Why West Papua Army and NOT TPNPB OPM or TPN/OPM ?

Gen. WPRA Amunggut Tabi (WPRA) from the Centreal Defence Headquarters of West Papua Revolutionary Army (WPRA) explains simple version of the resion “Why West Papua Army and NOT the West Papua National Liberation Army (TPN PB) of Organisasi Papua Merdeka (OPM) hereby called TPNPB – OPM?”

Papua Merdeka News (PMNews) asked Gen. Tabi regarding the dispute between the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) with West Papua Army (WPA) and TPNPB-OPM under the leadership of Jefry Bomanak Pagaawak (OPM) and Sebby Sambom (TPNPB)l.

TPN/OPM, TPN.PB, TPN-PB, TPNPB-OPM, TNPB and OPM

General WPRA Tabi says, the first problem is to do with the name TPNPB. There have been so far three groups using the same name, TPNPB with three variations of TPN.PB-OPM (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka), TPN-PB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat), and DM-TPNPB (Dewan Militer Tentara Pembebasan Nasional).

The first TPN-PB – OPM was set up by Komite Nasional Papua Barat (KNPB) in Biak in 2012. This TPNPB then formed affiliation with Jefry Bomanak Pagawak who has been based in Scotiau, Vanimo, Port Moresby, Kiunga and Mount Hagen.

Another TPNPB is also called TNPB, short name for “Tentara Nasional Papua Barat“. This TNPB has been called TPN as well under the command of H. R. Joweni until the formation of WPNCL on 20 December 2005 when Joweni was elected as the Chair of the WPNCL.

The Military Council of the West Papua National Liberation Army (DM-TPNPB) is chaired by Nikolas Ipo Hau and Gen. TPN Abumbakarak Omawi Wenda as the Supreme Commander.

Among these, there is West Papua Revolutionary Army (WPRA), which is called Tentara Revolusi West Papua (TRWP) with Gen. WPRA Mathias Wenda as the Commander in Chief. The WPRA was formed as a result of TPN/OPM Summit that was held after being endorsed by all military commanders in the jungles in 2005-2006 and held in Vanimo, in which WPRA was officially separated from the political organisation called OPM (Organisasi Papua Merdeka).

WPRA anticipated that a political grouping will be happening in the near future, most probably OPM with new leadership and organisation.

WPRA separated itself from OPM in order to help OPM as a political organisation to function properly as modern political organisation for West Papua Independence. It took very long time to separate between military wing and political organisation of Free West Papua Movement. Indonesia has been using this unclear naming and concept to brand the movement as separatist, trouble makers, and finally terrorists.

The name TPN/OPM (TPN slash OPM) has been very commonly used among West Papua independence fighters, making it complicated for Papuans ourselves to see who we are: “politicians” or “military fighters”. The rhetoric, the way of thinking, the concepts of the independence movement, as well as the naming of all have been mixed and misrepresented and misunderstood both by Papuans ourselves and more by the international community.

WPRA separation from OPM gave path to all other groups within West Papua independence movement to call themselves NOT TPN/OPM anymore, but it became DM-TPNPB, TPNPB and TPN-PB, or TPN.PB.

WPNA, NRFPB, TPN/OPM, WPRA, TPNPB, WPNCL

The story of TPN/OPM, TPNPB and WPRA is one side of the coin. The other side is the story of West Papua National Authority (WPNA), West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) and the NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat – The Federal Republic of West Papua) under the leadership of Waromi – Yaboisembut.

OPM and TPNPB belongs to the TPN/OPM group, commonly called the One-Star Group (Kelompok Bintang Satu). The other party is called the 14-Stars Group (Kelompok Bintang Empatbelas), who totally have nothing to do with the OPM, but have some things to do with TPN under the leadership of H.R. Joweni, who then became the chair of WPNCL.

We all know when WPNCL applied for MSG membership, the MSG leaders asked West Papuan independence fighters to re-apply with all-inclusive organisations, primarily because the NRFPB was not inside the WPNCL.

Why WPNCL was not regarded as fully representing West Papuans or West Papua?

Only one possible answer: One-Star Group only applying for membership, the 14-Stars Group was not included.

Now, why West Papua Army, and NOT TPNPB?

West Papua Army (WPA) is the name as a result of political lobbies and calculations. It was formed as step to get out from the “One Star – Fourthen Star Groups Stigmatization“. We all want to be free from Indonesian colonialism, therefore we need to unite politicaly and militarily.

Therefore, ULMWP is not undermining or forgeting the OPM, and WPA is not getting rid of the TPNPB, but we are progressing from one chapter to the next one, from one page to the next one, towards our goal: Free and Independent Republic of West Papua.

So, all TPN/OPM, TPNPB, TPNPB-OPM, DM-TPNPB, WPRA, WPNCL, we are all from the “One -Star Group”. We are now joining with the “Fourteen Star Group”, called NRFPB and TNPB (Tentara Nasional Papua Barat – Wet Papua National Army).

[to be continued…]

July 11, 2019 0

Pdt. Dr. Socratez S. Yoman: “Tuhan Kutuk Orang-orang yang Melawan ULMWP

Kepada rakyat dan bangsa West Papua, kita berdoa supaya TUHAN turunkan kutuk, murka, malapetaka, tulah-tulah hukuman kepada orang-orang yang sedang melawan dan berusaha menghancurkan ULMWP “.

