Rakyat Aborigin Australia Ingin Miliki Negara Sendiri

Michael Mansell, pengacara dan aktivis hak-hak rakyat Aborigin, mengusulkan kepada pemerintah Australia agar membentuk negara bagian tersendiri bagi rakyat Aborigin. (Foto: abc.net.au)

CANBERRA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Australia diminta membentuk negara bagian ketujuh yang dikelola oleh warga Aborigin, yang merupakan penduduk asli Australia. Negara bagian itu harus sama dengan negara bagian lainnya di Australia, yang memiliki pemerintahan, parlemen dan sistem pengadilan sendiri.

Usulan ini dikemukakan aktivis dan pengacara Aborigin, Michael Mansell dari Tasmania, sebagaimana dilansir dari abc.net.au.

Menurut Mansell, pembentukan negara bagian ketujuh untuk Aborigin, akan menjadi sebuah hadiah berharga menuju penentuan nasib sendiri bagi rakyat Aborigin.

Ia mengatakan, negara bagian ketujuh itu harus dijalankan seperti negara-negara bagian yang sudah ada.

“Ini akan memiliki wewenang untuk memungut pajak, mengelola jalan, kelistrikan, pendidikan, kesehatan, perumahan dan sebagainya,” kata dia.

“Dengan kata lain, ini akan memberikan rakyat Aborigin secara penuh tanggung jawab di dalam federasi Australia untuk melakukan yang terbaik di dalam sistem federasi itu sendiri,” kata dia.

Pria beretnis Palawa ini baru saja menerbitkan buku berjudul Treaty and Statehood, dan ia mengatakan negara bagian ketujuh itu dapat didirikan di tanah yang saat ini dikuasai oleh rakyat Aborigin, tanpa mengubah konstitusi Australia.

Kendati demikian, ia mengakui bahwa apa yang dia usulkan ini tidak bisa terwujud dalam waktu dekat. Menurut dia, setidaknya diperlukan satu atau dua dekade lagi agar kesepakatan ini diperoleh.

“Anda harus melihat ke 20 atau 30 tahun ke depan untuk model yang kita tuju secara bertahap,” katanya.

“Jika kita mencoba untuk membawa orang-orang Aborigin ke posisi kedaualatan secara politik seperti sebelum invasi tahun 1788, maka anugerah besar yang bisa diberikan (oleh Australia) adalah sebagai negara bagian ketujuh.”

Seruan bagi adanya negara bagian ketujuh ini muncul setelah pemerintah negara bagian South Australia mengumumkan rencananya untuk mencapai kesepakatan dengan kelompok-kelompok Aborigin di dalam negara bagian itu.

South Australia telah menyiapkan dana 4 juta dolar AS dalam anggaran pemerintah untuk mencapai kesepakatan.

Menteri Negara Urusan Aborigin, Kyam Maher, mengatakan ia ingin pembahasan terkait dengan itu dimulai hari Rabu mendatang dan berharap perjanjian pertama akan selesai dalam waktu 12 bulan.

December 18, 2016 0

PM: MSG seeks wider support for West Papua

PRIME Minister Manasseh Sogavare says the Melanesian Spearhead Group (MSG) has include Micronesia, Polynesia, and African countries to fight against human rights violations in West Papua.

Mr Sogavare explained this in Parliament when asked by Opposition Leader, Jeremiah Manele on Thursday.

He said Papua New Guinea and Fiji have taken different stand on this issue and did not want to follow the purpose and stand of MSG.

“PNG shares the same border with Indonesia and want to take cautious and Fiji has fixed connections with Indonesia,” Mr Sogavare said.

“Therefore, Solomon Islands, Vanuatu and New Caledonia will include the Micronesia and Polynesia countries ply non alliance group in Africa,” he said.

Furthermore, Mr Sogavare said the government will continue with the shuttle diplomacy of sending the envoy to consult and engage in Pacific countries.

“We send our envoy to talk with the leaders within our own circle and outside of Melanesia,” the MSG chair said.

Rex Horoi is the Solomon Islands’ special envoy to West Papua.

Mr Sogavare said the envoy’s term will end after his two years with MSG lapses.

However, he wants to take it up to Parliament to find ways to continue after the chair of MSG ends.

Opposition leader, Mr Manele said it’s a complex issue because it involves self-determination and human rights.

However, he said this is the first time for the government to take a proactive step on this policy.

“It’s important for Indonesia to understand our position,” Mr Manele said.

“I hope the engagement and consultation go on, can help Indonesia to understand where we are coming from,” he added.

“I guess it’s advisable for more engaging and consultative approach we continue to take on this matter, at the end of the day, not counter-productive,” he said.

Mr Manele supports the idea to continue with a policy in Parliament after the end of Mr Horoi’s term.

By EDDIE OSIFELO

December 18, 2016 0

Kedubes Tiongkok Cemaskan Maraknya Reaksi Anti-China di RI

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Belakangan ini gejala ‘anti-China’ tampak meningkat di Indonesia. Berkembang persepsi bahwa masuknya investasi Tiongkok ke tanah air akan diikuti penyingkiran pelaku-pelaku usaha dalam negeri. Lebih jauh, muncul pula kekhawatiran semakin dalamnya cengkeraman negara Tirai Bambu itu di Tanah Air.

