Panik, Kebakaran Jenggot dan Marah-marah Ketika Benny Wenda dan Kolega Buka Kantor OPM di Oxford
JAYAPURA— Sekjen Presidium Dewan Papua (PDP) Thaha Alhamid menilai prilaku politik pemerintah Indonesia atau Jakarta sangat aneh, terkait Beny Wenda dan koleganya membuka Kantor Perwakilan OPM di Oxford, Inggris.
“Jakarta panik dan kebakaran jenggot dan marah-marah. Tapi setiap hari rakyat Papua menghadapi sejumlah masalah, justru Jakarta tak terganggu. Tapi mereka justru panik, kebakaran jenggot dan marah-marah bila terjadi sebuah dinamika politik Papua di luar negeri. Prilaku politik anak negeri yang sangat aneh,”
tegas Thaha Alhamid yang dikonfirmasi Bintang Papua via ponsel, Selasa (7/5) malam.
Dikatakan Thaha, pihaknya juga menilai kegelisaan Jakarta terkait pembukaan Kantor OPM di Oxford bukan sesuatu yang benar dan bukan pendekatan yang tepat. “Harus diingat perkembangan sejarah Papua ini dilakukan dalam diplomasi tak boleh dijawab dengan operasi militer dan sebagainya,” tandasnya.
Karenanya, ujar Thaha Alhamid, pemerintah Indonesia dihimbau jangan panik, tapi segera datang menyelesaikan sejumlah persoalan di Papua seperti kegagalan Otsus, pendidikan amburadul, pelayanan kesehatan tak maksimal dan infrastruktur morat-marit dan lain-lain.
Menlu Marty Natalegawa seharusnya melakukan pola- pola diplomasi dengan pemerintahan Ratu Elisabeth terkait dibukanya Kantor OPM di Oxford. Tapi jangan lupa semua akar masalah ada di Papua bukan di luar negeri, sehingga datang selesaikan di Papua.
“Papua itu bukan di London, New York atau Oxford. Tapi Papua ada di ujung timur Nusantara datang, duduk, bicara dengan rakyat selesaikan soal jangan panik seperti itu,”
Nick Messet, Penghianat Perjuangan dan Penghianat Bangsa Papua
Jayapura – Pembukaan kantor Organisasi Papua Merdeka di Oxford Inggris terus menuai pro kontra. Jika pemerintah kebakaran jenggot dan melayangkan protes, maka Mantan Menteri Luar Negeri Organisasi Papua Merdeka Nick Messet justru menilainya pembukaan perwakilan Kantor OPM itu hanya gertakan saja. Sehingga meminta pemerintah untuk tidak terlalu berlebihan menanggapinya. ‘’Ini hanya gertakan, tidak ada arti kalau hanya bukan kantor saja, asal jangan pemerintah Inggris mendukung gerakan itu. Jadi sebaiknya pemerintah jangan terlalu kebakaran jenggot, lebih baik menjalin hubungan yang semakin erat terhadap pemerintah Inggris, ’’ujar Nick Messet saat dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa 7 Mei.
Lanjut dia, bagaimana kelompok Benny Wenda akan memperjuangan kemerdekaan Papua, sedangkan hidup mereka di luar negeri saja sangat sulit. ‘’Untuk ongkos makan saja disana setengah mati, apalagi memperjuangkan Papua Merdeka, jadi janganlah selalu menjanjikan Papua akanmerdeka itu mustahil, karena masalah Papua sudah selesai di Dewan Keamanan PBB, yakni bagian dari NKRI yang tak terpisahkan,’’tegasnya.
Menurut Nick Messet, pembukaan kantor OPM di Oxford sengaja dibesar-besarkan agar pemerintah Indonesia kelabakan dan itulah yang diinginkan kelompok Benny Wenda, agar kehidupannya secara perlahan-lahan terangkat.
‘’Pembukaan kantor itu kan hanya membuat langkah Benny Wenda keliling dunia mulus, namun hasilnya nol,’’
tandas Nick.
Ia juga mengungkapkan, Benny Wenda banyak mengkampanyekan hal-hal yang tidak benar tentang Papua di Inggris, yakni dengan menuding telah terjadi pembantaian etnis, namun tak memiliki fakta. ‘’Saya pernah ikut pertemua di Oxford tepatnya2 Agustus 2011, yang terlihat mereka memajang foto-foto tahun 80an, seolah-olah telah terjadi genoside di Papua. Lantas ketika saya coba menjelaskan, bahwa saya orang Indonesia dan kondisi Papua tidak seperti itu, malah orang Inggris yang tidak mengerti situasi Papua mengusir saya keluar ruangan,’’ungkap Nick Nick melanjutkan, saat dirinya berjuang untuk Papua Merdeka selama 40 tahun di Eropa dengan menjadi Menteri Luar Negeri OPM, juga pernah membuka kantor Perwakilan OPM disejumlah Negara, namun semua itu sia-sia, karena dunia mengakui Papua adalah bagian dari Indonesia yang tak terpisahkan. ‘’Saat saya Menlu, kantor perwakilan OPM di buka di Senegal Afrika tahun 1975, kemudian di Swedia 1992 tapi hasilnya semua sia-sia, Papua atau namanya dulu Irian Barat adalah wilayah Indonesia yang diakui dunia,’’terangnya.
