“Kalau suara, suara Yakub; kalau tangan, tangan Esau.” : Antara OPM dan ULMWP

Kita Suci Agama Kristen, Kejadian 27:23 berkata

serta berkata: “Kalau suara, suara Yakub; kalau tangan, tangan Esau.” 27:23 Jadi Ishak tidak mengenal dia, karena tangannya berbulu seperti tangan Esau

Ayat ini kita kutib dalam rangka menyampaikan psan penting di awal tahun 2017, berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan West Papua dan banyak gelagat yang dikembangkan baik oleh NKRI maupun oleh para pendukung pendudukannya di atas wilayah West Papua dan bangsa Papua.

Di tahun 2017 ini, setelah kekalahan ULMWP mencapai target keanggotaan penuh di ULMWP, maka ULMWP mundur dengan diam-diam, tanpa informasi apa-apa, tanpa pesan sedikitpun. Padahal menjelang KTT MSG sudah banyak disiarkan keanggotaan penuh ULWMP di MSG adalah sesuatu yang sudah bisa dicapai dalam tahun 2016. Ternyata Tuhan tidak berkehendak. Itu bukan kehendak NKRI, tetapi kehendak Tuhan.

Walaupun begitu, PMNews perlu ingatkan kepada para pejuang Papua Merdeka dan kepada semua orang Papua, di manapun kita berada, bahwa peristiwa Yakub dan mamaknya melawan Esau seorang diri yang berakhir dengan kerugian seumur hidup dan turun-temurun bagi Esau adalah sebuah peristiwa tragis, tidak ada satupun orang saat ini yang mau menjadi Esau. Akan tetapi hal-hal serupa masih saja terjadi dalam kehdiupan perjuangan bangsa Papua untuk kemerdekaan West Papua di luar NKRI.

Saat ini sudah banyak situs berbau Papua, dibuat oleh NKRi. Ini hal yang tidak pernah terjadi 20 tahun sejak PMNews berdiri dan menyiarkan berita-berita dari Tanah Papua karena dan untuk Kebeneran. Namadomain seperti

  • papuanews.id
  • kabarpapua.com
  • bintangpapua.com
  • papuapos.com
  • cenderawasihpos.com

dan lain-lain, serta halaman-halaman FB, tanpa alamat twitter, sudah bermunculan sangat ramai di akhir tahun 2016.

Banyak profile mereka menggunakan Bintang Kejora, banyak item publikasi mereka menyangkut demonstrasi dan penangkapan orang Papua.

Tetapi perhatikan, mereka “TIDAK MEMBERIKAN KOMENTAR APA-APA”. Saat mereka berkomentar, mereka selalu mengekspose kelemahan-kelemahan dalam perjuangan Papua Merdeka, terutama sekali para tokoh perjuangan kemerdekaan West Papua.

Mereka sudah rajin mengolah lagu-lagu dan mob-mob Papua, menghibur orang Papua dengan cerita-cerita lucu dan profil dan update status berbau Papua.

Tidak hanya itu, orang Papua juga dihibur dengan berita-berita tentang Ahok, pengadilan Ahok, Kristen versus Islam, dan berita-berita berjudul seperti “Heboh!!!…. sebarkan ini…” di-update di FB Papua Merdeka.

Ya, benar, suara memang suara Yakub tetapi tangan kok berbulu Esau?

Tidak hanya itu.

Berita-berita dengan judul-judul seperti “OPM menyatakan perang”, “OPM menyatakan sikap!” selalu saja ditebarkan di berbagai media NKRI, dengan link ke media sosial milik OAP.

Padahal semua orang Papua tahu, dengan kasak mata, dengan mata-kepala, pada hari ini, bahwa “Organisasi Papua Merdka disingkat OPMyang selama in berjuang untuk Papua Merdeka itu, para tokoh OPM, para pejuang OPM, para panglima OPM, semua sudah melebur dan memeprsatukan diri ke dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Apa artinya suara Yakub, tangan Esau ini terus saja bermunculan?

Ishak sebagai ayah telah memberkati Yakub, berkat kesulungan telah diberikan kepada Yakub, sedangkan Esau masih sedang berburu di hutan. Ini penipuan sangat besar, dampaknya turun-temurun sampai kiamat.

Kini peristiwa mirip, serupa tapi tak sama sedang terjadi di Tanah Papua, dalam kehdiupan bangs Papua, OPM yang sudah berubah nama menjadi ULMWP kok masih disiar-siarkan,  OPM yang sudah menjadi ULMWP kok masih menyatakan perang melawan NKRI? OPM yang sudah menjadi ULMWP kok masih kleim diri sebagai satu-satunya yang orang Papua harus tunduk kepadanya?

Siapa yang sedang bermain?

Suara siapa itu?

 

FPI dan TNI Latihan ala Militer di Banten

FPI dan TNI Latihan ala Militer di Banten - JPNN.COM
Foto bersumber dari Instagram dpp_fpi

jpnn.com – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Front Pembela Islam Banten menggelar Pelatihan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) di Kabupaten Lebak, Banten, Kamis (5/1) kemarin.

Latihan tersebut dipimpin langsung oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai mentor. Beberapa foto latihan tersebut langsung diunggah akun resmi DPP FPI di Intagram, dpp_fpi.

“TNI dan FPI menggelar PPBN (Pelatihan Pendahuluan Bela Negara) serta tanam 10.000 pohon di Kabupaten Lebak Banten,” tulis akun dpp_fpi sebagai caption untuk foto latihan PPBN yang diunggah, Sabtu (7/1).

Dalam foto-foto itu, terlihat beberapa anggota laskar sedang berlatih halang rintang ala militer. Mulai dari latihan panjat jaring laba-laba hingga melewati danau dengan seutas tali.

Momen latihan tersebut mendapat dukungan positif dari netizen yang bersimpati dengan ormas pimpinan KH. Ahmad Shabri Lubis ini.

“Maasya Allah,” tulis akun zahrtlk

“good job fpi maju terus bela negara,” sahut akun amry2096 yang mendukung latihan FPI.

Indonesian minister says Melbourne protester’s actions ‘intolerable’

Retno Marsudi
Indonesia’s foreign minister Retno Marsudi says she has been in touch with Julie Bishop to ensure the case of the trespassing protester in Melbourne is being investigated. Photograph: Darren Whiteside/Reuters

The Guardian – Indonesia’s foreign minister has urged Australian authorities to act against a trespassing protester who climbed on to the roof of the consulate-general in Melbourne and displayed a West Papuan flag.

A video of Friday’s protest shows a man scaling a wall to enter the consulate and climb on the roof to show the flag before climbing down again.

In a statement on Saturday, Indonesia’s foreign minister, Retno Marsudi, said Australian authorities must complete investigations and legally process the “crime perpetrator”, describing the intrusion as “absolutely intolerable”.

“Australia has the obligation and responsibility to immediately process this lawfully and to ensure the security of all Indonesian missions in Australia,” she said.

The minister said she had been in touch with the Australian foreign minister, Julie Bishop, on Saturday to ensure the incident was being investigated and legal process followed.

Victoria police said in a statement they were assisting the Australian federal police following the incident.

Last week, Indonesia temporarily suspended military ties with Australia in a spat over teaching materials at a Perth army base that included reference to the independence movement in West Papua, a sensitive topic for the Indonesian military.

Indonesia suspends military cooperation with Australia

Indonesia has suspended all military cooperation with Australia, reportedly over offensive materials displayed at an Australian military base where its troops were training.

The offensive “laminated material” shown at a base was insulting towards Indonesia’s five founding principles – Pancasila – Indonesian newspaper Kompas has reported. The Kompas report says a cable dated 29 December, sent by Indonesian military commander General Gatot Nurmantyo, instructed that all military cooperation, including training with the Australian defence force, be suspended.

The Indonesian military spokesman, Major General Wuryanto has confirmed the split, but would not specifically confirm the reason, saying cooperation between the Australian and Indonesian militaries had been suspended for “technical reasons”, effective immediately. “All forms of cooperation have been suspended,” he said.

But Wuryanto suggested the suspension would not be long term, saying cooperation could resume once the “technical matters” were resolved.

“There are technical matters that need to be discussed,” Wuryanto said, including the offensive training material seen at an Australian military base. It was “highly likely” cooperation would resume once those issues were resolved, he said.

Guardian Australian understands an instructor from Indonesia’s special forces group Kopassus felt insulted by material on display at a training base.

It’s believed the Kopassus officer was initially offended by propaganda material about West Papua, a province of Indonesia in which a long-running campaign for independence, and allegations of systemic human rights abuses by the military, are of extreme sensitivity. Senior former military leaders were also insulted as murderers and criminals.

Subsequently, the officer also reportedly saw a laminated piece of paper that ridiculed Indonesia’s founding ideology “pancasila” – which translates as “five principles” – as “panca-gila”. Gila, in Bahasa Indonesia, means crazy.

Kopassus has trained for several years with Australia’s Special Air Service troops at the SAS base at Campbell barracks, Perth. No time limit has been put on the suspension, and it is unclear whether future planned joint training exercises between the two countries will be affected.

Australia’s defence minister, Marise Payne, said the Australian military hoped to restore full cooperation with the Indonesian armed forces as soon as possible.

She confirmed that late last year an Indonesian officer had raised concerns “about some teaching materials and remarks at an army language training facility in Australia”.

“The Australian Chief of the Defence Force, Air Chief Marshal Mark Binskin, wrote to his Indonesian counterpart, General Gatot Nurmantyo, giving an undertaking that this matter would be addressed seriously and we would inquire into issues raised.

“The Australian Army has looked into the serious concerns that were raised and the investigation into the incident is being finalised.”

Payne said while some elements of joint training had been suspended, other areas of military cooperation had continued.

“Australia is committed to building a strong defence relationship with Indonesia, including through cooperation in training. We will work with Indonesia to restore full cooperation as soon as possible.”

Indonesia and Australia’s military relationship has improved in recent years, after an at-times troubled history.

The Lombok treaty commits both countries to cooperation in the fields of defence, combating transnational crime, counter-terrorism and intelligence-sharing. Australia has sold military hardware to Indonesia and defence and foreign ministers meet regularly.

But relations were shaken in 2013 – and military co-operation suspended – when it was revealed the Australian Signals Directorate attempted to monitor the phone calls of then president Susilo Bambang Yudhoyono, his wife and senior officials.

News agencies contributed to this report (The Guardian)

Indonesia backs down in military rift with Australia over ‘insult’

Indonesia has appeared to back down from a decision to suspend all military cooperation with Australia in a row over teaching materials, with a senior minister saying only language training had been put on hold.

The Indonesian military – apparently without consulting the civilian government – had on Wednesday moved to suspend all military cooperation after a special forces commander was offended by material he saw at a Perth military base which insulted Indonesia’s founding ideology and promoted independence for the Indonesian province West Papua.

But following the military’s announcement, leaders of both Australia and Indonesia publicly insisted ties were strong before Indonesian security minister Wiranto announced on Thursday he was giving a “clarification”.

The military “has temporarily suspended cooperation in language training,” Wiranto said, adding it was due to “a small incident that has offended our dignity as a nation”.

But he said Indonesia was not “completely stopping all cooperation”, contradicting the earlier military statement. Indonesian and Australian forces cooperate on a range of issues from border protection to counter-terrorism.

“The suspension is temporary and will be resumed after Australia clearly takes measures to resolve the matter,” he added.

Australia’s defence minister, Marise Payne, had earlier insisted the broader relationship remained healthy and that she expected to be able to resume full cooperation with Indonesia’s TNI.

“The Australian army has looked into the serious concerns that were raised and the investigation into the incident is being finalised,” she said earlier in the day.

“Australia is committed to building a strong defence relationship with Indonesia, including through cooperation in training. We will work with Indonesia to restore full cooperation as soon as possible.”

She said on ABC radio the rift had not threatened Indonesia’s cooperation with Australia’s policy of turning back asylum seeker boats.

Payne conceded her first attempt to contact Indonesia’s defence minister about the suspension of military ties was not made until this week, despite knowing about the dispute in November.

Indonesia’s defence minister, Ryamizard Ryacudu, also earlier played down the suspension saying the broader relationship with Australia was “fine” and that Indonesia “should not overreact”.

The suspension was a military, not a political, decision, he said, and the officer who initially raised the concerns had been reprimanded.

“It was all the doings of some lieutenants,” he said. “They have been reprimanded and punished. Don’t let actions of some low-ranking ­officers affect relations of two countries. That’s not good.”

A spokesman for the Indonesian president, Joko Widodo, said: “This was not a decision of the president.”

Ryacudu was quoted as using the Indonesian word “curut” to describe the officers, the literal translation for which is shrew or mouse, but which is used to disparage a subordinate as insignificant.

Indonesia’s special forces group, Kopassus, trains with the Australia’s Special Air Service troops at the SAS base at Campbell barracks in Perth, and Guardian Australia understands an instructor from Kopassus felt insulted by material on display at the training base in November.

It is believed the Kopassus officer was initially offended by propaganda material about West Papua, a province of Indonesia in which a long-running campaign for independence, and allegations of systemic human rights abuses by the military, are of extreme sensitivity. Senior former military leaders were also insulted as murderers and criminals.

The officer also reportedly saw a laminated piece of paper that ridiculed Indonesia’s founding ideology “pancasila” – which translates as “five principles” – as “panca-gila”. Gila, in Bahasa Indonesia, means crazy.

But broader issues within the Australia-Indonesia relationship have been brought into the open by the spat, with Australia also been forced to deny it has tried to recruit Indonesian military personnel as spies, despite claims by Indonesia’s military chief, general Gatot Nurmantyo. .

 

In a speech in November and revealed by the ABC this week, Nurmantyo claimed Australia had sought to recruit Indonesia’s best and brightest as sources.

“Every time there is a training program – like recently – the best five or 10 students would be sent to Australia,” he said, according to a translation of his

 

“That happened before I was chief so I let that happen. Once I became chief commander of the national forces, it did not happen again … They will certainly be recruited, they will certainly be recruited.”

Again, the contentious issue of West Papuan independence was raised as a major concern.

Payne denied Australia has tried to influence or recruit Indonesian officers for intelligence activities or spying: “That is not the case and it is something which we would not countenance, of course.”

She told ABC radio she had communicated with Ryacudu on number of matters in December and the issue was not raised by him.

The Australian government is understood to have been surprised by the timing of the announcement of the military suspension, as it believed the issue was being managed and its investigation coming to a conclusion.

Indonesia and Australia’s military relationship has improved in recent years, after an at-times troubled history.

The Lombok treaty commits both countries to cooperating in defence, combating transnational crime, counter-terrorism and intelligence-sharing. Australia has sold military hardware to Indonesia and defence and foreign ministers meet regularly.

But relations were shaken in 2013 – and military cooperation suspended – when it was revealed the Australian Signals Directorate attempted to monitor the phone calls of the then president, Susilo Bambang Yudhoyono, his wife and senior officials.

“Bintang Kejora” Berkibar di KJRI Melbourne, Pemerintah Protes Australia

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam keras tindakan pengibaran bendera Papua Merdeka, Bintang Kejora, di Kantor Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Melbourne, Australia, Jumat (6/1/2017), sekitar pukul 12.52 waktu setempat.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan, Pemerintah Australia memiliki tanggung jawab untuk melindungi perwakilan diplomatik dan konsuler yang ada di Australia.

Hal itu sesuai dengan Konvensi Wina thn 1961 dan 1963 mengenai hubungan diplomatik dan konsuler.

“Pemerintah mengingatkan bahwa menjadi tanggung jawab Pemerintah Australia melindungi perwakilan diplomatik. Untuk itu Pemerintah RI meminta kepada.Pemerintah Australia untuk memastikan dan meningkatkan perlindungan terhadap semua properti diplomatik dan konsuler Indonesia,” ujar Arrmanatha saat dihubungi, Jumat (6/1/2017).

Arrmanatha mengatakan, peristiwa pengibaran tersebut terjadi pada sekitar pukul 12.52 siang, saat sebagian besar staff KJRI sedang melakukan ibadah Sholat Jumat.