Belakangan ini berkembang wacana Tiongkok sedang melakukan infiltrasi dan subversi ekonomi terhadap Indonesia. Salah satu isu yang menyebar luas lewat media sosial adalah dugaan konspirasi Tiongkok menguasai Indonesia menyusul tertangkapnya empat warga negara Tiongkok di Bogor pekan lalu. Mereka ditangkap karena diduga menanam cabai beracun yang mengandung bakteri berbahaya, Erwina Chrysanthem.

Bakteri itu masuk dalam kategori organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) golongan A1 dan belum pernah ada di Indonesia. Sejumlah media melaporkan pernyataan Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Soekarno Hatta, Antarjo Dikin, bahwa pihaknya telah memusnahkan sebanyak 5.000 batang cabai yang mengandung bakteri itu.

Dikatakan, bakteri tersebut berpotensi menyebabkan gagal produksi hingga mencapai 70 persen petani cabai di Indonesia. Menurut keterangan, para pelaku membawa tanaman cabai dari negara asalnya secara ilegal atau tanpa sertifikasi sebelumnya.

Keempat pelaku berinisial C, Q, B dan H, menyewa lahan seluas 4 ribu meter persegi dengan rencana menanam cabai berbakteri ini. Bila sudah panen, rencananya dipasarkan ke pasar-pasar besar yang ada di Indonesia.

Tidak kurang dari pakar hukum Yusril Ihza Mahendra, memberi perhatian serius atas penangkapan tersebut. Ia mengangkat isu tentang kemungkinan Tiongkok melakukan infiltrasi terhadap perekonomian RI.

Kekhawatiran tersebut ia ungkapkan lewat akun Twitternya.Menurut dia, seperti dikutip dari Republika, sudah saatnya polisi turun tangan menyelidiki kasus ini. Ini, kata dia, bukan soal petani biasa, melainkan kegiatan sengaja yang terencana dengan rapi.

Menanggapi hal ini, Juru Bicara Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia, mengungkapkan kecemasan negaranya atas reaksi yang berlebihan atas kasus ini.

“Tidak beralasan dan tidak dibenarkan untuk menafsirkan secara berlebihan kasus terisolasi ini sebagai ‘konspirasi’ atau ‘senjata biologis untuk menghancurkan perekonomian Indonesia’ atau secara salah menafsirkan perilaku individu warga negara ‘sebagai tindakan negara,'”

demikian pernyataan resmi juru bicara Kedubes Tiongkok, lewat laman Kedubes Tiongkok di Jakarta.

“Laporan tersebut menyesatkan dan menyebabkan kekhawatiran besar. Pihak Tiongkok tidak ingin melihat ada gangguan terhadap hubungan persahabatan kedua negara dan bangsa dan antar rakyatnya,”

lanjut pernyataan tersebut.

Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Xie Feng, pada 15 Desember lalu juga telah bertemu dengan Menko Polhukam, Wiranto. Seusai pertemuan, Xie Feng mengatakan kepada wartawan bahwa hubungan antar penduduk Tiongkok dan Indonesia terus bertumbuh. Semakin banyak orang Indonesia berkunjung ke Tiongkok untuk bertemu dengan sahabat mereka, menikmati budaya lokal dan mempromosikan kerjasama yang saling menguntungkan. Demikian pula sebaliknya.

Oleh karena itu, Duta Besar Xie berharap kasus yang menimpa empat warga negaranya dapat ditangani secara tepat tanpa mengganggu hubungan bilateral kedua negara.

Kedubes Tiongkok juga mengingatkan bahwa Tiongkok merupakan sumber turis terbesar ke Indonesia. Dewasa ini semakin banyak warga Tiongkok bepergian ke Indonesia. Kunjungan-kunjungan tersebut telah memberi kontribusi pada kerjasama dan persahabatan antara kedua negara dan untuk pengembangan sosial ekonomi Indonesia.

Lebih lanjut dalam pernyataannya, Kedubes Tiongkok menegaskan bahwa pihaknya telah memberi perhatian serius terhadap empat warganya yang terlibat dalam penanaman cabai secara ilegal. Kedubes Tiongkok mengatakan warga negara Tiongkok yang berada di luar negeri harus mematuhi undang-undang dan peraturan setempat, menghormati adat dan kebiasaan lokal dan menjalin persahabatan dengan penduduk setempat.

“Dalam kasus individu warga negara Tiongkok yang dicurigai terlibat dalam kegiatan melawan hukum dan peraturan Indonesia, pihak Tiongkok menghormati pemerintah Indonesia dalam penanganan yang tidak memihak atas kasus tersebut, sesuai dengan fakta-fakta dan hukum, sementara hak hukum dan kepentingan warga negara Tiongkok akan efektif terjamin,”

kata juru bicara tersebut.

December 17, 2016 0

Orang Kristen Indonesia Harus Pintar Berhitung, West Papua ialah Asset Jangka Menengah

Orang Kristen Indonesia Harus pintar berhitung, gunakan matematika logika politik yang rasional, bahwa West Papua ialah Asset Jangka Menengah yang Harus dan Wajib mereka investasikan untuk selamatkan diri dari ekstrimisme dan fundamentalisme Islam Indonesia. IIni bukan drama, bukan propaganda, apalagi spekulasi.

demikian kata Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi, Sekretaris-Jenderal.

Karena ekstrimisme dan fundamentalisme Islam di dalam wilayah NKRI sudah semakin para, mengundang perhatian dari Tentara Revolusi West Papua, bidang komunikasi politik dan informasi, atau Sekretariat-Jenderal lewat Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi sebagai Sekretaris-Jenderal.

Lt. Gen. Tabi juga menyampaikan pesan dari Gen. TRWP Mathias Wenda bahwa umat Kristen di seluruh dunia saat ini mendokan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok atas penyaliban yang terjadi di Indonesia saat ini, menyusul banyak penderitaan yang didatangkan oleh orang Islam Indonesia sejak Indonesia merdeka. Penginjil sedunia, Franklin Graham, anak dari penginjil terkenal dari Gereja Baptis, Billy Graham telah menyerukan kepada semua orang Kristen di dunia, semua gereja di dunia juga sudah menyerukan lewat jaringan pokok doa, bahwa Ahok kita doakan, agar Yesus menyatakan kehendak-Nya dinyatakan kepada dunia, terutama kepada umat Islam Indonesia.

Tabi melanjutkan

Orang Indonesia semuanya harus sadar, bahwa Yesus adalah satu-satunya Tokoh Revolusi Semesta Sepanjang Masa, dan Yesus tidak pernah takut dengan apapun, Yesus tidak takut bukan karena dia punya Bom Atom atau Bom Nuklir, bukan karena dia mayoritas atau bisa sholat di tengah jalan, tetapi karena cinta-kasih dan kasih-sayang yang terkandung sebagai titik pusat dan titik temu pengajaran Yesus: Cintailah Tuhan Allah-mu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri.

Revolusi yang sedang berlangsung di Tanah Papua, bukan revolusi multi-dimensi seperti maksud Sukarno, yang ternyata tipu besar, dan melahirkan kapitalisme yang mematikan. Revolusi West Papua berbasiskan Kasih Kristus, fundamental dan berbasiskan cinta kasih dan persaudaraan, revolusi mental-spiritual, bukan revolusi ekonomi, politik, hukum, dll seperti maksud pendiri NKRI.

Kwano selanjutnya katakan

Revolusi West Papua bukan untuk umat Kristen, tetapi Revolusi West Papua ialah sebuah proses perubahan fundamental untuk memupuk dan memelihara kebersamaan berdasarkan prinsip keseimbangan untuk harmony dalam kehidupan bersama. Negara West Papua mengutamakan keadilan, bukan mayoritas-minoritas, tidak ada pemerintahan dari mayoritas dan keadilan untuk minoritas, tetapi pemerintahan berdasarkan keadilan untuk harmoni kehidupan.

Itu artinya, semua orang Kristen yang diusir dari Indonesia akan diterima dengan lapang-dada di Negara West Papua secara seratus persen dan otomatis.

Tetapi ada syarat, mereka harus benar-benar merasa diusir dan terancam kehidupannya di Indonesia.

Akan tetapi, Tabi juga mengatakan bilamana umat Kristen Indonesia punya alternatif lain untuk melarikan diri dari pengejaran dan pembunuhan oleh Indonesia, ya itu dialkukan berdasarkan suara hati masing-masing. West Papua hanya memberikan tawaran kepada umat Kristen Indonesia untuk tahu sejak hari ini, menjelang perayaan Natal Tahun 2016 ini bahwa Hadiah Natal dari West Papua untuk Indonesia ialah

“Tawaran kepada Umat Kristen di Indonesia untuk mulai secara logis dan matematis berhitung, dan mencadangkan West Papua sebagai tempat pelarian yang aman dan terdekat dari serangan ekstrimis dan fundamentalis Indonesia”

Menurut surat dari TRWP ini, banyak orang Kristen di seluruh dunia, termasuk para gerilyawan Papua Merdeka sudah terusik dengan cara memperlakukan umat Kristen di Indonesia, hanya karena alasan agama mereka menjadi tidak berhal memimpin di dalam jabatan-jabatan publik, dan sangat menyesal bahwa Indonesia pernah ada di muka Bumi.

Let. Gen. Tabi menambahkan

Kami hanya memberikan tawaran terbuka. Dan tawaran ini berdasarkan cinta-kasih Kristus, agape, cinta kasih tanpa tumbal atau alasan imbalan apapun. Karena realitas politik NKRI jelas-jelas menunjukkan bahwa NKRI ialah negara tak layak bagi manusia non-Muslim. Yang masih merasa aman dan nikmat, ya itu hak Anda sliahkan nikmati diskriminasi, marginalisasi, dan terorisme. Apa artinya nasionalisme NKRI kalau nyawa dan agama minoritas jelas-jelas terancam dan tidak layak hadir di pos-pos publik NKRI? Sama saja bohong! menyedihkan dan mengecewakan bagi para pendukung NKRI yang selama ini memandang Indonesia toleran, ramah, rukun. Ternyata sandiwara wayang itu terbukti, semua hanya wayang, bukan realitas di dunia nyata.

