Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian (tengah) berdiskusi dengan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kiri) serta Seskab Pramono Anung (kanan) saat memaparkan persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru. (Foto: Antara)
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan tindakan Panglima TNI untuk menangguhkan sementara kerjas ama militer dengan Australian Defence Force (ADF) adalah langkah yang tepat.
“Ini menanggapi insiden di pusat pendidikan pasukan khusus Australia atas tiga hal,” ujar Hikmahanto Juwana di Jakarta, hari Rabu (4/1).
Pertama, lanjut Guru Besar UI itu, pendiskreditan peran Sarwo Edhie dalam Gerakan 30 September PKI. Kedua esai yang ditulis peserta didik terkait masalah Papua. Terakhir tulisan Pancasila di ruang Kepala Sekolah yang seolah melecehkan ideologi Pancasila.
Ia menegaskan penangguhan kerjasama merupakan tindakan yang tepat karena Panglima ADF menjanjikan untuk melakukan investigas atas hal ini. Penangguhan dilakukan selama investigasi berlangsung hingga hasil nantinya diumumkan.
“Kemungkinan hasil investigasi adalah kesalahan dilakukan oleh oknum personil militer ADF dan bukan merupakan sikap resmi dari ADF, bahkan sikap resmi pemerintah Australia,” ujar dia.
Atas tindakan oknum personil tersebut, ADF akan menyatakan akan mengambil tindakan terhadap mereka-mereka yang bertanggung jawab.
Ia mengatakan hasil investigasi demikian yang akan menyelamatkan kerja sama militer TNI dan ADF. ADF dan Pemerintah Australia lebih mengutamakan hubungan baik dengan Indonesia ketimbang melindungi personil milternya.
“Peristiwa ini bagi Indonesia menjadi preseden yang baik agar Australia melalui pejabat-pejabatnya tidak mudah melakukan tindakan pelecehan terhadap tokoh Indonesia ataupun merendahkan isu yang sensitif bagi Indonesia,”
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan Menhan Australia Marise Payne meminta maaf kepada Indonesia terkait adanya kasus pelecehan Pancasila yang dilakukan salah satu anggota “Australian Defence Force” (ADF).
“Menhan Australia sudah mengirimkan surat kepada saya pagi ini yang mengungkapkan permohonan maaf karena terjadinya insiden itu,” ujar Ryamizard di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis.
Selain mengirimkan surat permohonan maaf, menurut dia, Marise Payne juga telah menelepon dirinya secara langsung pada Kamis siang, dan kembali mengungkapkan penyesalannya atas kasus pelecehan Pancasila yang melibatkan anggota Angkatan Pertahanan Australia tersebut.
“Menhan Australia juga menyampaikan akan mengusut kasus ini sampai tuntas dan tegas dalam menindaklanjuti kejadian ini,” jelasnya.
Ryamizard mengatakan pihaknya telah menerima permintaan maaf itu dan menghormati sikap Australia tersebut.
“Nanti suratnya akan saya laporkan (ke Presiden),” katanya kemudian.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo telah menangguhkan sementara kerja sama militer dengan Australian Defence Force (ADF) sejak pertengahan Desember 2016.
Kapuspen TNI, Mayjen TNI Wuryanto, menuturkan kerja sama ditangguhkan karena ada beberapa masalah teknis yang perlu dibahas terkait hal tersebut. Namun, dia tidak merinci pembahasan teknis yang dimaksud.
Menurut dia, dengan adanya penangguhan ini latihan militer bersama dan pertukaran perwira antara Indonesia dengan Australia saat ini dihentikan.(Ant)
Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita (ketiga dari kiri) dalam media briefing “Capaian Kinerja 2016 dan Outlook 2017” di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, hari Rabu (4/1). (Foto: Melki Pangaribuan)
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, mengharapkan penghentian kerja sama militer antara Indonesia dengan Australia tidak mempengaruhi perdagangan kedua negara.
“Nah kalau dia hentikan kerja sama militer, ya sudah berhenti-henti sajalah, kenapa? Kita juga perang enggaklah. Bodo amat,” kata Enggar kepada satuharapan.com dalam media briefing “Capaian Kinerja 2016 dan Outlook 2017” di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, hari Rabu (4/1).
Menurut dia, harus dibedakan antara urusan perdagangan dengan militer antara kedua negara. ”Enggak ada urusannya dagangan sama perang. Kita enggak jual senjata. Cuma kita dulu saja, saya terima hibah Hercules yang dari Australia, yang jatuh,” kata dia.
Sebelumnya, media Australia, ABC, mengatakan materi yang berkaitan dengan Papua yang ditampilkan di pangkalan pasukan khusus Australia memicu Panglima TNI memutuskan menghentikan kerjasama militer dengan Australia.
ABC telah memperoleh konfirmasi dari seorang perwira Indonesia yang mengeluh tentang poster yang “menghina” Indonesia di pelatihan di markas Special Air Service (SAS) Australia di Perth pada bulan November tahun lalu.
Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI, Mayor Jenderal Wuryanto, mengatakan kerjasama antara Indonesia dengan Australian Defence Force (ADF) dihentikan dan berlaku dengan segera. ABC mengutip sumber yang dekat dengan insiden ini yang mengatakan bahwa materi yang dilaminating yang disebut memicu protes dari TNI adalah berkaitan dengan Papua, provinsi di Indonesia yang telah mencoba memperjuangkan penentuan nasib sendiri.
Menteri Pertahanan Australia, Marise Payne, membenarkan adanya keluhan dari TNI berkaitan dengan “beberapa bahan pengajaran dan komentar” pada fasilitas pelatihan bahasa Angkatan Darat di Australia. Ia juga membenarkan beberapa kerjasama militer dengan Indonesia dihentikan.
“Indonesia telah menginformasikan kepada Australia bahwa kerjasama pertahanan akan ditangguhkan,” kata Senator Payne dalam sebuah pernyataan.
“Akibatnya, beberapa interaksi antara organisasi pertahanan kedua negara telah ditunda sampai masalah ini diselesaikan. Kerjasama di bidang lain tetap berlanjut.”
ABC mendapat informasi bahwa 23 November tahun lalu, seorang pejabat ADF, Marsekal Mark Binskin, menulis kepada mitranya dari Indonesia tentang materi yang dianggap menyinggung.
Sebuah sumber diplomatik yang akrab dengan korespondensi tersebut mengatakan surat itu bermaksud meyakinkan militer Indonesia bahwa materi ofensif yang ditampilkan di Perth tidak mencerminkan pandangan Angkatan Bersenjata Australia.
Kepala Staf Angkatan Darat Australia Letnan Jenderal Angus Campbell juga menulis kepada mitranya dari Indonesia pada 24 November untuk meyakinkan dia bahwa Australia tidak mendukung materi tersebut.
ADF chief Air Chief Marsekal Mark Binskin (kiri) bersama Panglima TNI, Gatot Nurmantyo. (Foto: Department of Defence Australia)
CANBERRA, SATUHARAPAN.COM – Media Australia, ABC, mengatakan materi yang berkaitan dengan Papua yang ditampilkan di pangkalan pasukan khusus Australia memicu Panglima TNI memutuskan menghentikan kerjasama militer dengan Australia.
ABC telah memperoleh konfirmasi dari seorang perwira Indonesia yang mengeluh tentang poster yang “menghina” Indonesia di pelatihan di markas Special Air Service (SAS) Australia di Perth pada bulan November tahun lalu.
Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI, Mayor Jenderal Wuryanto, mengatakan kerjasama antara Indonesia dengan Australian Defence Force (ADF) dihentikan dan berlaku dengan segera. ABC mengutip sumber yang dekat dengan insiden ini yang mengatakan bahwa materi yang dilaminating yang disebut memicu protes dari TNI adalah berkaitan dengan Papua, provinsi di Indonesia yang telah mencoba memperjuangkan penentuan nasib sendiri.
Menteri Pertahanan Australia, Marise Payne, membenarkan adanya keluhan dari TNI berkaitan dengan “beberapa bahan pengajaran dan komentar” pada fasilitas pelatihan bahasa Angkatan Darat di Australia. Ia juga membenarkan beberapa kerjasama militer dengan Indonesia dihentikan.
“Indonesia telah menginformasikan kepada Australia bahwa kerjasama pertahanan akan ditangguhkan,” kata Senator Payne dalam sebuah pernyataan.
“Akibatnya, beberapa interaksi antara organisasi pertahanan kedua negara telah ditunda sampai masalah ini diselesaikan. Kerjasama di bidang lain tetap berlanjut.”
ABC mendapat informasi bahwa 23 November tahun lalu, seorang pejabat ADF, Marsekal Mark Binskin, menulis kepada mitranya dari Indonesia tentang materi yang dianggap menyinggung.
Sebuah sumber diplomatik yang akrab dengan korespondensi tersebut mengatakan surat itu bermaksud meyakinkan militer Indonesia bahwa materi ofensif yang ditampilkan di Perth tidak mencerminkan pandangan Angkatan Bersenjata Australia.
Kepala Staf Angkatan Darat Australia Letnan Jenderal Angus Campbell juga menulis kepada mitranya dari Indonesia pada 24 November untuk meyakinkan dia bahwa Australia tidak mendukung materi tersebut.
CANBERRA, SATUHARAPAN.COM – Semakin jelas pemicu TNI menghentikan kerjasama militer dengan Australia, setelah sebelumnya banyak diungkapkan bahwa alasan utama adalah karena adanya penghinaan terhadap Indonesia.
Kantor berita Fairfax Media, sebagaimana dikutip oleh berbagai media Australia, mengutip sebuah sumber yang membeberkan materi pelatihan dan diskusi dalam kerjasama pelatihan militer TNI dan Australia yang menjadi pemicu penghentian kerjasama. Ia mengatakan, kemungkinan memang ada bahan ajar yang menyinggung dan menghina. Namun bahan lain, adalah penilaian ilmiah kritis terhadap perilaku masa lalu militer Indonesia pada tahun 1965 atau invasi Indonesia Timor Timur (Timor Leste). Juga sindiran-sindiran politis tentang Papua.
Kantor berita itu mengutip keterangan Mufti Makarim, direktur eksekutif Institute for Defence, Security and Peace Study in Indonesia, yang mengatakan bahwa personel TNI yang menjadi pelatih dari Indonesia dalam kerjasama militer tersebut melaporkan bahan ofensif itu kepada atasannya ketika ia kembali ke Indonesia. Lalu TNI meminta hal itu diselidiki.
Kompas melaporkan bahwa berdasarkan perintah pada tanggal 29 Desember, Panglima TNI, Gatot Nurmantyo menginstruksikan semua kerjasama militer, termasuk pelatihan dengan Angkatan Pertahanan Australia, ditangguhkan.
Mufti mengatakan bahwa menurut pemberitahuan melalui Whatsapp yang belum dikonfirmasi, yang diyakini diedarkan oleh militer Indonesia, atasan para pelatih dari Indonesia meminta penyelidikan pada 9 Desember. Dia meminta agar pelatihan bersama ditunda sampai penyelidikan selesai.
Menurut pesan Whatsapp yang beredar, pelatih bahasa Indonesia Kopassus mendengar materi ofensif di kelas, termasuk bahwa almarhum pemimpin TNI, Sarwo Edhie Wibowo, adalah seorang pembunuh massal. Juga dikatakan bahwa seorang perwira TNI dibunuh temannya sambil mabuk.
Dia juga, menurut info lewat pesan WhatsApp, mengatakan melihat selembar kertas yang dilaminasi yang menghina Pancasila.
“Setelah ia kembali ke Indonesia, ia segera membuat laporan,” kata Mufti.
“Ini adalah permintaan yang adil oleh militer Indonesia bahwa sebuah penyelidikan akan diadakan,” kata Mufti kepada Fairfax Media.
“Saya percaya, saya berharap, bahwa ini tidak mencerminkan sikap Australia terhadap militer Indonesia dan ini hanya menunjukkan kurangnya pengawasan dari bahan ajar,” kata dia.
Sementara itu kepada themercury.com.au, Mufti juga mengatakan bahwa dalam sesi belajar pada pelatihan itu ada diskusi yang lebih bernuansa politik yang seharusnya tidak diangkat dalam forum itu.
“Sebagai contoh, selama sesi belajar, pelatih memberi sindiran tentang hal-hal yang menurut saya lebih tentang politik. Misalnya tentang Papua, Timor Leste dan tentang perilaku individu TNI di masa lalu. Kami tidak mengatakan TNI tidak memiliki masalah. Tetapi tidak berarti topik tentang itu bisa diajukan di forum itu,” kata Makarim.
Ia mengatakan forum seperti itu bukan tempat untuk tema sensitif dibahas.
Makarim mengatakan bahwa saling percaya antara kedua negara sekarang perlu dibangun kembali untuk memastikan TNI dapat mempercayai Australia lagi.
Media Australia juga mengutip laporan Tribunnews 29 Desember ketika Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, berbicara di kantor PP Muhammadiyah. Saat itu Panglima mengatakan sempat ada kerjasama agar Indonesia mengirimkan guru bahasa Indonesia, yang berakhir pada permohonan maaf dari pihak Australia.
Ia menyebut sempat guru bahasa Indonesia tersebut diminta untuk memberikan pekerjaan rumah kepada murid-muridnya, yang isinya antara lain propaganda Papua Merdeka.
“Papua adalah Melanesia, bahwa dia seharusnya menjadi negara sendiri. Maka saya tarik,” ujar Gatot Nurmantyo, menceritakan materi propaganda, yang disambut tepuk tangan dari warga Muhammadiyah yang mendengarkan pemaparannya.
Panglima TNI kemudian melayangkan protes, yang berbuntut permintaan maaf dari Panglima militer Australia.
Gatot Nurmantyo juga mengaku sempat menginstruksikan agar digelar investigasi atas insiden tersebut, sebelum akhirnya guru bahasa Indonesia itu ditarik.
Dalam pemaparannya itu ia tidak menyebutkan kapan insiden tersebut berlangsung, dan bagaimana detail dari insiden tersebut.
Ahli Indonesia di Australian National University (ANU) Dr Greg Fealy, mengatakan jika semua hubungan militer Indonesia-Australia diputus semata-mata atas dasar apa yang diduga ditemukan di Perth, itu merupakan reaksi yang berlebihan dari Jakarta.
In a speech from late November uncovered by the ABC, he made his feelings clear:
“Every time there is a training programme — like recently — the best five or 10 students would be sent to Australia. That happened before I was chief so I let that happen,” he said.
“Once I became chief commander of the national forces, it did not happen again. They will certainly be recruited. They will certainly be recruited.”
The general used the language of the Cold War, talking about the soldiers being cultivated as sources or agents of influence.
The material related to perhaps Indonesia’s most sensitive topic — independence for West Papua.
“My officers were told to be assigned over there, to teach Indonesian,” General Nurmantyo protested.
“It was taught there that Papua is a nation that is going to get their independence because they’re not Indonesia. Like that. So clearly they will recruit them.”
‘A deeply offensive phrase’
Iwan Ong Santoso, an Indonesian author and journalist with Kompas newspaper, broke the story about Indonesia suspending its military relations with Australia.
He said the West Papua element was only part of the reason for the breakdown.
Mr Santoso said that when the Kopassus officer went to complain about the West Papua commentary, he discovered a document mocking Indonesia’s key principle of Pancasila.
“We believe that our basic philosophy to build our nation is Pancasila, the five principles, and there was this writing of ‘Pancagila’,” Mr Santoso said.
“Pancagila is very insulting words of ‘madness, insanity’, saying like our nation has five kinds of insanity.”
Pancasila is a statement of Indonesian unity, while a broad translation of Pancagila would be “crazy Indonesians”.
It is a deeply extremely offensive phrase to an Indonesian.
Indonesia’s Defence Minister Ryamizard Ryacudu said Australia had punished the person responsible.
“He’s only a lieutenant,” said Mr Ryacudu.
He said the Australian military and Government did not have the intention to insult or humiliate Indonesia.
He described those responsible as “curut” — which translates as mice. In other words, they are insignificant.
Mr Ryacudu said he would discuss the incident when he met with Australia’s Defence Minister Marise Payne.
Indonesia’s defence minister has sought to play down a suspension of military ties between Australia and Indonesia, stressing it was important to keep a good relationship between the two countries.
Defence Minister Ryamizard Ryacudu stressed that Indonesia’s relationship with Australia was “fine” after the shock announcement that defence co-operation had been halted after an Indonesian military officer was offended by material at an Australian military base in Perth.
The offensive material is understood to include homework that suggested West Papua was part of Melanesia and should be given independence and material that ridiculed Indonesia’s national ideology, Pancasila.
Mr Ryamizard said he was yet to speak to Defence Minister Marise Payne about the issue but planned to visit Australia at the end of the month.
“The point is to keep a good relationship between the countries. Don’t let insignificant rats disrupt the relationship between countries. That’s not good.”
Meanwhile a spokesman for Indonesian President Joko Widodo told Reuters: “This was not a decision of the president”.
Several hours after the story broke, Senator Payne released a carefully worded statement saying that Indonesia had informed Australia that defence cooperation would be suspended after “serious concerns” were raised.
“As a result some interaction between the two defence organisations has been postponed until the matter is resolved,” she said.
Indonesia’s chief military commander Gatot Nurmantyo told a public lecture late last month that an Indonesian language teacher from special forces had been given homework that said Papua was part of Melanesia and should be given independence.
“I pulled the teacher. The (Australian) commander apologised to me,” he said at the headquarters of Muhammadiyah, Indonesia’s second largest civil organisation. Commander Gatot’s comments were greeted with applause.
A source told Fairfax Media that the issue was supposed to have been dealt with quietly but “Gatot jumped the gun”.
Commander Gatot has been critical of Australia in the past, suggesting in March 2015 that East Timor’s seceding from Indonesia was part of a proxy war for Australia to secure oil.
The Indonesian military officer was understood to have been deeply shocked after reading an essay about West Papua independence.
Mr Ryamizard said the Australian lieutenant who had been studying Indonesian had been reprimanded.
“West Papua is absolutely the red hot issue – the problem is the extraordinary parallel with East Timor from their perspective,” said John Blaxland, a Professor of International Security and Intelligence at Australian National University.
“There is a sense of Australia being untrustworthy – in 1975 they did a deal with Indonesia that they would respect its sovereignty over East Timor and in 1999 they stabbed it in the back.”
He said the only way Australia and Indonesia were able to sign the Lombok treaty for security cooperation in 2006 was by Australia officially recognising Indonesian sovereignty over West Papua.
“So this essay would be seen as treasonous,” Professor Blaxland said.
According to information circulated on a messaging app, the officer also heard offensive material in class including that the late Indonesian military leader Sarwo Edhie Wibowo was a mass murderer and that a TNI police officer murdered his friend while drunk.
He also reportedly saw a laminated piece of paper inscribed with the word, Pancagila, an offensive mockery of Indonesia’s state ideology, Pancasila, which basically translates as “five crazy principles”.
“After he returned to Indonesia, he immediately made a report,” the messaging app circular says.
The executive director of the Institute for Defence, Security and Peace Studies in Indonesia, Mufti Makarim, told Fairfax Media he heard the offensive material was related to Sarwo Edhie Wibowo being a mass murderer, West Papua and East Timor.
“It should not have been something the Australian army was discussing,” Mr Mufti said.
“Given the sensitivity, Australia has been very careful not to talk about (West Papua) in other forums. So why the double standard in internal army discussions? Their foreign policy is as if they are supporting Indonesian sovereignty but on the other hand they are discussing the disintegration of Indonesia with Papua being part of Melanesia.”
Mr Mufti said if Australia was consistent, its foreign policy should be reflected in other bodies, including the military.”
Pelajar dari Pasadena College City, Tatiana Overly tampak sedang menjelaskan karya tulisnya yang disajikan dalam bentuk poster, yang menggambarkan perjuangan rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri pada HTTC Student Research Conference pada hari Sabtu, 26 Maret 2016 (Foto: Katja Liebing/Courier)
PASADENA, SATUHARAPAN.COM – Internasionalisasi isu perjuangan rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk opsi merdeka, tampaknya semakin kuat. Walaupun pemerintah RI berusaha membendung hal ini, upaya itu kelihatannya belum berhasil.
Internasionalisasi isu Papua tak hanya menjalar lewat panggung diplomasi internasional seperti yang dikhawatirkan, tetapi juga lewat panggung akademis. Dan bukan tak mungkin gaungnya lebih luas, karena sasarannya adalah anak-anak muda berwawasan global yang memiliki idealisme tinggi.
Salah satu contoh adalah apa yang dilakukan oleh Tatiana Overly, siswa Pasadena College City (PCC) di California. Ia terpilih menjadi salah satu siswa berprestasi yang diminta untuk menampilkan karya tulis dalam mata pelajaran Antropologi Budaya pada KonferensiTahunan ke-17 yang diselenggarkan oleh Honor Transfer Council of California (HTTC).
Atas saran gurunya, Dr Derek Milne, Overly memilih topik tentang perjuangan rakyat Papua dalam memperjuangkan penentuan nasib sendiri. Karya tulis tersebut ia presentasikan dalam bentuk poster, salah satu kategori yang dilombakan pada konferensi itu. Hasilnya, Overly memenangi penghargaan peringkat ketiga. Dia menyajikan karyanya di konferensi itu dan terlibat dalam diskusi dengan puluhan siswa lainnya di Ballroom Pacific, University of Irvine. California, pada Sabtu, 26 Maret lalu.
“Banyak orang tidak tahu tentang yang terjadi (di Papua) karena pemerintah telah melarang liputan jurnalis, mereka melarang antropolog, nyaris menutupnya dari dunia luar untuk dapat menyebarkan berita tentang apa yang terjadi di sana,” kata Overly, sebagaimana diberitakan oleh Pasadena City College Courier.
“Kita bisa melihat sebuah kebudayaan menuju kematian dengan apa yang terjadi di sana,” kata Overly.
Overly adalah satu dari siswa terpilih dari seluruh negara bagian California yang ikut mengajukan diri untuk turut dalam konferensi ini. Dari sekolahnya sendiri, PCC, ada 44 aplikasi yang diterima panitia. Mereka yang mengajukan diri diminta mempresentasikan hasil penelitian mereka, baik secara oral maupun dalam bentuk poster.
HTTC sendiri adalah sebuah organisasi nirlaba dan merupakan forum bagi direktur dan konselor program-program unggulan untuk berbagi pengalaman dan kesuksesan dalam menangani siswa-siswa bertalenta.
Dalam konferensi ini siswa-siswa dari community college — setingkat Sekolah Menengah Atas — diberi kesempatan untuk mempresentasikan penelitian mereka, meliputi apa yang mereka telah pelajari di kelas, termasuk mata pelajaran Antropologi, Sejarah, Kimia, Ekonomi, Teknik dan banyak lagi.
Sebelum konferensi, mereka diharuskan memasukkan ringkasan karya tulis sepanjang 250 kata. Mereka yang terpilih diundang untuk mengikuti pelatihan yang dipimpin oleh Koordinator Program Honors Transfer PCC, Dr. Derek Milne, untuk memperbaiki lagi makalah mereka.
Penghargaan tertinggi dalam konferensi kali ini jatuh ke Roseanne Rivera, yang memenangi Juan Lara Memorial Scolarship. Beasiswa ini diberikan kepada siswa yang tidak mampu, yang berhasil mengatasi berbagai kesulitan hidup.
Penghargaan kedua diberikan kepada Hannah Stewart, President dari Honors Club, yang menerima Exemplary Achievement Scholarship. Ia diganjar apresiasi itu bukan saja karena penelitiannya tetapi juga atas kepemimpinannya dalam menghidupkan organisasi.
“Konferensi ini merupakan hari terbaik dalam hidup saya,” kata Milne. “Saya sangat bangga mendengar para siswa dan selalu menyenangkan bertemu dengan orang tua serta anggota keluarga mereka. Siswa PCC sangat pintar dan mengahumkan. Mereka hanya perlu kesempatan mengembangkan kemampuan riset mereka,” kata Milne.
Pro-Kontra Internasionalisasi Isu Papua
Diangkatnya isu Papua oleh seorang generasi muda AS patut mendapat perhatian pemerintah Indonesia karena ini menunjukkan isu ini mempunyai daya tarik tersendiri. Citra rakyat Papua sebagai rakyat yang tertindas tampaknya telah tersebar melintas waktu dan benua.
Pro-kontra internasionalisasi isu Papua sendiri sudah cukup lama. Ada sementara kalangan menganggap internasionalisasi itu tidak akan laku di dunia internasional. Salah satu yang beranggapan demikian adalah Toni Sudibyo, peneliti di Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI), Jakarta.
Menurut dia, internasionalisasi isu Papua di Parlemen Eropa dan Uni Eropa tidak bergaung karena dinilai berpotensi merusak Comprehensive and Partnership Cooperation Agreement (PCA) antara Indonesia dengan Uni Eropa.
Ia menambahkan PCA RI-UE merupakan perjanjian payung yang mengatur kerjasama dan kemitraan secara komprehensif, mendalam dan rinci antara RI-UE. Hubungan Indonesia-UE pasca PCA akan diwarnai oleh pengembangan hubungan yang lebih melembaga dan mencakup bidang kerjasama yang luas termasuk bidang politik, keamanan, counter terrorism, ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, sosial budaya serta berbagai bidang strategis yang menjadi kepentingan bersama RI-UE.
Menurut dia, PCA RI-UE juga mengatur penegasan dukungan UE baik negara anggota maupun semua lembaga UE seperti Komisi Eropa dan Parlemen Eropa, terhadap kedaulatan dan integritas wilayah NKRI. “Dukungan penghormatan kedaulatan dan integritas wilayah RI oleh Eropa adalah suatu kewajiban hukum. Uni Eropa juga terikat secara hukum untuk tidak mendukung gerakan separatis Indonesia dalam bentuk apapun juga,” tulis dia dalam sebuah kolom berjudul Internasionalisasi Masalah Papua Tidak akan Laku yang disiarkan oleh Detik.
Sedangkan di pihak lain, cukup banyak yang berpendapat internasionalisasi isu Papua tidak bisa dibendung. Oleh karena itu, Jakarta harus sungguh-sungguh untuk mengadakan dialog dengan elemen-elemen masyarakat Papua agar internasionalisasi isu ini tidak menjadi liar.
Salah seorang yang berpendapat demikian adalah Peneliti LIPI, Cahyo Pamungkas.
“Internasionalisasi masalah Papua sudah ada sejak dahulu bahkan persoalaan Papua bukan persoalaan nasional tetapi persoalaan internasional,” kata Cahyo, kepada satuharapan.com belum lama ini.
Menurut dia, masalah integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berawal dari Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Status Papua dilaksankan sesuai dengan perundingan antara pihak Indonesia dan pihak Belanda. Hal itu sudah menunjukkan adanya dimensi internasional masalah Papua.
Lalu peristiwa Trikora, yang kemudian memicu konflik Indonesia dan Belanda yang dimediasi oleh Amerika Serikat, juga menunjukkan dimensi internasional masalah Papua.
“Ketika beberapa tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) melarikan diri ke luar negeri, ke Belanda, Papua Nugini dan Australia, itu sudah mulai menciptakan benih-benih proses internasionalisasi mengenai Papua yang kemudian bermuara pada pembentukan Parlemen Internasional untuk Papua Barat (International Parliementarians for West Papua) di Inggris pada tahun 2008. Kemudian KTT Melanesian Spearhead Group (MSG) pada 2015, itu juga merupakan bagian dari internasionalisasi masalah Papua,” kata Cahyo.
The Melanesian Spearhead Group Foreign Affairs Ministers’ Meeting at the Secretariat in Port Vila this week has not dealt with Indonesia’s Associate Membership of MSG or West Papua’s Observer Status of MSG.
The Chairman of the meeting who is the Minister of Foreign Affairs and external Trade of the Solomon Islands, Milner Tozaka said his team has reviewed the procedures to be dealt with by the Leaders early next year.
Asked what the new recommendations are the Chairman explained, “One of the important recommendations is a guideline whereby any new application for membership, will have to be forwarded firstly to the Director General (of MSG), who will be consulting the leaders for their direction as to whether to consider the application or not, and subject to their approval, then they would consider the application”.
He made it clear the meeting this week did not deal with either of the two applications.
“The (MSG) legal institution to revisit the application for membership as well as the associate membership has been done and we have not gone into considering the applications for either of them,” the Chairman explained.
Asked if the meeting has agreed that the two applications are in order, he replied, “The status quo remains the same. Nothing has changed in relation to Indonesia as an Associate Member and West Papua as an Observer”.
The Chairman said any changes would only take place after the leaders meet to consider the new criteria have been recommended by the Legal Committee to the leaders for their deliberations next year.
The current Chair said the next meeting will depend on the new Chairman of MSG in consultation with his colleagues but that it is expected to be held early next year.
While farewelling the staff of MSG Secretariat and wishing them and their families “merry Christmas” over kava and snacks at the Secretariat yesterday, the Chairman said, “Following the appointment of Ambassador (Amena) Yauvoli, a Governing body meeting was convened and hosted by Fiji in the beautiful city of Lautoka in early June this year.
“The outcome of the meeting was politically significant for MSG as members re-energised their deliberations on the agenda of membership issue and guideline.
“The outcome of this particular discussion in our meeting this week has further paved the way for our Leaders to deliberate on the issue in 2017.
Delegasi para pemimpin perjuangan Papua Merdeka bertemu Perdana Menteri Vanuatu di Port Vila, Vanuatu Rabu (21/12) – dailypost.vu
Jayapura, Jubi – Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai menegaskan kembali posisi negaranya mendukung West Papua tidak berubah sejak merdeka 36 tahun lalu. Vanuatu, menurutnya, akan selalu mendukung West Papua menyuarakan isu pelanggaran HAM dan kemerdekaan rakyat Melanesia di West Papua.
Salwai menegaskan posisi negaranya itu di hadapan sekitar 50 orang delegasi para pemimpin perjuangan Papua Merdeka yang saat ini berada di Port Vila, Vanuatu guna menghadiri pertemuan MSG, yang baru saja selesai. Salwai pastikan bahwa posisinya negaranya “tidak berubah dan tidak akan berubah”.
Seperti dilaporkan Daily Post Vanuatu, Rabu (22/12/2016), pemerintah Vanuatu bahkan memastikan bahwa seluruh masyarakat Vanuatu dari mulai para pejabat negara, gereja, kelompok-kelompok perempuan dan anak muda sudah memobilisasi diri untuk mendukung kemerdekaan rakyat West Papua.
“Kebijakan historis pemerintah kami tidak berubah sejak kemerdekaan 36 tahun lalu terhadap Kaledonia Baru, French Polynesia, dan West Papua untuk memenangkan penentuan nasib sendiri,”
ujar Salwai.
Mesipun MSG masih terpecah suaranya terkait posisi keanggotaan penuh terhadap ULMWP, Perdana Menteri Salwai, seperti dilansir RNZI (22/12) menegaskan dirinya merasa sangat senang atas kemajuan yang dicapai sejauh ini terkait kampanye internasional West Papua.
Benny Wenda, juru bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dalam kesempatan itu menyatakan bahwa mimpi besar para delegasi Papua yang hadir serta doa bagi para pemimpin Melanesia di MSG dengan ujung tombak Vanuatu, adalah memberi keanggotaan penuh pada West Papua di organisasi tersebut.
Wenda sangat optimis saat melihat bagaimana para pemimpin perjuangan untuk West Papua saling berjabat tangan dengan hangat dan bicara satu bahasa di Port Vila, “Itu menunjukkan bahwa mereka dan masyarakat Melanesia di West Papua terikat oleh satu semangat yang sama guna mengikat para pemimpin Melanesia di MSG untuk member keanggotaan penuh bagi kami,” ujar Wenda.
Pemimpin Vanuatu yang hadir mendampingi Perdana Menteri pada kesempatan itu termasuk Wakil Perdana Menteri, Joe Natuman, Kementerian Pertanahan Ralph Regenvanu dan Sekretaris Parlemen Johnny Koanapo. Mereka semua menyambut hangat delegasi West Papua.
Menanggapi ratusan penangkapan, termasuk anak-anak, di Papua yang terjadi pada protes Hari Trikora 19 Desember lalu, Benny Wenda mengaku sangat kecewa sekaligus heran.
“Entah bagaimana Indonesia mau jelaskan penahanan yang mereka lakukan, dan penghancuran sekretariat ULMWP padahal di saat yang sama mereka, kolonial itu, juga menjadi anggota associate di MSG,” ujar Wenda.(*)
Papua Merdeka News 