Mantri Kesehatan di Desa Lelam, Distrik Gapura, Kabupaten Lany Jaya terkena tembakan yang dilepaskan oknum anggota TNI. Insiden itu terjadi, Sabtu (11/5) sekitar pukul 22.34 WIT.

Kapendam Kodam XVII Cenderawasih, Kolonel Infantri Jansen Simanjuntak membenarkan terjadinya peristiwa tersebut. Ia mengatakan, kronologis kejadian bermula dimana tiga orang anggota TNI dari Batalyon Infantri 756 Wamena yakni Serda Agus yang juga Wadan Pos Napua, Pratu Sitanggang dan Prada Haryono pergi ke pasar Sinakma Wamena untuk membeli makan di warung Wonogiri dengan menggunakan dua motor dan berpakaian preman serta membawa senjata.

“Ketika ketiga anggota tersebut akan kembali ke pos, ditengah perjalanan mereka dicegat oleh masyarakat yang mabuk. Anggota TNI itu lalu menyuruh masyarakat yang mabuk agar pulang, namun mereka tidak mengindahkan,”

kata Jansen, Minggu (12/5).

Menurutnya, lalu terjadilah pertengkaran mulut dan perkelahian antar anggota TNI dengan masyarakat tersebut. Namun karena terdesak anggota itu melarikan diri minta bantuan ke anggota lainnya.

“Lalu datanglah tujuh orang anggota untuk membantu. Setelah itu mereka mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak enam kali. Namun karena terdesak para anggota TNI itu melarikan diri ke arah Kodim 1702 Jayawijaya sambil mengeluarkan tembakan beberapa kali,”

ujarnya.

Dikatakan, maksud anggota TNI mengeluarkan tembakan untuk mencegah agar masyarakat berhenti mengejar mereka. Akibat dari penembakan itu, salah seorang masyarakat terkena peluru.

“Luka yang terdapat di tubuh korban yaitu peluru mengenai rusuk sebelah kiri tembus ke kanan, paha sebelah kiri dan betis sebelah kanan. Saat ini kasus tersebut sedang di proses penyelidikan,”

kata Jansen.(Jubi/Arjuna)

May 12, 2013,15:09,TJ

May 12, 2013 0

Polisi Kembali Larang Aksi Demo Damai Rakyat Papua

Demo KNPB menuntut Refrendum beberapa waktu lalu (dok/Jubi)

Jayapura – Kepolisian Daerah (Polda) Papua kembali mengeluarkan larangan aksi demo damai warga Papua untuk memprotes penggunaan senjata berlebihan oleh aparat keamanan, tanggal 31 April dan 1 Mei lalu yang menyebabkan tiga warga Distrik Aimas, Sorong, tewas. Aksi demo damai ini rencananya akan digelar di Kantor Majelis Rakyat Papua, Senin (13/05).

“KNPB tak terdaftar di Kantor Kesbangpol Linmas sehingga bisa dianggap KNPB adalah organisasi yang tak memiliki AD/ART dan tak berdasarkan hukum,”

Kabid Humas Polda Papua Kombes (Pol) I Gede Sumerta Jaya, SIK, kepada wartawan, Jumat (10/05).

Lanjut Kabid Humas Polda Papua, meskipun Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo sudah mengajukan surat ijin tertulis tentang rencana pelaksanaan demo terkait dugaan pelanggaran HAM di Distrik Aimas ini, namun surat ijin itu tak menyebutkan tempat aksi demo dan jumlah massa, berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998.

Larangan atau tak diberikannya ijin aksi demo damai ini ditanggapi oleh Victor Yeimo yang sekaligus sebagai kordinator nasional rencana aksi tersebut, sebagai bentuk isolasi Pemerintah Indonesia melalui Kepolisian dan Militer terhadap aspirasi dan ekspresi rakyat Papua.