December 17, 2016 0

Perjuangan Papua Merdeka Setelah Dukungan FRI West Papua: 2016 Tahun Mujizat Papua Merdeka

Dukungan sangat terbuka dan lantang dari rakyat Indonesia lewat FRI West Papua untuk sebuah West Papua yang merdeka dan berdaulat di luar NKRI merupakan sebuah langkah maju diplomasi atas kerja-keras yang dilakukan oleh anak muda, generasi penerus bangsa Papua.

Dukungan yang datang dari Indonesia ini, selain sebagai hasil kerja-keras generasi muda, kita juga harus menyambutnya sebagai sebuah mujizat, karena mujizat ialah sesuatu yang terjadi di luar akal-sehat. Sulit dijelaskan, tetapi adalah sebuah fakta mutlak. Mujizat ini terjadi setelah bangsa Papua bersatu dalam ULMWP, yang disusul dengan mujizat berikut yaitu ULMWP diterima sebagai anggota MSG.

Mujizat tidak berhenti di situ, selanjutnya PIF juga mencantumkan masalah West Papua di dalam komunikenya. Tidaksampai di situ, sebuah koalisi dibentuk di kawasan Pasifik, Pacific Coalition for West Papua dipimpin PM Somon Islands.

Tidak lama kemudian, dukungan terhadap Papua Merdka membanjiri sidang Umum PBB yang baru saja berlangsung di New York.

Baru setelah itu, dukungan dari rakyat Indonesia disampaikan secara terbuka, dan wadah FRI West Papua dibentuk. Benar-benar, mujizat demi mujizat telah kita lalu. Maka tidak-lah salah, kalau Papua Merdeka News, sebagai media pemberita Papua Merdeka tertua menyebut Tahun 2016 sebagai Tahun Mujizat Papua Merdeka.

Komunikasi yang sudah dibangun, hubungan yang sudah ada, perlu dikembangkan dan dipelihara. Kita harus secara terus-menerus memberikan dukungan moril dan terutama dukungan doa dan dukungan finansial kepada para pejuang Papua Merdeka di pulau Jawa, dipimpin oleh FRI West Papua.

Kini FRI West Papua telah menajdi organ penting, sama persis dengan PNWP, KNPB, AMP, ULMWP, NRFPB, WPNA, dan sebagainya. Mereka telah berdiri secara sah sebagai wadah perjuangan Papua Merdeka. Mereka bukan sekedar simpatisan, bukan sekedar pendukung, tetapi mereka adalah bagian dari perjuangan ini, mereka pejuang Papua Merdeka, karena kami sama-sama ada di dalam wilayah Indonesia, dan sama-sama menentang hukum dan kedaulatan NKRI, dari dalam wilayah hukum Indonesia.

Para simpatisan dan pendukung adalah mereka yang ada di luar negeri, dan menyampaikan dukungan kepada yang berjuang di dalam dan berhadapan langsung dengan aparat, pemerintah dan hukum NKRI, dalam dalam negeri. Oleh karena itu FRI West Papua patut dijadikan sebagai wadah perjuangan Papua Merdeka, sejajar dengan organ perjuangan lain, dan didukung seperti organ perjuangan lain pula.

Yang jelas, kita semua harus setuju, sebuah fakta perjuangan bahwa dukungan dari Indonesia ini mengandung makna lebih daripada dukungan-dukungan yang ada dari negara-negara barat mana-pun selama ini. Oleh karena itu, jangan kita bermental budak sebagai bangsa jajahan, jangan kita tunjukkan mental budak dengan lebih mementingkan dukungan Inggris dan Amerikat Serikat. Dukungan dari rakyat Indonesia justru lebih penting, terpenting di atas dukungan lain dari manapun.

Oleh karena itu organ perjuangan Papua Merdeka di Tanah Papua dan di luar negeri, seharusnya melibatkan dan mendukung penuh FRI West Papua. Dan kami jamin, mujizat itu pasti berlanjut, kalau saja kita ikut petunjuk Tuhan dan alam sekitar.

December 16, 2016 0

Seruan Diskusi: Pelanggaran HAM dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bangsa Papua

Phaul Heger,Rabu, 14 Disember 2016

Tuntutan Hak penentuan nasib sendiri adalah hak setiap orang dan setiap bangsa manapun. Hal ini telah dijamin oleh hukum internasional dan juga telah tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 bahwa “Kemerdekaan Itu Ialah Hak Segala Bangsa, Maka Penjajahan Di Atas Dunia Harus Dihapuskan”. Oleh karena itu, tuntutan hak penentuan nasib sendiri (The right of Self-determination) adalah mutlak diperjuangkan.

Bangsa West Papua harus menjadi penentu masa depan mereka sendiri, bukan penguasa kolonial, juga buka kapitalisme global. Bahwa tawaran paket politik kolonial melalui Otsus, Pemekaran, dan segala bentuk rupa adalah kebahagiaan semu. Sehingga tidak ada jalan lain bagi bangsa West Papua untuk melepaskan diri dari penindasan sistemik yang dilakukan oleh Indonesia kecuali menentukan nasib sendiri dengan jalan Referendum.

Sebagaimana yang sampaikan oleh Victor Conde (1999) bahwa “Hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan suatu prinsip hukum internasional yang dapat ditemukan sebagai norma dalam berbagai perjanjian internasional, seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) yang memuat tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tertentu dan hak ini menyatakan bahwa semua negara (all states) atau bangsa (nation) mempunyai hak untuk membentuk sistem politiknya sendiri dan memiliki aturan internalnya sendiri; secara bebas untuk mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri; dan untuk menggunakan sumber daya alam mereka yang dianggap cocok. Hak untuk menentukan nasib sendiri adalah hak dari suatu masyarakat kolektif tertentu seperti untuk menentukan masa depan politik dan ekonominya sendiri dari suatu bangsa, tunduk pada kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional”.

Persoalan akan penentuan nasib sendiri bagi bangsa West Papua bukan lah hal yang baru, Namun hal ini telah dibuktikan oleh berbagai bangsa di dunia. Mereka telah memilih untuk mengatur segala persoalan bangsanya sendiri dengan jalan penentuan nasib sendiri. Kita dapat menemukan beberapa gerakan kemerdekaan, yang mengejar pemisahan seperti di sudan di wilayah Afrika, Kosovo di Eropa Timur, dan Tibet di kawasan Asia. Di Asia, perjuangan untuk penentuan nasib sendiri bagi bangsa West Papua merupakan tuntutan mutlak yang harus dituntaskan, sebab itu hak dasar yang diakui oleh Dunia Internasional.

II. Tujuan Kegiatan

Memberikan suatu perspektik yang benar tentang kasus pelanggaran HAM di Papua serta membangun kesadaran khususnya kepada Rakyat Indonesia terhadap hak penentuan nasib sendiri bagi Bangsa West Papua untuk merdeka.

III. Tema Kegiatan:

“Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Penetuan Nasib Sendiri”

IV. Waktu dan Tempat

Hari / Tanggal : Kamis 15 Desember 2016
Waktu : 14.00-18.00 WIB
Tempat : LBH Jakarta, Jalan Diponegoro No. 74 Menteng Jakarta Pusat
Thema : “Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan Penetuan Nasib Sendiri”

Seruan Diskusi Di publikasikan kepada seluruh rakyat Indonesia (Prodemokrasi) dan rakyat Papua Barat untuk mendorong Proses Hak Demokratic (Pembebasan Nasional) sebagai bentuk kepedulian Terhadap kemanusian Di Papua Barat. kami ucapkan banyak terimakasi.

Sumber Dari: http://www.anginselatan.com/2016/12/seruan-diskusi-pelanggaran-ham-dan-hak.html#ixzz4SsHu5Rez

December 15, 2016 0

UN makes call on Tahiti’s self-determination

RNZ – 7:24 am on 12 December 2016

The United Nations has adopted a resolution asking France to put in place a self-determination process for French Polynesia.

The resolution said the people of French Polynesia should freely choose its political status, noting that over 30 years France carried out nuclear weapons tests which have had an impact on health and the environment.

It called on France to intensify the dialogue despite French Polynesia’s government in October calling for the territory to be removed from the United Nations decolonisation list.

France has refused to organise a referendum in Tahiti despite being asked by the territorial assembly three years ago.

France pulled the so-called French Establishments in Oceania off the UN decolonisation list in 1947 – 67 years after it annexed the erstwhile Kingdom of Tahiti.

However, in 2013 the UN General Assembly returned French Polynesia to the list.

The move angered Paris which labelled it as glaring interference by the UN and it has shunned co-operation with the UN on the matter.

France does however recognise the UN in the decolonisation process of its other Pacific territory, New Caledonia, which is due for a referendum on independence within two years.

December 14, 2016 0

Mathias Wenda: Pembentukan West Papua Government itu Wajib, Tidak Bisa DItawar-Tawar

Gen. TRWP Mathias Wenda, dari Markas Pusat Pertahanan, lewat Secretary-General yang bertugas sebagai penghubung urusan politik dari TRWP mengatakan

“Apa artinya berjuang untuk West Papua merdeka kalau semua tokoh Papua Merdeka hanya tipu-tipu main-main menjadi aktivis seumur hidup? Hanya Pembentukan Pemerintahan yang akan memberikan kepastian kepada dunia bahwa kita serius berjuang untuk kemerdekaan, bukan sekedar karena cemburu kurang makan dan kuran pembangunan seperti dalil NKRI.”

Berikut petikan wawancara dengan Papua Merdeka News (PMNews):

PMNews: Selamat malam, kami tujuan kami menelepon kali ini terkait dengan Undang-Undang Revolusi West Papua (UURWP) yang sudah disahkan oleh Parlemen Nasional West Papua (PNWP). Apakah langkah selanjutnya?

TRWP: Langkah selanjutnya adalah pembentukan Pemerintahan West Papua, entah itu pemerintahan transisi, pemerintahan sementara, apapun namanya, yang terpenting Pemerintah harus ada.

PMNews: Dalam UURWP itu pasal tambahan memberikan tugas kepada ULMWP untuk membentuk Pemerintahan, dan pasal sebelumnya memberikan tugas kepada PNWP untuk mensahkan. PNWP sudah mensahkan, lalu ULMWP kenapa tidak mensahkan, sekarang sudah lewat batas waktu menurut UURWP?

TRWP: Ya, betul UURWP memberikan batas waktu untuk pembentukan pemerintahan, dan waktu sudah lewat. Menurut bahasa UURWP, sebenarnya jelas ULMWP sudah melanggar UURWP, pasti ada resikonya. Tetapi itu berarti PNWP perlu selamatkan ULMWP dengan mengamandemen dan memberikan waktu yang cukup kepada ULMWP untuk membentuk pemerintahan.

PMNews: Ada orang Papua yang berpendapat bahwa kita belum siap untuk membentuk pemerintahan, oleh karena itu berjuang dulu dengan ULMWP.

TRWP: Yang, ada orang Papua bukan, ada orang Papindo (Papua-Indonesia) dan ada orang lawan Papua Merdeka, memang mereka ingin tidak boleh ada pemerintahan Negara West Papua. Karena mereka tahu bahwa tanpa pemerintahan West Papua, maka perjuangan Papua Merdeka sama sekali bohong, mimpi siang bolong. Jadi, kalimat ini murni dari NKRI, bukan dari orang Papua,bukan?

PMNews: Yang kami maksud para pejuang Papua Merdeka sendiri yang tidak mau, yang ada dalam organ perjuangan Papua Merdeka, yang selama ini demo, yang selama ini keluar-masuk bicara Papua Merdeka, mereka yang tidak mau bentuk pemerintahan sekarang.

TRWP: Kami tahu, tetapi jangan kembangkan pertanyaan seperti ini. Semua orang Papua itu mau merdeka. Apa proses merdeka? Semua orang Papua sudah tahu. Yang terjadi saat ini adalah konsolidasi emosi dan egoisme pribadi satu-dua di dalam tubuh perjuangan dan di dalam organisasi yang berjuang untuk Papua Merdeka. Mereka tidak mewakili aspirasi rakyat Papua. Yang mereka katakan itu adalah suara Ego pribadi.

Kami dari TRWP masih menunggu waktu, Tuhan sebagai Tokoh Revolusioner Semesta Alam Sepanjang Masa akan menjamah hati dan nurani mereka semua yang bersuara seolah-olah seperti suara Papindo, sama dengan kemauan Indonesia, yaitu Pemerintah West Papua tidak boleh ada, kita berjuang saja dengan ULMWP.

“Tuhan Pencipta Langit dan Bumi, Pencipta Tanah Papua, dengarkanlah doa kami, ampunilah mereka yang belum tahu apa yang mereka perbuat. Yesus, Tokoh Revolusioner Semesta Alam Sepanjang Masa, nyatakan kuasa-Mu, teruskan mujizat-Mu yang satu kepada yang lain yang baru, kami siap menjunjung dan mengabarkan mujizat-mujizat-Mu itu sampai ke ujung-ujung Bumi.”

PMNews: Terimakasih untuk doa ini. Terimakasih untuk masukan dan nasehat.

TRWP: Jadi intinya semua orang Papua mau merdeka, terlepas dari NKRI. Itu yang perlu kita pupuk, kita pelihara, dan kita kembang-biakkan. Dan kita perlu kabarkan, bahwa untuk menuju kemerdekaan itu, perlu ada (1) Tanah Air; (2) Rakyat (3) Negara; dan atributnya (4) Pengakuan Internasional; dan (5) pemerintahan untuk menjalankan negara itu.

Dalam adat orang Koteka, kalau seorang anak laki-laki tidak bisa bikin honai, tidak bisa bikin kebun, tidak boleh nikah/kawin. Sampai tua umurnya, kalau belum bisa, ya tunggu dulu. Nah, kalau perjuangan ini kalau hanya bicara bikin negara tetapi pemerintahan tidak ada, sama saja dengan anak yang selalu cerita perempuan kiri-kanan, siang-malam tetapi sebenarnya dia tidak tahu bikin honai, tidak tahu bikin kebun, tahunya hanya bicara-bicara di jalan. Kapan perempuan percaya kalau memang laki-laki macam ini bertanggung-jawab? Kapan masyarakat dunia dan NKRi percaya kalau kami memang benar-benar mau keluar dari NKRI?

Sama dengan itu, orang tua juga menunggu anak-nya kalau mau kawin/nikah, maka dia harus keluar dan bentuk keluarga sendiri. Itu baru tindakannya jelas. Kalau mau bikin keluarga tetapi masih mau tinggal dengan orang tua, maka itu bukan bikin keluarga namanya, itu disebut kawin masuk, jadi jangan disamakan. Negara West Papua bukan negara kawin-masuk, yaitu Federasi atau Otsus atau Otsus Plus di dalam NKRI, BUKAN!

West Papua ini mau kawin masuk ke dalam NKRi ataukah mau keluar dan merdeka, berdaulat?

Kalau mau merdeka dan berdaulat, otomatis, pasti, dan harus ada pemerintah Negara WestPapua, sehingga semua orang tahu jelas dan dengan pasti bahwa memang ULMWP, PNWP, KNPB, TPN OPM, NRFPB, WPIA, WPNA dan TRWP mau mendirikan negara di luar NKRI.

PMNews: Terimakasih atas penjelasannya.

TRWP: Apa artinya berjuang untuk West Papua merdeka kalau semua tokoh Papua Merdeka hanya tipu-tipu main-main menjadi aktivis seumur hidup? Hanya Pembentukan Pemerintahan yang akan memberikan kepastian kepada dunia bahwa kita serius berjuang untuk kemerdekaan, bukan sekedar karena cemburu kurang makan dan kuran pembangunan seperti dalil NKRI

PMNews: Terimakasih.

December 14, 2016 0

Government should be ‘more patient, less reactive’ on Papua issue

Siswo Pramono - Courtesy of Foreign Ministry

The jakarta Post – President Joko “Jokowi” Widodo delegates the formulation of Indonesia’s position on global matters without much guidance or clarity, observers say.The Jakarta Post’s Tama Salim interviewed Siswo Pramono, head of the Foreign Ministry’s Policy Analysis and Development Agency (BPPK), to review his foreign policy and strategies for the next three years. Here are excerpts from the interview:

Question: What is the current priority of Indonesian foreign policy?

Answer: The closest region is our biggest priority, not just for economic reasons but also for our survival, which is highly dependent on ASEAN.

The challenges in ASEAN are enormous: first, a fundamental change in […] the “ASEAN way,” which has taken on new […] meanings with the generational changes.

We have the generation of [Foreign Minister] Retno [LP Marsudi] — the third generation [of the ministry’s diplomats] — but then we have a generation of people from ministries and other counterparts who have not changed all that much.

ASEAN […] requires constant care in preserving its unity; the challenge is in the political communication.

Secondly, while our foreign policy is formulated for the long term, we feel its direct impact when it is tangible. So […] when [ASEAN] members converge into a single market we may not be able to discern its effects on prosperity within a day, but we can sense it through the penetration of goods [into the market].

[…] In celebrating ASEAN’s 50th anniversary next year, we’ve gone through many changes, including the ASEAN Charter. There is so much transparency now […] Concrete projects include the ASEAN Economic Community […] but […] we need to better inform our people about the [risks]. […]

What did you mean with generational differences among those shaping foreign policy?

[…] A lot of the [1945 generation] were Dutch-educated; […] even for homegrown talents, most universities were developed by the Dutch. So when we speak about the foreign policy of that time, we speak of
de-colonization.

[…] Then the development of schools of thought from one generation to another is quite dynamic, owing [partly] to the extraordinary democracy in 1955 […]

We had products of Dutch thinking and then American. Then we shifted more toward the Pacific […]; around 20,000 Indonesians are studying in Australia. So we have had a Western perspective within the Asian experience. But nowadays we have more people who studied in Japan, South Korea and China […]

So how do we interpret the ASEAN Way through the eyes of our current generation? And how do others, such as Laos, Cambodia, Vietnam or the Philippines, see the ASEAN Way through their perspective? […]

[We require] brainstorming among leaders […] including how to face the common challenge of the South China Sea debacle. […] If these parties [in ASEAN are] economically close but are culturally different, it is something we only find out from intense dialogue.

What other regions will the Foreign Ministry prioritize apart from ASEAN?

We see [the importance of] the Indian Ocean through our leadership [in the Indian Ocean Rim Association, IORA]. […] Indonesia is bound by […] the Pacific Ocean, the South China Sea and the East Asia region to the north, and to our west is the Indian Ocean […]

When President Joko “Jokowi’ Widodo speaks about the Indo-Pacific region and the “maritime axis,” he refers to the Indian Ocean to the Pacific, including the South China Sea.

So in line with the maritime axis plan […], the foundation of our foreign policy in the last two years, we have to connect the two oceans.

Indonesia is more focused on communicating inwardly through infrastructure development — building ports, toll roads etc. But now we are being challenged by China on how to connect the maritime axis plan with their One Belt, One Road initiative. […]

Indonesia [must also] consider the Indian Ocean […]

Jokowi’s maritime axis plan [also comprises] the Pacific — the southwest Pacific in the context of the Melanesian Spearhead Group (MSG) and the Papua issue. Although we try to avoid internationalization of the Papua issue, many people out there make a fuss about it.

[As] a G20 member state, […] we are now a donor country, meaning we have to funnel our resources in the Pacific.

Compared to ASEAN, with a combined GDP of US$2.3 trillion […] and IORA with around $9 trillion; the MSG [has] a total GDP of $23 billion. So with a GDP of roughly $850 billion, we can play a bigger role [in the Pacific].

[…] the government should be more patient and be less reactive. […] We place great care in the MSG as it is a part of the South Pacific. […] Because it is a sensitive issue in eastern Indonesia and President Jokowi has just inaugurated several projects in Papua, the MSG should feel it is benefiting from Indonesia becoming one of its members. […]

The MSG orients itself toward ASEAN. […] Indonesia is part-Melanesian, as evidenced by our 11 million Melanesian population [in eastern Indonesia]. If they join the MSG, their slice of the political pie will get bigger and the eastern region […] will become their bridge to the Asian market. There are already direct flights from PNG to Bali […]

Papua is first and foremost Indonesia’s domestic problem […] Papua can also become a potential gateway for our friends in the Pacific to access the Asian market. […]

So these past two years Pak Jokowi has been promoting the maritime axis plan, but now we must devise concrete strategies and translate them into foreign policy. [Our challenge is] not only to realize the connectivity […] but also to ensure it becomes the gateway to profits in the Indian Ocean, in East Asia and the South China Sea area, as well as in the Pacific. [..]

Do we need better coordination among government bodies?

[…] it is up to each ministry to respond to the will of the President, who represents the will of the people. And how his ministers respond will heavily depend on how everything is coordinated.

For instance, in negotiations on the South China Sea, [apart from] the Foreign Ministry there is the Office of the Coordinating Political, Legal and Security Affairs Minister and the Navy — even the Villages, Disadvantaged Regions and Transmigration Ministry is involved […] because development on the Natuna islands will be decisive in maintaining sovereignty in the area.

[But] […] it remains the domain of the foreign minister to convey the substance to ASEAN or China. Interdepartmental coordination is crucial because Indonesia [has] many gaps — whether between east and west or among competing interests. But it is the purpose of good governance to ensure that everything [put out as a policy] is discussed together.

December 14, 2016 0

Ini strategi Kemlu untuk isu Papua, Melanesia dan Pasifik

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia, Siswo Pramono - flickr.com — Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia, Siswo Pramono – flickr.com

Jayapura, Jubi – Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia, Siswo Pramono mengatakan Indonesia perlu lebih sabar dan tidak reaktif dalam menghadapi isu Papua.

Jakarta Post mewawancarai Siswo Pramono dan menerbitkannya dalam cuplikan tanya jawab seputar kebijakan dan strategi luar negeri Indonesia dalam tiga tahun kedepan. Selain kebijakan di lingkup Asia Tenggara (ASEAN), Siswo juga mengungkapkan kebijakan dan strategi Indonesia di Pasifik, termasuk di kawasan Melanesia.

Siswo dalam artikel wawancara berjudul Government should be ‘more patient, less reactive on Papua issue ini mengatakan rencana pusat kelautan yang dikembangkan oleh Presiden Jokowi, termasuk juga Pasifik, yakni Pasifik Barat Daya yang erat konteksnya dengan Melanesia Spearhead Groups (MSG) dan isu Papua.

Indonesia, menurutnya, dalam posisi anggota G20 menjadi negara donor yang harus membagi sumberdayanya di Pasifik

Ia mengakui, Kemlu memang berupaya menghindari internasionalisasi persoalan Papua.

“Meskipun kami mencoba untuk menghindari internasionalisasi masalah Papua, banyak orang di luar sana membuat keributan tentang hal itu (masalah Papua),” ujarnya.

Pemerintah Indonesia, kata Siswo, perlu lebih sabar tidak terlalu reaktif dalam menghadapi isu Papua.

“Kami menempatkan perhatian besar dalam MSG karena merupakan bagian dari Pasifik Selatan. […] Karena ini adalah masalah sensitif di Indonesia timur dan Presiden Jokowi baru saja meresmikan beberapa proyek di Papua. MSG harus merasa diuntungkan dari Indonesia yang menjadi salah satu anggotanya. […]” ungkap Siswo dalam wawancara dengan Jakarta Post ini.

Siswo berpandangan MSG sedang mengarahkan dirinya ke ASEAN.

Ia juga menekankan kembali pandangan yang menyatakan Indonesia adalah bagian dari Melanesia, sebagaimana dibuktikan oleh 11 juta penduduk Melanesia di Indonesia Timur. Jika 11 juta penduduk Indonesia ini bergabung dengan MSG, menurutnya, kue politik mereka akan lebih besar dan wilayah timur Indonesia akan menjadi jembatan Melanesia ke pasar Asia. Saat ini, lanjutnya, sudah ada penerbangan langsung ke Bali dari Papua New Guinea.

“Papua adalah masalah domestik utama dan penting di Indonesia. Papua juga menjadi pintu gerbang potensial untuk teman-teman kita di Pasifik untuk mengakses pasar Asia,” ujar Siswo. (*)

December 14, 2016 0