Ingin Merdeka dari AS, California Kirim Proposal Pemisahan Diri

CALIFORNIA – Kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan California dari Amerika Serikat (AS) mengirim proposal pemisahan diri ke Kantor Sekretaris Negara di Ibu Kota Washington. Jika memenuhi syarat, California bisa menjadi negara yang terpisah dari AS.

Kelompok di balik pengiriman proposal kemerdekaan California itu adalah “Yes California Independence Campaign”. Pada hari Kamis, “Sekretaris Negara” California Alex Padilla untuk memulai upayanya untuk mengumpulkan sekitar 600 ribu tanda tangan pemilih yang dibutuhkan guna rencana ambisius dalam pemungutan suara kemerdekaan California.

Ratusan ribu pemilih itu nantinya akan memberikan suara untuk mencabut bagian dari konstitusi AS yang menyatakan “California merupakan bagian tidak terpisahkan dari AS”. Ide kemerdekaan California atau Calexit (California exit) muncul setelah Donald Trump memenangkan pemilu November 2016 lalu.

Kelompok pendukung kemerdekaan California menyerukan amandemen konstitusi. Usulan mereka yang bertajuk ” California Nationhood”, juga akan meminta pemilih untuk mencabut klausul yang menjelaskan Konstitusi AS sebagai “hukum tertinggi negeri”.

Jika proposal itu disetujui, maka pemungutan suara untuk menentukan nasib California akan dijadwalkan pada Maret 2019. Pemungutan suara itu untuk meminta warga AS, apakah “California menjadi negara bebas, berdaulat dan independen atau tidak”.

Kelompok pro-Kemerdekaan California juga bersiap membuat pengajuan ke PBB sebagai negara baru yang mereka sebut sebagai Republik California. “Menjadi negara bagian AS tidak lagi melayani kepentingan terbaik (warga) California,” klaim kelompok pro-Kemerdekaan California.

”Tidak hanya terpaksa mensubsidi anggaran militer besar-besaran ini dengan pajak kita, tapi California dikirim untuk bertempur dalam perang yang sering dibuat lebih banyak untuk melanggengkan terorisme ketimbang meredamnya. Satu-satunya alasan teroris yang mungkin ingin menyerang kita adalah karena kita bagian dari AS.”

Wakil Presiden kelompok Yes California Independence Campaign, Marcus Evans, mengatakan tanda tangan para pemilih akan divalidasi pada 25 Juli untuk diloloskan dalam pemungutan suara November 2018.

”Amerika sudah membenci California, dan Amerika bersuara emosi,” kata Evans kepada Los Angeles Times. ”Saya pikir kami akan memiliki orang hari ini jika kita memegangnya,” imbuh dia, yang dikutip Sabtu (28/1/2017).

(mas)

January 31, 2017 1

Ketua MPR Janji Fasilitasi Eurico Guterres untuk Bertemu Jokowi

KUPANG, KOMPAS.com – Ketua MPR Zulkifli Hasan berjanji akan memfasilitasi pertemuan antara Ketua Umum Uni Timor Aswain (Untas) Eurico Guterres dengan Presiden Joko Widodo.

Penegasan itu disampaikan Zulkifli saat menyampaikan sambutannya dalam kegiatan Pelantikan pengurus pusat Untas di Hotel Ima Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), SElasa (31/1/2017) petang.

Menurut Zulkifli, pertemuan itu dimaksudkan agar Eurico bisa menyampaikan sejumlah persoalan yang menyangkut warga eks Timor Timur yang hingga kini belum diselesaikan hingga tuntas.

Untas merupakan organisasi yang beranggotakan ribuan warga eks Timor Timur (Timtim) yang berada di Indonesia khususnya NTT.

“Persoalan Untas ini harus diselesaikan. Nanti pertengahan Februari 2017 ini, saya akan jumpa dengan Presiden Jokowi dan saya akan sampaikan keinginan Eurico untuk berjumpa dengan Presiden Jokowi,” kata Zulkifli.

Dia menilai, jika persoalan yang menyangkut warga eks Timtim tidak tuntas, tentu akan menjadi beban sejarah. “Ini tentu tidak bagus buat negara ini. Saya dan teman-teman anggota DPR akan berjuang agar pemerintah bisa menyelesaikan dan negeri ini harus bisa menyelesaikan persoalan persoalan sampai tuntas,”ucapnya.

Sejumlah masalah yang saat ini masih dihadapi oleh warga eks Timtim yakni terkait dengan upaya memberikan perlindungan, status kewarganegaraan dan hak-hak masyarakat yang tetap setia kepada NKRI, termasuk penyelesaian aset-aset negara dan hak perdata perseorangan, seperti yang termuat dalam Tap MPR Nomor V.

January 31, 2017 0

Protester arrested outside Indonesian Embassy held in custody overnight for fine-only offences

ABC Net Au – By Elise Scott m

Protestors lie on the road covered in white sheets stained with red dye, at the Indonesian Embassy in Canberra.

Photo: Protesters blocked the road outside the Indonesian Embassy. (Facebook: Free West Papua Campaign Australia)

Map: Canberra 2600

A protester arrested outside the Indonesian Embassy has been fined and released from police custody after being held for almost 24 hours, under what his defence lawyer has described as unusual circumstances.

Adrian ‘AJ’ Van Tonder, 25, was arrested on Friday morning at the rally in Canberra, where he and his fellow protesters lay in the embassy driveway covered in sheets and fake blood.

Van Tonder, a Melbourne student, was with about 30 people protesting alleged human rights abuses by the Indonesian Government in West Papua.

The group blocked vehicles from entering and exiting by lying across the driveway.

Protestors wave flags and signs outside the Indonesian Embassy in Canberra.

Photo: Protesters travelled from Melbourne to take part in the rally. (Facebook: Lewis Prai Wellip)

This morning Van Tonder pleaded guilty in the ACT Magistrates Court to obstructing the embassy, refusing to provide a name and address and failing to comply with an order to move on.

He was fined $750 and released.

The combined offences carry a maximum penalty of up to $3,800.

The court heard the other protesters gave their details when asked by police to move on, but Van Tonder remained silent.

Van Tonder’s defence said being held in custody overnight on offences that carry fine-only punishments was “not something that would normally happen” and it was not clear why it had.

Magistrate Robert Cook told Van Tonder the right to protest peacefully should be protected.

“You should engage in it and that’s your right,” he said.

But he warned against ignoring police instructions.

“Ultimately then you leave police with no choice than to remove you physically,” he said.

Claims police trying to appease Indonesian Government

A group of fellow protesters supported Van Tonder in court.

Outside, they said his time in custody was unfair and stressful.

“The last 24 hours have been horrible,” Kiah Dennersterin said.

The protesters claim police are being pressured by Indonesia to arrest activists like themselves.

“Police are trying to appease the Indonesian Government and show they’re being strong against West Papuan activists,” another protester Rebecca Langley said.

“Recently there’s been a bit of tension between Indonesia and Australia regarding their military cooperation and it means eyes are on.”

Member of the West Papuan community Ronny Kareni said the arrest would not silence their message to free West Papua.

“It’s evident that the Australian Government is bowing down to Indonesia’s pressure,” he said.

“[The arrest] will only create more fire and fuel more support from people in the streets.”

The group said they travelled to Canberra from Melbourne to take part in this protest and Invasion Day protests.

ACT Policing was contacted for comment.

January 28, 2017 0

Pemerintah Diminta Desak Australia Tangkap Pelaku Pengibar Bendera OPM

JAKARTA – Sindonews – Pemerintah Indonesia diminta untuk mendesak pemerintah Australia untuk menemukan dan menangkap pelaku pengibaran bendera Bintang Kejora di Konsulat Jenderal Indonesa di Melbourne. Permintaan itu disampaikan oleh anggota Komisi I DPR saat melakukan rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan sejumlah Menteri lainnya.

Ditemui pasca pertemuan tersebut, Retno mengatakan permintaan ini muncul karena pihak Komisi I merasa bingung dengan pemerintah Australia yang masih belum bisa menemukan pelaku penerobos dan pengibaran bendera bintang kejora di KJRI. Padahal, wajah dan nama pelaku sudah diketahui.

“Pertanyaannya kenapa sampai saat ini belum bisa ditangkap. Waktunya sudah 20 hari. Oleh karena itu Komisi I meminta pemerinah mendesak kembali pemerintah Australia segera selesaikan kasus tersebut dan bawa ke ranah hukum,” kata Retno, Jakarta, (26/1/2017).

Retno kemudian mengatakan Australia adalah salah satu rekan penting sekaligus negara tetangga Indonesia. Oleh karena itu, ia harap prinsip saling menghormati bisa dipraktikan oleh Australia.

“Dalam hubungan bilateral, kita bicara mengenai hubungan bulat secara menyeluruh. Kita tahu Australia mitra penting Indonesia. Saya kira sebagai tetangga dekat saling membutuhkan,” ucap Retno.

