Terkait status ULMWP, MSG masih bahas pedoman keanggotaan

Jayapura, Jubi – Pertemuan Pejabat Senior (SOM) dan Pertemuan Menteri Luar Negeri (FMM) Melanesian Spearhead Group (MSG) berturut-turut digelar sejak kemarin, Selasa (20/12) dan Rabu (21/12/2016), di Port Vila, Vanuatu untuk mendiskukan hasil rekomendasi komite konstitusional terkait aturan keanggotaan di MSG.

Rakyat Papua rupanya masih harus menunggu. Pertemuan MSG yang hasilnya diharapkan memberi keputusan terkait keanggotaan penuh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) belum akan terjadi. KTT Pemimpin MSG, yang berhak memutuskan status keanggotaan tersebut, diharapkan baru akan terselenggara awal tahun depan.

“Hanya pertemuan Senior Official dan beberapa menteri. Tidak ada pertemuan pemimpin pemerintahan,” kata Direktur MSG, Amena Yauvoli kepada Jubi melalui surat elektronik, Selasa (20/12/2016) mengenai pertemuan MSG di Port Vila, Vanuatu.

Selain para pejabat senior dan menteri, ia mengakui ada pertemuan Sub Komite Hukum dan Kelembagaan yang sebelumnya ditugaskan oleh para pemimpin MSG di pertemuan tingkat tinggi Juli lalu di Honiara untuk mengklarifikasi pedoman menyangkut status peninjau, anggota associate, dan anggota penuh di MSG. Sub Komite Hukum dan Isu Kelembagaan sebelumnya sudah ditugaskan Pertemuan dua hari tersebut membahas agenda utama terkait temuan penilaian komite konstitusional tentang aturan keanggotaan MSG.

Dengan demikian, bisa dipastikan tidak ada keputusan terkait keanggotaan ULMWP dalam pertemuan MSG di Port Vila ini sebab keputusan tersebut harus diambil oleh para pemimpin pemerintahan.

RNZI, Selasa (20/12), melaporkan  bahwa keputusan untuk menerima ULMWP menjadi anggota penuh MSG sangat sensitif, sehingga dipahami pula belum akan ada keputusan terkait keanggotaan ULMWP pada pertemuan minggu ini.

Menteri luar negeri Kepulauan Solomon, Milner Tozaka, mengatakan rekomendasi Sub Komite hukum sudah diajukan menjadi agenda FMM.

“Mereka sudah membuat rekomendasi untuk sebagai bahan bagi para menteri untuk bekerja membuat rekomendasi berikuatnya kepada Pertemuan Para Pemimpin untuk ditetapkan,” ujar Tozaka.

Perdana Menteri Vanuatu. Charlot Salwai sekali lagi menegaskan dukungannya kepada ULMWP untuk mendapatkan keanggotaan penuh, sekaligus mendukung West Papua merdeka.

Salwai mengatakan kebijakan luar negeri negaranya tetap teguh yaitu Vanuatu tidak akan benar-benar merdeka dari ikatakan kolonial sampai seluruh rakyat Melanesia bebas.

Isu politik penentuan nasib sendiri dan pelanggaran HAM di West Papua adalah dua persoalan besar yang membuat lima anggota MSG tidak satu suara. PNG dan Fiji berkali-kali terbukti menghindar dan menolak penentuan nasib sendiri West Papua, sementara tiga anggota lainnya mendukung penentuan nasib sendiri West Papua sebagai agenda prinsip pendirian MSG.

Seperti diketahui, lima anggota penuh MSG: Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, Vanuatu dan FLNKS New Kaledonia, terpeceah suaranya terkait posisi keanggotaan penuh ULMWP. Fiji dan PNG diketahui cukup dekat dengan kebijakan Indonesia.

Hadir dalam pertemuan dua hari tersebut para pemimpin Dewan Komite ULMWP Octo Mote, Benny Wenda, Rex Rumakiek dan Jacob Rumbiak di Port Vila. Hadir pula wakil pemerintah Indonesia di dalam pertemuan itu.(*)

Melanesian Spearhead Group considers West Papuan Membership

msg-2z0boxchjkjqmqkfnmquq2EMTV rliosi – The Melanesian Spearhead Group (MSG) is considering a full membership application by the United Liberation Movement for West Papua.

Indonesia currently has associate member status with the MSG and is strongly opposed to West Papua being granted full membership.

It is Indonesia’s view that West Papua already falls under their (Indonesian republic) representation in the MSG.

Foreign Ministers of the MSG member countries met yesterday evening in Port Villa to discuss guidelines which relate to the bid by West Papua for membership in the group.

Solomon Island’s foreign minister, Milner Tozaka, said the MSG leaders in July requested legal clarification on guidelines for membership.

“So that request has been attended to appropriately by the legal people and they have made a recommendation to be used for the foreign ministers to look at and then we will recommend it to the leaders for endorsement,” he explained.

Tozaka confirmed that there won’t be a decision on the Liberation Movement’s application however he did say that they already have observer status.

MSG countries that have shown their support for the Liberation Movements full membership include Vanuatu, Solomon Islands and the FLNKS Kanaks movement.

Papua New Guinea and Fiji, have however leaned towards the Indonesian side on this issue.

