Gen. TRWP Mathias Wenda: Sang Bintang Fajar Kini Terbit dari Barat!

Kemerdekaan ialah Hak Segala Bangsa: Papua, Batak, Betawi, Jawa, Sunda, Bugis…

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi Wset Papua (MPP-TRWP), lewat Sekretaris-Jenderal TRWP Lt. Gen. Amunggut Tabi, Gen. TRWP Mathias Wenda dengan ini pertama-tama mengucapkan Salam Jumpa! dan selamat bergabung dalam mebarakan Api Revolusi di seluruh rimba New Guinea dan di antara sekalian bangsa di wilayah Nusantara.

Sdr. Surya Anta dan teman-teman dari seluruh Indonesia, kami dari MPP TRWP menyatakan sambutan meriah dan menyatakan ini sebagai Hadiah HUT Kebangkitan Bangsa Papua I, dan sekaligus sebagai Bingkusan Natal bagi umat Kristian di Tanah Papua dan di seluruh Indonesia, dan bagi orang Melanesia, karena ini adalah sejarah, sebuah mujizat dan sebuah peristiwa, di mana kini, Bintang Fajar Terbit di Bagian Barat.

Peristiwa terbitnya Sang Bintang Fajar dari Barat akan menjadi pengetahuan unik, dan terkesan, akan dikenang sepanjang sejarah manusia, sepanjang manusia hidup di dunia ini. Tentu saja bangsa Indonesia selalu mengenang Sukarno sebagai proklamator. Bangsa Papua mengenal tokoh-tokohnya seperti Theys Eluay, Kelly Kwalik, Abdurrahman Wahid, Mako Tabuni, Elias Yikwa, Hans Bomay, Lukas Tabuni, SJ Roemkorem, Jacob Prai.

Bangsa Papua telah mencatat, dunia telah mencatat, Sdr Surya Anta adalah Surya yang terbit dari Barat, yang tidak dapat dipahami oleh akal sehat politik NKRI.

Apapun yang terjadi, kita patut bangga, kita patut bersyukur kepada nenek-moyang kita masing-masing, kepada para pendahulu kita, kepada para pahlawan, dan kepada Tuhan Pencipta Alam Semesta dan segala makhluk, karena hanya dengan bantuan ilham dan pengertian itulah kita dapat mendudukkan diri sebagai sesama manusia dan membela sesama kalau ada perbuatan manusia yang tidak manusiawi dan melampaui batas-batas rasa kemanusiaan kita.

Apa selama ini terjadi di Tanah Papua ialah sebuah musibah kemanusiaan yang memalukan dan merendahkan tingkat pemahaman dan nalar kita sebagai manusia.

Hanya manusia yang benar-benar manusia, benar-benar terlepas dari apapun yang melekat kepada identitas tubuhnya-lah, yang akan merdeka untuk menyatakan benar kapada yang benar dan salah kepada yang salah, membela kebenaran sampai titik darah penghabisan. Bagi manusia yang terjajah oleh dogma, ideologi dan identitas duniawi yang sementara, ia akan tetap berada dalam kekangan dunia ciptaan yang membawa mimpi buruk bagi dirinya, keluarganya dan bangsanya.

Kita harus akhiri bersama penjajahan ini, dan setiap bangsa di dalam NKRI harus merdeka dan berdaulat, bersama-sama sebagai sesama umat manusia, bertetangga sebagai bangsa, mengikuti langkah Timor Leste.

 

Dikeluarkan di: MPP TRWP

Pada Tanggal: 2 Desember 2016

an. Panglima,

 

 

Amunggut Tabi, Lt.Gen TRWP
BRN: A.DF 018676

 

 

Demonstran Referendum Papua: Kami Dipukuli Aparat

Demonstran Referendum Papua: Kami Dipukuli Aparat
Koordinator FRI Surya Anta mengatakan pemukulan diduga dilakukan oleh aparat keamanan dalam aksi demonstrasi pada hari ini. (REUTERS/Beawiharta)

Jakarta, CNN Indonesia — Front Rakyat Indonesia (FRI) mengecam keras aksi pemukulan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap pedemo warga Papua dalam aksi damai soal referendum Papua Barat pada hari ini.

Koordinator FRI Surya Anta mengatakan pemukulan diduga dilakukan oleh aparat keamanan dan dirinya pun menerima pukulan di bagian kepala dan leher bagian belakang. Padahal, sambungnya, aksi tersebut dilakukan dengan damai tanpa ada keinginan untuk membuat kerusuhan.

“Aksi ini damai dan kami juga menyampaikan ke kawan-kawan jangan terjadi pemukulan. Bahkan ketika sepuluh orang kami dipukuli, kami juga berteriak kami tidak melawan,” kata Surya di Polda Metro Jaya, Kamis (1/12).

Aksi yang dilakukan sekitar pukul 08.00 itu dimulai dari lokasi LBH Jakarta, kawasan Pangeran Diponegoro,  menuju Bundaran Hotel Indonesia dan Istana Negara. Namun, pihak kepolisian mengadang massa saat tiba di Jalan Imam Bonjol sebelum sampai ke Bundaran HI.

