Keanggotaan ULMWP di MSG Terancam, TRWP Menuduh ini Kesalahan Pemimpin ULMWP

Dari Sekretariat-Jenderal Tentara Revolusi West Papua (TRWP) Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi menyatakan pernyataan Direktor Jenderal MSG di Fiji baru-baru ini bahwa isu politik West Papua tidak akan dibahas lagi di MSG menunjukkan kekalahan telah ULMWP dan bangsa Papua atas hasil maneuver politik NKRI yang telah gencar dilakukan lewat laki-laki, perempuan dan duit, sampai berpengaruh ke dalam negara-negara pendukung seperti Solomon Islands dan Vanuatu.

TRWP menilai kemenangan NKRI ini mengancam keberhasilan mendasar dan berarti yang telah diraih oleh ULMWP selama kepemimpinan pertama sejak ULMWP dibentuk beberapa tahun lalu merupakan sebuah tamparan berat. Kata Tabi,

Di satu sisi memang kita harus akui secara terus-terang bahwa kepemimpinan pertama dari ULMWP sejak pembentukannya patut disyukuri dan dijadikan sebagai teladan yang harus diikuti oleh semua pemimpin ULMWP hari ini.

Dukungan dari Solomon Islands, Vanuatu dan bahkan Fiji dan PNG lebih kuat, pembentukan koalisi Pasifik sudah ada dengan begitu kuat menyuarakan aspirasi bangsa Papua di forum-forum internasional. Tetapi setelah kepengurusan berganti menurut Konstitusi ULMWP, maka gaung Papua Merdeka menjadi padam, terpecah-belah dan banyak saling menyerang terjadi di dalam tubuh para aktivis, tokoh dan organisasi perjuangan Papua Merdeka. Ini jelas-jelas merupakan permasalahan yang harus diselesaikan pemimpin ULMWP.

Amunggut Tabis elanjutnya mengatakan bahwa kalau kondisi ini berlanjut, maka bukan hal yang tidak mungkin perjuangan bangsa Papua untuk merdeka dan berdaulat di luar NKRI akan kembali ke titik Nol, dan orang Papua harus mulai berjuang lagi dari titik Nol.

“Inikan konyol!”, katanya. Lanjutnya,

“Kesalahan-kesalahan ini sudah berulang-kali dilakukan oleh generasi pendahulu, dan kesalahan itu sebenarnya tidak usah diulangi sama-sekali oleh generasi sekarang. Kalau ia terulang, itu menunjukkan ada yang salah fatal dalam diri kita sebagai pemimpin, yang mau tidak mau harus diperbaiki

Menurut pendapat TRWP, hal yang harus dilakuan ialah membangun komunikasi terbuka dengan semua pihak bangsa Papua, menghindari saling menunjuk jari sebagai yang benar dan yang lain sebagai yang salah, menghindari saling menuduh dan mencurigai, menghentikan saling menceritakan dan menggosipkan, dan belajar saling menerima, saling memahami, saling menghormati dan menghargai, saling mendukung dan bersalut-sapa.

Sesuatu yang sulit dibayangkan kalau kesebelasan sepak bola Persipura masuk lapangan dan setelah berada di lapangan mereka mulai saling menceritakan, saling mencurigai, saling menggosip dan bahkan saling menyerang dengan kata-kata kasar, tidak sopan, dan tidak manusiawi. FATAL!

Yang harus dilakukan pemimpin ULMWP saat ini ialah saling membuka diri, membentuk Tim Komunikasi antar Biro dan Pengurus di dalam ULMWP dan melakukan pertemuan-pertemuan operasional dan teknis secara rutin, baik secara Online, lewat media sosial, maupun secara face-to-face.

Hasil yang diharapkan dari diskusi terbuka seperti ini ialah saling menerima, saling mengakui, saling menghormati demi kebersamaan dalam menghadapi lawan politik: NKRI.

Hasilnya ialah semua kekuatan bangsa Papua akan menyatu, dukungan dari kawasan Melanesia yang susak saat ini akan dibenahi dan diperkuat kembali. Paling minimal keterlibatan Aktiv dari tokoh Papua Merdeka, Oktovianus Motte untuk kampanye Papua Merdeka kawasan Melanesia akan berdampak positif dan sungguh berarti bagi perjuangan kita untuk merdeka dan berdaulat di luar NKRI.

August 27, 2018 0

2 Orang Pasukan TPN PB Tewas di Medan Pertempuran

Selamat jalan para pejuang West Papua. Kalian gugur di medan pertempuran untuk kebebasan, keadilan dan martabat Bangsa West Papua.

Tanggal 17 Juli 2018, dua anggota Tentara Pembebasan Nasional West Papua gugur di medan peperangan di Nduga, West Papua.

Mereka yang gugur:

1.Prekianus Operasi Kogoya
Tempat tanggal lahir.Geselema 25 Nopember 1995
Pangkat Letkol Kolonel.
Jabatan Komadan Pleton
Telah gugur dalam medan Perang sebagai Pasukan Pemberani Patroli depan.

2.Yenkias Ubruangge
Tempat Tanggal Lahir = Kampung Paro 12 Juli 2002
Pangkat =Letkol Letnan Kolonel.
Jabatan Komadan seksi,
Telah Gugur sebagai Pasukan Pemberani Patroli depan

Sumber: https://www.facebook.com/victor.yeimo

July 19, 2018 0

Waspada! Agen BIN Sudah Bergerilya di Media Sosial atas nama Papua Merdeka

Faces of West Papua struggle from left to right: Andy Ayamiseba, Benny Wenda, Barak Sope, Rex Rumakiek, and Paula Makabory pose with final declarations

PMNews mencatat berbagai perkembangan, terutama cekcok, beda pendapat, konflik sampai kepada verbal violence yang terjadi di media masa belakangan ini sudah dengan jelas menunjukkan NKRI telah menggunakan ke-tidak-tahu-an orang Papua, dan keterbelakangan berpikir orang Papua sehingga mereka telah berhasil memancing emosi dan reaksi dari antara orang Papua sendiri, berpikir seolah-olah kata-kata yang keluar itu dari para tokoh dan organisasi yang memperjuangkan Papua Merdeka.

Orang Papua perlu catat, kalau kita pintar, masuk dalam kategori pemain, maka kita kaan tahu sejak kapan nama-nama profil Sosial Media itu muncul? Sejak kapan nama manusia-manusia yang menggunkana marga orang Papua itu muncul di dunia ini? Sejak kapan mereka bicara Papua Merdeka? Sejak kapan mereka mewakili TPN OPM, TPN PB, TPN/OPM, TRWP, ULMWP, dan sebagainya?

Orang Papua yang begitu lugu dan baru tahu dunia modern, tertipu lagi kesekian kalinya dengan postingan dan profil Facebook mengatas-namakan orang Papua dan memancing emosi ke sana-ke mari, menyebarkan isu dan topik-topik tidak mendidik, tetapi memecah-belah, atas nama kebenaran, atas nama OPM, atas nama Papua Merdeka, atas nama damain, atas nama ini dan itu.

Mereka telah berhasil membuat kita orang Papua terpecah-pecah, sama seperti perpecahana yang telah mereka berhasil ciptakan waktu orang tua kami bergerilya di hutan New Guinea. Kini di hutan dunia maya, mereka sudah sukses.

Bagi mereka yang tidak terbawa emosi, tidak memaki-maki, tidak menggunakan kata-kata violence dalam percakapan media sosial, mereka itulah manusia Papua sejati, yang berjuang untuk Papua Merdeka.

Kalau saja ada orang Papua yang berani memaki dan mengancam orang Papua lain, pejuang Papua Merdeka lain, tokoh Papua Merdeka lain, atas nama Papua Merdeka, aaka apakah layak disebut orang Papua? Apakah layak disebut pejuang Papua Merdeka? Apakah layak disebut OAP?

Kita juga harus petakan, apa dasar pemikiran dan apa alasan ucapan-ucapan dan perpecahan itu terjadi? Apakah dasar perjuangan yang salah? Atau urusan pribadi? Atau urusan makan-minum? Atau urusan keluarga yang merambat ke urusan Papua Merdeka? Ini semua juga kita sebagtai sesama orang Papua harus pahami, sehingga kita tidak saling bersembunyi mengatas-namakan dan mengeksploitasi Papua Merdeka untuk kepentingan pribadi/ keluarga sendiri. Ini sudah pernah merusak perjuangan kita dan telah dipulihkan dengan pendirian ULMWP, yang telah lama diririntis oleh dua tokoh Senior OPM. Dr. OPM John Otto Ondawame dan OPM Senir Andy Ayamiseba.

Caci-maki dimedia sosial menunjukkan kita tidak dewasa berpolitik, kita tidak sopan kepada diri sendiri, kita tidak punya harga diri, peradaban kita masih jauh dari yang kita sangka.

Saling mencurigai dan saling mengecap sebagai agen NKRI juga menunjukkan kita masih belum dewasa menilai dan memberi label kepada sesama kita orang Papua sendiri.

Sesungguhnya dan sebenarnya, baik para gerilyawan di Rimba New Guinea, pejuang di luar negeri, mereka yang ada di jabatan pemerintah kolonial NKRI, mulai dari Gubernur sampai Kepala Desa, mereka yang tergabung dalam barisan hijau, barisan merah-putih, barisan kelapa, barisan Papeda, barisan Koteka, barisan Nuri, barisan Kasuari, yang muncul membela Indonesia atau yang menuntut Papua Merdeka, semuanya, semuanya adalah orang Papua, berhak untuk hidup dan mati di Tanah leluhur kita bersama, Tanah Papua.

Oleh karena itu, kalau kita berbicara Papua Merdeka, lawan kita bukanlah barisan-barisan merah, putih, hijau, kasuari, buri dan sederusnya, tetapi kita sedang melawan “tipu-daya”, pembunuhan, eksploitasi, penjajahan, bukan melawan satu suku, tidak melawan satu konsep pemikiran, tidak menentang satu oknum atau organisasi orang Papua. Semuanya TIDAK!

Janganlah tertipu! Janganlah terlena! Dari kapanpun, sampai kapan-pun, merek dan cap apapun, kita semua orang Papua, kita punya tanah leluhur Bumi Cenderawasih.

Si perusak dan perampok, pencuri dan pembunuh selalu mencaci-maki orang Papua, meremehkan harga diri orang Papua, memanggil orang Papua dengan kata-kata tidak bermartabat, dan mengancam orang Papua untuk saling membunuh.

Siapakah dia? Kalau bukan NKRI itu sendiri? Siapa yang bodoh di sini?

Waspada! Agen BIN Sudah Bergerilya di Media Sosial atas nama Papua Merdeka

July 16, 2018 1

Indonesia Sudah Beroperasi Leluasa di Vanuatu: Di Makanakah ULMWP?

Indonesia's president Joko Widodo Photo: AFP

Indonesian keen to train women — Anne Pakoa (left) shows off jewellery made by trainer Siti Rurui Aini

Melanesia Intelligence Service sudah melaporkan sebelumnya betapa NKRI beroperasi dengan berbagai cara untuk mempengaruhi politik di Republik Vanuatu. Mereka sudah berhasil dengan sejumlah politisi Vanuatu sebelumnya dan sekarang dengan Salwai mereka terus berusaha.

Seperti dilaporkan sebelumnya, mereka telah mendekati beberapa menteri di Vanuatu, telah membiayai mereka, telah menyokong beebrapa usaha. Salah satu usaha yang mereka sponsori adalah Koperasi di Vanuatu.

Seperti kita ketahui semua, Deputy PM dan Menteri perdagangan, yang juga terkait dengan Perkoperasian di Vanuatu beberapa waktu lalu ialah Joe Natuman, satu-satunya pemimpin Melnaesia hari ini yang sangat instrumental dalam meloloskan West Papua menjadi anggota Melanesian Spearhead Group (MSG). Dengan bantuan dana MSG, Joe Natuman dilengserkan dan digantikan oleh seorang menteri yang lebih muda, yang walaupn berasal dari kampung yang sama, tidak berpengalaman dalam politik.

Setelah NKRi berhasil melengserkan Joe Natuman, kini NKRI sudah punya aktifitas ramai di Vanuatu. Salah satunya dapat dilihat dari cerita ini “Indonesian keen to train women”

Dalam cerita ini dengan jelas ditunjukkan ebtapa Ibu Muslimin Indonesia ini sangat ceria memberitakan ajaran Islam atas nama Koperasi, yang sebelumnya di abwah Joe Natuman tidak punya napas sedikitpun untuk bergerak, jangankan bicara.

Dengan ini dapat kami dengan mudah simpulkan bahwa NKRI sudah enak beroperasi di Vanuatu.

Apa yang terjadi dengan ULMWP?

ULMWP lebih memilih tinggal enak nyaman di Eropa dan di Amerika dan Australia. Tujuan para pengurus ULMWP mulai nyata saat ini, mereka sebenarnya ke luar negeri untuk tinggal nyaman di luar negeri, tepatnya di negeri barat, sehingga tidak perduli dengan kondisi dan perkembangan di kawasan Melanesia.

Vanuatu yang jelas-jelas menjadi Markas Pusat ULMWP kini sudah diduduki oleh NKRI, tentu saja dengan keuatan uang yang sangat besar

Apakah kekuatan “ras” dan “brotherhood” ke-Melanesia-an mampu melawan duit dan perusakan moral orang Melanesia yang dilakukan oleh NKRI?

Kalau PNG saja mereka sudah mampu kuasai, kalau Solomon Islands saja mereka sudah duduki dan kendalikan, kalau Fiji saja sudah menjadi bagian dari NKRI, apakah Vanuattu yang dijauhi oleh ULMWP mampu bertahan menjadi kubu pertahanan dan markas pusat perjuangan Papua Merdeka di luar negeri?

Jawab sendiri!

July 13, 2018 0

Melanesian Intelligence Service: Indonesia Sudah Mengunjungi Vanuatu Beberapa Kali

Dilaporkan oleh Melnaesian Intelligence Service (MIS) bahwa Indoensia telah mengunjungi Republik Vanuatu beberapa kali dan menghabiskan waktu dengan sejumlah pejabat dan tokoh politik di Vanuatu.

Tanpa menyebutkan nama-nama, MIS melaporkan kedatangan Indonesia diketauhui secara umum di kalangan pemerintah tetapi tidak diketahui di kalangan masyarakat biasa.

MIS melanjutkan kedatangan Indonesia menaymapiakn banyak paket ekonomi yang ditawarkan dan sangat menggiurkan bagi negara Vanuatu. Para politisi harus berpikir berulang-ulang atas resiko yang bisa menimpa karir politik mereka setelah masyarkaat Vanuatu mengetahui deal-deal yang dilakukan Indoensia dengan para politisi dimaksud.

MIS juga melaporkan ada sejumlah masyarakat yang juga turut diundang untuk datang ke Indonesia, untuk melihat dari dekat apa saja yang dilakukan oleh Indonesia di Tanah Papua.

June 16, 2018 0

TRWP Berdukacita atas meninggalkan Eliezer Awom: Tokoh Papua Merdeka

Mendegar berita ini lewat Facebook:

Rakyat Papua kembali berduka atas berita kepergian (meninggal dunia) pejuang Eliezer Awom, sore ini (15/6/2018). Saya kenal beliau sejak Summit WPNCL di Vanuatu, 2007 silam. Dia tegas pada apa yang benar. Sikap itulah yang membuat dirinya berani tinggalkan komandan Brimob di era 70 an, bergabung dengan gerilyawan TPN.PB. Memimpin perang melawan kolonialisme dari kota numbay hingga rimba Papua dan PNG. Ditangkap militer Indonesia, dan menjalani hukuman seumur hidup di penjara Kalisosok, Surabaya. Lalu era Gusdur mendap Amnesti tahun 2000.

Konsistensi dibuktikan sampai akhir hembusan napas terakhir dalam perjalanan misi perjuangan di rimba Papua Barat. Ia salah satu yang tegas berjuang bagi persatuan, mulai dari WPNCL, NRFPB dan ULMWP.

Setiap generasi punya sejarah. Terbaringlah dalam damai diatas pangkuan mama tanah, berselimut rimba hijau, disambut siul burung surga. Segenap kami tertunduk mengiringi kepergianmu dengan derai air mata.

Selamat jalan pejuang hebat

Sayang

Dengan menundukkan kepala dan mengangkat hati ke Tuhan Pencipta dan Pelindung Kami, menyatakan

BERDUKATICA

sedalam-dalamnya dan berdoa kepada Tuhan memimpin bangsa Papua terus memmperjuangkan aspirasinya sampai Papua Merdeka, NKRI keluar dari Tanah leluhur bangsa Papua, ras Melanesia.

June 16, 2018 1

Jaringan solidaritas West Papua buka desk baru di Selandia Baru

Auckland, Jubi – Akibat kuatnya jaringan solidaritas akar rumput, sebuah desk khusus untuk West Papua telah dibuka di Selandia Baru.

Desk itu secara resmi dibuka Senin malam (11/6/2018) di Auckland, oleh salah satu pemimpin Partai Hijau, Marama Davidson, dan rekan anggota parlemennya, MP Golriz Ghahraman.

Menurut Davidson, desk itu akan menyelenggarakan berbagai kegiatan, menjadi tuan rumah tamu-tamu internasional, dan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu seputar aspirasi kemerdekaan Papua dan pelanggaran HAM di sana .

“Desk ini didirikan untuk menyediakan ruang khusus bagi aktivis dan gerakan masyarakat sipil lainnya, yang mendukung kemerdekaan dan penentuan nasib sendiri Papua,” jelasnya.

Davidson menerangkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, delegasi Pasifika dan Māori yang kuat mulai terlibat dalam advokasi isu West Papua, dengan menggunakan keterampilan mereka dalam menggerakkan masyarakat ‘untuk menjangkau keluarga-keluarga awam untuk memperoleh solidaritas mereka’.

Pemerintah Indonesia mengatakan pihaknya sedang menangani persoalan pelanggaran HAM historis di Papua, dan telah mengalokasikan lebih banyak sumber daya dalam pembangunan ekonomi di wilayah-wilayah terpencil Papua.

Namun Davidson menyesalkan bahwa pelanggaran HAM masih terus terjadi di Papua, menimbulkan kekhawatiran masyarakat Selandia Baru.

Desk ini berlokasi di kantor serikat buruh First Union di Onehunga, dan akan dijalankan secara sukarela oleh West Papua Auckland dan anggota-anggota jaringan solidaritas lainnya.

MP Davidson mengakui bahwa solidaritas terhadap West Papua adalah isu sensitif bagi negara Indonesia yang presidennya, Joko Widodo, baru saja mengunjungi Selandia Baru pada Maret lalu.

Masalah Papua tidak banyak dibicarakan dalam diskusi presiden tersebut dengan Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern. Pertemuan itu berfokus pada perkembangan hubungan perdagangan antara kedua negara.

Davidson menambahkan bahwa perjanjian perdagangan cenderung mengecilkan isu-isu HAM. (RNZI)

June 15, 2018 0

Malaita support for free West Papua intact

MALAITA provincial government has maintained its support and stand for a free West Papua.

This was highlighted during a dialogue held in Auki last month between representatives from the national government, civil society, Indonesian government and Malaita provincial government.

The visiting team was led by Rence Sore of the Prime Minister’s office to discuss matters to revive Malaita province policy toward Indonesia for Malaita people to have right a perspective to Indonesia government and ways to create positive relationship with Malaita province government.

This is an effort to clarify past rumours and negative publications against the Indonesian government’s treatment to original West Papua people.

The Malaita provincial secretary Jackson Gege confirmed that they have met with the visiting team.

He said their visit mainly was to talk on reviving a Malaita province policy towards the Indonesian government purposely to understand Indonesia’s intentions well.

However, based on a conclusion passed by the Malaita provincial government, Mr Gege said Malaita will continue to support the free West Papua campaign.

“Malaita provincial government will continue to put its support behind the free West Papua campaign,” Mr Gege said.

It’s understood a similar dialogue has been conducted in other provinces.

By SOLOMON LOFANA
in Auki, http://www.solomonstarnews.com

June 14, 2018 0

Enam pemasok amunisi dibekuk Polisi

Jayapura, Jubi – Kepolisian Daerah Papua berhasil menangkap enam orang tersangka pemasok amunisi bagi kelompok bersenjata. Kelimanya diketahui berinisial Ei, RH, WH, Pc, YD dan Tu.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua, Kombes Pol Tony Harsono, di Jayapura, Rabu (13/6/2018) mengatakan, keenam tersangka ditangkap di dua daerah berbeda, yakni di Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada 1 Juni 2018, dan Timika, Kabupaten Mimika pada Sabtu (9/6/2018).

Ia menjelaskan, untuk penangkapan tersangka Ei di Wamena, barang bukti yang didapat sebanyak 50 butir amunisi dan WH selaku pemilik barang sebanyak 122 butir.

“Ketiganya dikenai Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api, Amunisi atau Bahan Peledak, dan sudah diamankan di Mapolda Papua,” ujarnya.

“Kasus ini berujung di Wamena, yang mana mereka terbukti sebagai penyalur amunisi bagi kelompok bersenjata. Jadi kami potong mata rantainya,” sambungnya.

Sementara untuk penangkapan di Kabupaten Mimika, Kepolisian mendapat barang bukti sebanyak 100 butir amunisi dari tersangka Pc, dan dari tangan YD sebanyak 57 butir.

“Ketiganya masih ada di Timika karena masih berproses, dan mereka merupakan pemasok untuk kelompok bersenjata kali kopi, yang sering melakukan penembakan” ujarnya.

Saat ditanya mengenai modus pelaku memasok peluru dan asal perluru tersebut, Tony menjelaskan, para tersangka belum terlalu terbuka untuk memberikan keterangan. Begitu juga soal jalur-jalur masuknya ratusan peluru itu.

“Yang jelas ini peredaran gelap. Apalagi masing-masing tersangka mengaku tidak saling kenal, hanya kenal wajah saja. Sama halnya dengan yang di Timika, mereka tidak kenal dengan orang yang menjual, tetapi kenal karena suruhan dari kelompok bersenjata dan harganya untuk 50 butir dijual senilai Rp5 juta,” katanya.

Dia menambahkan, keenam tersangka sudah sangat sering melakukan aksinya, bahkan dari beberapa tersangka mengaku sudah melakukannya sejak 2009 lalu.

Ditempat yang sama, Direktur Perhimpunan Advokasi Kebijakan dan HAM Papua, Matius Murib mengatakan, tindakan upaya hukum yang dilakukan Polda Papua merupakan kerinduan lama pihaknya. Sebab keberadaan kelompok bersenjata, harus ditindak tegas.

“Polisi sudah melakukan satu langkah yang baik sehingga kami mendukung penuh tindakan ini. Kami dari tahun ke tahun selalu mendorong polisi untuk bekerja dan menyelesaikan seluruh peristiwa bersenjata di Papua,” kata Murib.

Menanggapi itu, dirinya berharap tindakan hukum yang sudah dimulai harus diselesaikan dan semua pihak harus memberikan dukungan, karena sudah jelas dan terbukti keberadaan kelompok bersenjata sangat mengganggu rasa aman di Papua.

“Selama ini tindakan melawan hukum terkesan dibiarkan, tapi kalau kali ini sudah diambil tindakan maka harus segera diselesaikan,” ujarnya. (*)

June 14, 2018 0

ULMWP : 5 warga sipil Timika ditangkap karena aspirasi Papua Merdeka

Jayapura, Jubi – Lima warga sipil di Timika diduga telah ditangkap oleh aparat keamanan Indonesia karena memiliki kaitan dengan aspirasi kemerdekaan West Papua.

“Pukul sepuluh malam, hari Sabtu 9 Juni 2018 Orpa Wanjomal (40) dan anak tirinya Polce Sugumol (31) ditangkap di rumah mereka di SP 2 Timika. Lima jam kemudian, pada jam tiga pagi, hari Minggu 10 Juni, Titus Kwalik ditangkap di SP 10. Pada saat yang sama Julianus Dekme (31) dan Alosius Ogolmagai (49) juga ditangkap di rumah Julianus di SP 6. Lima warga sipil ini ditangkap karena aspirasi Papua Merdeka. “ ujar juru bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Jakob Rumbiak melalui sambungan telepon, Rabu (13/6/2018)

Jakob menyebut unit Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) Terlibat dalam penangkapan lima warga sipil ini. Koopssusgab adalah unit penanganan terorisme gabungan militer yang bertanggungjawab langsung kepada presiden. Unit komando ini menurut Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari dibentuk untuk membantu penanganan terorisme dalam kondisi tertentu yang operasionalnya jika Polri meminta bantuan,

Dalam UU Antiterorisme yang baru disetujui, kata dia, memuat adanya tambahan sejumlah aturan sehingga menjadi lebih komprehensif, termasuk dimungkinkannya pelibatan TNI dalam kondisi tertentu.

“Namun, pembentukan Koopssusgab ini tampaknya belum bisa dilakukan, karena belum ada mata anggarannya,” kata Abdul Haris, Jumat pekan lalu.

Meski demikian, ULMWP meyakini penangkapan dilakukan oleh Koopssusgab.

“Menggunakan kekuatan militer Anti-Teroris khusus terhadap warga sipil West Papua adalah tidak bertanggung jawab dan salah secara moral,” kata Jakob Rumbiak.

Lanjutnya, rakyat West Papua bukan teroris, dan tidak pernah berperilaku seperti teroris dan ekstremis Indonesia. Hak rakyat West Papua untuk menentukan nasib sendiri dijamin dalam Konstitusi Indonesia, Piagam PBB Hak Asasi Manusia, Majelis Umum PBB Res. 1514 (1960), Perjanjian PBB tentang Hak Sipil dan Politik (2007), Majelis Umum PBB 1752 XVII, dan UN Bab XII.

Jubi telah menghubungi Kapolres Mimika, AKBP Agung Marlianto untuk meminta klarifikasi tentang dugaan penangkapan lima warga sipil ini. Namun hingga berita ini disiarkan, Kapolres belum menjawab permintaan klarifikasi yang dikirimkan Jubi melalui sambungan Whats App. (*)

June 14, 2018 0