Setelah Kantor ULMWP Ada Kapan Pejabat ULMWP Pindah dan Menetap di Port Vila?

Yang menjadi pertanyaan umum di seluruh dunia, dan sekarang ini juga menjadi pertanyaan Tentara Revolusi West Papua (TRWP) dari Markas Pusat Pertahanan (MPP), yaitu

“Kapan para pemimpin politik dan diplomasi Papua Merdka bersatu-padu membangun kebersamaan dan kesatuan secara personal dan pindah bekerja sehari-hari di kantor perjuangan Papua Merdeka?”

Dulu Seth Jafeth Roemkorem sebagai Ketua OPM/ Presiden Pemerintahan Sementara Republik West Papua tinggal di Belanda, menjalankan kegiatan Papua Merdeka dari Negeri Belanda. Jacob Hendrik Pray juga menjadikan Malmo Swedia sebagai kantor OPM/ Ketua Parlemen Republik West Papua. Di PNG OPM Revolutionary Council di bawah Moses Weror juga menjalankan kampanye Papua Merdeka dari Madang. Demikan juga dengan Clemens Runawery, Otto Ondawame, Andy Ayamiseba, Rex Rumakiek.

Belakangan Willy Mandowen, Thom Beanal, Theys Eluay, Sem Karoba, Benny Wenda, Jacob Rumbiak, John Rumbiak, Jonah Wenda, dan banyak lagi, mengkleim diri sebagai pejuang Papua Merdeka, dan mendirikan berbagai macam organisasi, berkampanye untuk satu barang bernama “Papua Merdeka”.

Semua aktivis Papua Merdeka menjalankan kegiatan Papua Merdeka menurut “gut feeling” dan “instinct” dari masing-masing “hewan politik”, berdasarkan naluri hewani yang dimiliki masing-masing orang. Kita hanya memiliki “roh perjuangan”, tetapi tidak pernah memiliki 3-C menurut Alm. Dr. OPM John Otto Ondawamena (Concern, Commitement and Consistency). Menurut Ondawame, semua orang Papua punya concern dan consistency, dan juga sebagian ‘commitment” tetapi sampai detik ini, ‘commitment untuk menghapus dan melupakan ego-ego kelompok dan pribadi tidak ada sama sekali’.

Jawaban ini diberikan Alm. Dr. OPM Ondawame saat ditanyakan oleh Maj. Gen. TRWP Amunggut Tabi di tahun 2004, dalam percakapan-percakapan lepas menganalisis persoalan yang dialami perjuangan Papua Merdeka.

Bukti-bukti tidak ada ‘commitment’ itu yang palin gmenonjol ada dua, yaitu pertama ke-enggan-an public figure dalam perjuangan Papua Merdeka. Dan hal kedua ialah kerelaan para pemimpin Papua Merdeka untuk membentuk satu keluarga pejuang Papua Merdeka, tinggal di satu tempat, bekerja dari satu kantor, bicara satu bahasa, punya satu program, dan saling menghargai.

Menurut Alm. Dr. OPM Ondawame kepada Maj. TRWP Tabi,

Jadi adik, saya dengan kakak Andy Ayamiseba putuskan untuk pindah ke Port Vila Vanuatu karena kami mau bikin sendiri lewat perbuatan kami, kami mau tinggal sama-sama, di satu tempat, dan berjuang untuk satu tujuan, sebagai satu keluarga, satu bangsa. Komitmen pribadi ada, tetapi kami punya banyak organisasi dan karena itu kami dua bentuk West Papuan Peoples’ Representative Office (WPPRO) di Port Vila dalam rangka menyatukan kami dua dan mendorong commitment kami menjadi sebuah kekuatan bersama. Kami juga dengan Kak Rex Rumakiek, kami mintak kak Rex di Suva, Fiji karena dia penting untuk ada di sana.

Jadi, ini contoh budaya politik Papua Merdeka dari tiga tokoh yang patut dicontoh oleh generasi muda pejuang Papua Merdeka.

Sekarang para pejabat ULMWP tinggal di mana? Setiap hari pekerjaanya apa? Fokus hidup mereka apa? Bahan-bahan sidang dan persoalan internal ULMWP disampaikan kepada siapa? Mereka di-ekspose kepada siapa? Siapa yang memberikan saran dan kritik terhadap mereka kalau mereka jalan masing-masing? Berapa sering para pengurus ULMWP bertemu? Setahun sekali? Tiga tahun sekali? Di mana komitment Papua Merdeka bisa dibanggakan kalau masing-masing pulang ke negeri ke-warga-negara-an mereka tetapi masing-masing bicara Papua Merdeka?

Memang hal yang logis. Contoh kasus, Joko Widodo berasal dari Solo, Jawa Tengah. Pada saat beliau terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, beliau pindah dan tinggal di Jakarta, di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta. Setelah terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, beliau juga pindah ke Jakarta, tinggal di Rumah Presiden R.I. Nah sekarang orang-orang pengurus ULMWP tinggal di mana?

Aneh!

Kalau kita main drama “aneh” di dunia ini, jangan bermimpin mengharapkan sebuah Papua Merdeka hadir atas mujizat Tuhan di permainan yang serba “Aneh” ini. Harap maklum!

January 10, 2018 0

TRWP: Fokus dengan Perjuangan Papua Merdeka, Dinamika Internal Harus Dikesampingkan

Sejak perjuangan Papua Merdeka, dengan nama “nasionalisme Papua” dimulai, ada satu persoalan utama yang masih menjadi persoalan samapi hari ini, yaitu “ego pribadi” dan “ego kelompok”. Orang Papua dalam perjuangan Papua Merdeka sampai hari ini kebanyakan belum “menyalibkan” ego pribadi dan kelompok. Entah itu kelompok suku/ marga dan kelompok organisasi politik dan militer masih sangat kuat dan punya dampak besar terhadap keputusan dan semangat perjuangan Papua Merdeka daripada “spirit” perjuangan itu sendiri.

Di samping kedua “ego” dimaksud, ada juga “ego” yang kita bangun sendiri dalam era kegiatan kita dengan teman-teman pendukung entah di Melanesia maupun di balahan Bumi lain. Berangkat dari ego pribadi tadi, kita selalu mempertahankan dan tidak mau memanfaatkan hubungan-hubungan dan pihak-pihak yang telah menjadi teman-teman kita untuk mendukung Papua Merdeka. Kita cenderung menjadikan mereka sebagai “kolega egoisme kita” sehingga mereka tidak hanya mendukung Papua Merdeka, tetapi juga mendukung kita secara pribadi.

Kita selalu melekatkan diri pribadi (ego pribadi) kita dengan perjuangan Papua Merdeka. Ini sesuatu yang gila, tetapi harus diingatkan khususnya berdasarkan sejarah perjuangan kemerdekaan West Papua bahwa kondisi ini “mematikan” perjuangan Papua Merdeka.

Terkait kondisi ini, Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi mengatakan

Orang Papua, khususnya pejuang yang menyebut diri diplomat dan politisi Papua Merdeka belum juga matang, belum dewasa, kelihatan tidak ada yang sudah menyalibkan ego-nya demi ego Papua Merdeka, yaitu ego aspirasi, bukan ego individu dan kelompok.

Giliran TRWP ajukan UUDRWP, kata orang-orang ini, draft ini berbauk ke-suku-an dan ketinggalan zaman, perlu ditolak. Tetapi kelakuan para polisi dan diplomat ini sendiri lebih kuno lagi.

Kapan Papua Merdeka-nya kalau perilaku politisi-nya kanak-kanak dan kuno seperti ini? “Ego” pribadi dan kelompok lebih kuno daripada Demokrasi Kesukuan.

Demokrasi Kesukuan adalah sebuah “demokrasi” sistem pemerintahan. Ego adalah milik kita semua sejak manusia hadir ke muka Bumi, yang membedakan mahluk manusia dengan makhluk hewan dan tumbuhan. Kalau tidak sanggup menyalibkan ego, jangan salah sangka Anda politisi/ diplomat hebat. Itu bohong!

Semua orang Papua yang mendapati politisi/ diplomat ego-is sebenarnya harus meninggalkan mereka.

Sementara itu Gen. TRWP Mathias Wenda menganjurkan agar pekerjaan Papua Merdeka terus dikampanyekan. Wenda berpendapat bahwa yang diperjuangkan tokoh Papua Merdeka selama ini sama saja dengan yang pernah diperjuangkan oleh Prai, Ondawame, Roemkorem dan dirinya sendiri pada puluhan tahun lalu, yaitu perjuangan membela pendapat sendiri, kelompok sendiri dan kepentingan pribadi sendiri.