Surya mengatakan keinginan demonstran menuju Bundaran HI menjadi alasan dibubarkannya aksi itu. Padahal, menurutnya, Bundaran HI merupakan fasilitas publik yang dapat digunakan untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat.

Melaporkan Pemukulan

Hal yang sama juga disampaikan oleh pengacara publik LBH Jakarta Veronica Koman. Menurutnya, peraturan gubernur yang melarang aksi di Bundaran HI tidak sesuai dengan Undang-Undang.

“Di situ (Pergub) tidak ditulis larangan, jadi hanya tempat yang disediakan, tapi kan bukan berarti tidak boleh. Itu hanya pergub, tidak ada apa-apanya dibanding perangkat UU,” ucapnya.

Dengan terjadinya aksi pemukulan itu, Veronica berencana akan melaporkan oknum yang telah melakukannya. Sepuluh demonstran yang dipukul itu akan divisum sebagai alat bukti.

Kuasa Hukum yang akan diperbantukan berasal dari LBH Jakarta, LBH Pers dan LBH Keadilan Bogor Raya.

Atribut Bintang Kejora

Selain melakukan aksi di tempat yang dilarang, Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Hendy F Kurniawan mengatakan, demonstan diamankan karena membawa bendera Bintang Kejora. Lambang itu merupakan lambang dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).

“Diamankan karena membawa atribut berlambang Bintang Kejora. Kami sita karena bukan lambang negara,” ucapnya.

Meski demikian, Hendy mengatakan, demonstran yang ditahan akan segera dipulangkan.  Mereka, sambungnya, dibawa ke Polda untuk memberikan keterangan.

Hendy mengatakan, meskipun ditahan untuk beberapa saat namun pihak kepolisian dengan demonstran dapat bekerjasama dengan baik.

“Pengamanan supaya tidak ricuh, kami juga di sini memberikan makan dan minum. Jadi diperlakukan dengan baik,” tuturnya.
​ (asa)

Sepuluh orang ditangkap, diduga rencanakan makar

Lily Wahid, Ahmad Dhani, dan Rachmawati Soekarnoputri, menyampaikan keterangan pers terkait keterlibatan mereka pada aksi 212 di Jakarta, 1 Desember 2016.—tempo.co
Lily Wahid, Ahmad Dhani, dan Rachmawati Soekarnoputri, menyampaikan keterangan pers terkait keterlibatan mereka pada aksi 212 di Jakarta, 1 Desember 2016.—tempo.co

Jakarta, Jubi – Sebanyak sepuluh orang ditangkap oleh polisi terkait dugaan upaya permufakatan jahat. “Telah ditangkap 10 orang pada rentang waktu 03.00 hingga 06.00 WIB pagi hari ini,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Kombes Pol Rikwanto di Jakarta, Jumat (2/12/2016).

Rikwanto merinci kesepuluh orang tersebut berinisial AD, E, AD, KZ, FH, RA, RS, SB, JA dan RK. Ia menyebut delapan di antara mereka ditangkap atas tuduhan makar dan akan dikenai Pasal 107 juncto Pasal 110 juncto Pasal 87 KUHP dengan ancaman hukuman penjara minimal 20 tahun atau maksimal penjara seumur hidup. “Kalau JA dan RK dikenai pelanggaran Pasal 28 Undang-undang ITE,” katanya.

Menurut dia, setelah ditangkap, kesepuluh orang tersebut langsung dibawa ke Markas Komando Brimob di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Mantan Kabidhumas Polda Metro Jaya ini mengatakan penangkapan 10 orang tersebut atas hasil penyelidikan Polda Metro Jaya. Ia pun berujar tidak ada perlawanan dalam penangkapan mereka. “Tidak ada perlawanan,” katanya.

Kesepuluh orang itu merupakan tokoh yang beberapa di antaranya aktif mendukung aksi 2 Desember. Mereka adalah musikus Ahmad Dhani yang ditangkap di Hotel San Pacific, Eko ditangkap di rumahnya di Perum Bekasi Selatan, Aditya Warman ditangkap di rumahnya.

Selain itu Purnawirawan TNI Kivlan Zein juga ditangkap di rumahnya di Komplek Gading Griya Lestari. Putri presiden pertama Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri juga ikut ditangkap sekitar pukul 05.00 WIB, di rumahnya. Beberapa aktivis seperti Ratna Sarumpaet, Sri Bintang Pamungkas, Jamran, juga Rizal Kobar juga dikabarkan turut ditangkap. Menurut Martinus, saat ini mereka dibawa untuk menjalani pemeriksaan di Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Di tempat terpisah, pengacara Yusril Ihza Mahendra juga dikabarkan siap mengadvokasi pihak yang ditahan. (*)

Kenapa orang Indonesia dukung Penentuan Nasib Sendiri Papua?

Simbol Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, sebuah front yang dideklarasikan Selasa (29/11/2016) di Jakarta untuk mendukung penentuan nasib sendiri West Papua - pembebasan.org
Simbol Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, sebuah front yang dideklarasikan Selasa (29/11/2016) di Jakarta untuk mendukung penentuan nasib sendiri West Papua – pembebasan.org

Jayapura, Jubi – FRI West Papua, kelompok sipil Indonesia yang secara terbuka menyatakan dukungannya atas penentuan nasib sendiri West Papua, mengajak masyarakat Indonesia turut tunjukkan solidaritasnya pada hak bangsa Papua menentukan nasibnya sendiri.

Menurut Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI West Papua) itu, ada tujuh alasan mengapa penting bersolidaritas untuk bangsa West Papua.

Pertama, kata mereka, dunia akan lebih baik dan indah apabila setiap bangsa tidak hidup dalam penjajahan dan dapat bekerjasama secara demokratis, adil dan setara.

Bagi FRI West Papua, penjajahan masih terjadi di Papua oleh sebab integrasi Papua ke NKRI mereka anggap tidak demokratis. Mereka setuju beberapa pendapat gerakan pro kemerdekaan Papua yang menyatakan Pepera 1969 tidak sah, dan oleh karena itu West Papua bukan bagian sah NKRI, alias masih teritori yang tak berpemerintahan sendiri atau dibawah pendudukan.

Baca juga Dukung “Self Determination”, FRI West Papua dideklarasikan di Jakarta

Alasan kedua, kata Juru bicara FRI West Papua, Surya Anta, yang tampil solo di acara deklarasi front tersebut Selasa (29/11/2016) adalah penindasan sistematis yang tidak manusiawi di Papua harus mengusik nurani kemanusiaan semua masyarakat Indonesia. “Dan membiarkan penjajahan di atas tanah West Papua berlanjut adalah tindakan tidak manusiawi,” kata dia.

Mereka juga mengatakan solidaritas tersebut juga merupakan upaya untuk mendemokratisasikan rakyat dan bangsa Indonesia sendiri, memperjuangkan kesadaran kemanusiaan yang beradab terhadap rakyat dan bangsa Indonesia.

“Solidaritas diperlukan terkait perjuangan melawan Imperialisme dan Korporasi Internasional yang menyokong praktek kolonialisasi NKRI di tanah West Papua, sekaligus menghentikan praktek-prektek militerisme yang mengiringinya,” ujarnya.

FRI West Papua juga menyebutkan bahwa solidaritas terebut adalah bagian dari perlawanan terhadap rasisme terhadap siapapun termasuk rakyat West Papua, dan mereka menyatakan satu-satunya “tindakan bermoral” untuk hentikan “genosida” di West Papua adalah melalui dukungan terhadap penentuan nasib sendiri.

Dukungan

Tri Agus Susanto Siswowiharjo, Dosen Prodi Ilmu Komunikasi STPMD “APMD” Yogyakarta yang juga mantan aktivis Solidaritas untuk Penyelesaian Damai Timor Leste (Solidamor) menyatakan dukungannya pada inisiatif FRI West Papua itu.

“Bagus ada gerakan terbuka seperti itu. Sebagai inisiatif bersama antara orang Indonesia dan Papua. Selama gerakan di Jakarta non violence (anti kekerasan) maka tak ada alasan pemerintah dan publik Indonesia menolak organisasi ini,” kata Tri Agus melalui pesan singkat kepada Jubi, Selasa (29/11).

“Sa yakin orang Indonesia pasti mengetahui bunyi pembukaan UUD ’45: Bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa dan seterusnya. Dan dukungan terbuka ini bagus karena sekarang era demokrasi . Berjuang dengan jalur non kekerasan,” ujar dosen yang akrab dipanggil Tass itu.  Selain mantan aktivis, dia juga populer karena menulis buku Mati Ketawa Cara Orde Baru dan sempat ditahan di jaman Orde Baru.

Tass menekankan pentingnya kampanye publik lanjutan pasca deklarasi itu. “Tak hanya strategi vs negara, tetapi juga kampanye karena orang-orang  Indonesia perlu digelontor berita tentang Papua yang benar,” ujarnya.

Di tempat lain, Alghiffari Aqsa, Direktur LBH Jakarta juga mendukung inisiatif FRI West Papua. “LBH Jakarta bukan bagian FRI, tetapi kami mendukung kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dan pembentukan FRI West Papua adalah bagian dari kebebasan berserikat dan berkumpul yang biasa dan sama saja dengan kelompok lainnya. Kita harus hormati hak konstitusionalnya,” kata dia.

Dari New York, AS, Coen Husein Pontoh, pendiri situs IndoProgress.com yang memberi ruang cukup banyak untuk isu-isu Papua, juga menyambut deklarasi front ini. “Sangat dibutuhkan agar rakyat Indonesia mengetahui bahwa ada persoalan besar terkait soal Papua,” kata dia.

Coen menekankan hak penentuan nasib sendiri Papua membutuhkan penghentian tindak kekerasan yang selama ini terjadi terhadap rakyat Papua. “melalui pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri maka kita akan mengetahui dengan jelas sejauh mana klaim-klaim politik yang selama ini dilakukan baik oleh pemerintah Indonesia maupun oleh kalangan oposisi di Papua agar mendapat legitimasi dari rakyat Papua,” ujarnya.

Dia juga menambahkan hak tersebut sebetulnya bagian integral dari proses demokrasi sehingga pelaksanaan hak itu akan makin memperkuat sistem demokrasi yang kita anut saat ini.

Muhajir Abdul Azis, seorang anak muda asal Aceh menganggap inisiatif FRI West Papua juga sebagai hal yang mesti didukung. “Saya tidak tahu bagaimana menurut orang Indonesia, apalagi orang-orang di Pulau Jawa yang kebanyakan mengunyah slogan NKRI harga mati. tapi menurut saya sebagai orang Aceh inisiatif ini harus didukung, karena itu perjuangan riil,” kata dia kepada Jubi melalui pesan singkat.

Dia mengaku memahami apa yang dirasa masyarakat Papua, “Bagi yang pernah merasa bagaimana ganasnya militer Indonesia dalam berbagai kasus pembunuhan pasti paham akan apa yang diminta masyarakat Papua,” ujarnya yang merasa hal itu juga didorong oleh perasaan kebangsaan yang berbeda antara Indonesia dan Papua.

Perluasan perhatian

Sejak eskalasi isu penentuan nasib sendiri West Papua di Pasifik, masyarakat Indonesia juga sedikit banyak mengikuti dan coba mengambil sikap.

Pada bulan April 2016 lalu, setidaknya 154 orang dari berbagai spektrum sosial politik dan budaya menyatakan terbuka solidaritas mereka kepada United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan mengutuk kekerasan yang terjadi pada aktivis-aktivis pendukung ULMWP di Papua.

Di dalam pernyataan 6 April 2016 lalu, seperti dilansir oleh situs papuaitukita.net, mereka menghendaki agar pemerintah Indonesia mendengarkan Papua; mengubah pendekatan represif dan eksploitatif pada Papua; menuntut evaluasi tindakan aparat keamanan di Papua dan menghentikan pengiriman pasukan, termasuk pembangunan komando teritorial dan markas-markas Brimob baru; serta mendukung proses politik damai yang diajukan oleh ULMWP untuk membicarakan hak penentuan nasibnya sendiri.

“Indonesia bukan milik aparat. Indonesia dibangun oleh rakyat, yang berjuang untuk kemerdekaan berkumpul, bersuara dan berekspresi demi kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial,” ujar pernyataan tersebut.

Bersamaan dengan deklarasi yang dilakukan FRI West Papua Selasa (29/11), tampak beberapa orang pemuda menggelar spanduk penolakan di luar gedung LBH Jakarta. Beberapa diantara mereka menggunakan almamater universitas tertentu.

Di dalam spanduknya, mereka menyatakan “Tolak West Papua, dari Sabang Sampai Merauke untuk Indonesia, Save NKRI”. Mereka mengatasnamakan Front Penyelamat Indonesia (FPI).

FRI West Papua tampaknya akan menjadi babak baru dalam pembukaan ruang bagi isu-isu penentuan nasib sendiri West Papua, baik pro maupun kontra, untuk dibicarakan oleh publik politik ibukota.(*)

13 Organisasi Internasional Dukung Papua Merdeka

TabloidWani.com – Kuala Lumpur — 13 organisasi internasional dan delapan kelompok dari Indonesia menyatakan dukungan terhadap perjuangan rakyat Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri.

Seperti dilansir dari malaysiakini.com, hari Kamis (1/12), solidaritas 21 organisasi tersebut menyatakan menolak segala bentuk intervensi imperialis dalam proses perjuangan demokrasi di Papua Barat.
“Solidaritas kami dengan rakyat Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri merupakan bagian dari perjuangan melawan imperialisme dan koorporasi internasional yang akan mendukung praktik perampasan tanah penjajahan di Papua Barat,” tulis pernyataan itu.

“Kami juga mendesak orang-orang di seluruh dunia untuk mengkonsolidasikan upaya untuk memperluas solidaritas dengan perjuangan rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri,” lanjut pernyataan itu.

Dalam pernyataan bersama itu, 21 organisasi itu menyampaikan lima point tuntutan kepada pemerintah Indonesia.

  1. Menghormati hak untuk menentukan nasib sendiri rakyat Papua Barat, termasuk memegang referendum untuk memutuskan masa depan Papua Barat.
  2. Berhenti melakukan represi terhadap rakyat Papua Barat yang menyuarakan permintaan atas penentuan nasib sendiri.
  3. Lindungi hak untuk kebebasan informasi, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat dan kebebasan berpikir bagi masyarakat Papua.
  4. Meningkatkan kehidupan rakyat Papua Barat dengan memberikan pendidikan gratis, kesehatan universal dan transportasi publik yang terjangkau.
  5. Menolak politik rasial yang dilakukan oleh militer dan polisi Indonesia terhadap rakyat Papua Barat.
    Menurut pernyataan bersama itu, sampai hari Kamis (1/12), orang-orang Papua Barat terus menghadapi intimidasi, penindasan dan kekejaman oleh pemerintah Indonesia.

“Tahun ini saja, ribuan telah ditangkap karena menyuarakan tuntutan mereka untuk menentukan nasib sendiri dan referendum kemerdekaan,” tulis pernyataan itu.

13 organisasi internasional tersebut di antaranya:

  1. The Socialist Party of Malaysia (PSM) – Malaysia
  2. Oppressed People’s Network (Shout) – Malaysia
  3. Youth Solidarity Malaysia (SAMM) – Malaysia
  4. Awami Workers Party – Pakistan
  5. Partido Lakas ng Masa (PLM) – Philippines
  6. socialist Alliance – Australia
  7. Anticapitaliste Nouveau Party (NPA) – France
  8. Pioneer – Hong Kong
  9. Globalization Monitor – Hong Kong
  10. Socialist Popular Alliance Party – Egypt
  11. Asia Monitor Resource Centre (AMRC)
  12. Committee for Asian Women (CAW) Fourth International

Kemudian delapan kelompok dari Indonesia di antaranya:

  1. Partai Pembebasan Rakyat (PPR) – Indonesia
  2. Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN) – Indonesia
  3. Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) – Indonesia
  4. Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia (PPRI) – Indonesia
  5. Asosiasi Solidaritas.net – Indonesia
  6. Lingkar Studi Sosialis – Indonesia
  7. States Culture Society Indonesia (earth) – Indonesia
  8. Society JUBI, Jayapura, West Papua – Indonesia

Bapak Angkat Saya Anggota Organisasi Papua Merdeka

Sore itu, hari ke lima saya tinggal seorang diri di rumah guru, dan hari kedua penyakit malaria menyerang tubuh. Sebelumnya saya sudah memelihara plasmodium vivax penyebab penyakit malaria tertiana sejak 2008. Di Papua, plasmodium yang bersemayam dalam tubuh bertambah, kali ini plasmodium falciparum yang membawa penyakit malaria bernama malaria tropicana.

Demam menyerang, kedinginan, tubuh menggigil. Saya menyelimuti seluruh tubuh. Tak berapa lama kondisi berubah. Panas terasa di sekujur tubuh, keringat kian deras bercucuran. Perut yang mual sebabkan saya memuntahkan isi perut berkali-kali. Segala yang masuk ke tubuh melalui mulut, kembali keluar dari mulut. Untuk sekadar air putih pun begitu. Betapa tersiksanya saya saat itu. Kalian yang merasa penderitaannya sudah sampai puncak hingga pada tahap mengenaskan karena status jomblo dan tak kunjung mendapat pasangan, hingga kemudian remuk redam dihantam kenangan, sebaiknya cobalah merasakan betapa menderitanya diserang malaria. Niscaya kalian akan sadar, bahwa penderitaan kalian belum ada seupil-upilnya penderitaan karena malaria.

Obat malaria yang saya bawa dari Jakarta sama sekali tak berguna. Demam terus berlanjut, kadang dingin kemudian panas. Muntah-muntah tak kunjung usai hingga cairan kuning yang terasa asam di lidah dimuntahkan lambung menuju tenggorokan dan berceceran di lantai usai dikeluarkan mulut. Biadab.

Saat akhirnya semua itu sedikit mereda jelang hari gelap, pintu rumah diketuk. Saya berjalan tertatih, memaksa diri untuk membukakan pintu. Bagaimanapun juga, sebagai manusia yang menjunjung adab ketimuran, saya harus menghormati tamu. Membukakan pintu untuknya dan menyilakan tamu saya masuk.

Pintu saya buka, dua orang tamu yang datang mengejutkan saya. Bertubuh gempal dengan otot menyembul di lengan, dada, paha dan kaki. Wajah mereka dipenuhi jenggot yang lebat. Berkoteka dan membawa noken yang mereka bebankan di kepalanya, sementara tangan kiri mereka menjinjing anak panah dan busurnya. Sekilas saya melihat tak ada perbedaan mencolok di antara keduanya. Saya merasa mereka adalah dua orang yang kembar.

“Selamat sore, Bapak. Mari masuk.” Ujar saya sesaat setelah keterkejutan saya reda. Tanpa berkata-kata, mereka berdua segera masuk. Tanpa dipersilakan duduk, mereka berdua juga segera duduk, mencari lokasi yang nyaman bagi masing-masing di antara mereka.

“Bapak mau minum apa? Tapi ambil dan buat sendiri ya, saya sedang tidak enak badan.” Sembari menunjuk dapur saya melanjutkan, “Di situ dapurnya, Bapak.”

“Ah, tidak usah. torang sebentar saja ke sini. Mau tanya-tanya sedikit.” Ujar salah seorang di antara mereka.

Melihat penampilan mereka, saya yakin mereka bukan penduduk asli dan bukan berasal dari suku yang sama dengan suku tempat saya tinggal. Karena Suku Asmat tidak mengenakan koteka. Orang-orang Asmat juga tidak terbiasa memanjangkan jenggot mereka. Kedua orang ini baru turun gunung. Mereka berasal dari suku yang ada di pegunungan, entah Nduga, atau Dani atau yang lainnya.

“Kamu dari mana? Bikin apa kamu di sini?” Pertanyaan ini ditujukan kepada saya. Rasa takut kembali menjalar di sekujur tubuh. Bulu roma saya terasa berdiri, mungkin karena demam, tapi saya rasa lebih karena rasa takut yang kian menjadi.

Mata saya terus mengawasi anah panah dan busur yang mereka bawa. Dalam keadaan takut, lemah, dan menahan rasa sakit sekaligus kantuk, saya menjawab pertanyaan mereka. Memberikan penjelasan dengan rinci tentang asal usul saya dan alasan keberadaan saya di rumah itu. Mereka mendengarkan dengan seksama.

“Baik sudah, kami jalan dulu. Ko jangan macam-macam ya di sini. Jangan bikin macam-macam, jangan ajar anak-anak macam-macam. Dan, jangan sekali-kali kasih naik itu merah putih.” Sembari mengatakan ini, salah seorang di antara mereka mengeluarkan benda seukuran telapak tangan bergambar bendera Bintang Kejora.

“Baik, bapak. Saya hanya ajar baca, tulis, hitung saja di sini. Tidak aneh-aneh.” Saya kembali membukakan pintu karena kedua orang tamu saya hendak pulang. “Silakan besok bapak datang ke sekolah. Lihat langsung kami belajar apa saja di sekolah.” ucap saya sesaat setelah mereka berdua berada di ambang pintu.

Keesokan harinya, saat saya dan murid-murid belajar di sekolah, kedua orang itu benar-benar memenuhi undangan saya. Mereka berdua memperhatikan kegiatan kami dari dekat namun tidak mengganggu kegiatan belajar kami. Salah seorang murid mengenal mereka berdua. Ia menyapa kemudian berbincang menggunakan bahasa ibu mereka. Tak seorang pun di antara murid yang mengerti perbincangan mereka, apalagi saya. Murid yang berbincang dengan kedua orang itu memang pendatang, ia berasal dari daerah bernama Kenyam, Ibukota Kabupaten Nduga yang dihuni mayoritas suku Nduga.

Usai percakapan dengan salah seorang murid, kedua orang itu masih tinggal di sekolah. Mereka menunggu hingga kegiatan belajar selesai dan kami membubarkan diri. Sesaat setelah murid-murid bubar, mereka berdua bergegas mendatangi saya dengan senyum merekah di wajah mereka. Menyalami saya, memeluk saya, kemudian berkata, “Mulai sekarang Pak Guru jadi anak kami. Kamu orang kami angkat jadi anak sudah.” Lalu mereka pamit. Saya bingung, bertanya kepada diri sendiri, “Ada apa ini sebenarnya?”

Setelah kejadian tersebut, tiap kali mereka turun gunung, atau teman atau saudara mereka turun gunung, mereka selalu menyempatkan diri singgah di rumah tempat saya tinggal. Membawakan bermacam sayur-mayur, ubi, ketela, petatas, buah-buahan, dan bermacam bahan makanan lainnya. Kadang mereka singgah untuk waktu yang cukup lama, namun lebih sering sekadar singgah untuk mengantarkan bahan makanan kemudian bergegas pergi.

Mendapat perlakuan semacam ini, tentu saja saya senang. Bahan makanan jelas bertambah, setidaknya menambah variasi supaya tidak melulu nasi putih dengan ikan asin, atau sagu dengan ikan asin. Sumber vitamin dan mineral dari sayur-mayur juga terpenuhi.

Perihal diangkat menjadi anak oleh dua orang yang jelas-jelas pejuang kemerdekaan Papua, saya merasa ini adalah pengalaman menarik dan berharga. Diangkat sebagai anak oleh mereka yang berjuang demi hak-hak dan kebenaran yang mereka yakini, berjuang demi kebebasan dan kemerdekaan yang mereka percaya akan mengubah hidup mereka menjadi lebih baik, adalah kesempatan yang berharga lagi langka. Lebih dari itu, saya bangga. Ya, bangga.

Terlepas dari pro-kontra isu kemerdekaan Papua, jargon-jargon NKRI harga mati, atau perpecahan yang terjadi di antara mereka yang menuntut kemerdekaan Papua, sejujurnya, saya harus menghormati mereka, bapak-bapak angkat saya dan semua orang yang berjuang menyuarakan kemerdekaan Papua, keadilan yang seharusnya diterima.

Bukankah lumrah mereka menuntut hak-haknya dipenuhi, menuntut untuk bisa menentukan nasib mereka sendiri setelah puluhan tahun pelanggaran HAM mereka alami, sumber daya alam mereka dirampas bahkan untuk sekadar ampas tak bisa benar-benar mereka dapat.

Jika terus menerus seperti ini, siapapun manusianya, apapun agama yang dianutnya, dari manapun mereka berasal, sudah semestinya muak akan ketidakadilan yang terjadi di Papua, dan memaklumi tuntutan kemerdekaan yang disuarakan. Benar begitu kan, Kakak? Ah, Itu sudah!

Dihadang water canon, ratusan aktifis pro Papua Merdeka ditahan

Jakarta, Jubi – Sekitar dua ratusan orang ditahan pihak kepolisian Jakarta saat aksi 1 Desember yang dilakukan bersama FRI (Front Rakyat Indonesia) West Papua dengan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) se Jawa dan Bali.

“Sekitar dua ratusan orang. Mereka dibawa ke Polda Jakarta. Tapi sudah mau dilepaskan,” kata Veronika Koman, pengacara Papua Itu Kita yang mendampingi pelaku aksi, Kamis (1/12/2016).

Diantara mereka yang ditahan, terdapat juga Surya Anta, juru bicara FRI West Papua dan Jefry Wenda, Ketua Umum AMP.

 Surya Anta dalam mobil tahanan polisi - IST
Surya Anta dalam mobil tahanan polisi – IST

“Pada saat dorong-dorongan, saya jatuh. lalu saya ditarik oleh polisi menjauhi kerumunan massa aksi. Setelah lepas dari massa aksi, saya ditarik ke barisan polisi. Disitu saya dipukul menggunakan pentungan 2 kali ke bagian kepala dan tubuh. setelah itu saya diseret ke mobil tahanan. saat akan dimasukkan ke mobil tahanan, saya ditendang di bagian punggung,” ungkap Surya tentang bagaiman ia ditahan.

Polisi menghadapi para pelaku aksi dengan semburan air water canon saat berorasi di sekitar Bundaran HI setelah berjalan dari kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

 Massa aksi saat dihadang oleh polisi - IST
Massa aksi saat dihadang oleh polisi – IST

Selain di Jakarta, aksi di Yogyakarta yang dilakukan dalam rangkaian peringatan 1 Desember ini juga berakhir dengan penangkapan

“Sekitar 14 orang peserta aksi dan ada tiga orang  dari PBH dan LBH Yogyakarta dalam aksi di Yogyakarta yang ditahan polisi,” kata Karon, aktivis Papua Itu Kita.

 Massa aksi yang ditahan di Polda Jakarta - IST
Massa aksi yang ditahan di Polda Jakarta – IST

1 Desember diperingati oleh rakyat Papua sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua sebab tanggal tersebut pada tahun 1961 ditetapkan pengibaran Bendera Bintang Fajar atau Kejora. Waktu itu Nieuw Guinea Raad atau Dewan Perwakilan Rakyat New Guinea menetapkan pengibaran bendera antara 1 November dan 1 Desember tetapi akhirnya diputuskan 1 Desember 1961. (*)

Flag day in Papua takes form of prayer events, petition

Events held in the cities of West Papua to mark the anniversary of the Papuan nationalist day mainly took the form of prayer events.

Morning Star Flag
Morning Star Flag Photo: Copyright: chelovek / 123RF Stock Photo

Yesterday was the 55th anniversary of a declaration of independence by the indigenous people of the former Dutch New Guinea declared independence.

The Papuan nationlist Morning Star was subsequently banned when Indonesia took over, but each year global rallies mark this anniversary in support of Papuans.

In Papua, the biggest of yesterday’s events was in the Highlands town of Wamena where 3000 people converged for a large prayer event at the Traditional Council headquarters.

West Papuans show solidarity at a prayer event at Sinapuk Stadium in Wamena.
West Papuans show solidarity at a prayer event at Sinapuk Stadium in Wamena. Photo: Supplied

Benar News reported that organisers of the event thanked the Indonesian authorities for permitting the opportunity to worship.

Among the speakers at another peaceful event, across in Papua’s provincial capital, was Filep Karma.

Papuan pro-independence activist Filep Karma (C) asks police for a permit to hold a convoy with his supporters after being released from prison in Abepura, Papua province, on November 19, 2015.
Papuan pro-independence activist Filep Karma (C) asks police for a permit to hold a convoy with his supporters after being released from prison in Abepura, Papua province, on November 19, 2015. Photo: AFP

Mr Karma was released from prison a year ago after serving eleven years for raising the Morning Star in 2004.

At the Jayapura event, hundreds signed a petition in support of the United Liberation Movement for West Papua with its growing representative role in the Pacific region.

Thousands sign petition message in support of the United Liberation Movement for West Papua movement in the Pacific and at the UN.
Thousands sign petition message in support of the United Liberation Movement for West Papua movement in the Pacific and at the UN. Photo: Supplied

 

‘Political maturity’

Unlike December 1st demos in global centres such as London, Sydney, the Papua events were not allowed to feature raising of the Morning Star.

“Papuans are already aware and do not want to be provoked by violence and conflict,” Mr Karma was reported as saying.

“Prayers and speeches such as these show political maturity and a dignified struggle.”

West Papuan independence campaigner Filep Karma.
West Papuan independence campaigner Filep Karma. Photo: RNZI / Koroi Hawkins

The event also heard a speech written by the Liberation Movement secretary-general Octo Mote.

He said Indonesians “are starting to acknowledge that crimes have been committed by the government and military of Indonesia in Papua”.

In Jakarta police arrested over two hundred people for participating in a demonstration in support of West Papuans’ right to self-determination.

14 were arrested in the other Indonesian city of Yogyakarta.

Indonesian police turn water canons on protestors who were mostly university students from Free Papua Organization and the Papua Student Alliance in Jakarta on December 1, 2016.
Indonesian police turn water canons on protestors who were mostly university students from Free Papua Organization and the Papua Student Alliance in Jakarta on December 1, 2016. Photo: Supplied

 

Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-West Papua) Kota Sinjai, Sulawesi Selatan

FRI West Papua Kota Binjau Sulawesi Selatan
FRI West Papua Kota Binjau Sulawesi Selatan

(01/12/16) Malam ini tepatnya jam 19.00 WITA perempatan jendral sudirman kota sinjai puluhan mahasiswa dan pemuda melakukan aksi demonstrasi mendukung kemerdekaan bangsa papua. Gerakan ini tergabung dalam Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) Kota Sinjai. Aksi demonstrasi ini dilakukan dengan membakar lilin, orasi , baca puisi dan buka baju.
Ada empat tuntutan dalam aksi kali ini:
1. Berikan hak demokratis papua menentukan nasib sendiri,
2. Hentikan pelanggaran HAM dan tarik militer dari Tanah Papua,
3. Tolak perampasan tanah di Sukamulya,
4. Bebaskan kawan kami yang ditangkap!

“Kami melakukan aksi malam karena kami ingin memperlihatkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kita hidup dalam kehidupan bangsa gelap. Dan kenapa kita membakar lilin untuk membuktikan bahwa masih sedikit cahaya untuk kemajuan serta membuka baju. Karena realitanya sekarang demokrasi dan hak asasi manusia kita ditelanjangi oleh militer”,

ungkap Pacul korlap aksi demonstrasi.

Aksi demonstrasi ini berlangsung sekitar kurang lebih dua jam dengan ditutup dengan menyanyikan lagu darah juang serta doa bersama sebagai bukti berkabung terhadap kematian demokrasi dan hak asasi manusia di negara indonesia.

1 Desember, momen klarifikasi persatuan rakyat Papua dalam ULMWP

 Rakyat Papua wilayah Lapago mendengarkan orasi politik pada perayaan HUT Papua Merdeka, 01 Desember 2016 – Jubi/ Wesai H
Rakyat Papua wilayah Lapago mendengarkan orasi politik pada perayaan HUT Papua Merdeka, 01 Desember 2016 – Jubi/ Wesai H

Wamena, Jubi – Sekitar lebih dari 3000 masyarakat Papua di wilayah Lapago turut serta memeriahkan Ibadah perayaan HUT Kemerdekaan Bangsa Papua yang ke 55 tahun, 01 Desember 2016 di Lapangan SInapuk Wamena, Kamis (1/12/2016).

Aksi 1 Desember 2016 merupakan aksi tahunan. Aksi kali ini dilakukan dalam bentuk ibadah syukur yang dipimpin Pendeta. Isak Asso. Terik matahari siang itu tidak menyurutkan semangat warga Wamena yang hadir meneriakan yel-yel Papua Merdeka dan Referendum.

Usai melakukan ibadah yang dimulai pukul 12.00 WP, orasi politik diawali pembacaan pidato tertulis Sekjen United Liberation Movement for West Papua oleh Sekretaris Dewan Aadat Papua Wilayah Lapago Dominikus Surabut yang juga tim kerja ULMWP. Pidato yang dibacakan ini berisi ungkapan syukur atas apa yang telah dijalani ULMWP bersama bangsa Papua dan dukungan yang terus mengalir hingga hari ini.

“Pidato sekjen ULMWP sangat jelas. Disini saya sampaikan bahwa kami bangsa Papua sudah bersatu di ULMWP. Baik NFRPB, PNWP dan WPNCL. Yang non afiliasi dengan tiga elemen utama tersebut, segera bergabung, ini saatnya kita bersatu untuk bergerak bersama menuju pembebasan bangsa Papua” ajak Engelbert Surabut dalam orasi politiknya atas nama Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB).

Ia menegaskan kelompok organisasi yang tidak bersatu dengan ULMWP namun melaksanakan kegiatan atas nama perjuangan rakyat bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri adalah lawan yang menyusup merusak perjuangan murni bangsa Papua melalui ULMWP

Lanjutnya, saat ini mengatakan masalah Papua bukan lagi masaah internal Indonesia maupun Papua saja melain sudah menjadi masalah Pasifik dan saat ini sudah beberapa kali dibicarakan dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Ini persoalan harga diri, jati diri bangsa Papua yang tempatkan Tuhan di tanah ini, kita bukan pencuri, kina anak-anak adat yang tahu diri. Jangan takut bicara tentang masa depan Papua,” ajaknya.

Perwakilan dari Parlemen Nasional West Papua (PNWP) dalam kesempatan orasinya, mengklarifikasi isu pernyataan-pernyataan yang menyebutkan bangsa Papua belum bersatu.

“Itu isu yang tidak benar. Karena sesungguhnya 3 faksi besar organ perjuangan rakyat bangsa Papua yaitu NFRPB, WPNLC dan PNWP sudah nyatakan diri untuk bersatu melalui ULMWP,” kata Yosep Siep yang berorasi mewakili PNWP.

Perayaan 1 Desember ini diakhiri sekitar pukul 14.30 WP. Masyarakat yang hadir membubarkan diri dengan tertib dan aman.

Meski demikian, menurut Engelbert Surabut, ada dua mobil polisi yang hadir memantau kegiatan. Namun polisi yang ada di mobil tersebut tidak masuk ke lapangan Sinapuk.

“Kami sudah kordinasi sebelumnya. Jadi mereka pantau saja di luar. Kami sampaikan terima kasih kami kepada pemerintah Indonesia melalui Polres Jayawijaya karena memberikan kesempatan pada kami untuk merayakan 1 Desember kali ini,” ujar Engelbert Surabut. (*)

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny