– Sebanyak 154 anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) bertobat. Mereka menyatakan diri kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Berdasarkan siaran pers resmi TNI Angkatan Darat yang diterima Jumat (24/3/2017), 154 anggota OPM itu tiba di Kampung Sinak Distrik Sinak Kabupaten Puncak Jaya pada 15 Maret 2017.
Didampingi oleh Komandan Koramil 1714-04/Sinak Lettu Inf Yusuf Rumi dan pendeta Zakarias Tabuni, mereka bersama-sama menghadap Bupati Puncak Jaya Wilem Wandik untuk menyatakan berhenti angkat senjata dan bergabung kembali ke Indonesia.
Hadir pula dalam momen penting itu, Anggota DPRD daerah pemilihan Sinak, sejumlah SKPD Kabupaten Puncak, tokoh adat serta tokoh agama lainnya.
Mereka kembali bukan tanpa alasan. Mereka merasa tidak mendapatkan apa-apa selama mengikuti gerakan separatis bersenjata pimpinan Lekagak Telenggen dan Gombanik Telenggen.
Bupati Wilem menggelar simbolisasi penerimaan kembali mereka ke NKRI dengan penyerahan sehelai bendera merah-putih. Setelah itu, mereka diperbolehkan kembali ke kampung halamannya masing-masing.
Diketahui, 154 anggota OPM kelompok Utaringgen Telenggen itu berasal dari Kampung Weni dan Kampung Rumagi, Distrik Mageabume, Kabupaten Puncak Jaya. Wilayah itu berbatasan dengan Distrik Yambi, kabupaten yang sama.
Ada beberapa permintaan dari para eks separatis itu. Pertama, mereka meminta jaminan keamanan dari TNI dan Polri pascamenyerahkan diri. Sebab, keputusan mereka itu diyakini membuat bekas pimpinan mereka marah dan hal itu membahayakan keselamatan mereka dan keluarga
Kedua, mereka juga meminta pemerintah setempat membangun honai yang laik dan sehat untuk ditinggali. TNI, Polri dan pemerintah setempat sepakat untuk memenuhi permintaan mereka.
Perempuan Palestina memegang bendera nasional saat berdemonstrasi di Gaza City dalam memperingati Hari Perempuan Internasional pada 9 Maret 2017. Mohammed Abed/AFP
MAGELANG, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah dan rakyat Indonesia mendukung perjuangan Palestina untuk menjadi bangsa dan negara yang merdeka tidak hanya melalui sikap politik, namun juga melalui bantuan pembangunan kapasitas Palestina, kata Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Al Busyra Basnur.
“Manifestasi Indonesia untuk kemerdekaan Palestina tidak hanya melalui dukungan politik, tetapi juga melalui pembangunan dengan program pengembangan kapasitas,” ujar Duta Besar Al Busyra Basnur di Balai Konservasi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (24/3).
Pernyataan tersebut dia sampaikan pada acara penutupan Pelatihan Pariwisata dan Kepurbakalaan untuk Palestina, yang diselenggarakan Direktorat Kerja Sama Teknik Kementerian Luar Negeri di Magelang dan Yogyakarta pada 13-24 Maret.
Pelatihan tersebut diikuti oleh 11 peserta dari Palestina yang bekerja di bidang pariwisata, arkeologi, balai konservasi situs bersejarah dan budaya.
Al Busyra mengatakan bahwa Indonesia selama ini terus konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina sejak pencetusan Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 1965.
“Kita selalu diingatkan bahwa sudah hampir tujuh dekade sejak KAA didirikan pada 1965 untuk melawan kolonialisme, namun kita masih mempertanyakan kemerdekaan Palestina sampai sekarang. Indonesia tidak akan tinggal diam melawan penjajahan,” ujar dia.
Menurut dia, semua program bantuan pengembangan kapasitas yang diberikan Indonesia untuk Palestina, baik dalam bentuk pelatihan, lokakarya, pengiriman ahli, merupakan bentuk dukungan yang berkelanjutan bagi perjuangan rakyat Palestina.
Al Busyra menyebutkan, sejauh ini Pemerintah Indonesia telah memberikan pelatihan untuk sekitar 1.700 warga Palestina melalui 154 program pengembangan kapasitas di berbagai bidang, antara lain pariwisata, pertanian, infrastruktur, penanganan kejahatan dunia maya bagi personel kepolisian, tata kelola pemerintahan yang baik.
“Saya berharap semua pelatihan pengembangan kapasitas yang diberikan dapat membantu anda sekalian mempersiapkan kemerdekaan Palestina,” ujar dia. (Ant)
Bandung– Utang pemerintah Indonesia sekarang mencapai Rp 3.589,12 triliun. Bila dibagi dengan jumlah masyarakat Indonesia yang sekarang, maka per orang harus menanggung utang sebanyak US$ 997 atau setara Rp 13,2 juta (kurs Rp 13.300).
“Setiap orang Indonesia menanggung utang US$ 997 per kepala,” ungkap Sri Mulyani dalam kuliah umum di hadapan ratusan mahasiswa ITB, Jumat (24/3/2017).
Secara kasat mata maka utang yang harus ditanggung memang terlihat besar. Akan tetapi bila dibandingkan dengan negara lain, maka sebenarnya utang tersebut masih kecil.
Lihat Jepang, bila dibagi per kepala, maka setiap orang Jepang harus menanggung utang US$ 5.365. Amerika Serikat (AS) bahkan lebih besar, utang yang ditanggung setiap orang adalah US$ 62.000.
“Setiap kepala orang AS harus menanggung utang US$ 62.000. Jauh lebih besar dari kita,” ujarnya.
Ini menujukan utang Indonesia masih lebih kecil, bahkan dibandingkan negara maju sekalipun. Namun tentunya utang tidak akan dibagi per orang, kemudian diminta untuk membayar kepada negara.
Utang, ketika ditarik oleh pemerintah disiapkan untuk menjalankan hal-hal produktif. Sehingga bisa mendorong ekonomi tetap tumbuh ke depan sampai akhirnya mampu untuk mengembalikan utang.
Rasio utang terhadap PDB Indonesia terjaga pada level sekitar 27%. Ini berkat kemampuan pemerintah menjaga defisit anggaran tetap terjaga di bawah 3% terhadap PDB setiap tahunnya.
“Defisit APBN kita selama satu dekade terakhir bisa terkendali. Kita bisa tumbuh cukup tinggi,” terang Sri Mulyani. (mkj/dna)
June Mills dikelilingi para suporternya di depan mural karya dirinya yang telah dicat ulang secara diam-diam orang pihak yang tidak diketahui – RNZI/June Mills
Enarotali, Jubi – Seorang tetua Aborigin dan seniman mengatakan dirinya merasa sangat terganggu dan marah karena mural karyanya untuk mendukung West Papua sudah dihancurkan.
Namun hal tersebut, tegas seniman perempuan kawakan ini, tidak akan membuatnya berhenti mengadvokasi kemerdekaan West Papua bersama-sama komunitas Aboriginnya.
Karya seni itu yang berwujud mural raksasa yang dilukiskannya di dinding Kota Darwin pada tahun 2015 menunjukkan solidaritas antara masyarakat asli Australia dan rakyat West Papua, kini sudah dicat kembali Minggu lalu.
June Mills mengatakan tidak jelas juga siapa yang bertanggung jawab melakukan pengecatan ulang Mural tersebut dan dirinya sangat terkejut dengan tindakan pengecatan yang menurut dia klandestein (aktivitas tertutup/diam-diam) itu.
June justru merasa khawatir terkait situasi yang tak menentu di West Papua dan dia ingin sekali membuat lebih banyak mural, meskipun karyanya baru saja mengalami suatu tindakan yang menurutnya sebuah kemunduran di Australia.
“Sambil kita bicara ini kekerasan terus terjadi (di Papua), hingga situasi itu teratasi, kami tidak akan berhenti membawa masalah ini agar menjadi perhatian komunitas internasional. Apapun bentuknya, baik poster, mural-mural, bicara di muka publik, apa saja, baik di forum-forum, dimanapun, kita akan terus lanjutkan.”
“Mural tersebut padahal sangat dicintai oleh komunitas di Darwin,” ujarnya.(*)
Gubernur Guam, Eddie Calvo – Office of the Governor of Guam
Nabire, Jubi – Gubernur Guam dalam pidato resmi tahunannya Senin (6/3) lalu menyatakan disamping dukungannya untuk memercepat proyek-proyek pembangunan, namun mengaku masih berhutang atas pelaksanaan pemungutan suara dekolonisasi Guam yang tertunda hingga 2018 mendatang.
Eddie Calvo, Gubernur Guam dua periode memaparkan rencana akhir tahunnya di dalam pernyataan tersebut. Proyek modernisasi rumah sakit wilayah itu senilai US$100 juta dan rencana membangun kembali Hagåtña, distrik ibukota pulau itu.
Calvo juga menyatakan kembali komitmennya terhadap satu janji utama di masa kekuasaannya, yaitu menyelenggarakan plebisit atas masa depan politik teritori itu.
Namun, Calvo mengakui penundaan pemungutan suara terjadi karena beberapa hal menyangkut ketidakpastian hukum, seperti persyaratan pendaftaran dan pemungutan suara, dan tantangan dihadapan pengadilan federal.
Meskipun pelebisit (referendum) tahun lalu gagal, Calvo berusaha menyakinkan keinginannya untuk menyelenggarakan pemungutan suara di akhir masa jabatan gubernurnya.
Guam, sebuah pulau berbentuk pisang sepanjang 50km, adalah wilayah koloni Amerika Serikat sebagai rampasan perang setelah Perang Spanyol-Amerika 1898 dan, terlepas dari pendudukan brutal Jepang selama Perang Dunia II, Guam masih menjadi bagian Washington sejak saat itu.
Status resmi Guam adalah ‘wilayah tak-berbadan (hukum)’ bersama dengan wilayah-wilayah seperti Northern Marianas, American Samoa, Puerto Rico dan US Virgin Islands. Walaupun menjadi warga negara Amerika Serikat, rakyatnya tidak boleh memilih Presiden, hal-hak dalam Konstitusi AS tidak berlaku, dan satu-satunya delegasi mereka di Kongres AS tidak punya hak suara.
Secara teknis Guam dimiliki AS, yang oleh Calvo dalam pidato tahunannya awal 2016 lalu menyebutnya sebagai “sebuah bentuk kolonialisme yang tidak dapat dibiarkan.”
“Inilah saatnya kita mengonfrontasi fakta bahwa hampir 400 tahun kita berada di bawah kolonial,” tegas Calvo. “Sekarang kepercayaan diri mungkin dapat menjadi pemicu yang mengubah negara kolonial sekali dan selamanya.”
Pendidikan politik atas tiga skenario masa depan Guam
Plebisit dekolonisasi Guam yang tertunda kemungkinan akan dilakukan pada 2018 mendatang.
Kontroversi terkait siapa yang berhak memberikan suara dan kekhawatiran bahwa para pemilih tidak memahami opsi-opsi di hadapan mereka dituding sebagai penyebab penundaan.
Guam telah disiapkan untuk menyelenggarakan plebisit tidak-mengikat sejak tahun 1980, yang akan mengajukan tiga opsi kepada pemilih atas masa depan pulau Mikronesia mereka itu.
Opsi-opsi tersebut adalah menjadi negara bagian AS, merdeka, atau menjadi asosiasi bebas bersama AS.
Guna memberi pendidikan politik pada pemilih terkait masing-masing opsi itu, tiga satuan tugas telah dibentuk sejak tahun 1997.
Satuan tugas Merdeka dituduh menunda-nunda plebisit tahun ini, namun ketuaa satgas Victoria-Lola Leon Guerrero membantah bahwa hukum Guam lah yang mensyaratkan agar plebisit diselenggarakan bersamaan dengan pemilu gubernur.
“Jadi apa yang ditawarkan gubernur itu ilegal karena melanggar hukum plebisit Guam sendiri,” ujar Leon Guerrero.
Menurut dia atas alasan itulah mereka menolaknya, dan mereka juga tidak setuju masyarakat didorong-dorong dengan terburu-buru untuk memilih sesuatu.
Masyarakat asli Chamorro, Guamanians dan para turunannya yang ‘dinaturalisasi’ oleh UU Organik 1950 mendapatkan hak memilih, namun, saat ini sedang dijegal di pengadilan AS oleh penduduk lama Amerika di Guam yang menganggap Guam tidak dapat masuk dalam daftar dekolonisasi.
Sebanyak 13,192 rakyat mendaftar hingga pertengahan Desember tahun lalu, sementara 52 ribu orang sudah lebih dulu teregistrasi pada pemilihan umum November.
Ketua Satgas Asosiasi Bebas Adrian Cruz mengatakan ketiga kelompok satgas sedang bekerja bersama untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya plebisit.
“Jadi itulah tugas pertama. Hingga sekitar enam atau tujuh bulan sebelum pemilu sebenarnya berlangsung saat itulah kami menyatakan opsi kami masing-masing dengan lebih jelas (termasuk perbedaan-perbedaannya),” ujarnya sambil menambahkan bahwa yang terpenting saat ini adalah masyarakat mengerti alasan kenapa mereka mesti memilih.
Ketua Satgas Negara Bagian Eloy P. Hara mengatakan menjadi negara (bagian) AS akan memberikan kemungkinan bagi militer AS melindungi perikanan Guam dari pengaruh Cina yang makin besar di kawasan itu.
“Cina sudah menyatakan akan bergerak untuk ‘ambil alih’ Federated States of Micronesia (FSM). Mereka sudah menggelontorkan uang ke pemerintah FSM,” ujar Hara.
“Sebagai negara bagian kita bisa meminta militer untuk menjaga zona ekonomi. Sekarang Cina, Korea sedang masuk dan kita tidak bisa melindungi diri.”
Dengan jumlah personil militer AS di Guam dari 6000 menjadi 11 ribu yang direlokasi dari Jepang, Cruz mengatakan Asosiasi Bebas akan menjadikan Guam bangsa berdaulat dengan hak suara untuk meminta kehadiran militer Amerika.
Namun ancaman sepihak militer AS saat ini yang merencanakan wilayah Guam jadi tempat pelatihan militer membuat Cruz meragukan pernyataannya sendiri. “Itu menunjukkan lagi bagaimana militer bisa lakukan apapun semau mereka,” katra Cruz.
Sementara Guam yang merdeka, kata Leon Guerrero, akan memiliki kekuatan lebih besar untuk bernegosiasi dengan posisi-posisi yang lebih setara dengan militer AS, termasuk pengembalian tanah pertanian mereka yang paling subur (yang diduduki militer AS).
Untuk diketahui Federated States of Micronesia bergabung sebagai Asosiasi Bebas dengan AS, demikian pula Kepulauan Marshall di tahun 1986 dan Palau di tahun 1994.(*)
Ketua MSG, Manasseh Sogavare (kanan) dan PM Papua Nugini, Peter O’Neill. (Foto: Sekretariat Pers PM Solomon Islands)
PORT MORESBY, SATUHARAPAN.COM – Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O Neill, mengatakan keanggotaan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dalam organisasi regional Melanesian Spearhead Group (MSG) tidak masalah bagi negara itu.
Yang penting menurut dia adalah ULMWP harus membuktikan bahwa organisasi itu merupakan sebuah badan yang bersatu mewakili pandangan kolektif rakyat Papua, sebagaimana halnya Front de Liberation Nationale Kanak et Sosial (FLNKS) terbukti sebagai badan yang bersatu mewakili pandangan kolektif bangsa Kanak di Kaledonia Baru.
Sikap Papua Nugini ini disampaikan kepada Perdana Menteri Solomon Islands, Manasseh Sogavare, selaku ketua MSG, dalam pertemuan mereka di Port Moresby Rabu (15/03).
Siaran pers kantor PM Sogavare mengatakan pertemuan tersebut merupakan putaran akhir dari konsultasi Sogavare dengan para pemimpin MSG, sejak Solomon Islands memegang posisi keketuaan pada Juni 2015. Sebelumnya, ia sudah bertemu dengan para pemimpin MSG lainnya, seperti PM Vanuatu, PM Fiji dan Juru Bicara FLNKS.
“Saya sekarang senang bahwa saya akhirnya bertemu dengan Perdana Menteri O’Neill kemarin dan pertemuan saya dengan PM Papua Nugini, seperti pertemuan sebelumnya dengan para pemimpin MSG lainya, sangat bermanfaat,” kata dia, dikutip dari siaran persnya hari ini (16/03).
Sogavare mengatakan pada pertemuan tersebut, mereka antara lain membicarakan hasil dari pertemuan Sub Committee on Legal and Institutional Issues (SCLII) MSG di Port Villa pada September lalu. Sogavare menginformasikan kepada PM Papua Nugini bahwa pertemuan itu telah menghasilkan pedoman keanggotaan MSG yang direvisi.
Pedoman itu telah dibawa ke Senior Official Meeting (SOM) dan Foreign Minister Meeting (FMM). Hasilnya pun telah dibahas kembali pada SCLII dan kemudian disetujui oleh lembaga-lembaga di bawah MSG pada Desember 2016.
Sogavare mengatakan ia menginformasikan kepada PM Papua Nugini bahwa PM Salwai dari Vanuatu dan juru bicara FLNKS, Tutugoro serta PM Fiji, Bainimarama sudah menyetujui prinsip-prinsip pedoman keanggotaan MSG. Menurut dia, pedoman keanggotaan yang direvisi tersebut memberikan proses yang sangat transparan untuk para pemimpin MSG memusyawarahkan aplikasi keanggotaan MSG.
Atas hal itu, menurut Sogavare, PM Papua Nugini mendukung revisi tersebut dan para pemimpin MSG akan bertemu secara resmi menyetujuinya pada pertemuan pemimpin MSG mendatang.
Sogavare mengatakan ia juga menginformasikan kepada PM Papua Nugini bahwa aplikasi keanggotaan ULMWP akan ditangani berdasarkan kriteria keanggotaan yang telah direvisi tersebut.
Menanggapi hal itu, O’Neill mengatakan keanggotaan ULMWP di MSG tidak masalah bagi Papua Nugini. Namun, ia menambahkan, yang penting adalah ULMWP harus membuktikan bahwa ia adalah sebuah organisasi yang bersatu yang mewakili pandangan kolektif rakyat Papua seperti halnya FLNKS yang jelas bersatu mewakili pandangan kolektif bangsa Kanaks di Kaledonia Baru.
Lebih jauh, Sogavare mengatakan dalam pertemuan itu PM Papua Nugini menegaskan bahwa setiap pembicaraan tentang isu kedaulatan (Papua) harus dilakukan secara sepatutnya dengan Komite Dekolonisasi PBB di New York dan Komisi Hak Asasi Manusia di Jenewa.
Sebagai catatan, MSG adalah organisasi sub-regional di Pasifik. Anggota penuh terdiri dari Solomon Islands, Vanuatu, Papua Nugini, Fiji dan FLNKS. Sedangkan Indonesia adalah anggota associate.
Sementara itu ULMWP sampai saat ini berstatus sebagai peninjau dan berupaya untuk menjadi anggota.
Selain membicarakan isu Papua, dalam pertemuan itu Sogavare mengatakan mereka berdua membicarakan berbagai isu lain terkait kepentingan MSG. Di antaranya adalah:
MSG Special Leaders’ Summit;
Hasil dari pertemuan sub-committee on Legal and Institutional Issues {SCLII) di Port Vila in December 2016.
Masalah Papua
MSG Free Trade Agreement;
MSG Labour Mobility,
Tinjauan independen tentang sekretariat MSG
Penyerahan keketuaan MSG dari Solomon Islands kepada Papua Nugini.
Amunggut Tabi dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP) mengatakan ini kepada PMNews awal bulan Maret 2017, jauh sebelum sejumlah hal berkembang belakangan ini, terlebih melihat perkembangan maneuver NKRI atas politik kawasan Pasifik Selatan, dalam kaitannya dengan ULMWP dan MSG.
TRWP bertanya lagi,
Siapa penanggungjawab isu ini pada saat ini? SekJend ULMWP? Jubir ULMWP? Anggota Komite Eksekutif ULMWP? Liaison Officer ULMWP? Siapa?
Dilanjutkan lagi oleh catatan berikut:
Ini perjuangan dengan nyawa ratusan ribu orang Papua, ini menyangkut penderitaan jutaan rakyat Papua, ini mengadung penderitaan ratusan ribu gerilyawan di Rimba New Guinea. Ini bukan masalah politik Pilkada, Politik jabatan, politik ekonomi, ini menyangkut nasib dan eksistensi sebuah ras di negara West Papua. Ini persoalan eksistensi, sangat mendasar, tidak boleh diperlakukan seperti ini.
Dilanjutkan lagi dalam bahasa Lani
Wologwe yi. Wone yi kinebe kwi’nogwe, kinakom tebe yinuk, wone yi kinogome wopinuk, ogut mambinuk, anggoma wapinuk, obangge yipinuk, awone mbaniyak. Neraket-keraket eriyak lek, an-kat yurak lek, kat meyuk-kat meya yurak lek. Ap Panggok.
Pada waktu isu ini dipangku, maka akan terjadi hal-hal berikut:
Akan muncul satu orang pemimpin bangsa Papua, yang akan berbicara siang dan malam, bahwa isu dan perjuangan Papua Merdeka adalah urusannya, bebannya, masalahnya, yang dia harus selesaikan segera. Contohnya Dortheys Hiyo Eluay (Alm.);
Akan muncul pemimpin bangsa Papua yang terbuka kepada semua orang Papua, baik secara Online, maupun secara Offline, akan berkomunikasi, akan bercerita, akan menerima pendapat dan akan menyampaikan pendapat, secara menyeluruh, secara inklusif; Contohnya Joko Widodo, Presiden Kolonial Republik Indonesia.
Akan muncul pemimpin bangsa Papua yang mengundang semua organisasi yang memperjuangkan Papua Merdeka untuk menyampaikan program, kehendak, rencana dan masukan kepadanya; dan mengundang semua organisasi dimaksud untuk bergabung bersama-nya, di dalam lembaga yang dimpimpinnya dan di dalam langkah yang diambilnya; Contohnya Pemimpin Fretelin: Xanana Gusmao.
Akan muncul pemimpin bangsa Papua yang setiap saat siap berkomunikasi dengan NKRI, dalam posisi sebagai pemimpin bangsa Papua untuk merdeka dan berdaulat di luar NKRI, tidak takut, tidak gentar, tidak ditawar-tawar, tetapi secara terbuka, secara jantan, secara tepat sasaran, dan tidak main kucing-kucingan, tidak main ketemu rahasia empat-mata, tetapi terbuka di media TV, di sidang, di konferensi pers dan sebagainya. Contohnya; Nelson Mandela (Alm.) dan M. Ghandi (Alm.)
Yang ada saat ini, para pemimpin bangsa Papua masing-masing mengurus kampanye mereka, masing-masing menganggap remeh satu sama lain, masing-masing menonjolkan keyakinan dna kemauan mereka, masing-masing mencurigai satu sama lain.
Semua orang Papua yang mencintai tanah-leluhurnya, yang mencintai cita-cita bangsanya, TIDAK AKAN PERNAH menunjukkan sikap dan kelakuan ini. Demi bangsa dan tanah air, dia akan menyerahkan semuanya, termasuk harga-diri, kemauan, rencana pribadi atau kelompoknya, akan dikorbankannya, termasuk nyawanya sendiri akan dia siap korbankan, demi satu hal: West Papua Merdeka di luar NKRI. Tetapi
Persoalannya Mentalitas Pemimpin Papua Merdeka: “Isu ini Tidak Dipangku, tetapi Dibiarkan di Lantai”
Menanggapi perkembangan politik regional belakangan ini, dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP) menyampaikan pesan singkat kepada Papua Merdeka News (PMNews) bahwa ada peluang NKRI akan mengecilkan posisi representasi ULMWP bagi bangsa Papua.
Catatannya berbunyi,
Tolong dikasih tahu, bahwa isu dari PIS (Papua Intelligence Service) mengatakan PNG sudah setuju dengan NKRI bahwa ULMWP tidak mewakili semua komponen bangsa Papua di West Papua. ULMWP harus ambil langkah-langkah melibatkan semua komponen di dalam negeri. Sekian!
PMNews mengajukan pertanyaan balik kepada MPP TRWP mempertanyakan apa yang harus dilakukan oleh ULMWP saat ini, dan dibalas dengan singkat,
Sudah kasih tahu mereka banyak kali, sudah lama kita bicara to, jadi mau bicara apa lagi? Pakai bahasa apa lagi? Dalam kondisi apa lagi ktia harus bicara? Semua sudah dimuat di PMNews, to? Atau ada pesan kami yang tidak pernah dimuat di situ?
PMNews membalasnya bahwa belakangan ini sebenarnya PMNews banyak berkeberatan menyiarkan banyak informasi dari PIS, tetapi karena diperintahkan oleh MPP TRWP, maka terpaksa disiarkan.
Dibalas dari MPP TRWP bahwa pesan-pesan yang dikirim ke PMNews itu pesan untuk konsumsi publik, bukan bersifat rahasia. Kita jangan jadikan perjuangan Papua Merdeka sama dengan janji kedatangan Yesus kedua kali yang tidak tahu tanggal dan bulan berapa, selalu dijadikan barang keramat dan barang sulit disebut, dijamah, diramal. Papua Merdeka harus dibawa keluar, ke ruang publik, ke diskusi publik, ke pengetahuan publik, ke debat publik, bukan hanya di blog dan facebook.com tetapi di semua kampung, di hutan, di kantor, di mobil, di perahu, …
PMNews tidak bisa menahan pertanyaan sehingga, dalam rangka mengakhiri pesan ini, PMNews tanyakan “Kira-kira bisa disebutkan satu saja langkah terpenting sekarang?” Maka jawaban yang disampaikan adalah sbb.:
Satu? Pertama-tama ULMWP harus membuka pendaftaran keanggotaans supaya PDP, LMA, DAP, DeMMAK, AMP, MRP, KNPB, dan lain-lain semua mendaftarkan diri menjadi anggota ULMWP. Itu dulu. Kalau minta satu saja itu dulu. Begitu baru bicara “saya mewakili West Papua”. Kalau tidak, dasarnya apa? Ini bukan panggung sulap! Ini panggung politik real.
any discussion on the issue of sovereignty should be taken up appropriately with the United Nations Decolonisation Committee (C24) in New York and the Human Rights Commission in Geneva. [https://papuapost.wordpress.com/]
Ada dua hal di sini, pertama, kalau bicara tentang kemerdekaan politik yang terkait dengan kedaulatan, maka kita harus membawanya ke Komite-24, atau Komite Dekolonisasi PBB. Kedua, kalau kita bicara soal pelanggaran HAM, maka kita bawah masalahnya ke Komisi HAM PBB di Geneva.
Sudah berulangkali PMNews menyiarkan protes yang disampaikan oleh Tentara Revolusi West Papua (TRWP) dengan penekanan bahwa bangsa Papua harus menentukan sikap, harus berbagi tugas, harus jelas dan tegas
mau selesaikan pelanggaran HAM, ataukah
mau selesaikan soal Politik?
Kalau mau urus politik, maka kita harus menggunakan kiblat MSG – New York, dan kalau kita mau selesaikan masalah HAM, maka kita gunakan poros MSG – HAM – Geneva.
Tetapi kalau ada orang-orang ULMWP yang bersikeras mau urus HAM, maka tidak menjadi masalah, asalkan fokus ke New York tidak kita abaikan.
Kita harus menghindari menghabiskan uang, tenaga dan waktu dalam membahas soal HAM. Sudah banyak kelompok kepentingan, sudah banyak organisasi, sudah banyak negara berkepentingan untuk HAM.
Kepentingan bangsa Papua ialah melepaskan diri dari NKRI, persoalan politik, persoalan kedaulatan, itulah sebabnya Peter O’Neill katakan
any discussion on the issue of sovereignty should be taken up appropriately with the United Nations Decolonisation Committee (C24) in New York
Apakah masih ada yang bingung?
Apakah masih ada yang tidak jelas?
Apakah ULMWP menunggu malaikat dari surga untuk datang menjelaskan ini semua?
He said Prime Minister O’Neill expressed the ULMWP’s membership of the MSG is not an issue to PNG but rather the ULMWP proving that it is a united body that represents the collective views of the people of West Papua just as the FLNKS is evidently a united body representing the collective views of the Kanaks of New Caledonia.
Pernyataan sebelumnya dari Peter O’Neill melahirkan istilah yang dilahirkan oleh Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP) sebagai “politics of engagement”, sebagai pendekatan Melanesia yang bijak dalam rangka membangun tanggal menuju penyelesaian komprehensiv masalah yang ada antara NKRI dengan West Papua.
Hal kedua yang dikatakan oleh pemimpin bangsa Papua ini ialah bahwa permasalahannya ialah ULMWP sendiri sebagai sebuah lembaga, apakah ULMWP mewakili semua komponen bangsa Papua? Peter O’Neill tidak mengatakan “semua pendukung Papua Merdeka”, tetapi “semua komponen bangsa Papua”.
Artinya bahwa ULMWP harus merangkul lembaga seperti berikut:
Presidium Dewan Papua (PDP)
Dewan Adat Papua (DAP)
Majelis Rakyat Papua (MRP)
Majels Rakyat Papua Papua Barat (MRP-PB)
Lembaga Musyawarah Adat (LMA) Papua dan LMA Papua Barat
Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka (DeMMAK)
Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)
West Papua Indigenous Organisation/Association (WPIO/A)
West Papua National Authority (WPNA)
Negara Republik Federal West Papua (NRFPB)
Komite Nasional Papua Barat (KNPB)
West Papua National Coalition for West Papua (WPNCL)
Perempuan Papua Merdeka
Pemuda Papua Merdeka
Intelektual Papua Merdeka
Setelah mendaftarkan organisasi antara lain seperti disebutkan di atas, kemudian ULMWP perlu mengangtkan para pejabat ULMWP dari orang-orang yang ada di dalam West Papua maupun yang ada di luar negeri. Nama-nama seperti berikut seharusnya disebutkan sebagai Anggota Executive dari ULMWP. Tidak bijaksana kalau ULMWP hadir HANYA mewakili pro Papua Merdeka:
Thaha Moh. Al-Hamid
Forkorus Yaboisembut
Benny Giay
Fransalbert Joku
Sofyan Yoman
Phillip S. Karma
Markus Haluk
Nicolaas Jouwe
Ramses Ohee
Matius Murib
dll
Nama-nama yang sudah dikenal NKRI yang ada di dalam negeri West Papua juga harus disebutkan.
Tujuan organisasi ULMWP ialah untuk berjuang berhadapan dengan NKRI, oleh karena itu ULMWP tidak harus lari keluar dan bicara di luar-luar, tetapi harus membawa diri masuk ke dalam NKRI, harus menugaskan orang-orang di dalma NKRI.
Tentu saja, sebelum itu harus ada Undang-Undang yang dengan jelas dan panjang-lebar mengatur semua tugas, tanggungjawab dan wewenang, disertai sanksi dan hukuman serta upah.
Kalau tidak begitu, Peter O’Neill akan tahu persis, bahwa teman-teman, dan adik-adiknya bangsa Papua di wilayah West Papua BELUM SIAP untuk melepaskan diri dari NKRI. Oleh karena itu, solusi terbaik ialah West Papua tinggal di dalma NKRI, sambil menunggu bangsa Papua di West Papua mempersiapkan diri.
Papua Merdeka News 