Disagreements on West Papua membership to MSG

4:24 pm GMT+12, 17/07/2016, Solomon Islands

Disagreements remain among leaders of the Melanesian Spearhead Group (MSG) on the issues of West Papua’s full membership even though an agreed communiqué stated that the deferral was a secretarial issue.

Since the agreed communiqué from the MSG special leaders’ summit in Honiara was announced publicly, leaders from the Solomon Islands, Vanuatu, and Kanak National Socialist Liberation Front (FLNKS) have publicly disagreed with the outcome, saying the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) deserves full membership to the MSG.

In respective interviews with PACNEWS, Prime Minister Manasseh Sogavare (Solomon Islands), Prime Minister Charlot Salwai (Vanuatu), Victor Tutugoro (FLNKS), said they support the aspirations for the self-determination of the people of West Papua and the full membership of ULMWP to the MSG.

Vanuatu’s Prime Minister, Charlot Salwai, said the issue of membership, in particular the discussions of the membership of Melanesians of West Papua through the ULMWP as a full Member into the Melanesian family is a long time cry by Melanesians around the world including my country.

“Admitting ULMWP or Melanesians into the MSG should be the same basis for admitting the Kanaky through the FLNKS. Vanuatu has always believed that other Melanesians are ready to be admitted into the MSG family,”

said Prime Minister Salwai.

He said Vanuatu is adamant that being Melanesians they should not be subject to any form of criteria.

“We want meaningful dialogue and we can only do this when we are together. Vanuatu therefore gravely regrets the deferral of the admission of ULMWP on the matter of criteria, a clear sign that officials and the secretariat fell short in carrying out their duties consistent with the fundamental founding principles of this eminent organisation for Melanesians.”

FLNKS Spokesperson, Victor Tutugoro, shared similar sentiments, saying that all Melanesians deserved similar treatment at the MSG and as leaders there is a responsibility to protect and give voice to Melanesians in West Papua.

Tutugoro said he was not pleased with the deferral, stressing that there is a great need to support ULMWP’s political recognition at the MSG, thus, it would strengthen its political aspirations at the international level such as the UN.

“We Kanaky people were granted membership in a similar struggle to our brothers and sisters in West Papua and we feel that the same should be given to West Papuans as they are rightfully Melanesians and they need our Melanesian leaders support.”

Meanwhile, Fiji’s Foreign Affairs Minister, Ratu Inoke Kubuabola, while speaking on behalf of the Fiji government said Fiji respects the sovereignty of the people and government of Indonesia.

“We as the MSG must always respect the sovereignty of all member or associated countries of the MSG. To do otherwise would undermine the premise of the MSG. Because only through respect of sovereignty and commitment to dialogue can we reach mutual understanding,” said Ratu Inoke.

SOURCE: PACNEWS

July 17, 2016 0

Indonesia Moves To Isolate West Papua From MSG

Pacifik.news – By Adam Boland – July 16, 2016

Indonesia is confident the West Papua independence movement will never be granted full membership to the Melanesian Spearhead Group (MSG).

Melanesian leaders debated the issue on Thursday in Honiara but delayed making a decision until September so that more clarity could be provided about membership criteria.

Vanuatu Prime Minister Charlot Salwai says he “gravely regretted” the deferral and has vowed to keep fighting for the United Liberation Movement of West Papua (ULMWP).

But Indonesia’s Deputy Foreign Minister Desra Percaya believes the MSG will never give full membership to a “separatist movement”.

“The active participation and intensive lobbying by the Indonesian delegation, which also included representatives from five provinces, Maluku, North Maluku, East Nusa Tenggara, Papua and West Papua, has convinced MSG leaders not to accept the ULMWP’s membership application,” he says.

That “intensive lobbying” from Jakarta means Papua New Guinea and Fiji are likely to maintain their opposition to the ULMWP’s bid. Both countries say they respect the sovereignty of Indonesia.

Economic incentive

Mr Percaya says the Melanesian region stands to benefit economically from closer ties to Indonesia.

“The combined GDP of Southeast Asian countries is US$2.6 trillion with a population of approximately 622 million people,” he says. “Almost a quarter billion of this population live in Indonesia, including the 11-million strong Melanesian population.”

The ULMWP says it remains committed to securing full membership of the MSG and doesn’t believe the deferral means Indonesia has got its way.

July 16, 2016 0

Sogavare : Saat Ini Isu Papua Adalah Isu Pasifik

Honiara, Jubi – Manasye Sogavare, Perdana Menteri Kepulauan Solomon yang juga Ketua Melanesia Spearhead Groups saat ini menjadi Ketua Pacific Islands Development Forum (PIDF). Di hari pertama ia menjabat sebagai Ketua PIDF, Sogavare mengundang para pemimpin negara-negara Pasifik yang hadir dalam pertemuan PIDF di Kepulauan Solomon untuk membahas masa depan Bangsa dan Rakyat Papua.

“Masalah Papua saat ini sudah menjadi masalah bukan hanya Melanesia, tapi juga Pasifik, terutama negara-negara di Mikronesia dan Polinesia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua yang terus terjadi hingga saat ini menjadi kepedulian kami di Pasifik,”

kata Sogavare kepada Jubi, Jumat (17/7/2015) dalam satu wawancara khusus usai melakukan pertemuan dengan para pemimpin Mikronesia dan Polinesia serta kelompok masyarakat Sipil Pasifik di King Solomon Hotel, Honiara. Pertemuan ini dihadiri juga oleh pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Sogavare mengakui, ia telah berkirim surat kepada Presiden Indonesia, Joko Widodo untuk membahas masalah Papua namun permintaan dalam surat tersebut ditolak. Surat tersebut dikirim olehnya dalam kapasitasnya sebagai Ketua Melanesia Spearhead Groups.
“Saya mengirimkan surat untuk dua hal. Pertama adalah untuk membahas masalah Papua dalam kapasitas saya sebagai ketua MSG, sebab Indonesia adalah anggota assosiasi dan Papua adalah pengamat dalam MSG. Kedua adalah meminta agar Indonesia sebagai anggota assosiasi mulai membuka diri untuk membahas masalah Papua di forum MSG. Namun kedua permintaan tersebut tidak mendapatkan respon positif dari Indonesia,” ujar Sogavare.

Sikap pemerintah Indonesia ini menurutnya, menunjukkan bahwa Indonesia tidak memiliki niat positif untuk menyelesaikan masalah hak asasi manusia di Papua. Meskipun pemerintah Indonesia, melalui Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan telah mengundang beberapa Duta Besar negara-negara Pasifik, termasuk Kepulauan Solomon datang ke Papua dan menyaksikan upaya penyelesaian masalah Hak Asasi Manusia yang sedang dilakukan oleh pemerintah, MSG menurut Sogavare adalah forum yang tepat untuk membahas masalah tersebut. Karena baik Indonesia maupun rakyat Papua yang diwakili oleh ULMWP ada dalam forum tersebut.

“Saya mengapresiasi upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia. Namun keputusan kami menerima Indonesia dan ULMWP dalam MSG adalah agar keduanya bisa mulai membahas masalah ini. Itu adalah mandat yang saya pegang sebagai ketua MSG,”

ujar Sogavare.

Sogavare juga mengaku terus menerus menerima laporan tentang pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada rakyat Papua.

“Sebelum pertemuan para pemimpin MSG dilakukan, saya menerima laporan ada 300 lebih rakyat Papua yang ditangkap karena melakukan demonstrasi memberikan dukungan kepada ULMWP. Hari ini saya juga mendapatkan laporan bahwa beberapa mahasiswa Papua di satu kota di Jawa mengalami tindakan represif bukan saja oleh aparat keamanan tapi juga oleh warga masyarakat di kota itu. Bagaimana hal ini bisa terjadi di negara demokrasi seperti Indonesia?”

ungkap Sogavare.

Fakta-fakta ini menurut Ketua PIDF ini, membuat beberapa pemimpin Pasifik menaruh perhatian khusus. Para pemimpin Pasifik, lanjutnya telah sepakat untuk membawa isu Papua ini dalam pertemuan regional Pasifik.

“Para pemimpin Pasifik bertemua hari ini atas undangan saya. Kami membahas masalah bangsa dan rakyat Papua, terutama pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terus menerus terjadi. Ini harus dihentikan dan menjadi tanggungjawab siapapun yang menjadi warga dunia. Bangsa dan rakyat Pasifik menyadari hal ini. Di beberapa negara Pasifik isu Papua sudah menjadi perhatian generasi muda. Maka pemerintah dan masyarakat sipil harus mulai menjalankan tanggungjawabnya,”

jelas Sogavare. (*)

July 16, 2016 0

Sekum PGI Mohon Presiden Selesaikan Pelanggaran HAM di Papua

Penulis: Prasasta Widiadi 14:48 WIB | Sabtu, 16 Juli 2016

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (Sekum PGI), Gomar Gultom, meminta Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua saat ini.

“Memohon kepada Presiden Jokowi untuk sesegera mungkin menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM dan kekerasan yang selama ini terjadi di Papua,” kata Gomar dalam siaran pers kepada satuharapan.com, yang diterima di Jakarta, hari Sabtu (16/7) dalam menanggapi kasus kerusuhan di asrama mahasiswa Papua di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gomar menambahkan penyelesaian masalah pelanggaran HAM akan menumbuhkan harapan dan kepercayaan masyarakat Papua akan komitmen negara dalam penegakan HAM di Papua.

Selain itu, dia mengatakan, PGI menyesalkan terjadinya kekerasan yang dilakukan aparat terhadap masyarakat.

PGI memahami cara penyampaian aspirasi masyarakat Papua, baik yang dilakukan di Papua maupun di tempat-tempat lain di Indonesia, termasuk Yogyakarta.

“Ekspresi yang makin hari makin eksesif ini, dan bahkan dinilai oleh sementara pihak sudah melebihi batas-batas kepatutan, kita pahami sebagai letupan-letupan dari proses represif dan aksi-aksi kekerasan, dan bahkan pembunuhan, yang selama ini terjadi di Papua, dan banyak di antaranya tidak diproses sebagaimana mestinya,” dia menambahkan.

Ia menambahkan seharusnya saat ini negara menghentikan segala bentuk pendekatan keamanan dan kekerasan dalam menghadapi ragam ekspresi masyarakat.

Dia menambahkan pendekatan kemanusiaan dan dialog merupakan cara yang paling efektif, oleh karena itu semua pihak harus duduk bersama dalam dialog, karena segala bentuk kekerasan dan pembalasan tak akan pernah bisa menyelesaikan masalah.

“Olehnya PGI menyerukan kembali pentingnya membangun dialog Jakarta-Papua,” dia menambahkan.

Ia menambahkan PGI mengimbau seluruh gereja di Indonesia untuk berdoa bagi kesejahteraan dan keamanan Papua serta ikut ambil peran dalam kapasitas yang memungkinkan.

Editor : Eben E. Siadari

July 16, 2016 0

“We’re in”: ULMWP spokesman Benny Wenda says MSG membership likely

ABC.net – Updated 15 Jul 2016, 9:22am

Melanesian leaders, meeting in Honiara, have deferred a decision on whether West Papua can gain full membership of the Melanesian Spearhead Group until a special meeting in Vanuatu in September

The postponement came despite a strong push by Vanuatu and Solomon Islands, which is chairing the MSG at the moment and sponsored the West Papuan application.

Word from the MSG meeting was that negotiations were very delicate, with Fiji and PNG threatening to pull out unless the decision was put off.

However, spokesman for the United Liberation Movement for West Papua, Benny Wenda, says he’s confident West Papua will be given full membership because the leaders of Vanuatu, Solomon Islands and New Caledonia are behind the move.
Richard Ewart

Source: Pacific Beat | Duration: 4min 34sec

July 15, 2016 0

ULMWP Sebagai Anggota Peninjau Sudah Cukup, Jangan Minta Banyak Sebelum Benahi Diri

Kembali dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (MPP TRWP) lewat Secretary-General, Lt. Gen. Amunggut Tabi menyatakan

“para fungsionaris ULMWP, KNPB dan PNWP, jangan terlalu panas-panash tahi ayam, tinggalkan cara main kampungan yang mau makan cepat-cepat sebelum masak betul.”

Lewat Surat Singkat yang telah dikirim, kali ini lewat Kurir dari MPP TRWP per hari ini, TRWP menyatakan,

Terima apa yang sudah diberikan Tuhan. Syukuri dan rawat apa yang sudah ada di tangan. Jangan biasakan diri seperti bangsa Israel di padang Gurun menuju Tanah Kanaan, yang tiap hari terus menuntut Tuhan, padahal Tuhan telah berikan apa yang mereka perlukan, tepat waktu, tepat porsi, tepat menurut kesanggupan bangsa yang akan menanggung segala berkat Tuhan.

Pesan dari Panglima Tertiggi Komando Revolusi, Gen. TRWP Mathias Wenda dikutip dalam surat ini berbunyi:

Kita ini mau bikin negara. Anak-anak jangan terbiasa dan sampai mati jadi aktivis trus. Kita sudah menjadi anggota MSG, itu penonton, peninjau, setengah, penuh, tidak masalah, kita sudah diterima sebagai keluar besar ras Melanesia. Itu sudah cukup! Yang harus dilakukan sekarang mentuntut MSG untuk mendapatkan anggota penuh. Itu terlalu emosional, Anak-anak jangan berpikir seperti orang tua. Kita mau bikin negara, jadi orang-orang ULMWP itu bicara harus sebagai Pejabat Negara, bukan sebagai aktivis, bukan sebagai pejuang Papua Merdeka tetapi sebagai Pejabat Negara West Papua.

Cara berpikir, cara bertindak, cara kalimat disusun, cara kata-kata dipilih, cara berpakaian, semua harus disesuaikan. Ketua KNPB, ketua PNWP, pejabat ULMWP jangan muncul dengan pakaian-pakaian preman, milisi atau jangan bicara seperti aktivis. Tunjukkan jatidiri, “kalian bisa bernegara, bukan hanya berjuang untuk bernegara”.

Selanjutnya surat ini juga mengutip ucapan dalam Bahasa Lani dari Gen. Wenda,

Ap yabu yonggo pegatak woge inok, inogonda wopinuk, yi wa yipinuk, lago lakwe menggarak kwe, kit kinandogon wupagai-peram pagagi ekwe ti kinenggali o. Wim muk wakorak aret me, kinayum-kinobangge pipak yirino. Alla onggo yo’niragarak, muk anggota peninjauh agarak ti aret me, kit enege parlemen mendek nogo menat-menat kit yabu eriyak paga ari waga ti. Kinone liru paga, facebook paga, eyongga me, kaganit nogwe ti paga arigin lek. Time enege mbulogwe mengga’nom. Kinene kinogonda warogo, wone mbaninip, lago larigin, tamban erinip, puasa erinip.

Negara ekwe menggarak nogo li’luk la’luk erinip, kinoba lengge yi worawak. Muk MSG unggogwe nogorik Bintang Kejora muk nagakorak kwe, kit kinebe erom nonggweme, airport paga, acara ekwe me, yumunggok enege komole mendek inayum yikop ti. Kinenggali lek a? Ap yabu yonggo pogo’ndak inaruk konembinuk wogwe ti kiniki aninggin lek a? Kinenggali o!!!

Menutup isi surat yang dimonopoli versi Bahasa Lani ini Ge. Tabi menyatakan bahwa langkah-langkah ke dalam West Papua harus dilakukan, bukan selalu menuntut negara-ngara Melanesia berbuat sesuatu, tetapi orang West Papua sendiri harus mengambil langkah-langkah yang jelas untuk membentuk negara.

Semua kebiasaan, tindakan, pola pikir, periaku, kata-kata seperti aktivis harus dihentikan, dan sekarang kita muncul sebagai pejabat negara. Belajar dari contoh Jasser Arafat sebagai Ketua dari Palestinian Liberation Organisation (PLO), dan ikuti langkah itu.

July 15, 2016 0

PM Sogavare Calls on PIDF Leaders for Ocean-Friendly Decisions

By PM Press – July 15, 2016

The PIDF Chair, Prime Minister Hon Manasseh Sogavare of Solomon Islands.

The new Chair of the Pacific Islands Development Forum (PIDF), Prime Minister Hon Manasseh Sogavare of Solomon Islands has called on all delegates at the 4th PIDF Leaders’ Summit to make maximum use of the meeting to make decisions that will save the ocean for the good of their countries.

He made the call at the summit opening ceremony at the Lawson Tama Stadium in Honiara this morning.

“Our two-day deliberation on this theme is watched by the peoples and governments that we represent in the region so I therefore urge all of you to make maximum use of the opportunity that we now have to save our ocean for the good of our peoples and thegovernments and countries that we represent.”

The PIDF Chair and Solomon Islands Prime Minister said it is an honour for Solomon Islands to host the summit for the first time and be the first nation to host the annual two-day event apart from Fiji- the home of PIDF.

“It is indeed an honour to host the event in Solomon Islands and Iam glad to say that it is not the first time that we hold a regional high-level meeting of this nature but this one is special to us.

“I say it is special because it is the first time for the PIDF Leaders’ Summit to move out of its home base (Fiji).”

Turning to the theme of the event, the PIDF Chair said this year’s summit focuses on the theme of ‘Stewardship for Healthy Oceans and Healthy Nations.’

“This theme recognises the fact that the health, wealth, history, culture and identity of the peoples’ of the Pacific Islands are vast and diverse.

“This theme underpins the role oceans play to the biological diversity of our people. It reinforces the fact that the geographical vastness of our oceans is immeasurable.

“We cannot deny the fact that we are the oceans people. We live by the ocean and we are big ocean states.

“Furthermore, we can easily co-relate the aspirations of the (United Nations) Sustainable Development Goals to the health and welfare of the ocean that we share amongst us.

“Oceans cover approximately 70.8 percent or 361 million square kilometers of the earth’s surface with a volume of about 1,370 million cubic kilometres. The oceans contain 97 percent of our planets available water. In our Pacific region, we can say that careful management of our ocean is key to our sustainable future,” he added.

He further added that the theme of Stewardship for Healthy Oceans and Healthy Nations is also meant to stimulate the intellectual thinking capacities of leaders present at the summit. “Let us have this intellectual stimulation to save the health of our ocean and safeguard the identity of our nations.

“That said, On behalf of every Solomon Islander, I applaud your stewardship for healthy ocean and healthy nations.

The PIDF Chair and Solomon Islands Prime Minister said the summit is made even more significant by the presence of PIDF’s Charter Members, Foundational Members and Technical Partners as well as regional and international organisations.

“In this regard, amongst others, I would like to acknowledge the presence of representatives of the state of Kuwait, People’s Republic of China, Indonesia, Timor Leste, New Caledonia, Papua New Guinea, Republic of Pakistan, United States of America, Pitcairn Islands and the (French) Territory of Wallis and Futuna.”

The PIDF Chair and Solomon Islands Prime Minister also acknowledged the participation of Solomon Islands nongovernment organisations, civil society groups, Solomon Games’ Participating teams, youth groups and students from schools around Honiara in the opening ceremony.

“The diversity at this stadium is the very nature that makes the PIDF different from other organisations. This is the unique system of the PIDF that we now cherish and shall preserve in the long run.

“On top of this uniqueness, the PIDF also favours gender, social mix and plural thinking as the basis of a new equality in the format of a tripod.”

July 15, 2016 0

SI, Vanuatu, FLNKS, ULMWP Maintain Support on West Papua

By PM Press – July 15, 2016

msg chair and west papua — MSG Chair, Prime Minister Sogavare greeted by leaders of the ULMWP for his staunch support on the issue of West Papua at the 20th MSG Leaders’ Summit in Honiara.

MSG Chair, Prime Minister Sogavare greeted by leaders of the ULMWP for his staunch support on the issue of West Papua at the 20th MSG Leaders’ Summit in Honiara.

Solomon Islands, Vanuatu, Kanak National Socialist Liberation Front (FLNKS) and the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) remain resolute in their support of the aspirations for the Self-Determination of the People of West Papua and the full membership of ULMWP to the Melanesian Spearhead Group.

The above MSG members are committed to advocating for West Papua and strongly adhere to the principles that are at the core of the Melanesian Spearhead Group, which is the ‘Political aspirations of self- determination of our Melanesian people.’

There is recognition that such a commitment will require bold and ethical leadership and a clear understanding of our Melanesian values.

The above members of MSG continue to condemn human rights abuses of the indigenous people of West Papua and will register our concerns at the United Nations Human Rights Council and other regional and international forums.

In so doing, they will support the Pacific Islands Forum’s Framework for Pacific Regionalism, in particular concerns expressed by the Pacific Islands leaders about reports of violence in West Papua and call on all parties to protect and uphold the human rights of all residents in West Papua.

Solomon Islands, Vanuatu and the FLNKS invite other Pacific Island Countries to do this by peaceful means and to raise the issue of human rights abuses in West Papua at the UN General Assembly in September 2016, the UN Human Rights Council meetings in Geneva in September 2016 and again in March 2017.

July 15, 2016 0

MSG Tolak ULMWP, Luhut: Ini Salah Satu Kemenangan Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi penolakan terhadap United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menjadi anggota penuh forum Melanesia Spearheaded Group (MSG).

Menurut Luhut, Indonesia berhasil meyakinkan MSG untuk tak menerima organisasi separatis Papua Barat itu sebagai anggota. “Posisi Indonesia di MSG sangat baik. Itu hasil kerja keras tim yang dilakukan secara holistik,” ujar Luhut di kantornya, Kamis, 14 Juli 2016.

Luhut mengatakan Indonesia akan mengajukan diri sebagai anggota penuh MSG, yang merupakan organisasi kerja sama sub-kawasan Melanesia. Indonesia belum terikat penuh dengan MSG dan baru menjadi associate member sejak 2015. Sebelumnya, Indonesia hanya terlibat sebagai observer.

“Ini salah satu kemenangan Indonesia. Indonesia akan mengajukan diri sebagai anggota penuh, segera setelah tim dari Kementerian Luar Negeri kembali ke Tanah Air,” tutur Luhut.

Tim Kementerian Luar Negeri, yang dipimpin Direktur Jenderal Asia-Pasifik dan Afrika Desra Percaya, baru saja menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) khusus MSG di Honiara, Kepulauan Solomon. Dalam pertemuan tersebut, ULMWP ditolak oleh MSG.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan keputusan MSG menguatkan posisi Indonesia dalam diplomasi. Menurut dia, sudah banyak hal yang dilakukan Indonesia untuk memakmurkan Papua Barat. “Papua adalah milik Indonesia dan akan menjadi bagian dari kita selamanya,” ujar Retno di depan kantor Luhut, Kamis, 14 Juli 2016.

Kementerian Luar Negeri sempat mengeluarkan pernyataan tertulis terkait dengan penolakan ULMWP.
“Tidak ada tempat bagi ULMWP dalam masa depan MSG,” tutur Desra dalam rilis yang dikeluarkan Kemenlu.

Dia menyebut delegasi Indonesia didukung partisipasi dan lobi intensif dari perwakilan lima provinsi di Indonesia yang bercorak budaya Melanesia, yakni dari Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Mereka berhasil meyakinkan para pemimpin MSG untuk tidak menerima aplikasi keanggotaan ULMWP.

YOHANES PASKALIS

July 15, 2016 0

Kelompok Gerakan Separatis Papua Ditolak Jadi Anggota MSG

TEMPO.CO, Honiara – Harapan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG) pupus. Permintaan gerakan separatis Papua itu ditolak dalam KTT Khusus MSG di Honiara, Kepulauan Solomon, Kamis, 14 Juli 2016.

Padahal, sebelumnya, ULMWP yakin akan diterima sebagai anggota penuh, sebuah pengakuan terhadap eksistensi dan dukungan bagi kemerdekaan Papua.

“Tidak ada tempat bagi ULMWP dalam masa depan MSG,” kata Desra Percaya, Direktur Jenderal Asia-Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, yang hadir dalam KTT sebagai Ketua Delegasi RI.

Dalam rilis yang disampaikan Kementerian Luar Negeri RI disebutkan, partisipasi aktif dan lobi intensif delegasi Indonesia berhasil meyakinkan para pemimpin MSG untuk tidak menerima aplikasi keanggotaan ULMWP. Delegasi yang hadir antara lain perwakilan lima provinsi bercorak budaya Melanesia Indonesia, yakni Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat.

KTT juga sepakat membahas pedoman keanggotaan yang akan diselesaikan pada September 2016 di Port Vila, Vanuatu. Salah satu kesepakatannya berupa pedoman keanggotaan yang dibuat dengan menghormati prinsip-prinsip hukum internasional, yang mengatur hubungan antarnegara, utamanya penghormatan terhadap kedaulatan dan non-intervensi terhadap urusan negara lain, sebagaimana tertuang dalam Persetujuan Pembentukan MSG.

Dalam konferensi tersebut, Desra menekankan komitmen Indonesia mendorong dan menjadikan MSG organisasi yang progresif melalui kerja sama pembangunan yang nyata serta dialog konstruktif guna mencapai tujuan bersama.

Desra juga mengundang semua anggota MSG berpartisipasi dalam Bali Democracy Forum pada 8-9 Desember 2016.

Saat KTT, dilantik Direktur Jenderal Sekretariat MSG yang baru, Duta Besar Amena Yauvoli asal Fiji. Selain itu, dibahas upaya penyelesaian masalah finansial yang dihadapi MSG.

MSG adalah organisasi kerja sama subkawasan Melanesia yang bertujuan mempromosikan dan memperkuat hubungan perdagangan antaranggota, pertukaran budaya Melanesia, serta kerja sama teknik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, pemerintahan yang baik, dan peningkatan keamanan.

Indonesia menjadi associate member MSG pada KTT ke-20 MSG di Honiara, Kepulauan Solomon, 2015, setelah sebelumnya aktif terlibat sebagai observer. Saat ini Indonesia mempertimbangkan secara positif menjadi anggota penuh.

NATALIA SANTI

July 15, 2016 0