Stop diwarnai baliho Drans Kaisepo dalam perayaan Paskah

Pahlawan NKRI, Frans Kaisiepo dalam Operasi Militer NKRI

Stop diwarnai baliho Drans Kaisepo dalam perayaan Paskah. Foto-foto di bawah itu, adalah sebuah baliho yang di pasang oleh Aparat Indonesia yang bertugas di Biak, di dalamnya foto uang baru bergambar Frans Kaisepo dan penulisan perikop baliho adalah, bangsa yang besar adalah,bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya dan lanjut pahlawan nasional Frans Kaisepo Putra Biak,

Logo yang mereka pakai di dalam baliho tersebut ini Logo Kodam Cenderawasih, Maka itu baliho tersebut yang militer pasang ini adalah untuk mempengaruhi Masyarakat wilayah adat Byak-Saireri, agar Nasionalisme Sejarah West papua oleh masyarakat adat wilayah Byak dapat dibunuh (Pro dan kontra)

Jadi kami harap kepada Masyarakat adat di wilayah Byak tidak boleh terpengaruh dengan apa yang sedang di lakukan oleh musuh kita di daerah ini, sebab kita saat ini memang ada perhatian jadi pantas bila anda mau jadi berwajah topeng dll, tetapi ingat berapa tahun kedepan apa yang akan terjadi kepada anak cucuh kita, ingat anak cucu kita mereka akan lebih menderita dari pada kita saat ini

Di bawah ini adalah pertanyaan buat kita orang papua:

Mengapa kami rakyat Papua Barat ingin merdeka di luar Indonesia?
Mengapa kami rakyat Papua Barat masih tetap meneruskan perjuangan Papua merdeka mereka?
Kapan kami mau berhenti berjuang?

Ada empat faktor yang mendasari keinginan rakyat Papua Barat untuk memiliki negara sendiri yang merdeka dan berdaulat di luar penjajahan manapun, yaitu:

Wilayah geografis jelas dan pasti
masyarakat (penduduk) dengan budaya dan ras yang jelas
perangkat Negara West Papua sudah siap
sejarah pendirian Negara West Papau dan sejarah perjuangan pembebasan dari Belanda dan dari Indonesia sudah jelas dan tidak dapat diganggu-gugat
realitas dukungan Negara-negara Melanesia, Pasifik Selatan dan Afrika sudah jelas memberikan lampu hijau

By, Melpa Sampari

April 17, 2017 0

Politik Papua Merdeka Penuh dengan Kanibalisme: Lahirkan Organisasi Sendiri, lalu Bunuh dan Makan Sendiri

Selama ini para pejaung Papua Merdeka yang berkeliling di luar negeri selalu mendapatkan pertanyaan seperti ini, “Do you still eat flesh?” Masih makan manusia ya? Dan pertanyaan ini sering membuat orang Papua tersinggung besar dan sering dijawab dengan berbagai macam jawaban yang emosional.

Kanibalisme dalam perjuangan Papua Merdeka yang justru lebih nyata dan dapat disaksikan pada hari ini daripada kanibalisme seperti yang pada umumnya dipertanyakan masyarakat modern di luar sana. Seharusnya para pejuang Papua Merdeka menjawab,

“Ya, benar, kami ini, para pejuang Papua Merdeka ini-lah para kanibal itu, karena kami sudah terbiasa, dan menjadi budaya kami, melahirkan organisasi untuk politik Papua Merdeka, lalu kami juga yang biasanya berulang-ulang memakan habis organisasi yang kami lahirkan sendiri.”

Kita mulai dari Organisasi Pembebasan Papua Merdeka (OPPM) di Mnukwar, PEMKA/TEPENAL dan TPN/OPM, FORERI (Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian Jaya), Dewan Adat Papua (DAP), Lembaga Adat Papua (LMA), Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka (DeMMAK), Presidium Dewn Papua (PDP), West Papua Liberation Organisation (WPLO), West Papua National Authority (WPNA), Republik Papua Barat, Republik Melanesia Raya, Negara Republik Federal Papua Barat, WPRRO (West Papuan Peoples’ Representative Office), WPNCL (Wet Papua National Coalition for Liberation), WPRA (Wet Papua Revolutionary Army), AMP (Aliansi Mahasiswa Papua), Front PEPERA, TPN – PB, ULMWP (United Liberation Movement for West Papua)

Silahkan saja Anda sendiri urutkan dari nama-nama organisasi yang Anda ketahui, dan rumuskan sejak kapan organisasi dimaksud didirikan dan sejak kapan organisasi yang sama sudah tidak bergerak lagi. Kita akan kaget mengetahui bahwa semua organisaasi perjuangan Papua Merdeka dengan nama-nama yang di antaranya diserbutkan di sini telah lahir oleh orang Papua dan kemudian telah dimatikan oleh orang Papua juga. Lebih parah lagi, dilahirkan oleh orang Papua pejuang Papua Merdeka dan dibunuh kembali oleh orang Papua pejuang Papua Merdeka.

Pada saat ini, sejak akhir tahun 2016, dan awal tahun 2017 ini kami emnjadi saksi mata, menyaksikan dan menikmati pada waktu bersamaan, sebuah peristiwa tragis, kanibalisme politik Papua Merdeka terjadi kembali, yaitu dengan kemunculan ULMWP, maka secara otomatis, kata para pendiri dan deklarator ULMWP, maka organisasi lain telah tiada, dan oleh karena itu semua orang West Papua harus tunduk kepada ULMWP.

Kalau ULMWP bukan lagi organisasi kanibal dalam perjuangan Papua Merdeka, maka pastilah ULMWP akan mengundang semua komponen dan organisasi yang selama ini, yang mendahului memperjuangan Papua Merdeka untuk terlibat di dalam perjuangan ini, baik dalam doa, dalam dana, dalam tenaga ataupun dalam waktu. Kalau tidak, tidak usah heran juga, karena memang orang Papua, terutama pejuang dan organisasi perjaungan Papua Merdeka selama lebih dari setengah abad ini dikenal penuh dengan budaya kanibalisme dalam berpolitik.

April 10, 2017 0

Laurentz Dloga/ Logo, Korban oleh orang Papua yang tidak Paham arti kata Revolusi dalam Perjuangan Papua Merdeka

Laurentz Dloga/ Logo adalah seorang terdidik, fasih berbahasa Inggris yang pernah bergabung dalam perjuangan Papua Merdeka, disusul oleh John Ottow Ondawame dan Waker.

Saat Dloga begabung dengan TPN/OPM, dia mengusulkan dan menggagas sebuah pemisahan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dari sayap militer Tentara Pembebasan Nasional dan memberi nama kepada organisasi sayap militer sebagai Tentara Revolusi Papua Barat.

Pada saat muncul istilah “revolusi” dalam nama organisasi ini, maka mulailah disebarkan isu pembusukan ke dalam wacana para panglima dan pendoa syafaat, bahwa kata “revolusi” artinya komunis, artinya menentang agama, artinya Allah tidak terlibat dalam perjuangan Papua Merdeka. Tentu saja, para perwira dan pendoa syafaat Papua Merdeka waktu itu sangat terpukul dan merasa kecolongan dengan mengorbitkan Laurentx Dloga sebegai kaki-tangan, bahkan tangan-kanan dalam perjuangan Papua Merdeka.

Rumor-pun tersebar, rencana dan percobaan pembunuhan-pun terjadi. Terhadap anak-nya, Yulius Gombo, Laurentz Dloga pernah berpesan,

“Anak, om akan dibunuh oleh orang tua sendiri, jadi tidak apa, tetapi ingat, bahwa perjuangan ini tidak akan berhasil sepanjang ada rasa saling mencurigai dan saling menceritakan. Pada waktu semua orang Papua bersatu, itu baru anak akan tahu Papua akan merdeka. Kalau tidak, yakin saja, kita akan sulit merdeka.”

LLaurentz Dloga/ Logo alah satu korban pembunuhan di dalam tubuh perjuangan Papua Merdeka yang dibunuh karena ia pertama-tama menggunakan kata “Revolusi” dalam Organisasi Papua Merdeka, membentuk West Papua Revolutionary Army. Dia dibunuh oleh pasukan dan pengawalnya sendiri. Sebelum dibunuh Logo katakan, “”Saya berdoa dulu” Lalu beliau diberi kesempatan untuk berdoa.

Dalam doanya, Logo mengatakan,

Laurentz-Laurentz baru akan lahir, banyak orang, dan akan meneruskan perjuangan ini, sampai revolusi Papua Merdeka berakhir! Tuhan berkati semua pasukan saya, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Berkatilah semua pejuang, tokoh revolusioner.

Begitu doa belum sempat selesai, beliau sudah ditembak, menggunakan pistol miliknya sendiri.

Seperti diceritakan anaknya, Yulius Gombo, pembunuhann Laurentz Dloga bermula dari kesalah-pahaman atas istilah “revolusi” dalam nama organisasi perjuangan Papua Merdeka waktu itu. Pada waktu itu kata revolusi langsung dikaitkan dengan komunis, kafir, anti Tuhan. Dengan demikian penggunaan kata “revolusi” dalam organisasi perjuangan Papua Merdeka dianggap sebagai sebuah kutuk terhadap pengorbanan bangsa Papua selama itu.

Yulius Gombo-pun pernah memberikan saran kepada pamannya, Dloga, supaya beliau menghapuskan saja istilah “revolusi” dari dalam organisasi sayap militer Papua Merdeka, akan tetapi Dloga selalu beralasan bahwa perjuangan Papua Merdeka adalah sebuah revolusi, sebuah perombakan, sebuah penggantian pemerntahan dari penjajah kepada pemerintah dan negara West Papua. Dloga selalu mengatakan kepada keponakannya bahwa perjuangan Papua Merdeka ialah sebuah revolusi.

Pada tahun 1999, ketika Paul Kingsnorth, jurnalis The Guardian Inggris dan penulis datang ke Tanah Papua, dalam rangka merumuskan berbagai perjuangan pembebasan dan kemerdekaan yang terjadi di seluruh dunia, di antara masyarakat adat, beliau menyimpulkan bahwa apa yang terjadi di Bougainville ialah sebuah Revolusi Kelapa (Coconut Revolution) dan apa yang terjadi di West Papua ialah sebuah Revolusi Koteka (Koteka Revolution).

Kata “revolusi” memang selalu dikaitkan langsung dengan komunis, anti-agama, anti-kristus, padahal revolusi dalam arti leterlek dan arti secara sosio-politik ialah sebuah perubahan dan perombakan total dan menyeluruh, dalam rangka menggantikan pemerintahan atau negara yang ada dengan pemerintahan atau negara yang baru.

Para perwira yang memfitnah dan memerinthkan pembunuhan Laurentz Dloga tentu saja menyesal atas apa yang mereka lakukan, tetapi semuanya terlambat, Dloga telah tiada. Walaupun begitu, sama seperti doanya, Tuhan menjawab doanya, Laurentz-Laurentz muda Papua masih ada, dan akan terus lahir, mengobarkan api revolusi West Papua Merdeka, sampai pada akhirnya NKRI angkat kaki dari Tanah Papua dan Negara West Papua menjadi merdeka dan berdaulat di luar NKRI.

April 10, 2017 1

Parlemen Uganda Terima Petisi Penentuan Nasib Sendiri Papua

KAMPALA, SATUHARAPAN.COM – Sebuah perkembangan baru dalam diplomasi yang memperjuangkan penentuan nasib sendiri Papua terungkap lewat berita kunjungan salah seorang tokoh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) ke Kampala, Uganda, belum lama ini.

Kunjungan ini memberi gambaran bahwa aspirasi menentukan nasib sendiri kini kian dikenal di benua Afrika setelah sebelumnya tokoh ULMWP juga telah mendekati pemerintahan Ghana.

Selain Ghana, pemenang Nobel Perdamaian, Uskup Desmond Tutu dari Afrika Selatan, juga termasuk tokoh yang bersimpati pada aspirasi penentuan nasib sendiri dan telah pernah bertemu dengan tokoh ULMWP, Benny Wenda.

Dalam laporannya hari ini (8/04), situs berita berbasis di Uganda, Saturday Vision melaporkan Jacob Rumbiak, salah seorang pemimpin ULMWP, telah bertemu dengan Wakil Ketua Parlemen Uganda, Jacob Oulanya,pada 7 April.

Situs itu juga menampilkan foto Jacob Rumbiak menyerahkan bendera bintang kejora kepada Jacob Oulanya.

Foto yang ditampilkan oleh Saturday Vision, menunjukkan Jacob Rumbiak menyerahkan bendera bintang kejora kepada wakil ketua parlemen Uganda. (Foto: Saturday Vision)

Kepada Saturday Vision, Rumbiak mengatakan parlemen Uganda berjanji untuk mendukung Papua dalam berjuang mewujudkan mimpinya untuk penentuan nasib sendiri.

Disebutkan, Rumbiak mengajukan petisi penentuan nasib sendiri itu dan membeberkan penderitaan rakyat Papua.

Dalam petisi itu, menurut Jacob Rumbiak, pihaknya ingin Uganda mempengaruhi negara-negara lain di kawasan Afrika untuk mendukung usulan mereka bagi penentuan nasib sendiri di PBB.

Rumbiak mengatakan keyakinannya akan kekuatan Uganda di Uni Afrika dapat mengarahkan suara Afrika di sidang umum PBB untuk mewujudkan penentuan nasib sendiri pada tahun 2019.

Selain menemui parlemen, pimpinan ULMWP itu juga ingin bertemu dengan Presiden Uganda, Yoweri Museveni, untuk menyampaikan keinginan mereka.

Saturday Vision tidak memuat komentar pihak parlemen Uganda dalam laporannya.

ULMWP selama ini berjuang untuk diadakannya referendum di Papua, hal yang selama ini ditolak oleh Jakarta.

ULMWP mengklaim bahwa organisasi itu merupakan payung pemersatu dari berbagai organisasi di Papua yang menyuarakan penentuan nasib sendiri Papua.

ULMWP kini tengah berjuang menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG), dimana Indonesia juga menjadi anggota associate.

Indonesia tidak mengakui ULMWP sebagai perwakilan rakyat Papua dan menggolongkannya sebagai kelompok separatis. Namun tidak sedikit tokoh masyarakat Papua berbeda pendapat dalam hal ini dan mengakui keberadaan ULMWP. Umumnya para pemerhati HAM dan pakar yang mendalami masalah Papua, menilai keberadaan ULMWP tidak boleh dinafikan.

Road Map Papua yang disusun oleh LIPI memasukkan kelompok ini sebagai salah satu unsur yang harus duduk dalam dialog Papua, bila hal itu diselenggarakan.

Editor : Eben E. Siadari

April 9, 2017 1

Uganda parliament pledges support for West Papua independence

Federal Republic of West Papua’s Jacob Rumbiak (left) hands over a the country's flag to Deputy Speaker of Parliament Jacob Oulanyah , during a courtesy visit to Parliament on April 7, 2017. Photo by Kennedy Oryema — Federal Republic of West Papua’s Jacob Rumbiak (left) hands over a the country’s flag to Deputy Speaker of Parliament Jacob Oulanyah , during a courtesy visit to Parliament on April 7, 2017. Photo by Kennedy Oryema

Parliament of Uganda has pledged to support West Papua, a province of Indonesia fighting for independence to realise its dream.

This is after its leader petitioned parliament and presented heartrending accounts of sufferings under the rule of the island nation.

In a petition presented to the Parliament deputy speaker Jacob Oulanya on Friday, Jacob Rumbiak, the executive director of United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) said they want Uganda to influence other countries in the region to support their bid for independence at the United Nations.

He told Saturday Vision that he believes Uganda’s strength at African Union (AU) can galvanize the African vote in New York and help them clinch independence by 2019.

Saturday Vision has learnt that besides Parliament, the group also wants to meet President Yoweri Museveni over their bid.

est apua inister of oreign ffairs acob umbiak left hands over a shirt to eputy peaker of arliament acob ulanyah

Formerly under Dutch rule, West Papua is fighting to shake off the firm rule of Indonesia, under which it was placed courtesy of a UN–backed treaty in 1969. West Papua maintains that Indonesia’s rule over it is illegal because the UN-sanctioned ballot — ‘the Act of Free Choice’, which legitimized West Papua as a province of Indonesia in 1969, was fraudulent. Under the act, 1022 people, who were chosen to vote on behalf of the island, were coerced by Indonesian military to vote against the independence bid.

With a land size of 162, 371 square miles, West Papua is nearly twice the size of Uganda. However, Uganda boasts of a population eighteen times bigger and has better human development indicators than West Papua’s two million people according to online sources.

Rumbiak blames the above on an orchestrated genocide and the brutal rule they have suffered under Indonesia since 1969.

He claimed there is a systemic agenda by Indonesia — a Muslim dominated country — to destroy their way of life, and exterminate the Papuans, a black people of African descent.

A request for a comment from the Indonesia’s foreign affairs ministry had not been replied by press time.

West Papua blames the West, particularly US, for turning a blind eye to the violations, which they say is a compromise with Indonesia for mining rights in the resource-rich island.

Saturday Vision has learnt that West Papua is pushing for independence via a United Nations sponsored referendum, the way East Timor did in getting independence from Indonesia in 1999.

Oulanyah said parliament was ready to support the group’s cause using its connections with parliaments in other countries. “We will do whatever our parliament and the nation can to ensure that by the end of June this year, that resolutions is heard and discussed in the UN,” he said.

he eputy peaker of arliament acob ulanyah second right posing for a picture with inister of oreign ffairs ederal epublic of est apua acob umbiak centre while lory to lory inistries enior astor ahimbisombwe second left imon ulongo left and ed ryne right look on during a visit to arliament He added: “Parliament can also identify different legislators to propose the motion, support and debate it in House. We can send the resolutions to other East African Parliaments including the Intergovernmental Authority on Development (IGAD) in Eastern Africa countries.”

Deputy Foreign Affairs minister, Okello Oryem, said Uganda was ready to meet the group. “But Uganda and Indonesia enjoy good diplomatic ties and we respect the latter’s internal affairs,” Oryem said.

Oulanyah advised the group to mobilise the young people but through the diplomatic and international protocols in their country to mount pressure on the existing colonizers.

Rumbiak said his country has the largest Gold and copper deposits in world. “It is one of the reasons we are being colonized,” he said. –

See more at: http://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1450567/uganda-parliament-pledges-support-west-papua-independence#sthash.ookioh9f.dpuf

April 9, 2017 0

300 Warga Eks Timtim di Sulawesi Barat Ingin Pulang ke Timor Leste

KUPANG, KOMPAS.com – Sebanyak 300 warga eks Timor Timur (Timtim) yang tinggal di Desa Sejati, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, berniat ingin kembali ke kampung halaman mereka (repatriasi) ke Timor Leste.

Koordinator warga eks Timtim di Mamuju Tengah, Hanafi Martins mengatakan, keinginan kuat ratusan warga itu lantaran hingga saat ini, semua aset mereka berupa tanah di Timor Leste masih utuh dan oleh keluarganya menginginkan mereka kembali ke Timor Leste.

Baca juga: Warga Eks Timtim: Pak Presiden Hentikan Mobil dan Memanggil Saya…

Selain itu, kata Martins, alasan lain yang membuat 300 warga itu ingin pulang ke tempat asal mereka di Same, Distrik Manufahi, Timor Leste, karena mereka terus mengalami gagal panen akibat banjir yang terus melanda wilayah mereka.

“Di tempat tranmigrasi kami di Kecamatan Tobadak ini, kami bekerja sebagai petani yang menanam sawit dan cokelat. Namun akhir-akhir ini kami kesulitan, karena banjir yang menerjang dan merusak perkebunan kami, sehingga kami pun tak berdaya dan kami ingin segera pulang ke Timor Leste,” kata Martins kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Jumat (7/4/2017) sore.

Bukan hanya itu, lanjut Martins, sebagian besar warga eks Timtim di wilayahnya sudah menjual tanah perkebunan mereka, sehingga mereka tidak lagi bisa menanam sawit dan cokelat.

Martins mengaku, ia bersama ratusan warga eks Timtim sudah mendiami tempat transmigrasi itu sejak tahun 2000 silam atau selama 17 tahun. Saat itu, pasca-referendum, ia bersama ratusan warga lainnya keluar dari Timtim pada 21 November 1999 dan langsung berlayar menuju Makasar, Sulawesi Selatan, dengan menggunakan kapal laut.

Mereka sempat berada di Makasar selama empat bulan, dan akhirnya diarahkan oleh pemerintah untuk tinggal di daerah transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, hingga kini.

Baca juga: Fadli Zon Sebut Warga Eks Timtim Harus Dihargai secara Khusus

Keinginan kuat ratusan warga eks Timtim untuk pulang ke Timor Leste mengalami kendala karena saat ini mereka tidak memiliki akses.

“Kami sudah sepakat dan semuanya ingin pulang, tapi tidak ada yang bisa memfasilitasi. Kami minta supaya pemerintah mengizinkan dan memfasilitasi agar kami bisa pulang ke Timor Leste,” harapnya.

April 9, 2017 0

Bertemu Parlemen Uganda, ULMWP sampaikan petisi referendum bangsa Papua

Jayapura, Jubi – Jacob Rumbiak, satu dari para pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) kepada Jubi mengatakan ia telah bertemu dalam sebuah kunjungan kehormatan dengan Parlemen Uganda dan menyampaikan keinginan rakyat West Papua untuk merdeka dan berdulat sebagai sebuah negara.

“Kami ingin Uganda mempengaruhi negara-negara lain di kawasan Afrika untuk mendukung perjuangan rakyat dan bangsa West Papua di PBB untuk merdeka,” kata Rumbiak, Sabtu (8/4/2017).

Rumbiak, mantan tahanan politik West Papua ini mengaku telah bertemu dengan anggota Parlemen Uganda pada Jumat (7/4/2017). Dalam pertemuan tersebut, ia menyerahkan petisi referendum yang ditandatangani oleh rakyat West Papua dan menyampaikan kondisi rakyat West Papua yang terus menerus menjadi minoritas di atas tanahnya sendiri.

“Kami percaya kekuatan Uganda di Uni Africa (AU) dapat menggembleng suara Afrika di New York untuk membantu kami. Bangsa West Papua berjuang untuk mempertahankan eksistensi kami di muka bumi ini. Jika kami tidak berjuang sekarang, suatu saat nanti pasti bangsa Papua akan hilang dari muka bumi ini. Saat ini saja, Orang Asli Papua sudah menjadi minoritas di atas tanahnya sendiri,’” jelas Rumbiak.

Lanjut Rumbiak, Parlemen Uganda berjanji mendukung rakyat West Papua berjuang untuk mewujudkan kemerdekaannya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Parlemen Uganda Jacob Oulanyah mengatakan meski Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama ini menyerukan kemerdekaan bagi setiap negara tetapi masih ada bangsa dan rakyat yang dijajah oleh bangsa lain.

“Mengapa ada bangsa tertentu yang menguasai bangsa lain?” tanyanya.

Oulanyah mengatakan kekuatan setiap negara di dunia saat ini terletak pada generasi mudanya. Ia berharap bangsa West Papua mengoptimalkan kekuatan generasi muda untuk memperjuangkan kemerdekaan.

“Generasi muda Papua harus berjuang untuk kemerdekaan bangsanya,” ujar Oulanyah.

Dalam kesempatan tersebut, Jacob Rumbiak menyerahkan bendera Bintang Kejora kepada Jacob Oulanyah. (*)

Reporter :Victor Mambor

victor_mambor@tabloidjubi.com

April 9, 2017 1

Petinggi Negara Federal Republik Papua Barat Surati Jokowi, Isinya? Asli Makar!

JawaPos.com – Setelah surat pertama tak direspon, kelompok yang mengatasnamakan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) kembali bersurat ke Presiden Jokowi. Isinya juga tak berbeda jauh dengan sebelumnya yakni menawarkan upaya perundingan untuk mengakui sebuah negara di Papua.

“Ini surat Presiden NFRPB, Forkorus Yaboi Sembut tahap kedua terkait dengan perundingan damai antara NKRI dan NFRPB. Surat tersebut telah diantar ke Jakarta pada 7 Maret lalu dengan 40 tembusan,” kata Elias Ayakeding yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Federal di Prima Garden Abepura, Senin (3/4).

Dilansir dari Cenderawasih Pos (Jawa Pos Group), dalam surat ini disebutkan enam poin dasar pengajuan surat perundingan yakni pertama hasil ketetapan Kongres Rakyat Papua (KRP) III tertanggal 17 – 19 Oktober 2011 di Lapangan Zakeus, Abepura.

Kedua, deklarasi secara sepihak atau Unilateral Declaration of Independence (UDI) Bangsa Papua di Negeri Papua Barat pada tanggal 19 Oktober 2011 dalam KRP III adalah dasar hukum kebisaan internasional (Internasional Custom Law) yang mendorong terbentuknya NFRPB.

Ketiga berdasar UDI, NRFPB secara otomatis telah mendapat predikat subjek internasional yang dikenal dengan Belligerent yang artinya negara yang sedang berjuang untuk mendapat pengakuan dan peralihan kedaulatan administrasi pemerintahan atas wilayah dan rakyatnya.

Keempat dengan UDI, Bangsa Papua di Papua Barat dan NFRPB sebagai subjek hukum internasional yang baru muncul maka, New York Agreement sebagai hukum perjanjian internasional antara pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia dinyatakan hilang dan tidak berlaku lagi. Karena Papua Barat, mantan wilayah koloni Nederlands Nieuw Guinea sebagai objek perjanjian internasional sesuai dengan Viena Convention on the Law of Treaties Between states 1969.

“Kelima UDI Bangsa Papua adalah pernyataan pemulihan kemerdekaan atas mantan wilayah koloni Nederlands Nieuw Guinea (Papua Belanda) yang dianeksasi oleh Pemerintah Indonesia. NFRPB tidak mencaplok wilayah Nederlands indisch ( Hindia Belanda) yang adalah wilayah NKRI dan itu sangat jelas,” ujar Forkorus dalam rilis yang dibacakan Elias Ayakeding.

Dan keenam Indonesia juga menyatakan kemerdekaan dengan menempuh jalan yang sama, melalui unilateral act atau pernyataan sepihak dalam bentuk proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan secara otomatis mendapat predikat subjek hukum internasional yang dikenal dengan belligerent.

“Surat pertama sudah disampaikan sejak tahun 2012 yang ditujukan pada Presiden SBY yang isinya tentang perundingan damai namun belum mendapat tanggapan. Ini surat penawaran tahap kedua dengan isinya sama yakni perundingan damai,”

tambah Ayakeding.

Dikatakan, jika surat kali ini kembali mentok maka akan ada surat terakhir yang sifatnya desakan. Surat kali ini isinya resolusi dan penegasan belum masuk pada desakan. “Kami memberikan deadline waktu,” tegasnya.

Disinggung soal kelompok lain yang juga berjuang dengan cara lain namun untuk tujuan yang sama, kata Ayakediang kelompok tersebut tak masuk dalam NFRPB sebab upaya yang dikedepankan lebih pada diplomasi damai sesuai piagam PBB.

“Kelompok lain berbeda dengan NFRPB. Kami tetap berpatokan pada Kongres Papua II dimana rekomendasikan adalah damai lewat negara federal dan kami tak bicara referendum melainkan pengakuan,” tambahnya.

Pihaknya juga mempertegas bahwa NFRPB adalah sebuah negara dan bukan kelompok seperti ULMPW sehingga tidak bisa negara dibawa masuk ke kelompok. “Kalau ada yang berbicara soal NFRB itu penyampaian personal dan bukan atas nama Negara. Edison Waromi, Markus Haluk, Jacob Rumbiak, maupun Otto Mote adalah kelompok yang inkonsisten terhadap deklarasi 19Oktober 2011 sehingga ini bagian dari penegasannya,” imbuh Ayakeding. (ade/nat/sad/JPG)

April 7, 2017 0

Ini Hal PERTAMA yang NKRI Mau Orang Papua Pikirkan dan Siarkan

Ada tiga hal yang NKRI berdoa, berharap, upayakan dan bersyukur agar dipikirkan dan disiarkan, dibesar-besarkan oleh orang Papua dalam rangka memperkuat posisi pendudukan dan penguasaannya atas tanah dan bangsa Papua. PMNews berdoa, dengan memahami hal-hal ini, orang Papua bisa mengatur strategi pemberitaan dan penulisan artikel secara bijaksana sehingga apa yang kita lakukan tidak memberi makan kepada doa dan harapan NKRI dan Malayo-Endos.

Yang pertama, dan terutama, Melayo-Endos lewat perangkat NKRI memasang jaring dan jerat di sana-sini, lewat lembaga-lembaga seperti DPRP, DPR RI, Pemerintah Provinsi, Komnas HAM, DPD, Partai Politik, dan LSM dan menanamkan bibit “harapan” bahwa ada sesuatu yang baik, yang benar, yang membantu orang Papua, yang menyelamatkan orang Papua datang dari Jakarta.

Banyak orang Papua, yang tadinya menamakan diri “pejuang Papua Merdeka”, pemuda Papua merdeka, tokoh Papua Merdeka, saat ini sudah tidak bicara Papua Merdeka lagi. Mereka menjabat di dalam struktur pemerintah NKRI. Mereka katakan kepada PMNews dan tokoh Papua Merdeka, “Kami masuk ke dalam sistem dulu, dari dalam baru kita goyang”. Kalimat ini sama persis dengan mengatakan, “Saya tidak sanggup melawan, jadi saya menyerah saja”.

Baca berita-berita Gubernur di Tanah Papua, baca berita-berita Ketua dan anggota DPR yang ada di Tanah Papua, baca para pejuang apa yang dikatakan LSM dan pejuang HAM di Tanah Papua, baca berita atau tuntutan dari bangsa Papua terhadap NKRI, yang disiarkan berbagai berita. Perhatikanlah, dan akuulah, sampai hari ini, masih kuat di dalam benak dan hati orang Papua, mengharapkan ada “kebaikan datang dari Jakarta”.

Itulah sebabnya orang Papua selalu menuntut NKRI untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM, itu juga sebabnya para pejabat kolonial NKRI di Tanah Papua selalu meminta pemerintah pusat memperhatikan proyek-proyek, memberikan dana Otsus secara penuh, menyetujui berbagai Perdasus/ Perdasi akan operasional di Tanah Papua, dan sebagainya. Intinya, masih saja ada orang Papua “ditanamkan harapan” di dalam benak dan hati mereka, sehingga mereka “masih memiliki harapan” dan “masih berharap” bahwa NKRI akan mengambil langkah-langkah untuk “membantu” atau “berbuat baik” terhadap bangsa Papua dan Tanah Papua.

Gen. TRWP Mathias Wenda dalam suatu upacara bendera pada tahun 2006 mengatakan,

Orang Papua seharusnya bertanya dan menjawab, “Apakah patut orang Papua menaruh harapan kepada NKRI dan Malayo-Endos untuk berbuat baik?” Untuk menjawab pertanyaan itu, orang Papua harus pertama-tama menjawab pertanyaan, “Apa tujuan kedatangan dan keberadaan NKRI di Tanah Papua: membawa bantuan kemanusiaan, ataukah datang sebagai perampok dan pencuri yang menjajah?”

Selanjutnya kita perlu mencatat bahwa salah satu bukti kuat bangsa yang memenuhi syarat untuk dijajah dan diperbudak tau bangsa yang tidak memenuhi syarat untuk merdeka ialah bangsa menggantungkan harapan dan nasib baik kepada bangsa lain, dan mengharapkan bangsa lian memperbaiki nasibnya.

Banyak bukti, bukan?
Kalau ada pelanggaran HAM, orang Papua minta Komnas HAM dan Dewan HAM PBB, Presiden NKRI yang turun tangan, bukan?
Kalau PEPERA 1969 salah, orang Papua menuntut NKRI dan PBB yang selesaikan kesalahan Pepera, bukan?
Kalau orang Papua mau ada pembangunan gedung sekolah atau jalan raya di Tanah Papua, selalu mengeluh kepada Presiden NKRI untuk membangunnya, bukan?
Kalau orang Papua mau menjadi kaya, selalu mengharapkan NKRI untuk memberikan modal dan membantu orang Papua menjadi kaya, bukan?
Kalau ada orang Papua yang terkena bencana dan musibah kelabaran misalnya, orang Papua berteriak kepada Jakarta untuk mengatasi dan membantu, bukan?

Singkatnya, semua bangsa di dunia sudah tahu sekarang, bahwa bangsa Papua itu bangsa yang cengeng, bangsa yang selalu berharap nasibnya diperbaiki oleh orang lain, bangsa yang menggantungkan harapan hidupnya kepada bangsa lain, bangsa yang tidak pernah mengakui kesalahannya sendiri di masa lalu, tetapi selalu menunjuk jari kepada pihak lain sebagai yang bersalah, dan selalu menunjukkan diri sebagai bangsa korban, bangsa lemah.

