Gubernur Oro, PNG, Juffa: West Papua Telah Cukup Menderita

PORT MORRESBY, PNG — Gubernur Provinsi Oro Papua New Guinea, Garry Juffa telah mengumumkan sikapnya dalam perjuangan untuk Papua Barat gratis.

Gubernur mengatakan dilema bahwa Papua Barat yang dihadapi adalah masalah lama bahwa pemerintah Papua Nugini dan negara-negara Kepulauan Pasifik lainnya perlu untuk melihat ke dalam untuk membantu mereka mencapai pencarian mereka untuk kemerdekaan politik dari Indonesia.

Gubernur Juffa kata West Papua telah menderita tindakan brutal pemerintah Indonesia melalui aparat negara koersif (polisi dan tentara) yang menewaskan lebih dari tujuh ratus ribu orang Papua Barat sejak tahun 1965 ketika para penguasa Belanda menyerahkan mereka untuk menjadi bagian dari Indonesia pada saran dari Unite Bangsa berdasarkan referendum yang katanya tidak mewakili mayoritas orang Papua Barat.

Dia sebagian menyalahkan PBB karena tidak benar melakukan referendum itu dan mengatakan bahwa ia telah menyiapkan petisi kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk melihat ke Papua Barat Politik Kemerdekaan dari Indonesia.

Dia mengatakan bahwa Papua Barat adalah bagian dari keluarga Melanesia yang layak untuk bebas dan diberi kebebasan politik mereka kembali dan tidak harus ditekan.

Dia menjelaskan sikapnya bukanlah sikap agresi terhadap pemerintah Indonesia, tetapi sebuah langkah politik netral yang bertujuan emansipasi rakyat Papua Barat dari dilema mereka ditimpakan kepada mereka oleh tentara Indonesia dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk membantu mereka mencapai keinginan mereka lama dicari menjadi negara merdeka.

Sementara itu, ketika ditanya untuk ada pembicaraan diplomatik antara PNG dan pemerintah Indonesia mengenai isu tersebut, gubernur mengatakan bahwa sejauh ini ia sadar, tidak ada pembicaraan antara kedua pemerintah tentang masalah Papua Barat….

Sumber: www.radionz.co.nz

May 5, 2015 0

Status Keanggotaan Papua di MSG Belum Diputuskan

JAYAPURA – Pengamat Hukum Internasional, Sosial Politik dan HAM FISIP Uncen Jayapura, Marinus Yaung, mengatakan, masalah Papua di MSG menjadi isu politik bersama yang diperjuangkan untuk dicari solusi terbaik oleh semua negara anggota MSG.

Dijelaskannya, sampai saat ini belum ada keputusan tentang Proposal Papua yang diajukan ULMWP untuk menjadi anggota MSG, karena Vanuatu, sebagai tempat Kantor Sekretariat MSD dan sebagian besar negara-negara Pasifik Selatan dilanda bencana alam, yang menyebabkan masalah keanggotaan Papua di MSG yang seharusnya diputuskan pada 23 atau 24 Maret 2015 ini, belum diputuskan statusnya.

Namun, menurut hematnya, dengan diplomasi dolar yang dilakukan Menteri Luar Negeri Indonesia ke MSG, bisa disimpulkan bahwa diplomasi darurat ini tidak akan mampu menghentikan semakin menguatnya internasionalisasi isu Papua di MSG.

“Seberapa besar jumlah uang yang dikeluarkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di negara-negara anggota MSG, tidak akan berpengaruh kuat terhadap penghentian bergulirnya bola liar isu Papua di Pasifik Selatan,”

ungkapnya kepada Bintang Papua di Kampus FISIP Uncen Waena, Selasa, (24/3).

Baginya, Pemerintah Indonesia tidak perlu panik dan ketakutan terhadap internasionalisasi isu Papua di MSG. Ketakutan yang berlebihan terhadap perkembangan politik Papua merdeka di Papua dan di dunia internasional, karena hanya akan membuat Pemerintah Presiden Jokowi terus mengambil kebijakan-kebijakan strategis yang karena tidak dikalkulasikan dengan baik maka kebijakan tersebut akan menjadi blunder politik yang merugikan Pemerintah Presiden Jokowi sendiri.

Kebijakan diplomasi ‘Santa Claus’ atau kebijakan bagi-bagi uang ke MSG adalah salah satu contoh blunder politik dalam kebijakan luar negeri Presiden Jokowi. Jangan Pemerintah terus bertahan dengan pola pikir sesaat, yakni kasih uang banyak maka masalah Papua selesai. Pemerintah Pusat harus melihat masalah Papua sebagai masalah yang sangat urgent dan mendesak untuk diselesaikan agar Papua tidak menjadi Timor Leste kedua. Pilihan pendekatan yang tepatlah yang akan menghentikan internasionalisasi isu Papua.

Pilihan pendekatan dialog damai Papua-Jakarta yang digagaskan oleh Jaringan Damai Papua (JDP) merupakan salah satu pilihan pendekatan yang ditawarkan masyarakat Papua untuk menciptakan Papua Tanah Damai. Itu kata kuncinya, barulah kita lihat apakah internasionalisasi isu Papua masih terus berlanjut atau tidak selama belum ada kedamaian dan keadilan di Papua, masalah Papua akan tetap menjadi masalah utama dalam hubungan diplomatik Indonesia dengan Negara-negara sahabat yang sedang konsen dengan isu Papua.

“Selama pendekatan militer dan kekerasan masih terus dikedepankan dalam penyelesaian Papua, maka internasionalisasi isu Papua akan terus berproses, bahkan bisa sampai bermuara ke siding majelis PBB, maka dialog Papua menjadi pilihan pendekatan terbaik yang harus segera direspon oleh Presiden Jokowi. Kecurigaan bahwa dialog Papua bermakna politik, itu hanya kecurigaan yang diopinikan oleh orang-orang yang tidak mau Papua damai,”

jelasnya.

Lanjutnya, pendekatan dialog juga sudah mendapat tempat sebagai salah satu opsi penyelesaian masalah Papua yang didiskusikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan kepala Negara-negara MSG, disamping RUU Otsus Plus.