JAYAPURA | Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Badan Pelayan Pusat, Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (BPP-PGBP), Pdt. Dr. Socratez Sofyan Yoman melalui status di Facebook, pada hari Jumaat (14/9/2018).

Socratez mengatakan, mereka yang melawan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) adalah musuh terjahat yang sedang berkeliaran. Menurutnya, mereka itu sedang bekerja sama dengan Iblis dan kolonial Indonesia, kemudian sedang bersenang-senang diatas penderitaan yang sedang dialami oleh rakyat Papua.

“Orang-orang yang sedang melawan ULMWP ialah musuh terjahat dan mereka kerja sama dengan Iblis. Mereka sedang menari-menari dan berdansa atas penderitaan, tetesan air mata, cucuran darah dan tulang-belulang umat TUHAN yang dibantai bangsa kolonial Indonesia,”

tulis Dr. Yoman.

Gembala yang kini sedang memimpin di PGBP itu menyatakan, mereka yang melawan ULMWP itu sedang menyuburkan dan memperpanjang penderitaan umat Tuhan di Papua.

(Baca: Agustinus Aud : KNPB akan Bubarkan ULMWP)

Dr. Yoman meyakini bahwa, orang-orang yang melawan ULMWP itu, mereka telah menjadi perpanjangan tangan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk menjalankan aktivitas kolonial Indonesia di Papua, sehingga dirinya mengajak kepada rakyat Papua untuk berdoa, agar Tuhan mengutuk mereka.

“Orang-orang yang lawan ULMWP adalah sepertinya orang-orang yang sudah menjadi kaki tangan NKRI/bangsa kolonial. Sekali lagi, kami berdoa supaya orang-orang ini dikutuk dan dimurkai TUHAN,”

tegas Gembala dalam tulisan singkatnya.

Gembala Dr. Socratez S.Yoman mengajak kepada semua umat Tuhan, agar tetap mendukung ULMWP untuk kemerdekaan Papua

“Mari, kita dukung 100% lahir dan batin ULMWP. ULMWP milik rakyat dan bangsa West Papua.” kata Yoman.

(Baca: Warpo Wetipo, KNPB Bersama Rakyat Tolak Aksi ULMWP di Jayapura)

Source: https://www.cenderawasih-pos.com/

July 10, 2019 0

Pidato 1 Juli 2019: Urusan Internal dan External Papua Merdeka

Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik West Papua yang diproklamirkan di Waris Raya, Port Numbay, West Papua oleh para pemimpin Organisasi Papua Merdeka (OPM) masing-masing Seth Jafth Roemkorem dan Jacob Hendrick Prai, maka telah dilangsungkan sebuah Upacara Militer di Markas Pusat Pertahanan (MPP) West Papua Revolutionary Army (WPRA), Kampung Yako, Vanimo, Independent State of Papua New Guinea yang dilangsungkan tepat pukul 12.00 tanggal 1 Juli 2019.

Kesempatan kali ini Chief. General WPRA Mathias Wenda memberikan kepercayaan penuh kepada Gen. WPRA Amunggut Tabi untuk menjadi Inspektur Upacara. Komandan Upacara dipimpin oleh Maj. WPRA Jilan Gombo.

Pasukan MPP WPRA menghadiri upacara penuh khidmad ini mendengarkan pidato Inspektur Upacara diringkas sebagai berikut.

Kemerdekaan West Papua ditentukan oleh dua belah pihak. Pihak pertama ialah orang Papua sendiri, yaitu urusan kesiapan dan perbuatan orang West Papua sendiri, lewat berbagai cara, baik orang Papua yang berjuang untuk Papua Merdeka mapun mereka yang tidak berjuang. Apa yang dilakukan Orang Asli Papua (OAP) secara internal menentukan Papua Merdeka.

Berlangsung tanya-jawab di lapangan tentang syarat-syarat pendirian sebuah negara modern. Pertama ditanyakan syarat Wilayah Negara, Rakyat, Lambang dan Bendera Negara, Lagu kebangsaan, perjuangan yang nyata, militer yang siap. Kemudian ditanyakan, perlu juga pemerintahan yang jelas dan pemerintahan itu berdiri di atas Undang-Undang Negara.

Laluu bagian eksternal dari sebuah perjuangan kemerdekaan ialah, terutama dukungan dari masyarakat internasional. Untuk mendapatkan dukungan itu sebuah perjuangan perlu melakukan lobi-lobi politik dan kampanye untuk kemedekaan, yang sejauh ini bangsa Papua telah melakukannya dengan sukses. Sebagai hasilnya West Papua telah menjadi anggota MSG, dan telah mendapatkan pengakuan dari satu negara merdeka dan berdaulat, yaitu Repbulik Vanuatu.

Di atas pengakuan salah satu anggota MSG ini, maka perlu dilobi dan dilakukan kampanye untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara MSG yang lain. Dari semua anggota MSG dimaksud, “the big brother” di kawasan Melanesia ialah Papua New Guinea sendiri, yaitu bagian Timur Pulau New Guinea.

West Papua tidak bisa mengabaikan kehadiran dan pentingnya PNG bagi kemerdekaannya, karena hanya PNG-lah satu-satunya negara memengang Kunci Inggris bagi kemerdekaan West Papua. Pengakuan Vanuatu, Solomon Islands, Fiji, dan Inggris boleh ada, tetapi pada akhirnya dan pada awalnya, pengakuan PNG memegang kunci utama.

Di sini tergambar jelas, bangsa Papua saat ini belum memiliki Undang-Undang, dan belum memiliki pemerintahan yang jelas berdasarkan undang-undang. Kita hanya punya ULMWP, yaitu sebuah LSM yang berkampanye untuk Papua Merdeka. Sejauh ini, West Papua hanya mengantongi dukungan dari Vanuatu, sementara dukungan dari Papua New Guinea belumd igarap dengan baik.

Bangsa Papua selalu melihat “orang barat”, orang putih sebagai juruselamat, sebagai sumber keselamatan. Padahal negara-negara barat-lah sumber masalah di seluruh dunia, termasuk masalah penjajahan yang dialami bangsa Papua hari ini ialah dampak langsung dari penjajahan negara-negara barat.

Bangsa Papua terkenal tidak percaya diri, meragukan diri sendiri, dan menganggap surga ada di tempat lain, padahal dia sendiri jatuh-bangun, tidur-bangun di dalam surga kecil itu sendiri.

Pidato Inspektur Upacara yang disambut dengan sejumlah tepuk-tangan dan teriakan militer dari peserta upacara itu diakhiri dengan mengulangi point-point syarat pembentukan negara secara internal dan eksternal, dan melihat apa saja yang harus dilakukan ke depan sejak penyatuan militer West Papua menjadi West Papua Army.

July 3, 2019 0

Selamat Merayakan HUT Organisasi Papua Merdeka yang ke-48 tahun (1971 – 2019)

ULMWP, West Papua Army 7/01/2019 10:26:00 am

ULMWP Media Release

Saudara sebangsa dan se-Tanah Air West Papua, Pimpinan ULMWP serta seluruh stafnya bersama Tentara West Papua mengajak seluruh rakyat West Papua di dalam dan luar negeri kita bersama-sama mengucapkan Selamat Merayakan HUT Organisasi Papua Merdeka/ OPM yang ke 48 tahun.

Marilah seluruh rakyat Papua dimana saja kita berada, ULMWP mengajak semuanya kita meluangkan waktu sejenak 10 menit mengheningkan cipta mengenang detik-detik bergemahnya proklamasi OPM 1 Juli 1971 di Markas Victoria, Tanah Waris, West Papua. Pimpinan Tuan Brigjen Zeth. J. Rumkorem dan Tuan Jacob Pray beserta seluruh jajarannya dan para pendukungnya, mereka yang telah tiada maupun yang masih ada bersama-sama kita berjuang hari ini.

Pada momen penting bersejarah 1 Juli 2019 ini pula, ULMWP mengumumkan secara terbuka kepada semua pihak (lokal, regional dan internasional) untuk mengetahui dengan pasti bahwa terhitung 01 Mei 2019 bertempat di Yako, Vanimo Papua New Guinea, ke tiga sayap militer gerilya dari tiga faksi organisasi perjuangan Papua merdeka (TPN-PB, TRWP DAN TNPB) lewat Keputusan Tertinggi Kongres Luar Biasa (KLB), mereka telah resmi mendeklarikan penyatuannya sebagai Tentara Papua atau West Papua Army (WPA).

Mengingat hal tersebut adalah syarat kunci, untuk itu kepada semua pihak dimohon dukung keputusan deklarasi tersebut.

Kemerdekaan dapat diraih secepat mungkin bila seluruh rakyat Papua berada nyata dalam SATU KALIMAT KUNCI, yakni Bersatu Rakyatnya, Bersatu Pemimpinnya dan Bersatu Agenda-nya, artinya RAKYAT-PEMIMPIN dan AGENDA HANYA ADA DALAM SATU KOMANDO SAJA DAN NYATA maka kemerdekaan West Papua pun pasti hadir nyata.

Teriring salam dan doa selalu.

1 Juli 2019

Jacob Rumbiak
Juru Bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)

Sumber: Tabloid WANI | link ➡

July 1, 2019 0

Vanuatu backs West Papuan bid for full MSG membership

The United Liberation Movement of West Papua has officially submitted an application for full membership in the Melanesian Spearhead Group

The Liberation Movement already has observer status in the regional group whose full members are Papua New Guinea, Fiji, Solomon Islands, Vanuatu and New Caledonia’s Kanaks.

The application was presented to the MSG Secretariat in Port Vila on behalf of the ULMWP by Vanuatu’s Special Envoy for the Decolonisation of West Papua to the Pacific Islands States, Lora Lini.

Ms Lini told Johnny Blades the application follows recent establishment of new membership criteria by a MSG sub-committee on regional and institutional issues.

Listen 4:06

Source: RNZ International

June 27, 2019 1

Papua Merdeka Kandas di “Ego” Pribadi dan Ego Kelompok!

