Jakarta pressures Julie Bishop on Papua

Indonesian Defence Minister Ryamizard Ryacudu.

Indonesia has asked Australia to caution its Pacific Island neighbours against interfering in the West Papua issue and to urge them to withdraw support for West Papuan membership of the Melanesian Spearhead Group, warning that the issue could pose a “stumbling block” to closer bilateral ties.

Defence Minister Ryamizard Ryacudu told The Australian yesterday he made the request to Australia’s defence and foreign ministers during their annual meeting in Bali last week and “the response has been good. It is unlikely they will refuse”.

“I have told Australia … we should maintain our close relationship and not let issues like this be a stumbling block to our relationship,” he said.

At Friday’s ministerial meeting, Australia and Indonesia also agreed to consider joint patrols of areas of the contested South China Sea and pirate-infested Sulu Sea between Indonesia and The Philippines. That will likely be discussed further when Indonesian President Joko Widodo makes his first official state visit to Australia on Sunday.

General Ryamizard’s decision to publicly raise the West Papua issue appears designed to pressure Canberra into adopting a stronger public defence of Indonesia’s position.

The bid for West Papuan membership of MSG, likely to be decided by year-end, has become a rallying point for the Free West Papua movement, which argues that the territory’s UN-supervised vote to stay with Indonesia in 1968 was secured by cheating and military intimidation.

Indonesia is an MSG associate but is lobbying hard against Papuan admission since the United Liberation Movement of West Papua gained observer status last year.

The group’s chairman, Solomon Islands Prime Minister Manasseh Sogavare, champions West Papuan representation. He was one of seven Pacific leaders to speak out against human rights abuses in the Papua provinces and to support self-determination at last month’s UN General Assembly.

After the ministerial meeting on Friday, General Ryamizard said: “I have told Australia we never interfere with the internal affairs of any other country and we will strongly object if other countries do so to us.

“So please tell Solomon Island and those six nations (from the MSG) never to interfere or encourage West Papua to join them.

“Those countries better keep their mouths shut and mind their own business. It is better that (Australia) speaks to them gently. If it was left up to me, I would twist their ears.”

John Blaxland, of ANU”s Strategic and Defence Studies Centre, said Canberra would have little choice but to speak to the Solomons (which gets $162 million Australian aid this year) and “remind them of which side their bread is buttered”.

However, the Indonesian minister’s public statements were “extremely unhelpful” because they brought the issue into the open, which was wanted only by pro-independence activists. Dr Blaxland, said it was “completely toxic for Australia”.

“The restoration of the bilateral security relationship is predicated on us being supportive over West Papua and the Indonesians are acutely sensitive to Australia’s role in that.

“We can’t afford for West Papua to sour relations between Australia and Indonesia when there are so many other issues on the agenda dependant on us maintaining an even keel in that relationship,” he added.

Foreign Minister Julie Bishop yesterday confirmed West Papua was discussed at last week’s meeting but would not say whether Australia would pass on Indonesia’s message to Pacific Island nations.

The Australian 12:00AM November 2, 2016

November 12, 2016 0

Sogavare diberhentikan partainya, tapi tetap didukung kaukusnya

Jayapura, Jubi – Presiden United Democratic Party (UDP), Sir Tomy Chan, dikabarkan telah mencabut keanggotaan Perdana Menteri Manasseh Sogavare dari Partai itu.

Surat pemecatan yang ditulis oleh Chan tersebut, menurut sebuah surat kabar Island Sun telah disampaikan pada Sekretaris Pribadi Eksekutif Sogavare, Suzie Wale, di kantor PM sore kemarin, Rabu (9/11/2016).

Surat itu dikatakan berisi keberatan dari Rekan Koalisi terkait gaya kepemimpinan Sogavare dan kinerjanya sejak membentuk pemerintahan dua tahun lalu.

Salinan surat dikabarkan telah didistribukikan kepada 18 anggota terdaftar di UDP termasuk Presiden Partai Aliansi Rakyat (PAP), Sir Nathaniel Waena dan Presiden Kadere Party of Solomon Islands, Peter Boyers.

Alfred Sasako, jurnalis senior dan mantan legislator mengatakan UDP membuat keputusan tersebut disebabkan oleh keberatan resmi yang diajukan Sir Nathaniel dalam pertemuannya dengan Sogavare minggu lalu.

Sogavare dituduh telah mengatakan pada anggota eksekutif PAP termasuk Sir Nathaniel bahwa dirinya (Sogavare) tidak mengakui Political Parties Integrity Act 2014.

“PPIA itu tidak penting. Ada Kabinet dan Kaukus yang harus saya pimpin di negeri ini berdasarkan atas konstitusi,” demikian dugaan perkataan Sogavare dalam pertemuan itu menurut Sasako.

“Pernyataan itu membuat marah Sir Nathaniel hingga ia mengancam walk out, namun anggota PAP meyakinkannya agar tetap tinggal, akhirnya dia tetap tinggal,” demikian kata beberapa orang yang disinyalir ada dalam pertemuan tersebut.

Kaukus tetap mendukung

Sementara itu, Perdana Menteri Sogavare dikabarkan tetap mendapatkan dukungan dari kaukusnya meski keanggotaannya dicabut oleh partainya, UDP.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan Kamis sore (10/11/2016) Anggota Parlemen dari partai Sogavare sendiri termasuk anggota parlemen dari partai-partai lain dalam koalisinya tetap mendukung kepemimpinannya.

Kaukus tersebut menyebutkan bahwa tindakan Sir Tommy Chan mencabut keanggotaan Sogavare dari UDP sebagai keputusan sepihak tanpa berkonsultasi dengan jajaran eksekutifnya.

Jika keputusan itu didukung oleh eksekutif UDP maka hal tersebut akan mengancam posisi Perdana Menteri Sogavare sebagai pemimpin parlemen UDP.

Sir Tommy Chan dilaporkan membuat keputusan itu setelah menerima keberatan formal dari rekan koalisinya yang mengritik kepemimpinan Sogavare.

Padahal kaukus parlemen menghendaki permintaan maaf dari partai koalisi presiden karena meremehkan pemerintah. Mereka katakan tetap mendukung Sogavare hingga akhir empat tahun jabatannya.(*)

November 12, 2016 0

Oposisi sarankan Sogavare tak konfrontatif dengan Indonesia

Jayapura, Jubi – Oposisi parlemen Kepulauan Solomon mendesak Perdana Menteri Manasseh Sogavare dan Pemerintah untuk meninjau kembali pendekatan terhadap isu Papua Barat dengan Indonesia.

Dalam sebuah pernyataan hari ini, Kamis (10/11/2016), kelompok oposisi mengatakan bahwa peringatan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia yang disampaikan kepada Menlu Australia jangan dianggap enteng oleh pemerintah.

“Kita semua memiliki kekhawatiran atas masalah hak asasi manusia di Papua Barat. Tapi ada cara lain untuk menangani masalah ini, bukan pendekatan konfrontatif yang diambil oleh Perdana Menteri saat ini. Hal ini tidak hanya mengganggu kedaulatan Indonesia tetapi juga mencampuri urusan dalam negeri negara itu,”

sebut kelompok oposisi dalam pernyataannya.

Kelompok oposisi merekomendasikan agar Perdana Menteri Sogavare melanjutkan hubungan yang dibangun oleh pemerintah sebelumnya dan bekerja melalui Duta Besar Kepulauan Solomon di Jakarta.

“Sikap seperti yang ditunjukkan oleh Perdana Menteri saat ini tidak akan membantu jalannya isu Papua Barat di tingkat internasional,” kata kelompok oposisi.

Kelompok oposisi mengatakan Perdana Menteri telah keliru tentang masalah penting ini, yang tidak hanya akan memperburuk masalah Papua Barat tetapi juga menyakiti Kepulauan Solomon.

“Indonesia adalah mitra penting bagi negara kita dalam perdagangan, energi, perikanan, pengembangan, pelatihan dan pertukaran budaya. Indonesia adalah anggota berpengaruh dari beberapa lembaga multilateral di kawasan Asia dimana Kepulauan Solomon juga memiliki ketergantungan,”

lanjut kelompok oposisi.

Kelompok oposisi menekankan Perdana Menteri perlu keterlibatan intensif Indonesia dalam masalah Papua Barat, bukan pendekatan konfrontatif seperti yang saat ini dilakukannya.

Perdana Menteri Sogavare sendiri, saat ini telah dipecat oleh partainya, terhitung Rabu (9/11/2016) sore. Pemecatannya disebutkan oleh Presiden United Democratic Party’s (UDP) Sir Tommy Chan, dikarenakan complain anggota koalisi di parlemen atas gaya kepemimpinan Sogavare.

Meski demikian, Sogavare mendapatkan dukungan dari anggota partai UDP di parlemen Kepulauan Solomon yang menyebutkan pemecatan Sogavare dilakukan oleh Sir Tommy Chan tanpa konsultasi dengan eksekutif partai. (*)

November 12, 2016 0

Mengenang 15 Tahun Penculikan Alm. Theys H. Eluay dan Hilangnya Aristoteles Masoka

Jayapura, (KM) – Bertempat di Kantor ELSHAM Papua, Padang Bulan, Kamis, (10/11/16), Solidaritas Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Papua melakukan konfrensi Pres dan menghasilkan lima tuntutan sebagai bentuk mengenang 15 Tahun Penculikan Tuan Alm. Theys Hiyo Eluay, Ketua Presedium Dewan Papua (PDP) dan Hilangnya Aristoteles Masoka pada tanggal 10 November 2001 di Jayapura.

Yang disebut Solidaritas Pelanggarana HAM di Papua diantarnya: SKP HAM Papua, (BUK)-Papua, KontraS Papua, SKPKC Fransiskan Papua, KPKC GKI, FIM, SONAMAPA, LBH Papua, ELS HAM Papua, ALDP, GEMPAR, AMPTPI, PMKRI, GMKI, Kingmi Papua, Mahasiswa dan Pemuda Papua.

Ini tuntutan mereka:

Menolak semua upaya pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua yang tidak sesuai dengan prosedur hukum dan mekanisme HAM PBB
Menolak semua upaya pemerintah melalui non Judicial, pemenuhan hak-hak korban tanpa penyelesaian proses hukum sesuai mendate undang-undang.
Menolak semua upaya presiden Jokowi untuk penyelesaian kasus HAM di Papua melalui MENKOPOLHUKAM Wiranto sebagai aktor pelanggaran HAM masa lalu, Kopolda dan Kodam XVII Cendrawasih yang merupakan aktor-aktor kekerasan di Papua.
Kapolda Papua dan Kodam XVII Cendrawasih klarifikasi berita di Bintang Papua tanggal 24 Julni 2016, yang menyebutkan bahwa Aristoteles Masoka berada di PNG dan segera melakukan invesitgasi terkait hilangnnya Aristoteles Masoka.
Stop kekerasan di tanah Papua! Pemerintah Indonesia segera membuka akses untuk tim pencari fakta dari Pasifik dan pelapor khusus PBB untuk masuk ke Papua.

Pewarta : Alexander Gobai

November 11, 2016 0

Ramos Horta says Indonesia must settle Papua abuses

The former president of Timor-Leste has encouraged Indonesia to settle cases of human rights abuses in Papua.

Jose Ramos-Horta visited the region earlier this month and says Indonesia must not view the Papuan people as enemies, but work with them.

During his visit he met with officials as well as former separatist rebels.

The Jakarta Post reports Mr Ramos-Horta said Indonesia should avoid using violence that often ends up wounding innocent civilians.

He said Papuans are hopeful for peace and further development, but it is up to the Indonesian authorities to promote more dialogue.

East Timor's former president Jose Ramos Horta. — East Timor’s former president Jose Ramos Horta. Photo:

November 5, 2016 0

Bendera Aceh berkibar di tengah demo Ahok

Merdeka.com – Ratusan ribu ormas Islam berdemo di Istana Negara terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sebelum menggelar aksi sebagian massa berkumpul di Masjid Istiqlal.

Pantauan merdeka.com, Jumat (4/11), ada bendera Aceh yang menyerupai Gerakan Aceh Merdeka yang dikibarkan oleh sekelompok pemuda yang diduga FPI Aceh. Tak hanya itu, bahkan para pemuda yang mengenakan baju putih-putih itu membentangkan spanduk yang berisi ancaman Aceh bakal pisah dari NKRI.

“Bila NKRI dipimpin oleh Pembela Ahok, Maka kami bangsa Aceh akan menuntut pisah dari NKRI,” tulis spanduk tersebut yang terdapat logo FPI Aceh.

Massa Aceh demo Ahok 2016 merdeka.com/raynaldo ghifari

Terkait itu, Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan mengatakan polisi sudah mengamankan dan mengambil bendera serta spanduk tersebut. Iriawan pun telah menyampaikan temuan itu ke Pimpinan FPI Habib Rizieq.

“Saya sudah sampaikan ke Habib Rizieq kenapa itu bisa terjadi. Karena saya menuntut apa yang disampaikan oleh korlap bahwa tidak akan ada provokasi,” kata Iriawan di Monas.
[eko]

November 5, 2016 0

ULMWP Seharusnya Sudah Melangkah Membentuk Pemerintahan Negara Republik West Papua

ULMWP Seharusnya Sudah Melangkah Membentuk Pemerintahan – Jangan Jadi Aktivis Papua Merdeka Abadi adalah kalimat yang diucapkan seorang pejuang Papua Merdeka menindak-lanjuti kemenangan-kemenangan beruntun di kawasan Pasifik Selatan selama dua tahun terakhir.

Orang Papua dikenal dengan “bersenang-senang di arena pertempuran“, dan tidak mau merayakan kemenangan. Kemenagnan tidak dianggap, masalah yang dianggap. Ini salah satu dari banyak ciri khas yang disebut Dr. Benny Giay sebagai bangsa yang “memenuhi syarat untuk dijajah“.

Ini sebab utama kenapa Timor Leste yang berjuang belakangan sudah merdeka lebih duluan.

Ciri pertama aktivis yang senang terus menjadi aktivis ialah otak dan pemikirannya selalu mencari kesalahan orang lain, baik kesalahan teman, kesalahan orang Papua, dan kesalahan NKRI. Karena penuh dengan pikiran tentang kesalahan orang lain, akibatnya tidak ada ruang cukup untuk memikirkan solusi. Hasilnya perjuangan Papua Merdeka akan menjadi hiasan dinding hati orang Papua dari generasi ke generasi. Orang tua kita yang memulai perjuangan ini, mati dalam hati yang penuh derita dengan kemarahan besar terhadap NKRI. Anak-anak mereka mewarisi emosi itu, dan terus saja bergulat di dalam emosinya, mengharapkan Australia, Amerika Serikat dan Inggris membawa solusi.

Kita lebih senang memikul masalah, dan solusinya kita serahkan kepada orang lain, bangsa lain, negara lain.

Tentu saja ada banyak masalah lain yanng menjadi tantangan dalam perjuanganini, seperti bangunan sosial, budaya, kondisi geografis yang membedakan dan cukup menghambat. Akan tetapi sudah beberapa kali dipetakan dan disebuatkan bahwa bangsa Papua sebagai sebuah entitas identitas tidak dihambat oleh hal-hal fisik. Sebuah tulisan yang katanya ditulis oleh George Aditjondro, padahal bukan dia yang tulis ini, “10 Alasan Orang Papua Sendiri Tidak Jelas dalam Sikapnya, Padahal Banyak Orang Indonesia Mendukung Papua Merdeka”

Ini hal yang penting untuk dipikirkan dan ditindak-lanjuti oleh PNWP, ULMWP dan NRFPB, WPNA, TRWP, TPN PB, DeMMAK, KNPB dan semua orang perjuangan Papua Merdeka yang selama ini berjuang untuk Papua Merdeka.

Kalau kita potong semua waktu memikirkan, membahas, memposting, mentweet dan meng-FB langkah-langkah NKRI, tindakan NKRI, perkataan NKRI, dan fokus kepada perjuangan Papua Merdeka, maka seharusnya Papua sudah merdeka jauh sebelum Timor Leste Merdeka. Itu teorinya. Tetapi realitasnya apa?

Apakah generasi saat ini mau mengulangi kesalahan orang tua mereka?

***

Alasan utama kita berjuang seperti ini, karena orang tua kita mewariskan masalah ini, kita dikandung, dan dilahirkan dalam masalah hubungan West Papua – NKRI, dan kita tidak tahu solusinya.

Alasan kedua karna kita sendiri sudah menjadi mahir dalam menjadi aktivis, sehingga walaupun sudah mendekati membentuk pemerintahan-pun kita masih bersikap, berpakaian, bertutur-kata, sebagai aktivis.

ULMWP itu bukan lembaga aktivis, itu lembaga politik. Dan lembaga politik itu sudah diakui oleh negara-negara di Pasifik Selatan sebagai negara maupun sebagai organisasi negara-negara di Pasifik Selatan.ULMWP bukan bertujuan hanya untuk memngkampanyekan pelanggaran-pelanggaran HAM, dan kalau NKRi membayar denda pelanggaran HAM dan memperbaiki kondisi di West Papua maka ULMWP harus berhenti di situ.

ULMWP adalah sebuah wadah yang sudah matang, sudah harus melangkah cepat, sudah harus mensyukuri atas kemenangan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Bentuk ucapan syukur itu ialah melayakkan perjuangan ini menjadi sebuah perjuangan punya kekuatan tawar-menawar dengan NKRI.

Pasti, ULMWP sebagai sebuah lembaga perjuangan saja, tidak akan punya kekuatan hukum apa-apa menggugat NKRI. NKRI-pun akan memandang ULMWP hanya sebagai kelompok orang Papua frustrasi dan pemberontak pemerintah, ang pada suatu waktu akan bertobat dan kembali ke Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, seperit yang sudah dilakukan Nick Messet, Fransalbert Joku dan Nicolaas Jouwe.

November 5, 2016 0

Solomons won’t enter media duel with Jakarta

Radio NZ– The Solomon Islands government says it’s not in a position to respond to a warning from Indonesia’s government not to speak out about West Papua.

The Solomon Islands Special Envoy on West Papua Rex Horoi told the Assembly that Indonesia should allow UN Special Rapporteurs into West Papua. Photo: UN Video

Indonesia’s Defence Minister Ryamizard Ryacudu has urged Australia to pass on a message to Pacific Island governments to not interfere in Indonesian domestic affairs.

In media comments in the past week, he pressed Canberra to rebuke Pacific states, in particular Solomon Islands, for raising Papua in global forums and inviting Papuans to join the Melanesian Spearhead Group.

Photo: AFP

The Solomons’ envoy on West Papua, Rex Horoi, said his government won’t respond to what is effectively a media statement.

“Due to the fact that we have not received any formal communication (on the matter) either from Jakarta or from Canberra, why should we respond at this stage? Therefore we will not respond until we receive such communication through diplomatic channels,” he said.

Mr Ryacudu also told Australian media that it is better if Canberra delivers the warning to Pacific governments, because if it was left to him he would ‘twist their ears’ and described Indonesia as a sleeping tiger that can attack if disturbed.

However Mr Horoi said Pacific countries raised Papua in global fora because West Papuans lives matter.

“We speak collectively on abuse and human rights violations in West Papua because we have received reliable sources of information,” he explained, “and therefore that is the collective concern of the civil society, public and governments of the region.”

Australia’s Foreign Minister Julie Bishop has confirmed having discussed West Papua last week with the Indonesian Defence Minister, but wouldn’t be pressed on whether Canberra will pass the warning on.

November 4, 2016 0

Pejabat Solomon: Ini bukan soal intervensi, tapi penegakan HAM

Aksi masyarakat Kepulauan Solomon memberikan dukungan pada ULMWP di Honiara, Juli 2016 - Jubi/Victor Mambor — Aksi masyarakat Kepulauan Solomon memberikan dukungan pada ULMWP di Honiara, Juli 2016 – Jubi/Victor Mambor

Jayapura, Jubi – Pernyataan Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Racudu, yang memperingatkan para pendukung West Papua di kawasan Pasifik, khususnya Kepulauan Solomon, untuk tidak mengintervensi urusan Indonesia di Papua ditanggapi santai oleh pejabat tinggi pemerintahan Negara Kepulauan Solomon.

“Berita soal pemerintah Indonesia bertaruh melawan para pendukung West Papua bagi saya sama sekali tidak mengejutkan,” kata seorang pejabat tinggi senior tersebut yang tak disebutkan namanya kepada Solomon Times, Selasa (1/11/2016).

Dia juga mengatakan tidaklah bijaksana mengatakan pihaknya sedang mengintervensi urusan internal Indonesia. “Kami hanya mengangkat persoalan yang menjadi perhatian kami terkait situasi saudara-saudari Melanesia West Papua,” ujarnya.

Sebagai sama-sama anggota PBB, lanjut dia, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia(HAM) adalah salah satu kunci utama Piagam PBB. “Itulah sebabnya kami meminta PBB untuk mengirimkan tim penilai independen untuk mencari tahu fakta-fakta di lapangan dan untuk melaporkannya kembali ke seluruh anggota.” katanya.

Pihaknya sama sekali tidak menganggap permintaan itu mustahil, dan hal itu juga bukan hal baru di PBB karena menjadi bagian proses yang ditetapkan PBB. “Untuk itulah Kepulauan Solomon dan negeri-negeri Pasifik lainnya meminta PBB menggunakan mekanisme tersebut,” ungkap pejabat itu.

Pernyataan Menteri pertahanan Indonesia minggu lalu itu kini mendapat respon balik dari masyarakat sipil Australia dan Kepulauan Solomon.

Respon masyarakat sipil Australia

Ryamizard dalam Forum Dialog 2+2 yang keempat antar pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia, seperti dilansir CNN Indonesia Kamis (27/10/2016) lalu menyoroti ‘tangan-tangan’ dari negara lain yang dinilai mencampuri urusan Papua.

“Saya sampaikan kepada Australia, menegur saja, saya sudah bilang dari awal, saya tidak pernah ikut campur urusan negara lain. Negara lain juga tidak perlu ikut campur urusan kita (Indonesia),” kata Ryamizard di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (27/10/2016).

Hal itu dikritik sebagai salah paham oleh peneliti dari Universitas Nasional Australia, Program Society and Governance in Melanesia, Stewart Firth kepada RNZI, Selasa (1/11/2016).

“Mereka adalah negara-negara berdaulat. Khususnya terkait Kepulauan Solomon, negara itu berhak mengangkat persoalan West Papua sebagai negara berdaulat juga, dan Australia tidak berada dalam posisi yang baik untuk menganjurkan mereka hal berbeda,” ujar Dr. Firth.

Menurut dia bantuan bilateral Australia kepada negara itu tidak lantas membuat negaranya dapat menentukan kebijakan luar negeri negara lain.

Sementara Joe Collins, penggerak Australia Papua Association (AWPA)-Sydney juga angkat bicara terkait permintaan Jakarta tersebut. “Ini permintaan memalukan. Sudah jadi kewajiban seluruh bangsa di dunia yang peduli pelanggaran HAM tak saja di West Papua melainkan juga dimanapun itu terjadi,” kata dia seperti dikutip Solomon Star, Rabu (2/11/2016).

“Justru Kepulauan Solomon dan enam negara Pasifik lainnya yang sudah peduli mengangkat masalah pelanggaran HAM Papua ke Sidang Majelis Umum PBB ke-71 lalu itu harus dihargai dan karena telah berani berbicara untuk West Papua,” kata Collins.

Dia justru menyayangkan pemerintah Australia sendiri yang tidak mengikuti jejak Pasifik untuk turut mengecam pelanggaran HAM yang terus terjadi di Papua oleh militer Indonesia.

Isu MSG

Dr. Firth juga menduga sensitivitas Jakarta terkait isu West Papua ini sangat tampak dari banyaknya perwakilan dari kementerian yang berbicara terkait persoalan itu.

“Apa yang mengkhawatirkan Indonesia adalah persoalan keanggotaan di Melanesian Spearhead Group (MSG) belakangan ini mereka asumsikan memberi nilai politik simbolik bagi aktivis-aktivis pro kemerdekaan Papua,” ujarnya dengan mengambil contoh peningkatan penangkapan aktivis pro MSG di West Papua sebagai wujud nyata kekhawatiran tersebut.

Senada dengan itu, pejabat tinggi Solomon tersebut tetap menyerahkan keputusan keanggotaan West Papua di Melanesian Spearhead Group (MSG) kepada para anggota MSG sendiri.

“Ini kan sama saja dengan keanggotaan terhadap FLNKS-Kalaedonia Baru di MSG, persis, dan faktanya (keanggotaan) ini justru sejalan dengan pendirian MSG,” ujar pejabat senior itu.

Dia mengatakan Perancis juga pada awalnya tidak suportif terhadap gagasan FLNKS untuk bergabung ke MSG, “tetapi mungkin mereka sadar pentingnya membiarkan FLNKS mengangkat persoalan mereka di forum yang tepat,” ujarnya.

Solomon memiliki ikatan kebudayaan dan sejarah yang kuat dengan rakyat West Papua, sehingga, lanjut dia, “kami tidak bisa berpangku tangan ketika dugaan pelanggaran HAM mengemuka lagi dan lagi. Karena itu kami gunakan segala macam forum yang tepat untuk mengangkat masalah ini, bukan untuk intervensi tetapi mengingatkan diri kami sendiri atas kewajiban kami terhadap nilai-nilai dan prinsip unviersal tertentu.”(*)

November 4, 2016 0

Indonesia’s US Backed Special Forces Engaged in “Murder and Abduction”

Documents Leak from Notorious US-Backed Unit as Obama Lands in Indonesia Secret Files Show Kopassus, Indonesia’s Special Forces, Targets Papuan Churches, Civilians

JAKARTA – Secret documents have leaked from inside Kopassus, Indonesia’s red berets, which say that Indonesia’s US-backed security forces engage in “murder [and] abduction” and show that Kopassus targets churches in West Papua and defines civilian dissidents as the “enemy.” The documents include a Kopassus enemies list headed by Papua’s top Baptist minister and describe a covert network of surveillance, infiltration and disruption of Papuan institutions

Secret documents have leaked from inside Kopassus, Indonesia’s red berets, which say that Indonesia’s US-backed security forces engage in “murder [andThe disclosure comes as US President Barack Obama is touching down in Indonesia. His administration recently announced the restoration of US aid to Kopassus.

Kopassus is the most notorious unit of Indonesia’s armed forces, TNI, which along with POLRI, the national police, have killed civilians by the hundreds of thousands.

The leaked cache of secret Kopassus documents includes operational, intelligence and field reports as well as personnel records which list the names and details of Kopassus “agents.”

The documents are classified “SECRET” (“RAHASIA”) and include extensive background reports on Kopassus civilian targets — reports that are apparently of uneven accuracy.

The authenticity of the documents has been verified by Kopassus personnel who have seen them and by external evidence regarding the authors and the internal characteristics of the documents.

Some of the Kopassus documents will be released in the days to come, in part via this website.

Those being released with this article are about West Papua, where tens of thousands of civilians have been murdered and where Kopassus is most active. Jakarta has attempted to largely seal off Papua to visits by non-approved outsiders.

When the US restored Kopassus aid last July the rationale was fighting terrorism, but the documents show that Kopassus in fact systematically targets civilians.

A detailed 25-page secret report by a Kopassus task force in Kotaraja, Papua defines Kopassus’ number-one “enemy” as unarmed civilians. It calls them the “separatist political movement” “GSP/P, ” lists what they say are the top 15 leaders and discusses the “enemy order of battle.”

All of those listed are civilians, starting with the head of the Baptist Synod of Papua. The others include evangelical ministers, activists, traditional leaders, legislators, students and intellectuals as well as local establishment figures and the head of the Papua Muslim Youth organization.

The secret Kopassus study says that in their 400,000 – person area of operations the civilians they target as being political are “much more dangerous than” any armed opposition since the armed groups “hardly do anything” but the civilians — with popular support — have “reached the outside world” with their “obsession” with “merdeka” (independence/ freedom) and persist in “propagating the issue of severe human rights violations in Papua,” ie. “murders and abductions that are done by the security forces.”

(See SATGAS BAN – 5 KOPASSUS, LAPORAN TRIWULAN I POS KOTARAJA, DANPOS NUR WAHYUDI, LETTU INF, AGUSTUS 2007, p. 8, 12, 9, 6, 5, )

http://www.scribd.com/doc/41522587/Satgas-Ban-5-Kopassus-Triw

Given that the Kopassus report states as settled fact that security forces do “murder, abduction,” those who they define as being the enemy can be presumed to be in some danger.

In its’ discussion of “State of the enemy” Kopassus identifies the enemy with two kinds of actions: “the holding of press conferences” where they “always criticize the government and the work being done by the security forces” and the holding of private meetings where they engage in the same kind of prohibited speech. (LAPORAN TRIWULAN p. 9)

The Kopassus “enemies” list — the “leaders” of the “separatist political movement” includes fifteen civic leaders. In the order listed by Kopassus they are:

Reverend Socrates Sofyan Yoman, chair of the Papua Baptist Synod Markus Haluk head of the Association of Indonesian Middle Mountains Students (AMPTI) and an outspoken critic of the security forces and the US mining giant Freeport McMoRan Buchtar Tabuni, an activist who, after appearing on the Kopassus list, was sentenced to three years prison for speech and for waving Papuan flags and was beaten bloody by three soldiers, a guard, and a policeman because he had a cell phone Aloysius Renwarin, a lawyer who heads a local human rights foundation Dr. Willy Mandowen, Mediator of PDP, the Papua Presidium Council, a broad group including local business people, former politcal prisoners, women’s and youth organizations, and Papuan traditional leaders. His most prominent predecessor, Theys Eluay, had his throat slit by Kopassus in 2001. Yance Kayame, a committee chair in the Papuan provincial legislature Lodewyk Betawi Drs. Don Agustinus Lamaech Flassy of the Papua Presidium Council staff Drs. Agustinus Alue Alua, head of the MRP, the Papuan People’s Council, which formally represents Papuan traditional leaders and was convened and recognized by the Jakarta government Thaha Al Hamid, Secretary General of the Papua Presidium Council Sayid Fadal Al Hamid, head of the Papua Muslim Youth Drs. Frans Kapisa, head of Papua National Student Solidarity Leonard Jery Imbiri, public secretary of DAP, the Papuan Customary Council, which organizes an annual plenary of indigenous groups, has staged Papua’s largest peaceful demonstrations, and has seen its offices targeted for clandestine arson attacks Reverend Dr. Beny Giay, minister of the Protestant evangelical KINGMI Tent of Scripture church of Papua Selfius Bobby, student at the Fajar Timur School of Philosophy and Theology (LAPORAN TRIWULAN p. 6) Reached for comment, Reverend Socrates Sofyan Yoman of the Baptist Synod laughed when told he headed the Kopassus list. He said that churches were targeted by TNI/ Kopassus because “We can’t condone torture, kidnapping or killing.” He said that he has received anonymous death threats “all the time, everywhere,” but that as a church leader he must endure it . He said the real problem was for Papua’s poor who “live daily in pressure and fear.”

Markus Haluk said that he is constantly followed on foot and by motorcycle, has been the subject of apparent attempts to kill him, and receives so many sms text death threats that he has difficulty keeping current with the death-threat archive he tries to maintain for historical and safety purposes.

One threat, written months after his name appeared as a target in the Kopassus documents promised to decapitate him and bury his head — 200 meters deep, while another imagined his head as a succulent fruit to be devoured and swallowed by security forces.

But as a famous figure in Papua, Haluk enjoys, he thinks, a certain kind of protection since when security forces have actually arrested him it has at times touched off street uprisings.

Village Papuans, he said, enjoy no such advantage. For them, being targeted by Kopassus “can get you killed. If there’s a report against you, you can die.”

Contacted in prison, Buctar Tabuni, the number three enemy on the Kopassus list, told of getting a death threat with a rat cadaver, described living with round-the-clock surveillance, and said the threats to him repeatedly stated that “you will be killed unless you stop your human rights activities.”

Three days ago, writing from his prison cell, Buctar Tabuni called on President Obama to cut off aid to TNI and back a democratic vote on Papuan independence. He told me that Indonesia follows the US lead and that the US was complicit since, as he wrote Obama, US-trained “troops in cities and villages all over West Papua treat the people like terrorists that must be exterminated.”

Anti-terrorism was indeed Obama’s main argument for restoring US aid to Kopassus, but the documents make clear that Kopassus mainly targets unarmed civilians, not killers.

In fact, the main unit that wrote the secret documents, SATGAS BAN – 5 KOPASSUS, is ostensibly doing anti-terrorism, with the Kopassus Unit 81, Gultor.

Obama justified the Kopassus aid restoration to Congress by saying that the initial US training would be given not to Kopassus as a whole but only to its’ anti-terror forces. The White House and Pentagon suggested that these forces were less criminal than the rest of Kopassus and of TNI/POLRI, but the documents establish that they, like the rest, go after civilians like the Papuan reverends and activists.

Reverend Giay said, when reached for comment that TNI, Kopassus and POLRI were making the case that “it’s OK to kill pastors and burn churches since the churches are separatist.”

Among Giay’s collection of anonymous sms death threats was a political missive demanding that “the reverend stop using the platform of the church to spread the ideology of free Papua.”

Giay said that “they need ideological and moral support from the Indonesian majority and the media” so they use Kopassus and others to attack the churches as constituting security threats.

He compared TNI/Kopassus actions in Papua now to those earlier in East Timor and the Malukus where “they created this conflict between Muslims and Christians” to expand their presence and get more money and power.

By Allan Nairn
Global Research, November 10, 2010
CommonDreams.org 10 November 2010

Url of this article:
http://www.globalresearch.ca/obama-in-jakarta-secret-files-indonesia-s-us-backed-special-forces-engaged-in-murder-and-abduction/21852

Reverend Giay said that “local pastors have been targeted. They kill them off and report them as separatists.”

The Kopassus documents boast that “in carrying out the operational mission of intelligence in the kotaraja area, we apportion work in order to cover all places and avenues of kotaraja society…” (LAPORAN TRIWULAN p. 11).

The files show that Kopassus indeed penetrates most every part of popular life. In addition to plainclothes Kopassus officers who go undercover in multiple roles, Kopassus fields a small army of non-TNI “agents” — real people with real lives and identities, who are bought, coerced or recruited into working covertly.

Kopassus Kotaraja area agents discussed in the secret personnel files include reporters for a local newspaper and for a national TV news channel, students, hotel staff, a court employee, a senior civil servant who works on art and culture, a 14 year old child, a broke, “emotional, drunken” farmer who needs money and “believes” that Kopassus will “take care of his safety,” a “hardworking” “emotionally stable” farmer who also is a need of funds, a worker who “likes to drink hard liquor,” is poor and “likes to believe things,” a motorcycle taxi driver, a cellphone kiosk clerk who watches people who buy SIM card numbers, and a driver for a car rental company who “frequently informs on whether there are elements from the Separatist Political Movement who hire rental cars and speak regarding independence/freedom (merdeka)” (SATGAS BAN – 5 KOPASSUS, POS I KOTARAJA, BIODATA AGEN, RAHASIA).

In the file, though, the word “merdeka” is not spelled out. In accord with Kopassus practice, only an initial is written, in quotation marks: “‘M’”, the unwritable, unspeakable M-word.

The documents support the longtime word on the street: you rarely know who is Kopassus. So best watch what you say if you care for safety, especially if what you say is “freedom.”

November 3, 2016 0