ULMWP Segera Bentuk Tim Khusus Tangani Krisis Kemanusiaan Nduga

Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP), Gen. WPRA Amunggut Tabi menyerukan kepada United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) ntuk tidak tinggal diam dan hanya memprotes kondisi keamanan dan krisis kemanusiaan di Ndugama dan sekitarnya, dan mendesak agar ULMWP membentuk Tim Khusus untuk menangani Krisis Kemanusiaan Ndugama.

Menurut seruan pesan singkat dinyatakan,

ULMWP tidak bisa tinggal diam. ULMWP tidak hanya sebatas mengutuk atau menyesali atau menyatakan pendapat terhadap kondisi rakyat bangsa Papua, tetapi harus bertindak lebih jauh, membentuk Tim Khusus, entah langsung dari Kantor Pusat di Vanuatu ataupun lewat Biro-Biro yang terkait seperti Biro HAM atau lainnya untuk segera menangani krisis kemanusiaan yang terjadi, dengan mengundang berbagai lembaga kemanusiaan dan wartawan sehingga krisis yang terjadi tidak berkepanjangan

Masih menurut Tabi,

Bangsa Papua dan organisasi perjuangan Papua Merdeka sebenarnya sudah harus tahu saat ini tetang apa yang harus dilakukan oleh masing-masing biro dan lembaga yang sudah lengkap dimiliki oleh bangsa Papua, diakui oleh MSG dan PIF dan sah menurut hukum internasional. Oleh karena itu ULMWP bukan lembaga yang hanya memberikan reaksi terhadap kondisi politik, hal-hal politik saja, tetapi juga mengurus semua aspek kehidupan bangsa Papua.

Dari situ baru bangsa Papua bisa merasakan pentingnya dan manfaat kehadiran ULMWP bagi bangsa Papua. Kalau tidak, apa gunanya? Hanya untuk menggugat Pepera 1969? Hanya untuk menuntut NKRI menyelenggarakan referendum? Tidak!

Menurut perintah yang diturunkan oleh Panglima Tertinggi Komando Revolusi Gen Mathias Wenda, Gen. Tabi menyerukan kepada semua pemimpiin politik Papua Merdeka untuk segera menyambut langkah-langkah militer yang dilakukan oleh para pejuang di Rimba New Guinea secara proaktif dan progressive sehingga perjuangan para gerilyawan tidak sia-sia dan supaya perjuangan para panglima tidak dicap sebagai aksi-aksi kriminal bersenjata tetapi sebagai gerilya perjuangan kemerdekaan West Papua.

Menurut Tabi perlu dibentuk Tim Khusus yang terdiri dari Masyarakat Melanesia dan masyarakat dunia, yang ada di Tanah Papua dan di luar Tanah Papua, melibatkan berbagai lembaga kemanusiaan untuk secara murni turun tangan membantu krisis kemanusiaan.

Lanjut Tabi,

Hal-hal ini wajar. Kita sedang berperang di zaman beradab, era demokrasi dan zaman peradaban modern. Oleh karena itu dampak perang perjuangan yang berakibat penderitaan rakyat sipil harus diakhiri oleh ULMWP, dengan pendekatan kemanusiaan yang tegas dan intervensi politik seingga terjadi dinamika politik yang jelas antara NKRI dan ULMWP.

Kita tidak boleh mau bertanding tetapi lari-lari terus di luar lapangan, sementara para penonton menjadi korban dari pihak lawan. Ini secara moral tidak dapat diterima.

Oleh karena itu, ULMWP perlu melakukan lobi besar-besaran, bukan untuk Papua Merdeka saja, tetapi kali ini secara khusus untuk menghentikan dan menangani krisis kemanusiaan di Nduga secara manusiawi dan beradab.

“Kita ini berperang di era Pascamodern, di abad ke-21, jadi kita harus sadar dan tidak boleh mengulangi kesalahan-kesalahan generasi lalu,” tambah Tabi.

December 17, 2018 0

Visi, Misi dan Program Kerja ULMWP Sangat Penting untuk Memenangkan Opini Dunia

Setiap 4-lima Tahun, kita selalu disuguhkan dengan pesta demokrasi bernama “Pemilihan Presiden” (Pilpres) dan Pemilihan Anggota Parlemen (Pemilu). Pada hari ini, di negara Kolonial Indoensia sedang terjadi kampanye Pemilihan Presiden, dan pemilu serentak. Yang paling nampak ialah kampanye-kampanye dan isu-isu yang dilontarkan oleh Calon Presiden Kolonial NKRI Joko Widodo berlawanan dengan Prabowo Subianto.

Kampanye Pilpres Pilkada dan Kampanye Papua Merdeka

Selama lebih dari 50 tahun belakangan bangsa Papua melangsungkan “Kampanye Papua Merdeka”, yaitu dengan tujuan menggantikan pemerintahan yang ada saat ini, Republik Indonesia dengan pemerintahan Negara Republik West Papua, berdiri di luar pendudukan dan penjajahan NKRI.

Paralel dengan itu, saat ini di negara kolonial Indonesia juga berlangsung kampanye Pilpress, di mana Prabowo Subianto menantang Presiden petahana Joko Widodo yang kembali mencalonkan diri untuk menjadi presiden periode kedua.

Yang perlu diperhatikan ialah agenda-agenda yang diusung oleh masing-masing pihak, yaitu pihak NKRI vs ULMWP/ bangsa Papua dan pihak Prabowo Subianto vs Joko Widodo.

Intinya, harus ada topik yang diusung, harus ada agenda dan program yang harus dikampanyekan. Kalau tidak ada, maka kita lebih bagus terus-terang kepada bangsa Papua bahwa kita selama ini menipu diri sendiri.

Tujuan Pilpres NKRI dan Parallelnya dengan Tujuan ULMWP dan Tujuan NKRI

Tujuan Pilpres ialah agar supaya rakyat Indonesia memilih salah satu dari dua pasangan presiden kolonial Indonesia, yaitu Joko Widodo – Ma’ruf Amin sebagai Calon Presiden – Wakil Presidn nomor urut 01, dan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno sebagai calon nomor 02.

Parallel dengan itu, tujuan kampanye Papua Merdeka ialah menantang dan menggangikan pendudukan NKRI di atas wilayah Negara Republik West Papua.

Untuk kedua hal ini, yang harus dilakukan keduanya ialah membangun opini, mengolah opini, dan memenangkan suara, yang akan ditentukan dalam proses Pemilihan Umum di Indonesia dan dalam proses referendum untuk kasus Wset Papua – NKRI.

Hal yang tidak terjadi saat ini ialah kampanye-kampanye ULMWP tidak menampilkan alasan-alasan

Mengapa Papua harus merdeka di luar NKRI, SELAIN pelanggaran HAM, SELAIN Pepera yang salah, SELAIN marginalisaasi dan genosida.

Bangsa Papua harus menerima fakta mutlak, bahwa persoalan kematian manusia, kemusnahan etnik OAP ras Melanesia, pelanggaran hukum dan prinsip demokrasi waktu PEPERA 1969 di West Irian, semuanya ini BUKANLAH menjadi masalah, dan TIDAK MENGUSIK bagi para penguasa dan pemegang peran penting di seluruh dunia. Hal-hal ini hanya menjadi keprihatinan kita OAP, karena itu menyangkut diri kita sendiri.

Dunia ini sudah memiliki banyak sekali masalah. Di antara masalah-masalah itu ialah persoalan bangsa Papua dan Negara West Papua.

Pertanyaannya

Apakah jualan isu yang dilontarkan sebagai alasan Papua Merdeka akan dibeli oleh para pemangku kepentingan dunia?

Ini sama saja dengan isu-isu yang dijual dan dikampanyekan oleh Prabowo dan Jokowi. Akan terbukti isu mana dan program mana yang disukai oleh rakyat Indenesia lewat hasil Pilpres dan Pemilu tahun depan.

Tugas parti-partai politik di Indonesia yang mengusung kedua calon presiden, tugas kedua calon presiden dan calon wakil presiden sendiri ialah tampil di pentas politik NKRI dan meyakinkan, membeli suara rakyat Indonesia sehingga mereka menjatuhkan pilihan kepada calon yang bersangkutan.

Sama dengan itu pula ULMWP sebagai corong perjuangan bangsa Papua saat ini sudah harus menjual program, isu dan visi/ misi yang jelas. Bukan hanya jelas saja, tetapi isu-isu dimaksud harus dapat dijual sehingga para stakeholders yang berkepentingan mengambil keputusan di MSG, PIF dan PBB dapat dipengaruhi untuk menjatuhkan pilihan, entah memilih NKRI atau memilih Papua Merdeka.

Selanjutnya apa?

Sudah disebutkan di atas, katanya ktia mau mendirikan sebuah negara baru di era millenium ini, tetapi isu-isu yang kita angkat dna perjuangakan masih berputar-putar di Pepera 1969, masih berada di seputar pelanggaran HAM. Pernahkan hita berpikir dan bertanya,

“Apakah dua isu ini cukup kuat untuk menggugah Amerika Serikat, Australia, Inggris, China untuk mengambil sikap?”

Kita berjuang dengan paradigma berpikir dan frame pemikiran HAM, demokrasi dan hukum internasional, padahal yang kita perjuangkan ialah persoalan politik. Dan persoalan politik ialah masalah opini. Dan opini itu dibangun dan dikampanyekan secara terus-menerus, dan dengan jelas.

Kalau ULMWP bermain seperit sekarang, tanpa program yang jelas, tanpa isu-isu yang jelas dijual kepada negara-negar adikuasa, kepada negara-negara Paifik dan kepada negara-negara kolonial, maka kita akan tetap bermain di areana HAM, demokrasi, hukum dan raa.

Pertanyaannya, siapa yang perduli dengan isu-isu ini

Paling tidak sama dengan isu-isu dan kampanye Pilpres, Pilkada dan Pemilu di Indonesia dan di negara-negara lain setiap 4-5 tahun, demikianlah pula ULMWP harus berkampanye. Tidak bermental budak, tidak bermental mengeluh dan mengemis, tidak dengan “inferior compelxity” dan “victim agenda”, tetapi tampil dengan penuh keyakinan, memberikan jaminan-jaminan yang jelas dan pasti kepada semua pihak, keuntungan-keuntungan politik, ekonomi, militer, dan perdamaian dunia yang akan diwujudkan dan menjadi program dari ULMWP.

Katakan kepada dunia, “Apa yang hendak dilakukan West Papua sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat di luar NKRI”, bukan terus-menerus mengeluh tentang Indonesia dan berharap negara-negara lain memarahi Indonesia dan mendukung Wset Papua, sesuatu hal yang tidak akan pernah terjadi.

November 26, 2018 1

Victor Yeimo dan Cerita tentang Gen. TEPENAL Bernardus Mawen

3 hari lalu, bersama kawan Augustinus Aud, kami duduk bercerita tentang sosok Bernard Mawen, Panglima Komando Daerah Pertahanan (KODAP) V Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN.PB) di Merauke. Kami nonton film dokumenter tentang perjuangannya.

Kawan Gusty tanyai apakah beliau sudah meninggal, dan saya jawab dia masih hidup dan menjadi bapak dari semua rakyat pejuang di Anim Ha, juga bagi ribuan rakyat yang hidup di Kem-kem pengungsian di sepanjang perbatasan Papua-PNG.

Bernardus Moiwen, adalah kader keluaran dari Markas Victoria setelah Proklamasi 1971. Ratusan bukit sungai dan rimba kelam ia lalui dalam perjalanan dari utara menuju selatan West Papua, membawa mandat pertahanan Kodap V. Kisah sedih pertemuan dan perpisahan diceritai hingga kini.

Dia adalah pejuang yang pintar, bijaksana, tegas, bertanggung jawab, konsisten dan tidak ambisius. Semua nilai dari sikap pejuang sejati baru saja ditinggalkan bagi generasi penerus perjuangan.

Cerita kami tiga hari lalu itu ternyata ia sedang sekarat di Rumah Sakit Kiungga. Seakan ia datang berpamitan dan memberitahu agar nilai perjuanganya tetap dikenang sepanjang masa. Sayang!

Selamat jalan Jenderal! Alam negeri leluhur menyabutmu dalam damai. Yang sudah kau tanam akan kami piara sampai maksud tercapai: Papua Merdeka.

—–
Anda bisa menonton film dokumenter perjuangannya di link dibawa:

https://youtu.be/Bqja77rEA_o

November 17, 2018 0

R.I.P. GEN. BERNARD MAWEN

We have lost an elder. Gen. Bernard Mawen was the Southern regional commander of the West Papuan National Liberation Army (OPM-TPN). I grew up watching “Rebels of the forgotten world” by Claudio Von Planta, one of the first documentary about the West Papuan Independence struggle. I can still remember that first moment, to see our freedom fighters walking in the jungle of West Papua on the tv screen.

It was very inspiring. Some years later I met bapak Thommey and he told me their story about him and bapak Mawen walking on their bare feet from Jayapura to their native land in southern West Papua, where they have established the OPM-TPN southern command.

Bapak Bernard Mawen spent more than 40 years of his life living in the jungle of West Papua to defend his people against the brutal indonesian occupation. Bapak Mawen was a charismatic leader, a true servant of our people.

Bapak Mawen Thank you for your Fighting Spirit. We will carry your name in our hearts and struggle on.

November 17, 2018 0

Alm. Dortheys Hiyo Eluay dan Perjuangan Papua Merdeka ke Depan

Penculikan dan pembunuhan Ondofolo Dortheys Hiyo Eluay pada tanggal 10-11 November 2011 kini kita peringati dengan merenungkan kembali apa yang dapat dilakukan melanjutkan pekerjaan yang telah ditinggalkannya.

Sebelum itu perlu diperjelas tentang apa yang dilakukan anak-anak almarhum di Pendopo Theys Eluay Sentani, yaitu Deklarasi Damai yang menyatakan penculikan dan pembunuhan Alm. Theys Eluay tidak masuk sebagai kasus pelanggaran HAM berat dan dihapus saja dari kasus-kasus yang selama ini diperjaungkan OAP.

Memang dari satu sisi hukum yang mengatur protokol penyelesaian kasus-kasus HAM di dunia mengatakan pihak keluarga korban, baik itu pejabat publik, pemimpin politik, keluarga yang harus mengajukan gugatan ke lembaga-lembaga formal. Mereka sudah melakukan kemarin, menyatakan mereka tidak akan menuntut NKRI lagi atas penculikan dan pembunuhan ayah mereka.

Pertanyaan sekarang, apakah NKRI membunuh Theys karena almarhum adalah ayah mereka? Bukan! Ondofolo ini dibunuh karena dia pemimpin sebuah bangsa, memimpin sebuah perjuangan dari sebuah bangsa, sebuah wilayah negara yang sedang diperjuangkan untuk merdeka dan berdaulat di luar negara kolonial Melayo-Indos

Dengan alasan itu saja sudah jelas, anak-anak Theys Eluay tidak berhak apa-apa menghapuskan dari sejarah bangas Papua seolah-olah pembunuhan ayah mereka tidak pernah terjadi dan karena itu tidak usah dipermasalahkan.

Anak-anak Alm. Eluay boleh saja mencari aman, demi sesuap nasi, jabatan di pemerintah dan partai politik, mencari muka di tangan kolonial Melayo-Indos, tetapi itu tidak berarti mengalahkan dan menggugat hak bangsa Papua secara kolektif untuk menunttut dan memeprjuangkan keadilan di Tanah Papua.

Anak-anak Almarhum juga seharusnya sadar, bahwa saat pribadi mereka memaafkan Indonesia sebagai pembunuh, mereka tidak secara otomatis menghapus memoria passionis bangsa Papua. Itu keliru, dan itu melanggar hukum Tuhan, hukum adat, hukum alam dan hukum politik modern.

NKRI memang selalu memainkan trick di luar nalar, kehilangan akal sehat, dan tidak bermoral kemanusiaan, meng-halal-kan semua cara untuk mempertahankan NKRI yang diberikan Amerika Serikat untuknya. Ada banyak aspek, pertama karena NKRI tidak memandang orang Papua sebagai sepenuhnya manusia, sama dengan manusia Indonesia. Oleh karena itu, kalau ada orang Papua dibunuh, seharusnya dilupakan saja. Tidak usaha diingat-ingat dan yang harus diingat ialah NKRI harga mati. Nilai NKRI lebih besar dan lebih penting daripada nilai orang Papua dibunuh mati.

Kalau orang hilang akal, apapun akan dilakukan. Aturan-aturan tidak akan diperhatikan, norma-norma tidak akan diperdulikan. Tangan besi menjadi alat utama.

Bangsa Papua dan Negara Republik West Papua akan terus menuntut dan memperjuangkan pengakuan atas kemerdekaan negara, dan hal itu tidak dapat dibatalkan oleh satu-dua orang anak-anak Alm. Theys Eluay dengan alasan agama, iman percaya membatalkan kepahlawananan ayah mereka yang sudah dicatat secara kolektif oleh bangsa Papua dan negara Republik West Papua. Hak keluarga untuk mengampuni NKRI adalah hak pribadi, tetapi mereka tidak punya hak dan wewenang memaksa bangsa Papua dan Negara Republik West Papua melakukan hal yang sama.

Roh perjuangan damai yang dirintis Alm.Theys Eluay telah mangakar dan berbuah lebat di Tanah Papua. Perjuangan bersenjata dengan bergerilya secara praktis berhenti dan sampai saat ini pengaruhnya masih ada.

Perjuangan damai itu dilanjutkan oleh United LiberationMovement for West Papua (ULMWP), dan perjuangan akan terus belanjut sampai tujuan terakhir.

November 12, 2018 0

Tiga Hal Yang Menentukan Referendum Kanaky 4 November 2018 Bisa Terlaksana

Sebagai pelengkap dari tulisan Ibrahim Peyon tentang 6 hal yang membuat referendum Kanaky dimenangkan oleh pihak penentang kemerdekaan Kanaky tanggal 4 November 2018, sebagaimana telah kami publikasikan dalam situs ini, dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP) mencatat beberapa hal tentang Rererendum di Kanaky tahun 2018 dan referendum di Bougainville Juni 2019 nanti.

Hal pertama dan utama adalah kesiapan FLNKS (Kanak and Socialist National Liberation Front) untuk bermain politik di pentas politik dunia. Kesiapan itu tunjukkan dengan penyatuan organisasi perjuangan kemerdekaan orang Kanaky dengan membentuk FLNKS, kemudian disusul mendapatkan dukungan penuh dari Vanuatu, dan kemudian disahkan kseabgai anggota dari Melanesian Spearhead Group (MSG).

Bangsa Papua telah melakukan hal ini dengan sukses. ULMWP telah terbentuk, dan telah menjadi anggota MSG. Kita sudah siap memasuki pertandingan ke babak berikutnya.

Yang kedua, begitu didukung oleh negara-negara Melanesia, maka kelompok pro kemerdekaan Kanaky terus melancarkan diplomasi mereka di kawasan Melanesia dan di dalam negeri. Mereka berkampanye secara terbuka di dalam negeri dan secara terbuka di seluruh kawasan Melanesia.

ULMWP melakukan hal yang sama di dalam negeri, dengan membentuk kantor koordinasi ULMWP di dalam negeri. Akan tetapi ULMWP lumpuh dalam mempertahankan dukungan-dukungan politik yang telah diraihnya. Bahkan keanggotaannya di MSG juga terancam kandas. Hal ini disebabkan oleh strategi kerja ULMWP yang Euro-sentris dan sangat kebarat-baratan. Mengharapkan berkat datang dari barat, menganggap saudara sendiri tidak dapat berbuat apa-apa.

Yang ketiga, adalah hal yang selama ini ditolak dengan tegas oleh bangsa Papua, yaitu “berdialog” dengan NKRI itu sendiri. Logikanya sederhana, kalau ada pertandingan sepak bola antara Persipura vs. Persija, maka aturannya kedua kesebelasan harus masuk lapangan, berhadap-hadapan dan bersedia bertanding. Dalam kasus ULMWP – NKRI, sampai hari ini ULWMP menolak untuk berbicara dua arah.

Demikian juga dari sisi NKRI, Indonesia juga menolak berdialog dengan ULMWP. Malahan NKRI mendorong Neles Tebay dkk. dibawah binaan BIN (Badan Intelijen Negara) dan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) bekerjasama mendorong Dialog rakyat Papua dengan pemerintah Indonesia dalam bingkai NKRI, dengan nama dialog kebangsaan. Kerangka dialgoue ialah antara pemerintah Indonesia dengan rakyat Indonesia di Tanah Papua.

Pertanyaan kita sekarang, “Apa yang membuat Perancis akhirnya bersedia berdialg engan FLNKS dan akhirnya melahirkan Neumea Accord 1998?”

Yang pertama dan yang jelas ialah keuatan, biaik kekuatan militer maupun kekuatan politik yang dimiliki masyarakat Kanak, yaitu penduduk asli New Caledonia.

Menurut Gen. TRWP Mathias Wenda,

Kalau tidak ada alat paksa, bagaimana mau paksa Indonesia duduk bicaa? Bicara masalah apa dulu? Masalah sejarah? Masalah HAM? Masalah pembangunan? Kalau HAM Indonesia sudah bikin pengadilan HAM. Kenapa Melanesia tidak bikin Peradilan HAM sendiri? Kenapa takut? Atau tidak tahu? Masalah sejarah? Semua orang sudah tahu sejarah salah! Jadi, siapa yang pegang perkara ini? Ajukan kasus ini ke Pengadilan Internasional di Den Haag, ulas kasus ini. Jangan ke Jenewa ka New York sana. Itu tunggu dulu. Kalau masalah pembangunan, Jokowi sudah tutup malu, dan dunia sudah bilang Indonesia sudah tutup malu jadi kasih tinggal sudah.

Memperkuat argumennya, Gen. Wenda kembali menegaskan bahwa perjuangan bangsa Papua tidak cukup kuat untuk memaksa NKRI duduk bicara.

Kita banyak punya mental budak, pengemis politik banyak. Kita harus paksa NKRi duduk bicara. Bukan minta, bukan harap, bukan mengeluh.

Kalau dalam politik, mental pengemis tidak usah terlibat, mental mengadu jangan ikut. Mental menyampaikan kekecewaan jangan. Yang harus ikut dalam perjaungan ini ialah orang-orang mental menuntut hak, memaksa pelanggar hak untuk mendengarkan dan menanggapi.

Bagaimana caranya menuntut? Bukan mengeluh, bukan mengemis?

Cara yang jelas dengan membangun kekuatan politik di dalam dan di luar negeri, mengolah organisasi ULMWP menjadi lembaga modern yang profesional menangani perjuangan kemerdekaan West Papua, dengan infra-struktur dan supra-struktur politik yang jelas dan ditata dalam sebuah konstitusi yang jelas pula.Fungsi dan peran infra-struktur dan supra-struktur politik Papua Merdeka harus ditata sedemikian rupa sehingga masyarakat dunia yang modern ini memahami siapa kita dan apa yang kita lakukan, dan di atas itu, supaya mereka yakin kita benar-benar mau merdeka dan berdaulat sebagai Negara Republik West Papua di luar NKRI.

Konstitusi West Papua tidak hanya menyangkut cara-cara mengusir NKRI keluar dari Tanah Papua, tetapi lebih-lebih tentang Tanah Papua dan rakyat West Papua, terkait kehdupan sehari-hari, pemerintahan: administrasi dan birokrasi, hukum negara, investasi, perdagangan, dan sebagainya, sebagaimana sebuah negara.

ULMWP harus muncul sebagai sebuah lembaga modern, “government-in-waiting” yang tidak bermain-main dengan mengeluh dan mengemis. Ia siap menjalankan sebuah pemerintahan negara Republik West Papua.

Wenda katakan

Itu kalau mau pendekatan politik. Nah, kalau mau pendekatan militer, ya serahkan kepada kami di sini. Pendekatan militer itu semua orang sudah tahu.Tetapi untuk itu ULMWP yang harus mempersilahkan dan mempersiapkan. Kalau tidak, kita akan berputar-putar di tempat yang sama, dari generasi ke generasi.

November 5, 2018 0

Ibrahim Peyon: Enam Hal Penyebab Kekalahan Kaum Pro Kemerdekaan Referendum Kanaky

Post by: Ibrahim Peyon | 5/11/2018

Referendum Kanaky dimenangkan oleh kelompok pro Prancis karena enam hal:

1. Kriteria peserta Referendum dalam perjanjian tidak diatur secara tegas.

2. Kriteria Migran Eropa dan Asia sebagai peserta referendum dengan alasan lama tinggal.

3. Perjanjian referendum dibuat tahun 1988 dan Referendum dilaksanakan 2018 maka generasi yang menginginkan kemerdekaan sebagian telah meninggal dan telah banyak perubahan selama 30 tahun.

4. Selama 30 tahun itu pemerintah Prancis telah mengubah banyak kebijakan lebih lunak dan manusiawi.

5. Jumlah migran terus meningkat, asimilasi melalui perkawinan campuran dan penduduk asli menjadi minoritas.

6. Pendata penduduk peserta Referendum tidak adil karena sekitar 30. ribu penduduk asli tidak terdaftar.

Di mana enam hal ini telah membawa kehilangan kemerdekaan terhadap pendduduk asli Kanaky.

Source: facebook.com

#Referendum #FLNKS #Kanaky

November 5, 2018 0

Victor Yeimo: Referendum Kanaky, 4 November 2018. Opsi Merdeka: 43,60 % – Opsi tidak: 56,40 %

Matignon-Oudinot Accords, 1988 (Photo: Wikimedia Commons)

Hasil Referendum Kanaky, 4 November 2018. Opsi Merdeka: 43,60 % – Opsi tidak: 56,40 %. Selisih 17.788 suara. 33.896 orang tidak memilih.

Bagi FLNKS ini adalah kemajuan dari perjuangan. Mereka telah berjuang meyakinkan rakyat Kanaky yang telah lama terhegemoni dalam kekuasaan kolonial Perancis.

Hampir semua orang asli Kanaky memilih merdeka di berbagai wilayah kota dan kampung. Mayoritas pendatang Perancis di beberapa pusat kota yang telah membuat suara untuk mempertahankan kekuasaan kolonial Perancis.

Ini juga karena 29.000 pemilih basis pro kemerdekaan yang tidak didaftar sebagai pemilih dalam referendum. Lalu 33.896 absen dalam referendum kali ini karena tidak sepakat dengan referendum yang menurut mereka adalah rekayasa kolonial Perancis.

Bagi FLNKS hasil ini adalah keberhasilan yang tertunda untuk kemerdekaan pada referendum yang selanjutnya akan kembali dilakukan pada tahun 2020 dan 2022.

Rakyat West Papua telah berdiri mendukung kemerdekaan bangsa Kanaky. Doa dan aksi telah disampaikan agar rakyat Kanaky menyadari bahwa Merdeka lebih dari pada terjajah dan musnah di bawa Perancis.

Kami mendukung proses membangun kesadaran kebangsaan yang dipimpin oleh FLNKS. Saya yakin FLNKS akan terus memainkan peran ini dengan terus meyakinkan Perancis dan dunia bahwa Kanaky telah siap bernegara sendiri.

Pelajaran bagi bangsa Papua adalah: 1) membangun kebangsaan Papua adalah cara melawan hegemoni kolonial Indonesia, 2) Pada perundingan tentang kriteria referendum, rakyat West Papua adalah satu-satunya yang diberi kesempatan untuk memilih hak politiknya karena tidak pernah mereka memilih pada pepera 1969.

3) West Papua dan Indonesia harus mendorong proses ini secara damai, jujur dan demokratis tanpa pertumpahan darah melalui intervensi PBB.

November 5, 2018 0

Bukti Joko Widodo adalah Soeharto untuk OAP Hari ini

Setelah Joko Widodo dengan senyum dan bermuka pura-pura orang baik dan polos bergerilya selama hampir lima tahun, dalam waktu singkat itu pula telah dirasakan pertama-berapa tama eksistensi dan hak asasi Orang Asli Papua (OAP) menjadi teracam dan ancaman ini sengaja ditabur dengan kujungan ratusan kali ke Tanah Papua, padahal di belakang layar dia memerintahkan pembasmian OAP.

Kekejaman Jokowi persis sama dengan Soeharto, dia senyum, dia sederhana, bermuka anak desa, tetapi semua OAP lupa bahwa dia Wong Jowo tulen, yaitu “tulen” artinya, muka Jawa, roh Jawa, politik Jawa, luar-dalam Jawa, kiri-kanan Jawa. Ke-Jawa-an yang pertama sama dengan Soeharto, yaitu tampil santai. Kedua tampil sambil senyum-senym. Tetapi pembunuhan tokoh dan kaum tertindas tetap jalan terus atas nama pembangunan, pembrendelan media yang kritis dan tidak sejalan dengan negara dan penguasa juga terus berjalan tanpa batas.

Dua ciri utama ini mewarnai kepemimpinan Soeharto yang dikenal kejam oleh OAP, orang Jawa, orang Indonesia lain maupun masyarakat dunia. Ia tampil sebagai anak desa Kemusuk, Bantul Yogyakarta yang senyum-senyum, ramah dan cinta desa dan rakyat, tetapi di sisi lain sangat mematikan.

Siapapun yang melawan menjadi sasaran pembasian, entah orang kampung, orang kota, masyarakat sipil atau aparat, pejabat atau pegawai biasa, semua dibasmikan. Dan semua ini terjadi tanpa proses hukum. Semua tidak pernah diselidiki.

Sekarang kita lihat Jokowi tersenyum ke sana-kemari. Jokowi sudah ke Tanah Papua banyak kali, umbar senyum dan menunjukkan berani jalan-jalan sampai ke mana-mana. Tidak sampai di situ saja, Jokowi juga sama dengan Soeharto, membiarkan pembunuhan OAP terjadi rutin. Setiap tahun atau bahkan bulan, atau minggu ada saja OAP dibunuh. Dan pembunuhan itu tidak pernah diselesaikan secara jelas.

Tokoh pembela HAM OAP, tokoh pembela perempuan dan hak-hak dalam berbagai aspek kehidupan OAP menjadi sasaran serangan mereka.

Di era Soeharto, semua media yang bersuara tidak sama dengan kehendaknya dibrendel, pemilik dan wartawannya dipenjarakan. Kebanyakan wartawan senior hari ini adalah mantan tahanan Soeharto. Hari ini Jokowi membentuk Cyber Army, lalu menghibur dan menyibukkan rakyat di dalam wilayah NKRI dengan berita-berita domestik yang tidak ada manfaat bagi kehdupan manusia, sementara memblokir banyak berita yang tidak dikehendaki oleh regime dan negara.

Rakyat di Indonesia juga diblokir mengakses situs-situs yang mereka anggap berseberangan dengan pemerintah dan NKRI. Situs ini, http://www.papuapost.com dan situs kembaran http://www.papuapost.wordpress.com adalah situs pertama dan utama yang telah dibrendel sejak lama. Sampai kepada akun Facebook.com/papuapost juga dibrendel dengan cara melaporkan “Spam” kepada admin pusat facebook.com

Cyber Army NKRI memang bernar-benar sukses. Dan kesuksesan ini benar-benar menunjukkan kelakuan ala Soeharto. Pembunuhan OAP dibiarkan juga adalah kelakukan Soeharto. Datang ke desa-desa dengan mengumbar senyum dan mengecap diri anak desa juga adalah model kepemimpinan Soeharto.

Kalau seandainya saja Jokowi berpeluang memerintah 20 tahun sampai kiamat, pasti Jokowi akan berbuat apa saja, lebih kejam lagi daripada Soeharto, akan membasmikan OAP sampai kosong di tanah leluhurnya, dalam waktu dua dekade saja. Dalam setengah dekade ini, sudah ratusan bahkan ribuan OAP dibunuh, TANPA diselidiki, TANPA dihukum.

Lukas Enembe dan semua OAP kelihatannya mendukung Joko Widodo. Pantas OAP tidak pernah lihat Presiden yang menjajah mereka datang dan berjabatan tangan dengan mereka. Kali ini penjajah mereka baik, karena dia datang berjabatan tangan, walaupun dia bunuh OAP secara rutun dan tidak pernah diseliki, dia datang menutup kekejamannya dengan berjabatan tangan. Dan itu dianggap sudah bagus oleh Gubernur dan masyarakat di Tanah Papua.

Sungguh ironis! Demikianlah nasib kaum terjajah di seluruh dunia. Mereka harus cari tempat aman, walaupn mereka tahu ada resiko nyawa mereka sendiri.

Terimakasih kepada UUD NKRI yang membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Kalau tidak, di bawah kepemimpinan Jokowi 20 tahun saja OAP sudah pasti terancam punah, tanah mereka sudah terancam dikuasai dan didukui penuh oleh kaum Amberi Melayo-Indos.

Tahun 2019, OAP seabagai bangsa dalam jajahan NKRI diwajibkan untuk memilih di antara dua orang yang sama-sama jahat: Jokowi yang senyum-senyum tetapi membunuh secara tenang, atau Prabowo yang menggebu-gebu dengan militerismenya dan yang berpengalaman dalam membunuh OAP selama Bapa mantunya berkuasa dan berpotensi melakukan hal yang sama selama paling tidak 5 tahun ke depan.

Memilih antara buaya atau serigala benar-benar pilihan sulit. Akan tetapi di antara itu, lebih baik OAP memilih orang yang jelas-jelas diketahui sebagai pembunuh daripada pemimpin yang mengumbar senyum ke sana-kemari tetapi pada saat yang sama pembunuhan OAP terjadi secara masal dan meluas.

November 5, 2018 0

Apakah Papua Merdeka Ditentukan Oleh PBB, Eropa, Indonesia atau Melanesia ?

Ada cerita satu orang Papua, tokoh Papua Merdeka, yang tidak perlu disebutkan namanya, karena belia masih ada sebagai tokoh Papua Merdeka hari ini, pergi ke politisi pendukung Papua Merdeka di Australia dan bertanya kepada mereka

Apakah Papua bisa/ atau akan merdeka atau tidak?

Mendengar pertanyaan ini, para politisi tentu saja tidak menertawakan dia, tetapi mereka memberika penjelasan panjang-lebar tentang bagaimana Timor Leste bisa merdeka dan berdaulat di luar NKRI, walaupun perjuangan Kemercdekaan Timor Leste dimulai 10 tahun belakangan daripada perjuangan Papua Merdeka.

Sama halnya dengan itu, NKRI juga selalu, bukan sering tetapi selalu pulang-balik London, Canberra, New York, tiga negara ini, dengan pertanyaan yang sama,

Apakah West Papua masih diakui sebagai bagiand ari NKRI?

Jawaban mereka lebih to-the-point, mereka katakan secara terbuka dan lewat media internasional

Papua adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pada saat disinggung tentang pelanggaran HAM yang tertjadi di Tanah Papua, memang mereka menyatakan “prihatin”, tetapi pada saat yang sama, dalam kalimat yang sama pula, mereka tetap menyatakan “mendukung West Papua di dalam NKRI”.

Jadi ada dua jawaban yang berbeda. Pertama di atas jawabannya diberikan dengan penjelasan tentang perjuangan lain menentang NKRI dan telah sukses. Pertanyaan kedua dijawab langsung, “Yes!” atau “No!” tanpa penjelasan dan contoh cerita.

Apa yang dilakukan pemimpin kemerdekaan Negara West Papua saat ini apakah sama dengan Diplomasi NKRI ataukah sama dengan diplomasi tokoh Papua Merdeka dia tas tadi?
Apakah kita merasa bahwa solusi Papua Merdeka ada di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), London, New York dan Canberra?
Apakah solusi Papua Merdeka ada di Jakarta?
Apakah solusi Papua Merdeka ada di Tanah Papua, kawasan Melanesia, dan di rumpun MSG?

Kita punya pilihan sekarang, dari pengalaman perjuangan yang lebih panjang daripada Timor Leste yang sudah ke garis final.

Apakah kita belajar dari keberhasilan teman-teman yang dulunya sama-sama berjuang?
Atau kita mem-photo-copy pendekatan penjajah sendiri, lalu-lalang di Eropa, Australia, Amerika Serikat dan PBB untuk meminta pendapat dan dukungan mereka?

Parah memang kalau pemimpin kita malah masih lalu-lalang di Eropa, PBB, Australia, Amerika Serikat menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak pantas dan tidak patut ditanyakan.

Mereka menunggu jawaban kita, mereka menunggu penjelasan kita, mereka menunggu rencana jangka panjang kita dalam konteks Asia Tenggara, Asia-Pasifik, Oceania, Pasifik Selatan dan MSG.

Mereka adalah pelaku pelanggaran HAM, mereka pelaku New York Agreement, mereka pelaku Pepera 1969, mereka pelaku penjajahan di Tanah Papua.

Yang perlu mereka ketehui hari ini bukan cerita-cerita tentang perilaku mereka sendiri terhadap kita lewat NKRI.

Yang mereka butuh hari ini ialah

“Apa artinya Papua Merdeka bagi orang Melanesia di West Papua sendiri?”

Dengan memahami gambaran dan arti Papua Merdeka itu-lah, mereka akan mendapatkan gambagaran yang jelas tentang keuntunga-keuntungan yang nyata, jelas dan dapat diukur dari kemerdekaan West Papua buat negara mereka masing-masing, buat Uni Eropa dan buat PBB.

Pahit tapi harus diakui, PBB hadir bukan untuk memecahkan persoalan dunia, tetapi untuk menghitung berapa besar porsi dari masing-masing anggotanya pada saat mereka menjadi anggota PBB. Dan menurut hukum alam, yang terkuat di dalam PBB mendapatkan keuntungan terbanyak. Dan yang terlemah tidak mendapatkan apa-apa.

Papua Merdeka memberikan sumabangan apa kepada anggota paling kuat itu?

Jawabanya bukan ada di PBB, bukan di Eropa, bukan di Australia, bukan di Amerika Serikat. Dia ada di ULMWP saat ini, waktu ini, hari ini, detik ini.Dan ULMWP secara hukum internasional dan politik internasional diakui dan resmi di kawasan Melanesia dan Pasifik Selatan saat ini. Statusnya dan politiknya tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun di dunia saat ini.

Maka itu ULMWP bertanggung-jawab menjelaskan “Wajah Papua Merdeka!”, bukan bertanya-tanya kepada orang-orang non-Melanesia dan melobi-lobi yang tidak-tidak kepada negara-negara non-Melanesia.

November 2, 2018 0