“Dialog Papua tidak akan membunuh siapapun dan tidak merugikan siapapun di Papua, merupakan bahasa negosiasi yang digunakan untuk memenangkan pertarungan diplomasi di Pasifik Selatan. Apakah nanti opsi Dialog Damai Papua-Jakarta akan dipertimbangkan MSG, kita menunggu saja perkembangan akhir hasil diplomasi Indonesia ke MSG,”

pungkasnya. (nls/don/l03)

Source, Jubi, Rabu, 25 Maret 2015 00:14

March 25, 2015 0

Langkah ULMWP Harus Didukung Semua Komponen Rakyat Papua

Oleh : Redaksi | Minggu, 22 Maret 2015 – 12.38 WIB

*Oleh: Yan Christian Warinussy “SUARAPAPUA.com”

Sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia di Tanah Papua, saya cenderung memandang bahwa langkah yang telah dilakukan oleh rakyat Papua melalui wadah pemersatu bernama United Liberation Movement for West Papua/ULMWP (Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat) saat ini tengah berada pada aras dan ruang yang tepat, proporsional serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum internasional, bahkan memenuhi syarat dan mekanisme yang dibenarkan pada tingkat Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Langkah dimaksud adalah dimana pada awal dan pertengahan Desember 2014 lalu di Port Villa, Vanuatu, telah terjadi kesepakatan diantara 3 (tiga) organisasi politik rakyat Papua yang sangat berpengaruh untuk bersatu demi secara bersama-sama mendorong pendaftaran ulang aplikasi keanggotaan Papua Barat (West Papua) sebagai calon anggota pada Melanesian Spearhead Group (MSG).

Hal itu kemudian diwujudkan dengan ditandatanganinya Deklarasi Saralana oleh 3 pimpinan organisasi politik Papua, yaitu Buchtar Tabuni mewakili Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Rex Rumakiek mewakili West Papua National Coalition for LIberation (WPNCL) serta Edison K.Waromi atas nama Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB).

Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan pandangan bahwa apa yang sudah dicapai tersebut merupakan sebuah langkah maju dalam konteks perjuangan penegakan hak-hak politik rakyat Papua sebagai bagian dari masyarakat adat dan pribumi di dunia sebagaimana diatur di dalam Deklarasi Internasional tentang masyarakat adat dan pribumi di negara-negara merdeka.

Pencapaian agenda pendaftaran secara resmi aplikasi keanggotaan rakyat Papua oleh para wakil mereka di ULMWP yang diwakili Sekretaris Jenderal ULMWP, Oktovianus Mote dan anggotanya ke Kantor Sekretariat MSG di Port Villa, Vanuatu, 5 Februari 2015 lalu.

Ini merupakan sebuah langkah nyata dan semakin maju dari segi perjuangan penegakan hak-hak politik dan demokrasi rakyat Papua di tingkat internasional, sekaligus dapat dipandang sama dengan sebuah perjuangan perlindungan hak asasi dan hak dasar mereka yang selama 50 tahun sejak tahun 1963 terus dilanggar secara sistematis dan struktural oleh Pemerintah Indonesia.

Oleh sebab itu, langkah yang sangat progresif ini sangat perlu mendapat dukungan nyata dan positif dari semua komponen perjuangan politik rakyat Papua, bahkan oleh mayoritas rakyat Papua di atas Tanah Papua secara keseluruhan.

Kenapa demikian? Karena langkah yang sedang dilakukan tersebut adalah langkah yang sesuai dengan mekanisme hukum internasional sebagaimana diakui dan digunakan di tingkat PBB. Hal ini sebagaimana pernah diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PBB, Bang Ki Mon di Auckland, Selandia Baru, beberapa tahun lalu, bahwa terhadap penyelesaian masalah Papua dapat ditempuh melalui dua jalan.

Menurut Sekjen PBB, bilamana masalah Papua menyangkut soal hak asasi manusia, maka prosesnya harus dimulai dengan membawa dan membahas serta memutuskannya pada Dewan Hak Asasi Manusia PBB (United Nations Human Rights Council) yang berkedudukan di Jenewa, Swiss.

Sedangkan jika hal itu merupakan masalah politik, maka mekanisme penyelesaiannya harus dibawa untuk dibahas dan diputuskan pada Komisi Dekolonisasi yang berada dibawah Majelis Umum PBB yang berkedudukan di New York, Amerika Serikat.

Dengan demikian, langkah rakyat Papua bersama ULMWP adalah sangat tepat, bermartabat dan memenuhi standar dan mekanisme serta prosedur hukum internasional yang diakui PBB sebagai organisasi bangsa-bangsa di dunia, dimana Indonesia dan negara-negara berumpun Melanesia seperti halnya Vanuatu, Papua New Guinea (PNG), Fiji dan Solomon Island maupun Kaledonia Baru juga menjadi anggotanya.

Bila pada pertemuan tingkat tinggi MSG pada Juni 2015 mendatang, aplikasi ULMWP dan rakyat Papua diterima dan status mereka menjadi anggota, maka sesungguhnya sebuah langkah progresif ke arah penyelesaian damai bagi masalah konflik politik berkepanjangan selama 50 tahun terakhir yang berdimensi pelanggaran HAM serius di Tanah Papua makin menemukan solusinya secara imparsial, damai, transparan, demokratis, bermartabat dan memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku secara universal.

Oleh sebab itu, peran Pemerintah Indonesia dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo hendaknya tidak bersifat konfrontatif dan sedikit lebih menyesuaikan diri dengan langkah-langkah damai yang sudah dibangun secara damai dan dalam periode yang cukup lama diantara ULMWP dan rakyat Papua dengan para saudara-saudaranya di negara-negara Pasifik serumpun Melanesia tersebut.

Saya kira saudara Mote dan para anggota ULMWP akan sangat sedia untuk duduk secara terhormat berbicara bersama jajaran Pemerintah Indonesia saat ini dan di masa depan dalam mencari model penyelesaian damai bagi masalah-masalah sosial-politik di Tanah Papua selama 50 tahun terakhir ini secara damai kelak. Terutama setelah aplikasi ULMWP atas nama rakyat Papua diterima oleh MSG Juni mendatang.

*Yan Christian Warinussy, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari/Pemenang Penghargaan Internasional di Bidang HAM “John Humphrey Freedom Award” Tahun 2005 dari Canada.

March 22, 2015 0

Stabilitas Nasional tidak Terjaga, Papua Terancam Lepas dari NKRI

Editor by Media Warga Online on 08.23 /

JAKARTA, Mediawarga.info–Kekisruhan pekerja tambang PT Freeport Indonesia diduga ada keterkaitan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang semakin disayang oleh warga Papua. Pasalnya, tidak adanya kehadiran pemerintah Republik Indonesia di tengah-tengah rakyat Papua telah dimanfaatkan dengan baik oleh OPM.

Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha mengatakan, Jokowi – JK tak menepati janjinya saat kampanye untuk memperhatikan Papua. Saat ini mungkin saja sudah banyak masyarakat Papua mendapatkan pendidikan hingga kesehatan dari OPM. Bukan tidak mungkin hal tersebut menandakan Papua siap lepas dari Indonesia.

“Saat ini pilihannya hanya dua, Jokowi – JK mundur dengan terhormat tahun ini dan mengakui kegagalannya atau Papua bisa lepas dari Republik Indonesia!”

ujar Panji melalui rilis yang diterima Mediawarga.info, Selasa (17/03/2-15).

Pemerintah sebaiknya reaktif dengan keadaan nasional yang sekarang semakin kritis, salah satunya kondisi Papua yang semakin renggang dengan Indonesia. Jika Papua lepas dari Indonesia maka bangsa Indonesia akan merugi sangat besar. Bukan hanya karena sumber daya alam yang melimpah, namun itu juga merupakan pertanda pemerintah tidak bisa mempertahankan kedaulatan negara. Artinya rezim Jokowi – JK mengkhianati cita-cita luhur pendiri bangsa mempertahankan NKRI. (Rid)

March 22, 2015 0

Pro Papua Merdeka Hanya Tahu Papua dari Sisi Negatif

JAYAPURA – Mantan Diplomat RI untuk Brasil, (America Latin), Fredi Kambu, mengatakan, di America Latin sekitar 1500 NGO (LSM) yang mendukung (pro) gerakan Papua Merdeka. Namun persoalannya, dukungan itu tidak terarah, karena pihak NGO ini tidak tahu siapa pimpinan gerakan Papua Merdeka, seperti almahrum Theys Eluay.

“Jerman dan Belanda adalah negara yang pro aktif mendukung gerakan Papua Merdeka. Khusus Belanda, Walikota London memberikan hadiah rumah kepada Pimpinan Papua Merdeka di London untuk mendukung gerakan Papua Merdeka. Hal ini mendapat protes keras dari Kementrian Luar Negeri,”

ungkapnya kepada wartawan usai pertemuan Tim Kementrian Luar Negeri Direktorat Informas dan Media dengan Pemerintah Kota Jayapura di Ruang Rapat Kantor Walikota Jayapura, Selasa, (17/3).

Dijelaskannya, selama dirinya menjadi diplomat luar negeri, adanya dukungan 1500 NGO dan dukungan negara lain terhadap Papua Merdeka, itu tidak lain disebabkan karena mereka (NGO dan negara luar negeri) hanya mengetahui kondisi Papua sisi negatifnya saja yang dibesar-besarkan oleh media, sementara sisi positif mengenai masalah keamanan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kegiatan pembangunan lainnya tidak pernah diketahui oleh pihak NGO-NGO dan negara luar tersebut.

“Isu yang disebarkan di luar negara adalah Indonesia tidak memperhatikan dan melaksanakan pembangunan di Papua, sehingga Papua tertinggal. Pelanggaran HAM pun menjadi menu makanan yang asik di luar negeri, tanpa memperhatikan hal-hal lainnya,”

tegasnya lagi.

Terhadap persoalan itu, tentunya disini tanggungjawab Kementrian Luar Negeri untuk menyikapi persoalan itu dengan serius. Maka dari itu, salah satu kebijakan yang ditempuh Kementrian Luar Negeri adalah menjaring segala informasi di Papua, dan melihat langsung kondisi pembangunan di Tanah Papua dan masalah-masalah lainnya, yang nantinya dijadikan referensi untuk menjawab isu-isu negatif yang disebarkan di luar negeri melalui pemberitaan di luar negeri.

Informasi yang pihaknya lihat dan rasakan langsung, akan ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa sesuai negara masing-masing di luar negeri, kemudian dikirim ke setiap pemerintahan melalui kedutaan RI di setiap negara-negara semua komponen terkait di luar negeri, seperti di negara-negara eropa dan negara-negara pasifik. Hal ini agar warga dunia internasional tahu persis mengenai kondisi yang ada di Tanah Papua.

“Persoalannya negara-negara luar hanya melihat Papua dari luarnya, tidak melihat ke dalam kondisi di Papua dan mendalami apa yang ada di Papua, padahal banyak kegiatan pembangunan yang sudah dicapai dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan rakyat Papua. Keberhasilan pembangunan di Papua, pihak luar negeri tidak melihat hal itu, hanya melihat sisi negatifnya saja. Kami berusaha menjawab sorotan-sorotan negatif itu,”

katanya.

“NGO-NGO itu tidak mau tahu, mereka lebih banyak menyoroti yang negatif-negatif saja, apalagi adanya penembakan-penembakan dan segala macam yang terjadi. Penembakan-penembakan yang terjadi yang dilakukan aparat itu, saya tidak tahu apakah untuk mencari nasib atau naik pangkat. Karena bicara OPM itu siapa yang kasih senjata untuk mereka. Jadi kita harus jaga Papua ini dengan baik, supaya Papua berjalan sebagaimana adanya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” sambungnya.

Ditandaskannya, tentunya persoalan Papua tidak terlepas dari berbagai pandangan dan kepentingan pihak luar terhadap Papua. Terutama negara-negara eropa dan pasifik.

Ditempat yang sama, Direktur Informasi dan Media, Kementrian Luar (Kemenlu) Negeri RI, Siti Sofia Sudarma, menandaskan, untuk masalah Papua Merdeka yang didengungkan di luar negeri bahwa Papua tidak dibangun dan adanya pelanggaran HAM. Baginya, persoalan yang disampaikan oleh pergerakan Papua Merdeka tersebut, dan di follow up oleh 1500 NGO tersebut, tentunya jika mereka (NGO) melihat dari sisi politiknya saja. Dan itu tantangan yang perlu dicermati dengan serius.

Namun, berbagai potensi yang ada pada bidang sosial, ekonomi, infrastruktur dan keamanan yang baik, tentunya menjadi modal untuk mengedukasi masyarakat internasional bahwa Kota Jayapura dan daerah wilayah Papua lainnya adalah kota yang aman, kota yang berkembang dalam menata dan meningkatkan pembangunan di berbagai sektor pembangunan juga berjalan dengan baik.

Disinggung soal persoalan ganja yang menjadi ladang transaksi dari PNG ke Papua, kata Direktur Negeri RI, Siti Sofia Sudarma, bahwa masalah Narkoba kini menjadi perhatian serius pemerintah, apalagi Presiden Jokowi sudah menyatakan Indonesia darurat Narkoba, maka Kemenlu tentunya bekerjasama dengan negara lain untuk memberantas peredaran narkoba ini, seperti Philipina, Malasya dan negara lainnya, karena masalah narkoba ini bukan menjadi masalah Indonesia saja.(Nls/don/l03)

Source: Rabu, 18 Maret 2015 03:05, BinPa

March 18, 2015 3

Ada Peluang OPM Gugat PEPERA 1969 Mewujudkan Refrendum

Jayapura, Jubi – “Agenda perjuangan kami masih tetap menuntut referendum. Agenda perjuangan penentuan nasib sendiri melalui mekanisme internasional itu solusi terakhir bagi Rakyat West Papua,” kata ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat, Agust Kossay kepada penulis, melalui telepon genggamnya, pertengahan Februari 2014.

Gerakan rakyat Papua menuntut refredum mengemuka melalui pembentukan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada 2008 bertepatan dengan peluncuran International Lawyers for West Papua (ILWP) di Inggris. Gerakan sipil kota ini berhasil memobilisasi ribuan masa rakyat. Kampanye tertutup hingga terbuka meluas ke seluruh wilayah Papua walaupun kini militer dan polisi sudah membatasi gerakan mobilisasi massa para aktivis muda yang radikal ini.

Pembatasan itu tidak membatasi kampanye mereka. Suara mereka masih menggema di jalan-jalan, di kampung-kampung di seluruh wilayah Papua. “Refredum…” teriak orator kemudian dibalas massa aksi “yes” hingga berulang kali setiap kali ada aksi mobilisasi massa dalam jumlah besar maupun kecil. Tembok-tembok di kota Jayapura tidak sulit kita temukan kata “Refredum”. Kata itu kiranya menjadi familiar di kalangan akar rumput.

Gerakan perjuangan yang kebanyakan digalang anak muda ini menjadi perhatian khusus aparat negara, sorotan media pemberitaan dan perbincangan publik dan kalangan aktivis Papua Merdeka. Sebagian aktivis Papua, kelompok pro integrasi dan pemerintah Indonesia memastikan kampanye referendum satu agenda yang tidak mungkin dan tidak boleh terjadi dengan beragam alasan.

Aktivis pro Papua merdeka beralasan Papua belum masuk ke dewan dekolonisasi PBB. Banyak pertanyaan, apa prosesnya dan sebagainya mempersoalkannya? Karena itu, sejumlah kelompok yang kebetulan bergabung atau berafiliasi dengan faksi politik Papua Merdeka yang lain terang-terangan menentang agenda referedum. Referedum dilihat sebagai agenda yang tidak mungkin dan sulit membawa Papua lepas dari Indonesia.

Kemudian, kelompok pro Indonesia mengatakan referedum suatu yang mustahil. Status Papua sudah final, menjadi bagian integral dari NKRI melalui PEPERA 1969. Catatan hasil PEPERA pada 19 November 1969 dengan nomor 2054 menjadi intrumen mereka mengatakan masalah Papua sudah final. Karena itu, gerakan sipil pro integrasi muncul untuk mempertahankan status final itu. Barisan Merah Putih (BPM) dan mungkin Lembaga Mis Reclaserring Indonesia (LMRI) bagian dari itu. “Kami akan rekrut 9.000 anggota di seluruh Papua,” kata Komando LMRI Imam Safey kepada penulis dalam satu wawancara di Waena, Kota Jayapura.

Gerakan pro Integrasi itu tentunya mendapat dukungan pemerintah pusat melalui kekuatan militer. Pemerintah Jakarta memasok ribuan pasukan ke Papua memback-up pasukan yang ada di Papua. Puluhan orang Papua pro kemerdekaan dan warga sipil menjadi korban, termasuk puluhan anggota KNPB yang terang-terangan kampanye referedum. Sebagian dari mereka menjadi tahanan politik di seluruh wilayah Papua, misalnya Jayapura, Nabire dan Jayawijaya.

Puluhan anggota KNPB ditangkap, ditahan, diinterogasi, dianiya, diadili, dipenjarakan dan bahkan dibunuh. Kata Agust Kossay, 29 anggota KNPB tewas di tangan TNI/POLRI Indonesia. Mereka tertembak saat melaksanakan aksi damai maupun tidak melakukan aksi, tertembak mati karena sudah ditargetkan seblumnya dengan kecurigaan dan kebencian, namun mereka tidak pernah mundur dengan slogannya “Lawan. Kita harus mengahiri. Referedum Solusi untuk Papua”.

Kata Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, upaya negara melalui militer mempertahankan Papua dengan kekerasan itu membuka jalan menjawab aspirasi aktivis Papua yang menuntut refrredum. Korban yang terus berjatuhan bisa mengundang reaksi dunia internasional yang sudah berkoar-koar di beberapa negara. Reaksi itu bisa datang melalui berbagai cara, tergantung situasi Papua dalam kekuasaan Indonesia. Indonesia jahat atau tidak, menentukan campur tangan asing.

“Mungkinkan Papua akan lepas seperti Timor Timur melalui suatu referendum? Peluang itu bukan tidak mungkin,” kata mantan kepala Badan Intelejen Strategis (BAIS) TNI periode 2011-2013 ini dalam bukunya, “Jangan lepas Papua,Mencermati Pelaksaan Operasi Militer di Papua, Sebuah Kajian Hukum Humaniter dan Hukum HAM”.

Bagaimana proses referedum yang kebanyakan orang mengatakan tidak mungkin itu menjadi mungkin dan bisa memerdekan Papua? Apakah Papua bisa mengikuti Jejak Timor-Timur yang menentukan Nasib Sendiri melalui mekanisme Refrendum? Kata Jenderal, peluang itu sangat terbuka, tergantung sikap Indonesia dan respon orang Papua, terutama aktivis Papua Merdeka terhadap tindakan Indonesia yang kian nampak pelanggaran HAMnya.

Katanya, referedum bisa berjalan lancar dengan cara mengugat PEPERA 1969. Aktivis Papua bukan negara, tentunya tidak bisa mengugat, namun dengan alasan ada pelanggaran HAM, negara-negara lain bisa saja membantu orang Papua mengugat PEPERA. Negara-negara yang konsen terhadap isu HAM dan negara-negara yang menjadi basis diplomasi aktivis Papua bisa mengugatnya.

Kata Jenderal yang mendalami ilmu hukum HAM ini, ada dua kelompok negara yang berpotensi besar membantu Papua mengugat PEPERA. Pertama, negara-negara kecil yang selama ini sudah menunjukan sikap mendukung Papua. Negara-negara itu tentunya negara-negara kecil di kawasan Pasific dan Afrika yang selama ini menyuarakan pelanggaran HAM. Negara-negara itu antara lain Vanuatu, Nauru, Fiji, Samoa, Kepulauan Salomon dan sejumlah negara Afrika seperti Anggola, Saotome dan Mozambik.

Negara-negara ini bisa saja membantu gugat PEPERA namun potensinya sangat kecil. Karena, menggugat hingga menyelenggarakan refredum itu membutuhka biaya yang tidak sedikit. “Sebagai negara mereka bisa mengajukan gugatan tetapi negara-negara kecil ini tidak mungkin mendukung pembiayaannya,” tulis mantan Jendral bintang dua ini dalam buku yang mencerahkan dan buku suatu pengakuan seorang militer terhadap pelanggaran HAM di Papua ini.

Kedua, Negara-negara besar yang memiliki anggaran besar. Negara-negara besar ini bisa membantu Papua dengan dua kepentingan. Kepentingan membela kemanusiaan manusia Papua dan kepentingan sumber ekonomi di Papua. Negara-negara ini sangat berkepentingan. Mereka bisa menyokong aktivis Papua, mengajukan gugatan dan menyelengarakan refredum.

“…yang perlu diwaspadai adalah negara-negara kaya yang memiliki kepentingan tertentu terhadap Papua dan Indonesia, misalnya untuk alasan ekonomi. Apa lagi sejumlah kalangan menyebutkan bahwa LSM-LSM di AS, Inggris, Kanada, Australia, Belanda, Irlandia, Belgia…, makin banyak yang memberikan dukungan kepada OPM,”

katanya.

Karena itu, mantan Kepala Intelijen Negara ini mengingatkan pemerintah, terutama alat Negara yang berusaha mempertahankan Papua melalui tindakan bersenjata harus waspada. Negara harus merubah pendekatan, bukan membantah dengan alasan regulasi nasional. Alasan hukum nasional itu sulit dijadikan tameng bila berhadapan dengan negara luar yang berpegang teguh pada hukum Internasional dan HAM.

Pihak luar yang berpegang teguh pada hukum Internasional dan hukum HAM bisa saja menyatakan telah terjadi pelanggaran HAM. Kalau itu yang terjadi, sekali lagi kata jenderal bukan tidak mungkin Papua mengikuti jejak Timor Timur. Karena itu, kata sang Jenderal, pemerintah perlu evaluasi pengiriman pasukan dan evaluasi UU TNI.

Pernyataan jenderal ini sesuguhnya menginpirasi kedua belah pihak. OPM maupun pemerintah Indonesia untuk bertindak mewujudkan tujuannya. Pemerintah yang ingin mempertahankan Papua dengan konsep Papua bagian dari NKRI harus melaksanakan usulan jenderal untuk mengevaluasi dan mengubah pendekatan terhadap gerakan Papua merdeka atau semuanya melalui dialog Jakarta Papua yang di perjuangkan Jaringan Damai Papua (JDP).

Kemudian, kalau usulan itu tidak diterima dan dilakukan, proses yang disampaikan sang jenderal, bagaimana mengugat PEPERA dan Refrendum itu dapat dimanfaatkan aktivis Papua Merdeka. Aktivis Papua bisa saja melakukan pemantauan pelanggaran HAM, melaporkan, mengudang simpati negara-negara yang dimaksud membantu proses. “Bukan hal yang tidak mungkin,” katanya. (Mawel Benny)

Source: Jubi , Diposkan oleh : Benny Mawel on March 16, 2015 at 17:31:24 WP [Editor : Victor Mambor]

March 17, 2015 1

Hubungan Diplomasi RI-Negara MSG ‘Memanas’

JAYAPURA – Pengamat Hukum Internasional, Sosial Politik FISIP Uncen Jayapura, Marinus Yaung, mengatakan, hubungan diplomasi dengan negara-negara Melanesia Spearhead Group (MSG) mulai memanas.

Suhu politik itu memanas menjelang sidang tahunan MSG kali ini yang akan bertepatan dengan ulang tahun ekonomi, politik, dan perdagangan diantara negara-negara rumpun melanesia ini yang jatuh pada 14 Maret 2015 mendatang. Dalam perayaan ulang tahun ke-27, isu keanggotaan Papua yang diwakili oleh United Liberation Movenent for West Papua (ULMWP) akan diputuskan.

Dikatakan, Pemerintah Indonesia terlihat sangat khawatir dengan proposal keanggotaan Papua dalam MSG. Karena Menteri Luar Negeri RI terlibat langsung dalam road show politiknya melalui metode ‘money politics lobbying’ ke PNG, Kepulauan Solomon, FIJI, dan New Zealand dalam tiga hari belakangan ini. Hal ini tergambar bahwa Pemerintah Indonesia akan berusaha keras agar proposal Papua ditolak dalam sidang MSG bulan ini.

“Apakah money politics dalam bentuk sumbangan keuangan, pembangunan dan perdagangan dalam jutaan dolar AS bisa merebut hati dan pikiran negara anggota MSG atau malah justru pengkhianatan serta penolakan yang didapat dari diplomasi termahal dalam sejarah luar negeri Indonesia ke politik Selatan?,”

ungkapnya saat menghubungi Bintang Papua, Kamis, (5/3).

Pandangan yang selama ini dianggap benar dan jitu dalam menyelesaikan masalah Papua, baik masalah dalam negeri maupun luar negeri, adalah pedoman baku Jakarta, yaitu, kasih uang yang banyak, masalah Papua akan selesai. Karena pemerintah pusat percaya bahwa motivasi sebenarnya rakyat Papua memperjuangkan isu Papua merdeka karena motivasi uang. Kalau uang sudah didapat, maka mulut akan diam dan mulut ikut membelah kepentingan Jakarta di Papua.

Demikian pula Pemerintah Indonesia melihat ada motivasi mencari uang dan keuntungan ekonomi di balik negara-negara MSG menjual isu Papua di pasifik. Apakah harga diri orang-orang melanesia di pasifik selatan hanya bisa diukur dengan uang? Betapa rendahnya harkat dan martabat orang-orang melanesia apabila karena uang (bahkan uang darah etnis melanesia sendiri) akhirnya negara-negara melanesia bertekut lutut dan takluk di bawah kaki diplomat Indonesia.

“Saya masih optimis bahwa budaya Wantok yang menjadi dasar ideologi pemikiran kebebasan dan perjuangan kemerdekaan rumpun melanesia untuk membebaskan diri dari jajahan kolonial, sebuah nilai budaya yang berhasil dari paham melanesian brotherhood yang dilahirkan di Kota Honiara, Kepulauan Salomon Tahun 1925, masih tetap dihati dan tidak terhapus dari pikiran semua pemimpin negara-negara MSG,”

tandasnya.

Yang dirinya tahu bahwa paham melanesian brotherhood, persaudaraannya jauh lebih kuat, mengingat secara emosional dibanding berapapun jumlah uang yang ditawarkan. Selama Pemerintah Indonesia tetap percaya bahwa dengan kasih uang banyak masalah Papua beres, maka kali ini Pemerintah Indonesia akan pulang dengan tangan kosong dari road show diplomasi dan loby pasifik selatan. Diplomasi people to people oleh rakyat Papua ke MSG, akan berhasil untuk kali ini. Apakah kemudian kedepan Papua akan menjadi Timor Leste kedua? Tentunya masih tanda tanya, karena Papua menuju kemerdekaan masihlah sebuah perjalanan panjang. Masuk menjadi anggota MSG, belum tentu otomatis membawa Papua pada penentuan nasib sendiri. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia tidak perlu kebakaran jenggot dengan perkembangan isu Papua di MSG. Masalah Papua ini ibarat api dan asap api. Kalau asap api yang diurus dengan serius sedangkan apinya tidak dipadamkan dengan serius, sampai kapanpun masalah tidak akan selesai-selesai.

Mana mungkin masalah Papua bisa selesai, kalau sibuk meloby MSG, sedangkan di Papua pelanggaran HAM berlangsung terus, kasus pembantaian Paniai tidak ada ujung penyelesaiannya, dan mash terus securty approach di kedepankan dalam menyelesaikan masalah Papua.

Baginya, api konflik di Papua harus dipadamkan terlebih dahulu, maka dengan sendirinya asap apinya akan hilang. Aneh sekali, masa hanya untuk menghilangkan asap api isu Papua di MSG harus Jutaan dolar habis, dimana sebenarnya logika sehat Pemerintah Jokowi. Tanpa perlu jutaan dollar dikeluarkan, asap api isu Papua itu bisa hilang dengan sendirinya asalkan pelaku pelanggaran HAM berat ditangkap dan diproses hukum. Hukum dan keadilan mestinya berlaku adil diatas tanah Papua. Tidak ada satupun pelaku pelanggaran HAM yang harus dilindungi atau memiliki kekebalan hukum.

Semuanya itu dikembalikan pada political will Pemerintah Presiden Jokowi, sebelum isu Papua menjadi bola liar politik yang mengalir dari forum MSG sampai ke forum sidang PBB, maka hentikan diplomasi melempar garam di air laut yang dilakukan Menteri Luar Negeri RI ke MSG.

Lanjutnya, Presiden Jokowi harus fokus selesaikan masalah-masalah pelanggaran HAM berat Papua, dan sejumlah masalah-masalah krusial lainnya di Papua melalui pendekatan yang ditawarkan masyarakat Papua yakni dialog damai dan bermartabat secara nasional antara orang Papua dengan Jakarta.

“Mungkin dialog Papua-Jakarta bisa menjadi Sup yang enak bagi rakyat Papua untuk menyelesaikan masalah Papua di Injury time saat ini? Ya, semua itu tergantung political will Presiden Jokowi,”

pungkasnya. (nls/don/l03)

Source: Jum’at, 06 Maret 2015 01:39, BinPa

March 6, 2015 1

Wabup Lanny Jaya Sesalkan Penembakan 2 Warga Sipil

Suasana pertemuan ratusan masyarakat dengan Wakil Bupati Lanny Jaya, Berthus Kogoya, S.H., di Halaman Kantor Bupati Lanny Jaya, Kamis (29/1). JAYAPURA – Aksi penembakan terhadap dua warga sipil yaitu karyawan PT. Nirwana yang diduga dilakukan kelompok OPM di Kampung Popome, Distrik Balingga, Kabupaten Lanny Jaya, Kamis (29/1), disesalkan Wakil Bupati Lanny Jaya, Berthus Kogoya, S.H.

Pasalnya aksi-aksi serupa sebelumnya sudah berhasil diselesaikan dengan baik oleh Pemerintah daerah, bahkan dirinya sendiri selaku pemerintah dan juga putra daerah setempat sudah pernah ‘pasang badan’ memberikan jaminan kalau aksi penembakan tidak terjadi lagi, namun kenapa aksi itu ada lagi.
Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Lanny Jaya, Berthus Kogoya di depan ratusan warga Lanny Jaya di halaman Kantor Bupati Lanny Jaya, Kamis (29/1), kemarin. Seperti diketahui pasca penembakan 2 warga sipil ini, ratusan warga Lanny Jaya dengan berbagai atribut mendatangi Kantor Bupati Lanny Jaya. Kedatangan ratusan warga ini diterima oleh Wakil Bupati Lanny Jaya.

Wakil Bupati Lanny Jaya Berthus Kogoya, S.H., yang dikonfirmasi Bintang Papua via henponnya ke Lanny Jaya kemarin, membenarkan dirinya baru saja melakukan pertemuan dengan ratusan masyarakat di halaman kantor Bupati Lanny Jaya. Di depan ratusan rakyatnya, ia menyampaikan bahwa aksi penembakan yang terjadi di Kampung Popome, bukanlah antara aparat dengan masyarakat sipil atau aparat dengan aparat seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Tapi kali ini diduga dilakukan kelompok berseberangan yaitu OPM terhadap dua pekerja swasta yang sedang mengerjakan proyek jalan. Untuk itu, ia meminta kepada masyarakat agar tidak perlu takut, apalagi mengungsi, karena pelakunya juga sudah melarikan diri ke hutan. Atas insiden ini Wabup sendiri mengaku tidak habis pikir mengapa aksi ini terjadi lagi, dan apalagi yang dituntut oleh mereka (pelaku).

Untuk itu, Wabup yang mewakili pemerintah daerah mengaku sangat menyesalkan peristiwa ini, apalagi yang menjadi sasarannya adalah pekerja yang hanya mencari makan yang sedang membangun daerah. Dikatakan, dapat dibayangkan jika aksi-aksi seperti ini terus terjadi, maka yang rugi adalah masyarakat sendiri, dimana pembangunan yang sudah diprogramkan pemerintah tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya karena selalu ada gangguang keamanan. “Jadi kami Pemda mau bilang apa lagi, dan kamu tuntut apa lagi,”katanya heran.

Namun demikian Ia berharap dengan peristiwa ini tidak sampai menghambat program pembangunan yang sedang di jalankan pemerintah. Sebab apapun alasannya pembangunan itu tidak boleh dihambat oleh siapapun, kalo ada yang hambat akan berhadapan dengan negara. Karena itu, selaku pemerintah yang juga putra daerah setempat meminta kepada masyarakat agar menahan diri tidak lagi malakukan gerakan-gerakan yang merugikan rakyat sendiri di Lanny Jaya dan selalu bekerja sama pemerintah dan aparat keamanan yang ada.

Dan kepada aparat keamanan, Wabub berharap untuk tidak ada mobilisasi pasukan ke lokasi kejadian, karena jika ini dilakukan maka dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah baru, rakyat akan takut dan bisa mengungsi ke tempat lain. Untuk masalah ini katanya serahkan kepada Pemda untuk menanganinya. “Ini kami mohon kepada bapak Kapolda dan Bapak Pangdam untuk tidak perlu ada penambahan pasukan ke Lanny Jaya,”katanya. Diakui pengalaman sebelumnya jika ada pengejaran apalagi dengan penyisiran pasti ada akses lain yang tidak kita inginkan. Terutama menimbulkan rasa trauma bagi masyarakat.

Dikatakan dalam pertemuan tersebut, masyarakat menuntut agar tiga orang yang diduga anggota KNPB yang ditangkap karena memiliki ratusan amunisi harus dibebaskan. Atas tuntutan itu selaku Wabup mengaku tidak punya kewenangan, aspirasi itu akan disampaikan ke Bupati yang saat ini sedang tugas luar. “ Nanti setelah pak Bupati pulang baru masalah itu dapat dibicarakan dengan aparat keamanan yang ada,”katanya.

Sebagaimana diketahui, KelompokTPN/OPM kembali berulah di Kabupaten Lanny Jaya. Kali ini, dua warga sipil yang bekerja sebagai karyawan swasta PT. Nirwana ditembak, di Kampung Popome, Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, pada Kamis (29/1) pagi sekitar pukul 06.00 WIT.

Kedua korban penembakan tersebut, masing-masing bernama Gurik Murip (25 tahun) mengalami tembak dibagian tangan kanan dan Markus (26 tahun), terkena serpihan peluru dibagian bahu kiri, belakang telinga sebelah kanan dan kepala bagian atas. Kini mereka telah dievakuasi ke RS Wamena, Kabupaten Jayawijaya untuk mendapat pengobatan secara intensif. (don/don/l03)

Source: Sabtu, 31 Januari 2015 05:43, BinPa

January 31, 2015 0

Dewan Adat: Kenapa Pakai Istilah KKB untuk TPN/OPM di Media Massa?

Jayapura, MAJALAH SELANGKAH — Hingga Selasa kemarin, Kepolisian Daerah (Polda) Papua masih melakukan pemeriksaan terhadap Wuyunga dan Nesmi Wenda yang ditangkap saat berada di sekitar Pasar Sinakma, Wamena Papua, Sabtu (24/1/15) lalu.

Mereka (Wuyunga dan Nesmi Wenda) diduga anggota Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN) anak buah dari pimpinan Puron Wenda.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Papua Kombes Pol Patrige mengatakan, dua orang tersebut ditangkap bersama satu rekan lainnya tetapi dibebaskan pada saat itu juga.

Dikabarkan, mereka dikaitkan dengan sejumlah kasus penembakan kawasan di Kabupaten Lanny Jaya. Dari pemeriksaan awal keduanya dikenakan pasal 340 dan 365 KHUP serta pasal 12 UU Darurat.

Sebagian media di lokal dan nasional memberitakan Wuyunga dan Nesmi Wenda adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Penyebutan istilah KKB ini membuat Dewan Adat Wilayah (DAP) Meepago angkat bicara.

“Kami baru dengar istilah kriminal bersenjata di Papua. Di sini, dari dulu yang ada hanya TNI/Polri dan TPN/OPM. Tidak ada orang kriminal. Yang ada senjata di Papua itu tentara Indonesia, Polisi Indonesia, dan Tentara Papua yang semua orang tahu namanya TPN/OPM,” kata Ketua DAP Meepago, Ruben B. Edoway, Rabu (28/1/15) di Nabire.

Ia mengakui, beberapa terakhir ini, pihaknya mendengar sejumlah istilah untuk menyebut TPN/OPM.

“Ada beberapa istilah sudah muncul di sini (Papua:red). Dulu ada GPK (Gerakan Pengacau Keamanan), kemudian muncul KSB (Kelompok Sipil Bersenjata), dan akhir-akhir ini kita dengar KKB. Masih ada lagi istilah lain. Semua istilah itu untuk menyebut TPN/OPM. Mereka tidak mau sebut TPN/OPM, kenapa ya?” tanya Ruben.

Ruben menjelaskan, TPN/OPM itu tidak akan hilang. Kata dia, penggunaan istilah GPK, KKB dan lainnya tidak akan berpengaruh bagi perdamaian di Papua. “Perdamaian yang hakiki akan tercipta di Papua kalau Indonesia mau selesaikan masalah politik Papua secara tuntas melalui referendum atau ambil langkah untuk duduk bicara melalui jalur dialog Papua-Jakarta. Jadi, pakai istilah inilah itulah, pakai krimiminal dan lainnya tidak bisa selesaikan masalah,” harapnya.

Terkait penembakan antara TPN/OPM dan TNI/Polri di Papua yang belum berakhir hingga memasuki tahun ke-52 ini, Konsultan Indonesia untuk Human Rights Watch (HRW), Andreas Harsono mengatakan termasuk dalam kategori armed conflict.

“Bila TNI baku tembak dengan OPM, ia tak masuk kategori pelanggaran hak asasi manusia, tapi masuk dalam kategori armed conflict. Mereka masing-masing adalah combatant. Mereka mengikuti hukum perang alias Geneva Convention,” kata dia.

Peneliti Hak Asasi Manusia dan Hak-hak kaum minoritas ini mengatakan, OPM bukan aktor negara namun ia bisa dikategorikan sebagai quasi state actor alias aktor negara semu. Karena OPM memang ingin Papua berdiri sebagai negara tapi masih belum berhasil. Ia disebut sebagai negara semu,” terangnya (baca: Penembakan di Papua Kategori Armed Conflict). (GE/003/MS)

Source: MajalahSelangkah.com, Penulis : Admin MS | Rabu, 28 Januari 2015 12:23

January 28, 2015 0

“Konflik di Papua Meningkat, Kasus Paniai Harus Diseriusi”

JAYAPURA – Pengamat Hukum Internasional, Sosial Politik dan HAM FISIP Uncen Jayapura, Marinus Yaung, mengatakan, dirinya hanya mau mengingatkan polisi dan TNI bahwa situasi Papua saat ini, dimana konflik dan kekerasan semakin meningkat, bahkan kasus Paniai apabila tidak diselesaikan maka hanya akan membawa Papua pada tuntutan politik yang jauh lebih besar yakni referendum.

Dikatakan, membaca situasi penegakan hukum di Papua, dimana terkesan tidak ada niat baik dari aparat penegak hukum untuk mengungkapkan kasus Paniai berdarah, tapi justru mengalihkan isu Paniai berdarah ke kelompok Ayub Waker di Timika, semakin meyakinkan dirinya bahwa konflik di Papua sengaja dikembangkan terus volume dan bobot konfliknya dengan semakin banyak melibatkan aktor-aktor baru di dalamnya, agar Papua pada akhirnya muncul dua pilihan. Pertama, Papua ditaklukkan penuh dengan kekuatan senjata dan orang Papua dihabisi dari atas Tanah Papua seperti penaklukan negara bagian Hawai-AS oleh kulit putih Amerika abad 19 dengan menghabisi penduduk pribumi etnis Polinesia .

Kedua, Papua harus lepas dengan membayar harga yang mahal yakni pembantaian-pembantaian massal seperti pembumihangusan Timor-Timur pasca referendum 1999.

“Memang situasi Papua hari ini mengingatkan saya akan situasi Timor-Timur 1 Tahun menjelang jejak pendapat atau referendum akhir Agustus 1999. Saya tiba di Dili 29 Juni, 2 bulan sebelum referendum yang memerdekakan Timor Leste,” ungkapnya kepada Bintang Papua di Kampus FISIP Uncen Jayapura di Waena, Kamis, (15/1).

Sewaktu itu, dirinya melihat, mendengar dan merasakan bahwa eskalasi konflik semakin meningkat di akhir Tahun 1997 di seluruh Timur-Timor bersamaan dengan perundingan-perundingan Triparti Indonesia, Portugal dan PBB yang mulai digulirkan. Korban jiwa berjatuhan baik di kalangan sipil maupun militer selama hampir 1 Tahun lebih menjelang jejak pendapat Timor-Timur. Bahkan militer juga menggunakan milisi untuk meneror, mengintimidasi dan membunuh warga pendukung Freetelin. Disaat eskalasi konflik yang semakin meningkat Timor-Timur, pihak asing, khususnya Amerika Serikat yang menginginkan wilayah ini lepas dari Indonesia, mulai menambahkan pasukan Marinirnya di Pangkalan Militer Clark dan Subick di Philipina. Dan juga kapal-kapal induk Amerika Serikat mulai merapat ke pelabuhan utama Australia di Pantai Timur Australia di Darwin sejak saat ini mulai ditetapkan sebagai tempat cikal bakal pangkalan militer AS di Pasifik.

Dalam studi hubungan internasional, dikenal teori ‘makan bubur panas’ dimana bubur panas itu dimakan dari samping ke tengah. Amerika Serikat menjadikan Timor Timur sebagai bagian dari strategi teori politik makan bubur panas ini pada waktu ini, dan Papua hari ini didesign atau diskenarioakan ke arah itu. Papua ini bagian tengah dari ‘bubur panas’ kebijakan politik AS.

Jadi apabila pemerintah, khususnya TNI/Polri tidak memiliki good will untuk melihat Papua aman dan damai, karena terus memilih pendekatan senjata sebagai jalan terbaik menciptakan keamanan, maka pihak asing khususnya AS dan sekutunya akan diuntungkan dengan situasi ini. AS sejak tahun 2013 mulai menambah pasukannya menjadi 11.000 (Sebelas ribu) Marinir di Pangkalan Militer Darwin.

Para penggiat studi hubungan internasional, pasti sudah paham dengan kebijakan pemerintah AS ini, bahwa kalau situasi di suatu kawasan aman dan tidak mengganggu kepentingan nasional AS, maka pasukan militer AS ditempatkan di pangkalan militer yang berdekatan dengan kawasan tersebut pasti tidak lebih dari seribu anggota Manirir. Tetapi bila eskalasi politik semakin tinggi dan disertai banyak pelanggaran HAM berat di kawasan tersebut yang berakibat terancamnya kepentingan nasional AS maka akan terjadi peningkatan jumlah pasukan diatas seribuh di pangkalan militer tersebut. “Untuk saat ini satu-satunya wilayah di Asia Tenggara yang eskalasi konfliknya bisa mengancam kepentingan AS adalah Papua,” tandasnya. (nls/don/l03)

Source: Jum’at, 16 Januari 2015 00:24, BinPa

January 16, 2015