“Mereka melarang kegiatan damai kami dengan alasan-alasan irasional mereka, sementara mereka memungkinkan pembunuhan, intimidasi, penangkapan dan penipuan masyarakat. Mereka secara hukum menindas kita, bukan hanya dengan senjata, tetapi juga oleh aturan mereka yang tidak jelas.”

kata Victor Yeimo kepada Jubi, Sabtu (11/05) malam.

Menurut Yeimo, jika negara tidak memungkinkan orang Papua untuk mengekspresikan dan untuk memprotes Pelanggaran HAM dan ketidakadilan di Papua Barat, maka untuk apa orang Papua tinggal dan hidup di dalam negara ini (Indonesia)?

“Kami memprotes perlakuan terhadap saudara, ibu dan nenek moyang kami yang telah dibunuh oleh Polisi dan Militer Indonesia. Apakah jika kami memprotes saudara kami yang meninggal itu hal yang ilegal?”

tanya Yeimo.

Ketua Persekutuan Gereja Baptis Papua, Pdt. Socratez Yoman juga menyesalkan larangan ini. Menurut Yoman, larangan seperti ini adalah pola lama yang sudah usang dan tidak relevan degan era keterbukaan dewasa ini.

“Ya saya mendengar pihak Polda Papua melarang demo rakyat Papua (KNPB) tgl 13 Mei. Ruang demokrasi & kebebasan berekspresi dijamin undang2. Kalau benar, menurut saya ini pola lama yang sudah usang dan tdk relevan dgn era terbuka dewasa ini.”

kata Yoman. (Jubi/Benny Mawel)

May 11, 2013,20:36,TJ

May 11, 2013 0

Warga Ankaisera Resah Dengan Penangkapan Yang Dilakukan Polisi

Jayapura – Pihak kepolisian diduga terus melancarkan aksi Pengejaran, penangkapan dan penahanan terhadap warga di Distrik Angkaisera, Kabupaten Yapen, Kepulauan, Papua. Polisi diduga kembali menangkap dua warga kampung Kontounai.

Penangkapan tersebut membuat warga resah dan merasa tidak nyaman. Informasi ini disampaikan Gama melalui telepon selulernya ke tabloidjubi.com Sabtu (11/5).

“Hari Kamis, 9 Mei terjadi penangkapan terhadap dua warga sipil kampung Kontounai Distrik Angkaisera, masing-masing Musa Samai dan Luis Samai,”

tuturnya. Menurut Gama, keduanya warga tersebut diangkut dengan mengunakan satu buah truk dalmas menuju Mapolres Yapen.

“Polisi bawa mereka dengan mengunakan truk dalmas,”

ungkapnya. Menurut Gama, dua warga itu mendapat perlakuan tidak adil dari polisi. Polisi melakukan kekerasan terhadap mereka.

“Sampai diperempatan Menawi, diturunkan dan disiksa,”

katanya.

Setelah penyiksaan, menurut Gama, dua warga itu kembali dinaikan ke dalam truk, selanjutnya menuju Mapolres.

“Kini mereka dua berada di sel polres Yapen,”

tuturnya lagi. Sebelumnya, tiga warga sudah ditangkap terlebih dahulu. Sehingga jumlah menjadi 5 orang.

Penangkapan terjadi terkait penyerangan dan pembunuhan satu anggota polisi, Bripka Jefry Sesa beberapa waktu lalu. Perlakukan polisi terhadap warga sipil ini, kata dia, mengakibatkan warga Angkaisera takut dan lari ke hutan. (Jubi/Mawel)

May 11, 2013,19:08,TJ

May 11, 2013 0

Waterpauw : OPM Ingin Ganggu Peringatan 1 Mei

JAYAPURA—Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang mengaku beroperasi wilayah Sorong Raya dan Raja Ampat, ternyata ingin

mengganggu upacara peringatan 1 Mei 2013 atau penyerahan Irian Barat ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang digelar melalui kerjasama antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dan TNI/Polri di Lapangan Olahraga Hocky, Kampung Baru, Sorong, Papua Barat.