“Jadi kita tetangga dekat dengan intensitas hubungan yang sangat tinggi. Sejak dahulu hingga nanti akan muncul permasalahan di dalam hubungan dengan Australia. Maka isu mengenai kehormatan untuk tidak mencampuri dan menghormati teritorial dan integritas kesetaraan dan sebagainya itu jelas harus sudah dilakukan kedua negara. Selain itu kedua negara sudah punya dasar yang kuat (Lombok Treaty) yang seharusnya dijadikan pijakan bagi kedua negara dalam menjalin hubungan ke depan,” tukasnya.

BACA SUMBER

January 28, 2017 0

Australian unions pledge support for West Papua

The s has renewed a memorandum of understanding with the Federal Republic of West Papua (FRWP), pledging support for the cause of West Papuan self-determination.

The signing ceremony on 15 May was attended by members of the West Papuan community and a number of trade union leaders, including ACTU president Ged Kearney, Victorian Trades Hall secretary Luke Hilakari, Communication Workers Union Victorian branch secretaries Len Cooper and Joan Doyle and Maritime Union Victorian branch secretary Kevin Bracken.

FRWP minister for foreign affairs, immigration and trade, Jacob Rumbiak, told Red Flag that the memorandum, first signed in 2000, is being renewed because there is now greater international recognition of and support for West Papua.

The territory covers the western half of the island of New Guinea, located just north of Australia. It has been under Indonesian rule since the mid-1960s. More than 100,000 West Papuans are estimated to have been killed as a result of the occupation. The Indonesian military acts with impunity, often hand-in-glove with the operators of the Grasberg mine, the largest gold mine in the world.

“I hope that this [renewal] will in turn mean that the ACTU will petition the ALP to change its policy”, Dr Rumbiak said. The Labor Party currently supports Special Autonomy for West Papua. That path was initiated in 2001 but led nowhere. “They should change to support the right of self-determination”, he said.

The memorandum also pledges to “support the application by the United Liberation Movement (ULM) of West Papua for full membership of the Melanesian Spearhead Group”. The United Liberation Movement, of which the FRWP is a part, was formed in December last year to present a common voice of a number of different groups within the West Papuan liberation struggle.

The Melanesian Spearhead Group consists of Fiji, Vanuatu, Papua New Guinea and the Solomon Islands, along with the Kanak and Socialist National Liberation Front of New Caledonia. If the ULM were granted membership of the Spearhead Group, it would be seen as an endorsement of West Papua’s right to self-determination.

[To find out more about the campaign for West Papuan self-determination, visit freewestpapua.org.]

SourceL https://redflag.org.au/

January 28, 2017 0

West Papuan demographics update highlights disparity

New statistics show indigenous Melanesians are not yet the minority they were thought to be in West Papua.

Indonesia’s Statistics Office has produced an ethnic breakdown of Papua region, based on the last census in 2010 which established an overall population of 3.6 million.

While the proportion of Papuan people as a percentage of the population continues to decline, this process varies widey between different regencies.

The percentage of Papuans has fallen catastrophically in some regions, particularly in urban centres, but Papuans still make up the vast majority in the Highlands.

Using the new data, Jim Elmslie of Sydney University’s West Papua Project has produced a new paper updating his previous work on Papua’s demographic transition.

He talks to Johnny Blades.

Listen

Ni-Vanuatu march in support of West Papuan self-determination aspirations. Photo: Vanuatu government

Transcript

JIM ELMSLIE: You’ve got to handle the figures with some degree of care and you’ve got to sort of doubt the accuracy to some extent because the large area that’s there, the terrain, the fact that large areas of the Highlands, I don’t know if you’d call it a revolt, but there are certain areas that are conflicts between certain areas of the island and the state are fairly entrenched. So the figures – what you can get clearly from them is the trend and the change over time and that’s clearly continuing because of the large-scale inward migration of non-Papuan settlers drawn into the region mostly for economic opportunity, and most of that economic opportunities are on the plains.

JOHNNY BLADES: You’ve established that the Melanesians – the Papuans – their growth rate is quite a bit less than the non-Papuans.

JE: That’s what the research shows and that’s even given that the numbers are a bit rubbery. Because for them to conduct an accurate census would be damn-near impossible and the figures that we have to use, so we use them. But anecdotally as well – from talking to health experts and looking at what’s going on on the ground compared to say PNG – then yeah the birth rate clearly is lower. There’s a whole range of reasons for that. One is the infant mortality and the maternal mortality rate is very high, there are untreated diseases that cause infertility. But that’s fairly clear and it’s also clear that large numbers of migrants are coming in, the government is building new ports, there are ships that come in on a weekly basis, there’s many flights every day from other parts of Indonesia. There’s clearly the demand, and as we’re talking, they are clearing tens of thousands of acres of rainforest and putting in labour-intensive things like oil palm plantations, where the workers are being brought in from Java rather than being recruited locally.

JB: Back in 2010 you had estimated that the total population of West Papuans in West Papua, that whole Papua region, was some 48%. And now with these new BPS (Indonesian Statistics Office) figures it’s indicating that their percentage is something like 66%. Isn’t that in some ways a positive, given that in the last couple of years a lot of the discourse around the West Papuan diplomatic wrangle has been around them having become a minority in their own land?

JE: Well, when you extrapolate these figures forward, and there’s two different population growth rates, you come up with these figures of the minoritisation of the Papuan population. And that was a projection, I guess, if all else remained the same. And I think the exact figures may vary but the trend is still there. So in terms of whether that’s positive or not… I think it certainly is positive that large areas of the Highlands of West Papua are still populated very strongly by groups of indigenous Melanesian people, even if that’s not the case in the lowlands. But in means that the Papuans, certainly in the Highlands, are not on the verge of disappearing under the weight of inward migration. So yes, I think that’s a positive thing. Some people seem to feel that the general conflict in West Papua would disappear over time as the Papuan population became a minority. Well that’s obviously not going to happen. That is happening in the lowlands, but it’s not going to happen anytime soon in the Highlands, even though – I must stress again – that there’s a lot of development going on there which will bring in outsiders, bring in more military, which will always be a threat to them (Papuans).

JB: Transmigrasi is no longer an official programme, is that right? But these people are still coming in?

JE: Yeah so there’s no official transmigration, but it’s the policy, I think, of the Indonesian government because looking at the bigger picture of Indonesia and the Indonesian economy – and people talk about it growing – West Papua makes up something like 23 or 24 percent of the land mass of Indonesia and it’s got huge resources: obviously the forestry, when most of the rest of the trees of Indonesia have been cut down, so Papua is really the last place where there’s huge stands of rainforest; there’s also the mineral wealth which is possibly the richest part of the entire world – the Freeport mine is probably the biggest gold mine in the world, the biggest copper mine, it’s also the biggest economic entity in Indonesia and also the biggest taxpayer. So looking into the future, the Indonesians’ capacity to exploit the natural resources of West Papua, and with all that brings, that will be one of the factors that allow Indonesia to grow as people are predicting it to grow, and become one of the main economies in southeast Asia, and certainly bigger than Australia. Which is one of the fears, I guess, which is underlying Australian policy, that in some future when the Indonesian economy overtakes the Australian economy in size, and Indonesia becomes a more important country internationally, then that’s going to be quite a different situation than has been the case in this part of the world up until now, where the Australian economy and therefore its military resources and the rest of it were superior to the Indonesians. So a lot of that long-term growth will come out of West Papua. And if that continues, it will involve shifting more and more people down to that region.

Source: http://www.radionz.co.nz/

January 28, 2017 0

Aksi FRI-West Papua di Tidore – Maluku Utara

Dari Tidore (Maluku Utara) Juga Turut Bergerak Pada Hari Ini (Kamis/26 Januari 2017), Gelar Aksi Serentak Nasional (FRI WP).

Meski Mereka Cuman 4 Orang Tetapi Keberanian Karena Tanggung Jawab Sebagai Manusia Merdeka/Manusia Sosial Yang Ingin Bahagia.

Salam Buat Kawan-Kawan (FRI WP) Tidore !!!

http://www.anginselatan.com/

January 28, 2017 0

Tim Kerja ULMWP: ULMWP dan Indonesia Setara di MSG

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai wadah representatif rakyat Melanesia yang mendiami provinsi Papua dan Papua Barat dan Indonesia setara dalam forum Melanesian Sperhead Group (MSG).

Hal ini disampaikan Markus Haluk, salah satu tim kerja ULMWP dalam negeri kepada suarapapua.com tidak lama ini. Menurut Haluk, sekalipun ULMWP belum menjadi anggota penuh MSG namun sesuai pertemuan para menteri luar negeri MSG di Lautoka Fiji pada Mei 2016 memustukan beberapa hal.

