Dua Hari, 264 Orang Ditangkap Karena Kebebasan Berekspresi

Jakarta, Jubi – “Dalam dua hari, 30 April – 1 Mei 2015, 264 orang ditangkap dan ditahan sewenang-wenang di Jayapura, Nabire, Merauke, Manokwari dan Kaimana, Papua. Mayoritas mereka adalah anak muda dan mahasiswa anggota dan simpatisan Komite Nasional Papua Barat (KNPB), dan satu orang wartawan yang sedang melakukan peliputan. Penangkapan dilakukan oleh Brimob dan Tim Khusus Polda Papua dan Papua Barat ketika massa sedang mempersiapkan dan melakukan aksi damai serta menyebarkan selebaran sosialisasi rencana aksi.” kata Zelly Ariane, Kordinator #papuaitukita, kelompok advokasi HAM untuk Papua yang berbasis di Jakarta.

1 Mei, ujar Zelly, adalah momentum bersejarah bagi masyarakat Papua yang diperingati setiap tahun.

“Bagi orang Papua 1 Mei 1963 adalah penanda Aneksasi Papua Barat, ketika administrasi Papua (waktu itu masih bernama West New Guinea) diserahkan oleh UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) PBB ke Indonesia. Peringatan 1 Mei secara damai telah dilakukan sejak lama oleh masyarakat Papua, dan respon pemerintah serta aparat keamanan selalu sama: paranoid dan represif,”

kata Zelly kepada Jubi, Senin (4/5/2015).

Penangkapan yang terbesar sejak beberapa tahun terakhir ini dipandang oleh #papuaitukita sebagai pelanggaran serius terhadap hak berkumpul dan menyatakan ekspresi di Papua. Inilah wujud pembungkaman hak menyatakan pendapat dan ketiadaan ruang demokrasi di Papua, apalagi peristiwa semacam ini sudah terjadi terus menerus selama 10 tahun terakhir pasca reformasi.

Lanjut Zelly, penangkapan dan penyiksaan kali ini terjadi secara sistematik dan meluas. Hal ini ditunjukkan dengan [1] pengerahan sumberdaya kepolisian yang besar, [2] terjadi di lima kota di Papua di dua wilayah Polda yang berbeda, dan [3] dilakukan secara serentak. Karenanya sulit dihindari kesimpulan bahwa tindakan ini melibatkan unsur pengambil kebijakan keamanan tertinggi di tingkat nasional.

Aktivis HAM asal Aceh ini menegaskan bahwa tidak ada alasan apapun untuk menangkap dan menahan masyarakat yang bermaksud melakukan aksi damai memperingati Hari Penolakan Aneksasi Papua Barat, 1 Mei 2015. Kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Tuduhan makar yang ditujukan pada para aktivis, yang sedang berjuang mendorong pemenuhan HAM, dan masyarakat biasa, di Papua telah dijadikan pola oleh aparat untuk membungkam kritisisme.

Zelly yang baru-baru ini dinobatkan oleh situs petisi online, change.org sebagai Kartini Modern bersama enam perempuan pembawa perubahan lainnya, menambahkan Presiden RI Joko Widodo harus memberikan perhatian terhadap hal ini. Pemerintah dan aparat penegak hukum, lanjut Zelly, harus menghentikan semua tindakan kriminalisasi kepada para aktivis mahasiswa yang kritis di Papua.

“Pemerintah juga harus membuka ruang kebebasan berekspresi dan berpendapat secara damai tanpa ancaman di Papua. Perlu diingatkan pula bahwa pemerintah Indonesia masih berjanji untuk Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Berekspresi dan Beropini dalam Peninjauan Berkala Universal di Jenewa tahun 2012. Publik berhak mendapatkan informasi bebas dan kebenaran atas situasi yang terjadi di Papua,”

tegas Zelly.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan #papuaitukita, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang kepada ratusan aktivis mahasiswa, khususnya kepada anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan simpatisannya di Jayapura, Nabire, Merauke, Manokwari dan Kaimana terjadi pada tanggal 30 April-1 Mei 2015. Tercatat 264 orang mahasiswa ditangkap secara sewenang-wenang. Secara bertahap mereka telah dibebaskan setelah melalui proses interogasi. Beberapa dari mereka mengalami penganiayaan dalam proses interogasi tersebut. Pada tanggal 2 Mei, 3 orang yang ditangkap bersama 30 orang lainnya di Jayapura, akhirnya dibebaskan.

“Berdasarkan informasi yang kami terima, pada 27 April 2015 Kapolres Merauke, AKBP Sri Satyatama teah menyatakan bahwa Polri tidak akan memberikan ruang kepada KNPB untuk melakukan berbagai kegiatan termasuk doa bersama pada 1 Mei 2015 mendatang. Ia akan membubarkan kegiatan yang akan dilakukan oleh KNPB.”

terang Zelly.

Aktivis Hak Asasi Manusia lainnya, Indria Fernida menambahkan aparat kepolisian juga melakukan tindakan intimidatif kepada para aktivis KNPB. Sebab pada 17 April 2015, aparat kepolisian mendatangi sekretariat KNPB Wilayah Sentani dan mengancam para aktivisnya.

“Sepanjang April 2015, aparat Polres Merauke telah dua kali menggerebek sekretariat KNPB Wilayah Merauke dan menyita dokumen-dokumen milik KNPB. Selain itu, beredar selebaran gelap di kalangan masyarakat Merauke yang menyatakan bahwa KNPB adalah organisasi terlarang dan ancaman melakukan makar jika masyarakat bergabung di dalamnya,”

kata Indri, aktivis yang aktif di KontraS Jakarta.

Pada 30 Mei, lanjut Indria, 12 orang anggota KNPB ditangkap oleh anggota Polres Manokwari saat membagikan selebaran untuk ajakan aksi damai. Pada 1 Mei, sebanyak 30 orang anggota KNPB dan simpatisannya ditangkap dan diamankan oleh aparat kepolisian dari Polres Jayapura tepat di depan gapura Universitas Cendrawasih, Jayapura. Di Manokwari total penangkapan 203 orang, dari dini hari hingga siang hari ketika aksi dilakukan. Di Kaimana, aparat kepolisian membubarkan aksi dan menangkap 2 orang aktivis KNPB. Aparat kepolisian juga melakukan pengrusakan sekretariat KNPB dan PRD Maimana. Di Merauke, penangkapan tersebut terus berlanjut, dimana 15 orang anggota KNPB dan 1 Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Papua Barat wilayah Merauke. Siang harinya aparat membangun pos aparat di sekitar sekretariat KNPB wilayah Merauke dan menempatkan ratusan anggota polisi dalam pos tersebut. Aparat juga menggeledah sekretariat dan membawa spanduk, poster, dan dokumen milik KNPB.

Selain penangkapan aktivis dan simpatisan KNPB, ditambahkan oleh Budi Hernawan, mantan Direktur Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Jayapura, di Nabire seorang wartawan Majalah Selangkah online, Yohanes Kuayo, ditangkap dan diborgol oleh Satgas Polda Papua dan Tim Khusus Polda Nabire, ketika melakukan peliputan di RSUD Nabire.

Ia ditangkap hanya karena dicurigai karena mengenakan kaos Free West Papua ketika melakukan peliputan terhadap korban kontak senjata di rumah sakit tersebut,” kata Hernawan yang saat ini mengajar di Universitas Indonesia dan Universitas Paramadina.

Yohanes, lanjut Hernawan, dibebaskan setelah Pemimpin Redaksi Majalah tersebut datang dan protes atas perlakuan aparat kepolisian.

“Per-3 Mei 2015, aparat kepolisian telah membebaskan hampir semua tahanan, kecuali satu orang di Manokwari. Di sisi lain, peristiwa ini luput dari pemberitaan sehingga hak atas informasi bagi publik juga terabaikan,” ujar Hernawan. (Benny Mawel)

Source: Diposkan oleh : Dua Hari, 264 Orang Ditangkap Karena Kebebasan Berekspresi on May 5, 2015 at 09:18:56 WP [Editor : Victor Mambor]

May 5, 2015 0

Dua Anggota TPN/OPM Yang Ditembak Di Nabire Dirujuk Ke RSUD Jayapura

2 May, 2015 23:31 Dua Anggota TPN/OPM Yang Ditembak Di Nabire Dirujuk Ke RSUD Jayapura No comments

Dua pentolan kelompok kriminal bersenjata (KKB) pendukung Organisasi Papua Merdeka (OPM)yang ditangkap bersama pimpinannya Leo Magay Yogi, di Nabire, dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara di Kotaraja, Kota Jayapura, ibukota Provinsi Papua.

Kedua anak buah Leo Yogi itu diterbangkan dari Nabire menggunakan pesawat Skytruck milik Polri setelah sebelumnya sempat dirawat di RSUD Nabire akibat luka tembak yang dideritanya.

Keduanya teridentifikasi bernama Yulianus Nawipa, dan Marcel Muyapa selaku sopir Leo Yogi.

Kabid Dokkes Polda Papua Kombes dr Raymond kepada Antara di Jayapura, Sabtu, mengatakan, keduanya tengah diobservasi di RS Bhayangkara, sebelum tim dokter melakukan operasi “Yulianus Nawipa yang menderita luka tembak. Sedangkan hanya menjalani pemeriksaan biasa,” kata Kombes Raymond.

Tim gabungan aparat keamanan, pada Kamis (30/4) siang menangkap Leo Yogi beserta kedua anak buahnya serta satu pucuk senpi .

Aksi penangkapan itu diwarnai baku tembak yang menyebabkan dua anggota OPM mengalami luka tembak termasuk Leo Yogi.

Namun nyawa Leo Yogi tidak berhasil ditolong akibat perdarahan yang dialaminya.

May 2, 2015 0

Panglima TPN-OPM Paniai, Leonardus Magai Yogi Tewas Ditembak di Nabire

Nabire, MAJALAH SELANGKAH — Panglima Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) Devisi II Pemka IV Pembela Keadilan Wilayah Paniai, Leonardus Magai Yogi tewas dalam perjalanan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire setelah kontak tembak dengan Tim Satgas Polda Papua dan Tim Khusus Polres Nabire di Kampung Sanoba Atas Distrik Nabire, Kamis (30/4/2015), Pukul 10:40 waktu setempat.

Dua orang lainnya, Yulian Nawipa dan Marchel Muyapa (sopir) tertembak dalam kontak tembak tersebut. Sementara, dua orang lainnya dikabarkan telah melarikan diri.

Informasi yang dihimpun majalahselangkah.com, Marchel Muyapa adalah sopir jurusan pedalaman yang melayani kelompok Leonardus Magai Yogi.

“Dia itu adik bungsu saya, dia hanya sopir saja. Siapa pun dia melayani karena dia sopir pedalaman,” kata salah satu keluarga pagi tadi.

Pagi ini, Satgas Polda dan Timsus Nabire masih berjaga-jaga dengan bersenjata lengkap di RSUD Nabire. Keluarga dari Yulian Nawipa dan Marchel Muyapa belum boleh berkunjung.

“Nanti berkunjung jam 11:00 WIT ya. Semua tunggu di luar,” kata polisi yang berjaga di ruang perawatan pria.

Keterangan yang diterima dari Kepolisian setempat, kelompok Leonardus Magai Yogi menggunakan mobil taksi Toyota Innova DS 7372 K. Satgas Polda dan Timsus Nabire memberhentikan mobil dan kelompok Leonardus mengeluarkan senpi jenis FN dan melakukan perlawanan, sehingga Satgas dan Timsus Nabire melumpuhkan mereka. (GE/HI/MS)

Penulis : Admin Panglima TPN-OPM Paniai, Leonardus Magai Yogi Tewas Ditembak di Nabire | Jum’at, 01 Mei 2015 10:30

May 1, 2015 0

Tepat tanggal 1 Mei 2015, Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (GKITP) hadir dalam konferensi World Council of Churches (WCC) dan menyampaikan berbagai laporan tentang pelanggaran HAM di Tanah Papua.

Artikel berjudul “Churches in Tanah Papua seek justice, peace and stability” ini menjelaskan berbagai permasalahan yang dialami di tanah Papua, terkait dengan pelanggaran HAM, dan pembunuhan yang terjadi secara terus-menerus.

May 1, 2015 2

9 Negara, 20 Kota Aksi Serentak untuk Akses ke Papua

London, Jubi – Rabu, 29 April 2015 puluhan demonstran berbaju hitam melakukan aksi di depan Kedutaan Besar Indonesia untuk memimpin aksi global menentang isolasi panjang di Papua selama 50 tahun. Demonstrasi ini diorganisir oleh TAPOL dan Survival Internasional dan didukung oleh Amnesty Internasional Inggris serta Free West Papua Campaign. Aksi ini diikuti oleh 22 aksi serupa di dunia untuk meminta kebebasan dan keterbukaan akses untuk wilayah yang paling disembunyikan di Indonesia ini. Sejak aneksasi di Papua pada tahun 1963, Indonesia telah memberlakukan blokade media pada wilayah kaya sumber daya alam yang diperebutkan, yang memungkinan pelaku pelanggaran hak asasi manusia bertindak dengan mendapatkan impunitas total. Papua adalah salah satu wilayah konflik yang terisolasi di Papua. Selama beberapa tahun, aparat keamanan di Indonesia secara brutal telah menindas gerakan pro kemerdekaan di Papua.

Hari Aksi Serentak untuk Kebebasan dan Keterbukaan Akses untuk Papua dilakukan di Papua, Indonesia, Australia, New Zealand, the Solomon Islands, Scotland, Germany, France, Italy dan Spain. Aksi di Los Angeles, New York dan San Francisco dilakukan sehari sebelumnya. Aksi ini adalah upaya koordinasi global, yang pertama dari jenisnya, menunjukkan bahwa solidaritas di seluruh dunia untuk Papua telah mencapai situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Esther Cann dari TAPOL, sebuah organisasi HAM di London yang mengkoordinir aksi ini menyatakan: “Dunia belum pernah tampak melakukan dukungan serupa ini untuk Papua. LSMs, anggota parlemen dan kelompok solidaritas diseluruh dunia memberitahu Indonesia bahwa pelanggaran hak asasi manusia di Papua tidak bisa lagi diabaikan. Suara orang Papua harus didengar. Dalam era informasi ini, sangat mengejutkan bahwa ada daerah tertutup seperti Papua.”

Dari Pulau Solomon sampai Scotlandia sampai San Fransisco, ratusan demonstran dari 22 kota di 10 negara berbeda bersatu untuk meminta kebebasan dan keterbukaan di Papua. Demonstran menggunakan baju hitam, menunjukkan ketertutupan media di Papua. Mereka bersatu untuk meminta Presiden Joko Widodo memenuhi janji pada masa pemilihan presiden untuk membuka akses bagi jurnalis internasional, kelompok kemanuisaan dan organisasi HAM. Aksi diam 3 menit dilakukan untuk menjadi simbol pembungkaman media di Papua.

Presiden Jokowi sendiri menyatakan bahwa tidak ada yang disembunyikan di Papua. Lalu mengapa hampir tidak mungkin wartawan dan organisasi HAM melaporkan situasi di Papua? Kita tahu bahwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua, tapi kami masih tidak tahu skala pembunuhan dan penyiksaan yang terjadi selama 50 tahun terakhir, ” kata Cann.

“Hari aksi global ini adalah upaya kami untuk mengatakan kepada pemerintah Indonesia bahwa dunia sedang memperhatikan. Meskipun mereka terus mengisolasi Papua selama 50 tahun, dunia tidak melupakannya. Kebenaran harus terungkap dan harus disampaikan,”kata aktivis hak asasi manusia Peter Tatchell, yang turut serta dalam aksi tersebut.

Di akhir aksi, sebuah surat kepada Presiden Jokowi yang ditandangani oleh 51 orang dan organisasi dari Papua, Indonesia dan kelompok internasional serta anggota parlemen diserahkan langsung kepada Kedutaan Besar Indonesia di London. Surat tersebut menunjukkan bahwa “blokade media di Papua telah memberangus hak orang-orang Papua untuk didengar suaranya dan membuka ruang pelanggaran HAM seperti pembunuhan, penyiksaan dan penangkapan sewenang-wenang berlangsung tanpa tindakan penghukuman/impunitas… Secara de-fakto, pelarangan jurnalis internasional, LSM dan organisasi kemanusiaan berkontribusi terhadap isolasi kepada jurnalis di Papua dan menyebabkan investigasi independen dan pembuktian hampir tidak mungkin dilakukan. Sebuah petisi Avaaz meminta kebebasan media di Papua telah diinisiasi oleh Free West Papua Campaign dan ditandatangani oleh lebih dari 47,000 dan disampaikan kepada Presiden Jokowi oleh mahasiswa Papua di Jakarta hari ini.

Reporters without Brothers, salah satu penanda tangan surat bersama, mengkritik kebebasan media yang semakin terbatas. Benjamin Ismail, Kepala Desk Asia-Pasifik di Reporters without Borders mengatakan, “peringkat Indonesia dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia telah memburuk secara dramatis dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2015, Indonesia berada pada peringkat 138 dari 180 negara. Posisi tahun ini terutama adalah hasil dari blokade media di Papua Barat yang dibatasi oleh otoritas negara.”

Akses untuk pemantau HAM telah ditutup dalam 8 tahun. Beberapa tahun terakhir, kelompok kemanusiaan dan organisasi HAM internasional telah dipaksa unatuk menutup kantor mereka dan meninggalkan Papua. Jurnalis dan lembaga swadaya masyarakat internasional yang bermaksud untuk mengunjungi Papua saat ini disyaratkan untuk menjalani proses visa ketat yang melibatkan persetujuan dari 18 instansi pemerintah yang berbeda-beda yang dikenal dengan Komite Clearing House.

Pada Oktober tahun lalu, dua orang jurnalis Prancis telah dihukum 11 minggu dalam tahanan atas dakwaaan pelanggaran imigrasi. Pada sidang Dewan HAM bulan lalu, Valentine Bourrat, salah satu dari dua orang jurnalis Prancis yang ditangkap menyatakan: .. menetapkan Papua tertutup bagi jurnalis menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menyembunyikan pelanggaran HAM. Sebagai jurnalis kami tidak bisa membiarkan pembunuh menang dalam keheningan.”

Laporan independen yang dilakukan oleh jurnalis lokal dan nasional berada dalam kondisi berbahaya dan beresiko terhadap kematian. Berdasarkan AJI Papua, pada tahun 2014 telah terjadi 20 orang peristiwa kekerasan dan intimidasi yang terjadi kepada jurnalis di Papua.

“Jurnalis di Papua harus bisa bekerja tanpa intimidasi, teror, dan ancaman dari pihak pemerintah melalui aparat keamanan. Kita harus bisa melaporkan secara independen tanpa takut akan pembatasan, Mengapa hal ini tidak dijamin untuk wartawan di Papua? Kalau dianggap warga negara, mengapa hak-hak kami tidak dihargai?” kata Oktovianus Pogau, wartawan Suara Papua.

Selama kampanye presiden, Presiden Jokowi secara terbuka menyatakan bahwa tidak ada yang harus disembunyikan di Papua dan berjanji untuk membuka wilayah ini. Sekarang, 6 bulan pada masa pemerintahannya, Papua masih tertutup dari komunitas internasional. Ketika Presiden Jokowi berjanji dalam komitmennya untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, penghukuman terhadap 8 terpidana yang diduga melakukan perdagangan narkoba justru terjadi kurang dari 24 jam yang lalu meragukan arah masa depan HAM di Indonesia. (*)

Source: TabloidJubi.com, Diposkan oleh : Admin Jubi on April 30, 2015 at 12:27:02 WP [Editor : Victor Mambor]
http://tabloidjubi.com/2015/04/30/9-negara-20-kota-aksi-serentak-untuk-akses-ke-papua/

May 1, 2015

PNG Supporting West Papua’s Indepencence

PNGBlogs.com Melanesian support for a free West Papua has always been high. Travel throughout Papua New Guinea and you will often hear people say that West Papua and Papua New Guinea is ‘wanpela graun’ – one land – and that West Papuans on the other side of the border are family and kin.

In the Solomon Islands, Kanaky, Fiji and especially Vanuatu, people will tell you that “Melanesia is not free until West Papua is free”. This was the promise that the late Father Walter Lini, Vanuatu’s first prime minister made.

Ordinary people in this part of the Pacific are painfully aware that the West Papuan people continue to live under the gun. It is the politicians in Melanesia who have been slow to take up the cause.

But that may be changing.

Earlier this month, Powes Parkop, Governor of the Papua New Guinea’s National Capital District, nailed his colours firmly to the mast.

In front of a crowd of 3000 people, Governor Parkop insisted that “there is no historical, legal, religious, or moral justification for Indonesia’s occupation of West Papua”.

Turning to welcome West Papuan independence leader Benny Wenda, who was in Papua New Guinea as part of a global tour, the governor told Wenda that while he was in Papua New Guinea “no one will arrest you, no one will stop you, and you can feel free to say what you want to say”.

These are basic rights denied to West Papuans who continue to be arrested, tortured and killed simply because of the colour of their skin.

Governor Parkop, who is a member of the International Parliamentarians for West Papua, which now has representatives in 56 countries, then went on to formerly launch the free West Papua campaign.

He promised to open an office, fly the Morning Star flag from City Hall and pledged his support for a Melanesian tour of musicians for a free West Papua.

Governor Parkop is no longer a lone voice in Melanesia calling for change.

Last year, Papua New Guinea’s Prime Minister Peter O’Neill broke with tradition and publicly admonished the Indonesian government’s response to ongoing state violence, human rights violations and failure of governance in West Papua.

Moved by 4000 women from the Lutheran Church. O’Neill said he would raise human rights concerns in the troubled territory with the Indonesian government.

Now Governor Parkop wants to accompany the Prime Minister on his visits to Indonesia “to present his idea to Indonesia on how to solve West Papuan conflict once and for all.”

Well known PNG commentator Emmanuel Narakobi remarked on his blog that Parkop’s multi-pronged proposal for how to mobilise public opinion in PNG around West Papua “is perhaps the first time I’ve heard an actual plan on how to tackle this issue (of West Papua)”.

On talk back radio, Governor Parkop accused Australian Foreign Minister Bob Carr of not taking the issue of West Papua seriously, of “sweeping it under the carpet.”

In Vanuatu, opposition parties, the Malvatumari National Council of Chiefs and the Anglican bishop of Vanuatu, Rev James Ligo are all urging the current Vanuatu government to change their position on West Papua.

Rev Ligo was at the recent Pacific Council of Churches in Honiara, Solomon Islands, which passed a resolution urging the World Council of Churches to pressure the United Nations to send a monitoring team to Indonesia’s Papua region.

“We know that Vanuatu has taken a side-step on that (the West Papua issue) and we know that our government supported Indonesia’s observer status on the MSG, we know that.

“But again, we also believe that as churches we have the right to advocate and continue to remind our countries and our leaders to be concerned about our West Papuan brothers and sisters who are suffering every day.”

In Kanaky (New Caledonia) and the Solomon Islands, West Papua solidarity groups have been set up. Some local parliamentarians have joined the ranks of International Parliamentarians for West Papua.

In Fiji, church leaders and NGO activists are quietly placing their support behind the cause even while Frank Bainimarama and Fiji’s military government open their arms to closer ties with the Indonesian military.

This internationalisation of the West Papua issue is Indonesia’s worst nightmare; it follows the same trajectory as East Timor.

The West Papuans themselves are also organising, not just inside the country where moral outrage against ongoing Indonesian state violence continues to boil, but regionally as well.

Prior to Benny Wenda’s visit to Papua New Guinea, Vanuatu-based representatives from the West Papua National Coalition for Independence formerly applied for observer status at this year’s Melanesian Spearhead Group meeting due to be held in Noumea, New Caledonia in June, home to another long running Melanesian self-determination struggle.

While in Vanuatu Benny Wenda added his support to that move, calling on Papuans from different resistance organisations to back a “shared agenda for freedom”.

A decision about whether West Papua will be granted observer status at this year’s MSG meeting will be made soon.

In Australia, Bob Carr may be trying to pour cold water on growing public support for a free West Papua but in Melanesia the tide is moving in the opposite direction.

PACIFIC SCOOP

April 30, 2015 0

Menlu Kilman: Bantuan Indonesia Tidak Ubah Sikap Vanuatu Pada Masalah Papua

Menteri Luar Negeri Vanuatu, Sato Kilman. Foto: UN.org

Jakarta, Jubi – Pemerintah Vanuatu mengatakan bantuan pemerintah Indonesia untuk korban topan tropis Pam di Vanuatu, tidak akan mengubah sikap pemerintah Vanuatu terkait tawaran Papua Barat untuk menjadi anggota Melanesian Spearhead Group (MSG).

Radio New Zealand, Kamis, 09 April 2015 melaporkan, Menteri Luar Negeri Vanuatu, Sato Kilman mengatakan, dirinya secara pribadi telah menerima sumbangan bantuan dari delegasi Indonesia pada Selasa, 7 April lalu. Namun, bantuan tersebut ada hubungannya dengan masalah Papua Barat.

“Dalam pandangan saya, itu tidak ada hubungannya dengan masalah Papua Barat, Vanuatu memiliki hubungan diplomatik dengan Jakarta dan ini adalah masalah kemanusiaan dan siapa pun yang memiliki hati untuk bisa memberi dan menyumbangkan ke Vanuatu untuk membantu rekonstruksi ini. Ini adalah hal yang menyambut untuk Vanuatu,”

kata Sato Kilman seperti dikutip Radio New Zealand, Kamis.

Kendati demikian, Menteri Luar Negeri mengatakan pada tahap ini, Vanuatu akan menyambut bantuan dari negara manapun.

Sato Kilman adalah Perdana Menteri Vanuatu pada tahun 2012 ketika pemerintah kontroversial ditempa membuat perjanjian kerjasama dengan Jakarta, meskipun konfigurasi selanjutnya pemerintah telah mundur dari hubungan kerjasama yang lebih erat tersebut.

Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua) yang menawarkan untuk menjadi keanggotaan akan dipertimbangkan di MSG oleh pemimpin tertinggi di Kepulauan Solomon akhir tahun ini.

Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melalui keterangan persnya pada Minggu (5/4/2015), mengirim bantuan berupa kebutuhan pokok terhadap korban Topan Pam di Vanuatu.

“Bantuan kemanusiaan yang dikirim berupa bahan makanan, paket untuk ibu dan anak, obat-obatan, tenda posko dan keluarga, selimut, genset listrik, tempat tidur lipat, serta perangkat kebersihan pribadi dan kesehatan lingkungan (sekitar 40 ton),”

kata Menlu RI, Retno Marsudi melalaui keterangan persnya, Minggu (5/4/2015).

Pemerintah Indoensia mengirim bantuan senilai USD$2 juta atau setara Rp25 miliar. Ia diserahkan secara simbolis oleh Duta Besar RI untuk Australia yang merangkap Vanuatu, Nadjib Riphat Kesoema, pada Selasa kemarin kepada Menteri Perubahan Iklim, James Bule. (Yuliana Lantipo)

Yuliana Lantipo on April 9, 2015 at 13:41:17 WP,Jubi

April 9, 2015 1

KNPB Merauke : Rakyat Jangan Gentar Dengan Pernyataan Kapolres Merauke

Logo KNPB (Dok Jubi)

Jayapura, Jubi – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) wilayah Merauke menghimbau kepada semua aktivis KNPB dan seluruh rakyat bangsa West Papua agar tidak terpengaruh dan tidak perlu takut dan gentar dengan pernyataan Kapolres Merauke.

“Saya menghimbau kepada rakyat Indonesia yang ada di Wilayah Merauke agar tidak perlu terpengaruh dan larut dengan pernyataan keliru yang disampaikan oleh Kapolres Merauke melalui Koran Jubi, karena KNPB dan rakyat Papua berjuang dengan cara-cara yang bermartabat,”

kata Gento Emerikus Dop, ketua KNPB wilayah Merauke kepada Jubi, Rabu (8/4/2015).

Perlu diklarifikasi, KNPB tidak salah dan tidak keliru karena dasar perjuangan KNPB sudah sangat jelas yaitu sejarah bangsa Papua Barat. Dengan dasar itu, KNPB lahir dari rakyat dan sedang berjuang memediasi rakyat untuk membenarkan sejarah Bangsa Papua Barat yang telah direkayasa.

Untuk menuju penentuan nasib sendiri melalui aturan-aturan dan mekanisme hukum internasional melalui cara-cara yang damai, demokratis, jujur, bermartabat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

“Saya perlu jelaskan, KNPB bukan organisasi teroris ataupun organisasi kiriminal yang bisa distigmakan organisasi terlarang, tetapi KNPB adalah media (wadah) rakyat bangsa Papua Barat yang lahir dari rakyat untuk mendorong penyelesaian status hukum dan politik West Papua,”

jelasnya.

Menanggapi pernyataan Kapolres Merauke, ketua PRD Wilayah Merauke, Panggrasia Yeem, meminta seluruh rakyat bangsa Papua dan seluruh rakyat Indonesia yang hidup di wilayah selatan Papua diharapkan hidup dengan tenang sambil menjalankan aktivitasnya.

“Tetapi mengikuti proses perkembangan politik Papua merdeka yang sedang didorong, karena tanah Papua ini tanah bermasalah yang belum pernah diselesaikan secara politik dan secara hukum internasional secara benar,”

katanya.

Menurut Yeem, Kapolres tidak perlu buat pernyataan yang sebenarnya sedang menipu rakyat bangsa Papua dan rakyat bangsa Indonesia, tetapi Kapolres harus belajar baik-baik sejarah Papua baru datang menjadi Kapolres di Merauke.

“KNPB adalah organisasi rakyat yang dibangkitkan oleh rakyat untuk mengangkat persoalan Papua yang sebenarnya selama ini menjadi konflik di Papua, supaya pemerintah Indonesia dan dunia internasional mengetahui masalah sebenarnya yang selama ini menjadi konflik di Papua,”

katanya lagi.

KNPB dan Parlemen akan berjuang terus sampai menuju Penentuan Nasib Sendiri rakyat bangsa Papua secara bermartabat dan demokratis. Dengan pernyataan-pernyataan Kapolres, Kapolres telah menunjukan sikap penjajahannya. KNPB dan Parlemen akan terus berjuang dengan memakai politik kebenaran untuk menghapus penjajahan bangsa Indonesia di atas tanah Papua.

Pada pemberitaan sebelumnya, Kapolres Merauke AKBP Sri Satyatama pada media online Tabloid Jubi, Sabtu (4/4/2015) menyatakan keberadaan organisasi KNPB terlarang, setiap kegiatan apapun yang dilakukan oleh KNPB akan dibubarkan dan ia mengajak masyarakat agar tidak terlibat langsung dalam kegiatan organisasi KNPB. (Arnold Belau)

Arnold Belau on April 8, 2015 at 20:05:36 WP, Jubi

April 8, 2015 0

Penyelundupan Senpi ke Wamena Digagalkan

Jayapura – Kepolisian Sektor Kawasan Bandara Sentani Jayapura berhasil menggagalkan upaya penyeludupan senjata api dan amunisi, yang akan dibawa ke Wamena, Rabu (1/4) sekitar pukul 09.20 WIT. Pemilik senjata api berhasil kabur dan masih dalam pengejaran.

Kapolsek Kawasan Bandara Sentani, AKP Jubelina Wally, S.H., M.H., mengatakan, upaya penyeludupan senjata api senjata rakitan dengan amunisi 6 butir kaliber 46 mm, berhasil digagalkan, setelah X-Ray utama memasuki ruang cek in mendeteksi adanya tas ransel yang mencurigakan. “Ada tas yang isinya mencurigakan saat dideteksi X-ray, setelah diperiksa ternyata berisi senpi dan amunisi,”paparnya.

Sedangkan pemilik senjata dan amunisi berinisial HT, berhasil melarikan diri. “Pelaku masih kami kejar,”jelasnya.

Adapun kronologis penggagalan penyuludupan senjata api ilegal tersebut, bermula ketika pukul 09.10 WIT pelaku datang ke bandara dengan menggunakan mobil Carry warna biru. Saat turun hendak cek-in, pelaku bertemu dengan dua orang saksi KK dan Lu.

”KK ini porter bandara, ia kemudian masuk ruang chek in membawa tas pelaku. Tapi saat pemeriksaan X-ray dideteksi ada benda mencurigakan, sehingga petugas mengamankan tas tersebut,”

jelasnya.

Saat dibuka, ternyata tas ransel berisi sepucuk senjata api Revolver rakitan dan 6 butir amunisi. “Petugas bandara lantas melaporkan kepada Polisi,”ucapnya.

Selanjutna KK porter bandara yang membawa tas itu diamankan untuk dimintai keterangan. “KK kami Amankan untuk dimintai keterangan,”ujarnya.
Saat KK diamankan, Polisi berupaya menangkap HT yang diduga pemilik senpi dan rekannya Lu, tapi keduanya berhasil melarikan diri dengan jasa ojek bandara. “Pemilik senpi berhasil kabur dari lingkungan bandara,”ungkapanya. (jir/don/l03)

Source: Kamis, 02 April 2015 18:05, BinPa

April 2, 2015 0

Di Puncak, Satu Kriminal Bersenjata Tewas Ditembak

JAYAPURA – Salah seorang anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) bernama Agustinus Tabuni (24), warga Jenggernok, Distrik Gome tewas setelah ditembus timah panas Tim Khusus Polda Papua bersama anggota Brimob di Kampung Gome, Distrik Gome, Kabupaten Puncak-Papua Selasa 31 Maret pagi sekitar sekitar pukul 10.00 WIT.

Agustinus Tabuni yang merupakan anak buah dari Militer Murib tersebut, ditembak setelah mengarahkan Senjata Api Jenis Refolver kepada Timsus. Sontak kejadian itu, aparat langsung melakukan penembakan hingga meninggal dunia.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Papua, Kombes Pol. Patrige ketika dikonfirmasi, membenarkan adanya penembakan terhadap salah satu anggota kelompok Militer Murib yang selama ini bereaksi di Kabupaten Puncak.

“Awalnya Tim Khusus dan Brimob yang di BKO ke Puncak berjumlah 30 orang sedang melaksanakan Patroli di bawah komando AKP Syawal Halim, dengan tujuan melakukan kunjungan di beberapa Pos dan Pos TNI. Seketika itu terlihat tiga orang bersenjata dengan menggunakan jenis Monser dan Refolver,”

katanya.

Melihat peristiwa itu, lanjut Patrige, Timsus dan Brimob melakukan pengejaran terhadap tiga orang bersenjata tersebut. “Dari pengejaran, dua orang berhasil melarikan diri. Sementara, satu orang atas Nama Agustinus yang saat itu tak jauh dari tempat pengejaran langsung mengarahkan senpi laras pendek ke arah anggota. Saat itupula anggota langsung melakukan penembakan,” jelasnya dia.

Ia mengemukakan, pengejaran yang dilakukan Timsus dan Brimob disaksikan langsung oleh Kepala Distrik Gome, Zakeus Wakerkwa, S.Sos, yang saat itu ikut bersama-sama melakukan kunjungan di beberapa Pos. “Ketika dilakukan identifikasi, Kepala Distrik mengetahui betul orang yang tertembak itu. Dan statusnya merupakan Tenaga bantuan dari Pimpinan KKB Militer Murib,” katanya.

Sementara itu, ketika dilakukan pengecekan Senjata Api Laras Pendek yang digunakan Agustinus Tabuni diketahui jenis Revolver tanpa nomor seri dan berhasil menyita sebanyak 36 butir kaliber 5,56 mm, amunisi sebanyak 12 butir kaliber 7,62x51mm dan 2 butir amunisi kaliber 3,8 mm.

“Usai diidentifikasi langsung diadakan pemakaman dengan cara dibakar di lokasi kejadian yang disaksikan langsung oleh Kepala Distrik Gome dan seluruh masyarakat Gome. Situasi sampai saat ini aman dan terkendali. Namun aparat kepolisian terus mengantisipasi terhadap adanya kelompok yang ingin melakukan pembalasan,”

tandasnya. (Loy/don/l03)

Source: Kamis, 02 April 2015 18:00, BinPa

April 2, 2015 0