Meski menganggap pembukaan kantor OPM di Oxford Inggris hanya gertakan, Nick Meset tetap meminta pemerintah untuk mengusut siapa dalang merek. ‘’Siapa yangdalangi mereka harus diusut, taip pemerintah juga tetap melakukan pendekatan kepada pemerintah Inggris supaya kantor itu bisa ditutup, karena mengakui Papua bagian dari NKRI,’’jelasnya.
English: Papua Indonesia Flag (Photo credit: Wikipedia)
Papua Milik Indonesia Sudah Final dan Tutup Buku
Sementara itu , di tengah pro kontra pembukaan perwakilan Kantor Organisasi Papua Merdeka di Oxford Inggris, mantan Menteri Luar Negeri OPM Nick Messet angkat bicara menyatakan Papua tidak mungkin merdeka. Karena dunia sudah mengakui Papua atau yang dulu beranama Irian Barat melalui Perserikatan Bangsa Bangsa adalah bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
‘’Masalah Papua sudah selesai sejak 19 November 1969 melalui sidang Dewan Keamanan PBB, yang mensahkan bahwa Irian Barat, sekarang bernama Papua adalah milik Indonesia, sehingga mulai saat itu persoalan Papua sudah tutup buku habis dan tidak perlu dipersoalkan lagi,’’ungkap Nick Messet melalui telepon selulernya, Selasa 7 Mei.
Jadi, kata dia, bila saat ini ada yang mempersoalkan masalah Papua dan memimpikan kemerdekaan, itu hanya pekerjaan sia-sia yang tidak akan pernah membawa hasil. ‘’Kalau masih ada yang memperjuangkan kemerdekaan Papua itu pekerjaan sia-sia yang tak akan pernah terwujud,’’tegas Nick Messet yang selama 40 tahun berjuang bagi kemerdekaan Papua di Eropa. Legalitas bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia, lanjut Nick, sudah ada sejak 4 Agustus 1928, dimana, saat itu Gubernur Jenderal Belanda mengakui, Irian Barat (Papua) termasuk wilayah Indonesia. “Sehingga ketika sumpah pemuda dikumandangkan, Irian Barat atauPapua sudah termasuk dalam Indonesia,’’ucap dia.
Namun, sambungnya, dalam perjalanan sejarah, Belanda menyangkal hal itu bahkan membohongi orang Papua. “Belanda tipu orang Papua, mereka katakan Papua bukan bagian dari Indonesia, padahal kepada seluruh dunia, Belanda mengakui Papua/Irian Barat adalah wilayah Indonesia,’’paparnya. Bahkan, tambah Nick Messet, setelah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1962, pendiri Organisasi Papua Merdeka Nikolas Youwe menanyakan kepada Amerika, kenapa mengakui Papua bagian dari NKRI. ‘’Waktu itu Bapak Nikolas Youwe tanya kepada Presiden Amerika John F Keneddy, kenapa jual Tanah saya Tanah Papua, lalu Joh F Keneddy menyatakan bukan Amerika yang jual, tapi Belanda yang mengakui Irian Barat/Papua bagian dari Indonesia,’’jelasnya. Sehingga, sejak saat itu perjuangan Papua Merdeka sia-sia karena dunia sudah mengakui Papua/Irian Barat bagian dari Indonesia yang tak terpisahkan. ‘’Sejak John F Keneddy menyatakan, bahwa Belanda yang mengakui Papua bagian dari NKRI, Nikolas Youwe Pendiri OPM dan saya Menlu OPM putus asa, semua perjuangan ini sia-sia dan tidak mungkin merdeka, Pepera hanya formalitas saja supaya dunia tahu bahwa kembalinya Papua kepangkuan NKRI sesuai dengan hukum Internasional,’’ujarnya.
Mengenai manuver kelompok Benny Wenda yang membuak kantor OPM di Oxford, Nick Messet menyatakan, itu hanya gertakan dan sama sekali tidak memiliki kekuatan selama pemerintah Inggris tidak mendukungnya. ‘’Kami juga pernah buka kantor di Senegal dan Swedia, tapi semua sia-sia, dunia hanya mengakui Papua bagian dari Indonesia,’’singkatnya.
Namun seyogyanya, Nick berharap pemerintah menggunakan para pendiri OPM yang kini sudah bergabung dengan NKRI untuk memberikan penjelasan tentang kondisi Papua sebenarnya. “Pemerintah harusnya pakai para pendiri OPM (orang Papua) yang sudah kembali ke NKRI untuk memberikan penjelasan tentang kondisi Papua sebenarnya. Karena pendiri OPM mengerti sejarah dan pernah berjuang puluhan tahun, namun sadar perjuangan itu sia-sia kemudian kembali ke NKRI dan membangun Papua dalam semangat otonomi khusus, tapi ini tidak dipakai pemerintah,’’tandasnya.