Gen. Wenda mengenang bahwa perjuangan membela logika sendiri adalah penyakit akut dan tidak pernah sembuh dari dalam tubuh perjuangan Papua Merdeka. Nicolaas Jouwe tidak pernah berjabatan-tangan dengan suku dan kelompok tertentu sampai meninggal dunia tahun lalu. Seth Roemkorem tidak pernah berjabatan-tangan, bahkan hadir dalam pertemuan-pertemuan kalau ada orang lain yang dia “musuhi” hadir dalam pertemuan yang sama. Jacob Prai di Swedia tidak pernah bergaul dengan pejuang Papua Merdeka yang senior maupun yang junior.

Apa yang mereka jaga selain ego pribadi dan kelompok?

Mereka tidak berbuat banyak untuk Papua Merdeka. Nama mereka tidak kedengaran. Apalagi kegiatan mereka tidak kedengaran. Pekerjaan mereka apa selain menceritakan kelompok lain dan membenarkan diri dan kelompok sendiri.

Ini sudah menjadi penjakit akut. Harus diobat tahun 2018. Nama penyakit ini “Ego Pribadi” dan “Ego Kelompok”

Tahun ini saya mau cap, oknum siapa, atau kelompok mana yang membela ego pribadi dan kelompoknya lebih daripada roh dan ego perjuangan Papua Merdeka, maka kita harus tahu pasti bahwa selama ini mereka-mereka itu sebenarnya memperjuangkan ego-ego pribadi dan kelompok, bukan memperjuangkan Papua Merdeka

Gen. Tabi juga menambahkan

Selain cekcok ego pribadi Pak Mote dan Pak Benny Wenda, gagasan draft Anggaran Dasar (By-Law) United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) juga sangat egois hanya berpikir untuk WPNCL, NRFPB dan PNWP, tidak ada peluang dan tidak ada pemikiran untuk organisasi lain yang selama ini sudah lebih duluan, sudah lebih mengakar, sudah lebih terbukti memperjuangkan Papua Merdeka selama puluhan tahun di lapangan.

Ini penyakit ego kelompok sudah merusak ULMWP.

Kalau PNWP, WPNCL dan NRFPB sendiri yang mau memperjuangkan Papua Merdeka, mematikan misalnya PDP, OPM, TPN PB, TRWP, DeMMAK, AMP, KNPB, dan lain sebagainya, maka sebaiknya mereka harus katakan bahwa dengan AD/ART yang kami buat, kami mau matikan kalian semua. Ini baru gentlemen, tetapi kondisi sekarang sangat menyedihkan.

Penyusun By-Laws ULMWP juga sangat egois, dan itu pasti merusak perjuangan Papua Merdeka.

Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP) disampaikan kepada para pejuang dan aktivis Papua Merdeka agar

“menyalibkan ego pribadi dan ego kelompok ialah prasyarat utama dan pertama sebelum bicara Papua Merdeka. Kalau tidak oknum dan kelompok dimaksud tidak memenuhi syarat berjuang untuk Papua Merdeka, karena toh hasilnya akan NOL”.

Dikatakan juga bahwa pengalihan kepemimpinan ULMWP itu wajar dan harus terjadi, tetapi tata-cara dan proses yang terjadi tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk melakukan gerakan-gerakan tambahan di luar sidang KTT. ULMWP Summit sudah berlangsung dan sudah menghasilkan keputusan-keputusan, dan keputusan ini harus diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak.

Dinamika saling menyerang, saling memarahi, dan saling menegur yang terjadi di dalam ruang sidang “TIDAK BOLEH” disuarakan/ diceritakan di luar gedung sidang. Persidangan ialah sebuah “ritual” khusus yang diselenggarakan dalam proses pembangunan kesepakatan masyarakat modern, dan oleh karena itu, apa-pun yang terjadi dalam “ritual” itu tidak pernah menjadi konsumsi pulbik di luar ritual dimaksud.

Hal ini berlaku di seluruh dunia, kecuali di tengah-tengah bangsa Papua. Orang Papua karena masih ketinggalan zaman dalam, maka dinamika dan proses persidangan yang terjadi sering diceritakan keluar, sering menjadi bahan perbincangan di rumah-rumah, sering dijadikan alasan untuk tidak mendukung kepemimpin organisasi politik yang ada pada saat ini.

Ini yang dimaksud oleh Gen. Tabi sebagai “Konyol!”, karena kita bicara seolah-olah mengerti demokrasi, jadi demokrasi ke-suku-an tidak usah, kita mau demokrasi modern, padahal kelakuan praktek politik sehari-hari saja sudah lebih kuno daripada Demokrasi Kesukuan. “Memalukan” karena menyebut diri politisi dan diplomat, tetapi tidak mengerti secara konseptual strategis makna, tujuan dan manfaat daripada gagasan-gagasan para pemikir bangsa Papua tetapi menyembah berhala ideologi-ideologi barat. Sudah lama tinggal di dunia barat, tetapi cara kerja dunia barat sama sekali tidak nampak dalam kerja-kerja ULMWP.

“Memalukan” karena kebiasaan politisi dan diplomat Papua Merdeka selalu bawa keluar masalah dalam ruang sidang, dinamika ruang sidang di mana-mana dibawa keluar dan diceritakan kepada isteri-anak, kepada orang-orang di luar sidang. Ini bukan saja kampungan, tetapi kebodohan kita semua yang kita harus merasa malu besar. Ada ungkapan orang Koteka seperti ini, “What happens in men’s house stays in man’s house”, tetapi para pejuang Papua Merdeka “tidak dilahirkan” dan “tidak dibesarkan” dalam “men’s house” sehingga mulut mereka bocor kiri-kanan, cara gossip mereka sama dengan anak kecil yang baru belajar bicara.

“Lebih memalukan lagi” karena setelah Summit selesai, sudah ada wacana keluar “Saya orang OPM, saya bukan orang ULMWP”, dan “kami kembali saja kepada OPM”. Ini wacana dari NKRI! Wacana yang mau menghambat perjuangan Papua Merdeka.

Kalah dalam sebuah proses demokrasi sidang tidak harus berarti keluar dari sidang dan mengkampanyekan hal-hal yang justru menghambat perjuangan Papua Merdeka. Ini konyol.

Orang Papua sekarang harus bisa mengidentifikasi, oknum siapa, kelompok mana, orang Papua yang tinggal di tanah Papua, di Vanuatu, di Australia, di Belanda, di Inggris, di Skandinavia, di Amerika, yang mana yang sebenarnya tidak buat apa-apa dan tinggal makan-tidur enak di luar negeri, tetapi begitu tiba giliran sidang/ summit, mereka datang dan selalu keluar bawa masalah dan disebarkan masalah yang mereka temukan dalam “ritual sidang”. Kita harus sudah waktunya tahu siapa mereka. Dan kita harus berani hentikan mereka dari perbuatan-perbuatan terkutuk seperti itu. Kalau tidak, pembusukan akan terus terjadi dalam organisasi perjuangan kemerdekaan West Papua, yang berdampak menghambat perjuangan kita semua, memperpanjang penderitaan bangsa Papua, menambah angka kematian orang Papua di tangan NKRI.

January 10, 2018 0

Pursuing freedom for West Papua

John Gratton Wilson has taken his message about the plight of the West Papuan people to the world. KATRINA LOVELL reports about his connection to a country he says few people know about.

Every day Warrnambool’s John Gratton Wilson will put on one of the 10 T-shirts in his drawer that contain slogans calling for freedom for West Papua.

Flying the Flag: Warrnambool's John Gratton Wilson is using his retirement to campaign for a free West Papua. Picture: Rob Gunstone

Even if it is hidden under his jumper in winter, you can be sure he is probably wearing one.

The message emblazoned on the T-shirt sits right across his chest in a symbolic gesture towards a topic that he holds close to his heart. John is passionate about the issue and he is not afraid to tell anyone who will listen. “Some people call it an obsession,” he said. “I’m a 71-year-old activist.

“Most of the world wouldn’t have a clue where West Papua is.”

John will wear one of those T-Shirts, no matter where in the world he might be.

“I’ll go to other parts of the world to let the Indonesians know that we’re not happy,” he said. “I’ve been to Vanuatu, I’ve been to New Zealand, I’ve been to Washington, been to Prague.

“I go to the Indonesian embassies in those countries, fly the flag and wear the T-shirt.”

He said the T-shirts had attracted many positive reactions from the strangers he will pass by while on his travels, whether that be in Spain or Cuba. “I will often get the thumbs up,” he said.

Just three months ago when he was in Prague, he went to the Indonesian Embassy and stood on the footpath outside with his flag and was very vocal about calling for freedom for West Papua. John said he was just wrapping up his flag and getting ready to leave when the police turned up, followed by an intelligence officer a few minutes later.

“They speak Czech and I speak English. There was a bit of argy-bargy that went on – I was supposed to get a permit to demonstrate. Nothing came of it and I walked back home,” he said. John said somebody had to make the world aware of what was going on in West Papua.

In June, while he was visiting his daughter in Canada he took his flag down to the harbour where the cruise ships arrive, and for an hour or so for four days he raised the Morning Star flag on a stick and talked to anyone who would listen.

On his last day, after being told by security to move on, he stopped an elderly couple in their 90s and discovered the man had been a marine stationed in West Papua during World War II. “He said: ‘Bloody glad someone’s working to help the poor buggers we left behind,” John said.

“I mean damn it, these people helped our troops in the Second World War. They were also helping the Americans and the Dutch and the English stave off the Japanese invasion of Australia. They made a significant contribution,”

he said.

This year for the first time the south-west branch of the Australian West Papua Association marched in Warrnambool’s Anzac Day parade in honour of their efforts, and also participated in Rememberance Day.

John, who moved to Warrnambool about two years ago after living in Mortlake for 36 years, has the Morning Star flag permanently flying above his house. “I did the same in Mortlake, and it gets a bit tattered,” he said.

A new flag arrived in the mail late last month just in time to fly on December 1, the anniversary of the day the Dutch declared the country’s independence and its Morning Star Flag was first raised. John said people in West Papua were now not allowed to fly the Morning Star flag in their own country. “If they can’t do it, I’ll do it for them,” he said.

A gathering on the Civic Green on December 1 included a flag-raising ceremony and a choir sang the West Papua national anthem. He said the flag-raising ceremony had been taking place in Warrnambool for about two decades, and the south-west branch of the the Australian West Papua Association has about a dozen members who raise awareness of the plight of the people in West Papua.

John said he had written many letters and emails to Australian Foreign Affairs Minister Julie Bishop, but had never received a reply. He said both major parties had ignored the issue.

Most of the world wouldn’t have a clue where West Papau is.

John Gratton Wilson

The group also raises money from selling T-shirts, badges and book stalls to send to West Papuan refugees who are in camps on the border in Papua New Guinea. The money goes towards helping the refugees with their health and education needs.

John said he only learned about the situation in West Papua after the 2004 Boxing Day tsunami which killed 250,000 people, mainly in Sumatra and Aceh.

“We put our hand in our pocket, we didn’t have a lot of money. I think we gave $400 to the tsunami relief,” he said.

John said an Amnesty International report from about five years ago found that at least 100,000 people had been killed in West Papua since the 1960s. “That’s 40 people a week for 50 years,” he said, although he believes locals put that figure as high as 200 a week and consider it a genocide.

In 2011, John visited West Papua on a bird-watching trip to the Arfak Mountains.

“It was like Kokoda, it was very tough. On the first day of the trip the bird guide went into the bush, grabbed a stick and whittled this stuff on it with his machette, great big bush knife, and then came over to me and put it in front of me. And while he had his hand on it, I grabbed the stick and I said ‘Papua merdeka stick’ and his face lit up. Somebody else knew what was going on in his country,” he said.

Merdeka means Papua freedom, and the stick forms part of John’s collection of West Papuan items which also includes a whole shelf in his book case filled with books, DVDs and CDs.

John is also passionate about conservation and sustainabilty, and while he has an electric car it is also a chance to drive home his message about West Papua. The number plate reads: “WPAPUA”.

He has only been to West Papua once. “I don’t imagine they would let me in again,” he said, admitting that he didn’t expect to get a visa when he went in 2011 after he’d written so many letters to the embassy.

His passion for the West Papuan people increased after his visit, and fighting stage four prostate cancer that has metastisised and spread to the lymph sytem and bones hasn’t dampened his enthusiam.

John Gratton Wilson flies the Morning Star flag out the front of his Warrnambool home. Picture: Rob Gunstone

“Sooner or later it’s going to catch up with me. I just keep on. You can’t give up on these people.”

He said the United Nations was the only one who could fix the situation in West Papua after it gave the approval for Indonesia to take over the region in 1963 .

“For the locals it’s all been going down hill ever since,” he said. “It’s right on our door step. West Papua is closer to Queensland than we are to Melbourne. Apart from Papua New Guinea it’s our nearest neighbour and we look the other way.”

John Gratton Wilson flies the Morning Star flag out the front of his Warrnambool home. Picture: Rob Gunstone He said the country was rich in both copper and gold and was home to the world’s largest gold mine and third largest copper mine.

John said he has been heartened by the growing support for self-determination for the indigenous rightful owners of the land. He said while he was also concerned about the injustices towards other indigenous populations around the world, his focus was on West Papua because it is Australia’s closest neighbour.

Source: http://www.standard.net.au/

December 20, 2017 1

Lt. Gen. Amunggut Tabi: Salam Sukses untuk ULMWP – Sampai Kapan Kita Dititipkan di Sudut Politik Abu-Abu?

Jawaban langsung dari Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi dari Tentara Revolusi West Papua (TRWP) lewat mantan Sekretaris-Jenderal TRWP ialah “Sampai Kapan Kita Dititipkan di Sudut Politik Abu-Abu?” PMNews mendalami pernyataan ini dengan sejumlah pertanyaan dan jawabannya disampaikan sbb.

PMNews: Selamat malam! Kami dengan senang hati sampaikan bahwa KTT ULMWP telah berlangsung dan telah memilih Benny Wenda sebagai Ketua ULMWP, Octovianus Mote sebagai Wakil Ketua, Jacob Rumbiak Sebagai Jurubicara.

Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi (TRWP): Salam sukses untuk ULMWP. Kami sangat mengharapkan baik Mote maupun Wenda sama-sama terus bekerjasama dalam memperjuangkan aspirasi bangsa Papua yang telah lama kami perjuangkan di rimba New Guinea.

PMNews: Dengan pembentukan Ketua dan Wakil Ketua ini, kami melihat ada perubahan yang membawa harapan, karena organisasi perjuangan bangsa Papua tidak lagi terorganisir seperti tiga tahun lalu, tetapi ke dalam sebuah organisasi dengan Ketua dan Wakil Ketua, dan Jurubicara, jadi ada tata-organisasi lebih membantu perjuangan Papua Merdeka.

TRWP: Oh, ya, kalau hal ini, kami harus mengaku secara jujur dan terbuka bahwa kami tidak puas dengan hasil yang dicapai.

PMNews: Tidak karena pemerintah negara West Papua tidak dibentuk?

TRWP: TRWP tidak puas pertama-tama karena kita selama setengah abad lebih masih belajar berorganisasi, dan organisasi perjuangan kita masih saja menggunakan moderator, executive director dan sebagainya, seolah-olah kita masih belajar berorganisasi, kita tidak sanggup mempercayai generasi penerus perjuangan ini untuk sepenuhnya menggunakan otoritas dan kemampuan mereka memperjuangkan Papua Merdeka.

Sudah saatnya kita berjuang sebagai sebuah organisasi modern, yang kredibel, dan yang dapat bersanding dengan pemerintah penjajah untuk berhadapan “head-to-head”. Tetapi kalau kita masih belajar berorganisasi, maka kita tidak layak bermain di lapangan politik Papua Merdeka. ULMWP jadinya sama saja dengan organ perjuangan lain seperti KNPB, AMP, WPLO, WPNCL, OPM dan sebagainya, hanya menjadi sebuah organisasi yang menentang sebuah pemerintahan dan negara-bangsa.

Kita ini seumpama kesebelasan sepak bola Papua yang diharapkan untuk bertanding melawan kesebalasan NKRI, tetapi kesebelasan Papua ini malah tidak punya pelatih, tidak punya menejer, tidak punya sponsor, tidak punya striker, tidak punya pemain tengah, dan tidak punya official. Kita hanya datang sebagai orang Papua ramai-ramai ke lapangan sepak bola, lalu atas dasar kita orang Papua kita beli costume di jalan, lalu kita ramai-ramai melakukan pemanasan untuk bertanding melawan NKRI. Bisa dikatakan kita melawak di panggung politik.

PMNews: Dalam artikel sebelumnya PMNews turunkan berita dari MPP TRWP bahwa pemerintahan Negara Repub Papua harus dibentuk, akan tetapi saran itu tidak dipenuhi oleh KTT ULMWP. Apakah itu pemicu utama kekecewaan TRWP?

TRWP: Kami sudah katakan jelas dalam berita sebelumnya bahwa urusan politik bukanlah urusan kami. Kami cukup memberikan masukan, sementara hasil keputusan politik ialah sepenuhnya kewenangan para diplomat Papua Merdeka.

Yang terjadi sekarang ULMWP masih mau bangsa Papua tetap menderita, dan ULMWP membawa kita bilik abu-abu dalam sejarah perjuangan kita. Katanya bicara untuk Papua Merdeka, tetapi masih belajar ber-organisasi. Jadi, kita yang bergerilya di hutan menjadi bingung dan bertanya, “Apa maksudnya?”

Apa maksud ULMWP dengan terus berputar-putar di lingkaran ber-organisasi?

Kami malah sudah mencurigai, agenda NKRI atau agen-agen NKRI ada dalam tubuh ULMWP.

PMNews: Dari mana TRWP bisa menuduh ada agen NKRI di dalam tubuh ULMWP?

TRWP: Orang Indonesia bilang, “Pohon dikenal dari buahnya”, kita kenal ULMWP dari apa yang dia sudah lakukan sejauh ini. Kan NKRI mau ULMWP tetap menjadi organisasi liar di luar negeri, yang tidak mewakili bangsa Papua. Kan itu juga yang dipertahankan dan ditunjukkan oleh ULMWP. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah ULMWP memang betul-betul mau membawa perjuangan Papua Merdeka kepada tahapan yang lebih serius, ataukah hanya sekedar menghibur diri dengan dansa-dansa politik di atas penderitaan rakyat jelata yang kian hari kian dihabisi?

Pertanyaan langsung ialah: “Apa artinya organisasi ULMWP mengkleim diri berjuang untuk Papua Merdeka?” ULMWP harus menjawab dengan daftar jawaban yang bisa memberikan kita petunjuk bahwa memang benar mereka memperjuangkan aspirasi bangsa Papua, dan aspirasi itu ialah membentuk sebuah pemerintahan dan pemerintahan dimaksud adalah pemerintah Negara Republik West Papua.

PMNews: Kami merasa pernyataan ini cukup serius, dan mungkin menyinggung perasaan para pejuang Papua Merdeka!

TRWP: Apakah kami harus berbicara memihak kepada perasaan orang ataukah kepada kenyataan apa yang kami rasakan di lapangan di Tanah Papua? Perjuangan ini telah berlangsung selama lebih dari setengah abad. Perjuangan ini dijalankan oleh organisasi. Selama ini perjuangan kita dianggap Indonesia sebagai organisasi liar, pengacau, dan dunia internasional mengganggap sebagai organisasi non-pemerintahan, yang berjuang untuk memisahkan diri dari pemerintahan negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sah.

ULMWP itu organisasi separatis, dan dengan apa yang dihasilkannya kemarin jelas menunjukkan bahwa ULMWP masih senang dipanggil NGO separatis.

Secara hukum internasional, untuk menentang pemerintahan resmi dari sebuah negara-bangsa yang adalah anggota PBB, maka apa yang harus kita bukankah melawan sebuah negarai dengan organisasi liar. Kita harus tahu siapa yang layak melawan negara-bangsa?

PMNews: Semakin jelas bagi kami bahwa TRWP kecewa karena ULMWP tidak membentuk pemerintahan.

TRWP: Kami tahu, para agen NKRI yang dikirim untuk menghadiri KTT ULMWP ini pasti juga ditodong bahwa kalau mereka tidak sanggup menggagalkan ULMWP membentuk pemerintahan, maka nyawa mereka juga terancam. Oleh karena itu, demi keselamatan nyawa dari orang Papua yang saat ini menjadi kaki-tangan NKRI, maka kami terima hasil yang telah dicapai. Tetapi kami harus tetap berketetapan bahwa hasil ini tidak memusakan.

PMNews: Bagaimana kalau ULMWP nanti bentuk pemerintahan?

TRWP: Kami harus terus-terang, bahwa selain ada agen NKRI di dalam tubuh ULMWP, para pemain kunci ULMWP juga dimasuki oleh agen-agen rahasia asing, Amerika Serikat dan Australia, yang menghendaki agar West Papua tidak merdeka dan tetap berada di dalam NKRI.

Dan orang-orang inilah yang mereka jadikan sebagai penasehat mereka. Dan selama ini, baca saja pernyataan mereka, kelihatan jelas, pernyataan yang mereka keluarkan dulu dan sekarang tidak sama. Saat ini mereka terlihat berbicara atas pesan-pesan dari pihak lain, bukan pesan-pesan orang tua mereka di hutan lagi.

Ini yang sudah terjadi pada para tokoh gerilyawan yang pernah keluar dari Tanah Papua dan tinggal di luar negeri. Lama-kelamaan mereka menjadi orang putih, tidak berpikir seperti orang Papua lagi, menganggap pendapat orang Papua sebagai ketinggalan zaman, tidak tahu, masih harus diajar untuk berjuang, dan sebagainya. Mereka menjadi koknas (kepala), di luar hitam, di dalam putih.

Ini mentalitas penjajah, dan mentalitas inilah yang sudah dianut oleh orang-orang ULMWP. Kami kaget menyaksikan drama ini.

PMNews: Kami harap drama ini akan berakhir dengan solusi yang jelas bagi bangsa Papua.

TRWP: ULMWP masih berputar-putar di lingkaran “ego pribadi” dan “ego kelompok”. Ini adegan utama. Lalu adegan pendukung ialah agen asing yang lalu-lalang secara jarak dekat dan jarak jauh sehingga orang Papua di dalam ULMWP sudah tidak berpikir sebagai orang Papua lagi, tetapi mereka berpikir demi kepentingan pesan-pesan yang mereka sendiri tidak sadari, padahal pesan mereka bertujuan untuk mengulur-ulur waktu kemerdekaan West Papua.

Siapapun di dunia ini, saat ego menjadi patokan utama dalam hidup kita, maka kepentingan umum pasti akan dikorbankan. Kita akan bertindak tidak tahu diri. Dan semakin kita menganggap orang tua di hutan tidak tahu apa-apa, dan kita yang di luar negeri yang lebih tahu banyak, maka kita sudah ada dalam jerat Lucifer yang menganggap dirinya jagoan dan dilempar Tuhan ke dalam Bumi dan diberi nama Iblis.

PMNews: Apa saran untuk ULMWP ke depan?

TRWP: Kami tidak punya saran apa-apa, karena sudah jelas akan percuma dan tidak bermanfaat.

Pada titik ini kami cukup tiba pada kesimpulan sementara bahwa ULMWP telah diracuni oleh agen-agen asing yang lebih suka melihat bangsa Papua menderita, dibunuh, diteror dan dijajah, sampai selama-lamanya.

Hanya satu kemungkinan saja yang akan membuat kita membangun kembali kepercayaan kami kepada ULMWP, yaitu kalau ULMWP berhenti berorganisasi, tetapi lebih mengarah kepada berpemerintahan. Kalau tidak, orang Papua siapa yang bisa percaya bahwa ULMWP beigut berguna untuk Papua Merdeka? TRWP jelas tidak pada posisi itu!

December 10, 2017 0

Kalau ULMWP Tidak Bentuk Pemerintah Republik West Papua, maka Kita pertanyakan, Apa Tujuan Mereka?

Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP) lewat Sekretaris-Jenderal Lt. Gen. Amunggut Tabi menyatakan

“Kalau ULMP tidak sanggup membentuk pemerintahan Republik West Papua, maka kita semua orang Papua harus bertanya kembali kepada ULMWP, apa tujuan pembentukannya? Untuk menghibur diri di atas penderitaan rakyat Papua atau memang benar-benar untuk Papua Merdeka?”

Menurut perintah dari Gen. TRWP Mathias Wenda, sebagaimana disampaikan berkali-kali tak henti-hentinya lewat PMNews melalui Lt. Gen. Amunggut Tabi, serta degnan membaca perkembangan opini terakhir di tanah Papua, telah tiga tahun lamanya ULMWP didirikan, tetapi kampanya Papua Merdeka sejauh ini telah dilakukan secara sporadis dan amburadul, sama seperti cara bermain politik generasi tua.

Gen. Wenda memberikan maklumat, bahwa jikalau ULMWP tidak sanggup, atau merasa takut, atau binggung, maka sebaiknya para anggota ULMPW mengundurkan diri. Jangan biarkan nasib bangsa dan penderitaan ini terkatung-katung dengan huru-hara sana-sini seolah-olah bicara Papua Merdeka, padahal masing-masing oknum menghibur diri dengan sensasi dan politik ego piribadi.

Gen. Wenda memandang percekcokan yang terjadi antara Benny Wenda dan Oktovianus Motte ialah permasalahan ego pribadi oknum kedua orang ini, dan ini tidak boleh dianggap sebagai kepentingan Papua Merdeka. Kedua oknum harus menyerah kepada aspirasi dan pengorbanan bangsa Papua sepanjang setengah abad lebih, dengan mematikan ego pribadi masing-masing. Kalau tidak TRWP tidak akan segan-segan ambil-alih perjuangan ini.

PMNews menyinggung tetntang berbagai perbedaan yang ada bukan hanya antara Motte dan Wenda, tetapi juga antara para pejuang di hutan, ditanggai Tabi dengan menyatakan bahwa persoalan yang ada di rimba New Guinea tidak perlu mempengaruhi politik Papua Meredka. Menurutnya

Para pejabat ULMWP harus punya integritas dan ketegasan serta posisi yang jelas. Apa yang mereka mau capai lewat ULMWP? Apakah ULMWP Itu sebuah LSM, atau sebuah pemerintahan, atau apa? Mereka harus memperjelas diri mereka sendiri. Kalau mereka menanggap diri sebagai pemerintahan, maka mereka harus punya undang-undang, tidak bisa pakai Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga tetapi harus pakai UUD Sementara. Untuk mempersiapkan ini perlu didukung oleh kajian ilmiah dan tulisan-tulisan yang lengkap, tidak bisa hanya catatan-catatan seperti yang biasa dilakukan oleh aktivis jalanan. Bicara mengenai negara dan pemerintahan, maka harus ada UUD, yang di-back-up dengan gagasan teoritis yang jelas.

Menanggapi perbedaan pendapat yang terjadi antara beberapa aktivis Papua Merdeka terkait dengan UUD yang diusulkan oleh Parlemen Nasional West Papua (PNWP) secara resmi lewat Sidang Perlemen yang ditanda-tangani oleh Buchtar Tabuni oleh ketua PNWP, Ge. Tabi menegaskan

Itu produk hukum PNWP, bukan milik siapa-siapa. Apakah produk hukum itu ditegakkan atau tidak, itu bukan urusan siapa-siapa selain parlemen itu sendiri. Dalam status sebagai draft, masih bisa kita komentari, tetapi setelah menjadi produk hukum yang sah lewat PNWP maka itu hak PNWP sepenuhnya, mau membuangnya, mau merubahnya, mau menggantikannya dengan gagasan lain, itu semua terserah. Yang penting jangan sampai gagasan yang tidak saha mengganggu pelaksanaan UUD yang sudah disahkan. Itu menjadi memalukan bagi bangsa Papua. Ini permainan memalukan apa lagi?

Setelah PMNews mengemukakan bahwa ada pihak-pihak dalam perjuangan Papua Merdeka sendiri yang tidak senang dengan gagasan UUD yang telah disahkan dimaksud, Gen. Tabi kembali menegaskan bahwa apapun yang terjadi setelah pengesahannya, itu tidak ada sangkut-paut, dan tidak patut dikomentari oleh sayap militer, itu tergantung sepenuhnya kepada PNWP, apakah itu menjadi tontonan lucu atau mau menjadi tontonan menarik? Itu kembali kepada Pak Tabuni sendiri sebagai Ketua PNWP.

Ditanyakan apa pendapat TRWP kalau akhirnya ULMWP mengadopsi UUD yang dirancang oleh pihak lain, yang belum disahkan oleh PNWP, Gen. Tabi mengatakan itu semua kembali kepada para anggota ULMWP. Katanya “Toh akhirnyakan akan muncul siapa tidak tahu main tetapi paksa diri main”.

November 24, 2017 0

Publikasi Dokumen Rahasia A.S. dan Langkah Perjuangan Kemerdekaan West Papua

Publikasi dokumen rahasia Amerika Serikat oleh tiga lembaga resmi negara Paman Sam beberapa hari lalu mendapatkan berbagai macam tanggapan dari sejumlah pihak, baik di Tanah Papua maupun di Indonesia. Tanggapan curiga, tidak ada apa-apa, dan tanggapan menentang muncul dari Indonesia. Dari Tanah Papua, ada kesan seolah-olah kita dapat memanfaatkan dokumen rahasia dimaksud untuk mengkampanyekan Papua Merdeka. Semua fakta dan data yang tersedia bermanfaat, tergantung siapa, kapan dan di mana fakta dan data tersebut dimanfaatkan.

Bagi bangsa Papua, telah terbuka diketahui dunia sekarang bahwa memang ada rekayasa, ada campur-tangan asing, ada kepentingan di luar aspirasi bangsa Papua yang mendorong dan melindungi, membela dan megizinkan invasi militer, operasi militer, pendudukan dan penjajahan NKRI di atas wilayah kedaulatan Negara Republik West Papua yang berhasil disiapkan tanggal 1 Desember 1961 dan diproklamirkan 10 tahun kemudian: 1 Juli 1971.

Dalam kondisi bangsa Papua berada di tengah dukungan politik kawasan paling sukses dan dukungan politik internasional yang sudah memasuki tahap awal, maka kita semua harus menyadari bahwa kita tidak larut dalam sejarah masa-lalu, berlama-lama dalam menyesali, memarahi, merenungkan dan mengungkit-ungkit masa lalu yang jelas-jelas sudah berlalu. Kita harus belajar untuk menengok ke belakang dalam waktu sekejap dan dengan dasar itu merancang dan menatap masa depan secara bijak.

Masa depan perjuangan Papua Merdeka sudah memasuki tahapan yang sangat menentukan, di mana lembaga eksekutif dan legislatif dalam perjuangan Papua Merdeka sudah mengerucut. Kini Tanah Papua memiliki lembaga perjuangan seperti Presidium Deawn Papua (PDP), West Papua National Authoriry (WPNA), West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka (DeMMAK), Dewan Adat Papua (DAP) dan organisasi pemuda serta angkatan bersenjata yang menyebar di seluruh Tanah Papua.

Di saat yang sama, kita telah memiliki United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai calon lembaga pemerintahan, eksekutif yang menjalankan fungsi pemerintahan Negara West Papua. Sejajar dengan itu, kita punya Pemerintahan Negara Federal Republik Papua Barat (NRFPB) dengan Presiden Forkorus Jaboisembut. Kita juga sudah punya PNWP dan Dewan Parlemen Nasional yang berfungsi sebagai legislatif dalam organisasi pemerintahan berdasarkan prinsip Trias Politica.

Kita akan memiliki pilar Judicative, kepolisian dan tentara nasional di waktu tidak lama lagi.

Yang terjadi di kawasan Pasifik Selatan begitu menarik. Negara-Negara Pasifik Selatan telah siap dan matang untuk menerima negara dan pemerintahan baru dari Tanah Paupa, bernama Negara Republik West Papua, dengan pemerintahan West Papua, berdasarkan Undang-Undang Negara West Papua.

Dipimpin oleh pemerintahan Republik Vanuatu dan Solomon Islands telah terbangun solidaritas tidak hanya di dalam kawasan Melanesia, tetapi telah menyebar ke seluruh Pasifik Selatan dan sudah merintis kerjasama dukungan di kawasan Melanesia – Afrika dan Melanesia – Eropa.

Para pemimpin negara-negara kepulauan Pasifik Selatan telah dengan nyata dan terbuka menyampaikan dukungan mereka atas kemerdekaan West Papua di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kalau kita masuk kelas-kelas Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah, membaca syarat pendirian sebuah negara, maka kita harus terus-terang, sebagian besar syarat pendirian sebuah negara sudah didapatkan, sudah diraih, sudah ada di tangah.

Yang belum diwujudkan saat ini ada dua: Negara West Papua tidak memiliki pemerintahan, dan kedua, untuk menjalankan pemerintahan itu, Negara West Papua belum memiliki Undang-Undang yang menunjukkan bangunan negara West Papua sebagai cara masyarakat modern mengorganisir diri dalam lembaga bernama “negara-bangsa”.

Oleh karena itu, apa yang harus kita katakan bilamana ada oknum, ada lembaga, ada kelompok, ada pihak yang beranggapan, berusaha menghalang-halangi, dan menunda-nunda proses pembuatan Undang-Undang Negara West Papua dan pembentukan pemerintahan Pemerintahan Semantara Republik West Papua?

Bukankah mereka itu mush aspirasi bangsa Papua?

Bukankah mereka menjalankan tugas, fungsi dan misi NKRI?

Ingat, Papua Merdeka tidak harus berarti marga Papua, kulit hitam, rambut keriting! Dia lebih dari itu! Karena politik Papua Merdeka, nasionalisme Papua BUKAN etno-nasionalisme, tetapi sebuah nasionalisme berdasarkan filsafat, teori dan prinsip demokrasi modern yang menyelamatkan planet Bumi dari kepunahan.

October 23, 2017 0

Lt. Gen TRWP A. Tabi: Publikasi Dokumen Rahasia A.S Itu Lagu Lama!

Banyak tanggapan muncul dari Indonesia maupun dari Tanah Papua terhadap publikasi dokumen rahasia Amerika Serikat baru-baru ini. Di Indonesia sendiri ditanggapi beragam. Ada yang mengatakan publikasi ini bermaksud tertentu, yang akibatnya akan merugikan Indonesia. Yang lain mengatakan publikasi ini tidak berpengaruh apa-apa terhadap keutuhan NKRI. Yang lain lagi tidak mau berpendapat, mereka menjalani hidup dengan prinsip “business as usual”.

Media di Tanah Papua juga menyiarkan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di Tanah Papua, khususnya di era setelah NKRI menginvasi dan menduduki wilayah Negara West Papua.

Apa maknanya bagi perjuangan Papua Merdeka?

Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP) mengatakan banyak pihak sudah tahu apa-apa yang terjadi pada waktu itu, oleh karena itu, publikasi dokumen ini tidak membantu siapa-siapa dalam usaha apa saja.Semuya orang Papua sudah tahu apa saja yang pernah terjadi waktu itu, dan sudah lama mengkampanyekannya.

“Itu lagu lama”, katanya.

Menurut Tabi, lagu yang perlu dinyanyikan oleh bangsa Papua saat ini ialah lagu-lagu terkait solusi atas pendudukan NKRI di Tanah Papua, bukan mencari-tahu siapa salah dan siapa benar.

Bangsa Papua harus muncul di pentas politik regional dan global dan pentas politik domestik di dalam Tanah Papua sendiri, menunjukkan kepada berbagia pihak apa yang akan terjadi setelah Papua Merdeka dari berbagai aspek: sosial, budaya, pertahanan, keamanan, demokrasi, ekonomi, keamanan, perdamaian kawasan sehingga baik rakyat West Papua maupun seluruh masyarakat Melanesia dan dunia internasional melihat manfaat dari kemerdekaan West Papua, kontribusi yang diberikan oleh kemerdekaan West Papua kepada dunia internasional, kepada kawasan di Asia, Pasifik dan Pasifik Selatan.

Gen. Tabi melanjutkan pesan dari Gen. TRWP Mathias Wenda bahwa tugas United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Parlemen Nasional West Papua (PNWP) harus jelas dan dengan tegas dijalankan, yaitu meneguhkan, mengamandemen dan menjalan Undang-Undang Sementara Republik West Papua, dan pemerintahan transisi West Papua.

Amunggut Tabi menekankan

Kalau tidak begitu, lebih bagus semua lembaga legislatif dan executive yang ada tidak usah menjanjikan kepada bangsa Papua bahwa mereka bekerja untuk Papua Merdeka karena itu akan kita sebut sebagia penipuan publik dan tidak jauh berbeda dengan penipuan-penipuan yang kini dipublikasi oleh Amerika Serikat. Jadi, jangan kita mampu mencaritahu kesalahan orang lain, tetapi menganggap kesalahan sendiri tidak apa-apa. Ini fatal.

Gen. Tabi melanjutkan bahwa bilamana PNWP gagal mensahkan Undang-Undang, maka perjuangan Papua Merdeka akan tetap terus dipandangn sebagai tindakan “melanggar hukum NKRI’, karena perjuangan kita tidak punya dasar hukum, tidak memenuhi kewajiban hukum formal. Kita sudah lama berjuang tetapi berjuang masing-masing tanpa panduan dna tuntunan yang jelas.

Gen. Tabi kembali menekankan

Kita bangsa Papua harus mencatat, bahwa kalau PNWP tidak mengsahkan sebuah Undang-Undang sementara untuk perjuangan bangsa Papua mencapai kemerdekaannya dan ULMWP tidak mampu berfungsi sebagai sebuah pemerintahan transisi, maka kita hampir dengan pasti dapat berkesimpulan bahwa kedua lembaga ini telah dimasuki oleh lawan-lawan aspirasi bangsa Papua. Mereka hadir untuk melayani kemauan penjajah. Alasan apapun tidak dapat diterima, yang jelas berpura-pura berjuang tetapi sebenarnya menghalangi perjuangan adalah penghianatan terhadap aspirasi dan pengorbanan bangsa Papua.

October 23, 2017 0

Dokumen AS dibuka, terkuak banyak orang tak bersalah ditembaki dalam peristiwa Bukit Arfai Papua

Jayapura, Jubi – Sejumlah dokumen kabel diplomatik Amerika yang berkaitan dengan Indonesia, utamanya soal tragedi 1965 kembali dibuka ke publik oleh tiga lembaga Amerika. Dokumen-dokumen itu menguak sejumlah telegram dari dan ke Amerika Serikat terkait pembunuhan massal pasca 1965.

Ketiga lembaga itu adalah National Security Archive (NSA), National Declassification Center (NDC), keduanya lembaga nirlaba, dan lembaga negara National Archives and Records Administration (NARA).

Satu dari sekian banyak dokumen telegram itu menguak penembakan orang tak bersalah yang dilakukan oleh tentara Indonesia pada periode Juni-Juli 1965.

Kisah brutal di Arfai

Dokumen yang dibuka adalah 39 dokumen setebal 30.000 halaman yang merupakan catatan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia sejak 1964 hingga 1968. Dari sejumlah dokumen itu, satu dokumen ternyata menguak penembakan terhadap sekian banyak Orang Asli Papua di Manokwari pada tahun 1965.

Dokumen telegram bernomor kontrol 542A, tertanggal 15 September 1965 itu berkisah tentang kondisi di Irian Barat (Papua Barat) pada pertengahan September 1965, sebagaimana diceritakan oleh seorang misionaris Protestan Belanda yang melaporkan tentang dipenjarakannya seorang misionaris, Harold Lovestrand.

Isi telegram itu menyebutkan pada bulan Juni, aparat keamanan Indonesia telah mencegah sejumlah orang Papua yang berencana meninggalkan Papua menuju Australia dengan sebuah dokumen yang ditandatangani oleh sejumlah orang Papua terkemuka saat itu di Manokwari. Kejadian ini diikuti dengan penangkapan sebagian besar pegawai sipil dan sejumlah fungsionaris daerah.

Telegram yang ditandatangani Duta Besar AS untuk Indonesia Marshall Green itu, menjabarkan aksi pertama tentara Indonesia di Manokwari yang dikatakan brutal. Pada tanggal 26 Juni di salah satu bukit di Manokwari tiga orang tentara Indonesia yangs sedang menaikkan bendera merah putih, ditembak oleh kelompok orang Papua yang memberontak saat itu. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai penyerangan Markas Arfai oleh Permenas Ferry Awom.

Yunus Inauri, salah satu pelaku penyerangan markas Arfai itu dalam satu wawancaranya dengan Jubi mengatakan Permenas Awom adalah bekas anggota Batalyon Papua. Dia komandan Papua PVK pada jaman Belanda. Dia dan kawan-kawannya berontak karena pasukan Indonesia yang datang membuat ketidaknyamanan bagi masyarakat.

Inauri yang adalah seorang guru saat itu, mengatakan bila tentara Indonesia mendapati orang di jalan yang dinilai berperilaku aneh, maka mereka akan main pukul seenaknya, termasuk anak muridnya di sekolah. Permenas yang melihat keadaan tidak beres ini, bersama kawan-kawannya memukul tentara Indonesia yang bikin kacau. Bukan hanya baku pukul, baku tembak pun tak terelakkan. Situasi jadi ramai, masyarakat lari kocar-kacir. Permenas saat itu punya senjata yang selalu dibawa kemana-mana.

Setelah penembakan tiga tentara Indonesia itu, keesokan harinya tentara Indonesia menembaki setiap orang Papua yang terlihat dan banyak orang tidak bersalah jatuh tertembak di jalanan. Aksi penembakan semakin meluas di hari-hari berikutnya, namun kelompok Permenas Awom tidak pernah turun menyerang Manokwari.

Perlawanan kelompok Awom terus berlangsung hingga pasukan utama Indonesia didatangkan dari luar Manokwari. Dalam massa perlawanan ini, gencar beredar issu jika Papua merdeka, maka Belanda, Australia dan Amerika Serikat akan membantu dana pembangunan Papua.

Kasus Lovestrand

Lovestrand sendiri, dalam telegram tersebut disebut ditahan karena dikhawatirkan bisa menjadi korban penembakan. Sebab pada periode itu, orang-orang Papua yang menginginkan kemerdekaan memenuhi jalan, demikian juga aparat keamanan Indonesia.

Selain Lovestrand, seorang Pendeta Katolik asal Belanda bernama Vandenberg di Sukarnopura (nama Jayapura saat itu) juga ditahan tanpa alasan yang jelas.

Dalam blog NDC dikatakan kasus Lovestrand yang terjadi pada massa itu memberi tekanan signifikan terhadap hubungan AS – Indonesia. Sekretaris Rusk mendesak Duta Besar Green pada 29 Januari untuk melanjutkan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Subandrio. Percakapan yang dihasilkan tidak berlangsung sampai 9 Februari, di mana Duta Besar Green menemukan bahwa Jaksa Agung Indonesia mendapat pengakuan yang ditandatangani dari Lovestrand yang menyatakan bahwa dia tidak melaporkan bukti pemberontakan di Papua. Perantara lainnya terus mendesak Sukarno untuk membebaskan Lovestrand. Kedutaan Besar menyadari bahwa tekanan yang terus berlanjut pada Sukarno menciptakan lebih banyak masalah daripada kemajuan. Akhirnya, pada tanggal 18 Maret, Kedutaan Besar Indonesia mengindikasikan melalui telegram kepada Rusk bahwa Jaksa Agung Indonesia mulai memproses dokumen untuk mendeportasi Lovestrand.

Misionaris Belanda ini akhirnya dideportasi bersama keluarganya menggunakan pesawat KLM pada tanggal 23 Maret 2066.

Harold Lovestrand kemudian menulis tentang pengalamannya di Indonesia dalam buku Penyanderaan di Jakarta, yang diterbitkan oleh Moody Press pada tahun 1967. (*)

October 23, 2017 0

Wartawan Tanyakan Dukungan Israel terhadap Referendum Papua

Benny Wenda, SekJend DeMMAK, Jubir ULMWP, Pendiri IPWP dan ILWP

YERUSALEM, SATUHARAPAN.COM – Pemberitaan yang cukup masif tentang adanya petisi referendum Papua telah menarik perhatian media di dalam dan luar negeri. Kendati klaim penyerahan petisi tersebut sudah dibantah dan klaim itu dianggap hoax, isu Papua kini semakin menarik perhatian dunia.

Penyerahan petisi kepada Komite Dekolonisasi PBB atau lazim disebut C24, pertama kali diberitakan oleh koran Inggris, The Guardian pada 28 September lalu. Berita tersebut kemudian menjadi meluas setelah berbagai media lain juga mengangkatnya. Salah satu media yang memberi perhatian terhadap isu ini adalah Arutz Sheva, sebuah media Israel yang dikenal menyuarakan kalangan religius Yahudi.

Arutz Sheva menurunkan tulisan berdasarkan laporan The Guardian, yang mengetengahkan bantahan dan penolakan PBB terhadap petisi referendum Papua yang digagas oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Namun, pada saat yang sama, media ini juga memberi ruang bagi Benny Wenda, jurubicara ULMWP, untuk mengemukakan gagasannya tentang latar belakang petisi tersebut.

Tidak sampai di situ. Media ini juga mencoba mencari tahu bagaimana posisi Israel terhadap isu referendum Papua yang digagas oleh ULMWP. Relevansi menanyakannya tidak disebutkan. Tetapi patut dicatat, Israel — yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia — adalah negara pertama yang menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan wilayah otonomi Kurdi di Irak, yang pekan lalu melaksanakan referendum yang ditentang oleh banyak negara.

Arutz Sheva menghubungi Jurubicara Kementerian Luar Negeri negara itu, Emmanuel Nachshon, untuk menanyakan bagaimana posisi Israel terkait isu kemerdekaan Papua. Sayangnya, jurubicara tersebut menolak untuk memberikan komentar.

Didengar dan Dibicarakan di Dunia

Dijawab atau tidaknya pertanyaan tersebut, bagi kalangan pro referendum Papua hal itu tak terlalu penting. Yang lebih penting, gagasan penentuan nasib sendiri Papua telah didengar dan dibicarakan di banyak negara.

“Bagi rakyat dan bangsa Papua, petisi tidak sah atau ditolak, itu bukan masalah utama. Pesan kunci bagi bangsa Papua adalah persoalan Papua menjadi perbincangan di tingkat internasional,” kata Socratez Sofyan Yoman, salah seorang tokoh gereja di Papua yang mendukung perjuangan ULMWP dalam salah satu komentarnya yang disebarkan melalui WA.

Bahkan diangkatnya isu ini oleh media dan pejabat Indonesia, menurut dia, menjadi promosi gratis. “Media dan pejabat Indonesia turun berperan aktif mempromosikan dengan gratis petisi dan perjuangan bangsa Papua. Dalam posisi Indonesia seperti ini lebih banyak memberi keuntungan bagi bangsa Papua,” kata dia.

Rumit dan Sulit
Pakar Ilmu Politik dari Deakin University, Australia, Damien Kingsbury, mengakui simpati dunia terhadap isu Papua makin meluas. Namun pada saat yang sama, ia juga mengingatkan bahwa diplomasi Indonesia masih sangat kuat dan sebaliknya, dukungan formal dari negara-negara di dunia sangat minim terhadap kelompok separatis yang pro referendum Papua.

Damien Kingsbury adalah salah seorang pakar yang menaruh perhatian terhadap isu-isu referendum. Ia terlibat dari dekat dalam monitoring penentuan nasib sendiri Timor Leste. Kingsbury juga pernah dilarang ke Indonesia karena keterlibatannya dalam memberi nasihat kepada Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Namun dalam soal isu Papua, ia selama ini berpandangan bahwa Papua tidak bisa disamakan dengan Timor Leste, karena PBB telah mengakui Papua sebagai bagian integral dari Indonesia, berbeda dengan status Timor Leste.

Menurut dia, walaupun integrasi Papua ke dalam Indonesia melalui Pepera tahun 1969 dilaksanakan ‘dibawah todongan senjata’ dan hanya melibatkan 1.025 orang Papua dari populasi 800.000 orang, “Papua adalah bagian dari Indonesia – diakui ‘sah’ oleh PBB,” kata dia dalam sebuah artikel yang dimut di Crikey, akhir pekan lalu.

“Tidak seperti kasus Timor Timur, yang tidak pernah diakui secara hukum sebagai bagian dari Indonesia, PBB harus membubarkan atau mengabaikan pengakuannya atas Papua sebagai bagian dari Indonesia untuk bisa mendukung pemungutan suara mengenai kemerdekaan (Papua),” lanjut dia.

Di sisi lain, Kingsbury mengatakan bahwa kedudukan Indonesia di dunia internasional sangat kuat dibanding dengan pihak- pihak yang menyuarakan kemerdekaan Papua. “Tidak seperti Papua, Indonesia memiliki teman-teman yang kuat di PBB, yang berusaha untuk mempertahankan hubungan ekonomi dan diplomatik yang kuat,” tutur dia. Sementara, lanjut dia lagi, pergerakan yang menginginkan kemerdekaan Papua, “Hanya memiliki sedikit pendukung internasional.”

Belanda, negara yang dahulu dianggap berada di belakang pendukung kemerdekaan Papua, menurut dia, sudah menjauh dan dalam istilahnya sendiri, ‘cuci tangan’ dari isu ini.

Senada dengan itu, Australia juga telah menjamin bahwa negara itu menghormati kedaulatan teritorial Indonesia dengan pertimbangan untuk memelihara hubungan bilateral dengan Indonesia.

Ada pun Amerika Serikat, kata Kingsbury, memiliki investasi besar di Papua dan juga ingin mempertahankan hubungan baik dengan Indonesia yang penting secara strategis.

Oleh karena itu, Kingsbury belum dapat memberikan kesimpulan terhadap prospek penanganan masalah ini. Di satu sisi ia mengatakan isu Papua sangat sulit; bahwa mencapai cita-cita penentuan nasib sendiri untuk Papua yang merdeka akan menghadapi berbagai rintangan yang terlalu sulit untuk dapat diatasi. Di sisi lain, ia juga tidak bisa menutup mata terhadap keadaan yang mendesak untuk dilakukannya penentuan nasib sendiri, bahkan lebih kuat dari pada sebelumnya.

“Di tengah keadaan ini, Presiden Joko Widodo, seperti mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tampaknya tidak berdaya untuk secara mendasar memperbaiki keadaan penduduk asli Papua, apalagi membebaskan rakyat Papua dari cengkeraman polisi dan militer,” demikian Kingsbury.

Pada akhirnya, Kingsbury hanya dapat mengatakan bahwa hadirnya petisi yang dideklarasikan oleh Benny Wenda dan kawan-kawan menunjukkan bahwa rakyat Papua masih tetap menolak untuk menjadi bagian dari Indonesia setelah hampir lima dekade mengalami penggabungan paksa; walaupun untuk itu mereka harus bergerak secara ‘bawah tanah’ dan sembunyi-sembunyi.

The Blue Water Rule

Ketua the Center for World Indigenous Studies, Rudolph C. Ryser, juga mengakui kerumitan masalah penentuan nasib sendiri untuk dijadikan agenda PBB. Salah satu penyebabnya, menurut dia, dalam sebuah tulisan yang dimuat di intercontinentalcry.com, adalah apa yang dikenal sebagai The Blue Water Rule, yang termaktub dalam Resolusi PBB No 637 VII. Dalam resolusi tersebut, negara-negara anggota PBB sepakat bahwa bangsa-bangsa yang berada di dalam wilayah negara-negara anggota PBB tidak boleh mendapatkan kemerdekaan melalui proses penentuan nasib sendiri.

Sampai sejauh ini, Papua tidak termasuk dalam kategori wilayah yang tanpa pemerintahan (Non-Self-Governing Territories) pada Komite Dekolonisasi PBB. Hanya ada 17 teritori yang sudah terdaftar, yaitu Western Sahara, Anguilla, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Falkland Islands, Montserrat, Saint Helena, Turks and Calcos Islands, United States Virgin Islands, Gibraltar, American Samoa, French Polynesia, Guam, New Caledonia, Pitcairn dan Tokelau.

Sementara itu, menurut Ryser, ada sejumlah teritori lainnya yang diketahui menuntut referendum dari negaranya. Di antaranya Catalonia (Spanyol), Kurdistan (Irak), Palestina (Israel), Biafra (Nigeria), Papua (Indonesia), Baluchistan (Pakistan), Uyghuristan (Tiongkok), Pasthunistan (Afghanistan), Crimean Tartars (Rusia), Qom (Argentina).

“Ada banyak bangsa yang tidak setuju untuk diperintah oleh negara yang menguasainya namun PBB dengan dipelopori oleh AS pada tahun 1952 mendorong untuk secara permanen mencegah bangsa-bangsa tersebut memisahkan diri dari ‘hubungan yang tidak menyenangkan dengan negara yang sekarang melingkupinya,” kata Ryser.

Menurut Ryser, Blue Water Rules seharusnya dihapuskan di PBB.

Di tengah rumitnya mekanisme di PBB tersebut, ULMWP dalam siaran persnya mengatakan akan tetap menempuh mekanisme PBB dalam memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri Papua.
Editor : Eben E. Siadari

October 5, 2017 0

Worse West Papua human rights, ‘shrinking space’, says new report

By PMC Editor, September 29, 2017Pacific Media Centre Newsdesk

West Papua has experienced a “significant aggravation” of the human rights situation in the past two years compared to previous years, says a new report from more than 40 faith-based and civil rights organisations.

“Reports by local human rights defenders describe an alarming shrinking of democratic space,” says the report.

“Although Indonesian President Joko Widodo pushed economic development and granted clemency to five long-term political prisoners, the police strictly limited even the most peaceful dissident political activities.”

The report says that Indigenous Papuans – particularly women – “continued to have a high risk of becoming victims of human rights violations.”

It adds that “racist attitudes toward West Papuans among the police and military, insufficient legal protection, the lack of proper law enforcement, inconsistent policy implementation and corruptive practices among government officials contributed to the impunity of security forces.”

Local journalists in West Papua also continued to face “intimidation and obstruction” from the security forces.

This is the fifth report of the International Coalition for Papua (ICP) covering events from January 2015 until December 2016.

Human rights analysis

More than 40 organisations in West Papua, Jakarta, and worldwide have brought their analysis on the human rights and conflict situation in West Papua together.

The executive summary of the 218-pages report explains how several human rights standards have deteriorated over the last two years.

The report is compiled by the International Coalition for Papua (ICP) and the German Westpapua-Netzwerk (WPN). The executive summary says:

“The years 2015 and 2016 were characterised by a significant aggravation of the human rights situation in West Papua compared to previous years. The term West Papua refers to the Indonesian easternmost provinces of ‘Papua’ and ‘Papua Barat’. Reports by local human rights defenders describe an alarming shrinking of democratic space.

“Indigenous Papuans, particularly women, continued to have a high risk of becoming victims of human rights violations. Racist attitudes toward West Papuans among the police and military, insufficient legal protection, the lack of proper law enforcement, inconsistent policy implementation and corruptive practices amongst government officials contributed to the impunity of security forces.

“Government critics and activists faced legal prosecution with varying charges. Using a charge of treason (‘makar’) remained common against non-violent offenders.

Increasing ‘incitement’ charges

“West Papuan political activists also faced an increasing number of charges incitement or violence despite the non-violence of protest and almost all activism.

“The deterioration of the political and civil rights situation in West Papua during the past two years was most obvious in the sheer number of political arrests.

“Those arrests drastically increased to 1083 in 2015, and then quadrupled in 2016 to 5361 arrests, in tandem with growing political protest for self-determination.

“Almost all of the arrests came during peaceful protest in support of the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). In addition, the Indonesian government and the regional police in West Papua increasingly restricted the right to freedom of opinion and expression using official statements (Makhlumat) issued by the Papuan Regional Police in 2016.

“Local journalists in West Papua faced continued intimidation and obstruction from the security forces. In comparison to previous years, the number of reported cases against local journalists has slightly decreased throughout the reporting period 2015 and 2016.

“President Joko Widodo’s promise in May 2015, to make West Papua freely accessible to foreign journalists and international observers was not implemented. Foreign journalists were in an increasing number of cases prevented from entering West Papua or when permitted to enter, they faced obstruction, surveillance, intimidation and physical violence.

“International human rights organisations and humanitarian organisations such as the International Committee of the Red Cross (ICRC) remained banned from freely accessing West Papua.

Threatened, obstructed

“Human rights defenders in West Papua had to work under fear of being monitored, threatened and obstructed by the security forces. The killing of well-known human rights defender Joberth Jitmau, marked the sad highlight of attacks against human rights defenders during these two years.

“The police termed Jitmau’s killing a traffic accident and did not conduct a criminal investigation. Jitmau’s case was a representative example of the widespread impunity in West Papua.

“Only in rare instances were security forces prosecuted in public or military trials. Two of the three cases of prosecution resulted in considerably low sentences for the perpetrators in view of the severity of the criminal offences.

“Security force members also continued to use torture and ill-treatment as a common response to political protest or incidents of alleged disturbance of public order. Extra-judicial killings occurred particularly often as an act of revenge or retaliation for violent acts or other non-violent interactions with members of the security forces.

“The situation with regard to economic, social and cultural rights in West Papua was stagnant. The quality of education in West Papua remained considerably low, due to poor management of the education system, inadequate competencies, high absence rates amongst teachers, and inadequate funding. (Less than 1 percent of Papua Province’s annual budget goes to education.)

“There is still no culturally appropriate curriculum in place, which is capable of improving the educational situation of indigenous Papuan children and of preserving local cultures.

“Health care and education remained in a devastating condition, far below the national average, despite the large amount of special autonomy funds that flow to the two administrative provinces Papua and Papua Barat.

Strong imbalance

“There is a strong imbalance in the fulfillment of minimum standards in terms of health, education, food and labor rights between the urban areas and the remote inland areas of West Papua.

“Indigenous Papuans, who mostly reside outside the urban centres, suffer the most of this imbalance. Both Papuan provinces are amongst the regions with the highest prevalence rate for HIV/AIDS infections and child mortality of any ‘Indonesian province’, while the quality of health services is alarmingly low.

“Insufficient equipment in rural health care institutions and a lack of adequate health monitoring and response mechanisms remained strikingly evident. These shortcomings were highlighted when a pertussis epidemic broke out in the remote highland regency of Nduga, killing least 51 children and three adults within a span of three months in late 2015. Malnutrition enabled the rapid spread of the epidemic.

“The case also mirrors the government’s growing challenge to guarantee indigenous Papuans right to food. Palm oil plantations and other agricultural mega-projects have led to the destruction of local food sources, livestock and access to clean drinking water.

“Cases of domestic violence are often settled in non-legal ways, which fail to bring justice for the victims and lack a deterrent effect for perpetrators. Women living with HIV/AIDS are particularly often facing discrimination and stigmatization.

“The very existence of West Papuans is threatened by the uncontrolled migration from other parts of Indonesia. This particularly applies to the urban centers where they have largely become a marginalised minority facing strong economic competition.

“In most rural areas, where indigenous Papuans are still the majority, government-promoted large-scale natural resource exploitation projects attract migrants and continue to cause severe environmental degradation as well as the destruction of live stock of indigenous communities.

“Government institutions continued to facilitate the interests of private Indonesian and foreign companies. This practice negatively impacts indigenous people’s right to their ancestral lands and resources as well as their right to determine their development.

“Resource extraction often means clearing large forest areas and polluting of water resources, thereby forcing indigenous communities to change their very way of life. Destruction of forests and hunting grounds as a life source puts an additional burden on women, in particular.”

October 5, 2017 0