Inside the West Papua Resistance

The Diplomat.com – By Rohan Radheya, June 29, 2015

The Organisasi Papua Merdeka (OPM) was first created in the 1960s by a group of comrades who called themselves West Papuan Freedom fighters. The organization was created to fight the Indonesian Army, which had occupied large parts of West Papua after the Dutch colonialists withdrew.

The movement grew rapidly in the late 1970s with fighters joining its ranks in all major provinces of West Papua. Their operations mainly consisted of attacking Indonesian patrols. Over the years it started to carry out more sophisticated attacks on foreign mining companies, such as blowing up pipelines in the Grasberg mine in Freeport.

It carried out assaults on civilian aircrafts in Timika, targeted foreign migrant workers, and kidnapped foreigners and journalists during the infamous Mapenduma incident.

The militant wing of the OPM allegedly had ties to former Libyan dictator Muammar Gaddaffi, who had also supplied weapons to the group. Some senior OPM Commanders underwent training in Libya in the 1990s.

The diplomatic wing of the OPM also received support from the government of Senegal in the 1990s and were permitted to open a mission in Dakar.

Today, the military wing has many splinter groups who operate independently.

Some factions have agreed to a truce with the Indonesian government; others continue to wage their guerrilla campaign.

Photojournalist Rohan Radheya was allowed to follow elements of the military wing, visiting their headquarters deep within the jungles of West Papua.

Kepala Suku Karbitan Pemerintah Hancurkan Kepemimpinan Honai

“Memasukanku dalam keseluruhan yang kau bayangkan menegasi diriku,” tulis Dostoevsky, seorang Sastrawan dan filsuf Rusia Keturunan Yahudi di masa hidupnya (11 November 1821-9 Februari 1881).

Kita mungkin telah lupa pemberitaan yang mengejutkan tentang sekelompok orang gunung yang memprakarsai kongres tiga tungku. Kongres tiga tungku itu telah memilih 16 kepala suku dari 16 kabupaten di Pegunungan Papua. Satu kepala suku menjadi pengendali 16 kepala suku. 16 kepala suku ini kemudian akan menjalankan tugas mengendalikan orang gunung di Jayapura, Keerom dan sekitarnya. Rencana pembangunan honai itu akan terwujud 2014. (Cepos,13/12/2013).

Kita belum tahu rencana itu sedang berjalan atau tidak tetapi yang jelas bahwa rencana mengendalikan orang-orang gunung melalui satu atap honai 16 pintu ini sangat menarik untuk kita diskusikan. Honai 16 kepala suku akan kendalikan orang-orang gunung di luar wilayahnya, terutama di Jayapura, Keerom dan sekitarnya. Kata mengendalikan ini sangat negatif bahkan buruk maknanya, bahwa orang-orang gunung menjadi sorotan, tidak lebih dari stigma tidak terkendali, liar dan buruk pola hidup atau gayanya. Semua makna buruk terbungkus tanpa kita sadari itu hasil kontruksi sebab akibat struktural pembangunan pemerintah yang berkuasa.

Diskusi sebab akibat itu sangat penting, tetapi kita harus menempatkan persoalan itu dalam ruang yang khusus. Ruang yang khusus perlu kita ciptakan tetapi terlepas dari agenda megendalikan, realistis saja bahwa orang-orang gunung tidak mungkin masuk dalam kendali 1 honai 16 pintu itu. Orang-orang sudah masuk menjalankan wejangan dari honai masing-masing di wilayah adat mereka walaupun ada di luar wilayah adatnya. Mereka bergerak dalam kendali pemimpin masing-masing honai adat tanpa mau meniadakan keputusan dan kepemimpinan yang lain. Karena itu, sangat sulit dan tidak akan diterima ide satu honai 16 pemimpin dalam kendalikan satu orang. Tambahan lagi, kalau posisi 16 kepala suku ini bukan generasi pemimpin adat. Sangat tidak mungkin diterima, apa lagi mengakui. Yang ada, mimpi untuk mengendalikan.