Nick Messet juga mengungkapkan, dirinya pernah memberikan penjelasan kepada aktivis Papua Merdeka di Auckland Selandia Baru, bahwa apa yang diperjuangkan adalah sia-sia. “Saya pernah diundang di Forum Auckland, disana semua bicara Papua Merdeka. Saat diberi kesempatan bicara saya bilang saya sudah berjuang 40 tahun di Eropa untuk Papua Merdeka. Tapi semua sia-sia karena dunia melalui PBB mengakui Papua adalah bagian dari Indoensia, lebih baik mari membangun Papua dengan semangat otonomi khusus yang sudah diberikan pemerintah,’’ucapnya. (jir/don/l03)
PM Vanuatu, Moana Carcasses Kalosil bersama tokoh perjuangan Papua di Vanuatu (Dok. MSG)
Jayapura – Perdana Menteri (PM) Vanuatu yang baru, Moana Carcasses Kalosil menegaskan Vanuatu akan mendukung dan mendorong Papua Barat untuk didaftarkan sebagai anggota tetap dalam Melanesian Spearhead Groups (MSG).
Kepada Jubi, melalui rilis yang diterima hari ini (Rabu, 08/05), PM Vanuatu yang baru ini mengatakan peningkatan dukungan terhadap hak penentuan Papua Barat dari Vanuatu akan dirilisnya dalam waktu dekat, saat ia mengumumkan program 100 hari kerjanya.
“Bekerja sama dengan Edward Natapei sebagai Deputi Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri, prioritas pemerintahan baru Vanuatu adalah meninjau kembali hubungan dengan Indonesia dan mendorong Agenda Kemerdekaan untuk Papua Barat di MSG.”
tulis Kalosil.
Sebagai Perdana Menteri, Kalosil dikabarkan sudah menjadi anggota Parlemen Internasional untuk Papua Barat. Pemerintahan Kalosil akan mengakhiri atau memutuskan perjanjian dengan Indonesia di mana Vanuatu menerima bantuan dari Kepolisian dan Militer Indonesia. Perjanjian kerjasama ini dibuat antara pemerintah sebelumnya dengan pemerintah Indonesia.
“Sudah waktunya untuk mengakui perjuangan West Papua, seseorang harus melakukan sesuatu buat hal itu. Kita tidak bisa hanya menutup mata dan menolak, mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi di sana, karena ada banyak masalah hak asasi manusia terjadi di sana. Kami ingin Papua Barat menjadi anggota penuh dari Melanesia Spearhead Group – ini adalah sesuatu yang akan kita lobi”,
tulis Kalosil.
Moana Carcasses Kalosil menggantikan PM Vanuatu sebelumnya, Sato Kilman, melalui proses pemilihan bulan Maret lalu. Sebelumnya, Kalosil menjabat sebagai Mentri Keuangan dan Sekretaris Parlemen di masa kepemimpinan Sato Kilman. (Jubi/Victor Mambor)
Suatu kelompok aktivis pendukung kemerdekaan Papua Barat yang berbasis di Amerika mengkuatirkan jumlah demonstran yang tewas di Papua minggu yang lalu lebih tinggi dari yang dilaporkan.
Polisi didukung tentara membubarkan upacara pengibaran bendera di ulangtahun ke-50 klaim kemerdekaan Papua pada tanggal 1 Desember 2011. (Credit: AFP)
Tim Advokasi Papua Barat yang berbasis di Amerika mengatakan, diduga enam orang demonstran tewas oleh aparat keamanan Indonesia di Papua seminggu yang lalu.
Pada tanggal 1 Mei digelar sejumlah protes untuk memperingati 50 tahun penyerahan wilayah itu oleh PBB kepada Indonesia.
Tim Advokasi Papua Barat mengatakan, sejumlah demonstran diserang oleh Densus 88.
Jurubicara Tim Advokasi Papua Barat, Edmund McWilliams, mengatakan kepada Radio Australia, bahwa ia telah menerima informasi yang bisa dipercaya mengenai jatuhnya sejumlah korban.
“Ada serangan oleh aparat keamanan, diantaranya Densus 88, terhadap demonstran yang unjuk rasa dengan tertib,” katanya.
“Ini terjadi di sejumlah tempat, dan agaknya terjadi serangan luas terhadap orang-orang yang unjuk rasa dengan tertib ini.”
Klaim itu belum diverifikasi pihak independen, dan polisi Papua yag dihubungi Radio Australia tidak bisa dimintai komentar.
Pihak kepolisian dikabarkan membela penembakan mati dua orang aktivis di Papua, dengan mengatakan polisi bertindak untuk membela diri sewaktu para demonstran menyerang dengan senjata tajam.
Jayapura – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) melalui juru bicaranya, Jonah Wenda mengatakan, pada 1 Mei 2013 lalu, Brigadir Richard Joweni telah mendeklarasikan kemerdekaan Papua.
“Akhirnya pada 1 Mei 2013 lalu, secara sepihak atas nama Rakyat Bangsa Papua Barat, Ketua West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), Brig. Richard H. Joweni telah memaklumkan kepada dunia internasional dan kepada seluruh Rakyat Papua Barat serta kepada pihak pemerintah penjajah bahwa Papua Barat telah merdeka dan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),”
kata Jonah Wenda ke wartawan di Lobi Hotel Matos Square, Abepura, Kota Jayapura (6/5).
Menurut Wenda, pelaksanaan yang sama berlangsung di seluruh wilayah tanah Papua dan ini menunjukkan, perjuangan bangsa Papua bukanlah perjuangan segelintir orang.
“Dan mulai saat maklumat ini, maka pihak TPN-PB tidak akan menawarkan apapun kepada NKRI namun akan ada pemerintahan baru setelah masa 7 X 24 jam maklumat dibacakan,”
katanya.
Di sisi lain, Wenda meminta pemerintahan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk segera menunjuk tim juru runding bangsa Indonesia untuk segera berunding dengan juru runding bangsa Papua Barat.
“Otonomi khusus, UP4B dan Otonomi Plus gagasan gubernur, bukanlah jawaban atas persoalan bangsa Papua Barat. Sebab akar masalah bukanlah soal makan dan minum atau pembangunan fisik, tapi akar masalahnya adalah masalah politik,”
ungkap Wenda lagi.
Dalam jumpa pers ini, Wenda juga memberikan copy CD kepada wartawan yang berisi Deklarasi 1 Mei 2013 oleh Brigjen Richard H. Joweni yang dikeluarkan oleh Departemen Penerangan dan Siaran Pers TPN-PB.(Jubi/Aprila Wayar)
Holandia News – Benny Wenda sehabis Tour Dunia dari Eropa, Amerika Latin, US, Pasifik, Australia dan di inggris dalam agenda kampanye Free West Papua, Benny Kembali Mendirikan Kantor OPM.
Tepat tanggal 26 April 2013, Wali kota Oxford Mohammed Abbasi, Mengunting Pita sebagai tanda peresmian Kantor Kampanye Free West Papua (FWPC) di London Inggris, Dalam acara itu banyak politisi dan pengacara internasional turut mengambil bagian seperti Andre Smith (IPWP), mantan wali kota Oxpord, serta Jennifer Robinson sebgai kuasa hukum Internasional Lawyer for West Papua (ILWP).
Kempanye Benny Wenda yang hidup pengasingan inggris sebagai aktor utama dalam diplomasi internasional atas kampanye kemerdekaan papua.
Reaksi Rakyat Papua
Victor Yeimo dan Buctar Tabuni
Dengan berdirinya kantor Free West Papua di London, Rakyat papua menyambut dengan genbira dan mendukung penuh aktivitas Benny wenda sebagai kordinator diplomat internasional, kata Victor di sela-sela peringatan 1 mei sebagai hari aneksasi papua dalam NKRI oleh UNTEA kepada Indonesia. 1/05/13 jayapura,papua.
Lanjutnya, “Pendirian kantor FWPC di london ini, bagian dari perjuangan rakyat papua untuk penentuan nasib sendiri. “Dengan berdirinya kantor FWPC ke depan kita bekerja lebih berlelusa dan di harapkan negara-negara solidaritas akan segera menyusul katanya dengan sambutan yang meriah dalam acara tersebut.”
Aksi Tuntut Rakyat papua
“Ketua PNWP, Buctar tabuni juga mengatakan, “Kami berharap di dalam negeri juga akan mendirikan kantor Parlement papua, agar rakyat papua bisa menyalurkan aspirasi melaui kentor resmi katanya.
Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Buchtar Tabuni. Mengatakan, pemerintah Indonesia jangan terlalu emosi dan bereaksi berlebihan menanggapi hal tersebut. Pemerintah Inggris menghargai penentuan nasib sendiri dan ini mekanisme yang yang harus dihormati.
“Kecuali ada kantor OPM, dan Papua langsung merdeka, itu yang luar biasa. Memang betul pemerintah tidak bisa mendukung kedaulatan, namun negara-negara yang menghargai demokrasi mendukung hak berdemokrasi. Misalnya kita bilang orang Papua self determination itu negara apapun harus menghormati. Memang pemerintah Inggris belum mendukung secara resmi, tapi secara demokrasi sesuai mekanisme mereka menghargai penentuan nasib sendiri,” kata Buchtar Tabuni, Senin (6/5).
Dikatakan, kantor OPM di Inggris bukan rahasia lagi. Pembinanya Walikota Oxford. Itu bagian dari kantor kampanye meski pemerintah Indonesi bereaksi dan menolak, namun di Inggris tak masalah karena itu hak demokrasi.“Hanya pemerintah Indoenesia yang belum hargai demokrasi orang sehingga merespon dengan emosional. Kalau negara yang menghargai demokrasi itu hal biasa. Mereka mengerti selama tidak merugikan negara itu sendiri
Dalam spandukpun menuliskan “Rakyat Papua Dukung Penuh Kantor Free West Papua di London” jelasnya.
Di tahun 2011, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Benny Wenda sebagai buronan internasional (Daftar Merah Interpol), Namun Interpol internasional menghapus Benny wenda dengan alasan tidak menemukan kejahatan benny dalam hal tertentu dan unsur politis lebih dominan terhadap wenda.
Indonesia Protes
Presiden indonesia SBY, melalui staf khusus mengatakan SBY prihatin dan menyesalkan peresmian kantor Free west papua di oxford SBY menyakini posisi pemerintah inggris tetap mendukung integritas papua dalam NKRI katanya di kutip media kompas.
Pemerintah Indonesia akan memanggil Duta Besar Inggris di Jakarta, Mark Canning, Apa yang terjadi sangat bertolak belakang dengan pernyataan komitmen mereka selama ini, dan tentunya juga bertentangan dengan posisi masyarakat internasional atas integritas dan kedaulatan wilayah RI,” ujar Marty. Di kutip berbagai media di Indonesia.
Marty lebih lanjut juga meminta pemerintah Inggris membuktikan komitmen mereka atas kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia, termasuk di Papua, dengan menjauhkan diri dan kebijakan mereka dari kebijakan dewan Kota Oxford.
Komisi I dari Fraksi Partai Hanura, Nuning Kertopati ” “Inggris Harus Tutup Kantor Free West Papua” Dewan Perwakilan Rakyat menuntut penutupan kantor Free West Papua di Oxford, Inggris. Pemerintah perlu mendesak hal itu karena pendirian Free West Papua bisa mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI.
Angggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar, Tantowi Yahya, menilai pembukaan kantor Free West Papua adalah aksi strategis dari OPM. Meski cita-cita untuk memerdekakan Papua masih jauh, tapi Tantowi melihat pembukaan kantor tersebut sudah menciptakan resonansi yang hebat. “Buktinya kita semua membahas soal itu.
Canning melanjutkan bahwa Dewan Kota Oxford seperti halnya dewan-dewan lainnya di Inggris bebas mendukung tujuan apa pun yang mereka inginkan. Namun, dewan-dewan kota itu bukan bagian dari pemerintah. “Segala bentuk tindakan mereka tidak ada hubungannya dengan Pemerintah Inggris.
“Kami menghargai Papua sebagai bagian dari Indonesia dan kami ingin Papua mencapai kesejahteraan dan perdamaian, sama seperti provinsi-provinsi lainnya di seluruh Indonesia.”
Katanya, “Namun, kami juga sependapat dengan pernyataan perwakilan Komisi HAM PBB Navi Pilay pada Jumat (3/5/2013) lalu yang mengatakan bahwa masih ada beberapa keprihatinan dugaan pelanggaran HAM di Papua yang harus ditangani.
Namun, saya juga menyadari bahwa ada usaha-usaha yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan ini, seperti halnya untuk mengatasi masalah ekonomi dan pembangunan sosial dan kami sepenuhnya mendukung usaha-usaha tersebut.
Benny Wenda Aktor Pendirian Kantor OPM
Benny Wenda Bertemu PM Inggris D. Cameron
Benny Wenda, Adalah putra asli papua, saat ini tinggal di inggris sebagai pengasingan, Awalnya dia lari dari penjara indonesia atas tunduhan mengorganisir masa rakyat papua dalam insiden abepura berdarah. saat itu dia sebagai aktivis dan pimpinan mahasiswa dalam melakukan aksi protes dan menuntut indonesia untuk kemerdekaan papua.
Tanggapan atas IPWP dan ILWP, Pemerintah RI juga melakukan protes terhadap pemerintah inggris dan jawabannya sama pula yakni. “Pemerintah Inggris Mendukung Kedaulatan NKRI atas Papua”
Walikota Oxford, Moh Niaz Abbasi, di dampingi Benny Wenda, Andrew Smith, dan mantan Walikota Oxord, Elise Benjamin saat membuka kantor Perwakilan Papua Merdeka di Oxford (Foto: freewestpapua.org)
Jayapura – Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Bucthar Tabuni menegaskan, dibukanya kantor resmi Papua Merdeka di Oxford, Inggris, pada 28 April 2013 oleh Walikota Oxford, Mohammad Niaz Abbasi, telah membuka mata dunia internasional terkait perjuangan rakyat Papua.
“Indonesia klaim Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai separtis, teroris, gerakan pengacau keamanan, dan stigma-stigma negative lainnya, tapi kenapa mendapat dukungan resmi dari Walikota Inggris,”
kata Tabuni, ketika dimintai tanggapan oleh suarapapua.com,Selasa (7/5/2013).
Menurut Tabuni, stigma separatis yang selama ini dialamatkan kepada orang Papua oleh pemerintah Indonesia dengan sendirinya sudah runtuh ketka mendapat dukungan dari internasional, secara khusus dari Walikota Oxford, yang merupakan walikota di sebuah ibukota Negara terbesar di dunia.
“OPM itu organisasi yang berjuang untuk merebutkan kedaulatan dan hak Politik bangsa Papua, jadi Indonesia stop memberikan stigma-stigma negative. OPM berjuang untuk kemerdekaan Papua,”
katanya lagi.
Dikatakan, Kantor Papua Merdeka juga akan dibuka di beberapa tempat di luar negeri, namun ia sendiri belum bisa memastikan tempat berikutnya, sebab masih dalam kordinasi.
“Nanti saja, ini masih menjadi rahasia kami, PNWP sedang bekerja sama dengan Free West Papua Campaign sedang terus bekerja,”
ujar Tabuni.
Sebelumnya, seperti diberitakan media ini, (baca: Walikota Oxford Buka Kantor Papua Merdeka di Inggris), Walikota Oxford, Moh Niaz Abbasi, didampingi kordinator Free West Papua Campaign (FWPC), Benny Wenda, anggota Parlemen Inggris, Andrew Smith, dan mantan Walikota Oxford, Elise Benjamin, secara resmi membuka kantor perwakilan Papua Merdeka di Inggris, Minggu (28/4/2013) lalu.
Andrew Smith, dalam kesempatan tersebut menyambut baik dibukanya kantor resmi perwakilan Papua Merdeka di Oxford, dan ia berjanji akan terus membantu Papua melalui Parlemen Internasional Untuk Papua yang telah dibentuk dua tahun lalu.
“Tuan Walikota Oxford juga memberikan dukungan dan pesan sebelum memotong pita tanda dibukanya kantor ini tadi,”
Jayapura – Benarkah di Papua tak ada Tahanan Politik seperti yang selalu dikatakan Pemerintah Indonesia?
Baru-baru ini LSM yang berbasis di London, TAPOL menggugat pemerintah Indonesia yang selalu menekankan bahwa negara ini tidak memiliki ‘tahanan politik.’ Laporan ini mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membuka ruang demokrasi di Papua Barat dan memerintahkan pembebasan kepada semua pihak yang dipenjara karena mengekspresikan opini dan aspirasi.
Laporan setebal 31 halaman berjudul ‘Tidak Ada Tahanan Politik? Pembungkaman protes politik di Papua Barat,’ mendokumentasikan kasus-kasus terhadap puluhan tahanan politik yang diketahui berada di penjara hingga Maret 2013. Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah yang selama ini mengklaim tidak ada tahanan politik di Papua dan hanya ada kriminal yang melanggar hukum.
Siapa saja 40 orang yang menjadi tahanan politik di Papua, mereka ditahan atas tuduhan apa dan dimana mereka di tahan? Jubi mengumpulkan data 40 tahanan politik dari beberapa sumber. Mereka tersebar di tahanan polisi hingga Lembaga Pemasyarakatan. Dari Abepura, Wamena, Serui, Timika, Biak, Nabire dan Manokwari. Sebagian dari mereka sedang menjalani proses persidangan dan sebagian lainnya sudah menjalani masa hukuman. Bahkan ada yang dihukum seumur hidup. Tuntutan yang dialamatkan pada mereka juga beragam. Dari makar, UU Darurat, Kepemilikan Senjata Tajam, hingga tindakan melawan penguasa.
1. Yahya Bonay
Penahanan : 27-Apr-13
Tuduhan : Tak diketahui
Status : Tak diketahui
Kasus : Tewasnya Polisi di Yapen
Ditahan di : Tahanan Polisi Serui 2. Yosia Karoba
Penahanan : 01-Apr-13
Tuduhan : Tak diketahui
Status : Tak diketahui
Kasus : Penangkapan masyarakat sipil Paniai
Ditahan di : Kantor Polisi Tolikara 3. Nonggop Tabuni
Penahanan : 9 March 2013
Tuduhan : Tak diketahui
Status : Tak diketahui
Kasus : Penangkapan masyarakat sipil Paniai
Ditahan di : Tak diketahui 4. Delemu Enumby
Penahanan : 9 March 2013
Tuduhan : Tak diketahui
Status : Tak diketahui
Kasus : Penangkapan masyarakat sipil Paniai
Ditahan di : Tak diketahui 5. Jelek Enembe
Penahanan : 9 March 2013
Tuduhan : Tak diketahui
Status : Tak diketahui
Kasus : Penangkapan masyarakat sipil Paniai
Ditahan di : Tak diketahui 6. Boas Gombo
Penahanan : 28 February 2013
Tuduhan : Tak diketahui
Status : Tak diketahui
Kasus : Pengibaran bendera di PNG
Ditahan di : LP Abepura 7. Matan Klembiap
Penahanan : 15 February 2013
Tuduhan : UU Darurat 12/1951
Status : Pengadilan sedang berjalan
Kasus : Pencarian Terianus Satto and Sebby Sambom
Ditahan di : Tahanan Polisi Jayapura 8. Daniel Gobay
Penahanan : 15 February 2013
Tuduhan : UU Darurat 12/1951
Status : Pengadilan sedang berjalan
Kasus : Pencarian Terianus Satto and Sebby Sambom
Ditahan di : Tahanan Polisi Jayapura 9. Alfret Marsyom
Penahanan : 19 October 2012
Tuduhan : UU Darurat 12/1951
Status : Pengadilan sedang berjalan
Kasus : Bom Timika
Ditahan di : Timika 10. Jack Wansior
Penahanan : 19 October 2012
Tuduhan : UU Darurat 12/1951
Status : Pengadilan sedang berjalan
Kasus : Bom Timika
Ditahan di : Timika 11. Yantho Awerkion
Penahanan : 19 October 2012
Tuduhan : UU Darurat 12/1951
Status : Pengadilan sedang berjalan
Kasus : Bom Timika
Ditahan di : Timika 12. Paulus Marsyom
Penahanan : 19 October 2012
Tuduhan : UU Darurat 12/1951
Status : Pengadilan sedang berjalan
Kasus : Bom Timika
Ditahan di : Timika 13. Romario Yatipai
Penahanan : 19 October 2012
Tuduhan : UU Darurat 12/1951
Status : Pengadilan sedang berjalan
Kasus : Bom Timika
Ditahan di : Timika 14. Stephen Itlay
Penahanan : 19 October 2012
Tuduhan : UU Darurat 12/1951
Status : Pengadilan sedang berjalan
Kasus : Bom Timika
Ditahan di : Timika 15. Yan Piet Maniamboy
Penahanan : 9 August 2012
Tuduhan : Pasal 106 KUHP
Status : Pengadilan sedang berjalan
Kasus : Perayaan Hari Pribumi Sedunia, Yapen
Ditahan di : Serui 16. Edison Kendi
Penahanan : 9 August 2012
Tuduhan : Pasal 106 KUHP
Status : Pengadilan sedang berjalan
Kasus : Perayaan Hari Pribumi Sedunia, Yapen
Ditahan di : Serui 17. Timur Wakerkwa
Penahanan : 1 May 2012
Tuduhan : Pasal 106 KUHP
Status : 3 Tahun Penjara
Kasus : Pengibaran Bendera dan Demo 1 Mei
Ditahan di : Abepura 18. Darius Kogoya
Penahanan : 1 May 2012
Tuduhan : Pasal 106 KUHP
Status : 3 Tahun Penjara
Kasus : Pengibaran Bendera dan Demo 1 Mei
Ditahan di : Abepura 19. Paulus Alua
Penahanan : 21 October 2012
Tuduhan : UU Darurat 12/1951
Status : Pengadilan sedang berjalan
Kasus : Bom Biak
Ditahan di : Biak 20. Bastian Mansoben
Penahanan : 21 October 2012
Tuduhan : UU Darurat 12/1951
Status : Pengadilan sedang berjalan
Kasus : Bom Biak
Ditahan di : Biak 21. Forkorus Yaboisembut
Penahanan : 19 October 2011
Tuduhan : Pasal 106 KUHP
Status : 3 Tahun Penjara
Kasus : KRP III
Ditahan di : LP Abepura 22. Edison Waromi
Penahanan : 19 October 2011
Tuduhan : Pasal 106 KUHP
Status : 3 Tahun Penjara
Kasus : KRP III
Ditahan di : LP Abepura 23. Dominikus Surabut
Penahanan : 19 October 2011
Tuduhan : Pasal 106 KUHP
Status : 3 Tahun Penjara
Kasus : KRP III
Ditahan di : LP Abepura 24. August Kraar
Penahanan : 19 October 2011
Tuduhan : Pasal 106 KUHP
Status : 3 Tahun Penjara
Kasus : KRP III
Ditahan di : LP Abepura 25. Selphius Bobii
Penahanan : 20 October 2011
Tuduhan : Pasal 106 KUHP
Status : 3 Tahun Penjara
Kasus : KRP III
Ditahan di : LP Abepura 26. Wiki Meaga
Penahanan : 20 November 2010
Tuduhan : Pasal 106 KUHP
Status : 8 Tahun Penjara
Kasus : Pengibaran Bendera di Yalengga
Ditahan di : Wamena 27. Oskar Hilago
Penahanan : 20 November 2010
Tuduhan : Pasal 106 KUHP
Status : 8 Tahun Penjara
Kasus : Pengibaran Bendera di Yalengga
Ditahan di : Wamena 28. Meki Elosak
Penahanan : 20 November 2010
Tuduhan : Pasal 106 KUHP
Status : 8 Tahun Penjara
Kasus : Pengibaran Bendera di Yalengga
Ditahan di : Wamena 29. Obed Kosay
Penahanan : 20 November 2010
Tuduhan : Pasal 106 KUHP
Status : 8 Tahun Penjara
Kasus : Pengibaran Bendera di Yalengga
Ditahan di : Wamena 30. Yusanur Wenda
Penahanan : 30-Apr-04
Tuduhan : Pasal 106 KUHP
Status : 17 Tahun Penjara
Kasus : Penahanan di Wunin
Ditahan di : Wamena 31. Dipenus Wenda
Penahanan : 28 March 2004
Tuduhan : Pasal 106 KUHP
Status : 14 Tahun Penjara
Kasus : Boikot Pemilu di Bokondini
Ditahan di : Wamena 32. George Ariks
Penahanan : 13 March 2009
Tuduhan : Pasal 106 KUHP
Status : 5 Tahun Penjara
Kasus : Tak Diketahui
Ditahan di : Manokwari 33. Filep Karma
Penahanan : 1 December 2004
Tuduhan : Pasal 106 KUHP
Status : 15 Tahun Penjara
Kasus : Pengibaran Bendera di Abepura, 2004
Ditahan di : Abepura 34. Ferdinand Pakage
Penahanan : 16 March 2006
Tuduhan : Pasal 214 KUHP
Status : 15 Tahun Penjara
Kasus : Abepura 2006
Ditahan di : Abepura 35. Luis Gedi
Penahanan : 16 March 2006
Tuduhan : Pasal 214 KUHP
Status : 15 Tahun Penjara
Kasus : Abepura 2006
Ditahan di : Abepura 36. Jefrai Murib
Penahanan : 12-Apr-03
Tuduhan : Pasal 106 KUHP
Status : Seumur Hidup
Kasus : Pembobolan Gudang Senjata di Wamena
Ditahan di : Abepura 37. Linus Hiel Hiluka
Penahanan : 27 May 2003
Tuduhan : Pasal 106 KUHP
Status : 20 Tahun Penjara
Kasus : Pembobolan Gudang Senjata di Wamena
Ditahan di : Nabire 38. Kimanus Wenda
Penahanan : 12-Apr-03
Tuduhan : Pasal 106 KUHP
Status : 20 Tahun Penjara
Kasus : Pembobolan Gudang Senjata di Wamena
Ditahan di : Nabire 39. Numbungga Telenggen
Penahanan : 11-Apr-03
Tuduhan : Pasal 106 KUHP
Status : Seumur Hidup
Kasus : Pembobolan Gudang Senjata di Wamena
Ditahan di : Biak 40. Apotnalogolik Lokobal
Penahanan : 10-Apr-03
Tuduhan : Pasal 106 KUHP
Status : 20 Tahun Penjara
Kasus : Pembobolan Gudang Senjata di Wamena
Ditahan di : Biak
Jayapura – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) melalui Juru Bicaranya Jonah Wenda mendesak pemerintah Indonesia untuk segera membuka ruang perundingan dengan wakil Bangsa Papua Barat.
“Perjuangan nasional bangsa Papua Barat telah memakan korban jiwa dan harta benda dan juga telah menyebabkan penyiksaan, penangkapan, pemenjaraan, pelarian keluar negeri, penembakan serta pembubuhan yang tidak berperikemanusiaan,”
tutur Jonah Wenda kepada wartawan di Lobi Hotel Matos Square Abepura, Jayapura, Senin (6/5).
Menurut Wenda, sejak terbentuknya West Papua National for Liberation (WPNCL) pada 2005 lalu, secara resmi telah menyurat Pemerintah Indonesia untuk membuka ruang perundingan dengan wakil Bangsa Papua.
“Sejalan dengan ini maka TPN-PB secara tegas telah member dukungan untuk menyelesaikan masalah status politik Papua Barat dengan jalan damai. Lebih lanjut, Pemerintahan SBY telah mengirim utusan khusus untuk bertemu dengan TPN-PB di Markas Pusat TPN-PB pada 11 September 2012 telah melahirkan Agenda Sebelas-sebelas yang diwakili dr. Farid Husein,”
ungkap Wenda lagi.
Selanjutnya Wenda menyayangkan sikap pemerintah Indonesia yang tidak memegang komitmen yang telah dibuat bersama tersebut. Dua tahun telah berlalu sejak kesepakatan tersebut dibuat tetapi Pemerintah Indonesia justru membentuk Unit Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat (UP4B) dimana semua proyek ini ditangani militer dan konco-konconya.
Mengenai penembakan dan penangkapan yang terjadi menjelang dan sesudah 1 Mei 2013 misalnya di Sorog, Timika dan Biak, Wenda menegaskan bahwa ada amunisi dan rakitan yang ditemukan dan itu belum tentu milik anggotanya.
“Jadi, TNI/Polri jangan mengadakan penipuan public dalam hal ini,”
demikian tegas Wenda di hadapan wartawan. (Jubi/Aprila Wayar)
Jayapura – Reaksi dari pemerintah Indonesia dengan dibukanya kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford Inggris mendapat tanggapan dari Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Buchtar Tabuni.
Ia mengatakan, pemerintah Indonesia jangan terlalu emosi dan bereaksi berlebihan menanggapi hal tersebut. Pemerintah Inggris menghargai penentuan nasib sendiri dan ini mekanisme yang yang harus dihormati.
“Kecuali ada kantor OPM, dan Papua langsung merdeka, itu yang luar biasa. Memang betul pemerintah tidak bisa mendukung kedaulatan, namun negara-negara yang menghargai demokrasi mendukung hak berdemokrasi. Misalnya kita bilang orang Papua self determination itu negara apapun harus menghormati. Memang pemerintah Inggris belum mendukung secara resmi, tapi secara demokrasi sesuai mekanisme mereka menghargai penentuan nasib sendiri,”
kata Buchtar Tabuni, Senin (6/5).
Selain itu menurutnya, perjanjian New York Agreement, One Man One Vote juga belum dilaksanakan baik dan hukum internasional dihargai oleh negara-negara lain. Mereka melihat dari sisi itu yakni hak untuk menentukan nasib sendiri, dan jika melihat dari sisi itu tidak melanggar.
“Satu bulan sebelumnya, parlemen Papua sudah dikabari akan ada akan ada peluncuran kantor OPM. Namun karena kami mengalami keterbatasan dana sehingga tidak bisa hadir di sana. Kami hanya lakukan aksi perayaan di kampung harapan, 1 Mei lalu. Kami sebenarnya mau turun jalan, hanya waktu itu Kapolda membatasi,”
ujarnya.
Dikatakan, kantor OPM di Inggris bukan rahasia lagi. Pembinanya Walikota Oxford. Itu bagian dari kantor kampanye meski pemerintah Indonesi bereaksi dan menolak, namun di Inggris tak masalah karena itu hak demokrasi.
“Hanya pemerintah Indoenesia yang belum hargai demokrasi orang sehingga merespon dengan emosional. Kalau negara yang menghargai demokrasi itu hal biasa. Mereka mengerti selama tidak merugikan negara itu sendiri. Saya juga mau tekankan komentar gubernur baru. Terlalu kekanak-kanakan. Pemimpin tidak boleh komentar seperti anak kecil. Pemimpin kok sikapi emosional. Kumpulkan orang amber di Jakarta baru katakan orang Papua tidak mendukung dan konser di bundaran HI. Itu kurang ajar namanya. Dia gubernurnya orang Papua bukan orang Jakarta. Saya menyesal dengan sikap itu,”
Papua Merdeka News 