Kata Haluk, pada pertemuan MSG tahun 2016 lalu, para pemimpin negara di dalam MSG teah memutus hal-hal yang meyebutkan ULMWP dan Indonesia setara di forum kawan Melanesia itu.

“Jadi diputuskan bahwa pertama partisipasi resmi ULMWP dan Indonesia di seluruh rapat MSG. Kedua, ULMWP duduk setara baik ketika mengambil foto bersama Meneteri luar negeri MSG dengan mengenakan baju seragam yang sama. Ketiga, Indonesia dan ULMWP duduk berhadap-hadapan di dalam setiap ruangan pertemuan ikut terlibat dalam semua agenda umum,” ungkap Haluk menjelaskan.

Lanjut dia, “ Ke empat, ULMWP maupun Indonesia juga diberikan kesempatan yang sama uuntuk membacakan/menyampaikan pidato pada pembukaan dan penutupan pertemuan di tingkat para pejabat senior (SOM), para Menlu (FMM) dan para Leaders. Kelima, alam kegiatan resmi akomodasi Sekjen ULMWP menjadi tanggungjawab Sekretiat MSG,” paparnya.

Dikatakan, tetapi pada poin ke enam disebutkan bahwa menyangkut keanggotaan penuh untuk ULMWP maupun Indonesia diminta untuk tinggalkan ruangan dan hanya anggota tetap MSG yang mengambil keputusan.

“Keenam, hanya ketika menyangkut keanggotaan baik ULMWP maupun Indonesia diminta meninggalkan ruangan dan hanya limna anggota penuh MSG mengambil keputusan secara tertutup,” katanya.

Menurut pandangan Haluk, inilah suatu kemajuan besar yang rakyat Melanesia di West Papua capai melalui ULMWP dalam dua tahun ini setelah perjuangan panjang 55 tahun memperjuangkan hak penentuan nasib sendir.

“Dari Nakamal, Honai, Yamewa, Gamei, Kunume, Nduni yang sama dengan Rumah Melanesia kita melangkah ke berbagai kawasan lain dunia. Maka saat ini kita harus terus berdoaagar pengorbanan kita membawa harapan yang mulia semua bagi penyelamatan manusia dan alam yang sisa ini bagi anak cucu kita,” katanya.

Sementara itu, hal yang sama disampaikan Yan Christian Warinussy, direktur eksekutif LP3BH Manokwari, melalui surat elektroniknya kepada media ini mengatakan, sejak diterimanya ULMWP sebagai anggota peninjau (observer member) di dalam MSG telah memiliki posisi hukum yang kuat saat ini.

Posisi hukum yang kuat tersebut adalah bahwa ULMWP sudah menjadi salah satu anggota atau sebagai bagian dari MSG itu sendiri, sehingga pada setiap event pertemuan atau rapat-rapat organisasi tersebut, ULMWP dan juga Republik Indonesia yang diterima sebagai anggota asosiasi MSG sama akan ikut serta hadir dan duduk serta ikut terlibat dalam setiap proses pembuatan keputusan-keputusan dari MSG.

Posisi hukum ULMWP sebagai wadah yang telah memperoleh dukungan politik dari mayoritas masyarakat asli Papua melalui tuntutan memperoleh Hak Menentukan Nasib Sendiri, sesungguhnya jelas dan faktual.

“Maka seharusnya saat ini Pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan untuk melakukan dialog secara terbatas dengan ULMWP, demi masa depan seluruh rakyat dan tanah Papua sebagai bagian dari masyarakat adat/pribumi yang memiliki hak yang dilindungi dalam Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal tentang HAM) serta Deklarasi PBB mengenai Masyarakat Adat/Pribumi Tahun 2006,” katanya.

Pewarta: Arnold Belau

January 28, 2017 0

Indonesia criticises Australia for not arresting trespassers at its Melbourne Consulate-General

Indonesia has questioned why Australia is yet to arrest people who “trespassed” on the Indonesian Consulate-General in Melbourne and waved a West Papuan separatist flag when their faces were clearly visible in video footage of the event.

Tensions remain inflamed between the two countries after a defence fracas earlier this month following the discovery of “offensive material” – including an assignment related to West Papuan independence – at a Perth army base.

Within days of the furore a Caucasian man was filmed provocatively holding up the separatist West Papuan “Morning Star” flag, which is banned in Indonesia, on the roof of the Indonesian Consulate-General in Melbourne. Another person filmed the event.

Foreign Minister Retno Marsudi described the alleged trespass on January 6 as a “criminal act that is completely intolerable”.

Source: http://www.smh.com.au/

January 28, 2017 0