Powes Parkop (NCD Governor) Meetis Lukas Enembe (Papua Governor)

NCD Governor and Sandaun Governor of Papua New Guinea

Today I was honoured to celebrate the 71st anniversary of the Republic of Indonesia. I was invited by the Governor of Papua, Mr Lucas Enambe.

The celebration was simple and straight forward but what was really special was the people of Papua. They are part of the Malenesia family. Being a Free West Papuan activist, I was initially a bit apprehensive, paranoid and reluctant about this trip.

However I also knew that submitting my ego, seeing the bigger picture and making peace with the Indonesian Government and respect the invitation of my fellow brother and Governor was equally as important for the cause we are fighting and most importantly for the freedom of the people of West Papua.

The invitation was sent by the Governor who is a Papuan and who had been my guest in 2014 in Port Moresby. I made this trip to reciprocate the goodwill that was shown to me. I also took advantage of the invitation to visit Jayapura and see the situation on the ground and hear from the people first hand. I am glad that I made this trip with my officers from NCD, accompanied by Governor of Sandaun Pronvince Hon. Amkat Mai and his officers from the Sandaun provincial office.

After the celebration, I also had the privilege to meet with the Papuan political leaders inside the system and outside. They were unanimous in their desire for independence. Their plea to us Papua New Guinean, who are their fellow brother and sisters is , “Please don’t leave to just become a land and a story. Our rights as a people must be heard and preserved. Help us to wipe our tears”, this was conveyed by the West Papua leaders including the Governor of Papua himself. He proudly said, ” If I had a choice, I would choose Freedom for the people of Papua”.

My ultimate goal is to get the Papuans and the Indonesian to put the issues on the table and discuss it openly and find resolution as soon as possible. What I hope to achieve is a window in which the winds of freedom can flow through and that window becomes a door and that door becomes a gate and it can’t be stopped anymore.

I assured them of my commitment and dedication to stand together with them to achieve this outcome. This is the same strategy that we are following through to the MSG, Pacific Island Forum and ultimately to the United Nations. I wish to reiterate here that the Indonesians must be part of the solution and not just the problem. They have done that in Timor Leste and Ache Sumatra so I am sure they can do it in West Papua as well.

Together with the Sandaun Provincial Government, we also discussed opening up of the borders so goods and people can easily move in and out between West Papua and PNG. From here the possibilities are limitless including Freedom for West Papua.

August 22, 2016 1

Kepulauan Solomon akan Pimpin Advokasi Isu-isu Papua Barat

Jayapura, Jubi – Kepulauan Solomon akan memimpin advokasi terkait isu-isu pelanggaran HAM di Papua Barat oleh mandat pertemuan Forum Menteri-Menteri Luar Negeri di Suva, Fiji, minggu lalu.

Tak saja berhasil menjadi salah satu dari enam inisiatif yang terdaftar untuk menjadi pertimbangan bagi para pemimpin di forum Menteri Luar Negeri Pasifik, kini isu-isu Papua Barat akan dipimpin langsung advokasinya oleh pemerintah Kepulauan Solomon.

Hal itu ditegaskan Joseph Ma’ahanua, Sekretaris Permanen untuk Urusan Luar Negeri dan Perdagangan Internasional Kepulauan Solomon, yang mengatakan pada SIBC news Kamis lalu (18/8/2016), bahwa negaranya merasa senang dan terhormat karena mandat sebagai peran kunci tersebut akan memelihara ruang bagi isu-isu Papua Barat menjadi lebih luas dan bermomentum panjang.

“Kami merasa senang karena faktanya isu-isu Papua Barat akan terus berlanjut dan dikelola dalam agenda-agenda yang dihasilkan dari laporan-laporan komite resmi Forum Menteri-Menteri tersebut dan akan dipresentasikan kepada para pemimpin,” ujarnya.

Hal ini akan membuat Kepulauan Solomon berada di posisi memimpin untuk memastikan isu-isu Papua Barat terus diadvokasi secara aktif di kalangan para pemimpin forum.

Sebelumnya, Emele Duituturaga, Direktur Pacific Islands Association of NGOs (PIANGO), juga menyatakan optimismenya terkait tekanan masyarakat sipil di Pasifik yang terus meningkat dalam mengadvokasi isu-isu terkait HAM dan dekolonisasi Papua Barat.

“Jadi ini membesarkan hati kami setelah melihat Papua Barat berada dalam daftar inisiatif untuk pertimbangan para pemimpin dalam ringkasan rekomendasi yang disusun oleh Forum Spesialis Sub-Komite Regonal,” kata Duituturaga.(*)

August 22, 2016 0

5 Kebijakan Gubernur Papua Lukas Enembe Yang Patut Dibanggakan

Dalam sebuah kepemimpinan suatu pemerintahan maupun non pemerintahan pasti tidak akan pernah lepas dari pro dan kontra dalam menyikapi setiap kebijakan yang diterapkan pemimpinnya.

Dari sekian banyak Gubernur di Indonesia yang berani menangkal pro dan kontra misalnya seperti gubernur Jakarta yang akrab disapa Ahok. Ia ketika di pangil KPK pun berkata “dipangil Tuhan saja siap, apa lagi KPK”.

Bukan hanya itu, ia bahkan berani meminta para pejabat BPK untuk membuka hasil kekayaannya kemata publik. Ancaman silih berganti bukan penghalang bagi seorang Ahok untuk menerapak kebijakannya.

Banyak dari mereka sering berkata saat ini Jakarta punya Ahok. Berani dan tegas untuk memihak kepada rakyat dan negara. Selain itu berani mengambil resiko demi menerapkan sebuah kebijakan yang benar dan bermanfaat bagi masyarakat Jakarta. Sikap ini membuat ahok menjadi objek dari pandangan baik dan buruk yang datang dari masyarakat Indonesia.

Soal ketenaran dan keberanian seorang Ahok tidak perlu di ragukan lagi. Kita semua telah mengetahui itu dari berbagai media ternama di negeri ini.

Pertanyaannya Bagaimana dengan Gubernur Papua?

Satu persolan yang sering dilupan masyarakat Papua adalah mereka juga memiliki seorang gubernur yang tidak kalah tegasnya dalam melindungi masyarakat Papua dengan kebijakan-kebijakannya. Selain itu Ia juga berani untuk berkata tidak pada setiap kebijakan pemerintah pusat yang menomorduakan orang Papua.

Provinsi Papua pada masa kepemimpinan Lukas Enembe terdapat beberapa kebijakan yang sangat memihak kepada masyarakat Papua. Dan kebijakan tersebut patut dijadikan teladan.

Barangkat dari penjelasan di atas berikut ini lima poin kebijakan gubernur Papua Lukas Enembe yang patut untuk diacungi jempol.

Pertama Dana Otsus sebesar 80 Persen dialihkan ke Kabupaten

Di bawah kepemimpinan Lukas Enembe dana otsus sebersar 80 persen dialihkan kekabupaten dan 20 persennya untuk Provinsi. Kebijakan terebut bertujuan untuk mengembangkan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pemenuhan infrastruktur dasar.

Gubernur Papua Lukas Enembe Memberi Dana Otsus 80 Persen ke Kabupaten. (kabarpapua.com)

Kedua Gubernur Papua Menerbitkan PERDA larangan beredarnya minuman keras di Papua

Pada kenyataannya tidak semua orang Papua itu pemabuk sebagaiman yang sering dicap oleh sebagian orang non Papua di negeri ini. Tatapi kita juga harus berani mengakui bahwa bebera generasi muda Papua dibunuh oleh setan yang bernama alkohol

Penerbitan larangan beredarnya minuman keras di Papua ini sangat berani dan bermanfaat bagi orang Papua untuk melindungi generasi mudah Papua.

Kebijakan ini jika diterapkan dengan baik dalam pengaplikasiannya maka kita sepakat masalah miras di Papua bisa ditangani dari akarnya, karena yang diadili pelaku penjual dan pengedar minuman keras (miras) yang membuat orang mabuk. Soalnya selama ini aturan yang berlaku di Papua adalah menangkap orang yang mabuk karena minuman.

Perda tersebut sangat bermanfaat karena setidaknya dapat menekan peredaran miras tersebut dari induknya. Bukan dari orang yang mengkonsumsinya.

Menanggapi kebijakan Gubernur Papua yang melarang minuman keras beredar di Papua. Ketua Bidang Ekonomi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas angkat bicara. Ia (Anwar) sangat mengapresiasi kebijakan ini dan berpendapat kebijakan seperti ini patut di ikuti oleh para pemimpin lainya di Indonesia.

Kalau selama ini ada pihak-pihak yang takut melakukan dan membuat peraturannya karena dianggap perdanya berbau syariah, maka apa yang dilakukan oleh Gubernur Papua ini jelas-jelas tidak bisa dilabeli dengan Perda Syariah karena beliau adalah seorang Kristen yang baik dan penduduk yang akan dikenakan peraturan tersebut adalah juga kebanyakannya beragama Kristen.eramuslim.com.

Ketiga berani protes pemerintah pusat yang menganggap dana Otsus 30 triliun yang diberikan sejak tahun 2002 hingga saat ini lebih besar dari hasil pencapaian.

Langkah ini sangat berani mengingat pemerintah pusat menuhankan uang yang di berikan dari pada meninjau beratnya medan dan letak geografis yang sangat sulit di jangkau dalam proses pengaplikasian program. Ia berani menegaskan dana dengan sekian rupiah sangat tidak cukup untuk membangun Papua. Bahkan Ia menegaskan kepada pemerintah pusat . Pemerintah Papua siap mengembalikan dana tersebut ke pusat jika Pusat membesar-besarkan dana tersebut.

Kata dia (Lukas) 50 miliar hanya cukup untuk membangun jembatan berukuran 500 meter.

Gubernur Papua mengatakan dana Otsus Papua sejak 2002 hingga saat ini tercatat senilai Rp30 triliun sehingga rata-rata dana yang disalurkan ke 29 kabupaten sebesar Rp80-90 miliar selama 13 tahun.

Menurut dia, dana itu tentu saja tidak cukup untuk membangun daerah karena harga bahan baku untuk membangun di Papua terlalu mahal. (antarasultra.com)

Dari kutipan ini Pak Lukas menuntut pemerintah pusat jangan melihat dari jumlah dana yang di berikan, tetapi dari letak geografis, tingkat kebutuhan, dan keterbatasan prasarana dan sarana dalam proses percepatan penyelenggraan tiap programnya.

Ke empat Menolak membangun smelter di luar Papua

Kita semua tahu beberapa tahun terakhir negeri ini diguncang dengan isu perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia. Selain itu, pembangunan smelter dari PT. FI yang menurut pemerintah pusat akan di bangun di Jawa Timur. Menanggapi rencana tersebut, Lukas Enembe menolak denang tegas rencana terebut. Menurutnya semelter harus dibangun di Papua. Kekayaan alam Papua harus diprioritaskan untuk membangun Papua.

Menurutnya, semua kekayaan alam, termasuk tambang diperuntukkan bagi kesejahteraan Papua. Maka itu, Freeport wajib membangun smelter di Papua.

“Kalau tak membangun di Papua, silahkan keluar dari Papua”.(industri.bisnis.com)

Kelima menolak dengan tegas program transmigrasi ke Papua

Kebijakan ini layak untuk diapresiasi oleh masyarakat Papua. Sejak gubernur pertama di Papua sampai saat ini jarang ada gubernur yang seberani Lukas Enembe. Bagi saya ketegasan Lukas Enembe berangkat dari kecintaannya terhadap masyarakatnya di Papua.

“Pemerintahan Jokowi jangan bikin masalah baru di Papua. Kalau transmigrasi datang, imigran masuk dari berbagai pulau. Orang asli Papua akan tersisih dan menjadi minoritas dalam bertani dan menjadi miskin di tanahnya sendiri”(Jubi.com)

Terlepas dari pro dan kontranya kebijakan seorang gubernur. Kelima kebijakan Pak Lukas Enembe di atas patut untuk dibanggakan. Bagi saya pribadi untuk saat ini Bapak Lukas Enembe dalam melindungi Orang Asli Papua (OAP) khususnya dari kebijakan pemerintah pusat yang menomor duakan masyarakat Papua cukup baik.

August 21, 2016 0

Logika Sesat NKRI: LSM Asing Mendukung Papua Merdeka?

Sama dengan kedaulatan NKRI didukung oleh negara-negara asing, dengan pusat dukungan di London, Canberra, New York dan Wellington, NKRI juga mengembangkan logika sesat dengan mengatakan bahwa “pihak asing yang mendukung penjajahan NKRI di atas tanah dan bangsa Papua juga-lah yang mendukung perjuangan kemerdekaan West Papua dengan memberikan dana kepada Organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Papua.”

Itulah logika sesat yagn menyesatkan. Pertama-tama karene logika NKRI selalu dikembangkan dengan cara “mengkambing-hitamkan” pihak lain sebagai pemicu dan penopang apa saja yang terjadi di Indonesia. Dengarkan di TV, baca di media cetak, dan buktikan sendiri bahwa apapun yang terjadi di wilayah negara kolonial Indonesia, yang selalu disalahkan adalah pihak luar negeri.

Dengan selalu mengkambing-hitamkan pihak asing, terutama Amerika Serikat, NKRI membodohi dirinya sendiri, menyangkal relitas sesungguhnya di lapangan, yang dapat kita buktikan tiap hari lepas hari, bahwa sebenarnya pemicu dan penyubur semua persoalan di Indonesia, termasuk perjuangan Papua Merdeka ialah NKRi sendiri, ialah aparat TNI sendiri, ialah aparat Polisi kolonial Indonesia sendiri, ialah politisi Indonesia sendiri, ialah Presiden Indonesia sendiri.

Apa yang pernah dilakukan, baru saja dilakukan, sedang dilakukan dan akan dilakukan oleh negara bernama Indonesia lewat aparatnya-lah pemicu-nya, mereka-lah penyubur semua kegiatan perjuangan Papua Merdeka.

Contoh yang jelas, orang Papua tidak menganggap kehadiran Belanda sebagai penjaujah di Tanah Papua. Alasannya bukan karena Belanda bukan negara kolonial, tetapi karena apa yang dilakukan Belanda selama berada di Nederland Nieuw Guinea bukan perilaku penjajahan. Yang dilakukan NKRI justru bentuk nyata dari penjajahan.

Bangsa Papua jelas merasakan, tanpa harus belajar tentang definisi kolonialisme, dengan pengalaman sehari-hari, tanpa harus ada dukungan dan penjelasan dari LSM asing, bahwa keberadaan dan pendudukan NKRI di atas tanah dan bangsa Papua ialah bentuk penjajahan abad ke-21, yang harus dihapuskan sesuai dengan banyak Undang-Undang negara di seluruh dunia, termasuk pembukaan UUD 1945 dan pembukaan Undang-Undang Revolusi West Papua (akan segera terbit sebagai hadiah HUT NKRI ke-71).

Kalau dengan sendirinya bangsa Papua merasakan kehadiran dan pendudukan NKRI sebagai sebuah penjajahan di abad ke-21, maka jelas tidak perlu dukungan LSM asing, tidak perlu penjelasan siapapun, tidak perlu Canberra, London, New York, bangsa Papua bergerak sendiri, atas dana sendiri, atas inisiatif sendiri, atas kekuatan sendiri, memperjuangkan kemerdekaannya, untuk berdaulat di atas tanah leluhur kaum Melanesia, dari Sorong sampai Maroke.

Logika Sesat NKRI bahwa LSM asing yang mengobok-oboki, menginspirasi dan menopang Papua Merdeka ialah buktinya nyata NKRI, yang mayoritasnya ialah masyarakat ras Jawa, yang secara kodrat tidak pernah mengakui kesalahannya, mewarnai perilaku politik Indonesia, tidak mau mengakui kesalahannya, tetapi selalu dan setiap saat mencari kesalahan orang lain, mengkambing-hitamkan pihak lain sebagai pemicu dan pemacu, pemupuk dan penopang.

Sama dengan sejarah kejayaan bangsa Jawa, yang hancur karena tidak pernah mengkoreksi kesalahan di dalam dirinya sendiri, karena selalu menyalahkan orang lain, hancur berantakan, demikianlah NKRI akan hancur, karena kehancuran yang terjadi did alam NKRi itu sendiri.

Perjuangan kemerdekaan bangsa Papua di atas tanah leluhurnya bukan karena dipicu dan ditopang oleh pihak asing, tetapi dipicu dan dipacu oleh kenyataan bahwa NKRI sudah sedang hancur. Penjajahan di atas tanah Papua telah nyata dengan hilangnya nyawa orang Papua setiap hari, hancurnya lingkungan alam setiap hari, dan berkurangnya penduduk asli Papua di atas tanah leluhur, di samping kemiskinan, kemelaratan, pembonohan, penyesatan logika, pembiaran, pengisolasian, teror dan intimidasi yang terus-menerus mewarnai kehidupan orang Papua di atas tanah leluhurnya.

Apa yang terjadi di atas tanah Papua ialah bentuk perlawanan bangsa Papua, reaksi langsung terhadap perbuatan NKRI di atas tanah Papua, jadi kita tidak perlu menyalahkan orang asing, LSM asing, negara asing. Manusia yang logis, manusia yang berwawasan, manusia beradab ialah manusia yang tahu mengakui kesalahannya, bukan manusia yang mengembangkan logika sesat, yang pekerjaannya mencari kesalahan pihak lain, yang tidak pernah melihat ke dalam diri sendiri. Apakah orang Papua sama dengan orang NKRI, yang tiap hari mencari kesalahan terus, tanpa melihat kelemahan diri sendiri?

August 20, 2016 0

Papua dan NCD PNG Sepakat Jalin Kerjasama

Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua dan National Capital District Papua Nugini (PNG) bersepakat menjalin sekaligus membuka kerjasama di bidang ekonomi.

Gubernur Papua Lukas Enembe kepada wartawan, di Jayapura, Kamis (18/8/2016) mengatakan penjajakan kerjasama bidang ekonomi sudah dibicarakan dengan Gubernur National Capital District PNG, Powes Parkop.

“Hal ini sesuai kebijakan Presiden Jokowi yang memerintahkan Pemda agar bagaimana membuka akses (barang) dari Papua kemudian dioper ke PNG,” katanya.

Enembe menilai, jika akses sudah terbuka, maka manfaat yang didapat adalah PNG bisa datang mengambil barang di Papua, begitu juga sebaliknya.

“Ini hal positif yang tidak boleh di sia siakan,” ucapnya.

Selain kerja sama di bidang ekonomi, ujar Enembe, kedepan pemerintah provinsi Papua berkeinginan untuk melakukan pertukaran di bidang sosial dan budaya.

“Sehingga harapannya masyarakat di Papua bisa berkunjung ke PNG begitu sebaliknya. Sebab kami tak ingin hanya bicara politik saja, tetapi lebih kepada kemajuan pembangunan di kedua wilayah,” kata Enembe.

Menanggapi itu, Enembe berharap penjajakan kerjasama ini tak berhenti begitu saja, tetapi terus ditindaklanjuti dengan pertemuan serupa yang membahas tentang kerja sama di bidang ekonomi dan sosial budaya yang telah dibicarakan dalam pertemuan itu.

“September nanti kami akan kembali mengundang Gubernur NCD Powes Parkop untuk membicarakan poin-poin dalam draft kerja sama yang akan disusun kedua belah pihak,” katanya.

Sementara itu, Gubernur National Capital District Port Moresby, Papua Nugini Powes Parkop memberikan apresiasi yang tinggi terhadap rencana pembukaan kerja sama perbatasan (open border) antar wilayahnya dengan Indonesia melalui Provinsi Papua di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

“Sangat penting bagi saya untuk datang ke Papua dan melihat secara langsung bagaimana dan apa yang terjadi di sini. Namun yang lebih penting lagi adalah bagaimana membuka wilayah masing-masing untuk mempermudah kerja sama di bidang ekonomi, sosial dan budaya,”

kata Parkop.

Dia menjelaskan, pada September 2016, pihaknya akan mengundang Provinsi Papua untuk menghadiri peringatan hari kemerdekaannya, sekaligus membahas dukungan pembangunan di wilayah masing-masing.

“Kami juga akan mendukung pembukaan akses ke berbagai tempat di wilayah masing-masing yang nantinya akan membawa keuntungan bagi kedua belah pihak,” ucapnya. (*)

August 20, 2016 0

Change of mood on West Papua issue

AVINESH GOPAL, Fiji Times Online, Wednesday, August 17, 2016

Update: 12:23PM PACIFIC Islands Association of NGOs executive director Emele Duituturaga says the groundswell of support for West Papua across the region is the ideal build up to the upcoming Forum Leaders meeting in Federated States of Micronesia.

Ms Duituturaga made the comments after presenting the issue of West Papua to the Regional Civil Society Forum in Suva last week.

“There is definitely a change of mood across the Pacific on this issue as they begin to understand the severity of the human rights abuses and violence faced by West Papuans and the colonial history,” she said in a statement today.

“Our CSO forum heard of issues raised in national consultations and what other CSO partners had echoed and we were pleased to hear that there is widespread support from CSO partners across the region for this as a priority regional issue.

“So it is heartening to see West Papua under the list of initiatives for leaders consideration in the summary of recommendations compiled by the Forum Specialist Sub-Committee on Regionalism.”

August 17, 2016 0

Pimpinan Gereja : 54 Tahun Setelah New York Agreement, Umat Semakin Tak Berdaya

Jayapura, Jubi – Perjanjian New York Agreement antar Belanda dan Indonesia, 15 Agustus 1962 atau 54 tahun lalu diduga menjadi landasan politik yang menyebabkan konflik berkepanjangan di Tanah Papua, hingga kini.

Hal itu dikatakan Forum Oikumenis Pimpinan Gereja Papua dalam keterangan persnya di Kantor Sinode Kingmi di Tanah Papua yang dihadiri Pdt. Socratez Sofyan Yoman (Ketua Umum Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua), Pdt. Benny Giay (Ketua Sinode Kingmi di Tanah Papua) dan Pdt. Dorman Wandikbo (Presiden GIDI).

“Perjanjian New York atau yang dikenal dengan sebutan New York Agreement ditandatangani Pemerintah Kerajaan Belanda dan Indonesia tanpa melibatkan rakyat Papua, mengatur tentang penyelesaian status politik Papua Barat/Irian Barat,” kata Pdt. Socratez, Senin (15/8/2016)

Menurutnya, melihat situasi umat di Papua kini, gereja-gereja di Papua seperti sedang menjalani masa-masa gelap dan ketidakberdayaan seperti yang terjadi pada 1960an, dimasa berlangsungnya konfrontasi dan aksi-aksi terror di seluruh Tanah Papua dalam rangka memenangkan PEPERA.

“Dalam setahun ini kami mengamati terjadi berbagai peristiwa dan tindakan pihak penguasa yang memposisikan umat kami semakin tak berdaya dan memicu terjadinya krisis kemanusiaan,” ucapnya.

Beberapa poin yang dicatat Forum Oikumenis Pimpinan Gereja Papua diantaranya, kasus meninggalnya kurang lebih 60 anak dan orang dewasa di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, kurun waktu Oktober 2015-Maret 2016 akibat wabah misterius.

“Februari 2016, ketika wabah berlangsung, Presiden Jokowi sempat berkunjung ke Kenyam, Nduga. Sayangnya Presiden tak sedikitpun berbicara meninggalnya umat kami di sana. Beliau hanya sibuk membicarakan pembangunan jalan raya yang dikerjakan TNI,” katanya.

Di tempat yang sama, Pdt. Benny Giay mengatakan, poin lain antara lain, dalam masa kepemimpinannya, Jokowi hanya hebat pada pencitraan dan wacana mengurus Papua. Kunjungan demi kunjungan yang dilakukan Jokowi ke Papua dinilai tak membawa perubahan. Hanya pencitraan. Berbagai pernyataan Jokowi diantaranya membebaskan wartawan asing mengunjungi Papua hanyalah wacana. Tak ada bukti hingga kini. Upaya pencitraan ini kata Pdt. Benny, terlihat dalam ketidakjelasan pembangunan pasar mama-mama Papua di tengah Kota Jayapura. Padahal Presiden sudah meletakkan batu pertama, April lalu.

“Pasar yang dibangun di Sentani, Kabupaten Jayapura oleh tim Jokowi yang awalnya disebut diperuntukkan kepada mama-mama Papua, kini dibiarkan kosong tanpa peruntukan jelas,” kata Pdt. Benny Giay.

Katanya, sikap Polda Papua mengeluarkan maklumat menyampaikan pendapat di muka umum pada 1 Juli lalu ditengarai ikut memelihara konflik. Dalam maklumat itu Kapolda menyebut KNPB, NRFPB, IPWP, PRD, TPN, OPM dan ULMWP sebagai organisasi separatis yang terlarang.

Tindakan Kapolda ini lanjut dia, mengangkangi hak berdemokrasi rakyat Papua untuk bebas berekspresi. Selain itu pembunuhan misterius peluhan pemuda Papua di berbagai kota sejak April 2016, dengan muda pihak kepolisian menyimpulkan akibat kecelakaan lalulintas.

“Ini terlihat dalam kasus meninggalnya sekretaris Solpap, Robert Jitmau yang hingga kini kasusnya belum diselesaikan aparat penegak hukum. Itu juga menunjukkan adanya upaya sistematis pihak tertentu dalam menciptakan ketakutan rakyat banyak,” ucapnya.

Selain itu Forum Oikumenis Pimpinan Gereja Papua juga menilai, negara ikut memelihara rasisme terhadap orang Papua. Ini terlihat dari pernyataan Luhut Panjaitan semasa menjabat Menkopolhukam, mengusir orang Papua yang tergabung dalam ULMWP untuk pergi ke Pasifik. Pernyataan rasis lainnya dari Farhat Abbas, artis yang juga pengacara. Yang terbaru panggilan “monyet” kepada mahasiswa Papua di Jogjakarta oleh oknum ormas setempat.

“Disayangkan, tak ada tindakan berarti dari negara dan aparatnya memproses sesuai hukum. Selain itu negara melakukan upaya sistematis dengan memusnahkan panganan lokal dan memaksa orang Papua bergantung pada beras. Raskin menerobos hingga ke pelosok Papua. Belakang ini ramai diberitakan kebijakan ratusan hektar lahan padi diberbagai wilayah di Tanah Papua yang dikerjakan TNI,” imbuhnya.

Sementara Presiden GIDI, Pdt. Dorman Wandikbo mengatakan, melihat berbagai dinamika itu, pihaknya menyatakan sikap antar lain, pihaknya meminta semua pihak yang menandatangani New York Agreement yang menjadi akar masalah Papua dan pihak yang menerima hasil PEPERA yang dinilai tak adil, bertanggungjawab atas keselamatan hidup orang asli Papua.

Forum Oikumenis Pimpinan Gereja Papua menyatakan menolak rekayasa peringatan hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus secara besar-besaran di seluruh Tanah Papua di tengah penderitaan rakyat. Ini dinilai upaya negara menutupi borok-borok yang diciptakan.

Forum Oikumenis Pimpinan Gereja Papua berterimakasih kepada ULMWP dan organisasi serta elemen rakyat Papua yang bernaung dibawahnya dan telah menempuh jalan panjang perjuangan dimasa lalu yang kini tetap memilih berjuangan dengan jalan damai.

“Kami juga berterimakasih kepada semua pihak yang bersolider dengan penderitaan umat kami. Baik perorangan, kelompok, organisasi, media massa, tokoh masyarakat dan pimpinan-pimpinan banga di Tanah Papua, di Indonesia maupun diberbagai negara yang telah mengambil jalan penderitaan bersama rakyat Papua. Dukungan kalian adalah roh yang menguatkan kami. Kami menghimbau kepada seluruh orang Papua tetap tegar, bertekun dalam doa, merawat kehidupan pribadi, keluarga, maupun budaya dan indentitas demi anak cucu dimasa depan,” kata Pdt. Dorman. (Arjuna Pademme)

August 16, 2016 0

Ribuan Mahasiswa Papua Unjuk Rasa, Protes New York Agreement

TEMPO.CO, Jayapura – Sekitar seribu warga dan mahasiswa yang menamakan diri Komite Nasional Papua Barat (KNPB), menggelar unjuk rasa di ruas jalan utama Sentani-Abepura, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Senin pagi, 15 Agustus 2016.

Dari pemantauan di lapangan, tampak para pendemo itu datang dari berbagai tempat di Jayapura, seperti dari Kelurahan Waena dan Yabansai, Distrik Heram; dan dari Kelurahan Awiyo, Kota Baru; serta Waimohrock, Distrik Abepura.

Mereka datang menggunakan kendaraan roda dua dan empat, bahkan ada yang berjalan kaki. Sebagian meneriakkan yel-yel merdeka. Beberapa demonstran memegang spanduk atau pamflet bertuliskan, “West Papua”.

Pada puncak aksi, para pengunjuk rasa berkumpul di Lingkaran Abepura, sekitar 5-10 meter dari Markas Polsek Abepura yang bersebelahan dengan kantor Distrik Abepura.

Aparat kepolisian dari Polsek Abepura dan Polres Jayapura Kota dibantu Sabhara dan Brimobda Polda Papua mengatur kelancaran arus lalu lintas yang mulai terlihat macet.

“Demo ini perlu pengawalan aparat, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diduga,” kata Jein, seorang warga Abepura pada kantor berita Antara.

Aksi unjuk rasa hari ini sudah direncanakan sepekan lalu. Aksi ini bertujuan untuk memperingati 54 Tahun New York Agreement. Perjanjian yang difasilitasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu dilakukan antara Indonesia dan Belanda tentang masa depan Papua.

Perjanjian inilah yang memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada Indonesia untuk mengontrol Papua Barat (sekarang Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat—) setelah masa transisi singkat di bawah PBB lewat United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) West Guinea.

Bazoka Logo, juru bicara KNPB, menegaskan bahwa New York Agreement adalah akar persoalan politik di Papua, yang juga menjadi salah satu landasan perjuangan pergerakan Papua Merdeka.

“Akar persoalan di Papua itu bukan pembangunan, juga bukan persoalan kesejahteraan dan kemiskinan, tetapi Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang dilakukan tanpa menempatkan orang Papua sebagai subyek,” katanya.

Bazoka menuding Indonesia, Belanda, Amerika Serikat, serta PBB ketika itu, membahas nasib dan masa depan orang Papua tanpa melibatkan mereka.

ANTARA | TABLOID JUBI

August 16, 2016 0

Demo New York Agreement di Papua, 6 Anggota KNPB Ditangkap

TEMPO.CO, Jayapura – Polres Jayapura Kota menangkap enam orang pengunjukrasa yang diduga melakukan tindakan anarkis di sepanjang jalan perumnas, Distrik Waena, Kota Jayapura. Aksi pembakaran ini diduga dilakukan di sela aksi demonstrasi seribuan warga dan mahasiswa Papua yang mengatasnamakan Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Senin 15 Agustus 2016.

“Ada sejumlah anggota KNPB yang kami amankan, tapi identitasnya belum diketahui pasti,” kata Kapolres Jayapura Kota AKBP Tober Sirait kepada Antara. “Kami masih di lapangan dan belum mendapat laporan resmi tentang identitas pendemo yang ditangkap,” kata Sirait.

Pengunjukrasa ditangkap setelah diduga melakukan aksi pembakaran di ruas jalan perumnas dengan membakar ban bekas, membakar lapak para pedagang serta memotong pohon yang ada di sepanjang jalan di kawasan perumnas itu. Aksi itu membuat arus lalu lintas di kawasan tersebut lumpuh. Banyak pertokoan yang memilih menutup tokonya.

Semula, massa demonstran hanya berorasi di kawasan rusunawa. Belakangan, massa bergerak sekitar 10 km sampai di depan pusat perbelanjaan “Ramayana” yang terletak di jalan raya Abepura. Selama di sana, pimpinan massa secara bergantian melakukan orasi hingga polisi akhirnya mengalihkan arus kendaraan yang melintas depan pusat perbelanjaan di Kotaraja, untuk menghindari kemacetan kian parah.

Meski begitu, Juru bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) membantah massa aksinya melakukan pembakaran. “Kami tidak tahu siapa yang bakar-bakar itu. Yang jelas bukan kami. Karena massa KNPB yang pertama lewat di sekitar Perumnas II Waena itu ditangkap. Lalu tiba-tiba ada yang bakar-bakar itu. Massa KNPB selanjutnya lewat dengan kawalan polisi,” kata Bazoka Logo, Juru bicara KNPB kepada Jubi, Senin 15 Agustus 2016.

Dari pemantauan, tampak bahwa titik api terlihat di di sepanjang jalan utama Abepura, dimulai dari depan jalan masuk gang Jati, Perumnas II Waena sampai di depan asrama Mimika, Perumnas I Waena. Empat gerobak jualan milik para pedagang kali lima yang disimpan di pinggiran jalan ikut dibakar oleh massa.

Massa juga membakar kayu dan ban mobil. Selain itu massa juga memalang jalan dengan menghamburkan batu-batu dan botol-botol minuman.

Polisi dari satuan Brimob melakuan penyisiran yang dimulai dari jalan masuk ke lapangan Futsal CNI, perumnas II Waena. Aparat juga menyisir massa yang lari dari jalan masuk ke perumahan Graha Yotefa. Beberapa kali aparat mengeluarkan tembakan.

“Ada orang melakukan pembakaran di beberapa titik jalan, ketika polisi sudah ada di tempat itu. Kenapa polisi membiarkan mereka bakar-bakar? Kami tidak bertanggungjawab,” kata Logo.

Seorang warga di Perumnas II Waena mengaku ia melihat ada sekelompok orang yang mendorong gerobak gorengan yang biasa ditaruh di pinggir jalan ke tengah jalan lalu membakarnya.

“Tidak tahu siapa mereka, tiba-tiba saja ada yang dorong gerobak ke jalan terus dibakar,” kata Simon, warga Perumnas II, Waena, Jayapura ini.

Logo meminta polisi membuktikan dan mengungkap siapa pelaku pembakaran tersebut.

“Orang bakar-bakar karena ada sebab dan akibat. Silahkan pihak kepolisian buktikan dan ungkap pelakunya. KNPB tidak bertanggungjawab atas pembakaran itu. Kami hanya minta pihak aparat menghargai kami untuk sampaikan aspirasi kami ke DPR Papua. kami tidak minta yang lain. Itu saja,” tegas Bazoka Logo.

ANTARA | TABLOID JUBI

August 15, 2016 0

Logika Sesat NKRI: Timor Timur Merdeka Malah Jadi Mangsa Amerika Serikat, Merdeka Percuma

Baca banyak komentar menceritakan penilaian orang Indonesia terhadap Timor Leste, yang dulunya mereka kleim sebagai “Provinsi Timor Timur”. Mereka selalu menyoroti Timor Leste dengan alasan katanya Timor Timur merdeka kok keadaannya lebih buruk dari Indonesia. Jadi kalau Papua Merdeka paling-paling sesama oragn non-Jawa nasibnya ya sama nanti, kasihan lebih baik nggak usah merdeka di luar Indonesia.

Logika ini sangat sesat.

Pertama karena NKRI sendiri justru budak Amerika Serikat dan Dunia Barat, sehingga kemerdekaan West Papua bukan hanya melepaskan diri dari Indonesia tetapi sekaligus juga dari penjajahan imperialis Barat lewat perusahaan mereka seperti Freeport dan BP. Orang Papua merasa lebih dijajah barat lewat NKRI saat ini daripada kalau merdeka sendiri.

Herannya lagi, masa orang Jawa, Batak dan Sulawesi tidak pernah merasakan sama-sekali kalau sebenarnya NKRI itu negara-budak imperialis barat? Kapan NKRI berdaulat? Kapan?

Tiap ada demo Papua Merdeka, para politisi dan pemimpin negara malahan keliling dunia minta konfirmasi dukungan negara-negara di dunia.

Kedua, kata “Timor Leste merdeka percuma karena tidak jauh lebih baik” justru menandakan betapa tololnya mata-fisik dan mata-hati orang Jawa, Sumatera, Sulawesi. Orang Timor Leste memperjuangkan kemerdekaan untuk keluar dari NKRI, bukan karena kurang makanan, bukan karena mau jadi kaya, bukan karena harta. Mereka mau NKRI dan orang Jawa keluar dari sana. Titik.

Banyak manfaat kalau Jawa, Sumatera, Sulawesi keluar dari sana: (1) Orang Timor tidak dibunuh, ditangkap, diintimidasi. Kemerdekaan dari teror negara sepenuhnya dinikmati; (2) Depopulasi penduduk asli Timor terhindarkan karena pengaruh Melayunisasi dan Islamisasi yang gencar dilakukan dari dulu sampai hari nii (3) Islamisasi terhenti total.

Ketiga, orang yang menilai masyarakat Timor Leste yang sudah legah karena NKRI pembunuh keluar dari Tanah leluhur mereka itu dianggap lebih miskin dari Indonesia? Mana buktinya? Coba ke Dili, ada orang pengemis di lampu merah apa tidak? Ada perempuan sundal apa tidak? Ada pemebantu Rumah Tangga dikirim ke Malaysia nggak?

Jawabannya “TIDAK”, bukan? Kalau begitu malu donk, bilang aja kami kalah dari Timor Leste dan kami sekarang sudah mulai kalah dari diplomasi West Papua, daripada berputar-putar dalam logika sesat yang memalukan.

August 13, 2016 0