Bangsa Papua ialah bangsa pengemis. Orang Papua sering memarahi orang Jawa yang mengemis di jalan-jalan. Padahal dia lupa, bahwa secara kolektif, bangsa Papua jelas-jelas adalah “bangsa pengemis”.

April 7, 2017 1

3 Hal yang Akan Dihindari Pemberita NKRI tentang Papua

Artikel sebelumnya kami disebutkan beberapa hal yang sangat disukai dan disenangi disiarkan oleh sumber berita kolonial NKRi (Malayo-Endos) terkait bangsa dan tanah Papua: (1) berita keindahan alam Papua, (2) berita kekayaan alam Papua; (3) berita festival-festival, (4) berita pembangunan yang dilakukan NKRI di West Papua.

Dalam artikel ini Papua Merdeka News (PMNews) mencatat tiga hal yang akan diusahakan sekuat tenaga untuk dihindari dalam menyiarkan tentang Tanah Papua, bangsa Papua, dan Negara West Papua.

Yang pertama ialah bahwa penjajah Malay0-Endos tidak akan menyiarkan tentang kemajuan-kemajuan kampanye Papua Merdeka di kawasan Pasifik dan di dunia internasional.

Apapun yang terjadi di dalam negeri dan di luar negeri, di pentas politik dan diplomasi Papua Merdeka akan sekuat-tenaga dihindari. Memang ada pengamat politik, ada juga tokoh NKRI seperti Amin Rais mengatakan, “Papua Merdeka is a matter of time”. bukan akan jadi atau tidak, tetapi hanya soal waktu. Akan tetapi suara-suara seperti ini dimatikan.

Sejarah mengajarkan kita bahwa semakin sebuah perjuangan ditekan, semakin perjuangan itu mendapatkan momentum. Kita tunggu saja, apakah NKRI sanggup mematikan aspirasi dan perjuangan Papua Merdeka.

Hal kedua yang selalu dihindari penjajah Malay0-Endos adalah berita tentang kerusakan alam dan kehancuran yang disebabkan oleh kahadiran NKRI dan aparatnya. Perampokan tanah, intimidasi, teror, pembunuhan terjadi hampir setiap hari di dan terhadap tanah dan bangsa Papua, akan tetapi berita-berita penderitaan dan kerusakan alam selalu dihindari. Malahan yang disiarkan ialah keberhasilan pembangunan, dan pemberontakan Kelompok Sipil Bersenjata (KSP) yang mengganggu pembangunan.

Mereka menyamakan para pejuang Papua Merdeka sebagai pengganggu, sementara NKRI hadir untuk membangun. Yang sebenarnya terjadi ialah bahwa NKRI hadir untuk menghancurkan alam dan adat Papua, bukan untuk membangun. Menebang pohon, menggali gunung dan gunung menjadi lembah, mengusir masyarakat asli dan membunuh yang melawan, kan sebuah perusakan, sebuah pembasmian, pelanggaran Hak Asasi dari makhluk manusia, tumbuhan, roh dan hewan.

Hal ketiga yang selalu dihindari NKRI dalam menyiarkan tentang tanah dan bangsa Papua ialah pendapat dan tanggapan orang Papua terhadap keharidan manusia Malay0-Endos dan NKRI. Mereka menganggap kehadiran Malay0-Endos di Tanah Papua adalah sebuah keharusan dan orang Papua wajib menerimanya, tanpa alasan apapun.

Dengan dasar itu, mereka merasa apapun yang mereka lakukan di atas tanah dan bangsa Papua wajib diterima oleh orang Papua. Singkatnya mereka merasa berhak atas tanah Papua, berhak mengatur bangsa Papua. Apalagi, didasari atas Undang-Undang NKRI, mereka merasa berwenang untuk memaksa bangsa Papua menaati apa yang mereka kehendaki.

Bangsa Papua selama ini selalu menuntut dilakukan referendum, pemungutan suara kembali di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberikan kesempatan kepada orang Papua untuk memilih apakah bersatu dengan NKRI atau keluar dari NKRI, akan tetapi hal itu dianggap sudah tidak perlu dipermasalahkan lagi. Mereka menganggap apapun sejarahnya, benar atau salah, tidak usah dipersoalkan, sejarah sudah berlalu. Sekarang kita memandang ke depan. Apapun yang salah, biarlah kita lupakan. Kita menatap ke depan, kita upayakan perbaiki ke depan. Oleh karena itu, apapun yang dipandang oleh bangsa Papua dalam hubungan dengan NKRI dan Malay0-Endos tidak perlu dipikirkan.

April 7, 2017 0