Penulis: Melki Pangaribuan 17:57 WIB | Jumat, 01 April 2016
PORT MORESBY, SATUHARAPAN.COM – Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Rimbink Pato, mengatakan Papua adalah bagian integral dari Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Negaranya tidak tertarik untuk membicarakan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua.
“Posisi Papua Nugini selalu pada pandangan bahwa provinsi Irian Jaya (nama lama dari Papua) merupakan bagian integral dari bangsa yang berdaulat Indonesia. Jadi kami tidak tertarik membicarakan masalah penentuan nasib sendiri, karena itu tidak pernah menjadi masalah bagi kami, dan itu tidak pernah menjadi perhatian bagi kami,” kata Rimbink dalam wawancara dengan Johnny Blades dari radionz.co.nz.
Kendati demikian, Papua Nugini, menurut dia, menganggap masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua tetap menjadi keprihatinan, seperti telah terungkap[ dalam resolusi yang dikeluarkan oleh pemimpin Pacific Island Forum di Port Moresby.
“Perdana menteri kami telah menulis surat kepada Presiden Joko Widodo dan memberitahukan resolusi itu; dan mungkin akan ada respon untuk itu. Tapi itu bukan masalah yang ada hubungannya dengan panggilan apapun untuk menentukan nasib sendiri,” kata dia.
Komentar Rimbink merupakan jawaban atas berbagai spekulasi atas kunjungan Menkopolhukam, Luhut Binsar Pandjaitan ke Papua Nugini, yang oleh banyak kalangan dikatakan untuk menekan negara itu untuk tidak mendukung kelompok yang selama ini menyuarakan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua.
Rimbink juga menegaskan bahwa kerjasama Papua Nugini dengan Indonesia berlangsung cukup erat. Termasuk dalam berbagai masalah yang dihadapi, seperti soal kebakaran hutan di Merauke dan ketegangan militer di perbatasan.
“Ada beberapa insiden baru-baru ini sepanjang perbatasan tapi kami mampu bekerja sangat erat dengan pemerintah Indonesia dan membawa masalah tersebut ke sebuah resolusi. Dan, seperti yang saya katakan, Papua Nugini menjadi teman yang sangat dekat dari Indonesia, dan Indonesia mempercayai negara kami, sehingga tidak ada yang kami ingin lakukan yang akan menggantikan kepercayaan dari rakyat dan pemerintah Indonesia kepada kami.”
Namun pada saat yang sama ia menekankan bahwa isu hak asasi manusia tetap penting dan mengharuskan Indonesia dan Papua Nugini bekerjasama.
Penulis: Endang Saputra 13:48 WIB | Rabu, 30 Maret 2016
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Republik Indonesia (DPR-RI), Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan keprihatinannya atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam satu tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 700 orang di Papua.
“Soal dugaan pelanggaran HAM di Papua memang cukup memprihatinkan. Kami menerima info dari Komnas HAM, dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah terjadi berbagai peristiwa pelanggaran HAM, penangkapan, penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap setidaknya 700 orang Papua,”
kata Dasco saat dihubungi wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, hari Rabu (30/3).
Menurut politisi Partai Gerindra itu, data tersebut memang cenderung bombastis. Namun, perlu diingat bahwa Komnas HAM adalah institusi negara. Pemerintah harus memverifikasi dan menindaklanjuti temuan Komnas HAM tersebut.
“Yang perlu dicatat, kondisi Papua saat ini tidak terlepas dari kesalahan treatment yang sudah terjadi sejak lama. Pendekatan keamanan yang diterapkan selama ini memang memperbesar risiko terjadinya pelanggaran HAM,” kata dia.
“Kasus-kasus lama yang tidak tuntas diusut menyisakan kekecewaan dan bahkan dendam bagi masyarakat yang menjadi korban. Dalam kondisi seperti ini situasi papua seperti api dalam sekam, setiap saat bisa muncul dan berkobar,”
dia menambahkan.
Sebelumnya, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pemerintah akan segera menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di seluruh Indonesia, termasuk Papua.
“Kami mengapresiasi pernyataan Menkopolhukan yang akan menuntaskan 16 kasus HAM Papua dalam waktu satu tahun, supaya masyarakat tenang memang harus ada tenggat waktu penyelesaian, prinsipnya ada kepastian,”
kata dia.
“Yang tak kalah penting, saat ini kami berharap pemerintah mengambil langkah-langkah konkret untuk menciptakan tanah Papua damai dan aman serta melaksanakan pembangunan berbasis HAM,”
[The Anglican Church of Melanesia] A one day consultation to discuss and highlight issues concerning West Papua’s struggle for freedom and independence from Indonesia on Friday 20th March 2015, led to the formation of the “Solomon Islands Solidarity for West Papua Freedom”.
The consultation was jointly organized and hosted by the Pacific Council of Churches (PCC) and the Anglican Church of Melanesia (ACOM) and was held at the Melanesia Haus, St. Barnabas Cathedral grounds, in Honiara.
The consultation was a follow up of a workshop held in June 2014 on the theme:Rethinking the Household of God in the Solomon Islands: Training on Stewardship and Leadership, and was facilitated by Mr. Aisake Casimira of PCC and Mr. Sirino Rakabi of the Ecumenical Centre for Research, Education and Advocacy (ECREA), from Fiji.
Representatives and leaders from all the SICA [Solomon Islands Christian Association] and SIFGA [Solomon Islands Full Gospel Association] member churches, various civil society organizations and groups including Forum Solomon Islands International (FSII), Free West Papua Movement in the Solomon Islands, S.I. Grassroots for West Papua, ACOM’s Commission for Justice, Reconciliation and Peace (CJRP), ACOM Mothers Union, Young Women’s Parliamentary Group, Voice Blo Mere, and, the Development Services Exchange (DSE) representing the NGO’s in the country, attended the consultation.
Membership of the “Solomon Islands Solidarity for West Papua Freedom” comprises of representatives of the churches, organizations and groups that were present during the consultation.
The consultation also reiterated its support for the call made by the Churches in the country in a press release issued in Honiara in June 2014 to“…actively support the political independence struggle of the people of West Papua” and to “…commit to advocating their inherent right to gainful political self-determination and true freedom”.
Consequently, a committee was set up to administer and execute planned programmes and activities in the lead up to the Melanesian Spearhead Group (MSG) meeting to be held in Honiara in July 2015, as well as to formulate strategies for ongoing advocacy campaigns in the Solomon Islands as well as regionally and internationally, for the freedom of West Papua.
The Terms of Reference (TOR) for this committee include the following:
1. That the SI government support West Papua’s application to be a member of the MSG;
2. That the SI government makes a clear stand in favour of West Papua;
3. That strategies are made for ongoing advocacy towards freedom for West Papua; and,
4. That submissions are made to the SI government and other national, regional and international bodies on West Papua issues.
Biblically, the underlying principle for the position of the consultation is drawn from the narrative in Exodus 3: 7 – 8 in which God told Moses to go and tell Pharaoh to release [God’s] people from slavery so that they can go and worship [God] freely.
“This consultation affirms that it is morally and ethically wrong to remain silent when our brothers and sisters from West Papua are suffering from suppression and human rights atrocities under an oppressive colonial ruler at our very own doorstep. The Melanesian Region, the Pacific and the World at large need to speak out against Indonesian oppression of West Papua and call upon their leaders and government to ‘let God’s people and nation of West Papua go’.”
Kantor pusat Melanesian Spearhead Group (MSG) di Port Vila, Vanuatu (Foto: RNZI / Jamie Tahana)
HONIARA, SOLOMON ISLANDS, SATUHARAPAN.COM – Negara Kepulauan Solomon akan menunjuk mantan diplomat negara itu, Rex Horoi, menjadi utusan khusus urusan Papua di Melanesian Spearhead Group (MSG).
Perdana Menteri Solomon, Manasseh Sogavare, telah mengisyaratkan bahwa Horoi – mantan direktur Foundation for the Peoples of the South Pacific, akan segera mengisi posisi tersebut.
Menurut radionz.co.nz, Horoi akan bertanggung jawab memastikan dukungan MSG untuk memasukkan Papua dalam daftar Dekolonisasi PBB.
Sejak tahun lalu, Kepulauan Solomon telah merencanakan penunjukan utusan khusus untuk melobi negara-negara di kepulauan Pasifik dalam mendukung dimasukkannya Papua dalam daftar dekolonisasi PBB.
Kepulauan Solomon juga diharapkan akan menunjuk Feiloakitau Tevi – mantan Sekretaris Jenderal Konferensi Gereja-gereja Pasifik – sebagai penasihat bagi utusan khusus tersebut.
TEMPO.CO, Jayapura –Sidang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) ke-31 di Jenewa, Swiss berlangsung pada 29 Februari hingga 24 Maret mendatang. Berbagai isu HAM di berbagai negara anggota PBB disampaikan dalam sidang ini. Salah satunya isu HAM di Papua yang disampaikan oleh delegasi Kepulauan Solomon.
Dalam sesi pleno 15 Maret, Barrett Salato, yang menjadi Ketua delegasi Kepulauan Solomon di sidang Dewan HAM PBB, menyampaikan beberapa isu HAM di Papua yang menjadi perhatian bukan saja Kepulauan Solomon, melainkan juga Melanesia Spearhead Groups (MSG) dan Pacific Islands Forum (PIF).
“Kami sangat menghargai pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua. Melalui Otonomi Khusus ini, banyak sumber daya pembangunan yang disediakan untuk Papua, termasuk untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan. Kami juga mengapresiasi meningkatnya perhatian Presiden Indonesia Joko Widodo kepada Papua sejak ia terpilih sebagai Presiden,” kata Barrett Salato.
Meski demikian, lanjut Barrett Salato, negaranya memiliki kepedulian besar pada berbagai laporan tentang penahanan, pembunuhan, penyiksaan, dan pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul yang terjadi di Papua.
“Hal-hal ini menunjukkan indikasi kuat adanya diskriminasi rasial yang terjadi pada Orang Asli Papua (OAP) di tanah mereka sendiri,” lanjut Barrett Salato.
Kepulauan Solomon dan negara-negara Melanesia, menurut Barrett Salato, juga prihatin dengan populasi OAP yang diperkirakan telah menjadi minoritas di Tanah Papua, sekitar 43 persen dari total populasi di Provinsi Papua dan Papua Barat.
“Kami mendorong pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Dewan HAM PBB memprioritaskan akses untuk Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berekspresi datang ke Papua,”
kata Barrett Salato.
Kepulauan Solomon, ujar Barrett Salato, juga mendesak pemerintah Indonesia merespons secara positif permintaan Ketua PIF Peter O’Neill yang juga Perdana Menteri Papua Nugini, untuk mengizinkan misi pencari fakta HAM datang ke Papua guna memastikan adanya dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di sana.
Mengenai misi pencari fakta yang merupakan resolusi pertemuan PIF di Port Moresby tahun lalu, Ketua PIF Peter O’Neill telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo pada akhir Januari lalu untuk berkonsultasi tentang misi tersebut.
Namun Ketua MSG Manasye Sogavare, seusai bertemu dengan Perdana Menteri Fiji Frank Bainimarama di Suva pekan lalu, mengatakan belum ada jawaban pasti dari pemerintah Indonesia.
“Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri PNG Peter O’Neill, ia mengatakan ia masih berdiskusi dengan Presiden Indonesia, tentang bagaimana PIF bisa mengirim misi pencari fakta ke Indonesia,” kata Sogavare.
Jayapura, Jubi – The people of West Papua are sending desperate calls on government officials and leaders of Ghana to assist them in their bid to join the United Nations.
Nobel peace prize nominee and Spokesperson for the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Chief Benny Wenda joined Ghanaians to mark Ghana’s 59th independence anniversary on 6th March, 2016.
During his stay, he interacted with prominent people in the country, including Reverend Dr Fred Deegbe, former head of the Christian Council of Ghana (CCG), and former presidents Kufuor and Rawlings.
Reverend Deegbe prayed for the people of West Papua and Chief Benny Wenda for his visit to Ghana. “God made people and wants people everywhere to be free”. He also promised to raise the issue of West Papua at an upcoming church meetings in the USA.
Rev Deegbe who is a Senior Pastor at the Calvary Baptist Church served the CCG as General Secretary from July 2003 until April 2013.
In a meeting with former President John Agyekum Kufuor and former AU Chair, the former president pledged support for the liberation of the people of West Papua. “It is important that humanity should be central to everything. As a human being you are entitled to humanity.
In due course humanity will prevail and you will be free.” “The whole world will support you. Not even Indonesia can stop it” “Ghana was once a colony for 100 years, Nkrumah was our liberator, he was a pan africanist and you see yourselves as Africans. What you are doing is the right way.
The photos of your people bear witness to a true leader of your people. Some of our paramount chiefs wear feathers. The same but eagle feathers. Despite the distances between our places we are the same. Clearly you are not Indonesian.”
Former President Jerry John Rawlings has also pledged his support to fight for the independence of the West Papuans. He said “we are honoured to fight for your people. We share a similar history.”
“It is no surprise to me that you had support from Ghana at the UN in 1969 and that we accepted West Papuan refugees in the 1980’s. West Africa has seen slavery, colonial struggles and independence”
“Chief you find yourself in a very painful situation. I suggest that you contact and lobby every congressman, senator and parliamentarian. The European Commission, the AU and all organisations. Keep knocking and knock again, don’t let them sleep”
“We will contribute by reminding them who is still colonised”
Keep fighting
Flt Lt Jerry John Rawlings, former President of Ghana made the statements when he met with Chief Benny Wenda, spokesman for the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) and Nobel Peace prize nominee
.
All across Africa and around the world people are finding out about Indonesia’s Genocide and illegal colonisation of West Papua. West Papua has a legal right to self determination, de colonisation and independence.
West Papua is the western half of the Melanesian island of New Guinea, in the Pacific Ocean, bordering the independent nation of Papua New Guinea (PNG). It lies just 200km north of Australia and the indigenous Melanesian people have lived there for over 40,000 years.
West Papua was colonised by the Dutch in 1898 and always administered as “Dutch New Guinea” separate from their “Dutch East Indies” which is now Indonesia. With the promise of independence on 1st December 1970 and on 1st December 1961, the West Papuan national flag was raised with the beginnings of a democratically elected government formed, announcing a 9 year period of peaceful transition towards independence.
Politics before Papuans But within months the dream was dead. The newly independent state of Indonesia wanted access to West Papua’s vast wealth and the military promptly invaded West Papua. Conflict broke out between the Netherlands, Indonesia and the indigenous population regarding control of the territory.
Due to US’ fear that failing to appease Indonesia could result in the spread of South East Asian communism, the US government intervened and engineered an agreement between Indonesia and the Netherlands, which in 1962 gave control of West Papua to the United Nations and one year later transferred control to Indonesia.
The Papuans were never consulted and after a sham referendum in 1969 with 1026 people handpicked Papuans being forced to vote for Indonesian sovereignty, West Papua officially became part of Indonesia.
The military occupation and secret genocide The West Papuan people never accepted Indonesia in their country and ever since 1963, have resisted Indonesian rule, first with bows and arrows and what little guns they could and then with peaceful civil resistance.
The people of West Papua have regularly organise mass protests for self determination and independence and continue to appeal to the international community from speaking out through media to diplomatic pleas by exiled Papuans.
Through a vast wealth of natural resources, like the largest goldmine on Earth (Grasberg), West Papua has become Indonesia’s largest GDP contributor, and with the prospect of an independent West Papua looking with international support, Indonesia does not want Papuans telling the outside world the truth.
Not only has the Indonesian government banned all foreign journalists and human rights groups from West Papua but the Indonesian military and police also systematically target any West Papuans campaigning for independence and brands them as “separatists” and “terrorists”. (*)
Pendeta Fred Deegbe, mantan Ketua Ghana Baptist Convention dan pendiri gereja Calvary Baptist Church (kiri), mengatakan akan membawa isu Papua ke pertemuan gereja di AS (Foto: gospelcrusader.com)
Penulis: Eben E. Siadari 08:24 WIB | Jumat, 11 Maret 2016
Pendeta Fred Deegbe, mantan Ketua Ghana Baptist Convention dan pendiri gereja Calvary Baptist Church (kiri), mengatakan akan membawa isu Papua ke pertemuan gereja di AS (Foto: gospelcrusader.com)
ACCRA, SATUHARAPAN.COM – Salah seorang tokoh gereja Afrika, Pdt Dr. Fred Deegbe, berjanji akan mengangkat isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua dalam pertemuan raya gereja di Amerika Serikat dalam waktu dekat.
Deegbe, pendeta senior pada Calvary Baptist Church dan mantan ketua Dewan Kekristenan Ghana (Christian Council of Ghana, CCG), mengatakan hal itu dalam pertemuannya dengan Juru Bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda.
Sebagaimana dilaporkan oleh ghanaweb.com, Benny Wenda mengunjungi Ghana dalam rangka menghadiri peringatan ulang tahun ke-59 kemerdekaan negara itu pada 6 Maret lalu.
Pendeta Deegbe bahkan mendoakan rakyat Papua dan Benny Wenda atas kedatangannya ke Ghana. “Tuhan menciptakan manusia dan Dia menginginkan manusia di mana pun untuk merdeka,” kata dia.
Deegbe berjanji akan mengangkat isu Papua pada pertemuan gereja di AS.
Sementara itu, mengatasnamakan rakyat Papua, Benny Wenda pada kesempatan tersebut memohon pejabat pemerintah dan pemimpin Ghana untuk membantu ULMWP dalam upaya mereka untuk bergabung dengan PBB.
Benny Wenda yang pernah dinominasikan untuk menerima hadiah Nobel untuk bidang perdamaian, bertemu dengan sejumlah pemimpin Ghana, di antaranya dengan dua mantan presiden Ghana, yaitu John Agyekum Kufuor dan Jerry John Rawlings.
satuharapan.com mencoba mengubungi Benny Wenda melalui seluluar, tetapi belum ada respons.
Sementara itu, Sekjen ULMWP, Octovianus Mote, lewat pesan singkat mengatakan dirinya juga akan mengadakan diskusi di New York membicarakan masalah Papua. Salah satunya adalah mengenai laporan genosida di Papua oleh Gereja Katolik Keuskupan Brisbane dan satu topik lain.
Kufuor dalam pertemuan dengan Benny Wenda menyerukan dukungan terhadap pembebasan rakyat Papua.
“Sangat penting bahwa kemanusiaan harus menjadi pusat dari segala sesuatu. Sebagai seorang manusia, Anda memiliki hak kemanusiaan,” kata Kufuor.
Kufuor juga meyakinkan Benny Wenda bahwa ia akan berhasil dan seluruh dunia mendukung dia.
“Indonesia bahkan tidak dapat menghentikan Anda,” kata dia.
“Ghana pernah menjadi negara koloni selama 100 tahun, Apa yang Anda kerjakan sudah benar,” lanjut Kufuor kepada Benny Wenda.
Menurut dia, meskipun jarak Ghana dan Papua jauh, pada dasarnya mereka adalah sama.
“Sangat jelas, Anda bukan orang Indonesia.”
Rawlings juga telah menjanjikan dukungan bagi perjuangan ULMWP. Dia mengatakan “kami merasa terhormat untuk memperjuangkan rakyat Anda. Kita mengalami sejarah yang mirip.”
“Tidak mengherankan bagi saya Anda mendapat dukungan dari Ghana di PBB pada tahun 1969 dan kami juga menerima pengungsi Papua pada tahun 1980,” kata Kufuor.
“Afrika Barat telah mengalami perbudakan, perjuangan melawan kolonialisme dan merdeka.”
Ia juga menyarankan agar Benny Wenda melobi semua anggota kongres, senator dan wakil rakyat berbagai negara dan organisasi dunia.
Di antarnya adalah melobi Uni Eropa, Uni Afrika dan organisasi lainnya.
“Terus lah ketuk dan ketuk lagi, jangan biarkan mereka tertidur,” kata Kufuor.
Pacific horror: A new Catholic report has shown allegations of recent military and police intimidation, beatings and torture, kidnapping and murder in the country.
ALLEGATIONS of recent military and police intimidation, beatings and torture, kidnapping and murder in West Papua, have been documented in a new Church report.
The report documents Muslims being radicalised in the once predominantly Christian Papuan provinces, and “very active” Muslim militias that burn down Papuan houses.
The report was compiled by the Brisbane Catholic Justice and Peace Commission’s Shadow Human Rights Fact Finding Mission to West Papua, following a visit to West Papua last month.
It has not yet been publicly released, nor comment sought from Indonesian authorities.
The report documents religious, social and economic discrimination including how the carve up of land for major development has benefited multinationals and excluded Papuans from ownership and jobs.
It refers to a slow motion genocide happening 250km north of Australia and states that “the Indonesians want to replace the Christian religion with Islam”.
The report author Josephite Sister Susan Connelly was accompanied to West Papua by Brisbane archdiocese’s Catholic Justice and Peace Commission executive officer Peter Arndt.
During their fact-finding mission they interviewed more than 250 community leaders in Jayapura, Merauke, Timika and Sorong.
Sr Connelly, a respected human rights advocate, likened her visit to West Papua to “stepping back twenty years when I first went to East Timor”.
“The same oppressive security presence everywhere, the same suspicion, bewilderment, frustration and sadness,” she said.
“The same fear. The same seemingly groundless hope.
“A man took my hands in his and said, ‘We are in danger’. That simple statement sums up for me the experience of the whole visit.
“The Papuan people have lost so much, and are facing erasure as a people, merely preserved as oddities of the past or artifacts to be photographed for tourist brochures.
“They realise that their land is considered more valuable than they are.”
The fact-finding team heard many accounts of alleged military and police brutality and murder.
“There is clear evidence of ongoing violence, intimidation and harassment by the Indonesian security forces,” Mr Arndt said on his return to Brisbane.
“That is especially the case for Papuans expressing their support for particular political points of view.
“Authorities want to close down any Papuan efforts to promote discussion about self-determination, and they have applied a military response to deal with the irrepressible desire of a large number of Papuans to promote their cause for freedom.”
Based on his interviews across West Papua, Mr Arndt (pictured) identified the instigators of alleged human rights violations as members of the Indonesian army including Kopassus, police including a special counter insurgency unit, Detachment 88, and Indonesia’s intelligence agency, BIN.
“Even demonstrations about social issues such as access to education get broken up by authorities,” he said.
The fact-finding team heard many examples of how the Indonesian Government pushed economic development, but ignored human rights.
“The Government has carved up the land and given it for exploitation to some 50 multinational companies,” the report said.
“The procedure is that the local government invites companies to come and gives permits.
“People are usually shocked when the companies come to sign a MoU (memorandum of understanding) with them, showing them the permit and the map.
“If the villagers don’t agree to the proposal, the company goes back to the local government and returns with the police.”
Troubling times: A group holds a Free West Papua protest in Melbourne.
In the 1970s, ethnic Papuans accounted for 96 per cent of the population.
Today they are a minority 48 per cent, because of the rapid migration of Indonesians from other more populated islands such as Java.
The report found that Papuans were now marginalised economically at the expense of immigrants, the majority of whom are Muslims.
The report said there was “a movement for Muslims from Indonesia to replace Papuans in every sector”.
“The Indonesians want to replace the Christian religion with Islam. Many mosques are being built everywhere. They want Papua to be a Javanese Malay nation,” the report said.
“Radicalisation is happening in Papua, with some militias very active near the border with PNG.
“They burn down the Papuan houses. They are recruited as illegal loggers. Their camps and logging are well protected by the military.
“The military are certainly killing the people, and closed access to opportunity to Papuans in all areas of life constitutes a slow motion genocide.
“The general opinion encountered was that Indonesia is a total failure regarding Papua and is just another coloniser.
“The Indonesian Government does not give opportunities to Papuan people or protect them.
“It was said that most Church leaders try to deal with the problems one by one, but the whole picture should be looked at as a series of policies designed to overcome the Papuan people.
“In every sector of government the system is composed of Indonesian tactics to destroy the Papuans.
“Beatings and torture are used, but also the economic aspects of lack of opportunity, the sidelining of the indigenous peoples, the taking over of land by companies … are part of the plan.”
Accusations in the report
A young, wealthy businessman poisoned in 2015. He had financially supported building an office for the National Committee for West Papua, an independence-oriented group. He also funded Papuans being sent to international conferences.
A Papuan woman activist arrested in 2015 by police for holding a prayer service in support of an international conference in London. She and her group were interrogated for five hours.
In January this year, 27 Papuan palm oil workers were allegedly tortured by the Indonesian army’s special force Kopassus. The men had previously complained to their company bosses after they had not been paid for two months.
A man aged 35 who used to work for Papua’s Freeport gold mine was kidnapped in 2015, killed, and his body thrown on the street. There was no sign of torture and the police told his family that it was an accident.
Police and military broke up community activities such as prayer meetings.
In September 2015, 18-year-old Daniel Bowgow was killed. His father was a local prayer meeting leader.
People reported they couldn’t move freely at night to search for food for fear of being kidnapped. The military and police use Papuan informers to let them know of people’s movements.
Sentani, Jubi – Puluhan Pemuda Adat Papua (PAP) dari Jayapura, pekan lalu bertolak ke Jakarta dengan tujuan melakukan aksi demo damai di Istana Presiden, Jakarta.
Tuntutan utama mereka adalah meminta Pemerintah Pusat untuk menutup aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT.Freeport Indonesia di Timika Papua, dan merekontruksi ulang Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Tahun 2001 yang telah berjalan selama lima belas tahun di Papua.
Decky Ovide, Ketua PAP mengatakan salah satu point penting dalam aspirasi yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat adalah segera merekontruksi ulang UU Otsus Tahun 2001 di Papua.
“Setelah melalui perenungan yang panjang, kita memahami bahwa UU Otsus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada masyarakat Papua tahun 2001 sama sekali tidak berdampak bagi kesejahteraan masyarakat di papua,” ujar Decky yang dihubungi melalui telepon selularnya, Sabtu (5/3/2016)
Decky menegaskan, UU Otsus Papua perlu direkontruksi ulang secara keseluruhan, karena menurutnya otonomi yang diberikan secara khusus kepada masyarakat Papua dalam undang-undang tersebut sama sekali tidak berfungsi. Dirinya bahkan mengklaim penerapan Otsus belum sempurna.
“Yang jelas hanya uangnya, tetapi kemana?” tanyanya.
UU Otsue, lanjutnya, harus ditinjau kembali setiap pasal dan ayat yang termuat didalamnya. Pendidikan, kesehatan yang dijanjikan secara gratis belum terlaksana sampai saat ini. Belum lagi ekonomi, infrastruktur pembangunan. Semuanya tidak berjalan dengan baik sampai saat ini,” tegasnya.
Lanjutnya, aksi yang dilakukan pihaknya ini membuat Pemerintah Pusat berjanji melakukan evaluasi terhadap penerapan UU Otsus di Papua termasuk penggunaan dana yang telah diberikan.
“Evaluasi terhadap UU Otsus oleh pemerintah pusat, diberikan waktu selama tiga bulan. Dalam evaluasi tersebut harus melibatkan pemerintah Provinsi Papua dan seluruh tokoh masyarakat Papua. Untuk Papua hanya dua solusinya, rekonstruksi ulang UU Otsus atau negoisasi Otsus Plus,” ujarnya.
Tuntutan PAP yang nyaris sama dengan pernyataan Gubernur Papua beberapa waktu lalu ingin mengembalikan Otsus ke Pemerintah Pusat, membuat beberapa pihak menuding Gubernur Papua terlibat dalam aksi demo PAP ini.
“Saya tidak ada kaitannya dengan aksi demo tutup Freeport atau kembalikan Otsus itu. Itu bukan urusan saya sebagai gubernur,” kata Gubernur Papua, Lukas Enembe singkat. (Engel Wally)
JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM – Tokoh Papua, Pendeta Socratez Sofyan Yoman, menilai penolakan Presiden Indonesia Joko Widodo terhadap permintaan pertemuan dengan Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasye Sogavare, untuk membahas masalah Papua Barat justru dapat mempercepat Papua Merdeka.
“Kalau Ketua Melanesian Spearhead Group (MSG) ditolak, untuk apa Indonesia menjadi anggota MSG? Dengan alasan-alasan seperti ini Indonesia semakin memberikan legitimasi dan kekuatan lobby-lobby ULMWP di dunia Internasional. Akibatnya, Indonesia sendiri mempercepat Papua Merdeka,” kata Socratez dalam pesan singkat yang dikirim ke satuharapan.com, hari Jumat (26/2).
Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGGBP) itu juga menilai, bahwa “memang sangat berat dan rumit bagi pemerintah Indonesia menghadapi masalah Papua.”
Dia mencontohkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua merupakan awal kemenangan bagi Pemerintah Indonesia. “Tapi sayang, pasal demi pasal dan ayat demi ayat yang dalam UU Otsus itu tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh bahkan kenyataannya Otsus telah gagal total.”
Untuk memperbaiki itu, kata Socratez, pemerintah provinsi Papua sudah mengajukan Otsus Plus tapi itu juga ditolak pemerintah.
“Permintaan untuk smelter dibangun di Papua juga tidak digubris Jakarta. Lebih parah lagi penembakan 4 siswa di Paniai 8 Desember 2014, yang dilakukan aparat keamanan tidak ditangkap dan diadili pelakunya.”
Lebih lanjut, Socratez yang berada di Jayapura, menilai lebih fatal lagi bagi pemerintah Indonesia yang menolak Tim Pencari Fakta dari Pasific Island Forum (PIF) ke Papua dan menolak menerima kunjungan ketua MSG PM Salomon Islands untuk pertemuan dengan Indonesia sebagai anggota MSG.
“Pemerintah Indonesia jangan persalahkan rakyat Papua tapi introspeksi diri baik-baik demi kebaikan Indonesia,” katanya.
Jokowi Tolak Bertemu PM Solomon
Sebelumnya, Presiden Indonesia Joko Widodo telah menolak permintaan pertemuan dengan Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasye Sogavare, untuk membahas masalah Papua Barat.
Hal itu diungkapkan Sogavare di Noumea, New Caledonia, pada hari Jumat (19/2), dalam pertemuan dengan para pejabat dari Front de Liberation Nationale Kanak et Sosialis (FLNKS). Ini merupakan perjalanan 13 hari Sogavare sebagai Ketua MSG di ibu kota MSG. Sedangkan FLNKS merupakan anggota MSG.
“Perjalanan saya saat ini ke ibu kota MSG seharusnya telah berakhir di Jakarta,” kata Sogavare kepada rekan-rekan FLNKS seperti dikutip solomonstarnews, hari Senin (22/2).
“Ini adalah untuk membahas kemungkinan mengatur pertemuan antara Indonesia dan anggota United Liberation Movement of West Papua (ULMWP), yang menginginkan kemerdekaan bagi Papua Barat.”
Tapi Sogavare mengatakan: “presiden Indonesia telah mengindikasikan dirinya tidak tertarik untuk membahas masalah Papua Barat.”
Keputusan dari presiden Indonesia menimbulkan banyak pertanyaan, mengapa Indonesia menjadi anggota MSG jika tidak mau bekerja sama dalam menangani isu-isu yang menjadi perhatian MSG.
“Namun demikian, pemerintah Kepulauan Solomon di bawah kepemimpinan saya dan MSG di bawah pimpinan saya akan terus mengejar isu Papua Barat,” kata Sogavare.
Papua Merdeka News 