Perjuangan Papua Merdeka yang telah dimulai sejak tahun 1963 di Kepala Burung terus mengalami perkembangan, entah langkah maju maupun langkah mundur. Kita harus akui bahwa kemajuan perjuangan kemerdekaan West Papua telah terjadi dengan sangat berarti. Tanpa kemajuan tidak mungkin saat ini kita maish berbicara tentang Papua Merdka.

Terlepas dari kemajuan-kemajuan itu, masih saja ada satu hal yang menjadi penghambat besar dan penghambat utama perjuangan Papua Merdeka. Penghambat itu bukan NKRI, bukan orang barat, bukan ideologi, bukan juga hal-hal teknis, strategi dan pendekatan perjuangan. Penghambat itu namanya “EGO”, atau dalam bahasa sederhana disebut “ke-aku-an”. Yaitu Ego pribadi lepas pribadi individu pejuang dan aktivis dan tokoh Papua Merdeka dan Ego dari kelompok-kelompok yang berjuang untuk Papua Merdeka, entah itu kelompok sipil maupun kelompok militer, entah kelompok sosial maupun kelompok politik.

Ego-lah penyebab utama perpecahan pertama yang terjadi antara Jacob Hendrik Prai dan Seth Jafeth Roemkorem. Ego-lah yang menyebabkan perpecahan dan pembunuhan Obeth (Bill) Tabuni. Ego-lah yang membuat perpecahan di Jayapura, antara E. Bemey, J. Nyaro, P. Yarisetow, L. Dloga, O. Ondawame, dan sampai saat ini tertinggal Gen. TRWP Mathias Wenda seorang diri.

Bacalah semua perpecahan, semua rintangan perjuangan yang pernah terjadi. Di situ dapat dengan mudah kita temukan bahwa penghambat terbesar sebenarnya BUKAN NKRI hebat berdiplomasi dan mengoperasikan agen rahasianya. Bukan juga merupakah kegagalan taktik dan pendekatan perjuangan Papua Merdeka. Tetapi titik lemah terletak pada “Mental”, paradigma berpikir, dan cara melihat perjuangan Papua Merdeka dikaitkan dengan “pribadi” dan “kelompok” yang terlibat dalam Papua Merdeka.

Saat ini kita kandas di penyatuan organ politik Papua Merdeka ke dalam satu organisasi bernama United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan sekarang ini sedang diusahakan penyatuan organ militer. Akan tetapi penyatuan organi politik maish belum juga tuntas. Apalagi penyatuan organ sayap politik kelihatannya tidak akan menemui jalan mulus.

Alasan pokok bukan karena perbedaan paham atau ideologi Papua Merdeka. Jelas semua mau Papua Merdeka. Dan jelas semua mau merdeka “SECEPATNYA”. Akan tetapi penghambat utama yang nampak saat ini ialah “Ego” dari pribadi, dan “Ego” dari kelompok yang berjuang di dalam pekerjaan Papua Merdeka.

Ada banyak pertanyaan “ego”, yang diajukan oleh “Ego” kepada para pejuang/ tokoh Papua Merdeka secara pribadi dan organisasi mereka:

Apa yang “Saya” dapatkan dalam bentuk uang, dalam bentuk posisi, dan dalam bentuk nama baik dari kegiatan ini?
Apa yang “Kami” dapatkan dari peleburan organisasi, penyatuan komando, kongres luarbiasa, dan sebagainya?
Apa yang “Saya” dan “Kami” dapat dari proses penyatuan ini?
Apakah nama “Saya” hilang dari garis komando? atau garis organisasi?
Apakah nama “kami” atau kelompok kami hilang dalam proses ini>?

dan seterusnya!

Jadi pertanyannya bukanlah kepada “Apakah langkah ini menghambat atau memeprcepat Papua Merdeka?” Sama sekali tidak!

Yang menjadi pertanyaan justru kepentingan pribadi dan kelompok.

Secara kasar, para pejuang Papua Merdeka sebenarnya “CARI MAKAN” dengan isu ini. Para pejuang dan tokoh Papua Merdeka CARI MAKAN, CARI NAMA, CARI MUKA, tidak mau menyerah kepada kepentingan Papua Merdeka tetapi masih mau bertahan kepada kepentingan pribadi dan kelompok, sesuai perintah “EGO”.

Kapan Papua Merdeka-nya?: sementara diri sendiri belum merdeka dari “Ego”?

June 24, 2019 0

Cara Menggugat Pepera 1969 dengan Memboikot Pemilu NKRI 5 Tahunan

Secara hukum dan politik, Orang Asli Papua (OAP) masih memiliki hak untuk mementukan nasib sendiri dengan cara memberikan suara kepada pemerintah, entah itu pemerintah Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pemerintah Belanda, Pemerintah Amerika Serikat maupun Pemerintah Indonesia. OAP masih memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Salah satu cara untuk menentukan nasib sendiri ialah lewat referendum, di mana diberikan pilihan apakah rakyat yang mengikuti referendum memilih untuk bergabung dengan sebuah negara merdeka yang sudah ada, atau memisahkan diri dari negara yang sudah ada. Referendum seperti ini pernah terjadi tahun 1969 di Irian Barat, yang kemudian dianggap oleh OAP penuh cacat hukum dan pelanggaran HAM, dan diperjuangkan untuk diulang kembali lewat berbagai organisasi yang memperjuangkan Papua Merdeka, termasuk ULMWP belakangan ini. Cara ini juga ditempuh oleh teman-teman Melanesia di Kanaky beberapa saat lalu, dan mengalami kekalahan tipis, dan akan memilih lagi dalam jangka waktu beberapa tahun. Cara yang sama juga akan ditempuh teman-teman di Bougainville, di mana akan terjadi referendum dengan pilihan untuk tetap tinggal dengan Papua New Guinea atau merdeka di luar PNG. Cara lain untuk menentukan nasib sendiri sebebarnya masih tersedia, dan itu tidak melanggar hukum manapun di seluruh dunia ialah “memilih Golongan Putih” (Golput) dan memboikot Pemilu negara. Silahkan dicari di seluruh dunia, di manakah negara yang pernah membunuh rakyatnya yang tidak mau memilih? Apalagi, semua orang tahu di seluruh dunia, Demokrasi memberikan “HAK” kepada setiap manusia yang pernah lahir di Bumi ini, di manapun mereka berada untuk “MEMILIH” dan untuk “TIDAK MEMILIH”. Dengan demikian saat ini OAP masih memiliki HAK UNTUK TIDAK MEMILIH siapapun di Indonesia, termasuk orang Papua-pun, biarpun mereka mau menjadi anggota DPR atau pejabat di manapun, kami OAP masih punya hak, dan berhak penuh untuk TIDAK IKUT MEMILIH mereka. TIDAK IKUT MEMILIH artinya memilih untuk tidak ikut dalam proses Pemilu. Dan kalau siapapun OAP tidak ikut Pemilu di Indonesia, sebenarnya ada banyak keuntungan yang tersedia:

Yang pertama, tidak akan ada OAP yang dibunuh karena tidak ikut memilih, jadi hidup ini tidak dapat diganggu hanya karena tidak memilih, justru kita dijamin hukum untuk tidak memilih. Semua negara di dunia tidak pernah menghukum rakyatnya yang memilih untuk TIDAK MEMILIH dalam Pemilu.
Yang kedua, dunia akan melihat dengan jelas pesan OAP bahwa sebenarnya Indonesia ialah negara yang “Unwelcome!” tidak pernah diundang dan tidak pernah diterima oleh OAP. Sebeliknya dunia juga menjadi bingung, karena selama ini OAP tenang-tenang saja ikut Pemilu NKRI selama lebih dari 50 tahun, tetapi pada waktu yang sama terus bicara “Papua Merdeka!”. OAP sedang mengirim pesan yang membuat dunia menjadi bingung dan bertanya, “OAP sebanarnya mau apa: merdeka atau mau dengan NKRI asal porsi makan-minum diperbesar?”

Dengan dua pesan ini, kita sudah dapat mengatakan dengan jelas bahwa sebenarnya OAP masih memiiki Hak untuk Menentukan Nasibnya sendiri, atau Hak Demokrasi, yaitu Hak untuk Tidak Ikut Memilih di dalam semua Pemilu yang diselenggarakan NKRI. Di satu sisi OAP terus-menerus ikut Pemilu NKRI dengan tenang-tenang saja, sementara itu mereka juga menuntut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ini membingungkan dunia. Oleh karena itu, OAP yang mengerti hak-haknya sebagai seorang manusia dan hak-haknya sebagai sebuah bangsa pasti akan bersikap TIDAK IKUT MEMILIH dalam SEMUA Pemilu yang diselenggarakan NKRI, yang mereka anggap sebagai penjajah, pencuri, perampok, penjarah dan pembunuh. Bukti selama ini adalah OAP rajin mengikuti Pemilu NKRI setiap 5 tahun. Memboikot Pemilu NKRI 2019

tidak melanggar hukum apapun
tidak dapat dihukum dengan alasan apapun
tidak dapat dipaksakan untuk tidak ikut atau untuk ikut

Oleh karena itu, seruang United Liberatin Movement for West Papua (ULMWP) untuk memboikot Pemilu 2019 bukanlah sebuah gerakan menentang NKRI, tetapi lebih merupakan peringatan kepada OAP di manapun Anda berada untuk mengingat dan meneguhkan diri dengan sadar bahwa OAP masih punya kesempatan untuk menggungat kehadiran dan pendudukan NKRI atas tanah dan bangsa Papua, yaitu dengan MENOLAK ikut Pemilu setiap 5 tahunan.

Ini cara menggugat Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 di West Irian yang selama ini OAP terus perjuangkan untuk diulangi. Cara mengulanginya dimulai dari BOYCOTT Pemilu NKRI di Tanah Papua, oleh Bangsa Papua.

April 3, 2019 0

Gen. TRWP Amunggut Tabi: Perjuangan Tidak Pakai Emosi, Tetapi Nurani dan Rasio

Mari kita jalankan perjuangan Papua Merdeka dengan nurani dan rasio, dan buang jauh-jauh emosi karena West Papua hari ini telah ada dalam radar politik global. Secara global, Southern Hemisphere sudah masuk ke dalam radar global sejalan dengan konstelasi politik dunia yang telah beralih ke selatan jauh sebelum kehancuran kapitalisme akhir tahun 2008 lalu.

Demikian dikatakan Gen. TRWP Amunggut Tabi dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revousi West Papua (TRWP) menanggapi pertanyaan dari PMNews, “Apa tanggapan TRWP tentang Kongres Luar Biasa Angkatan Bersejnata West Papua yang sedang dipersiapkan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)?”

Selanjutnya Gen. TRWP Tabi mengatakan semua pihak harus merendahkan diri dan bersatu dalam satu payung ULMWP sehingga kita dapat menyelesaikan perjuangan ini secepat mungkin.

Ketika ditanyakan tentang pernyataan TPN PB dan perang yang terjadi di Nduga, Gen. Tabi menyatakan

Semua pejuang di rimba New Guinea berjuang mempertaruhkan nyawanya untuk satu tujuan buat satu tanah air dan satu bangsa, jadi tidak usah kita pertanyakan siapa yang bikin dan siapa yang tidak bikin apa-apa, sebab yang berjuang itu Orang Papua, gerilyawan Papua Merdeka dan mereka berjuang untuk satu tujuan Papua Merdka. Kalau tanya tentang pendukung Otonomi Khusus itu wajar, kami bisa berikan pendapat, tetapi semua kegiatan gerilya kami dukung penuh.

PMNews memintakan penjelasan lanjut. Dan berikut penjelasan tambahan atas tanggapan di atas:

TRWP tidak didirikan untuk menghapus Organisasi Papua Merdeka (OPM), tetapi untuk membantu OPM sehingga setiap gerakan TRWP tidak terkena getah kepada OPM, dan status OPM menjadi organisasi politik yang bisa bermain di pentas politik global. Kita sudah lebih dari setengah abad terpenjara karena nama organisasi kita sulit dipahami dunia, apa militer atau politik, karena kita gunakan tanda garis miring antara dua nama yaitu TPN/ OPM.

Jadi, dengan keluarnya TRWP dari OPM berarti secara otomatis OPM berdiri sendiri secara struktural, walaupun tujuan yang sama. Oleh karena itu siapapun kita, WPNCL, ULMWP, TPN PB, NRFPB, WPNA, TRWP, PNWP kita semua harus sadar bahwa bangsa Papua telah belajar walaupun terlambat, bahwa organisasi politik dan lembaga militer harus terpisah, tersendiri dan tidak ditulis dengan tanda garis miring di tengah.

Tidak menjadi masalah, namanya TPN PB, TPN, TNPB, TRWP, apapun, yang penting OPM terlepas dari angkatan bersenjata Papua Merdeka. Jadi masalah tidak ada!

PMNews selanjutnya menanyakan apa tujuan dari Kongres Angkatan Bersenjata Perjuangan Papua Merdeka yang sedang dipersiapkan dan dijawab sebagai berikut

Itu tugas dan tanggung-jawab ULMWP, bukan TRWP, karena kami di MPP TRWP menunggu langkah lanjutan dari proses penyatuan organisasi politik yang telah disponsori penuh oleh Republik Vanuatu beberapa tahun lalu. Sudah lama kami di TRWP menunggu penyatuan sayap militer. Baru sekarang ini mereka mau selenggarakan kegiatan untuk menyatukan semua panglima gerilyawan dan semua organisasi angkatan bersenjata yang berjuang untuk Papua Merdeka di seluruh pulau New Guinea.

PMNews mengecek kabar tentang keterlibatan TRWP dalam kegiatan dimaksud, dikatakan oleh Gen. TRWP Tabi bahwa TRWP tidak punya kewenangan mengatur ULMWP.

ULMWP itu lembaga politik yang sudah diakui oleh semua anggota Melanesian Spearhead Group (MSG), termasuk Indonesia di dalamnya sudah mengakui eksistensi dan tujuan ULMWP secara hukum internasional dan secara politik dunia. Dalam posisi ini TRWP tidak berkuasa mengatur apa-apa! Yang berkuasa secara hukum internasional adalah ULMWP. Jadi, kalau tujuannya untuk Papua Merdeka, maka apapun yang dimintakan atau dikehendaki oleh ULMWP kami semua di rimba New Guinea mendukung.

PMNews mempertegas ulang bahwa ada OAP yang tidak mendukung proses yang sedang berlangsung, dan Gen. Tabi kembali menegaskan,

Tidak ada yang tidak setuju Papua Merdeka! Tidak ada pendukung merah-putih yang sedang bergerilya! Tidak ada OAP yang sepenuh hati mendukung dan mencintai NKRI! Itu camkan dengan baik! Tidak satupun OAP cinta NKRI! Karena itu, pertanyaan seperti ini dibuang saja, jangan dibawa-bawa dan ditanyakan.

Perjuangan ini sudah tidak menggunakan emosi lagi. Sebagian besar Panglima dan Perwira Tinggi di rimba New Guinea adalah para Sarjana S1 dan S2, jadi tidak sama dengan pejuang generasi pendahulu. Setelah DR. OPM Otto Ondawame, sudah banyak tokoh politik dan tokoh militer yang berijazah sah sarjana. Tidak usah ragu! Kita pakai rasio dan naluri, kita tidak usah mengolah emosi karena itu pekerjaan orang tidak terpelajar!

March 17, 2019 1

Boikot Pemilu 2019 dan Boykot PON 2020 adalah Hak OAP

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (MPP TRWP), Gen. TRWP Amunggut Tabi mengatakan kepada PMNews terkait sejumlah berita menyerukan boikot Pemilu 2019. Gen. TRWP Tabi mengatakan,

Boikot Pemilu 2019 dan Boikot Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 adalah hak Orang Asli Papua (OAP), jadi kita sebagai manusia yang punya otak dan hati seharusnya sadar dan memboikot dua kegiatan penjajah ini.

Ditanya tentang bagaimana yang menyelenggarakan dan mengatur Pemilu di Tanah Papua ialah OAP sendiri, dalam hal ini yang memenangkan dan mengusung PON diselenggarakan di Tanah Papua ialah anak gunung sendiri, Gubernur Lukas Enembe, Gen. TRWP Tabi kembali menyatakan

Kita tidak bicara gunung-pantai, kita bicara tentang bangsa Papua mau merdeka.Kami pejuang kemerdekaan West Papua, bukan Papua gunung, jadi pertanyaan ini secara moral dan demokratis cacat, tetapi perlu kami jawab bahwa kami tidak bicara untuk melakukan apa-apa terhadap NKRI, yang kami katakan ialah sebuah hak.

Sejak setiap orang laihir ke bumi, ada hak-hak yang melekat kepada kita sebagai manusia, yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun dengan alasan apapun. Hak memilih dan dipilih ialah yang fundamental, yang setiap OAP harus paham. OAP BERHAK TIDAK IKUT PEMILU.

Sama dengan itu, OAP BERHAK MENOLAK PON 2020.

Ditanya apakah ini pertanda TRWP merencanakan kegiatan yang bisa berakibat gangguan keamanan terhadap kedua kegiatan ini? Gen. TRWP Tabi mengatakan

Ah, kalau maslaah kegiatan tidak pernah ada perintah untuk berhenti dari kegaiatan. Ada Perintah Operasi Gerilya (PO) yang sudah dikeluarkan Panglima Tertinggi Komando Revolusi (PANGTOKOR) yang berlaku sepanjang waktu sampai Papua Merdeka. Setiap Panglima Komando Revolusi Daerah Pertahanan (KORDAP) berkewajiban menyelenggarakan kegiatan apa saja untuk memenangkan peperangan Papua Merdeka.

Jadi, kalau PANGKORDAP II di Port Numbay mau melakukan kegiatan apa saja menanggapi kegiatan-kegiatan kolonial seperti ini, ya itu ada dalam kewenangan PANGKORDAP, jadi bisa ditanyakan ke sana.

Tetapi prinsipnya PO untuk mengganggu setiap kegiatan kolonial di Tanah Papua itu tetap ada sampai titik terakhir Papua Merdeka dan berdault di luar NKRI.

Ditanyakan kembali untuk mempertegasnya, “Apa maksudnya? Sebenarnya Jenderal tidak menjawabnya dengan jelas?”, kembali Gen.T RWP Tabi menyatakan

Itu hak OAP, hak Anda dan hak semua pejuang Papua Merdeka untuk memboikot, itu bukan kewajiban OAP untuk ikut Pemilu atau ikut PON. Jadi, OAP akan dilihat dunia memang benar-benar mau merdeka kalau boikot Pemilu kolonial NKRI 2019 dan PON 2020.

PMNews menanyakan kepada Gen. TRWP Tabi, apa pesan khusus kepada Gubernur Lukas enembe sebagai teman seangkatannya dalam studi di SMP, SMA dan Perguruan Tinggi, Gen. Tabi katakan,

Beliau pejabat Negara NKRI, saya tidak berhak mengatur beliau. Tugas dia kan tunduk kepada NKRI, sebagai kaki-tangan NKRI di Tanah Papua, jadi saya tidak melihat beliau sebagai seseorang seperti yang Anda tanyakan.

Tetapi kalau beliau punya hati dan pikiran, beliau kan harus tahu bahwa Otsus NKRI diberikan oleh penjajah JUSTRU karena kami-kami di hutan bicara dan terus berjuang untuk Papua Merdeka. Tanpa itu mana pernah Otsus turun? Mana pernah Orang Wamena mau menjadi pejabat di Tanah Papua? Mana pernah orang gunung jadi Gubernur? Itu mimpi siang bolong.

Tetapi mimpi itu jadi nyata, sekarang dua orang gunung jadi gubernur dan wakil gubernur, dan apalagi sudah dua periode. Kemungkinan besar besok setelah mereka juga orang gunung yang jadi gubernur kolonial NKRI.

Itu karena apa? Justru itu karena keberadaan dan perjuangan TRWP, karena TPN/OPM, karena PDP, karena DeMMAK, karena WPNCL, karena KNPB, karena AMP, karena NRFPB, karena ULMWP.

Jadi kalau beliau berdua punya hati dan pikiran, pasti mereka paham apa yang saya maksud. Kalau tidak, sayang seribu sayang!

PMNews tanyakan ulang karena jawaban ini belum tegas, “Bisa diringkas dalam satu kalimat?”, lalu Gen. TRWP Tabi menjawab,

Beliau berdua bukan anak kecil. Mereka pejabat kolonial. Mereka tahu apa yang saya maksud. Menjadi gubernur – wakil gubernur dua periode sebagai orang gunung, tetapi tidak pernah berpikir orang gunung lain yang selama ini mempertaruhkan nyawa dan membawa turun Otsus sama saja menghancurkan masa depan bangsa Papua. Jadi, posisinya tetap lawan, bukan kawan!

Kalau Gen. TRWP Mathias Wenda keluarkan Perintah Operasi Khusus (POK) untuk memboikot Pemilu atau PON 2020, maka itu pasti berhadapan dengan beliau berdua, karena Gen. Mathias Wenda itu Kepala Suku mereka dua, orang tua mereka dua, bukan orang asing, mereka tahu. Secara adat beliau selalu katakan, “Anak-anak ini tahu politik ka tidak? Belajar, makan minum dengan penjajah jadi pikiran masih sama dengan orang Indonesia Melayu penjajah!”

—END—

February 25, 2019 0

Kalau Orang Asli Papua Ikut Pemilu NKRI, Kalian Penghianat Bangsa Papua

Dengan alasan mau pilih gubernur, bupati, apalagi Presiden, anggota DPRD, DPRP/DPRPB, apalagi anggota DPR RI, kalau ada Orang Asli Papua (OAP) yang ikut Pemilu maupun Pemilukada, itu sebenarnya memberitahukan secara terbuka kepada dunia, kepada alam semesta dan kepada Tuhan, bahwa sebenarnya OAP mau NKRI tetap menduduki tanah Papua dan menjajah bangsa Papua.

Demikian disampaikan oleh Gen. TRWP Amunggut Tabi dalam sambutan kepada pasukan Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP).

Gen. Tabi melanjutkan bahwa manusia di seluruh dunia sebenarnya sedang bindung dan terus-menerus bertanya kepada kita OAP sendiri, mulai dari rakyat di kampung-kampung sampai Gubernur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat,

Kalian OAP benar-benar mau merdeka dan berdaulat di luar NKRI, atau hanya tipu-tipu minta porsi jatah makanan lebih besar dari NKRI?
Kalau benar-benar mau keluar dari NKRI, mengapa masih ikut memberikan suara dalam pemilihan-pemilihan umum NKRI?

Apakah kalian tidak tahu bahwa suara kalian sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM) sudah diserahkan kepada NKRI, dan oleh karena itu, kalian OAP menjadi tidak punya hak untuk minta yang lain di luar itu? Dan kalian minta merdeka tetapi masih ikut Pemilu NKRI membuatr orang di dunia menjadi bingun? Apakah kalian tahu ini?

Dalam demokrasi dikenal “Suara Rakyat – Suara Tuhan”, dan sekarang rakyat West Papua memberikan suara kepada Joko Widodo untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, Lukas Enembe untuk menjadi Gubernur Provinsi Papua dan Mandatjan untuk menjad Gubernur Papua Barat, lalu “Suara Rakyat – Suara Tuhan” yang sama lagi minta Papua Merdeka, maka kita secara jelas-jelas menciptakan persoalan bagi kita sendiri.

Dengan alasan itulah, Gen. TRWP Tabi menganjurkan kepada pasukan TRWP baik yang ada di MPP maupun di Markas-Markas Pertahanan Daerah untuk tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemilihan umum dari pihak penjajah.

Dikatakan selanjutnya bahwa Gen. TRWP Mathias Wenda akan mengeluarkan Surat Perintah Operasi untuk menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) kolonial NKRI 2019, dan juga akan mengeluarkan Surat Perintah Operasi untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) di Tanah Papua.

Oleh karena itu disampaikan kepada seluruh masyarakat OAP maupun kaum pendatang (Amberi) untuk menghargai pendapat dan hak asasi OAP untuk TIDAK MEMILIH dan memilih menjadi Golput dalam Pemilu 2019.

Dikatakan Gen. TRWP Tabi bahwa

Semua OAP yang mengikuti Pemilu setiap ada kegiatan demokrasi di Indonesia seharusnya mengaku terus-terang bahwa mereka itu adalah penghianat bangsa Papua dan penghianat negara West Papua. Hak mereka yang melekat mutlak kepada mereka di-sundal-kan dengan memberikan hak itu kepada pejabat NKRI dengan memilih penjabat NKRI, kemudian mengaku diri sebagai OAP yang cinta tanah air dan negara West Papua adalah sebuah perbuatan tercela dan tidak disukai oleh nenek-moyang dan anak-cucu bangsa Papua

Disayangkan Gen. Tabi bahwa sampai hari ini OAP sebenarnya tidak tahu berdemokrasi, tidak mengerti apa maksudnya memilih Presiden, memilih anggota DPRD, DPRP/DPRPB dan DPR RI.

OAP yang memilih mereka, lalu OAP yang mengeluh NKRI salah, NKRI bunuh kami, NKRI keluar dari Tanah Papua. Lalu siapa yang sebenarnya pilih mereka untuk menjajah mereka? OAP sendiri, toh?

February 21, 2019 0