Vanuatu’s Prime Minister, Charlot Salwai, said his country’s foreign policy remained firm that Vanuatu is not completely free of colonial bondage until all of Melanesia is free.

Janji Keanggotaan Penuh ULMWP di MSG Masih Belum Ditepati

www.kaonakmendek.blogspot.com – Selepas KTT Khusus para pemimpin Melanesian Spearhead Group (MSG) di Honiara, Solomon Islands, 13-14 Juli 2016 lalu, para pentolan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tetap meyakinkan masyarakat Papua bahwa gerakan pembebasan Papua Barat (ULMWP) bukan ditolak untuk masuk MSG, namun hanya ditunda karena alasan administrasi.

Saat itu, melalui media-media lokal Papua dan juga lewat sosial media, KNPB menjelaskan ada beberapa alasan yang mendasari belum diterimanya ULMWP sebagai salah satu anggota tetap (full member) di MSG. Namun intinya tetap sama, yaitu soal kendala administrasi yang harus dipenuhi.

Bulan September 2016 kemudian dijanjikan kepada massa yang ketika itu sedang berdemonstrasi di Papua, sebagai waktu yang ideal agar aplikasi ULMWP segera diterima dan dinyatakan sebagai anggota penuh MSG. Alasannya karena di bulan September akan ada pertemuan serupa di Honiara yang kembali mempertemukan para pimpinan blok regional negara-negara pasifik itu.

Sayang, ketika bulan September hampir usai, ULMWP belum juga mendapatkan janjinya agar diterima di MSG. Pertemuan pemimpin MSG untuk membahas rumusan keanggotaan baru yang batal di September pun disebut-sebut mundur ke bulan Oktober 2016.

Namun yang terjadi adalah, setelah tiba bulan Oktober, kabar kurang menyenangkan kembali diterima masyarakat Papua khususnya simpatisan KNPB lantaran pertemuan pemimpin-pemimpin tertinggi MSG kembali batal. Alasan batalnya pertemuan di Oktober 2016 diakui beberapa kalangan karena Fiji dan Papua New Guinea (PNG) tidak bersedia hadir.

Al hasil nasib ULMWP sebagai anggota penuh di MSG belum juga bisa dipastikan saat itu. Sebagai catatan, Fiji dan PNG terkenal cukup dekat dengan Indonesia dalam diplomasi di berbagai forum negara-negara melanesia sehingga muncul dugaan kedua negara yang memiliki keanggotaan penuh di MSG itu ikut ‘bermain’ agar ULMWP gagal menjadi anggota tetap MSG.

Manasseh Sogavare, Perdana Menteri Solomon Islands yang juga merupakan Ketua MSG sampai-sampai geram terhadap sikap Fiji dan PNG saat itu. Ia pun mengatakan pimpinan MSG akan tetap mengambil keputusan soal keanggotaan ULMWP tanpa melibatkan Fiji dan PNG. Apakah MSG terbelah dua? Tidak ada yang tahu.
Yang pasti, sejumlah pihak kemudian kembali memberikan janji bahwa status ULMWP digaransi masuk menjadi anggota penuh MSG pada pertemuan di bulan Desember 2016. Media-media lokal Papua kembali memblow-up isu sensitif ini dengan jaminan janji dari Manasseh Sogavare tersebut.

Dan kini setelah waktu terus berputar hingga Desember 2016, tepatnya Selasa 20 Desember 2016 kemarin, di gedung Sekretariat MSG, Port Villa, Vanuatu, para pemimpin tertinggi kembali bertemu dengan agenda membahas status keanggotaan para anggota MSG, termasuk Indonesia dan ULMWP.

Hasilnya pun belum bisa dipastikan apakah ULMWP diterima atau tidak karena keputusan soal keanggotaan baru ini juga harus ditunda ke bulan Januari 2017 dalam Leader Summit MSG. Janji-janji Manasseh Sogavare mau pun para pemimpin KNPB serta ULMWP kepada masyarakat Papua, khususnya yang sering berdemonstrasi di tengah teriknya panas matahari lagi-lagi masih belum ditepati.

2016 segera berakhir dan sepertinya Papua masih tetap Indonesia, setidaknya sampai akhir tahun ini. Dan ketika tahun 2017 dimulai nanti, simpatisan KNPB dan ULMWP akan memulainya dengan kembali menagih janji-janji agar segera mendapatkan keanggotaan penuh di MSG.[Kaonak Mendek]

Two West Papuans charged with treason for demonstrating

AWPA SydneyOver 500 people were reportedly arrested from West Papua demonstrations in Indonesia.  Photo: Supplied