Demikian disampaikan Wakapolda Papua Brigjen (Pol) Drs. Paulus Waterpauw ketika dikonfirmasi di Mapolda Papua, Jayapura, Jumat (10/5), terkait hasil investigasi yang dilakukan Polda Papua pasca peristiwa penyerangan di Aimas, Kabupaten Sorong sepekan terakhir ini.

Mantan Kapolres Mimika ini mengatakan, hasil kerja bersama yang didukung Pemerintah Daerah Sorong dan Klasis GKI,LSM dan lain-lain akhirnya Panglima TPN/OPM Wilayah Sorong Raya dan Raja Ampat, Isak Kalaibin menyerahkan diri ke Mapolres Sorong, Rabu (8/5) sekitar pukul 11.30 WIT. Hal ini untuk mempertanggungjawabkan peristiwa hukum yang terjadi di Aimas tersebut.

Dikatakan Wakapolda, tersangka Isak Kalaibin dijerat pasal penghasutan, karena dia secara resmi memberikan undangan kepada para pengikutnya antara dokumen yang telah disita berupa surat yang diajukan kepada seluruh Komandan Batalyon, Komandan Kompi dan sebagainya agar 25 Pebruari 2013 mereka datang untuk mempersiapkan Pesta Mama di Aimas. Kemudian undangan kedua pada 26 April 2013 yang ditulis tangan juga dalam rangka Pesta Mama. Tapi Isak Kalaibin telah menghimbau kepada mereka bahwa 26 April 2013 agar datang 29 April 2013 untuk merayakan Pesta Mama 1 Mei 2013.

“Artinya dia sendiri sudah mencoba untuk memainkan peranannya dia sebagai seorang Kamandan Kodam wilayah Sorong Raya dan Raja Ampat berpangkat Kolonel,”

katanya.

Waterpauw mengatakan, tersangka Isak Kalaibin terbukti menghasut, tindakan makar dan sebagai penanggung jawab terhadap serangkaian persiapan-persiapan dalam rangka mengibarkan bendera Bintang Kejora dalam Pesta Mama yakni peringatan 1 Mei sebagai Hari Aneksasi Bangsa Papua yang menurut mereka adalah pemerintah Indonesia mencaplok dan sebagainya dengan persiapan yang besar, termasuk senjata rakitan, amunisi yang ditemukan, bendera Bintang Kejora serta perlengkapan perang.

“Kami juga menemukan Posko di Aimas yang diduga sebagai lokasi latihan perang mereka,”

ujarnya.

Menurut Wakapolda, hasil pengungkapan yang dilakukan pihaknya sesungguhnya 30 April petang baru berkumpul 18 sampai 20 orang dalam rangka kedukaan seorang keluarga dari Isak Kalaibin yang meninggal di Sorong Selatan dibawa kerumah Isak Kalaibin. Tapi ketika pukul 19.00-23.00 WIT hampir 60-80 orang berkumpul dilengkapi peralatan perang. Kemudian bersamaan itu masuk sebuah mobil Ambulance. Setelah keluar mobil Ambulance tersebut dijegat anggota Polres Sorong dibawa ke Mapolres Sorong untuk diperiksa. Tapi, Isak Kalaibin mengaku mobil Ambulance tersebut datang dari Sorong Selatan. Dia tak mengaku membawa jenasah, tapi membawa dua orang dari Sorong Selatan. Namun, setelah digeledah didalam mobil Ambulance ditemukan peta atau sketsa rencana aksi penyerangan besar-besaran pada 1 Mei.

“Kami duga mereka akan Pesta Mama tadi mereka kibarkan Bintang Kejora dan mencegat apabila anggota TNI/Polri akan masuk untuk menurunkan Bintang Kejora. Kemungkinan besar mereka menyerang.

“Tapi hal ini belum terungkap, karena pihaknya baru ketemukan 6 tersangka termasuk Isak Kalaibin. Nanti kita coba gali terus,” tukasnya.

