Jenderal Tertinggi OPM Goliat Tabuni Menyerah kepada NKRI

Jakarta – Sebanyak 23 orang anggota Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) wilayah Tingginambut, Puncak Jaya, pimpinan Goliat Tabuni akhirnya mengakhiri aksi angkat senjata melawan aparat. Mereka menyerahkan diri dan ingin hidup laiknya masyarakat Indonesia lainnya.

“ke-23 anggota KSB (kelompok saparatis bersenjata) pimpinan Goliat Tabuni itu mau turun gunung ke daerah Tingginambut beserta anak dan istrinya, mereka sudah menyadari dan ingin kembali menjadi WNI akan kita terima,”

kata Kasdam XVII/Cendrawasih, Brigjen TNI Tatang Sulaiman, saat berkunjung di Tingginambut, Senin (23/3/2015).

Dihadapan Kasdam, perwakilan ke-23 orang tersebut menyampaikan keinginan mereka agar dapat dibangunkan 8 unit Honai (rumah masyarakat setempat) sebagai tempat tinggal mereka. Merekapun menyampaikan agar di Tingginambut segera didirikan Pos Koramil.

“Bapak dan Pos Ramil tidak boleh ditarik. Sampai mati harus di sini,” ujar Goliat Tabuni.

Mendengar permintaan itu, Brigjen TNI Tatang menyatakan permintaan tersebut akan disampaikan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Puncak Jaya. Sementara permintaan agar dibangun Pos Ramil sudah dipertimbangkan oleh Kodam. Namun untuk Danpos Ramil harus memperhatikan rotasi kepemimpinan.

“Saya akan sampaikan permintaan bapak-bapak. Pembangunan Pos Ramil sudah kami rencanakan, namun untuk permintaan dan Pos Ramil agar jangan ditarik, itu kita harus memperhatika rotasi jabatan,”

ujar Kasdam.

Usai berdialog dengan masyarakat, Kasdam beserta rombongan berdialog dengan prajurit dan meninjau keberadaan pos TNI yang ada di Tingginambut.

March 24, 2015 0

Goliat Tabuni, Jenderal OPM Menyerahkan Diri ke TNI

Ilustrasi bendera OPM. (Banjir Ambarita/Papua)

VIVA.co.id – Setelah bertahun-tahun diburu, akhirnya panglima tertinggi organisasi Papua Merdeka (OPM), Jenderal Goliat Tabuni, menyerahkan diri ke Tentara nasional Indonesia (TNI).

Kepala Staf TNI angkatan darat, Jenderal Gatot Nurmantyo, mengatakan, Jenderal Goliat Tabuni menyerahkan diri bersama 23 orang prajuritnya.

Dalam penyerahan diri itu, Jenderal Goliat mengajukan beberapa permintaan kepada TNI, di antaranya, minta dibuatkan rumah adat Honai dan dibuatkan sebuah markas Koramil TNI.

“Kami akan berusaha memenuhi permintaan untuk membangun rumah adat, tapi untuk markas Koramil akan dipertimbangkan lebih dalu,” kata Jenderal Gatot Nurmantyo, Selasa, 24 Maret 2015 di Jakarta.

Goliat Tabuni resmi menjabat sebagai panglima tinggi OPM sejak 11 Desember 2012 melalui konferensi tingkat tinggi OPM di Papua.

Goliat dan pasukannya selama ini dikenal sangat kejam dan berdarah dingin. Tercatat sejak tahun 2004 lalu, ia dan pasukannya telah membunuh pasukan TNI dan juga Polri serta merampas senjata.

Tim Liputan tvOne Jakarta

March 24, 2015 1

KNPB : Tuduhan Polisi Tak Benar, Polisi Yang Serang dan Bubarkan Aksi KNPB Secara Brutal

Logo KNPB – IST

Jayapura, Jubi – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Yahukimo, Papua mengatakan belum tahu soal tiga warga sipil dan satu anggota polisi yang dianiaya oleh massa aksi KNPB dan senjata api laras pendek milik Ipda Budi yang hilang saat dikeroyok massa KNPB, karenanya KNPB mengatakan, tanya saja langsung kepada aparat kepolisian.

“Kemarin itu aparat secara brutal melakukan pembubaran paksa aksi massa KNPB yang melakukan penggalangan dana untuk mendukung diplomasi ULMWP. Jadi, KNPB tidak tahu dan belum bisa pastikan hingga saat ini tentang pelakunya, apakah anggota KNPB atau bukan. Karena yang mengacaukan situasi itu aparat sendiri yang memulai,”

ujar Serius Suhuniap, ketua KNPB Yahukimo kepada Jubi dari Yahukimo, Jumat (20/3/2015)

Lanjut Suhuniap, mereka sedang berupaya juga untuk mencari tahu siapa yang merampas senjata milik pak Budi. Kalau empat warga yang menurut polisi dianiaya oleh massa KNPB, sampai dengan saat ini mereka juga tidak tahu. Karena kemarin itu situasinya memang sangat mencekam.

“Saya sudah berusaha untuk mencari tahu di kalangan semua suku yang ikut dalam aksi penggalangan dana, tapi tidak ada,” jelasnya.

Menurutnya, satu guru SD dan satu anggota KNPB yang terkena peluru dari aparat kemarin pun diketahui setelah 20 menit pembubaran paksa aksi KNPB,

“Jadi, kami sarankan untuk aparat mencari tahu dan mengungkap siapa yang merampas senjata itu sebenarnya. Karena kami anggota KNPB dan warga tidak tahu, sebab setiap suku yang kemarin turut berpartisipasi dalam aksi pun sudah kami cek dan tidak ada,”

jelasnya.

Katanya, jadi perlu disampaikan bahwa pihak aparat menuduh KNPB yang lebih dulu melakukan penyerangan itu tidak benar. Yang benar adalah aparat kepolisian dari Polres dan Brimob yang dikirim dari Wamena yang lebih dulu melakukan penyerangan dengan membubarkan aksi KNPB secara paksa dan brutal.

“Jadi tuduhan polisi itu tidak benar. Mereka yang serang dan kasih bubar paksa aksi damai KNPB dengan brutal,” tegas Suhuniap.

Sementara itu, seperti dilansir kantor berita Antara, pascapembubaran paksa terhadap aksi pengumpulan dana yang dilakukan anggota KNPB yang merupakan kelompok pro-kemerdekaan, Rabu (19/3) di Dekai, anggota (KNPB) melakukan penyerangan dan melukai empat warga sipil yang bermukim di ibukota Kabupaten Yahukimo.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Patrige di Jayapura, Kamis, mengatakan sesaat setelah membubarkan massa yang dilakukan anggota Brimob dan Polres Yahukimo sekitar pukul 10.30 WIT dengan mengeluarkan tembakan peringatan, massa kemudian menyerang sejumlah warga di tempat yang berbeda.

Dari catatan kepolisian, korban penganiayaan yang di lakukan anggota KNPB itu yakni Ani (35) mengalami luka sobek di bibir bawah serta luka lebam di muka, Yohanes Palapesi mengalami luka di keempat jari tangan kanan dan Acep Syaiful Hadi (28) yang merupakan karyawan perusahaan penerbangan Susi Air mengalami luka lebam akibat sabetan parang di bagian belakang. Noi Efrat Surirat (26) yang merupakan karyawan RSUD Dekai, diserang saat berjalan menuju mobil ambulans.

Kerusuhan yang terjadi di Dekai ini juga menyebabkan Kasat Intel Polres Yahukimo Ipda Budi Santoso mengalami luka-luka. Bahkan senjata api laras pendek milik korban Ipda Budi dilaporkan hilang saat korban dikeroyok massa KNPB, jelas Kombes Pol Patrige.

Sementara korban dari massa aksi seperti yang ditulis sebelumnya oleh Jubi adalah Isai Dapla (37) yang merupakan anggota KNPB Yahukimo kena tembakan di dada, Salomon Pahabol, ((47) yang merupakan seorang guru SD kena ditembakan di kaki kiri. Penembakan dilakukan oleh aparat kepolisian dari satuan Brimob yang dikirim dari Wamena.

Dikabarkan pula, satu anggota KNPB Yahukimo atas nama Elias Kabak (40) ditangkap oleh aparat kepolisian di Yahukimo saat KNPB melakukan aksi penggalangan dana untuk membantu diplomasi The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Melanesia Spearhead Group(MSG). (Arnold Belau)

Source: Jubi, Diposkan oleh : Arnold Belau on March 20, 2015 at 19:20:46 WP [Editor : Victor Mambor]

March 24, 2015 1

Masyarakat Yahukimo Minta Komnas HAM dan DPR Papua Investigasi

KNPB, ULMWP, MSG — Aksi pengumpulan dana oleh KNPB Yahukimo untuk mendukung lobby ULMWP di MSG yang berakhir bentrok dengan polisi – wordpress.com

Jayapura, Jubi – Pasca pembubaran massa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Yahukimo, Kamis (19/3/2015) lalu ketika menggalan dana, dan berakhir pada penangkapan sejumlah warga, membuat situasi di wilayah itu memanas.

Salah satu tokoh pemuda setempat, yang tak ingin disebutkan namanya melalui teleponnya kepada Jubi, Minggu (22/3/2015) malam mengatakan, hingga kini warga masih ketakutan. Toko – toko belum buka.

Pihaknya meminta tim Komnas HAM turun ke Yahukimo, serta DPR Papua segera membentuk tim investigasi ke lapangan. Katanya, sangat jelas ada pelanggaran HAM.

“Sejak kejadian hingga Sabtu (21/3/2015), ada warga yang ditangkap. Beberapa sudah dibebaskan, dan masih ada dua atau tiga yang ditahan. Warga kini ketakutan. Listrik sudah menyala tapi bandara masih ditutup dan dijaga Brimob,”

kata sumber Jubi itu.

Katanya, ketika polisi membubarkan massa, ia berada di lokasi. Menurutnya, ketika itu, polisi sudah bergerak menuju lokasi. Kasat Intel Polres Yahukimo, Inspketur Satu (Iptu), Budi Santoso menggunakan baju preman sendiri berada di lokasi. Saat pembubaran, ada yang berteriak “kita diserang”.

“Saat itu Kasat Intel langsung dikerokoyok, dan senpinya hilang. Ketika pembubaran, ada nenek pendatang usia kurang lebih 50 tahun kena parang. Kemarin kami tandatangan surat pernyataan pembebasan warga yang ditahan polisi,”

ucapnya.

Dikatakan, aktivitas mencari sumbang yang dilakukan oleh massa KNPB Yahukimo sebenarnya sudah berjalan empat hari sebelum pembubaran. Di hari kelima, polisi akhirnya datang membubarkan massa.

“Polisi kasi ijin juga hanya lewat lisan. Bupati juga terkesan membiarkan dan tak turun tangan. Dia kini ada di Jayapura,” katanya.

Sementara Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Papua, Komisaris Besar (Pol) Patriger Renwarin mengatakan, laporan yang diterima pihaknya, ada lima orang yang ditangkap ketika itu. Namun empat diantaranya sudah dilepas.

“Situasi sudah kondusif. Pistol Taurus dengan nomor senpi XK 255659 milik Kasat Intel Polres Yahukimo, Inspketur Satu (Iptu), Budi Santoso yang dirampas saat pembubaran juga sudah ditemukan,” kata Patrige.

Menurutnya, senpi itu ditemukan di tempat yang diduga sekertariat KNPB. Ketika itu, tim Satuan Tugas Khusus (Satgassus) wilayah Yahukimo yang dipimpin oleh Kapolres Yahukimo AKBP Ade Djadja Subagdja memimpin tim, Sabtu (21/3/2015) dengan sasaran penyisiran markas KNPB wilayah Yahukimo di Jalan Pasar Baru, Kabupaten Yahukimo.

“Setelah menguasai markas dan menggeledah tempat yang diduga sekertariat atau markas KNPB, tim menemukan senpi itu,” ucapnya. (Arjuna Pademme)

Source: Jubi, Diposkan oleh : Arjuna Pademme on March 22, 2015 at 23:34:16 WP [Editor : -dominggus a mampioper]

March 24, 2015 0

Komandan OPM Minta Bertemu dengan Presiden Jokowi?

Source: SUARA.com, Siswanto : 24 Mar 2015 | 19:17

Suara.com – Kapolda Papua Inspektur Jenderal Yotje Mende mendapat kabar dari Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua Lenis Kogoya bahwa Presiden Joko Widodo akan berkunjung ke Puncak Jaya untuk berdialog dengan Goliat Tabuni pada April 2015. Goliat adalah Jenderal Tertinggi Organisasi Papua Merdeka.

“Memang Ketua LMA Papua pernah sampaikan kalau Presiden akan datang bulan April. Namun secara resmi saya belum tahu. Biasanya, protokoler dari Istana Negara akan memanggil kami untuk rapat ke sana. Jadi seminggu sebelumnya paling tidak sudah dilakukan rapat untuk persiapan,”

kata Yotje, Selasa (24/3/2015).

Namun, Kapolda belum mengetahui secara pasti mengenai rencana Goliat menyerahkan diri kembali ke NKRI bersama 23 pengikut.

“Ya kalau memang ada rencana itu, kami akan follow up karena Presiden merupakan Panglima Tertinggi. Hanya saja, sampai detik ini saya belum dapat berita tentang rencana itu,” kata Kapolda.

Menurut Yotje, sampai hari ini Goliat yang bermarkas di Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, masih berstatus daftar pencarian orang Polda Papua terkait serangkaian aksi kekerasan yang dilakukan kelompoknya di wilayah setempat.

“Jadi kalau anggota saya ketemu orangnya (Goliat) itu pasti akan ditangkap,” katanya.

Soal pengampunan yang diberikan ketika Goliat Tabuni sudah menyerahkan diri, kata Yotje, itu kewenangan Presiden.

“Terkait masalah pengampunan ada dalam UU sebagai kekuasaan tertinggi pada presidenlah yang berhak melakukan itu, Presiden mempunyai hak berupa abolisi, grasi, amnesti, dan rehabiltasi,”

ujarnya.

Polisi akan taat pada undang-undang apabila Presiden memberikan pengampunan.

“Kita akan siap menerima itu. Jadi penegakan hukum mengesampingkan apabila ada pernyataan atau keputusan Presiden,” katanya.

Yotje menambahkan kalau para korban atau keluarganya menuntut Goliat diproses secara hukum atas kasus yang telah dilakukan selama ini, itu bisa dilakukan melalui gugatan perdata. Dan Presiden, katanya, bisa mempertimbangkan hal tersebut.

Namun, kata dia, pada prinsipnya Polda Papua akan tetap menangkap mereka.

“Selama belum ada upaya damai, saya tetap menagih mereka, karena telah membunuh tentara, polisi dan warga sipil, kalau manuver lain silakan, tapi jangan di muka saya, akan saya tangkap,” katanya. (Lidya Salmah)

March 24, 2015 0

TNI AD: 23 Pengikut Goliat Tabuni sudah Menyerahkan Diri

Suara.com – Kepala Pusat Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal Wuryanto memastikan 23 pengikut Jenderal Tertinggi Organisasi Papua Merdeka Goliat Tabuni sudah menyerahkan diri. Mereka tidak ditahan, melainkan bergabung dengan masyarakat di Puncak Jaya, Papua.

“Goliat belum. Tapi yang sudah turun dan menyerahkan diri adalah 23 pengikutnya untuk bergabung dengan masyarakat lain,” kata Wuryanto kepada suara.com, Selasa (24/3/2015).

Wuryanto mengatakan mereka menyerahkan diri beberapa hari yang lalu saat ada kunjungan Kasdam ke Puncak Jaya.

Wuryanto berharap Goliat segera menyerahkan diri menyusul pengikutnya.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, Goliat turun setelah melihat teman temannya sudah diterima masyarakat,” kata Wuryanto.

Wuryanto mengatakan 23 pengikut Goliat minta dibuatkan honay atau rumah adat, mereka ingin hidup normal.

“Mereka tidak ditahan. Mereka punya niat baik ingin hidup normal. Ya, kita terima dengan baik, kita bantu,” kata Wuryanto.

Ketika ditanya kalau Goliat menyerahkan diri apakah akan ditahan atau langsung dibiarkan membaur dengan masyarakat seperti 23 pengikut, secara diplomatis Wuryanto mengatakan akan menerimanya dengan baik.

“Kalau mereka menyerahkan diri, tentu akan diperlakukan sebagaimana masyarakat biasa, tapi kalau dimintai keterangan itu pasti. Misalnya ditanya apa kegiatan selama ini, permasalahannya apa. Tapi tidak akan ditahan karena mereka kan menyerahkan diri,” katanya.

Source: Suara.com, Siswanto : 24 Mar 2015 | 20:01

March 24, 2015 0

Mahasiswa Uncen Seminarkan Kegagalan Otsus di Papua

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih menggelar seminar sehari mengenai kegagalan implementasi Otonomi Khusus di Tanah Papua.

Seminar bertajuk “Mengawal Pembangunan Dalam Era Otonomi Khusus di Tanah Papua”, diadakan di auditorium Uncen, Senin (23/3/2015) pagi.

Ketua panitia seminar sehari, Onesimus Heluka menjelaskan, kegiatan ini bertujuan membedah persoalan secara ilmiah terhadap wacana kegagalan Otsus.

Hanya saja, ia mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gubernur Provinsi Papua. “Kami selaku panitia merasa sedikit kecewa, sebab undangan yang kami berikan tidak ditanggapi serius oleh bapak Gubernur,” kata Heluka.

Kegiatan seminar dibuka secara resmi oleh Walikota Jayapura, dalam hal ini yang diwakili
Asisten II.

Hadir pemateri pertama, Pembantu Rektor III, Fredrik Sokoy. Sedangkan pemateri yang tak hadir yaitu Gubernur diwakili kepala Bappeda Provinsi Papua, dan PT Freeport Indonesia.

Saat jumpa pers usai seminar, ketua Komisariat APK Fakultas FISIP Uncen, Elius Wenda mengatakan, kepanitian ini telah dibentuk sejak sebulan yang lalu.

“Alasannya karena kami merasa kegiatan seminar sangat penting untuk dapat mengetahui kegagalan Otsus itu sendiri,” ujar Wenda.

Hasil seminar ini, kata dia, akan ditindaklanjuti dalam beberapa bentuk kegiatan ilmiah. “Ya, dari hasil seminar ini kami akan membuat karya ilmiah dan mempersentasikannya,” kata Wenda.

Stenly Salamahu, ketua Komisi C MPM Uncen menilai wacana kegagalan Otsus masih menjadi polemik di kalangan masyarakat. Sebagian orang menyatakan Otsus telah gagal total, namun di kalangan para elit politik Otsus tidak gagal diimplementasikan.

“Nah, ini dua pandangan berbeda. Sedangkan yang merasakan dampak dari Otsus itu adalah masyarakat, bukan pemerintah dan elit politik,” tutur Salamahu.

Satu alasan yang disinggungnya, “Kami melihat sejak tahun 2001, Otsus tidak memberikan ruang bagi orang Papua. Malah orang Papua semakin tersingkir di atas tanahnya sendiri.”

Klaim Otsus sukses diberlakukan sebagaimana didengungkan pemerintah dan para elit politik, tegas dia, perlu dibuktikan dengan data lapangan.

“Tidak bisa hanya dengan bermain wacana saja, sementara fakta di tengah masyarakat akar rumput tidak ada perubahan,” ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah provinsi Papua diminta mempertanggungjawabkan implementasi Otsus kepada seluruh masyarakat di Tanah Papua.

“Ya, menurut saya, pemerintah harus beri penjelasan Otsus sebernarnya untuk siapa dan sudah seberapa persen hasil pelaksanaannya,” tegas Salamahu.

Editor: Mary

Source: SuaraPAPUA.com, Oleh : Harun Rumbarar | Senin, 23 Maret 2015 – 20.44 WIB

March 23, 2015 0

Jendral Tertinggi OPM ‘Tobat’, Pilih Kembali ke NKRI

Suara.com – Goliat Tabuni selama ini dikenal sebagai Jenderal tertinggi Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM). Selama bertahun-tahun, dia menebar teror di wilayah Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, agar Papua dapat memisahkan diri dari Indonesia.

Tapi kini, Goliat tersadar. Dia akui salah, dan sadar betul kalau perjuangannya hanya mimpi belaka.

Karena itu, Goliat pun memilih kembali ke pelukan Ibu Pertiwi, menjadi masyarakat sipil, seperti sedia kala.

Bersama Goliat, sebanyak 23 orang anggota kelompok seperatis bersenjata –yang merupakan anak buah sang jenderal, juga telah menyatakan tobatnya.

“Ke-23 anggota KSB pimpinan Goliat Tabuni itu, mau turun gunung ke daerah Tingginambut beserta anak dan istrinya. Ya jika memang sudah menyadari dan ingin kembali menjadi WNI akan kita terima,”

kata Kasdam XVII/Cendrawasih, Brigjen TNI Tatang Sulaiman saat berkunjung ke Tingginambut.

“Mereka menyampaikan keinginan mereka di hadapan Kasdam, agar pemerintah dapat membangun delapan unit Honai (rumah masyarakat) sebagai tempat tinggal mereka. Mereka juga meminta agar di Tingginambut segera didirikan pos Koramil (posramil),”

ujarnya.

Menyikapi permintaan Goliat, Tatang berjanji akan menyampaikan pesan tersebut kepada pemerintah. “Akan saya sampaikan permintaan mereka. Pos Ramil memang sudah kami rencanakan,” katanya.

Seperti diketahui, Goliat Tabuni dikenal sebagai Panglima (TPN/OPM) yang bermarkas di Tingginambut Puncak Jaya, Papua. Dia resmi memangku jabatan tersebut pada 11 Desember 2012 lalu, bersamaan dengan diangkatnya Wakil Panglima TPN-OPM, Letjen Gabriel Melkizedek Awom, dan Kepala Staf Umurn TPN-OPM, Mayjen Terianus Satto.

Pelantikan ini sesuai dengan KTT TPN-OPM yang digelar di Markas TPN Perwomi Biak, Papua, pada 1-5 Mei 2012 lalu.

Kala itu, pelantikan tersebut dihadiri sekitar 500 pengikut TPN-OPM. Ditandai pula dengan tembakan ke udara oleh anggota TPN-OPM.

Selama kepemimpinannya, kelompok Goliat Tabuni telah menewaskan puluhan anggota TNI/Polri di wilayah Puncak Jaya. (Lidya Salmah)

Source: SUARA.com, Ardi Mandiri : 23 Mar 2015 | 22:51

March 23, 2015 0

4 Korban Anarkis Massa di Dekai Dirujuk ke Wamena

JAYAPURA – Sebanyak empat orang warga Dekai, Kabupaten Yahukimo yang menjadi korban kekerasan dari simpatisan dan massa KNPB, Kamis (19/3) lalu, kini telah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Aksi anarkis massa tersebut juga mengakibatkan 1000 warga Yahukimo terpaksa mengungsi ke Mapolres dan tempat-tempat ibadah.

Kepala Kepolisian Resort Yahukimo, AKBP Ade Djadja Subagja ketika dikonfirmasi wartawan melalui telephone selulernya, membenarkan kondisi tersebut. Dikatakan dari kasus ini 1000 warga dilaporkan mengungsi ke Mapolres dan tempat-tempat ibadah, dan 4 warga mengalami kekerasan. Ke empat korban warga tersebut sempat mendapat perawatan di RS Dekai Yahukimo. Namun karena kondisi mereka belum bisa pulih, akhirnya dirujuk ke RSUD Wamena untuk mendapat perawatan secara intensif.

Sebab menurutnya, dari keempat warga tersebut akan membahayakan keselamatan mereka. Seperti, Ibu Ani yang terkena pukulan dari simpatisan KNPB, termasuk petugas penerbangan di Bandara Dekai Yahukimo.

“Kami himbau kepada masyarakat Dekai Yahukimo agar mensikapi secara arif dan tenang aksi anarkis yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dan simpatisan yang menamakan diri Komite Nasional Papua Barat,”

kata Kapolres AKBP Ade.

Kata dia, pihaknya akan berjuang untuk menenangkan situasi Dekai Yahukimo atas adanya tindakan anarkhis dari simpatisan KNPB.

“Kami akan jaga situasi agar tetap kondusif dan kami harap masyarakat tetap tenang dan arif atas kondisi yang terjadi. Serahkan semuanya kepada kami agar bisa ditangani dengan baik,”

ucapnya.

Kapolres Ade mengatakan, pihaknya sudah melakukan penyisiran pasca kejadian itu dan masyarakat juga merespon bagus dan sangat positif tindakan kita dari kepolisian. “Mereka mengancam bukan saja warga non pribumi, tetapi pribumi juga mendapatkan ancaman yang sama,” lanjutnya.

Sementara itu, empat warga yang terkena imbas kekerasan dari massa KNPB yaitu Ani (35), Yohanes Palapessy, Acep Syaiful Hamadi (28) dan Noi Efrat (26). Mereka mendapat tindakan kekerasan dihari yang sama, hanya beda waktu dan tempat. Kemudian, Ani (35 tahun) pekerja swasta, alamat Jalan Paradiso mengalami luka sobek di bibir bawah serta luka lebam di muka akibat dipukuli massa simpatisan KNPB.

Selanjutnya, di Bandara Nop Goliat Dekai simpatisan massa KNPB lainnya menyerang pegawai perhubungan atas nama Yohanes Palapessy dengan luka akibat tebasan parang di empat jari tangan kanan.

Sementara korban atas nama Acep Syaiful Hamdi (28) pekerjaan pegawai penerbangan maskapai Susi Air dengan alamat Kalibonto yang mengalami luka lebam akibat sabetan punggung parang dibagian punggung.

Kemudian pegawai rumah sakit setempat, atas nama Noi Efrat Surirat (26) pekerjaan PNS dengan alamat Kompleks Perumahan Kesehatan Dekai saat menggunakan ambulance menuju ke basecamp PT Bintang Timur Mandiri juga mengalami nasib yang sama, dari massa simpatisan KNPB.

Noi Efrat dikira intel sehingga dihajar simpatisan KNPB dan mengalami luka serius di telinga bagian kanan.

Soal adanya warga yang mengungsi pasca peristiwa itu, lanjut Kapolres Ade mengakuki adanya warga yang mengungsi itu.

“Ya, ada 1.000 orang yang mengungsi di Mapolres dan rumah ibadah, seperti Masjid dan gereja pasca tindakan anarkis yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dan simpatisan yang menamakan diri KNPB,”

katanya.

Menurut dia, para pengungsi itu tediri dari kaum perempuan dan anak-anak yang ketakutan karena diancam oleh kelompok masyarakat yang menamakan diri Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Yahukimo.

“Pengungsi ini, paling banyak di Mapolres sekitar 700 orang, mereka sudah amankan mobil atau harta benda mereka lainnya. Dan yang di rumah ibadah seperti masjid dan gereja ada sekitar 300-400 orang,” katanya. (loy/don/l03)
Source: Senin, 23 Maret 2015 03:12, BinPa

March 23, 2015 0

Langkah ULMWP Harus Didukung Semua Komponen Rakyat Papua

Oleh : Redaksi | Minggu, 22 Maret 2015 – 12.38 WIB

*Oleh: Yan Christian Warinussy “SUARAPAPUA.com”

Sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia di Tanah Papua, saya cenderung memandang bahwa langkah yang telah dilakukan oleh rakyat Papua melalui wadah pemersatu bernama United Liberation Movement for West Papua/ULMWP (Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat) saat ini tengah berada pada aras dan ruang yang tepat, proporsional serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum internasional, bahkan memenuhi syarat dan mekanisme yang dibenarkan pada tingkat Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Langkah dimaksud adalah dimana pada awal dan pertengahan Desember 2014 lalu di Port Villa, Vanuatu, telah terjadi kesepakatan diantara 3 (tiga) organisasi politik rakyat Papua yang sangat berpengaruh untuk bersatu demi secara bersama-sama mendorong pendaftaran ulang aplikasi keanggotaan Papua Barat (West Papua) sebagai calon anggota pada Melanesian Spearhead Group (MSG).

Hal itu kemudian diwujudkan dengan ditandatanganinya Deklarasi Saralana oleh 3 pimpinan organisasi politik Papua, yaitu Buchtar Tabuni mewakili Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Rex Rumakiek mewakili West Papua National Coalition for LIberation (WPNCL) serta Edison K.Waromi atas nama Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB).

Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan pandangan bahwa apa yang sudah dicapai tersebut merupakan sebuah langkah maju dalam konteks perjuangan penegakan hak-hak politik rakyat Papua sebagai bagian dari masyarakat adat dan pribumi di dunia sebagaimana diatur di dalam Deklarasi Internasional tentang masyarakat adat dan pribumi di negara-negara merdeka.

Pencapaian agenda pendaftaran secara resmi aplikasi keanggotaan rakyat Papua oleh para wakil mereka di ULMWP yang diwakili Sekretaris Jenderal ULMWP, Oktovianus Mote dan anggotanya ke Kantor Sekretariat MSG di Port Villa, Vanuatu, 5 Februari 2015 lalu.

Ini merupakan sebuah langkah nyata dan semakin maju dari segi perjuangan penegakan hak-hak politik dan demokrasi rakyat Papua di tingkat internasional, sekaligus dapat dipandang sama dengan sebuah perjuangan perlindungan hak asasi dan hak dasar mereka yang selama 50 tahun sejak tahun 1963 terus dilanggar secara sistematis dan struktural oleh Pemerintah Indonesia.

Oleh sebab itu, langkah yang sangat progresif ini sangat perlu mendapat dukungan nyata dan positif dari semua komponen perjuangan politik rakyat Papua, bahkan oleh mayoritas rakyat Papua di atas Tanah Papua secara keseluruhan.

Kenapa demikian? Karena langkah yang sedang dilakukan tersebut adalah langkah yang sesuai dengan mekanisme hukum internasional sebagaimana diakui dan digunakan di tingkat PBB. Hal ini sebagaimana pernah diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PBB, Bang Ki Mon di Auckland, Selandia Baru, beberapa tahun lalu, bahwa terhadap penyelesaian masalah Papua dapat ditempuh melalui dua jalan.

Menurut Sekjen PBB, bilamana masalah Papua menyangkut soal hak asasi manusia, maka prosesnya harus dimulai dengan membawa dan membahas serta memutuskannya pada Dewan Hak Asasi Manusia PBB (United Nations Human Rights Council) yang berkedudukan di Jenewa, Swiss.

Sedangkan jika hal itu merupakan masalah politik, maka mekanisme penyelesaiannya harus dibawa untuk dibahas dan diputuskan pada Komisi Dekolonisasi yang berada dibawah Majelis Umum PBB yang berkedudukan di New York, Amerika Serikat.

Dengan demikian, langkah rakyat Papua bersama ULMWP adalah sangat tepat, bermartabat dan memenuhi standar dan mekanisme serta prosedur hukum internasional yang diakui PBB sebagai organisasi bangsa-bangsa di dunia, dimana Indonesia dan negara-negara berumpun Melanesia seperti halnya Vanuatu, Papua New Guinea (PNG), Fiji dan Solomon Island maupun Kaledonia Baru juga menjadi anggotanya.

Bila pada pertemuan tingkat tinggi MSG pada Juni 2015 mendatang, aplikasi ULMWP dan rakyat Papua diterima dan status mereka menjadi anggota, maka sesungguhnya sebuah langkah progresif ke arah penyelesaian damai bagi masalah konflik politik berkepanjangan selama 50 tahun terakhir yang berdimensi pelanggaran HAM serius di Tanah Papua makin menemukan solusinya secara imparsial, damai, transparan, demokratis, bermartabat dan memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku secara universal.

Oleh sebab itu, peran Pemerintah Indonesia dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo hendaknya tidak bersifat konfrontatif dan sedikit lebih menyesuaikan diri dengan langkah-langkah damai yang sudah dibangun secara damai dan dalam periode yang cukup lama diantara ULMWP dan rakyat Papua dengan para saudara-saudaranya di negara-negara Pasifik serumpun Melanesia tersebut.

Saya kira saudara Mote dan para anggota ULMWP akan sangat sedia untuk duduk secara terhormat berbicara bersama jajaran Pemerintah Indonesia saat ini dan di masa depan dalam mencari model penyelesaian damai bagi masalah-masalah sosial-politik di Tanah Papua selama 50 tahun terakhir ini secara damai kelak. Terutama setelah aplikasi ULMWP atas nama rakyat Papua diterima oleh MSG Juni mendatang.

*Yan Christian Warinussy, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari/Pemenang Penghargaan Internasional di Bidang HAM “John Humphrey Freedom Award” Tahun 2005 dari Canada.

March 22, 2015 0