The Jayapura demonstration was one of more than 14 rallies in Indonesian cities, calling for West Papuan rights to self-determination to be respected.
More than 500 people were reported to have been arrested for participating in the rallies.
While the vast majority were released later in the day, two arrested in the Papua provincial capital have been charged.
Demonstrators march in Timika in West Papua. Photo: Supplied
Demonstrators march in Timika in West Papua. Photo: Supplied
Hosea Yemo and Ismael Alua are reportedly members of the West Papua National Committee, (KNPB), the pro-independence representative group which organised some of the rallies.
Papua provincial police said the two were arrested after allegedly inciting sedition or treason against the state, and provoking other participants of the rally to commit treason.
A treason charge could lead to a jail term of up to 15 years in Indonesia.
Demonstrators in Timika, West Papua.  Photo: Supplied
Police said that from the Jayapura demo, they also found 1kg of hashish at the KNPB’s premises, and confiscated a number of weapons from the crowd.
Law and order has been maintained in the cities and the situation was back to normal, according to police who said they avoided using excessive force in handling the demonstrations.
However, Jakarta-based human rights monitoring groups have condemned intimidation and violence by police officers in the Jayapura rally.
West Papuan photographic journalist Whens Tebay Photo: Tabloid Jubi
The Institute for Policy Research and Advocacy, and its local partner in Papua, Elsham Papua, said it condemned intimidation and violence by police officers against photographic journalist Whens Tebay during the rally.
Mr Tebay said police arrested, interrogated and hit him, later confiscated his camera and forced him to erase all photos taken during the rally.
—————————–

MSG foreign ministers discuss membership

Melanesian Spearhead Group foreign ministers are this evening meeting in Vanuatu’s capital to discuss guidelines which relate to a West Papuan bid for membership in the group.
MSG senior officials met yesterday in Port Vila and, as with today’s foreign ministers meeting, the findings of a constitutional committee review of MSG rules on membership are the main agenda item.
This comes as the MSG considers a full membership application by the United Liberation Movement for West Papua.
Vanuatu prime minister Charlot Salwai accepts traditional head dress from the United Liberation Movement for West Papua. Photo: Len Garae
Vanuatu prime minister Charlot Salwai accepts traditional head dress from the United Liberation Movement for West Papua. Photo: Len Garae
The foreign minister of Solomon Islands, Milner Tozaka, said the MSG leaders in July requested legal clarification on guidelines for membership.
“So that request has been attended to appropriately by the legal people and they have made a recommendation to be used for the foreign ministers to look at and then we will recommend it to the leaders for endorsement,” he explained.
Milner Tozaka confirms there won’t be a decision this week on the full membership application by the Liberation Movement, which already has observer status.
The leaders of the MSG member states are not expected to have their summit until early in the new year.
The Movement’s leaders are present at this week’s MSG meetings in Port Vila, along with leaders of all the main pro-independence groups.
Vanuatu’s prime minister Charlot Salwai has reiterated his country’s support for the Liberation Movement to be give full membership, as well as for West Papua to be independent.
Mr Salwai said his country’s foreign policy remained firm that Vanuatu is not completely free of colonial bondage until all of Melanesia is free.
It’s understood that Solomon Islands and New Caledonia’s FLNKS Kanaks movement are also in support on the matter of the MSG membership.
However the other two full members of the MSG, Papua New Guinea and Fiji, have tended to side with Indonesia on this issue.
Indonesia, which has associate member status at the MSG, is firmly opposed to West Papuans being granted full membership in the group.
Jakarta says Papuans are already covered by the Indonesian republic in terms of representation in the MSG.

MSG meetings in Vila not expected to decide on Papuan bid

A series of Melanesian Spearhead Group meetings are taking place this week in Vanuatu’s capital to look at the group’s membership guidelines.

Last month, the MSG secretariat scheduled this week’s meeting in Port Vila for leaders of its members to discuss a West Papuan bid for full membership.

However there will not be a leaders summit component at this week’s meetings, with the expectation that they will now meet early in the new year.

An Indonesian captures the Melanesian Spearhead Group proceedings, 20 December 2016 in Port Vila, on device. West Papuan representatives Benny Wenda and Octo Mote (MSG observers with the United Liberation Movement) in foreground.
An Indonesian captures the Melanesian Spearhead Group proceedings, 20 December 2016 in Port Vila, on device. West Papuan representatives Benny Wenda and Octo Mote (MSG observers with the United Liberation Movement) in foreground. Photo: Supplied

But today in Vila, MSG senior officials met, and tomorrow the group’s foreign ministers are to meet, to discuss the findings of a constitutional committee that has reviewed MSG rules on membership.

It’s understood there won’t be a decision on the full membership application by the United Liberation Movement for West Papua this week.

Fiji prime minister Frank Bainimarama listens to a speech at the plenary session of the Melanesian Spearhead Group leaders summit in Noumea in 2013.
Fiji’s prime minister and foreign minister Frank Bainimarama is not in Vila for this week’s MSG meeting, but a leaders summit to decide on West papuan membership is expected early in the new year. Photo: RNZI / Johnny Blades

 

In a sign of the sensitivity around the issue within the MSG, leaders have this year deferred a number of summits where West Papuan membership was a priority item.

The Sub-Committee on Legal and Institutional Issues was tasked by MSG leaders at their Honiara summit in July to clarify guidelines for observer, associate and full membership in the group.

The MSG’s five full members – Papua New Guinea, Fiji, Solomon Islands, Vanuatu and New Caledonia’s FLNKS Kanaks Movement – have been divided over whether to grant full membership to West Papuans.

The United Liberation Movement for West Papua was granted observer status in the MSG last year but its bid for full membership has been deferred pending clarity on the guidelines.