Perlu kita ketahui bahwa kepimpinan di gunung Papua, tidak seperti kepemimpinan kerajaan yang dibayangkan, dirancang dan digiring ke sana. Kalau pun berhasil digiring, kepemimpin model itu tidak ada makna kehidupan dan menghidupkan sama sekali dalam konteks orang gunung. Pemimpin model itu hanya memetik keuntungan, memanfaatkan kepentingan pemerintah mengendalikan warga gunung lewat satu kepemimpinan. Kepemimpinan model ini kepemimpinan semua di mata warga gunung, kecuali mereka yang mau memakan remah-remah hasil korporasi kepala-kepala suku karbitan pemerintah demi kepentingannya.

Saya tidak hendak menyoal pengertian negatif dengan melibatkan kepala-kepala suku boneka itu. Tapi saya berkepentingan lebih dengan kata honai yang hendak menjadi tempat para kepala suku karbitan itu. Orang gunung memiliki kontruksi honai yang asli pada umunya bulat (kecuali beberapa wilayah gunung, misalnya, Mee, Ngalum dan pesisir pantai) dan satu pintu. Atap honai bulat lonjong berbentuk nasi tumpeng atau seperempat bola pasket. Kontruksi itu tidak sekedar kontruksi yang terlihat mata. Lebih dari itu mengandung makna kontruksi filosofis, sosiologis, antropologis, ekonomis, politik dan komunikasi sosial, kesehatan dan perdamaian orang gunung ada di dalam honai.

Penulis lebih tertarik menyoal kontruksi sosialnya. Kontruksi sosialnya tergambar dalam bentuk honai yang bulat. Orang-orang yang masuk duduk melingkar melihat satu dengan yang lain. Komunikasi sosial berjalan lancar satu dengan yang lain. Orang-orang hidup dalam komunitas kebersamaan itu. Orang-orang Ngalum membangun kisah Aplim Apom di dalam Bokam yang bentuknya tidak bulat. Orang Ngalum membangun kisah “Kamu pegang tangan saya. Saya pegang tangan kamu. Kita berjalan bersama”. Kehidupan sosial menjadi yang sangat bermakna di sana.

Agus Alua mengulas makna honai yang bulat itu dalam buku Nilai-nilai hidup orang Hubula. Hubula adalah satu suku Dani yang berdomisi di ibu kota Kabupetan Jayawijaya. Menurut Agus, bentuk honai, tungku dalam honai, tempat masak serba bulat. Pola duduk makan bersama melingkar. Makan bersama, hidup bersama dan kerja bersama tanpa saling meniadaan dan menguasai. Komunitas melingkar itulah yang mebuat orang ada, hidup dan hidup menjadi bermakna positif.

“Kehidupan orang Huwula dalam komunitas. Orang yang berada diluar komunitas itu dianggap sudah mati,” tulis Agus Alua dalam bukunya yang diterbitkan Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur Abepura, pada tahun 2004 ini, di Kota Jayapura, Papua.

Penjelasan Agus menjadi jelas bahwa honai itu menjadi simbol hidup atau matinya orang yang lahir, besar dan hidup dalam honai. Orang gunung hidup kalau berada dalam satu honai, satu tungku yang bulat dan satu pintu honai. Kalau hidup di luar lingkaran dan satu pintu, honai yang banyak pintu dan banyak kepemimpinan, orang tersebut berada di luar komunitas. Pasti dampak buruk yang akan merongrong kehidupan komunitas dan individu. Orang-orang tertentu bisa saja membuat masalah kemudian menjadi masalah komunitas. Otomatis komunitas menjadi bagian dari diskusi masalah. Komunitas berada dalam acaman. Itulah yang menjadi keyakinan orang yang hidup dalam lingkaran honai.

Pembelajaran terhadap pengetahuan antropologi Papua yang diekplorasi membaca kekhwatiran itu dan mendorong mereka yang disebut kepala suku menyelenggarakan kongres tiga tungku. Kongres itu melahirkan 16 kepala suku dengan satu komando kendali. Kita salut dengan tujuan baik itu namun, masalahnya, kontruksi asli honai yang penuh makna sangat jelas bertentangan dengan kontruksi honai ala kongres tiga tungku itu. Makna honai yang asli dan kepemimpinan dalam honai di geser. Nilai-nilai yang ada dalam honai pun mulai direduksi dan dihancurkan.

Bentuk atau kontruksinya kita belum tahu persis bulat atau pajang tetapi dengan 16 pintu saja sudah menunjukan kontruksi honai tidak mungkin bulat lagi. Kalau pun bulat, tidak ada sisi honai yang utuh sebagaimana honai yang asli. Semua sisi honai habis terpakai dengan pintu-pintu yang identik dengan banyak lubang. Banyak cahaya yang menerobos masuk. Banyak jalan orang masuk keluar. Perpecahan dan perkubuan tercipta dalam honai. Honai tidak lagi menjadi tempat membangun kebersamaan, satu keputusan dan satu tindakan melainkan pepecahan yang tercipta dalam satu honai ala kepala suku abal-abal.

Kontruksi tersirat honai pajang itu identik dengan kontruksi Hunila. Hunila dalam bahasa orang Huwula, artinya itu tempat wanita menjalankan rutinitasnya menyiapkan makan-minum dan menjalankan keputusan dalam honai. Selama para wanita menyiapkan kebutuhan ekonomi, para para pria diminta tidak terlibat dengan harapan ada kebebasan di sana. Sementara, keputusan politik, ekonomi, budaya dan perang tidak mendapat tempat di sana. Keputusan yang diambil di dalam Hunila dianggap tidak bermakna, cerita-cerita kaum ibu dan anak-anak saja. Karenanya, keputusannya sangat tidak mengikat.

Kontruksi honai pajang itu juga mengingatkan kita pada Jew. Jew adalah rumah adat orang Asmat. Orang Asmat membangun Jew pajang dan banyak pintu. Banyak tungku ada di dalamnya menurut marga, simbol turunan. Turunan pertama atau marga pertama hingga marga terakhir. Marga pertama menjadi penjaga tungku induk dan menjadi penjaga cerita kehidupan orang Asmat. Semua keluarga dan keturunan berkiblat dan bersumberkan kehidupan di sana. Jew banyak pintu, banyak tunggku dengan satu tungku induk itu menunjukan satu komunitas satu sumber asalah usul kehidupan. Komunitas itu berkumpul dalam satu tungku melakukan diskusi, keputusan-keputusan hidup diambil bersama. Hidup kini maupun di masa yang akan datang berpusat dalam tungku induk.

Kontruksi rumah adat gunung atau pesisir yang berbedaa itu lahir dari situasi, konteks geografis dan lahir dari satu proses peradaban. Honai itu sangat pasti menjadi simbol peradaban orang-orang Papua dalam konteks kehidupannya. Orang gunung menjadi manusia yang beradap dalam honai yang bulat. Orang pesisir menjadi yang manusiawi dalam honai yang pajang. Bulat maupun pajang sama maknanya pusat kehidupan.

Walaupun sama-sama pusat kehidupan. Rasa memiliki terhadap honai sangat beda. Orang gunung sungguh merasa hidup kalau berada dalam honai yang bulat, satu tungku dan satu pintu. Perasaan itu membuat orang-orang gunung masuk keluar honai dengan bebas. Keputusan-keputusan yang lahir dari dalam honai mengikat dan menjadi pedoman kehidupan berjalan dan menetap. Hidup akan menjadi adil, damai dan sejahtera.

Rasa memiliki itu juga akan terasa pada kontruksi satu Honai 16 pintu. Honai yang lahir dengan tiba saat, tiba kepentingan, tiba akal membangun honai. Konsekuensinya jelas. Orang gunung pasti merasa tidak memiliki kecuali mereka yang berkepentingan. Sayang seribu sayang. Sok dewi penyelamat sedang merubah sejarah, merubah filosofi hidup, mungkin mengahcurkan dirinya sendiri atas nama satu kehidupan yang lebih baik. Kebaikan hidup itu tidak terasa akan menjadi kebaikan yang semu. Kita harap kebaikan semu, kebodohan yang dimanfaatkan tidak terwujud penuh. (Mawel Benny)

Source: TabloidJubi.com, Diposkan oleh : Benny Mawel on June 11, 2015 at 13:20:17 WP [Editor : Victor Mambor]

Official Announcement by the Prime Minister on the 18th June 2015

PM on West Papua

Hon Manasseh. D. Sogavare MP and Octovianus Motte
Hon Manasseh. D. Sogavare MP and Octovianus Motte

I hereby make this official announcement on behalf of the Sovereign State of Solomon Islands on the application by the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) for Membership of the Melanesia Spearhead Group (MSG).

The Cabinet, in exercising its decision-making mandate on behalf of the people of Solomon Islands, agreed that:

  1. Solomon Islands Government will vote to bring the ULMWP into the MSG on Observer Status.
  2. Solomon Islands Government will encourage MSG to continue to explore avenues for Indonesia in its interest to be an Associated Member within the guidelines approved by Leaders in 2012.
  3. Solomon Islands Government will engage with all MSG stakeholders in communicating the above positions.

The above mentioned positions had been made in light of the need to enhance Melanesian solidarity, values, continuity and maintain good neighbourliness.

Geopolitics and international commerce aside, these resolutions are founded on Christian principles which form the bedrock of our National Constitution. They also recognise the need to create international space for Melanesians seeking the inalienable rights and freedoms they sought to achieve through peaceful co-existence.

Hon Manasseh. D. Sogavare MP

Samoa looks into supporting West Papua

Samoa says it will be looking into supporting a West Papua request for membership in the Pacific Islands Forum.

RNZI reporter Johnny Blades interviewing Samoa's Prime Minister Tuilaepa Sailele Malielegaoi
RNZI reporter Johnny Blades interviewing Samoa’s Prime Minister Tuilaepa Sailele Malielegaoi Photo: Govt of Samoa

The Samoa Observer reports that Prime Minister Tuilaepa Sa’ilele Malielegaoi made the assurances to the general secretary of the United Liberation Movement for West Papua, Octovianus Mote last week.

Mr Mote who the Observer reports is in Fiji this week to lobby for support ahead of West Papua’s upcoming bid for membership to the Melanesian Spearhead Group also met with Tautua leaders and the Council of Churches in Samoa who also expressed their full support for West Papua.

According to Mr Mote, when West Papua gained independence in 1961, Samoa was one of the few countries represented at the celebrations.

United Liberation Movement for West Papua secretary-general Octo Mote.
United Liberation Movement for West Papua secretary-general Octo Mote. Photo: Supplied

Speaking to the Observer, Mr Mote said that the population of indigenous West Papuans, which was once 1.5 million, is down by 48 percent and his people are a minority in their our land.

He said should the trend continue, in 2020, the population will be less than 23 percent.

Source: http://www.radionz.co.nz

West Papua – Press coverage – End Arbitrary Arrests

Press coverage

Responsible for the article below are author and publication. The
contribution does not necessarily mirror the views of Watch Indonesia!

AMNESTY INTERNATIONAL
PUBLIC STATEMENT

Index: ASA 21/1851/2015
11 June 2015

Indonesia: End mass arbitrary arrests of peaceful protesters in Papua
Amnesty International calls on the Indonesian authorities to end arbitrary arrests of Papuan political activists solely for exercising their rights to freedom of peaceful assembly and expression in the country’s Papua region. Anyone who remains detained solelyfor the peaceful exercise of their human rights must be immediately and unconditionallyreleased. Hundreds of Papuan activists, mostly members and supporters of the West Papua National Committee (Komite Nasional Papua Barat, KNPB), were arrested after the organization called for a series of peaceful demonstrations. These demonstrations were held in May 2015, in support of an application by a Papuan pro-independence umbrella group, the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), to join the Melanesian Spearhead Group (MSG), a sub-Pacific intergovernmental organization.

In West Papua province, the Manokwari district police arrested at least 70 KNPB activists on 20 May during a peaceful rally in which police also beat some protesters with rifle butts. Three men were subsequently charged with incitement to conduct acts against the law or incitement to violence under Article 160 of Indonesia’s Criminal Code. On the same day in Sorong, police arrested two KNPB activists while they tried to distribute flyers
detailing the planned demonstration in the city.

In Papua province, also on 20 May, six KNPB activists were arrested in Sentani district while distributing flyers about a planned demonstration the following day. The same day, three more Papuan activists were arrested in Biak district when they tried to notify the district police of the planned demonstrations. The three men were charged with incitement to conduct acts against the law or incitement to violence. On 21 May, the police arrested 20 and 27 KNPB activists in Biak Numfor and Sentani, respectively, during peaceful demonstrations.

Between 26 May and 3 June, at least another 90 Papuan activists in Wamena, Jayapura,
Nabire, Yahukimo, Jayawijaya and Sentani were arrested. Police have claimed that the arrests took place because the groups did not have permission to hold protests or rallies, and because they believed the KNPB was affiliated with the armed Free Papua Movement (OPM).

Amnesty International is concerned that there will be further arrests in the weeks preceding the next MSG Summit between 24 and 26 June 2015, which will address ULMWP’s application to join the MSG.

While most of those activists who were arrested have been released without charge, these arbitrary arrests highlight the ongoing repressive environment faced by political activists in the Papuan region. The arbitrary arrests and suppression on the rights tofreedom of peaceful assembly and expression in Papua once again highlight the failure of the Indonesian government to make a distinction between armed groups and peaceful activists who may support Papuan independence, and between peaceful expression of opinion and acts of physical violence.

The arrests are a setback after hope that the human rights situation in the Papua regionwould improve following President Joko Widodo’s visit to the region in early May. During the visit, the president granted clemency to and released five political activists convicted and imprisoned following forced confessions and unfair trials based, and pledged to grant clemency or an amnesty to other political activists detained throughout the country. He also announced that the authorities were lifting restrictions on foreign journalists, allowing them to access Papua, travel freely and report on the region.

Amnesty International takes no position on the political status of any province of Indonesia, including calls for independence. However, Amnesty International considers that the right to freedom of expression protects the right to peacefully advocate independence or any other political solutions that do not involve incitement to discrimination, hostility or violence.

Amnesty International recognizes that the Indonesian government has the duty to maintain public order on its territory. However, it must ensure that any restrictions on freedom of expression and peaceful assembly are in accordance with Indonesia’s obligations under international human rights law, including the International Covenant on Civil and Political Rights to which Indonesia is a State party. Further, both under Indonesian and international law, groups organizing public protests are only required to inform the police of peaceful demonstrations, not to seek approval or permission. However, these regulations are constantly ignored by the security forces in Papua who continue to unlawfully restrict various forms of peaceful protest against the state by students, political groups and human rights NGOs. In some cases, security forces have used excessive force against peaceful protesters but this has not been investigated and no suspected perpetrator has been brought to justice.

Background

The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) is an umbrella organization established in December 2014 and formed of different factions of the Papuan independence movement.

The Melanesian Spearhead Group (MSG) is an intergovernmental organization, founded as a political gathering in 1983, composed of the four Melanesian states of Fiji, Papua New Guinea, Solomon Islands and Vanuatu, and the Kanak and Socialist National Liberation Front (FLNKS) of New Caledonia. Indonesia is an observing member.

**************************************************
Watch Indonesia! e.V.
Für Demokratie, Menschenrechte und Umwelt in Indonesien und Osttimor
Urbanstr. 114 Tel./Fax +49-30-698 179 38
10967 Berlin e-mail: watchindonesia@watchindonesia.org
http://www.watchindonesia.org

Menlu Vanuatu : Atasi Masalah HAM, Lalu Pertimbangkan Kemerdekaan Politik

Aksi dukungan rakyat Vanuatu untuk Rakyat Papua Barat, Desember 2014
Aksi dukungan rakyat Vanuatu untuk Rakyat Papua Barat, Desember 2014 – Suplied [TabloidJubi.com]
Jayapura, Jubi – Menteri luar negeri Vanuatu yang baru, Kalfau Moli mengatakan pemerintah Vanuatu akan terus memperjuangkan hak-hak rakyat Papua Barat di forum internasional.

Kalfau Moli diangkat pekan lalu setelah Perdana Menteri (PM) Joe Natuman memecat Sato Kilman dari posisi menteri luar negeri.

Kilman telah dituduh keliru menafsirkan dukungan Vanuatu untuk hak bangsa Papua Barat yang telah lama berjalan dalam urusannya dengan Indonesia.

Kiery Manasseh, juru bicara PM Natuman membenarkan tuduhan terhadap Sato Kilman itu.

“Kilman dipecat karena tuduhan menyalahgunakan posisinya sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan posisinya itu ia menggunakan isu Papua Barat untuk kepentingan kampanye pribadinya. Beberapa anggota parlemen bahkan menduga Indonesia memberikan dukungan finansial pada Kilman untuk menjatuhkan Natuman,”

ujar Manasseh kepada Jubi melalui sambungan telepon, Selasa (9/6/2015) pagi.

Saat ini desakkan untuk peduli pada aplikasi United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) menjadi anggota Melanesia Spearhead Group (MSG) di negara-negara anggota MSG semakin kuat.

Menteri Luar negeri Moli mengatakan dukungan Vanuatu tetap kuat.

“Posisi Vanuatu sebagai negara berdaulat adalah kita ingin mengatasi masalah hak asasi manusia dan lalu pertimbangkan kemerdekaan politik. Namun yang sangat penting adalah forum yang jelas diletakkan pada tempatnya sebelum kita melihat masalah. Tetapi kami akan mendorong isu hak asasi manusia dalam forum nanti,” ungkap Moli.

Moli menegaskan hubungan Vanuatu yang baik dengan Indonesia dapat berperan dalam meningkatkan perubahan positif di Papua. (Victor Mambor)

Source: Jubi, Diposkan oleh : Victor Mambor on June 9, 2015 at 10:04:36 WP

Jika Ingin Jadi Anggota MSG, Indonesia Harus Ikuti Proses

Bendera Negara-Negara MSG [TabloidJubi.com]
Bendera Negara-Negara MSG [TabloidJubi.com]
Jayapura, Jubi – Menjelang pertemuan puncak Melanesia Spearhead Group (MSG) yang akan dilakukan 18-24 Juni nanti, para pemimpin negara-negara anggota MSG mulai mengisyaratkan posisi mereka terhadap aplikasi rakyat Papua Barat yang diwakili United Liberation Movement of West Papua (ULMWP).

Vanuatu dan Front Pembebasan Kanak (FLNKS) mendukung aplikasi Papua Barat. Sedangkan Papua Nugini (PNG) dan Fiji tampaknya semakin jelas berseberangan dengan Vanuatu dan FLNKS. Kepulauan Solomon, menjadi satu-satunya negara anggota MSG yang belum mengisyaratkan posisi mereka.

PNG dan Fiji mendukung keinginan Indonesia untuk menjadi assosiate member di MSG. Selain itu, Indonesia juga mengajukan lima provinsinya yakni Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Papua dan Papua Barat sebagai anggota di MSG.

Keinginan Indonesia ini ditentang oleh Vanuatu. Perdana Menteri (PM) Vanuatu, Joe Natuman, melalui juru bicaranya, Kiery Manassah kepada Jubi, Selasa (9/6/2015) mengungkapkan Indonesia benar-benar berusaha keras melobi PNG dan Fiji.

“Baru-baru ini ketika kami pergi ke Jepang untuk pertemuan PALM, PM O’Neill mengatakan kepada PM Natuman bahwa mereka berpikir untuk mendukung Indonesia menjadi assosiate member di MSG,” kata Manassah.

Vanuatu, lanjut Manassah, melihat telah terjadi pergeseran isu tentang Papua Barat ini.

“Sebab kesepakatan dari Noumea dan Papua New Guinea, MSG harus membahas aplikasi Papua Barat. Bukan membahas keinginan Indonesia menjadi assosiate member di MSG,” ujar Manassah.

Lagipula, MSG adalah sebuah organisasi regional yang memiliki aturan untuk keanggotaan.

“Jika Indonesia ingin menjadi anggota MSG, mereka harus mengikuti proses yang sama, sesuai aturan yang ditetapkan oleh MSG,” Manassah menegaskan.

Derrick Manuari, anggota Parlemen Kepulauan Solomon meminta negaranya mendudukan masalah Papua Barat sesuai mandat MSG. Manuari mengatakan isu Papua Barat bukan isu kedaulatan, tapi isu solidaritas sesama bangsa Melanesia. Ia mencontohkan FLNKS yang keanggotaannya dalam MSG tidak melibatkan Perancis yang masih menguasai bangsa Kanak di Kaledonia Baru.

“Para pemimpin MSG harus melihat kembali mengapa MSG didirikan. MSG didirikan untuk membebaskan bangsa Melanesia dari penjajahan,” ujar Manuari. (Victor Mambor)

Source: TabloidJubi.com, Diposkan oleh : Victor Mambor on June 9, 2015 at 11:13:03 WP []

Mosi Tidak Percaya Terhadap PM Joe Natuman Mulai Diperdebatkan Dalam Sidang Parlemen Vanuatu

Jayapura, Jubi – Sidang anggota Parlemen Vanuatu untuk sesi pertama di tahun ini telah dimulai di ruang sidang Parlemen Vanuatu yang bertempat di ibukota Port Vila, Vanuatu, Senin (8/6/2015). Pada sesi ini, anggota parlemen akan memperdebatkan gerakan mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Joe Natuman.

Sesi ini sempat tertunda dari jadwal semula pada Maret 2015, yang disebabkan hancurnya negara pulau itu oleh badai tropis Topan Pam.

Wartawan Radio New Zealand, Johnny Blades, melaporkan bahwa pihak oposisi telah mengajukan mosi tidak percaya terhadap perdana menteri Joe Natuman.

Blades mengatakan, sebuah gerakan tentang mosi tidak percaya itu telah ditandatangani oleh 21 anggota parlemen dan telah diajukan kepada pembicara pada pekan lalu. Mosi tidak percaya yang sudah ditandatangani itu akan diperdebatkan dalam sidang perlemen oleh 52 kursi, pada Kamis (11/6/2015).

Puluhan tanda tangan itu termasuk dua orang anggota parlemen yang telah ditunjuk menjadi menteri oleh PM Joe Natuman, pekan lalu. Salah satunya adalah MP dari Luganville, Kalfau Moli. Ia telah ditunjuk menjadi menteri luar negeri baru, menggantikan Sato Kilman yang dipecat oleh Perdana Menteri setelah ia menunjukkan dukungannya bagi gerakan membangun mosi tidak percaya itu.

Blades mengatakan, pemecatan itu dipahami bahwa Sato Kilman adalah kandidat oposisi alternatif perdana menteri.

“Ini masih harus dilihat bagaimana tiga anggota parlemen pemerintah lainnya terkait dengan gerakan mosi tidak percaya akan memilihnya. Tapi, setelah ditopang sejumlah orang seperti Kalfau Moli dan menteri kehakiman baru Osea Nevu, pemerintah Natuman yang sedang memimpin yakin bahwa ia memiliki dukungan mayoritas,”

kata Blades. (Yuliana Lantipo)

Source: TabloidJubic.com, Diposkan oleh : Yuliana Lantipo on June 8, 2015 at 11:36:54 WP [Editor : ]

FI dan 14 LSM Berkolaborasi untuk Melaporkan Kasus Pelanggaran HAM di Papua ke PBB

JAYAPURA Dengan didukung oleh 14 LSM lokal, nasional dan Internasional Fransiskan Internasional mengajukan banding mendesak kepada PBB mengenai penembakan sewenang-wenang oleh Aparat Kepolisian Republik Indonesia beberapa hari lalu terhadap dua pelajar SMA Kaleb Bagau (18 tahun) tewas di tempat dan Efrando Sobarek (17 tahun) dilarikan ke rumah sakit dan masih dirawat secara intensif. Fransciscans International salah satu LSM yang memilki Status Konsultatif di PBB . Organisasi yang beroperasi di bawah sponsor dari Konferensi Keluarga Fransiskan (CFF) ini bekerjasama dengan 14 LSM lokal di Papua, nasional dan internasional untuk melaporkan pemusnahan yang terjadi di Papua Barat ke PBB.

Dirilis di situs resmi Fransciscans Internasional, terhitung sejak 2006 hingga September 2015 sudah 9 orang pelajar yang di bunuh oleh Polisi maupun Militer Indonesia. Populasi Orang Papua asli 45% dibandingkan dengan penduduk pendatang, sehingga praktek-praktek secara terang-terangan maupun secara sembunyi dilakukan oleh Polisi dan Militer Indonesia untuk memusnahkan orang Papua dari atas tanahnya sendiri. Karena pelaku penembakan tidak pernah diminta pertanggungjawaban.

Untuk diketahui bahwa, Fransciscans Internasional adalah sebuah LSM yang memilki status Kosultatif di PBB yang berkolaborasi dengan 14 LSM di tanah Papua, nasional dan internasional untuk melaporkan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Papua Barat kepada PBB. (ns) 

Lihat banding yang di serahkan ke PBB klik Disini

Gubernur Bantu Pulangkan 5 Napol ke Daerah Asalnya

Jayapura – Gubernur Papua Lukas Enembe memberikan bantuan kepada lima narapidana politik (Napol) yang menerima grasi dari Presiden RI Joko Widodo berupa fasilitas untuk pulang ke kampung halamannya masing-masing.

Juru Bicara Gubernur Papua Lamadi de Lamato, di Jayapura, Rabu, mengatakan pada 27 Mei lalu, Gubernur sudah membantu lima napol untuk pulang langsung ke kampung halamannya di Wamena dan sekitarnya.

“Begitu mengajukan surat permohonan bantuan langsung direspon dan sudah membantu lima napol untuk pulang ke kampung masing-masing,” katanya.

Lamadi menjelaskan dana bantuan gubernur itu diperuntukkan untuk bakar batu, dikarenakan selama ini pihak keluarga lima napol ini menganggap kelimanya sudah meninggal.

“Gubernur Papua sangat merespon apa yang disampaikan pemerintah daerah, sehingga sudah berkoordinasi dengan staf khusus presiden Lenis Kogoya untuk melihat lima napol ini,” ujarnya.

Dia menuturkan pada intinya setelah kelimanya pulang kampung, dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua berharap kepada pemerintah daerah setempat agar memperhatikan lima napol ini.

“Sebab di antara kelimanya ada yang masih berstatus pelajar, jadi mungkin bisa didorong untuk dapat kuliah lagi,” katanya lagi.

Dia menambahkan sedangkan sebagian lainnya akan dipantau, apakah akan diberikan pekerjaan dan rumah yang layak, dimana bantuan diberikan agar jangan ada yang merasa bahwa ini bagian dari pencitraan presiden dan Pemprov Papua tetapi murni bantuan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada Sabtu (9/5) di penjara Abepura memberikan grasi kepada lima narapidana politik Papua, yang terlibat dalam kasus pembobolan gudang senjata Kodim Wamena, 4 April 2003.

Di antaranya termasuk Apotnalogolik Lokobal (20 tahun penjara di Biak), Numbungga Telenggen (seumur hidup di Biak), Kimanus Wenda (19 tahun di Nabire), Linus Hiluka (19 tahun di Nabire) dan Jefrai Murib (seumur hidup di penjara Abepura).(ant/don/l03)

Source: BintangPapua.com, Kamis, 04 Jun 2015 17:24

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny