Deklarasi Front Rakyat Indonesia untuk West Papua: Free West Papua

Kepada Yth.,
Rekan-rekan Media Cetak dan Elektronik
di tempat

DEKLARASI RAKYAT INDONESIA MENDUKUNG HAK UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI BANGSA WEST PAPUA

Sejak masuknya Indonesia ke West Papua pada tahun 1963, tak henti-hentinya bangsa Papua menderita di bawah kolonialisme Indonesia. Manipulasi sejarah dilakukan secara sistematis oleh pemerintah Indonesia. Akar konflik yang tak kunjung selesai di West Papua dikarenakan oleh manipulasi sejarah ini.

Pada tahun 1969, PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat), referendum untuk menentukan apakah West Papua akan bergabung dengan Indonesia, dilaksanakan dengan penuh tipu muslihat. Maka hasil dari PEPERA adalah tidak sah.

Nasionalisme sempit dengan jargon “NKRI Harga Mati” telah mematikan banyak orang West Papua. Ribuan telah dibunuh, disiksa dan diculik oleh negara. Perampasan lahan juga terjadi di mana-mana. Pembungkaman kebebasan berekspresi dan berpendapat terhadap orang West Papua adalah salah satu yang terburuk di negeri ini.

Maka dari itu, kami rakyat Indonesia menganggap bahwa sudah saatnya rakyat West Papua bisa menentukan nasib di tanah mereka sendiri.

Dengan ini kami bermaksud untuk mengajak dan mengundang rekan-rekan media untuk meliput “Deklarasi Front Rakyat Indonesia untuk West Papua” melalui konferensi pers yang akan diadakan pada:

Hari dan Tanggal : Selasa, 29 November 2015
Waktu : 10:30 s/d selesai
Tempat : Lantai 1 Gedung LBH Jakarta
Jalan Diponegoro No. 74 Menteng, Jakarta Pusat

Demikian undangan ini kami sampaikan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Surya Anta (081574304391). Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 28 November 2016

Hormat kami,

Front Rakyat Indonesia untuk West Papua
(FREE-WEST PAPUA)

November 29, 2016 1

Agar Indonesia Keluar dari Tanah Papua, Orang Papua Harus Keluar dari NKRI dan Indonesia

Menjelang Hari Kebangkitan I Bangsa Papua, yang pernah terjadi 1 Desember 1961, dari Sekretariat-Jenderal Tentara Revolusi West Papua, Lt. Gen. Amunggut Tabi menyampaikan pesan-pesan kebangkitan semangat perjuangan bangsa Papua sebagai berikut:

Pertama, bahwa jikwalau dan agar Indonesia keluar dari Tanah Papua, orang Papua sendiri harus keluar dari Indonesia dan NKRI

Kedua, bahwa cara untu keluar dari Indonesia adalah dengan cara tidak lagi menganggap apa-apapun yang terjadi di Jakarta, yang terjadi di Jayapura, yang terjadi di Indonesia sebagai sebuah bahan atau dasar untuk menjadi penyemangat dan pendorong perjuangan Papua Merdeka. Contohnya, kejadian pemenjaraan Ahok dan Papua Merdeka sama sekali tidak boleh dikaitkan, dan tidak ada hubungan.

Yang menghubungkan keduanya adalah sama dengan orang gila, gila politik, gila nalar sehat, salah dalam paradigma berpikir tentang Papua Merdeka.

Ketiga, bahwa cara praktis dan langkah jelas untuk keluar dari NKRI ialah meninggalkan Bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi perjuangan dan menggunakan bahasa yang lebih netral, yaitu Bahasa Inggris atau bahasa yang sudah di-Melanesia-kan yaitu Tok Psin dan Bislama.

Keempat, bahwa cara lanjutan untuk keluar dari NKRI ialah membebaskan diri, memerdekakan diri dari memikirkan, mengolah pikiran, dan menyiakpi apa-apa-pun, bagaimana-pun, kapan-pun yang dilakukan oleh NKRi dan orang Indonesia, sehingga kita meniadakan hubungan sebab-akibat antara NKRI-West Papua, dan dengan dalam keadaan sadar, dengan rasional, dan dengan sadar kita mengkaitkan diri, memikirkan menyikapi dan ikut dalam alur pemikiran masyarakat Melaensia, di Pasifik Selatan.

Keenam, bahwa sebagai wujudnya kita memuat semua berita, semua wacana, semua fenomena dan dinamika kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, agama, filsafat yang berkembang dan terjadi di masyarakat Melaensia di Pasifik Selatan, bukan di kawasan Melayo-Indos di Asia Tenggara.

Ketujuh, bahwa sebagai wujudnya kita memuat, mendengarkan, menyanyikan dan mengikuti perkembangan musik-musik Melanesia, menonton film-film Melanesia, mengolah lagu-lagu Melanesia. Kita sudah lama dijajah oleh lagu-lagu nostalgia Melayo-Indos, dan lagu-lagu bernada Malayo-Indos begitu teracuni, kita harus keluar sendiri dari semua ini,

Akibat dari semua langkah-langkah yang bersifat paradigm shift dan perubahan kecenderungan ini, kita harapkan bahwa orang Papua sendiri keluar dari NKRI,, sehingga NKRI akhirnya keluar dari Tanah Papua.

Kita tidak punya tanggungjawab dan kewajiban untuk menunggu sampai kiamat NKRI keluar dari Tanah Papua, tetapi apa yang harus kita lakukan ialah KITA KELUAR DARI NKRI.

Mengharapkan NKRI keluar dari orang Papua dan Tanah Papua ialah cara berpikir generasi tua. Generasi muda Papua harus mengambil langkah rasional, progresif dan radikal, langkah revolusioner dari diri sendir, diri masing-masing individu orang Papua, dengan meninggalkan dan keluar dari NKRI.

Kami dari MPP TRWP, Sekretariat-Jenderal berdoa agar semua makhluk memaklumi maksud Surat Penerangan ini, sehingga pada waktunya, Tuhan turun tangan untuk membawa bangsa Papua keluar dari Tanah Kanaan, bukan menunggu Firaun keluar dari Mesir.

Dikeluarkan di: Sekretariat-Jenderal TRWP

Pada tanggal: 29 November 2016

Secretary-General

Amunggut Tabi, Lt. General
BRN: A.DF 018676

November 29, 2016 0

West Papua: Australia’s Neighbour Under Siege

By Paul Gregoire | 26/11/2016 | http://www.sydneycriminallawyers.com.au/

Indonesian police arrested 106 West Papuans praying in a park in the coastal city of Sorong in West Papua last Saturday. The group was celebrating the eighth anniversary of the West Papua Committee (KNPB): a non-violent organisation campaigning for self-determination.

Authorities said the activists were taken to the Sorong police station as they’d been calling out pro-independence slogans. After questioning, most were released, but seven were detained – accused of treason and provocation.

West Papuan independence leader Benny Wenda (pictured) said it was no surprise Indonesian police targeted peaceful protesters as it’s a common occurrence in the region.

Mass arrests

“Over 4,000 West Papuan people have been unlawfully arrested this year alone just for peacefully protesting,” Mr Wenda told Sydney Criminal Lawyers. He added that the government is trying to prevent the world from finding out about “the secret genocide and illegal occupation in West Papua.”

Thousands of people were arrested in early May this year, when Indonesian security forces cracked down on rallies held across West Papua.

The protests were in support of the United Liberation Movement for West Papua – a coalition of independence movements formed in December 2014 – and their bid to gain full membership in the Melanesian Spearhead Group.

The Indonesian occupation

Since Indonesia began its occupation of the restive region 53 years ago, an estimated 500,000 local people have been killed under harsh military and police repression.

Indonesian president Joko Widodo had promised improvements in West Papua at the time of his election in July 2014. But Indonesia’s leading human rights organisation announced in May this year that human rights abuses are as rampant as they were under previous governments.

“We are kept like prisoners in our own land, unable to freely express our identity or make choices over our own future,” said Wenda, international lobbyist for the Free West Papua Campaign. He describes the Indigenous people as living in constant fear of being “the next ones to be killed.”

Transmigration

And West Papuans are fast becoming a minority in their own land. The government’s decades-old transmigration program – that resettles people from highly populated islands like Java to low-density areas – is marginalising the local people, both socially and economically.

Wenda has pointed out that in 1971 West Papuans made up 96 percent of the population, but today they only make up 49 percent of the people living in the region.

And despite claims by a government official earlier this year that the policy was stopped three years ago, this isn’t the case.

In October 2014, then Indonesian minister of villages and transmigration, Marwan Jafar, announced the government’s transmigration program would be continuing and further stated in June last year that because of its success, it would be expanding.

And it’s clear the boats are still arriving.

International recognition

However, the West Papuan campaign has been gaining traction in the international arena over recent months.

At the 71st UN General Assembly held in New York in September this year, seven Pacific Island nations called for immediate global attention to human rights abuses in West Papua.

As Wenda put it, “this signals a major turning point as it is the first time that we have had so much international support at a UN level for our struggle since the 1960s.”

And the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) could be given full membership into the Melanesian Spearhead Group (MSG) in December this year. The MSG is an intergovernmental organisation of Melanesian states promoting economic growth.

The ULMWP has had observer status in the group since 2014, but full membership would see West Papua recognised as a political identity by foreign nations.

This prospect rattles Jakarta. Indonesia has been recognised as an associate member of MSG since June last year.

At the Indian Ocean Rim Association ministerial meeting in Bali last month, Indonesian defence minister Ryamizard Ryacudu asked Australian foreign minister Julie Bishop to caution MSG member countries against allowing the West Papua coalition membership into their group.

The defence minister warned Ms Bishop that the West Papua issue could pose a “stumbling block” to closer bilateral ties between the two nations.

The Act of NO Choice

In 1962 the New York Agreement resulted in the United Nations assuming administration of West Papua – then known as West New Guinea – after former coloniser the Netherlands left.

The agreement allowed Indonesia to assume occupation of the territory in 1963 on the proviso that a referendum was carried out to give West Papuan people a choice between remaining part of Indonesia or becoming an independent nation.

Following widespread resistance to Indonesian rule, the UN brokered Act of Free Choice referendum was held in 1969. However, the Indonesian military selected only 1,062 West Papuan representatives to vote and under threat of death, all of them voted to stay with Indonesia.

Calls for a just vote

Wenda refers to the referendum as the Act of NO Choice. And today, he’s calling for an internationally supervised vote on independence. “We have the fundamental right to self-determination that was promised to us by the UN, but stolen by Indonesia,” he outlined.

On May 3 this year, he hosted a meeting of the International Parliamentarians for West Papua at the Houses of Parliament in London. The Westminster Declaration for an internationally supervised vote for self-determination in West Papua was signed.

Those present at the meeting included the Tongan prime minister Akilisi Pōhiva and leader of the British Labour Party Jeremy Corbyn.

The independence leader

A Nobel Peace Prize nominee, Benny Wenda fled West Papua after being imprisoned by Indonesian authorities on charges he states were politically motivated because of his involvement in the independence movement. He was granted political asylum by the British government in 2003.

“As the indigenous Melanesian people in a Melanesian country our right to sovereignty is guaranteed to us,” said Wenda, who now lives in Oxford. “We call upon the world to please not forget us, but to help us in our campaign to be free people at last.”

Although the Indonesian government split West Papua into two provinces in 2002, this article refers to the whole region as West Papua, as the indigenous people do.

November 28, 2016 0

Papua Terancam Lepas !

Papua terancam memisahkan diri dari Indonesia. Pimpinan gerakan Papua Barat, Benny Wenda, menyampaikan kembali tuntutan untuk pemungutan suara bagi masa depan politik Papua.Kali ini dia menyampaikannya lewat konferensi pers di sebuah hotel berbintang empat di pusat kota London, menjelang pertemuan dengan beberapa anggota parlemen Inggris, Selasa (03/05).

Lewat pernyataan persnya, Wenda mengatakan selain penegakan hak asasi manusia di Papua Barat, Gerakan Bersatu Pembebasan Papua Barat (ULMWP) juga menuntut penentuan nasib sendiri untuk masa depan politik.”Gerakan kami yakin satu-satunya cara untuk mencapainya dengan damai adalah melalui proses penentuan nasib sendiri yang melibatkan pemungutan suara yang diawasi secara internasional.”

Staf khusus presiden soal Papua, Lenis Kogoya, mengaku tidak tahu soal pertemuan internasional tentang kemerdekaan Papua yang diselenggarakan Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP) di London, Selasa (03/05). “Aku baru tahu informasi hari ini jadi berkomentar juga tidak tahu nanti malah saya disalahin. Lebih baik nanti dulu,” kata Lenis kepada BBC Indonesia, Selasa kemarin.

Humanitarian intervention sebagai lagu lama untuk alasan AS dan sekutunya untuk merampok setiap negara target, melakukan agresi terhadap negara lain dengan atau tanpa persetujuan DK PBB. Agenda utamanya sesungguhnya adalah penguasaan sumber daya alam. Dalam bahasa sederhana, humanitarian intervention adalah cara “legal” negara agresor melakukan invasi militer untuk menumbangkan rezim suatu negara karena negara tersebut dianggap telah mengusik kepentingannya. Papua dipandang sebagai wilayah yang memiliki potensi ekonomi bagi kantong negara-negara Agresor dan zionis, seperti Amerika Serikat dan sekutunya. Propaganda-propaganda dan penggiringan politik atas dasar sentimen etnis, agama, dan ideologi menjadi andalan AS dan antek-anteknya untuk merealisasikan tujuan intervensinya.

Bagian dari skenario AS dan Uni Eropa untuk mencaplok Papua dari Indonesia, Parlemen Internasional untuk Papua Barat atau International Parliamentarians for West Papua (IPWP) menggelar pertemuan di London, Inggris, pada Selasa 3 Mei 2016. IPWP mendukung disintegrasi Papua. Sejumlah anggota parlemen dari beberapa negara Pasifik dan Inggris telah membuat deklarasi di London yang menyerukan kepada dunia internasional untuk mengawasi pemilihan pada kemerdekaan Papua Barat. Menurut kelompok Pembebasan Papua Barat, pemimpin oposisi Inggris, Jeremy Corbyn, yang kembali memberikan dukungannya untuk perjuangan Papua Barat untuk pembebasan dan mengatakan bahwa ia ingin menuliskannya menjadi bagian dari kebijakan Partai Buruh, seperti dikutip dari Radio New Zealand, Rabu, 4 Mei 2016.

Menelaah internasionalisasi isu Papua di tahun 2016 yang makin agresif dengan munculnya desakan Parlemen Nasional West Papua (PNWP) kepada Pemerintah Indonesia, International Parliamentarians for West Papua (IPWP), International Lawyers for West Papua (ILWP), dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), agar mengakui ULMWP sebagai badan koordinasi dan persatuan yang mewakili seluruh kepentingan bangsa Papua yang bertempat tinggal di wilayah Papua dan Papua Barat. Keberadaan IPWP dan ILWP sendiri tidak lepas dari peran sejumlah anggota parlemen dan pengacara asing seperti Richard di Natale maupun Jennifer Robinson yang memberikan dukungan Benny Wenda, pada aktivis OPM yang mendapat suaka di Australia. Jennifer Robinson (pengacara Australia simpatisan OPM) sendiri aktif menggalang konferensi sejumlah pengacara di Oxford, Inggris dalam International Lawyers for West Papua (ILWP) yang mendorong agar persoalan Papua dibawa ke Mahkamah Internasional.

Tak luput juga, pressure politic kelompok seperti PRD, KNPB, ULMWP dan organ simpatisannya tentu saja harus diwaspadai sebagai bentuk ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia untuk menjaga kedaulatan dan eksistensi Papua. Kelompok ini tidak lebih dari kelompok elitis yang tidak memiliki basis massa yang jelas, ahistoris terhadap persoalan Papua dan tidak memahami aspirasi masyarakat Papua secara luas. Bahkan, sangat terbuka kemungkinan bahwa kelompok ini bekerja untuk kepentingan asing dengan mengeksploitasi isu-isu Papua untuk menutupi kepentingan tersembunyi atau hidden agenda menguasai sumber daya strategis di Papua.

Aksi propaganda yang kontra dengan aspirasi mayoritas masyarakat Papua ini dapat dilihat dari seruan organ Parlemen Rakyat Daerah/PRD wilayah Merauke pada 11 April 2016 di Distrik Merauke, Papua. PRD secara aktif membujuk masyarakat Papua untuk mendukung kelompok yang menyebut dirinya sebagai Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menjadi anggota tetap Melanesian Spearhead Group (MSG), dan menuntut diadakannya referendum bagi West Papua yang akan dibahas pada pertemuan International Parliamentarians for West Papua (IPWP) di London-Inggris pada 3 Mei 2016.

Aksi dukungan serupa juga dilakukan oleh kelompok yang menyebut dirinya sebagai Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dengan menggelar unjuk rasa pada 13 April 2016. Bahkan, KNPB secara aktif melakukan tindakan yang mengarah pada provokasi dengan menstigma Indonesia sebagai penjajah kolonial dan meski menyatakan menentang setiap bentuk upaya penegakan hukum yang dapat saja berimplikasi pada penggunaan kekuatan paksa, sulit untuk dipungkiri bahwa propaganda KNPB dapat menjadi sumber inspirasi radikalisme dan tindak kekerasan massa.

Segelintir orang ini mengorganisir diri melalui sejumlah komite aksi yang bergerak melalui jalur diplomasi politik, baik dalam negeri maupun internasional. Mereka diikat dengan tujuan yang sama yakni menggalang dukungan untuk memisahkan diri dari NKRI dengan segala macam upaya, baik yang moderat melalui referendum dan diplomasi politik, maupun garis keras dengan gerakan separatis bersenjata. Kelompok yang bergerak dalam negeri mendomplengi isu-isu demokrasi, kebebasan, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka secara intensif melakukan aksi-aksi ekstra parlementer dengan menggelar rally, unjuk rasa, forum diskusi, seminar, advokasi, propaganda dan membentuk opini untuk mendiskreditkan pemerintah dan menggalang dukungan referendum yang muaranya pemisahan diri dari Indonesia.

Taktik pendekatan agama oleh Mossad, lembaga intelijen Israel adalah dengan menawarkan berbagai investasi bagi organisasi-Organisasi Kristen dan katolik serta bekerja sama dengan pemerintah daerah Papua. Di Papua Barat, ada Jaringan Doa Sahabat Sion Papua (JDSSP) yang dibentuk dibawah pengawasan PGGP (Persatuan Gereja-Gereja Papua), semua wakil dari denominasi gereja ada disitu dalam misi khusus mendoakan bangsa Israel.

Selain CIA, mengapa AS menggunakan juga Mossad untuk mengacak-acak Papua? Bisa terbaca, AS dalam struktur ekonomi-politik kebijakan dalam dan luar negerinya tidak terlepas dari pengaruh organisasi-organisasi seperti: Federal Reserve, CFR, Bilderbelger, Club of Roma, Trilateral, dsb. Yang tidak lain tujuan organisasi-organisasi ini merealisasikan protokol Zionis.

Fakta lain, kedok Mossad tampak dalam agitasi propaganda di Papua Barat. Tidak perlu heran bila gerakan zionis melakukan provokasi di basis-basis Kristen. di Jayapura dikenal dengan gerakan Zion Kids, gerakan yang kini berhasil menghimpun seperempat umat Kristen di Tanah Papua. Sebagian dari aktivis Papua Merdeka dan lebih banyak dari kaum moralis, Pdt/Pastor. Sementara di kubu Aktivis Papua Merdeka, mereka yakin hanya Israel yang mampu mengibarkan bintang Kejora di Papua Barat pada tahun 2010. karenanya, Mossad melalui agen intelijen dari Israel yang akhir-akhir ini massif melakukan kampanye sekaligus konsolidasi massa melalui agen-agennya yang sudah terekrut di Papua dalam format KKR dan Pelayanan Rohani dan lain-lain. Isu yang mereka suarakan mereka bahwa bila Papua Mau Merdeka, orang Papua Barat dan lebih khusus TPN/OPM harus memaafkan TNI/POLRI serta Pemerintah RI yang menindas rakyat Papua Barat.

Propaganda dan pemutarbalikan fakta menjadi strategi untuk mendiskreditkan pemerintah. Isu pelanggaran HAM, represi atas kebebasan berserikat dan politik, stigma pemerintah Indonesia sebagai penjajah kolonial, dan integrasi Papua sebagai wilayah sah dan berdaulat NKRI merupakan bentuk aneksasi, ditebarkan untuk meraih simpati dalam negeri maupun komunitas internasional. Kelompok ini mencitrakan diri seolah civil society yang berjuang untuk kemanusiaan dan HAM, padahal di balik itu tak lebih adalah para aktivis yang menyebarluaskan kebencian terhadap NKRI dan baik langsung maupun tidak langsung dapat dikategorisasikan sebagai bentuk dukungan upaya subversif dan separatisme. pemerintah harus melawan upaya pembebasan Papua Barat. Merebaknya disintegrasi tidak bias dilepaskan dari ketidakadilan ekonomi akibat kapitalisme yang terus merongrong negeri ini.

AS dan sekutunya yang berdalih melindungi HAM, hingga kini sedang menunggu-nunggu kesempatan melakukan operasi militer di Indonesia atas nama humanitarian intervention. Bukan tidak mungkin tentara dari negeri Cina (mencuri kesempatan di tikungan) juga datang dengan alasan ingin melindungi warga negaranya yang bekerja di Indonesia. Perlu dipahami, Cina sejak beberapa bulan lalu mulai mengirim banyak tenaga kerjanya ke Indonesia. Bayangkan, tentara AS (plus sekutunya) dan tentara dari negeri Cina melakukan operasi militer di Indonesia, akan seperti apa di bumi Islam yang kita cintai ini.

[Kaonak Mendek]

November 28, 2016 0

Revolutionary Fidel Alejandro Castro Ruz Dies: General Mathias Wenda Expresses Condolences

Castro lights a cigar with Che Guevara — Castro in the mid-1950s with another leading revolutionary – Che Guevara. http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-38114953

From the jungles of New Guinea, I am, Gen. Mathias Wenda, with all my militari officers and Commanders, from our Central Command of West Papua Revolutionary Army, we would like to send our

DEEP CONDOLENCES

and our military SALUTE to the late

Fidel Alejandro Castro Ruz

as a military commanders in a revolution who had helped Cuba out from dictatorship and imperialism, to a fair and just society, based on local wisdom and reality of the surrounding environment and
for what he had contributed to our humanity, and to world revolutions against global powers and influences that destroy our society.

Fidel Alejandro Castro Ruz is a great example for revolution everywhere in the World, and also in West Papua as well as in Melanesia.

Melanesia does need a revolution, it dearly waiting for revolutionary leaders to come out and speak for the truth, and according the will of the Melanesian peoples, not surrendering to the orders from colonial masters who live in Canberra, Wellington, New York, London, etc.

We understand, that many approaches and tactics that the Late Castro took do not perfectly match to our West Papua Revolution against Indonesian military invasion and occupation during the last 53 years, we do share the same mission to accomplish, that is, to free our people from colonialism, and from foreign interventions purely for the sake of financial profits.

Yes, Comrade Fidel Castro, Ia m Gen. Mathias Wenda, your Comrade from the Pacific is with you in our spirits all the way along, until West Papua is free, until Melanesia faces the revolution, until the world is revolutionized, just as Jesus Christ did to triger and continuously support revolutions in the whole world.

We are with you, and you are with us, Salute!!

Rest in Peace, we will continue the revolution you started.

Issued in West Papua Revolutionary Army Headquarters

On Date: 27 November 2016

West Papua Revolutionary Army,

Commander in Chief

Mathias Wenda, Gen. PRA
NBP:A.001076

November 27, 2016 0

CSO Pasifik tetap berkomitmen mendukung dekolonisasi Papua

Jayapura, Jubi – Pertemuan Dewan ke delapan Asosiasi Organisasi Non-Pemerintah Kepulauan Pasifik (PIANGO) pekan lalu dilakukan untuk menyusun Rencana Strategis organisasi 2016-2020.

Dengan tema ‘Membentuk kembali Pasifik untuk generasi masa depan kita’, rencana strategis yang baru ini difokuskan pada lima bidang utama yaitu, penguatan platform Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) di Pasifik; efektivitas pembangunan; advokasi kebijakan berbasis bukti; mengembangkan kepemimpinan Pasifik dan penguatan kapasitas CSO. Ketua Dewan PIANGO yang digantikan, Siotame Drew Havea mengatakan dalam rencana mereka berikutnya untuk 2016-2020, PIANGO telah mempertimbangkan bahwa visi, misi dan fokus wilayah masih relevan.

“Tapi kita masih perlu mengedepankan penguatan kapasitas CSO; akuntabilitas OMS dan pengembangan Pedoman Standar Minimum, program kepemimpinan generasi selanjutnya dan menanggapi kebutuhan untuk bantuan kemanusiaan, “katanya.

Ia juga menekankan pentingnya advokasi dekolonisasi.

“Kami juga telah menjadi lebih vokal tentang advokasi untuk dekolonisasi dan penentuan nasib sendiri, khususnya dalam mendukung Papua Barat,” kata Havea.

Tanggung jawab PIANGO, lanjutnya adalah untuk melihat PIANGO relevan di Pasifik selama 25 tahun ke depan. PIANGO dapat melakukan ini dengan dukungan yang inklusif dari anggotanya, dan menetapkan agenda efektivitas pembangunan; terlibat dengan SAMOA Pathway, Deklarasi Suva yang didukung oleh para pemimpin Pasifik dan memperjuangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Agenda 2030 di semua tingkatan.

Ketua dewan PIANGO yang baru, Sarah Thomas Nededog yang berasal dari Guam mengatakan apa yang disampaikan oleh Havea masih relevan untuk PIANGO.

“Advokasi kolonisasi perlu untuk terus dilakukan. Pasifik harus bebas dari kolonisasi. Kami tetap mendukung proses dekolonisasi di Pasifik, termasuk West Papua,” kata Nedegog kepada Jubi, Sabtu (26/11/2016).

Anggota dewan PIANGO yang baru, lanjut Nedegog berasal dari CSO Kepulauan Cook, Fiji, Nauru, Republik Kepulauan Marshall, Samoa dan Kepulauan Solomon.

“PIANGO telah memasuki era baru dan tidak ada yang mungkin terjadi tanpa dukungan dari semua anggota PIANGO ini, Dewan Direksi, sekretariat dan Direktur Eksekutif,” lanjutnya.

Pertemuan Dewan PIANGO ke delapan ini dihadiri oleh Liaison Unit Nasional (NLUs) dari Aotearoa, Australia , Kepulauan Cook, Kepulauan Mariana Utara, Negara Federasi Mikronesia, Fiji, Guam, Kanaky, Kiribati, Nauru, Samoa, Tonga, Tuvalu, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Vanuatu serta perwakilan dari Papua, Bougainville, CIVICUS dan organisasi regional dan internasional. (*)

November 26, 2016 0

Komite MSG Bertemu Bahas Keanggotaan ULMWP

PORT VILA, SATUHARAPAN.COM – Sebuah komite Melanesian Spearhead Group (MSG) mengadakan pertemuan di Port Vila, Vanuatu, untuk membahas pedoman mengenai keanggotaan di organisasi regional itu.

Sub komite Hukum dan Isu Institusional merupakan komite yang ditugaskan oleh para pemimpin MSG pada KTT Juli lalu, untuk menjelaskan panduan dan kriteria bagi tingkatan keanggotaan seperti peninjau (observer), associate dan anggota penuh.

MSG adalah organisasi negara-negara di Pasifik Selatan, terdiri dari Solomon Islands, Vanuatu, Fiji, Papua Nugini dan gerakan kemerdekaan Kanak (FLKNS) Kaledonia Baru. Indonesia menjadi anggota associate sedangkan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menjadi peninjau.

Perlu diperjelasnya perihal kriteria keanggotaan itu dikarenakan lima anggota penuh selama ini berselisih paham dalam mempertimbangkan permohonan ULMWP untuk menjadi anggota. Indonesia menolak keanggotaan ULMWP karena menganggap rakyat Melanesia di Indonesia diwakili sendiri oleh Indonesia. Sedangkan ULMWP yang selama ini berjuang menentukan hak menentukan nasib sendiri, menganggap mereka merupakan perwakilan dari Melanesia di Indonesia. Papua Nugini dan Fiji mendukung sikap Indonesia sementara Vanuatu, Solomon Islands dan FLKNS mendukung ULMWP.

ULMWP mendapat status peninjau pada KTT MSG tahun lalu namun permohonan untuk menjadi anggota penuh terus tertunda karena belum jelasnya kriteria keanggotaan.

Dalam pertemuan selama dua hari itu, seorang pejabat luar negeri Solomon Islands, William Soaki mengatakan pedoman keanggotaan itu diperlukan agar kriteria tersebut memberikan kontribusi pada tujuan keseluruhan kelompok.

Ia memperkuat pendapat yang baru-baru ini dilontarkan oleh Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai, bahwa sejak tahun lalu kriteria keanggotaan MSG telah dikembangkan dengan tidak mencerminkan prinsip-prinsip awal pendirian kelompok itu, yang berkisar di seputar upaya dekolonisasi Melanesia.

Soaki mengatakan pedoman diperlukan untuk memberikan ruang lingkup yang lebih ramping dan jelas bagi para pemimpin untuk digunakan dalam menilai ekspresi kepentingan atas berbagai bentuk keanggotaan dalam MSG.

Direktur Jenderal Sekretariat MSG, Amena Yauvoli, mendorong komite untuk memberikan “resolusi yang bisa diterapkan ke depan”.

Ia mengatakan pembahasan panitia adalah “sangat penting bagi masa depan organisasi” karena isu keanggotaan Papua bisa membuat atau menghancurkan organisasi.

Belum jelas kapan KTT MSG akan dilangsungkan kembali, setelah selama ini sempat tertunda untuk mengambil keputusan atas permohonan keanggotaan ULMWP. Beberapa waktu lalu, sekretariat MSG mengusulkan KTT MSG dilakukan pada 20 Desember ini, namun belum ada tanggapan atas usulan tersebut.

November 26, 2016 0

Former Cuban leader Fidel Castro dies aged 90

By Marc Frank and Nelson Acosta | HAVANA

Fidel Castro, the Cuban revolutionary leader who built a communist state on the doorstep of the United States and for five decades defied U.S. efforts to topple him, died on Friday. He was 90.

A towering figure of the second half of the 20th Century, Castro stuck to his ideology beyond the collapse of Soviet communism and remained widely respected in parts of the world that had struggled against colonial rule.

He had been in poor health since an intestinal ailment nearly killed him in 2006. He formally ceded power to his younger brother Raul Castro two years later.

Wearing a green military uniform, a somber Raul Castro, 85, appeared on state television on Friday night to announce his brother’s death.

“At 10.29 at night, the chief commander of the Cuban revolution, Fidel Castro Ruz, died,” he said, without giving a cause of death.

“Ever onward, to victory,” he said, using the slogan of the Cuban revolution.

Tributes came in from allies, including Indian Prime Minister Narendra Modi and Venezuela’s socialist President Nicolas Maduro, who said “revolutionaries of the world must follow his legacy.”

Although Raul Castro always glorified his older brother, he has changed Cuba since taking over by introducing market-style economic reforms and agreeing with the United States in December 2014 to re-establish diplomatic ties and end decades of hostility.

Fidel Castro offered only lukewarm support for the deal, raising questions about whether he approved of ending hostilities with his longtime enemy. Some analysts believed his mere presence kept Raul from moving further and faster, while others saw him as either quietly supportive or increasingly irrelevant.

He did not meet Barack Obama when he visited Havana earlier this year, the first time a U.S. president had stepped foot on Cuban soil since 1928.

Days later, Castro wrote a scathing newspaper column condemning Obama’s “honey-coated” words and reminding Cubans of the many U.S. efforts to overthrow and weaken the Communist government.

The news of Castro’s death spread slowly among Friday night revelers on the streets of Havana. One famous club that was still open when word came in quickly closed.

Some residents reacted with sadness to the news.

“I’m very upset. Whatever you want to say, he is a public figure that the whole world respected and loved,” said Havana student Sariel Valdespino.

But in Miami, where many exiles from Castro’s Communist government live, a large crowd waving Cuban flags cheered, danced and banged on pots and pans.

Castro’s body will be cremated, according to his wishes. Cuba declared nine days of mourning, during which time the ashes will be taken to different parts of the country. A burial ceremony will be held on Dec. 4.

The bearded Fidel Castro took power in a 1959 revolution and ruled Cuba for 49 years with a mix of charisma and iron will, creating a one-party state and becoming a central figure in the Cold War.

He was demonized by the United States and its allies but admired by many leftists around the world, especially socialist revolutionaries in Latin America and Africa.

Nelson Mandela, once freed from prison in 1990, repeatedly thanked Castro for his firm efforts in helping to weaken apartheid.

In April, in a rare public appearance at the Communist Party conference, Fidel Castro shocked party apparatchiks by referring to his own imminent mortality.

“Soon I will be like all the rest. Our turn comes to all of us, but the ideas of the Cuban communists will remain,” he said.

Castro was last seen by ordinary Cubans in photos showing him engaged in conversation with Vietnamese President Tran Dai Quang earlier this month.

Transforming Cuba from a playground for rich Americans into a symbol of resistance to Washington, Castro crossed swords with 10 U.S. presidents while in power, and outlasted nine of them.

He fended off a CIA-backed invasion at the Bay of Pigs in 1961 as well as countless assassination attempts.

His alliance with Moscow helped trigger the Cuban Missile Crisis in 1962, a 13-day showdown with the United States that brought the world the closest it has been to nuclear war.

November 26, 2016 0

Selamat Merayakan HUT Kebangkitan Bangsa Papua I ke-55, 1 Desember 2016

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (TRWP), segenap Perwira dan Pasukan TRWP dengan ini mengucapkan.

Selamat Merayakan

HARI KEBANGKITAN BANGSA PAPUA I

yang telah terjadi pada tanggal 1 Desember 1961

di mana dinyatakan secara resmi, dan diumumkan kepada dunia bahwa

nama bangsa: Papua
nama negara: West Papua
Lagu kebangsaan: Hai Anahku Papua
Lambang Negara: Burung Mambruk
Bendera Nasional: Bintang Kejora

lengkap dengan batas wilayah dan disertai manifesto politik.

Pada peringatan ke-55 tahun ini, kami dari MPP TRWP Menyerukan:

Agar hari ini dirayakan dalam bentuk Ibadah dan Doa
Agar tidak terjadi pengibaran Bendera Negara yang berwibawa dan bermartabat, yang haruws dikibarkan hanya pada upacara-upacara kenegaraan, bukan di waktu sembarangan.
Agar Doa-Doa kita berbunyi: “NKRI Bubar! NKRI Keluar! Papua Merdeka! Melanesia Jaya!”, jadikan kata-kata dan ungkapan seperti ini sebagai mantera dalam doa dan dalam bernafas sehari-hari.
Dukung terus ULMWP agar ULMWP membentuk Pemerintahan Transisi Republik West Papua, menyusul pengesahan UURWP oleh PNWP baru-baru ini.
Berdoa kepada nenek-moyang, para pahlawan perjuangan Papua Merdeka, segala makhluk penghuni Tanah Papua, dan kepada Tuhan Pencipta bangsa Papua di pulau New Guinea, dengan doa-doa khusus dan doa-doa puasa.

Perjuangan Papua Merdeka sudah menjadi isu internasional, jawaban atas doa-doa kita sudah mulai nampak. Sudah ssaatnya kita samakan persepsi, bahasa, dan langkah dalam mengusir penjajah keluar dari tanah leluhur. Mendukung ULMWP adalah satu-satunya jalan, di luar itu maka kita tahu dengan pasti mereka atau dia adalah bagian dari penjajah.

Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan TRWP

Pada tanggal: 25 November 2016

Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP
BRN: A.DF 018676

November 25, 2016 0

Jhon Ribat, Kardinal Pertama Orang Melanesia

By Kabar Mapegaa 20.14.00

Kardinal Jhon Ribat menjabat Uskup Agung Port Moresby (PNG) di Malanesia/doc Misacor Org.

Roma (KM) –Paus Fransiskus telah mentabiskan 17 kardinal baru dari seluruh dunia, banyak dari mereka telah memilih untuk membantu penggantinya, ditahbiskan pada (20/11/2016) lalu dari gereja Katolik St.Petrus di Roma

Para kardinal baru berasal dari lima benua, dan termasuk utusan Vatikan untuk Suriah. Mereka berasal dari berbagai latar belakang ” adat istiadat”.

Salah – satu yang diangkat kardinal adalah Jhon Ribat dari Negara Papua New Guiena di Melanesia. Selain ini, para kardinal baru datang dari negara-negara termasuk Republik Afrika Tengah, Bangladesh dan Mauritius.

Jhon Ribat MSC, Uskup Agung Port Moresby, berjanji akan menciptakan Gereja adalah momen sukacita yang besar. Dia adalah kardinal MSC pertama dan kardinal pertama dari Papua Nugini. Pengangkatannya menggarisbawahi pelayanan sendiri Gereja di PNG dan kepemimpinannya pada sejumlah isu-isu moral dan sosial.

Dia tegas menentang hukuman mati dan merupakan pendukung gaya hidup sederhana untuk melindungi lingkungan. Pengangkatannya membawa karisma dan spiritualitas kita kepada pemerintah Gereja Universal.

Pada saat yang sama, janji Kardinal Ribat adalah kesaksian untuk kerja tak kenal lelah dari begitu banyak orang dan saudara kita sendiri selama 135 tahun terakhir; imam agama dan lainnya; banyak orang awam, maka memberitakan Injil di Pasifik dan untuk menjadi saksi kasih Allah penuh belas kasihan di mana-mana dan untuk semua orang.

Kita bisa adil bangga dengan apa yang kami buat untuk “umat” dan seluruh keluarga di PNG dan seluruh Pasifik Selatan.

Admin/KM

November 25, 2016 0