United Liberation Movement for West Papua representatives outside the Melanesian Spearhead Group secretariat, 20 December 2016.
United Liberation Movement for West Papua representatives outside the Melanesian Spearhead Group secretariat, 20 December 2016. Photo: Supplied

The Liberation Movement’s leaders, including Octo Mote, Benny Wenda, Rex Rumakiek and Jacob Rumbiak are in Port Vila for this week’s meetings.

Representatives of Indonesia, which has associate member status at the MSG, are also present.

Berikut 5 kecelakaan pesawat yg terjadi di Tanah Papua tahun 2016

Kunume Wone Papua memiliki keadaan alam yg berbukit-bukit dan memiliki puluhan gunung dengan puncak tertinggi Jayawijaya juga berada di kawasan ini. Hal tersebut mengakibatkan Papua menjadi lokasi yg sulit dijangkau, baik transportasi darat, maupun udara.

Sering tersiar kabar jatuhnya pesawat di tanah Papua. Dalam tahun ini saja, sejumlah kecelakaan pesawat terjadi di daerah itu. Puluhan korban berjatuhan karena musibah kecelakaan pesawat ini.

Berikut 5 kecelakaan pesawat yg terjadi di tahun 2016, dimulai dari kecelakaan pesawat di Wamena hari ini, Minggu (18/12/2016).

1. Hercules TNI Jatuh di Wamena

Pesawat Hercules TNI AU yg dipiloti Mayor Pnb Marlon A. Kawer, ditemukan jatuh di Kampung Minimo, Distrik Minimo, Kabupaten Jayawijaya, setelah dinyatakan hilang kontak dengan Bandara Wamena.

Wakil KSAU Marsdya Hadiyan Sumintaatmadja mengatakan, pesawat terbang dari Timika ke Wamena, dalam misi peningkatan kemampuan penerbang.

“Dari co-pilot ke pilot. Ini salah sesuatu tes uji coba,” kata Hadiyan dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (18/12/2016).

Hardiyan menjelaskan kronologi jatuhnya pesawat Hercules TNI AU tersebut. Pada pukul 05.35 WIT, pesawat berangkat dari Timika dengan rencana datang 06.13 WIT di Wamena.

Namun, pada pukul 06.09 WIT, pesawat dikabarkan hilang kontak dengan bandara Wamena. “Misi di Papua adalah salah sesuatu tes, uji coba, latihan, yg nantinya para penerbang bisa mengoperasikan pesawat di mana pun berada. di maana pun pangkalan yg ada,” beber dia.

2. Angkut Bahan Bangunan, Pesawat Caribou Hilang Kontak di Papua

Empat orang dinyatakan hilang bersama dengan pesawat macam Caribou PK-SWW punya Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, Papua.

Pesawat yg hilang kontak tersebut sedang disewa oleh Pemerintah Kabupaten Mimika dan sedang membawa bahan bangunan macam plat besi gorong-gorong dengan tujuan Timika-Ilaga.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Kombes Pol Rudolf Patrige menyebutkan pesawat yg take off dari bandara Moses Kilangin Timika pukul 07.57 WIT, seharusnya datang di Ilaga, Kabupaten Puncak sekitar pukul 08.30 WIT.

“Ada empat orang dalam pesawat tersebut yakni pilot bernama Parhat, Co Pilot Fendi, Mekanis atas nama Steven dan FOO atas nama Endri Baringin,” kata Patrige, Senin (31/10/2016).

Dalam penerbangan tersebut, pesawat membawa barang seberat 3130 kilogram. Pesawat ini sedang disewa oleh Pemkab Mimika akan 25 Oktober hingga 1 November 2016. Selain pilot dan co pilot juga terdapat mekanik Steven dan FOO Endri Baringin di pesawat itu.

“Pesawat diperkirakan lost contact pada koordinat 04°09’27”S dan 137°32’99”E atau pada koordinat 04 10’92”S dan 137 32’76”E. Kami masih sediki penyebab hilang kontak. Tim SAR dan gabungan sedang mencari pesawat tersebut,” jelasnya.

Sebanyak sesuatu peleton anggota Brimob Polda Papua ketika ini disiapkan buat menolong operasi SAR dalam proses evakuasi pesawat tersebut. Anggota Brimob disiapkan bagi menolong bila dibutuhkan ketika mengevakuasi korban pesawat nahas.

3. Pesawat Tergelincir di Papua, Tidak Ada Korban Jiwa

Pesawat punya PT Asian One, macam Grand Caravan PK-LTV tergelincir di Bandara Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Pesawat tergelincir pada tadi 06.25 WIT.

Kementerian Perhubungan kemudian mengeluarkan Notice to Airmen (Notam) Nomor C6339/16 yg menyatakan Bandara Ilaga ditutup akan 13 Oktober 2016 pukul 07.49 WIT sampai dengan estimasi 14 Oktober 2016 pukul 09.00 WIT karena pesawat tersebut menutup runway.

“Tidak ada korban dalam insiden tersebut. Namun pesawat yg memuat bahan sembako tersebut mengalami dua kerusakan merupakan propilor bengkok dan refblack rem kiri tak aktif,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Suprasetyo dalam keterangannya, Kamis (13/10/2016).

Suprasetyo menyatakan, kemungkinan pesawat tersebut tergelincir karena cuaca berkabut dan keadaan runway yg licin. Karena itu, Kementerian Perhubungan mengimbau semua pilot agar tak melakukan pendaratan di Bandara Ilaga apabila cuaca tak mendukung.

4. Pesawat AMA Jatuh di Yahukimo Baru Terbang 53 Jam

Maskapai Assosiation Mission Aviation (AMA) mengklaim pesawat yang jatuh di daerah Lolat, Kabupaten Yahukimo, Papua, pagi tadi adalah pesawat baru yg dibuat pada 2014.

Pesawat itu baru diterima AMA pada Maret 2016 di Sentani, Kabupaten Jayapura. Jam terbang burung besi itu pun tercatat masih 53 jam.

Direktur AMA Jayapura Djarot Soetanto menuturkan, pesawat macam Cesna 208 B Grand Caravan EE itu terbang dari Wamena pukul 07.39 WIT dan hendak mendarat di Lolat, Kabupaten Tolikara, pada pukul 07.58 WIT.

Di perjalanan, pesawat jatuh dan menabrak tiga rumah tradisional honai serta sesuatu bangunan distrik berdinding papan dan beratapkan seng.

“Bangunan itu terletak di samping bandara. Tiga warga, beberapa penumpang dan sesuatu pilot terluka,” kata Djarot di Jayapura, Papua, Selasa (14/6/2016).

Kedua penumpang tersebut bernama Arifin (20) dan Tarau (50), sedangkan tiga warga setempat terdiri dari Niko Suhun (19), Yus Silak (20) dan Eret Kobak (15).

Djarot mengatakan, Eret Kobak mengalami luka di kepala dan dievakuasi ke Rumah Sakit Dian Harapan Jayapura. Begitu juga sang pilot juga dirawat jalan di rumah sakit itu. Sementara, empat orang lainnya masih dirawat di RSUD Wamena.

Djarot menuturkan, pesawat itu terbang dengan tujuan Lolat membawa bahan bangunan seberat 1.190 kg dari batas maksimal angkutan 1.350 kg. “Saat landing, cuaca juga cerah, terbuka, dan ada matahari. Kami tidak mampu menerka penyebab jatuhnya pesawat ini. Nanti tim KNKT mulai menyampaikannya,” ucap Djarot.

Pagi tadi, kecelakaan pesawat Caravan AMA PK – RKC terjadi di Lolat, Kabupaten Yahukimo. Pesawat diterbangkan pilot berkebangsaan Amerika Serikat, Brian Forest Pottinger (48).

5. Pesawat Enggang Air Terperosok di Sentani

Pesawat Enggang Air jenis Caravan terperosok di Bandara Sentani, Jayapura, Papua sekitar pukul 07.00 WIT. Kecelakaan itu terjadi ketika pesawat mulai take off menuju Mulia.

Pesawat itu diawaki pilot Tomi, co pilot Mike Brun, dan teknisi Syahrul. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

“Pesawat dengan nomor penerbangan PK-RSD terjadi ketika keluar dari taxy way berbelok menuju runway persiapan take off dengan membawa muatan sekitar 1.015 kg,” kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Patrige, dilansir Antara, Senin (9/5/2016).

Patrige menyampaikan ketika mulai take off, pesawat itu tak mampu berbelok, bahkan pilot tak dapat mengerem sehingga pesawat terperosok. Evakuasi baru mampu dikerjakan hingga pukul 08.25 WIT. Aktivitas di Bandara Sentani kini berlangsung normal.

“Belum dipastikan apa penyebab hingga terjadinya insiden tersebut,” ujar Patrige.

Sogavare: Demi West Papua, MSG akan luaskan dukungan

PM Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare saat bertemu ULMWP di Honiara, awal tahun 2016 - Dok. Jubi
PM Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare saat bertemu ULMWP di Honiara, awal tahun 2016 – Dok. Jubi

Jayapura, Jubi – Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare menegaskan bahwa Melanesia Spearhead Group (MSG) akan mengikutsertakan Mikronesia, Polinesia, dan negeri-negeri Afrika untuk berjuang melawan pelanggaran HAM di West Papua.

Sogavare mengungkapkan hal tersebut di hadapan Parlemen Kepulauan Solomon ketika ditanyakan oleh Pemimpin Oposisi, Jeremiah Manele, Kamis, (15/12) seperti dilansir Solomon Star Jum’at (16/12/2016).

Menurut Sogavare, Papua Nugini dan Fiji sudah jelas memilih jalan berbeda atas persoalan West Papua dan tidak berkeinginan mengikuti tujuan dan pendirian MSG.

“PNG itu berbatasan langsung dengan Indonesia dan memilih lebih berhat-hati, sedangkan Fiji sudah punya hubungan yang kokoh dengan Indonesia,” ujar Sogavare.

Atas dasar itulah, lanjutnya, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Kaledonia baru akan mengikutsertakan negeri-negeri Mikronesia dan Polinesia serta kelompok non aliansi di Afrika,” ujarnya.

Lebih lanjut Sogavare menegaskan pemerintahannya akan terus melanjutkan diplomasi terkait isu West Papua melalui pengiriman utusan khusus untuk berkonsultasi dan menjalin hubungan di negeri-negeri Pasifik.

“Kami kirimkan utusan untuk bicara dengan para pemimpin di dalam lingkaran kami sendiri dan keluar Melanesia,” ujar Ketua MSG tersebut.

Rex Horoi adalah utusan khusus Kepulauan Solomon untuk persoalan West Papua. Sogavare mengatakan masa tugas utusan tersebut akan berakhir setelah dua tahun periode kepemimpinannya di MSG.

Namun, Sogavare menghendaki persoalan ini dibicarakan di Parlemen untuk mencari cara agar tugas-tugas (penanganan West Papua) tersebut bisa tetap berlanjut walau kepemimpinannya di MSG selesai.

Indonesia sebaiknya memahami

Jeremiah Manele, Pemimpin Oposisi parlemen Solomon di kesempatan itu mengakui bahwa persoalan West Papua adalah isu kompleks karena keterkaitan antara pelanggaran HAM dan penentuan nasib sendiri.

Namun, lanjutnya, inilah pertama kalinya Pemerintah Solomon mengambil langkah proaktif terkait kebijakan ini.

“Penting sekali bagi Indonesia untuk memahami posisi kita,” kata Manele sambil berharap bahwa konsultasi dan jalinan hubungan dua arah di Pasifik tersebut dapat berlanjut. “Hal itu bisa membantu Indonesia mengerti darimana asal usul kita,” tambahnya.

Manele juga mendukung kebijakan pemerintah Kepulauan Solomon terhadap West Papua dengan menambahkan bahwa pendekatan yang sudah dilakukan sekarang tidak kontra produktif.

“Saya kira sebaiknya memang pendekatan konsultatif dan lebih dua arah harus kita lanjutkan terkait persoalan ini, agar tidak kontra produktif,” ujarnya.

Manele juga mendukung gagasan melanjutkan kebijakan ini di Parlemen setelah periode Horoi berakhir.

Awal November lalu sebuah pernyataan sikap dari Kelompok Oposisi Parlemen sempat menggugat Perdana Menteri Sogavare atas kebijakannya yang dinilai sangat konfrontatif terkait West Papua. Oposisi menghendaki perubahan pendekatan terkait isu tersebut.

“Kita semua peduli masalah pelanggaran HAM di West Papua. Namun ada cara lain menangani isu ini ketimbang mengambil pendekatan konfrontatif seperti yang dilakukan Perdana Menteri. Itu tak saja sudah mengintervensi kedaulatan Indonesia, namun juga urusan domestik negara itu,” ujar pernyataan tersebut.

Namun, dengan pernyataan tanggapan Jeremiah Manele, pemimpin oposisi, Kamis lalu itu di hadapan parlemen, tampaknya Pemerintah Solomon dan Parlemen pada akhirnya melanjutkan komitmen mengadvokasi persoalan pelanggaran HAM dan penentuan nasib sendiri West Papua dengan pendekatan yang lebih partisipatif.(*)

Potret Luka Perempuan Timor Leste dalam ‘Memoria’

Jakarta, CNN Indonesia — Timor Leste resmi memisahkan diri dari Indonesia 14 tahun silam. Meski sudah meraih kemerdekaannya, masih terdapat luka kenangan yang membekas bagi sebagian masyarakatnya.

Luka itu dialami para wanita yang selama masa penjajahan di negaranya harus melayani nafsu seksual para tentara. Atas dasar kisah itu, sutradara Kamila Andini pun tergerak untuk mengangkat kisah itu dalam film yang digarapnya, bertajuk Memoria.

“Dalam film ini saya ingin bicara tentang luka. Tentang bagaimana luka itu didapat, bagaimana ia bertahan, bagaimana ia berusaha keluar dari diri seseorang dan menjadi kenangan, memori,” kata Kamila menjelaskan, di Galeri Indonesia Kaya, pada Jumat (16/12).

Bagi banyak perempuan di luar sana, ia menambahkan, luka dan kenangan merupakan sumber kekuatan atas kehidupan itu sendiri.

Mengambil latar belakang tempat di sebuah kota kecil di Timor Leste bernama Ermera, Memoria menceritakan tentang seorang ibu yang mencoba melupakan ingatannya menjadi korban selama perang di Timor Leste. Ada pula seorang anak yang mencoba melindungi diri melalui pernikahan. Mereka berdua sedang mencoba menemukan arti kebebasan yang sesungguhnya.

Maria adalah salah satu perempuan korban kekerasan seksual di Timor Leste pada tahun-tahun gelap masa perang itu. Meskipun Timor Leste sekarang sudah merdeka, Maria merasa ia tetap menjadi seorang yang terjajah. Ia melihat kemungkinan ini bisa terjadi kepada anaknya, Flora, yang menghadapi masa-masa persiapan pernikahan, hanya karena mahar.

 

Tentang Perempuan dan Menjadi Merdeka

Di samping keinginan Kamila yang ingin bicara soal luka, film itu pun dibuat dengan melihat adanya kebutuhan mengampanyekan isu kekerasan terhadap perempuan di Timor Leste.

Hal tersebut disampaikan oleh Theresia lswarini, Project Manager dari Survivor Project Timor Leste. “Harapannya perhatian penuh diberikan kepada para penyintas, khususnya penyintas kekerasan seksual masa perang karena mereka masih hidup dalam kemiskinan.”

Menurut Kamila sendiri, Timor Leste memang telah merdeka. Seperti Maria, dirinya, juga semua masyarakat, hidup di negara merdeka.

“Tapi kemerdekaan perempuan masih terus dipertanyakan. Ini tidak lagi kemerdekaan menjadi persoalan politik, ini persoalan kemanusiaan,” ujarnya.

Diungkapkan Kamila, Memoria dibuat oleh delapan orang kru di lapangan. Total kru film hanya 11 orang, termasuk yang tidak turun ke lapangan. Selain dari Jakarta, Memoria turut mendapat bantuan kerjasama dari teman-teman organisasi lokal di Timor Leste.

“Semua pemain dalam film ini adalah bakat-bakat atau aktor non-profesional, yang ditemukan dengan sistem casting di Dili dan semua pemain ibu dalam film ini adalah penyintas,” kata Kamila.

Di awal film yang berdurasi kurang lebih 45 menit itu, penonton diajak menyusuri ruang yang menjadi kenangan buruk bagi hidup Maria. Maria bercerita bagaimana ia dipaksa melayani tentara di Hotel Flamboyan tanpa mengenal waktu.

Bayang-bayang kelam akan masa lalu itu terkadang membuatnya sakit dan tak kuat menahan tangis, juga rasa takut. Meski demikian, Maria beruntung masih bertemu kawan seperjuangannya yang pernah mengalami hal serupa.

Dia dikuatkan oleh temannya, Alsina. Tak ayal tingkah Alsina pun menjadi satu karakter menarik yang menampilkan sisi ketangguhan wanita dalam menjalani rumitnya hidup.

Di satu sisi, kala Maria tak lagi bersama teman-temannya, dia harus menghadapi konflik batin. Maria yang memiliki putri bernama Flora. Ketakutan akan hal yang pernah dialaminya mungkin terjadi pada putrinya.

Belum lagi ia harus berhadapan dengan stigma buruk dalam rumah tangganya, lagi-lagi karena beban kejadian masa lalu.

Tak hanya mengajak untuk ikut merasakan luka yang masih membekas dalam diri Maria, penonton juga dihadapkan dengan realita masa kini. Soal kehidupan masyarakat, tekanan, dan rasa kemanusiaan.

Sang produser Gita Fara menyampaikan, tim produksi melakukan riset dengan mewawancarai banyak penyintas dari masa perang kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia.

“Beberapa ‘kisah’ mereka kami masukkan dalam opening film. Dari wawancara ini kami memilih beberapa di antara mereka untuk bermain dalam film ini,” ujar Gita.

Selain beradaptasi dengan lingkungan sosial budaya Timor Leste, Kamila mengungkapkan, saat menggarap film tersebut ia tengah mengandung dan janinnya berusia tujuh bulan. Tak ayal Kamila pun mengatakan bahwa bagi dirinya sendiri film tersebut begitu emosional.

“Selama riset, selama menulis, harus mendengar banyak kisah tentang kehidupan para penyintas saat saya sendiri sedang mengandung sangatlah tidak mudah,” ujarnya.

Dia menambahkan, “Tapi saya berpikir apabila mereka sepanjang hidupnya sanggup melewati banyak hal, perang, menjadi ibu, dan masih mengalami kekerasan. Maka tidak ada alasan bagi saya untuk tidak menceritakan kisah mereka dalam kondisi apa pun,” katanya.

kemerdekaan perempuan masih terus dipertanyakan. Ini tidak lagi kemerdekaan menjadi persoalan politik, ini persoalan kemanusiaan.Kamila Andini

 

Memoria Kibarkan Sayap Ke Luar Negeri

Film Memoria pertama kali diputar secara perdana pada gelaran acara Busan International Film Festival 2016. Film itu juga berkompetisi dengan film-film pendek lain dalam Wide Angle Asian Shorts Film Competition.

Di Indonesia sendiri, film yang digarap mulai Februari lalu itu masuk menjadi salah satu nominasi Film Pendek Terbaik dalam Festival Film Indonesia 2016. Lalu pada awal Desember ini, Memoria telah memenangi dua penghargaan dalam Jogja-netpac Asian Film Festival, yaitu Blencong Awards untuk film pendek terbaik dan Student Choice Awards dari para mahasiswa film.

Menurut salah satu juri asal Singapura di Jogja Asian Film Festival, Kan Lume penghargaan untuk Memoria diberikan karena dianggap mampu menabrak batas-batas sinema.

“Bahkan menjadi suara yang kuat atas keberpihakan terhadap orang-orang yang selama ini menjadi korban. Film ini menawarkan sudut pandang spesifik yang mengakomodasi sejumlah isu yang kompleks dalam masyarakat secara utuh,” katanya yang juga seorang sutradara.

Dia menambahkan, “Film ini menjadi jembatan menyentuh pengetahuan mengenai keadilan.”

Garapan Terbaru, Film Hingga Buku

Saat ini, Kamila yang juga istri sutradara Ifa Isfansyah itu sedang menyelesaikan film panjangnya bertajuk Seen and Unseen. Ditemui usai acara, Kamila mengatakan bahwa film itu bercerita tentang hubungan dua anak kembar yang mengambil latar belakang budaya Bali.

Berdasarkan pengakuannya, film itu telah mendapat dukungan dari dunia internasional, di antaranya Hubert Bals Fund dari International Film Festival Rotterdam (Belanda), Asia Pacific Screen Awards’s Children Film Fund (Australia), Wouter Barendrechts Awards dari Hongkong Asia Film Financing Forum.

Kamila juga menyebut telah mempresentasikan proyek itu ini di beberapa pasar internasional, di antaranya Venice Gap Financing Market dari Venice International Film Festival (Italia) pada September lalu.

Selain proyek di bidang film, Kamila pun baru merilis buku catatan produksi dari film pertamanya The Mirror Never Lies, sebuah film yang berlatarbelakang budaya suku laut-Suku Bajo, Wakatobi.

Buku itu diberinya judul Laut Bercermin Sebuah Catatan dan Tafsir Film.

“Buku ini bukan cuma catatan produksi, tapi juga berisi rangkaian tafsir film yang ditulis oleh akademisi, praktisi dan kritikus film, juga catatan dari media, baik dari dalam dan luar negeri,” katanya.

Buku tersebut telah dirilis di Jogja Netpac Asian Film Festival pada 30 November lalu. (rsa)

Pro-Papua Merdeka Ingin Jadi Anggota MSG, Indonesia Menolak

HorasSumutNews.com – Berita Terkini Terbaru Hari Ini –  Jakarta – Pemerintah Indonesia menolak keras kelompok separatis bernama Gerakan Pembebasan Papua Barat (UMLWP) bergabung dalam Kelompok Negara-NegaraMelanesia (Melanesian Spearhead Group/MSG).

“Suatu kelompok yang menamakan dirinya UMLWP tidak lain dan tidak bukan merupakan gerakan separatis di dalam suatu negara berdaulat. Gerakan tersebut tidak memiliki legitimasi dan bukan wakil masyarakat Papua,” kata Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI Desra Percaya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/6/2016).
Pernyataan tersebut disampaikan Desra saat menjadi Ketua Delegasi RI pada pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri MSG yang berlangsung di Lautoka, Fiji pada Kamis 16 Juni lalu.
Dia menyampaikan, pernyataan itu terkait upaya UMLWP untuk menaikkan statusnya dari kelompok peninjau menjadi anggota penuh MSG.
Pemerintah Indonesia menilai, upaya tersebut jelas bertentangan dengan perjanjian pendirian MSG pada 2007, yang secara tegas menghormati prinsip kedaulatan dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota.
Setelah melalui pembahasan internal di antara anggota dan lobi intensif delegasi Indonesia, upaya tersebut berhasil digagalkan.
Terkait hal itu, MSG hanya mencatat aplikasi tersebut dan membentuk komite untuk membahas kriteria keanggotaan. Pembahasan kriteria keanggotaan itu juga berhubungan dengan adanya keinginan dari negara-negara anggota MSG agar Indonesia menjadi anggota penuh MSG.
Dalam pernyataannya, Desra juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk memajukan kemitraan serta langkah praktis dalam merealisasikan kerja sama antarnegara Melanesia, khususnya untuk mendorong pencapaian tujuan MSG, yaitu pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik dan keamanan di sub-kawasan Melanesia.
Pada akhir pernyataan, Ketua Delegasi RI itu juga mengundang negara anggota MSG untuk hadir pada Bali Democracy Forum yang akan membahas penguatan kapasitas demokrasi antarnegara, pada 8-9 Desember 2016.
Di sela-sela pertemuan MSG, Desra telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Fiji, Menlu Kepulauan Solomon, Ketua Delegasi Papua Nugini, dan Dirjen Sekretariat MSG yang menyampaikan apresiasi terhadap kehadiran dan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan MSG, serta dukungan tegas atas prinsip kedaulatan Indonesia.

Indonesia Anggota MSG

Melanesian Spearhead Group (MSG) adalah organisasi internasional yang awalnya terdiri dari empat negara di Melanesia yaitu Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu, serta Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis dari Kaledonia Baru.
Grup ini didirikan sebagai perkumpulan politik pada 1986 dan bermarkas di Port Vila, Vanuatu. Direktur Jenderal MSG pertama adalah Rima Ravusiro dari Papua Nugini. Sejak September 2011, Direktur Jenderal MSG dijabat Peter Forau dari Kepulauan Solomon.
Pada KTT MSG ke-18 di Fiji Maret 2011, Indonesia untuk pertama kalinya diterima sebagai negara pengamat. Diharapkan dengan menjadi observer dalam MSG, Indonesia akan dapat bekerja sama lebih erat dan memberikan kontribusinya kepada negara-negara anggota MSG.​
Dalam KTT MSG ke-20 yang berlangsung di Honiara, Kepuluaun Solomon, pada 24-26 Juni 2015, MSG meningkatkan status Indonesia dari negara pengamat (observer) menjadi anggota asosiasi (associate member).

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny