Australia Utara Tolak Rencana Pembangunan Pangkalan Militer AS di Wilayahnya

Selasa, 26 Januari 2016 | 14:33 WIB

CANBERRA, KOMPAS.com — Kepala Menteri di Wilayah Utara Australia, Adam Giles, mengatakan, ia tak mendukung adanya pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di wilayahnya setelah sebuah laporan asal AS menyorot pentingnya Australia utara untuk strategi Amerika di Asia.

Laporan yang dibuat oleh Pentagon itu mengidentifikasi Australia utara sebagai tempat perlindungan bagi pasukan Amerika jika konflik militer di Asia terjadi.

“Untuk membantu Amerika Serikat beroperasi secara efektif dalam kondisi krisis, Canberra harus bekerja sama dengan Washington untuk memperluas kapasitas pangkalan Australia utara, termasuk basis jaringan,” sebut laporan itu.

Laporan, yang berjudul Asia-Pacific Rebalance 2025, Capabilities, Presence, and Partnership, ini disiapkan oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional di Washington.

Menteri Adam mendukung penguatan hubungan dengan AS dan sekutu lainnya, tetapi ia mengatakan, hal itu harus terjadi di pangkalan Australia.

“Saya pikir semua pangkalan di Australia haruslah pangkalan Australia dan kami punya beberapa pangkalan fantastis dan besar di Wilayah Utara Australia saat ini dan di seluruh Australia utara,” katanya.

Ia menerangkan, “Kami ingin teman-teman yang baik. Kami ingin sekutu yang baik, bekerja sama dalam kemitraan dengan basis pangkalan Australia, bukan pangkalan asing, memastikan bahwa kami mempertahankan keamanan global.”

Dibutuhkan lebih banyak marinir di Australia

Laporan itu juga menyebut, Australia utara akan menyediakan perlindungan bagi pasukan Amerika jika terjadi konflik militer di Asia dan menekankan pentingnya pelatihan rotasi pasukan AS di Australia, seperti para marinir di wilayah utara.

“Meskipun memiliki 2.500 marinir tak mungkin menjadi kekuatan yang menentukan melawan musuh yang dijaga ketat dan canggih, hal itu menyediakan kemampuan yang signifikan yang secara independen bisa menyebarkan dan beroperasi dalam berbagai kondisi,” tulis laporan itu.

“Pasukan Korps Marinir AS di Darwin bisa mempersiapkan dan menjaga area pantai, pelabuhan dan lapangan udara di wilayah ini, untuk menerima kekuatan lanjutan yang lebih besar,” sambung laporan tersebut.

Menteri Adam mengatakan, ia menginginkan lebih banyak marinir AS datang ke Australia dan bahwa rotasi mereka telah mundur dari jadwal.

“Saya pikir, jadwalnya sudah terlewat, tetapi saya ingin melihat agendanya dipercepat sehingga kami terus membangun kemitraan keamanan dan kemitraan sosial antara marinir AS, pasukan Pertahanan Australia, khususnya warga di Wilayah Utara Australia, sehingga kami bisa mempertahankan keamanan di kawasan ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, “Saya akan mendukung gagasan adanya lebih banyak marinir, tetapi saya juga akan mendukung gagasan tentang kemitraan lebih luas dengan negara-negara lain, terutama Singapura, Jepang, Filipina.”

Kekuatan China yang meningkat, ancaman bagi sekutu AS

Hubungan Australia dengan China yang berkonflik dari berbagai sektor dibahas dalam laporan itu.

Laporan itu berfokus pada sejumlah bisnis dan koneksi politik ke China, termasuk sewa 99 tahun atas pelabuhan Darwin ke perusahaan China, “Landbridge”.

“Diskusi tentang penyewaan 80 persen dari Pelabuhan Darwin kepada sebuah perusahaan China telah menyoroti ketegangan yang ada dalam aliansi keamanan dengan Amerika Serikat dan meningkatnya hubungan ekonomi dengan China,” ungkap Menteri Adam.

Laporan ini memperingatkan perlunya mengakui kekuatan China yang berkembang di kawasan dan ancaman yang diciptakan bagi bagi sekutu AS.

“Kemampuan China membuat sekutu AS di kawasan menjadi target bukannya mitra, memperumit perhitungan bagi pemerintah tuan rumah dan selanjutnya memperlambat siklus keputusan AS dalam sebuah konflik,” kata sang Menteri.

“China memiliki kemampuan yang kredibel, bahkan jika belum terbukti secara fundamental, untuk menonaktifkan atau menghancurkan kapal AS, dengan implikasi yang tak terhitung untuk prestise AS secara global,” imbuhnya.

Meski demikian, Adam Giles yakin bahwa hal yang tepat bagi Wilayah Utara Australia untuk memperkuat hubungan dengan China.

“Saya bukan salah satu dari orang-orang yang suka menendang China. Saya berpikir bahwa kita memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan China,” katanya.

Ia mengungkapkan, “Saya memahami implikasi keamanan dari sudut pandang dunia, dari sudut pandang nasional, tetapi dalam kawasan kami, menjaga keamanan di dalam Asia Tenggara itu sangat penting.”

“Ya, AS adalah sekutu kita yang paling penting dan kami bekerja dalam kemitraan dengan mereka, tetapi saya pikir kesempatan untuk memperluas kesempatan pelatihan, khususnya untuk tetangga kami di utara, benar-benar penting,” ujarnya.
Editor : Egidius Patnistik
Sumber : Australia Plus ABC

January 28, 2016 1

PM Kepulauan Solomon Dukung Dialog Indonesia-Papua Merdeka

Selasa, 26 Januari 2016 | 10:44 WIB

TEMPO.CO, Honiara – Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare mengatakan akan terbang ke Jakarta untuk memfasilitasi dialog antara pemerintah Indonesia dan para aktivis pendukung kemerdekaan Papua.

Sogavare, yang saat ini menjabat ketua kelompok negara-negara Pasifik, Melanesian Spearhead Group (MSG), berusaha mempertemukan pemerintah Indonesia dengan kelompok gerakan prokemerdekaan Papua, United Liberation Movement of West Papua (ULMWP).

ULMWP, seperti dijelaskan Abc.net.au, 25 Januari 2016, telah diberikan status pengamat (observer) di MSG pada tahun lalu.

Menurut Sogavare, selain Kepulauan Solomon, Vanuatu dan Kaledonia Baru mendukung upaya dialog pemerintah Indonesia dengan ULMWP. Adapun Papua Nugini dan Fiji kurang tertarik membahas dialog itu dengan Jakarta.

Sebelumnya, koordinator Jaringan Papua Damai, Neles Tebay, kepada Tempo pada pertengahan Desember lalu menuturkan ia mendorong pemerintah melakukan dialog dengan semua elemen masyarakat di Papua, termasuk mereka yang mendukung kemerdekaan Papua. Jadi semua pihak mendengarkan langsung apa yang menjadi tuntutan dan alasan, kemudian bersama-sama mencari solusi terbaik.

ABC.NET | MARIA RITA

January 26, 2016 0

Yang Kita Lawan Bukan Indonesia, tetapi Tipu Daya, yaitu Iblis sebagai Bapa Segala Pendusta

Menanggapi perkembangan lagu-lagu yang diluncurkan oleh Benny Wenda bersama anggota Band Lucky Dube di Afrika Selatan ini, Lt. Gen. Amunggut Tabi menyebut sudah banyak beredar musik perjuangan Papua Merdeka, mulai dari Mambesak, Black Brothers, sampai Freedom Songs dan Lani Ndawe, kini sebuah prestasi politik besar diraih Benny Wenda dengan kerjasama antara Lucky Dube Band dan Benny Wenda.

Dalam SMS yang dikirimkan menyebutkan

Yang kita lawan bukan Indonesia saja, bukan NKRI sendiri, tetapi yang kita lawan iala tipu daya Indonesia dan penjajah di dunia ini. Tipu daya, menurut Kitab Suci Agama di dunia, selalu berasal dari satu oknum namanya Iblis sebagai Bapa dari semua pendusta.

Atas nama apapun, atas nama negara, atas nama demokrasi dan HAM, atas nama kesatuan dan persatuan, atas nama kerakusan kita sebagai mausia harus melawan tipu muslihat dan tipu daya. Kita kembali kepada hukum alam, bahwa ada hukum yang mengatur kehidupan ini.

Dengan menyanyikan lagu-lagu perjuangan, bersama para penyanyi terkenal di dunia, kita sudah memasuki era perjuangan global yang menyentuh “kemanusiaan”, bukan hanya menyentuh simpatisan karena sama-sama ras, sama-sama agama, sama-sama politik, tetapi ia sudah menjangkau lebih jauh, lebih dalam, lebih luas.

Menurut Tabi pula, musin berbicara kepada semua makhluk, tumbuhan, hewan, manusia, bahkwan roh-pun memahami, menikmati dan ikut dipengaruhi dan mempengaruhi musik. Tuhan senang dipuja-puji, manusia senang musik, tumbuhan dan hewan juga bernyanyi dan berdansa. Kehidpuan ini terdiri dari alunan musik, yang bernyanyi dalam irama, satu irama menurut hukum alam.

Oleh karena itu, lagu-lagu dan musik yang digabungkan oleh Benny Wenda bersama teman-teman dari South Afrika ini patut kita dukung dengan doa dan persatuan-kesatuan di antara orang Papua sendiri.

Semua orang Melanesia harus bersatu : pertama menyatukan pikiran, lalu menyatukan program perjuangan dan ketiga langkah-langkah perjuangan. Setelah semua pihak sudah membentuk dan menerima ULMWP sebagai payung organisasi perjuangan, maka sekarang saatnya memperkuat dukungan dari Melanesia, Afrika dan Karibea. Tiga kawasan ini mengerti apa artinya penjajahan, apa artinya perjuangan dan apa artinya musik.

Tabi mengatakan, “Tentu saja pendekatan perjuangan untuk kawasan Asia bukan dengan musik, tetapi ada pendekatan lain.” Ketika PMNews tanyakan apa pendekatan lain yang dimaksudkan untuk Asia, Tabi menolak menyebutkannya. Ia melanjutkan “Kita juga akan menggunakan pendekatan lain untuk Amerika Selatan (Latin).” tetapi menolak untuk mengatakan pendekatan itu namanya apa.

Dia akhir percakapan dengan SMS ini, Tabi kembali menyatakan,

“Yang kita lawan bukan Indonesia sebagai sebuah negara, tetapi Indonesia sebagai penipu dan pencuri, perampok dan pembunuh. Yang kita lawan ialah tipu daya, yaitu Iblis sebagai bapa segala pendusta di dunia. Kita berdiri di pihak kebenaran, dan kebenaran pasti akan menang, dan kia akan menjadi bagian dari kemenangan kebenaran itu!”

January 24, 2016 1

AHRC: Australia dan AS Bantu TNI Bantai Rakyat Papua

Kamis, 24 Oktober 2013 | 16:28 WIB

HONGKONG, KOMPAS.com — Sebuah lembaga pengamat HAM yang bermarkas di Hongkong, Asian Human Rights Commision (AHRC), menyatakan, militer Indonesia menggunakan helikopter-helikopter bantuan Australia dan pesawat tempur dari Amerika Serikat (AS) untuk membantai warga Papua pada dekade1970-an.

Dalam laporan AHRC disebutkan, sejumlah petinggi militer Indonesia bertanggung jawab atas pembunuhan, pemerkosaan, dan penyiksaan lebih dari 4.000 orang penduduk Papua pada akhir 1970-an.

Termasuk dalam daftar mereka yang bertanggung jawab dan harus diadili pengadilan HAM adalah mantan Presiden Soeharto.

Laporan ini berjudul “The Neglected Genocide-Human Rights abuses against Papuans in the Central Highlands, 1977-1978” (Pembantaian yang Terabaikan-Pelanggaran HAM terhadap warga Papua di Daerah Pedalaman Tengah, 1977-1978).

Laporan tersebut mencatat kekerasan yang terjadi saat Indonesia meluncurkan beberapa operasi militer di sekitar daerah Wamena dalam rangka menyikapi usaha mencapai kemerdekaan Papua setelah pemilihan umum tahun 1977.

ARHC mengadakan kunjungan lapangan, mewawancara sejumlah saksi, dan memeriksa catatan sejarah. Badan ini telah mengumpulkan 4.416 nama yang dilaporkan dibunuh militer Indonesia dan menyatakan bahwa jumlah korban tewas akibat penyiksaan, penyakit, dan kelaparan berbuntut kekerasan tersebut bisa jadi lebih dari 10.000 orang.

Laporan ini menyatakan warga Papua di daerah pedalaman tengah menjadi korban pengeboman dan penembakan dari udara, yang terkadang dilakukan militer menggunakan pesawat yang dipasok Australia dan Amerika Serikat.

Dalam salah satu gambaran kejadian, penduduk desa di daerah Bolakme diberi tahu akan mendapat bantuan dari Australia yang dijatuhkan dari atas, tetapi justru kemudian dibom menggunakan pesawat dari Amerika.

Laporan ini juga mengandung gambaran-gambaran kejadian seperti pembakaran dan perebusan hidup-hidup para pendukung gerakan kemerdekaan. Sejumlah laporan menyebut warga Papua dipaksa melakukan kegiatan seks depan umum, dan terjadi pemotongan payudara serta anak-anak tewas dipenggal.

Basil Fernando, Direktur Kebijakan dan Program AHCR, mengatakan pada ABC bahwa tindakan-tindakan semacam itu bisa digolongkan ke dalam tindakan genosida.

Sebanyak 10 orang komandan dan petugas senior militer Indonesia disebut sebagai yang bertanggung jawab karena memerintahkan atau tidak mencegah kekerasan yang dilakukan berbagai batalyon.

Menurut Fernando, sejumlah nama yang disebutkan dalam laporan tersebut, beberapa di antaranya masih memegang jabatan dalam militer Indonesia. Laporan ini menyerukan dibentuknya pengadilan HAM ad hoc, komisi kebenaran, dan agar masyarakat internasional meminta Indonesia bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Papua.
Editor : Ervan Hardoko
Sumber : ABC Australia

January 24, 2016 1

Bertemu Pemimpin Gereja Papua, Dubes AS Bahas Masalah HAM

Sabtu, 23 Januari 2016, 09:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA — Duta besar (Dubes) Amerika Serikat (AS) Roberth O Blake, Sabtu pagi, bertemu dengan sejumlah pimpinan gereja Papua yang dikemas dalam acara makan pagi bersama di sebuah hotel setempat.

Dubes Blake bertemu dengan Ketua PGGP Socrates Sofyan Yoman, Ketua KINGMI Papua Pdt Benny Giay, wakil ketua Sinode GKI di Tanah Papua Pdt Yemima Krey dan Pdt Phill Erari (tokoh gereja Papua Barat).

Pertemuan itu berlangsung tertutup seperti diskusi sebelumnya antara Dubes Blake dengan aktivis/pegiat LSM Papua di sebuah restoran di Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Selasa (19/1) malam.

Pdt Socrates Sofyan Yoman yang ditemui Antara setelah pertemuan itu usai mengaku ada sejumlah hal yang ingin diketahui oleh Dubes Blake terkait situasi kekinian di Papua. “Tadi, kami membicarakan sejumlah hal dengan Pak Dubes AS, di antaranya tentang penyelesaian HAM di Papua,” katanya.

Dubes Blake dan rombongan berada di Kabupaten dan Kota Jayapura sejak Selasa pekan ini dalam suatu kunjungan kerja. Selama lima hari di kedua daerah itu, Dubes Blake bertemu dengan sejumlah aktivis LSM, tokoh gereja, Kapolda Papua, Pangdam Cenderawasih dan Gubernur Papua.

January 23, 2016 1

US signals concern about West Papua forests

5:24 pm on 21 January 2016, RadioNZNews

The US Ambassador to Indonesia has visited West Papua and indicated American interest in helping to keep the endangered forests of Papua region intact.

Listen (duration 2′ :56″)
Download: Ogg | MP3

Transcript

The United States government has indicated it wants to help protect the endangered forests of West Papua.

This follows a trip to the Indonesian provinces of Papua and West Papua this week by the US Ambassador to Indonesia, Robert Blake.

Among a range of consultations he had while in the remote region, Mr Blake met with Papuan activists in Jayapura on Tuesday 19/1/16 to discuss issues such as human rights.

Mr Blake also discussed ongoing, rampant clearance of forest and peatlands in Papua which has some of the world’s last remaining substantial tracts of rainforest.

One of the people Mr Blake talked with was Father Neles Tebay of Papua’s Catholic Justice and Peace Secretariat who spoke to Johnny Blades.

NELES TEBAY: In the meeting between the US Ambassador and we Papuan activists, the US ambassador was keen to know about the present situation in Papua. He wants to know about issues related to forests because of the climate change personal commitment on climate change made in Paris last year and how it can be implemented in Papua. So he discussed about how to keep the Papuan forests intact. Because the Papuan forests are considered as the world’s lungs. So once the lungs are destroyed, it is not only the Papuans or only the Indonesians but the internatinoal community who will pay the price.

JOHNNY BLADES: Did he give you any sign that the US can do something to help with the rights or the forests?

NT: Yeah, I think he’s willing, he’s at least willing to help, of course in collaboration with the government of Indonesia, and the local government here, also in collaboration with some local NGOs.

JB: But what practically can the Americans do?

NT: I think he might raise the issue with the government of Indonesia. In the meeting, he didn’t say he’s committed to help the Papuans through local government or GOs, but in my understanding, knowing the destruction of forests in Papua and its implications, he might raise the issue in his conversations with central government of Indonesia in Jakarta.

January 23, 2016 0

Dubes AS: Terima Kasih Polisi Telah Amankan Freeport

Jumat, 22 Januari 2016, 13:11 WIB, Red: Teguh Firmansyah

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA — Duta Besar Amerika Serikat Roberth Blake menyampaikan terima kasih karena polisi di jajaran Polda Papua berhasil mengamankan operasional PT.Freeport beserta warga AS.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw beserta jajarannya yang sudah mengamankan PT.Freeport,” kata Dubes Blake seusai melakukan kunjungan kehormatan kepada Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw, Jumat di Jayapura.

Ia mengatakan, dalam pertemuan tersebut, AS juga mendapat informasi tentang situasi keamanan di Papua.

Bahkan dalam pertemuan itu sempat dilakukan diskusi dan membandingkan tantangan yang dihadapi polisi Amerika dan polisi Indonesia.

Departemen kepolisian Amerika Serikat kini menggunakan peralatan yang tidak mematikan. Ia berharap hal serupa juga dilakukan polisi Indonesia.

Menurutnya, penggunaan alat tidak mematikan yang digunakan polisi dalam menghadapi massa sangat penting karena polisi sudah disumpah untuk melindungi masyarakat.

Dubes AS Roberth Blake yang didampingi sejumlah staff dari kedutaan besar di Jakarta juga menyampaikan ucapan selamat karena berhasil meredam ketegangan yang terjadi di Tolikara dan Paniai.

Seusai melakukan kunjungan kehormatan ke Kapolda Papua, Dubes Blake dan rombongan melakukan kegiatan serupa ke Kodam XVII Cenderawasih dan diterima Kasdam XVII Brigjen TNI Herman Asaribab.

Sumber : Antara

January 22, 2016 0

Politik Papua Merdeka setelah Kemenangan di MSG dan PIF

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (TRWP) kami ucapkan selamat memasuki tahun baru 2016, dan selamat Successful Year of 2015. Tugas kita ke depan ada tiga yang pokok: membina hubungan dengan negara-negara Melanesia dengan pendekatan Melanesian Way, membangun solidaritas di Indonesia dan membangun sistem pendanaan yang terpusa, reliable dan auditable.

Demikian kata Lt. Gen. Amunggut Tabi dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (TRWP) saat dikontak oleh Papua Merdeka News (PMNews). Berikut petikan wawancara.

PMNews: Selamat malam, kami minta waktu sedikit.

TRWP: Selamat malam, selamat Tahun Baru, Selamat meninggalkan Successful Year of 2015 bagi politik Papua Merdeka.

PMNews: Kami mau bertanya secara khusus terkait dengan isu Kontrak Karya PT Freeport Indonesia dengan kolonial Republik Indonesia yang sulit diperpanjang oleh pemerintah kolonial sampai saat ini. Presiden Direktur Freeport pusat sudah mengundunrkan diri beberapa waktu lalu, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia juga sudah mengundurkan diri awal tahun 2016 ini. Apa yang dapat dipetik oleh perjuangan Papua MErdeka?

TRWP: Tidak ada sama sekali. Pertanyaan ini harus ditanyakan kepada Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe dan secara khusus kepada Wakil Gubernur Klemen Tinal.

PT Freeport itukan perpanjangan tangan dari Freeport McMoran Copper & Gold, Inc., BUMN Amerika Serikat yang punya perusahaan di Indonesia. Jadi, apa yang terjadi di dalam Indonesia itu bukan urusan kami.

PMNews: Kami bertanya karena apakah kesempatan sikap Indonesia yang tidak bersahabat dengan Freepoprt McMoran ini dapat dimanfaatkan oleh TRWP dan teman-teman pejuang Papua Merdeka.

TRWP: Itu kita harus tanya keapda Freeport McMoran sendiri, apakah mereka berkepentingan melanjutkan pertambangan di Tanah Papua atau tidak. Soalnya kami bukan cari makan, kamu bukan cari muka. Kami mentuntu hak dan kedaulatan hakiki sebagai manusia dan sebagai pemilik hak ulayat Tanah leluhur pulau New Guinea. Jadi sbagai tamu, biak Inodnesia maupun Freeport kalau sama-sama mau aman di Tnaah Papua sebaiknya mereka tahu bahwa mereka dua dalam posisi sebagai pencuri dan penjarah. Jadi, yang terjadi sekarang pencuri yang satu dan yang lain sedang bertengkar jatah makan mereka. Itukan sebuah dram para pencuri yang memalukan peradaban manusia saat ini.

Indonesia bertiandak seolah-olah Tanah Papua itu tanah ulayatnya, sementara Freeport berkelakuan seolah-olah dia pemilik tanah Papua.

PMNews: Terimakasih. Kami akan tanyakan tentang posisi Freeport Indonesia dan Freeport McMoran lebih lanjut di waktu lain. Tetapi sekarang kami lanjutkan ke kaitan dengan politik Papua Merdeka di Pasifik Selatan (MSG dan PIF). Apa pandangan TRWP tentang perkembangan yang sudah terjadi, yang disebut tadi sebagai Successful Year of 2015?

TRWP: Kalau menyangkut tahun kemenangan 2015, maka dari TRWP punya tiga strategi lanjutan: membina hubungan dengan negara-negara Melanesia dengan pendekatan Melanesian Way, membangun solidaritas di Indonesia dan membangun sistem pendanaan yang terpusa, reliable dan auditable.

Membina hubungan di sini kami maksudkan tidak sama dengan cara-cara senior kita pendahulu perjuangan Papua Merdeka. Kita harus tampil all-inclusive dan membawa kepribadian rendah hati dan negarawan. Artinya apa? Kita tidak boleh berkampanye di kawasan Melanesia/ PIF dengan cara menjelek-jelekkan satu sama lain, menuding dan menuduh satu sama lain, dan kita juga tidak boleh bersifat memihak secara penuh kepada kelompok atua partai politik tertentu di kawasan ini. Dua hal, satu keberpihakan kita kepada partai politik dan pemimpin lohak dan kedua kebersamaan kita orang West Papua dalam mengkampanyekan Papua Merdeka harus dirombak.

Kalimat-kalimat seperti, “Kami ini yang benar, mereka itu dipakai Indonesia. Kami betul, mereka dicurigai dipakai CIA” seperti itu haruslah dibuang ke tong sampah. Yang kedua, kita jangan membentuk kelompok pendukung Papua Merdeka atas nama satu partai politik, atau satu pemerintahan. Kita harus berada di luar blok-blok politik lokal. Kita juga harus menghindari terjerumus ke dalam blok-blok kepentingan nasional di masing-masing negara di Melanesia. Kita harus hadir sebagai pembawa Kabar Baik dan Pewujud Mimpi Melanesia bagi ras dan kepulauan Melanesia. Kita harus hadir dengan visi-visi Melanesia-hood dan Melanesia-ness, bukan sebatas West Papua dan OPM dan KNPB dan ULMWP dan sebagainya. Itu semua perlu menjadi pupuk dan penunjang bagi mimpi besar sebuah Kesatuan Pasifik Selatan yang kuat dan berjaya di 100 tahun sampai 200 tahun ke depan.

Yang kedua, kita harus membangun dukungan di dalam Indonesia sendiri. Ingat bahwa banyak rakyat Indonesia sebenarnya menginginkan Papua Merdeka. Atau kalau tidak, mereka paling dasar tidak perduli Papua keluar atau tetap di dalam NKRI. Yang menginginkan NKRI harga mati hanya-lah segelintir orang, segelintir elit, dan minoritas dalam politik Indonesia.

Apa yang telah terjadi selama lebih dari setengah abad, atas nama pembangunan, atas nama nasionalisme, atas nama pertambangan Freeport, atas nama komunisme, dan terorisme semua sudah menjadi pembelajaran berharga bagi umat manusia di Indonesia sehingga sudah ada pandangan yang jelas bahwa memperthaankan West Papua di dalam Indonesia tidak-lah manusiawi, dan jelas menunjukkan neo-colonialism yang nyata di era globalisasi ini.

Selain itu, rasionalisasi kemerdekaan West Papua sudah dapat diterima oleh orang-orang Indonesia. Oleh karena itu, para pejuang Papua Merdeka mulai berpikir dan berkiprah dengan cara tidak memandang “orang Indonesia sebagai musuh”, tetapi negara Indonesia-lah menjadi musuh kita bersama. Negara Indoneia itu hadir ke muka Bumi bukan menurut peta orang Indoensia, tetapi seauai “Peta Kolonial Belanda”. Oleh karena itu, rakyat Indoneia dan rakyat West Papua harus menentang kolonialisme Belanda dengan merombak peta kolonialisme mereka. Memperthaankan peta kolonialisme ialah perbuatan kaum terjajah paling bodoh di dunia. Oleh karena itu biarpun Indonesia merdeka 1000 tahun, tetapi kemerdekaan menurut peta kolonial Belanda TETAP artinya sama dengan masih dijajah oleh Belanda. Akibat dari bernegara-bangsa dalam peta penjajah Belanda tidak akan pernah menghadirkan rasa keadilan dan kemakmuran. Indonesia saat ini ditimpa banyak masalah karena Indonesia sedang diusahakan dimakmurkan dalam kerangka peta kolonial.

Kalau mau merdeka, Anda dan saya harus bongkar peta kolonial, kembalikan kepada peta Allah, peta Pencipta, bukan melestarikan peta penjajahan yang penuh penderitaan dan kemalangan bagi umat manusia sedunia itu.

Dikaitkan dengan PT Freeport, pejuang Papua Merdeka harus berani menjamin bahwa kerjasama Indonesia dan West Papua sebagai dua negara berdaulat dan bertetangga dalam mengelola sumberdaya alam di Tanah Papua lebih menguntungkan beratus-ratus kali-lipat daripada kita mengikuti peta kolonial yang akibatnya para kolonialis-lah yang menikmati hasil-bumi dan kekayaan alam dari peta-peta kolonial mereka.

Kita harus berani berhitung sebagai dua bangsa yang pernah dijajah Belanda untuk duduk sama-sama bermufakat untuk mendirikan dua negara yang kuat menentang peta kolonial Belanda dan membangun diri ke depan di luar peta kolonial Belanda, yaitu West Papua, Papua New Guinea, Timor Leste dan Indonesia sebagai negara-negara berdaulat, bekerjasama, dan saling berbagi semua kekayaan dan kelebihan yang kita miliki. Ini pembangunan kawasan orang pintar, ini strategi politik yang harus dirintis di Pasifik Selatan.

Yang ketiga, para pejuang Papua Merdeka harus punya basis dukungan financial baik di Vanuatu, Solomon Islands dan Papua New Guinea yang diorganisir dalam sistem kementerian negara-negara Melanesia, di bawah pengawasan Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri sehingga semua pengelolaan keuangan untuk Papua Merdeka dapat dimobilisasi dan dapat dipertaunggungjawabkan, artinya dapat diaudit oleh auditor publik maupun auditor negara.

Dengan dukungan dana yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan, dan dengan strategi politik dan pendekatan kampanye yang kami sarankan ini, kami menunggu tindak-lanjut dari para politisi dan fungsionaris berbagai kekuatan yang memperjuangkan kemerdekaan West Papua, dan terutama oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

ULMWP sudah harus bertindak sebagai “The Provinsional Government of the Republic of West Papua” saat ini, jangan dia bermain di tingkat parlemen dan aktivisme lagi, tetapi harus lanjut ke tingkat “decision-maing authorities”, yaitu negara-negara dan pemimpin negara-negara.

PMNews: Sudah banyak hal yang kami terima untuk kali ini. Kami harus laporkan ini. Kami ucapkan banyak terimakasih.

TRWP: Terimakasih. Terimakasih.

January 21, 2016 1

Setelah Dubes AS, Kini Giliran Duta Besar Inggris ke Papua

Rabu, 20 Januari 2016, 08:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID — Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik mengunjungi Provinsi Papua untuk menemui para pejabat pemerintahan dan beberapa universitas.

“Senang bisa melakukan kunjungan saya yang ke dua ke wilayah ini sejak menjabat sebagai Duta Besar,” katanya di Jayapura, Rabu.

Menurut Moazzam, pihaknya berada di Papua untuk membahas beberapa isu demi kepentingan bersama seperti perubahan iklim, pendidikan dan pembangunan.

“Dalam agenda kali ini, saya sangat senang bisa mengunjungi Universitas Cenderawasih (Uncen) dan Universitas Papua (Unipa), di mana kami ingin mempromosikan kerja sama pendidikan dengan Inggris dan mengajak lebih banyak lagi masyarakat Papua untuk belajar di Inggris, termasuk beasiswa Inggris Chevening,” ujarnya.

Dia menjelaskan, Inggris mendukung secara penuh integritas teritori dan kedaulatan Indonesia. Inggris mengakui Papua sebagai bagian dari Indonesia.

“Kami juga mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dalam menanggulangi masalah-masalah di Papua,” katanya lagi.

Dia menambahkan, Inggris berharap bisa menyaksikan perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah bangsa ini.

Selama kunjungan ini Dubes Inggris akan bertemu dengan Gubernur dan Kapolda Papua serta pejabat lainnya.
Setelah mengunjungi Jayapura, ia juga akan mengunjungi wilayah lain di Provinsi Papua.

Sumber : Antara

January 20, 2016 1

Benny Wenda Tolak Bekerja Sama dengan BIN

Amanda Puspita Sari, CNN Indonesia Minggu, 03/01/2016 19:11 WIB

Jakarta, CNN Indonesia — Benny Wenda, pemimpin Gerakan Pembebasan Papua Barat yang dituding Kapolri menjadi dalang penyerangan Polsek Sinak, menolak bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara Republik Indonesia yang berencana melakukan “pendekatan lunak” terhadapnya, seperti juga yang dilakukan terhadap mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka Din Minimi.

Benny juga mengkritik perkataan Kepala BIN Sutiyoso yang menyebut jika dia menolak bekerja sama, BIN akan menyiapkan “pendekatan lain” yang hingga kini masih rahasia dan tidak dapat diungkapkan. Benny menganggap ucapan itu sebagai ancaman.

“Saya tahu bahwa ancaman ini dimaksudkan untuk menakut-nakuti saya, tetapi saya menolak untuk diintimidasi oleh pihak berwenang Indonesia yang menempati negara saya, membunuh warga, dan kemudian mencoba memaksa saya untuk ‘bekerja sama’ dengan skema mereka,” ujar Benny dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (3/1).

Benny menyatakan, dia sekarang tinggal di pengasingan setelah kabur usai ditangkap dan disiksa di Papua Barat karena memimpin aksi kemerdekaan yang damai. Benny tinggal di Inggris setelah diberi suaka politik oleh negara itu pada tahun 2003.

Kini Benny mempertanyakan metode apa yang akan coba diterapkan kepadanya agar dia mau bekerja sama dengan otoritas Indonesia.

“Apakah pemerintah Indonesia mengancam dengan melanggar hukum Inggris dan menuntut saya dengan tuduhan palsu sekali lagi? Atau apakah ‘metode lainnya’ itu akan melibatkan pengiriman tentara Indonesia untuk datang dan membunuh saya di Inggris?”

ujar Benny.

“Jika BIN ingin saya ‘bekerja sama’, maka mereka harus membiarkan rakyat Papua Barat untuk menggunakan hak dasar kami untuk menentukan nasib sendiri melalui referendum kemerdekaan yang damai seperti dijanjikan kepada kami pada 1962,”

ujar Benny.

Benny, pada tahun 2002, ditangkap polisi atas sangkaan terlibat dalam peristiwa penyerangan ke kantor polisi di Abepura, Jayapura, setahun sebelumnya. Ia kemudian melarikan diri dari Lapas Abepura, dan menjadi eksil di Inggris hingga kini.

Sejak saat itu, Benny terus mengampanyekan referendum bagi masyarakat Papua. Dia meminta pemerintah RI mengizinkan warga Papua untuk memutuskan akan memisahkan diri dari Indonesia atau tetap menjadi bagian dari Indonesia.

Kepala BIN Sutiyoso berharap Benny Wenda dapat bersikap kooperatif dengan pemerintah RI seperti Din Minimi.

“(Pendekatan lunak) sudah kebijakan pemerintah, tapi bukan satu-satunya. Kalau dia tidak mau, tentu ada cara lain,” kata mantan Wakil Komandan Jenderal Kopassus itu.

Singgung Jokowi

Selain soal BIN, kunjungan Presiden Jokowi pekan ini ke Papua Barat juga disinggung Benny. Ia menuding kunjungan itu sebagai upaya untuk melegitimasi “pendudukan militer” Indonesia di Papua Barat.

“Baik dia (Jokowi) dan polisi atau militer Indonesia tidak diterima di Papua Barat. Kunjungan itu hanya untuk terus menindas kami dan mengeksploitasi sumber daya alam kami,” kata Benny, melemparkan tuduhan.

Benny berpendapat pemerintah Indonesia tengah berupaya mengalihkan isu pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat.

Dalam kunjungannya ke Papua yang bertepatan dengan pergantian tahun, Jokowi meninjau langsung sejumlah pembangunan infrastruktur di provinsi paling timur Indonesia itu, mulai bandara, jalan, sampai rel kereta.

Jokowi juga menyambangi Kenyam di Kabupaten Nduga yang masuk kategori zona merah, yakni wilayah dengan keamanan rawan. Di kota itu, Jokowi meninjau pembangunan ruas jalan Kenyam-Batas Batu sepanjang 39,9 kilometer. Jalan itu dibangun untuk mempercepat pembangunan Papua dan untuk menurunkan harga sandang pangan yang mahal.