Dikatakan, pada Selasa (30/4) sekitar pukul 00.00 WIT dilakukan patroli dialogis untuk menyentuh masyarakat yang masih berkumpul di luar jam tertentu, seperti ditegur karena sudah larut malam, termasuk ke Aimas. Tapi, ironisnya ketika tiba di Aimas langsung dihadang oleh OPM. Selanjutnya merusak beberapa unit kendaraan, termasuk kendaraan yang ditumpangi Wakapolres Sorong Kompol Yudhi Pinem, SIK dan mencederai satu anggota TNI atas nama Pelda Sultoni mengalami luka serius di bagian kepala. (mdc/don)

Sabtu, 11 Mei 2013 06:29, Binpa

May 11, 2013 0

Kantor OPM di Oxford Tidak Bisa Ditutup

The English-speaking world. Countries in dark ... — The English-speaking world. Countries in dark blue have a majority of native speakers. Countries in light blue have English as an official language, de jure or de facto. English is also one of the official languages of the European Union. “Official EU languages”. European Commission. 8 May 2009 . . Retrieved 2009-10-16 . (Photo credit: Wikipedia)

JAYAPURA – Sudah hampir seminggu belakangan ini, pendirian kantor Perwaklan OPM di Oxford, Inggris, masih terus menjadi perbincangan hangat, tidak hanya di tingkat nasional, namun juga di Papua.

Menyusul pernyataan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua, Stevanus Siep,SH, bahwa penderian Kantor Perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kota Oxford-Inggris tidak memiliki legalitas hukum yang jelas, mendapat tanggapan serius dari Pengamat Hukum Internasional, Sosial Politik Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung.

Dosen Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Uncen Jayapura ini mengatakan, Kantor Perwakilan OPM di Kota Oxford Inggris tidak bisa ditutup. Alasannya, pertama, Benny Wenda dan kawan-kawannya sebelum mendirikan Kantor Perwakilan OPM tersebut, mereka telah membentuk dan mendirikan satu badan hukum yang bernama Free West Papua.

Ditegaskannya, di Inggris suatu pendirian sesuatu yang berbadan hukum, pengurusan surat ijinnya rumit dan memakan waktu yang lama. Kalau badan hukumnnya adalah lembaga yang memperjuangkan kepentingan warga di Inggris sendiri, surat ijinnya cukup dikeluarkan oleh pemerintah lokal dengan mendapatkan persetujuan parlamen lokal, dan waktu pengurusannya paling lama tiga bulan.

Tetapi kalau badan hukumnnya dengan tujuan didirikannya untuk memperjuangkan kepentingan warga Negara asing di luar Inggris seperti Badan Hukum Free West Papua, itu prosesnya harus mendapat surat ijin pemerintah lokal dan parlamen lokal, kemudian disampaikan ke pemerintah Inggris dan parlamen Inggris untuk mendapatkan persetujuan waktu yang dibutuhkan dalam proses pendirian badan hukum seperti Free West Papua ini paling lama dua tahun.

“Jadi kalau sampai KBRI Indonesia di London tidak mengetahui proses pendirian Kantor Perwakilan ini, berarti itu sangat keterlaluan dan kegagalan besar dalam diplomasi Indonesia,” ungkapnya kepada Bintang Papua, di kediamannya, Jumat, (9/5).

Bahkan disini, jika ada yang bilang dasar legalitas hukum Kantor Perwakilan OPM ini tidak jelas, itu bahasa yang keliru dan tidak memahami sistem politik dan pemerintahan di Inggris. Dan jika dikatakan tidak mempunyai dampak yang kuat terhadap perjuangan Papua menuju kemerdekaan, dirinya perlu mengingatkan bahwa politik Internasional mengenal satu gaya politik yang paling ditakuti yakni politik domina atau domino effect. Yakni kalau kartu yang satu sudah jatuh, misalnya kartu AS atau Joker, maka kartu-kartu domino lain akan jatuh juga.

Politik semacam ini berakar dan bermula dari Inggris, kemudian dikembangkan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Kissinger dalam strategi perang dingin dengan Uni Siviet-Inggris. Dengan demikian, sesungguhnya kartu AS atau Joker dalam perjuangan Papua Merdeka.

Alasan lainnya adalah Benny Wenda dan kawan-kawannya yang mendirikan Kantor Perwakilan OPM adalah warga Negara Inggris, bukan penduduk ilegal. Karena status warga Negara seperti itu, maka tentunya Pemerintah Inggris tidak bisa mencampuri aktivitas ekonomi, politik, sosial dan aktivitas keseharuan warga negaranya.

Pemerintah Inggris hanya bisa mencampuri aktivitas pribadi warga negaranya apabila diminta oleh bersangkutan atau yang bersangkutan melakukan extra ordinary crime yang merugikan Negara secara luas. Jadi selama Benny Wenda dan kawan-kawannya beraktivitas dengan Kantor OPM, pemerintah Inggris tidak bisa mencampuri aktivitas mereka karena pemerintah akan dianggap melanggar hukum yang dibuatnya sendiri.

“Jarang di Inggris kita melihat pemerintahnya melanggar hukumnya sendiri. Tapi kalau di Negara kita, itu hal yang lumrah karena di Indonesia, hukum dibuat untuk dilanggar sendiri oleh pembuatnya. Jadi aktivitas OPM, kantornya akan tetap berjalan di Inggris. Bisa tutup apabila teman-teman OPM di Inggris melakukan tindakan kekerasan, pemboman, sabotase dan lainnya yang merugikan Negara,”

tukasnya.

“Selama seperti itu, maka kantor OPM tetap beroperasi, dan Kota Oxford perlu pembaca ketahui bahwa selain Kantor OPM, juga Kantor Perwakilan Perjuangan orang-orang Skotlandia dan Kantor Perjuangan orang-orang Irlandia Utara yang ingin merdeka dari Inggris,”

sambungnya.

Berikutnya, mereka yang mensponsori atau berada di belakang pendirian Kantor Perwakilan OPM di Inggris adalah LSM-LSM Internasional yang tersebar di beberapa Negara Eropa, Amerika, Australia dan individu-individu yang berpengaruh di dunia seperti Pdt. Desmond Tutu dari Afrika Selatan.

Kekuatan Sponsorship di balik Benny Wenda inilah yang menurut hematnya bahwa mendatangkan beban moral terhadap pemerintah Inggris agar ikut juga merasakan dan memahami suasana kebatinan orang-orang di Tanah Papua yang masih hidup dibawah penindasan dan penderitaan yang berkepanjangan seperti Afrika Selatan di masa penerapan politik Apartheid.

Karena beban psikologis inilah yang kemungkinan pemerintah Inggris tidak bertindak mencegah pembukaan Kantor Perwakilan OPM dan tidak mungkin juga untuk menutupi operasional Kantor OPM dimaksud.(nls/don/l03)

Sabtu, 11 Mei 2013 06:35, Binpa

May 11, 2013 0

Jangan Tembak Rakyat Lalu Bilang OPM

Jayapura – Berbagai persoalan penembakan terus saja terjadi di Papua, bahkan stigma Organisasi Papua Merderka (OPM) menjadi senjata utama untuk terus membunuh rakyat Papua, yang seharusnya tidak terjadi.

Hal tersebut disampaikan Aktivis Pegiat HAM Papua, Dorus Wakum, menyikapi adanya berbagai polemik yang terjadi, terutama peristiwa penembakan tanpa perlawanan di Aimas Kabupaten Sorong pada tanggal 1 Mei lalu.

“Kebanyakan di katakan OPM, lalu apakah semua orang Papua yang dibunuh dikatakan OPM, sehingga membenarkan tindakan membunuh orang asli Papua. Karena itu, jangan tembak rakyat lalu berkata bahwa mereka adalah OPM,”

ujar Dorum Wakum, kepadatabloidjubi.com, via handpone, di Jayapura, Jumat (10/5).

“Polisi bukan TNI, sehingga dalam mengambil tindakan harusya juga mengikuti instruksi Presiden Indonesia, yakni memperhatikan masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM),”

tuturnya. Dorus menyesali tindakan yang tidak bertanggungjawabt dengan menembak rakyat lalu mengatasnamakan OPM, sebab aapakah tidak ada cara lain yang bisa digunakan untuk mendekati rakyat.

“Akar permasalahan di tanah Papua dalah pelanggaran HAM, yang tidak pernah diselesaikan dengan baik oleh negara,”

ucap Dorus Wakum, yang juga Koordinator Umum Nasional Papua Barat LSM Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi (KAMPAK) Papua ini.

Dia meminta, kepada anak – anak asli Papua yang menjadi perwira dan anggota kepolisian untuk tidak melakukan penemabakan terhadap rakyat Papua, karena yang ditembak adalah saudaranya sendiri.

“Mengapa setiap ibadah ditembak, upacara bendera ditembak, apakah tidak ada cara lain. Oleh sebab itu, Gubernur Papua Barat dan Gubernur Papua harus bertanggungjawab,”

nilainya.

Ia menegaskan, rakyat bangsa Papua bukan binatang yang seenaknya ditembak dan dibunuh diatas tanahnya sendiri.

“Karena itu, Polda Papua harus bertangungjahwab dan kapolres di copot saja, karena jangan melayani dengan moncong senjata, sebab sangat berbeda dengan tiga pedoman melayani dan mngayomi dan melindungi rakyat, tetapi yang terjadi justru lain,”

ucapnya dengan nada kesal.(Jubi/Eveerth)

May 10, 2013 ,22:40,TJ

May 10, 2013 0

Rakyat Papua Akan Aksi Damai Terkaid Kasus Aimas

Demo-Warga-Papua-Tuntut-Penuntasan-Pelanggaran-HAM — Demo Warga Papua Tuntut Penuntasan Pelanggaran HAM (Jubi/IST)

Jayapura – Solidariotas Penegakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua, yang tergabung dalam beberapa elemen rakyat bumi Cenderawasih, akan melakukan aksi damai pada Senin (13/5), terkait berbagai penembakan oleh aparat keamanan pada 1 Mei lalu.

“Kami akan melakukan aksi damai dan turun kejalan, dengan mengajak berbagai komponen masyarakat Papua, termasuk para pegiat HAM Papua,”

ujar Bovit Bofra dari Garda Papua, dalam keterangan pers di Prima Garden Abepura, Jumat (10/5).

Bovit menjelaskan, aksi ini terkait kasus penembakan warga di Aimas oleh aparat kepolisian, padahal dari berbagai laporan yang diterima, sangat jelas tidak ada perlawanan, namun disayangkan jika rakyat Papua ditembak.

“Kami menghimbau kepada masyarakat Papua dan Non Papua yang mendiami negeri Cenderawasih, untuk bersama menuntut pelanggaran HAM tepatnya tanggal 1 Mei lalu, bahkan diatas tanggal 1 seperti di Timika, Biak dan Serui,”

ucap Bovit, yang dibenarkan Wim Rocky Medlama, selaku Juru Bicara KNPB.

Pihaknya meminta, kepada pemeirntah indonesia bertanggungajawab terhadap peristiwa tersebut.

“Kami juga berharap TNI/Polri, agar dapat menahan diri dan membuka ruang terhadap aksi kami untuk penuntasan kasus pada tangal 1 Mei lalu,”

pintanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal West Papua National Authority (WPNA), Marthen Manggaprow menegaskan, Pemerintah harus serius , jangan anggap persoalan Papua sebagai persaoalan makan minum, tetapi persoalan ideologi dan kebenaran di Tanah Papua.

“Kiranya TNI/Polri tidak melakukan tekanan secara psikologis kepada para demonstrasi pada Senin (13/5) nanti “.

Kemudian kepada pemerintah Indonesia, lanjut dia, untuk serius menyelesaikan konflik yang berkepanjangan di Papua serta berpikir untuk bagaimana caranya menyelesaikan.

Cara kekerasan, ka Marthen, tidak akan pernah menyelesaikan persoalan Papua, sehingga Kapolda, Pangdam serta Gubernur Papua dan Papua Barat harus bertanggungjawab atas persoalan ini.

“Kami mendukung komisi HAM Perserikatan Bangsa – Bangsa, yang meminta segera membuka akses jurnalis asing ke Papua, membuka ruang demokrasi serta segera pertangungjawabakan pelanggaran HAM yang terjadi, dengan menangkap dan mengadili pelaku tersebut,”

tandasnya. (Jubi/Eveerth)

May 10, 2013 |,21:59,TJ

May 10, 2013 0

Sebby Sambom : Perundingan Solusi Krisis Kemanusiaan Di Papua

Jayapura – Sejak pendudukan Indonesia di Papua, krisis kemanusian melanda seluruh wilayah Papua. Hal itu dinyatakan salah satu aktivis HAM Papua, Sebby Sambom melalui pers realesnya, yang dikirim ke tabloidjubi.com, Kamis (9/5).

“Indonesia tak pernah mengahargai harkat dan martabat manusia asli Papua. Manusia Papua menjadi binatang di mata Indonesia. Indonesia gampang saja mengatakan apa saja kepada orang Papua. Krisis kemanusian ini sudah mencapai 50 tahun,”

kata Sebby.

Selama 50 tahun, dalam kurung waktu 1963 hingga 2013, menurut Sebby, manusia Papua terus dicurigai, diintimidasi, dikejar, ditangkap, disiksa, diadili, dipenjarahkan hingga ada yang ditembak mati.

Menurut Sebby, hal itu bisa dilihat dari kasus penembakan yang baru saja terjadi saat perayaan peringatan aneksasi Papua atau integerasi Papua ke Indonesaia pada 1 Mei 2013 lalu. “Saat itu, aparat TNI/Polri menembak mati tiga orang yang dicurigai anggota TPN-OPM, yakni Abner Malagawak (22 tahun), Thomas Blesia (28 tahun) dan seorang ibu bernama Salomina Kalaibin (42 tahun),” kata Sebby dalam realeasnya.

Menurut Sebby, tiga hari pasca 1 Mei 2013, tepatnya pada 4 Mei 2013, dirinya mendapat laporan yang menyatakan pasukan Polda Papua yang dipimpin Wakapolda Papua Irjen Polisi, Paulus Waterpau menangkap tujuh warga yang dicurigai Anggota TPN-OPM. Mereka itu, diantaranya, Obed Kamesrar (L), Yordan Magablo (L), Hengki Magamis (L), Burningsi (P) istri Yordan, Antho Sarup (L), Klemes Kodimko (L), dan Dorsela Klemes (P).

Menurut Sebby, peristiwa itu menyisahkan trauma bagi rakyat Papua.

“Rakyat Papua berada dalam ketakutan. Artinya Indonesia sedang melakukan kekerasan terhadap orang Papua. Aparat Keamanan Pemerintah Colonial Republik Indonesia, yang mana telah dan sedang melakukan Pelanggaran terhadap Kemanusiaan,”

paparnya.

Lebih dari itu, menurut Sebby, pembunuhan dan penangkapan ini tak menyelesaikan persoalan.

“Penangkapan dan pembunuhan hanya melahirkan rasa balas dendam, maupun meradikalisasi ideologi Papua merdeka. Sehingga pemerintah Indonesia harus menghentikan kekerasan terhadap Papua. Indonesia harus memadang dan memperlakukan orang Papua sebagai manusia,”

katanya.

Salah satu solusi terbaik, menurut Sebby, pemerintah membuka ruang perudingan.

“Perundingan menjadi solusi orang Papua duduk bersama pemerintah Indonesia membahasa persoalan Papua. Pemerintah Republik Indonesia, agar segera hentikan tindak keji yang tak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Kemudian segera membuka ruang perundingan segi tiga, guna menjelesaikan masalah status Politik Papua secara menyeluruh dan tuntas,”

jelasnya. (Jubi/Mawel)

May 9, 2013,21:08,TJ

May 9, 2013 0