Pelaku menerobos halaman gedung apartemen tetangga KJRI sebelum memanjat pagar tembok KJRI yang tingginya lebih dari 2.5 meter.

Atas peristiwa itu, Indonesia telah menyampaikan protes ke Pemerintah Australia dan meminta agar pelaku segera ditangkap.

“Pemerintah RI telah menyampaikan protes ke Pemerintah Australia dan meminta agar pelaku segera ditangkap dan dihukum secara tegas sesuai hukum yang berlaku,” kata dia.

Penulis : Kristian Erdianto
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

DPR minta Australia menindak pengibar bendera OPM di Konjen Indomesia

Bendera Bintang Kejora yang dibawa masuk oleh aktivis Australia ke dalam Kantor Konsulat Jenderal Indonesia di Melbourne, Australia - IST
Bendera Bintang Kejora yang dibawa masuk oleh aktivis Australia ke dalam Kantor Konsulat Jenderal Indonesia di Melbourne, Australia – IST

Jakarta, Jubi – Wakil Ketua Badan Kerja sama Antar-Parlemen DPR RI Rofi Munawar meminta otoritas resmi Australia menindak pelaku penerobosan ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne, yang mengibarkan bendera Bintang Kejora pada Jumat (6/1/2017).

“Peristiwa ini memberikan pesan kepada Pemerintah Indonesia, adanya upaya Kelompok-kelompok di Australia yang berusaha melakukan proses internasionalisasi isu Papua secara massif dan terencana,” kata Rofi di Jakarta, Minggu (8/1/2017).

Dia menjelaskan tindakan penerobosan yang dilakukan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia.

Menurut dia, sebagai bukti adanya hubungan baik dengan Indonesia, maka semestinya Australia menindak tegas pelaku penerobosan pada kantor perwakilan politik Indonesia yang ada di negara tersebut.

“Kejadian ini menambah rentetan peristiwa internasionalisasi isu Papua oleh pihak-pihak tertentu. Sehingga, hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ujarnya.

Politikus PKS itu menilai, proses identifikasi isu-isu Papua harus ditempatkan secara proporsional dan dikomunikasikan secara massif dan intensif kepada masyarakat internasional.

Hal itu menurut dia untuk menghadirkan perimbangan Informasi dan penguatan diplomasi Indonesia.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mengecam keras tindakan kriminal yang menerobos dan mengibarkan bendera Organisasi Papua Merdeka, di dalam kompleks Konsulat Jenderal Indonesia di Melbourne, Australia pada Jumat pekan lalu.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir melalui pernyataan pers, di Jakarta, Sabtu, menyampaikan pemerintah telah mengirimkan protes kepada pemerintah Australia, serta meminta agar pelaku ditangkap dan dihukum dengan tegas sesuai hukum yang berlaku.

Menurut informasi dari Konsulat Jenderal Indonesia di Melbourne, tindakan kriminal simpatisan kelompok separatis itu terjadi pada Jumat, sekitar pukul 12.50 waktu setempat, saat sebagian besar staf di perwakilan resmi Indonesia itu tengah melakukan ibadah Shalat Jumat.

Pelaku menerobos gedung apartemen tetangga Konsulat Jenderal Indonesia di Melbourne, dan kemudian memanjat pagar tembok premis Indonesia itu, yang tingginya lebih dari 2,5 meter.

Adalah kewajiban negara tuan rumah yang menghormati kedaulatan negara sahabat untuk wajib menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar presmis resmi negara yang membuka hubungan diplomatik dengan negara itu.

Hal serupa selalu dilakukan Indonesia terhadap semua kompleks perwakilan resmi negara sahabat di Indonesia. Bahkan terdapat satuan khusus dari Kepolisian Indonesia yang juga ditugaskan untuk itu.

Selain menyampaikan protes, pemerintah Indonesia juga mengingatkan tanggung jawab pemerintah Australia untuk melindungi perwakilan diplomatik dan konsuler yang berada di wilayah yuridiksinya, sesuai Konvensi Wina 1961 dan 1963 tentang Hubungan Diplomatik dan Konsuler.

Karena itu, Nasir menambahkan, pemerintah Indonesia meminta otoritas Australia untuk memastikan dan meningkatkan perlindungan terhadap semua properti diplomatik dan konsuler RI.

Selain itu di awal September 2016, perwakilan dari enam negara di Pasifik membahas kekhawatiran akan keadaan di Papua Barat dalam forum PBB.

Dalam sesi ke-71 KTT PBB yang digelar 13 – 26 September itu, para pemimpin keenam negara tersebut mendesak respons PBB terhadap keadaan di Papua yang cenderung mendiskreditkan Indonesia.

Keenam negara tersebut adalah Vanuatu, Kepulauan Solomon, Tonga, Nauru, Kepulauan Marshall, dan Tuvalu. (*)

MSG considers West Papua membership

THE Melanesian Spearhead Group (MSG) is considering full membership by the United Liberation Movement for West Papua.Indonesia currently has associate member status with the MSG and is strongly opposed to West Papua being granted full membership.

It is Indonesia’s view that West Papua already falls under their (Indonesian republic) representation in the MSG.

Foreign Ministers of the MSG member countries met in Port Vila last week to discuss guidelines which relate to the bid by West Papua for membership in the group.

Solomon Island’s foreign minister, Milner Tozaka, said the MSG leaders in July requested legal clarification on guidelines for membership.

“So that request has been attended to appropriately by the legal people and they have made a recommendation to be used for the foreign ministers to look at and then we will recommend it to the leaders for endorsement,” he explained.

Mr Tozaka confirmed that there won’t be a decision on the Liberation Movement’s application however he did say that they already have observer status.

MSG countries that have shown their support for the Liberation Movements full membership include Vanuatu, Solomon Islands and the FLNKS Kanaks movement.

Papua New Guinea and Fiji, have however leaned towards the Indonesian side on this issue.

Vanuatu’s Prime Minister, Charlot Salwai, said his country’s foreign policy remained firm that Vanuatu is not completely free of colonial bondage until all of Melanesia is free.

– PacNews

Nafuki kecewa MSG tak segera pastikan keanggotaan ULMWP

Jayapura, Jubi – Pastor Allan Nafuki, Ketua Organisasi Free West Papua Vanuatu, mengungkapkan kekecewaanya kepada para pemimpin Melanesian Spearhead Group (MSG) karena todak memenuhi janji mereka mendorong keanggotaan penuh ULMWP.

Namun demikian, seperti dikatakannya pada Daily Vanuatu, Sabtu (31/12/2016), dirinya tetap mengapresiasi sikap Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai yang tetap teguh tak berubah menegaskan dukungannya  terhadap West Papua.

Pimpinan Pertemuan Tingkat Menteri Urusan Luar Negeri di Port Vila minggu lalu, Milner Tozaka mengatakan pertemuan yang baru lalu itu memang tidak membahas baik keanggotaan Asosiate Indonesia maupun keanggotaan Peninjau ULMWP di MSG.

Pertemuan itu mengajukan pedoman baru atau rekomendasi untuk menetapkan syarat pemohon menjadi anggota MSG.
Pedoman baru ini akan dipertimbangkan oleh pertemua para Perdana Menteri MSG yang kemungkinan besar akan diselenggarakan Januari ini di Papua Nugini.

Namun Nafuki berpendapat seharusnya pertemuan itu tetap dilakukan di Vanuatu karena menurut dia para pemimpin tersebut telah membuat janji yang tampaknya belum berhasil mereka penuhi.

“Para pemimpin dan rakyat West Papua telah selesai menggelar karpet bagi para pemimpin MSG untuk dapat duduk diatasnya dan mendukung aplikasi kenggotaan penuh ULMWP di MSG,” ujar Nafuki.

Terpisah, ULMWP melalui Juru Bicara, Benny Wenda, sebelumnya dalam pesan natal dan tahun barunya sudah menegaskan bahwa perjuangan pengakuan hak penentuan nasib sendiri Papua sangat bergantung pada dukungan berbagai pihak di tingkat internasional untuk menggelar referendum ulang dibawah pengawasan internasional.

Strategi ULMWP, dan juga tampak dari upaya-upaya Koalisi Pasifik untuk West Papua (PCWP) sudah semakin mengarah ke wilayah Mikronesia, Polinesia dan bahkan Afrika. Keanggotaan penuh MSG, bagi ULMWP, adalah salah satu jalan diantara jalan lainnya, guna mendukung kedaulatan politik West Papua.

Tekanan suara untuk mendesak dunia internasional serta  bersikap atas persoalan West Papua di Majelis Umum PBB, Dewan HAM PBB, Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial badan PBB adalah jalan lainnya.(*)

Hasil Sidang Luar Biasa Dewan Komite ULMWP

UNITED LIBERATION MOVEMENT FOR WEST PAPUA

Port Vila – Vanuatu, 19 – 22 Desember 2016

Sidang luar biasa United Liberation Movement for West Papua telah terlakasana dengan sukses selama 3 hari pada tanggal 19 – 22 Desember 2016 di Port Vila – Vanuatu. Sidang luar biasa dipimpin oleh tiga orang Dewan Komite,; Tuan Edison Waromi (NFRPB), Tuan Buchtar Tabuni (PNWP), Tuan Andy Ayamseba (WPNCL). Dihadiri oleh 4 dari 5 anggota Eksekutif yaitu; 1) Tuan Octovianus Mote ( Sekjen ULMWP); 2) Tuan Benny Wenda ( Juru Bicara ULMWP); 3) Tuan Jacob Rumbiak ( Anggota Eksekutif ULMWP); 4) Tuan Rex Rumakiek ( Anggota Eksekutif ULMWP ) dan 2 dari 3  tim Penghubung  yaitu; 1) Tuan Markus Haluk; 2) Tuan Viktor F Yeimo serta perserta sidang dari delegasi tiap organisasi pendiri ULMWP.

Sidang luar biasa ini merupakan sidang pertama yang dipimpin langsung oleh Dewan Komite  untuk membahas beberapa agenda sebagai berikut;

  1. Penjelasan umum hasil kerja dari Eksekutif Komite kepada Sidang Luar Biasa Dewan Komite.
  2. Penjelasan Program Kerja (Road Map ) oleh Masing – Masing Deklarator ULMWP.
  3. Pembahasan By Laws ULMWP
  4. Keuangan ULMWP
  5. Re-strukturisasi ULMWP

Sidang Luar Biasa Dewan Komite United Liberation Movement for West Papua telah menghasilkan beberapa keputusan dan rekomendasi;

 

A. KEPUTUSAN

  1. Meminta Eksekutif Komite United Liberation Movement for West Papua memberikan laporan kerja selama dua tahun kerja (2015 dan 2016) secara tertulis kepada Dewan Komite, selambat-lambatnya bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas.
  2. Menangguhkan semua pengangkatan staf yang dilakukan tanpa melalui konsultasi dan koordinasi bersama dengan seluruh anggota Eksekutif Komite United Liberation Movement for West Papua.
  3. Meninjau kembali pendirian kantor United Liberation Movement for West Papua, yang dilakukan tanpa meminta pertimbangan anggota Dewan Komite United Liberation Movement for West Papua lainnya sebagaimana yang telah termuat dan dijabarkan dalam By Laws United Liberation Movement for West Papua.

 

B. REKOMENDASI

  1. Perbaikan sekaligus Pembenahan Sistem dan Struktur Organisasi United Liberation Movement for West Papua selambat-lambatnya pada bulan November tahun Dua Ribu Tujuh Belas.

 

Diputuskan di : Port Vila Vanuatu

Pada tanggal    : 22 Desember 2016

PIMPINAN SIDANG

Rev. Edison Waromi, SH                  Buchtar Tabuni                 Andy Ayamiseba

NFRPB                                                PNWP                                       WPNCL

Dewan Komite ULMWP
Foto Sidang 1

Foto Sidang

Dewan Komite ULMWP
Foto Sidang 2

Dewan Komite ULMWP
Penandatanganan

Dewan Komite ULMWP
Penandatanganan

Sumber: http://www.westpapuaparliament.org/

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny