Densus 88 dan BNPT Mandul Hadapi Teroris OPM

Jenderal Goliath Tabuni, Panglimat Tertinggi TPN-PB (Foto: Ist)

PAPUA_DAKTACOM: Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali membuat ulah dengan menyerang pos polisi sub sektor Kulirik, Puncak Jaya, Papua. Para penyerang dari anggota Organisasi Papua Merdeka juga merampas 8 senjata milik polisi.

Penyerangan yang terjadi sekitar pukul 16.00 WIT, Sabtu pada tanggal 4 Januari 2014 itu dilakukan ketika pos dijaga 2 orang personel Polri. Penyerang dari anggota OPM ini diperkirakan mencapai 20 orang.

Dari berbagai sumber menyatakan saat kejadian 8 pucuk senpi laras panjang terdiri dari AK 47 (3 pucuk), Mauser (1 pucuk), SS1 (5 pucuk) dan amunisi dibawa kabur oleh pelaku anggota OPM. Kejadian terjadi ketika 5 personel polisi tengah melakukan patroli. Para pelaku mulanya mendobrak pintu depan pos dan mengobrak-abrik ruangan utuk mencari senjata.

Dua polisi yang berada di pos langsung menyelamatkan diri melalui pintu belakang dan melapor ke Polres terdekat. Sejumlah anggota Brimob dan TNI langsung mengejar pelaku namun mereka melarikan diri ke gunung sambil meletuskan tembakan ke arah anggota.

Sudah kesekian kalinya Organisasi Papua Merdeka kerap melakukan serangan anggota Polri dan TNI sedang bertugas. Namun, pihak Polri dan TNI tidak pernah merespon mereka secepat mungkin, apalagi menangkap para pelaku.

Padahal, para anggota OPM ini telah memiliki persenjataan yang mumpuni baik hasil dari rampasan senjata milik Polri maupun TNI sehingga konflik kekerasan rawan terjadi di wilayah Papua.

Yang menjadi pertanyaan, kenapa negara memberikan perlakuan yang berbeda dalam menyikapi umat Islam dan anggota OPM?

Pertama, dalam hal definisi terorisme. Aksi kekerasan yang dilakukan oleh OPM terhadap aparat negara tidak serta merta membuat BNPT menyebut OPM sebagai organisasi teroris. Pelakunya disebut teroris dan pantas ditembak mati, seperti yang terjadi dalam penggerebekan Ciputat pada Rabu, 1 Januari 2014.

Kedua, pasukan elit Tim Densus 88 Anti Teror, milik Mabes Polri yang diklaim memiliki kemampuan taktis dan persenjataan tangguh tak pernah sekalipun dikerahkan melawan milisi OPM di ujung Timur wilayah nusantara. Apakah Tim Densus 88 hanya ditugaskan untuk mencabut nyawa umat Islam? Atau mereka tak punya nyali untuk menghadapi sesama milisi bersenjata seperti OPM?

Ketiga, perlakuan berbeda juga dilakukan oleh badan pemerintah bernama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang kini dikepalai oleh Ansyaad Mbai. Jika selama ini BNPT mengklaim telah melakukan program deradikalisasi kepada para narapidana terduga teroris dengan mendatangkan para Syaikh yang beragama Islam dari Timur Tengah, mengapa BNPT tidak melakukan hal yang sama kepada milisi OPM. Jika mereka disebut beraliran Maois, kenapa BNPT tidak mendatangkan orang dari Cina Komunis untuk menderadikalisasi pemikiran mereka?

Pernahkah BNPT pergi ke tanah Papua untuk memberikan penyuluhan agar mereka tidak bertindak radikal dan melakukan kekerasan kepada polisi?

Keempat, ada ketidakadilan dari sisi pemberitaan mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka yang ditetapkan sebagai organisasi teroris asing oleh Departemen Keamanan Nasional Amerika Serikat dengan umat Islam yang dituduh melakukan aksi terorisme. Aksi OPM seringkali luput dari sorotan media massa. Berbeda halnya, ketika yang dituduh sebagai pelakunya adalah umat Islam.

Redaktur : Imran Nasution
Sumber : Kiblat.net

January 6, 2014 1

Meninggalnya Tokoh OPM Jangan Dipolitisir

Marinus Yaung, Pengamat Politik Universitas Cenderawasih

JAYAPURA – Pengamat Politik, Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung, meminta kepada semua pihak agar tidak mempolitisir kematian Dany Kogoya salah satu tokoh OPM pada Desember tahun 2013 lalu di rumah sakit umum Vanimo, Provinsi Sandaun, Papua New Guinea (PNG).

“Jadi isu kematian salah satu tokoh OPM yang kita hormati ini jangan dipolitisir untuk memprovokasi situasi di Papua. Gerakan perlawanan OPM tidak akan pernah hilang dari Papua dengan perginya Dany Kogoya,” terangnya kepada Bintang Papua, Jumat (3/1) .

Dikatakan, isu kematian tokoh OPM Dany Kogoya di rumah sakit umum Vanimo, pada pertengahan bulan Desember 2013 dan sekarang menjadi bahan pembicaraan, tidak akan mengganggu hubungan kerjasama bilateral RI-PNG yang pada bulan Juni tahun 2013 kemarin, telah ditingkat pada level yang lebih tinggi lagi.

“Yakni hubungan kerjasama komprehensif partnership. Hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dan saling menghormati dalam segala bidang. Sehingga kalau ada yang mempolitisir bahwa kematian Dany Kogoya akan membuat pemerintah PNG meninjau kembali kesepakatan kerjasama komprehensif partnership,menurut hemat saya pemerintah PNG tidak akan melakukan hal itu, karena almarhum bukan warga negara PNG, tetapi warga negara Indonesia yang kebetulan berada di PNG dan mengalami sakit serta dirawat di rumah sakit umum Vanimo tapi akhirnya tidak tertolong,”

ujarya.

Bahkan menurutnya, kalaupun kematian Dany Kogoya yang diisukan meninggal karena adanya kesalahan penanganan di rumah sakit Vanimo dan saat ini tengah didalami, dan masih perlu pembuktian melalui otopsi, apapun hasilnya nanti tidak akan sampai berpengaruh buruk terhadap hubungan kerjasama RI-PNG.

“Karena justru yang sebenarnya terjadi adalah kedua negara,dalam hal ini pemerintah provinsi Sandaun dan konsul jenderal RI di Vanimo, PNG sedang bekerjasama dan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat laporan lengkap riwayat kesehatan Dany Kogoya sampai pada hari kematiannya pertengahan Desember tahun kemarin dan kantor perwakilan konsulat jenderal RI secara intensif berkoordinasi dengan pihak rumah sakit untuk terus memastikan jasad almarhum akan dikebumikan dimana,”

kata dia.

Ia menambahkan, sesuai kebiasaan perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri, biasanya pihak konjen RI siap mendatangkan keluarga untuk menghadiri pemakaman yang bersangkutan. Untuk itu, ia meminta agar kematian tokoh OPM ini jangan dipolitisir untuk memprovokasi massa.
“Sebab gerakan perlawanan ini akan tetap ada di Papua selama ketidak adilan kebijakan dan pembangunan masih saja dilakukan pemerintah terhadap orang Papua, dan belum adanya penghormatan dan penegakan HAM yang adil di Papua,” tandasnya.(art/don/l03)

Sabtu, 04 Januari 2014 06:39, BinPa

January 5, 2014 0

Rampas Senjata Untuk Bergaining Position

JAYAPURA — Organisasi Papua Merdeka (OPM) bukan berjuang untuk kepentingan rakyat, tapi berjuang untuk kepentingan diri sendiri.

Demikian diutarakan Wakapolda Papua Brigjen (Pol) Drs. Paulus Waterpauw menjawab wartawan terkait aksi OPM diprediksi meningkat di tahun 2014, ketika Press Release Kapolda Papua dalam Rangka Penyampaian Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas 2013 di Aula Rupatama, Mapolda Papua, Jayapura, Selasa (31/12).

Dikatakan, dinamika perkembangan Papua ini kedepan akan makin cepat dengan kebijakan pemerintah untuk pembangunan-pembangunan, membuka isolasi ketertinggalan dan keterbelakangan dan lain-lain di Tanah Papua. Tapi di sisi lain ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan ruang-ruang ini untuk kepentingan mereka.

Karena itu, tandas Wakapolda, pihaknya mengatakan OPM bermain, bekerja melakukan tindakan bukan atas nama suatu kepentingan besar. Tapi untuk kepentingan mereka.

Menurut Wakapolda, pihaknya sangat tak setuju bila mereka mengklaim bahwa perjuangan mereka untuk suatu tujuan yakni Papua merdeka, referendum dan lain-lain.

“Dia mengambil dan merampas senjata sebagai alat bergaining position untuk dia menguasai dirinya dan masyarakat. Dan ini tak cocok diatas nama sebuah organisasi atau kepentingan,”

ujar Wakapolda.

Ditanya masalah pemetaan daerah potensi konflik apakah Puncak Jaya juga termasuk prioritas pengamanan, tukas Wakapolda, ada 6 wilayah yang menjadi prioritas pengamanan Polda Papua dan Jajaran, termasuk Puncak Jaya untuk mengantisipasi OPM yang melakukan kekerasan bersenjata selama ini.

“Sebenarnya ada semacam siklus terkait dengan rangkaian kegiatan politik yang ada di Papua khususnya setiap menjelang Pemilu pasti ada rangkaian tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan OPM,”

jelas Wakapolda.

Sebagaimana diwartakan, aksi-aksi OPM tampaknya masih akan menjadi salah-satu tantangan Kamtibmas di wilayah hukum Polda Papua selama tahun 2014 ini. Sama halnya dengan pengibaran bendera Bintang Kejora simbol perjuangan OPM juga bakal meningkat terjadi di sejumlah daerah di Papua. Hal tersebut sebagaimana terungkap pada Press Release Kapolda Papua dalam Rangka Penyampaian Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas 2013 di Aula Rupatama, Mapolda Papua, Jayapura, Selasa (31/12).

Polda Papua memprediksi situasi Kamtibmas 2014 meningkat antara lain Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014 masih mungkin akan terjadi aksi unjukrasa meningkatnya aksi OPM, penembakan di areal PT Freeport Indonesia di Timika serta pengibaran bendera Bintang Kejora di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat.

Kasus Penyerangan yang dilakukan TPN/OPM sebanyak 15 kali merupakan kasus yang paling menonjol sepanjang tahun 2013, menyusul kasus penembakan di areal PT Freeport Indonesia di Timika sebanyak 11 kali, serta kasus pengibaran bendera Bintang Kejora, simbol perjuangan bangsa Papua Barat sebanyak 5 kali.

Sementara itu, ujar Kapolda, kasus senjata api dan bahan peledak seperti kasus penyalahgunaan senpi tahun 2013 sebanyak 50 dan tahun 2013 sebanyak 31 kali. Temuan senjata api tahun 2012 sebanyak 17 kali dan tahun 2013 sebanyak 36 kali. Penyalahgunaan bahan peledak tahun 2012 sebanyak 7 kali dan tahun 2013 sebanyak 2 kali. Temuan bahan peledak tahun 2012 sebanyak 6 kali dan tahun 2013 sebanyak 15 kali.

Penyitaan senjata api tahun 2012 sebanyak 2 kali dan tahun 2013 nihil. Penyitaan bahan peledak tahun 2012 sebanyak 2 kali dan tahun 2 kali tahun 2013 nihil. (Mdc/don/l03)

Sabtu, 04 Januari 2014 06:34, BinPa

January 5, 2014 0

Seminar Transformasi Papua, Dinilai Alat Jitu Membunuh OAP

Baliho promosi Seminar Transformasi Papua (Jubi/Benny Mawel)

Jayapura, 2/1 (Jubi) – Rencana Pemerintah provinsi Papua menyelengarakan Seminar Transformasi Papua pada Juli tahun ini dengan menghadirkan Pastor Benny Hinn dari USA dinilai membawa agenda terselubung pemerintah. Diduga, seminar ini untuk membuat Orang Asli Papua tidak lagi menolak rencana busuk pemerintah Jakarta melalui pemerintah Papua.

“Rencana itu untuk meredakan gejolak hati orang Papua yang lagi tidak puas atas kinerja pemerintah,”

tutur Fr. Kris Dogopia Pr kepada tabloidjubi.com (2/1) di Abepura, Kota Jayapura. Seminar itu akan berisi siraman-siraman rohani yang membuat orang Papua terlena dengan kata-kata manis pengkotbah nanti.

“Gula-gula untuk menyenangkan rakyat agar menerima Otsus Plus sebagai berkat,”

tutur mantan ketua Senat Mahasiswa ST FT Fajar Timur ini.

Penilaian lebih keras datang dari Fr. Yulianus Pawika. Yulianus menilai seminar itu menjadi indikasi gereja-gereja tertentu di Papua menyetujui korban umat Tuhan yang tidak berdosa terus berjatuhan.

“Satu alat jitu untuk membunuh orang asli Papua dengan kampanye Yesus di Papua.”

“Kampanye itu menjadi legitimasi gereja kepada penguasa untuk membasmi OAP dan melemahkan perjuangan,”

tegas Yulianus. Karena itu, alumnus STFT Fajar Timur ini, mengajak orang Papua tidak terjebak dalam rencana otopia gereja-gereja yang tidak memberikan keselamatan itu.

“Umat harus tidak tergoda dengan agenda-agenda yang tidak jelas, yang ada di Papua.”

sarannya.

Agenda Kebangkitan Kebangunan Rohani (KKR) akbar model ini pernah dilakukan di Papua pada 1-16 November tahun 2001 yang dikenal dengan Festival Papua. Pembicara utamanya adalah Ev. Peter Youngren. Benny Giyai menyebut KKR ini sebaga agenda sebelum penculikan dan pembunuhan Theys Eluay, 10 November 2001.

Rencana itu, sebelumnya disampaikan, Bupati Puncak Jaya, Henock Ibo. Ibo menuturkan persekutuan gereja-gereja di Papua, sebanyak 42 denominasi gereja se-Papua telah sepakat dan didukung pemerintah Provinsi Papua bersama bupati se-tanah Papua untuk melaksanakan kegiatan itu.

“KKR ini diberi judul KKR Transformasi Papua, dikaitkan dengan visi misi pemerintah daerah yaitu Papua bangkit mandiri sejahtera,”

katanya ke wartawan di Horison Hotel, sebagaimana yang dilansir media ini, Sabtu (16/11) malam. (Jubi/Mawel)

Author : Benny Mawel on January 2, 2014 at 20:07:35 WP,TJ

January 2, 2014 0

Prediksi Tahun 2014 : Isu Papua Merdeka Bakal Menguat

Marinus YaungJAYAPURA – Tahun 2014 akan segera menggeser tahun 2013. Lalu bagaimana gambaran situasi politik di Papua, termasuk isu Papua Merdeka di tahun 2014? Wartawan Bintang Papua mencoba meminta pendapat seorang akademi yang juga seorang pengamat Politik Papua, Marinus Yaung. Inilah prediksinya.

Pengamat Politik Papua, Marinus Yaung, memprediksi di tahun 2014 simpati publik internasional terhadap isu Papua merdeka akan semakin meningkat/menguat apabila pemerintah tidak merespon untuk dilaksanakan dialog. Menurut dia, isu Papua merdeka akan semakin mendapat ruang publik, apabila pemerintah tidak mampu menjembatani kepentingan orang Papua dengan kepentingan pemerintah pusat. “Orang Papua sudah minta dialog damai Papua-Jakarta, tetapi kalau pemerintah tetap bersikeras, dan kemungkinan besar pemerintah pusat akan tetap melakukan pendekatan kesejahteraan melalui UU Otsus Plus, serta mengabaikan usulan dialog damai maka yang terjadi adalah isu Papua merdeka akan semakin menguat dan akan mendapat simpati yang luas dari negara-negara lain,”ujar Pengamat dari Universitas Cenderawasih ini kepada Bintang Papua Senin (30/12).

Dikatakan, secara umum situasi politik Papua tahun 2014 nanti akan mengikuti situasi perpolitikan nasional, di mana tahun depan akan diramaikan dengan pertarungan politik Pileg dan Pilpres. Lanjutnya, pertarungan politik di tingkat lokal dalam perebutan kursi di dewan akan sangat mempengaruhi situasi politik Papua. Di samping masalah pemilu dan ketidaksiapan KPU yang maksimal dalam menjalankan tahapan Pemilu, sehingga berpotensi menimbul konflik politik, hukum dan bahkan bisa berujung kepada kekerasan fisik di Papua.

Menurutnya, situasi poltik Papua juga masih diperhadapkan pada kontroversi jalan penyelesaian masalah Papua. Jalan penyelesainnya apakah melalui pintu Otsus Plus atau pintu dialog masih tetap akan menjadi isu politik yang paling panas di tahun depan.

“Jadi menurut hemat saya eskalasi politik Papua menuntut Papua merdeka akan semakin luas perkembangannya di negara-negara sahabat, apabila pemerintah tetap memaksakan penerapan UU Otsus Plus yang sedang dalam tahapan proses legislasi, maka pemerintah akan menjadi pihak yang paling bertanggungjawab dalam memelihara konflik di Papua,”

terangnya.

Meski demikian, menurut analisisnya UU Otsus Plus ini tidak akan diimplementasikan dalam tahun 2014 karena akan mendapat perlawanan dari parlemen pusat. Ia memprediksikan penerapan UU Otsus Plus baru akan diimplementasikan pada tahun 2015.

“Walaupun UU Otsus Plus ini sengaja dikejar time limitnya sebelum Presiden SBY turun takhta, namun masalah lain yang juga cukup mempengaruhi situasi politik Papua tahun depan adalah masalah 14 kursi orang asli Papua di DPR. Bagi saya, selama UU Pemilu di Indonesia tidak dirubah maka selama itu pula 14 kursi tidak akan pernah terealisasikan. Karena tidak mungkin Perdasus atau Perdasi dibuat tapi bertentangan dengan UU Pemilu,”

tuturnya.

Disamping itu, ia juga mengungkapkan kebiasaan paling buruk dari elite politik dan pejabat Papua adalah seringkali membuat perda-perda yang bertentangan dengan perundangan di atasnya. “Jadi bagi saya buang waktu kalau terus diperjuangkan 14 kursi tapi pada akhirnya tidak bisa dilaksakan karena bertentangan dengan UU Pemilu,”ungkapnya.

Ia menyebutkan, isu Papua merdeka akan mendapat simpati dunia internasional apabila pemerintah pusat memaksakan implementasi UU Otsus Plus atau UU Pemerintahan Papua. Dia menilai , segala usaha yang dilakukan pemerintah untuk mempromosikan Otsus Plus dikalangan internasional akan sia-sia.

“Karena masyarakat internasional hanya melihat dialog damai Papua-Jakarta adalah sebagai solusi terbaik penyelesaian konflik politik di Papua. Kalau pada akhirnya UU Otsus jadi diterapkan bulan maret 2014 sebelum pileg 9 April 2014, maka situasi politik Papua akan kembali memanas paska penetapan itu,”

ucapnya.

Untuk itu, ia menyarankan pemerintah pusat agar jangan terburu-buru dan memaksakan kehendak agar implemtasi UU Otsus Plus segera direalisasikan. Namun harus dikalkulasi dengan baik kompensasi politiknya.

“Masukan saya, pemerintah SBY harus serius memperhatikan perkembangan isu Papua merdeka di luar negeri dan bertindak tegas kepada negara-negara yang mendukung isu Papua merdeka. Dan untuk meredam tuntutan politik Papua merdeka dalam negeri, pemerintah SBY harus dukung dialog damai Papua – Jakarta sebagai solusi masalah Papua,”

katanya.

Ia menambahkan, jika pemerintah tetap bersikeras mendorong UU Otsus Plus, dan mengabaikan dialog damai, dan tidak mau menerima tawaran kompromi politik dengan rakyat Papua, dalam arti pemerintah menempatkan isu Otsus Plus sebagai agenda dialog yang utama, dan tetap memaksakan pengimplementasiannya maka referendum di Papua tinggal menunggu waktu saja.

“Orang Papua hari ini sudah sadar bahwa selama ini selalu dijadikan kelinci percobaan kebijakan pemerintah, tahun depan hal ini tidak akan terjadi lagi,” tandasnya.(art/don/l03)

Selasa, 31 Desember 2013 11:09, BinPa

December 31, 2013 1

KOMNAS HAM: KNPB Bukan Kelompok Milisia

Jayapura, 19/12 (Jubi) – Komisioner Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM RI) Natalius Pigay dengan tegas mengatakan Komite Nasional Papua Barat “(KNPB) bukan kelompok milisia”.

“Mereka itu kelompok rakyat sipil. Ekpresi apapun tidak boleh ditindak kecuali mengibarkan bendera Bintang Fajar,”

tuturnya kepada awak media usai seminar Tersanderanya Ruang Demokrasi di Papua di Aula Sphie P3W Padangbulan Abepura, Kota Jayapura, Papua (19/12.

Penanganan terhadap KNPB harus penegakan hukum. “Tangkap dan buktikan. Kalau salah, buktikan di pegadilan,” tegasnya. Natalius menduga polisi di Papua tidak mau menjalankan penegakan hukum.

“Polisi ingin cepat selesai. Polisi menerapkan crime control mode. Ini cara menangani kelompok kriminal dan teroris.”

kata Pigay.

Kalau model penanganan kelompok krimanal ini yang diterapkan kepada KNPB, menimbulkan dua ekses negatif. Pertama, kebebasan sipil ditekan. Kedua, berpotensi pelanggaran HAM.

Markus Haluk, Sekretaris Jendral Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se-Indonesia (AMPTPI) mengatakan memang ada kecenderungan kriminalisasi perjuangan sipil Rakyat Papua. “Ruang demokrasi dibungkam habis-habisan,” tuturnya.

Pembungkaman itu sangat nampak terjadi di mana-mana. Orang mau menyampaikan aspirasi secara damai saja dilarang. Digiring kepada aksi kriminal.

“Yang kita hadapi di Jayapura, ini barometernya Papua,”

tegasnya.

Karena itu, kepada semua pihak, Haluk mendesak untuk duduk berasama. “Masalah Papua tidak akan selesai dengan Otonomi Khusus dan Plus. Masalah akan selesai melalui pihak yang bertikai,”tuturnya. (Jubi/Mawel)

KOMNAS HAM RI: KNPB BUKAN KELOMPOK MILISIA, TabloidJubi.com, Author : Benny Mawel on December 19, 2013 at 19:51:07 WP

December 20, 2013 1

Noam Chomsky : Kasus Papua Barat Itu “Major Scandal”

Jayapura – Sebuah video wawancara dengan Profesor Noam Chomsky telah dirilis minggu ini. Chomsky, Profesor dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) yang sering disebut sebagai “father of modern linguistics” berbicara tentang Papua Barat dalam video tersebut. Ia menyebut kasus Papua Barat sebagai skandal besar yang dilakukan negara-negara Barat.

“Saya pikir perlawanan Papua Barat akan berdiri dengan kasus lainnya dalam perlawanan terhadap teror dan penindasan besar-besaran sebagai inspirasi dari apa yang manusia dapat capai dan itu belum mungkin berhasil. Jika (negara-negara-red) Barat bersedia untuk menghadapi tanggung jawab dan tindakan itu, hal ini dapat berhasil.”

kata Noam Chomsky tentang perlawanan rakyat Papua Barat.

Dalam video ini, Chomsky menyebutkan Amerika Serikat dan Australia sebagai aktor utama dibalik skandal Papua Barat karena kepentingan atas sumberdaya alam di Papua Barat. Indonesia, hanyalah sebuah negara yang disupport oleh Amerika Serikat untuk menjalankan skandal tersebut. Hal yang sama juga terjadi pada kasus Timor Leste yang “dimainkan” oleh Australia.

Noam Chomsky, adalah seorang pengkritik keras kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dia mengklaim Amerika Serikat memiliki standar ganda dalam kebijakan luar negerinya. Amerika Serikat, menurut Chomsky mendukung demokrasi dan kebebasan bagi semua namun bersekutu dengan organisasi non-demokratis dan represif seperti Chili di bawah Augusto Pinochet yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran. Dia sering berpendapat bahwa intervensi Amerika di negara lainnya, termasuk bantuan rahasia pemerintah Amerika Serikat adalah sebuah cara yang cocok dengan deskripsi standar terorisme. (Jubi/Victor Mambor)

Video wawancara dengan Noam Chomsky

Victor Mambor on December 14, 2013 at 15:48:55 WP,TJ

December 14, 2013 2

Imparsial : Penembakan di Freeport Banyak Kepentingan “Main”

Direktur Eksekutif Imparsial, Poengki IndartiJAYAPURA – Serangkaian aksi penembakan secara berturut-turut selama 3 hari, terjadi di areal Tambang PT Freeport Timika Papua, dimana aparat Kepolisian belum mampu menghentikannya.

Mendapat tanggapan dari Imparsial LSM Pemerhati HAM. Imparsial mensinyalir terkait aksi teros penembakan ini ada banyak kepentingan yang “bermain” di sana.

“Penembakan di Freeport yang sangat marak sejak 2009, kembali terjadi lagi. Diawali pada Minggu 8 Desember dan terjadi berturut-turut di mile 40-41, mengenai kendaraan yang ditumpangi aparat keamanan. Ini teror yang sangat misterius, karena pelakunya tidak pernah bisa diketahui atau bahkan ditangkap,”

ujar Direktur Eksekutif Imparsial, Poengki Indarti melalui pesan elektroniknya, Rabu 11 Desember.

Kekerasan berupa penembakan yang tak pernah bisa dihentikan, jika pelakunya tidak berhenti sendiri, justru mengundang tanda tanya besar. “Mengapa Freeport yang selama ini selalu dijaga aparat keamanan bersenjata dengan sangat ketat, masih saja kecolongan dengan aksi para pelaku? Mengapa selama ini aparat keamanan gagal menangkap para pelaku? Apakah para pelaku sedemikian lihai mengecoh aparat? Atau justru ada sebab-sebab lain.”tanya dia.

Dari analisa Imparsial, kata dia, ada sejumlah hal yang menjadi pemicu kembali terjadinya aksi penembakan misterius di areal Freeport.

“Ada beberapa analisa terhadap hal ini. Kekerasan di Freeport terjadi tidak dalam ruang yang kosong. Ada banyak kepentingan “bermain”di situ. Bahkan situasi politik nasional juga kemungkinan besar bisa berdampak di Papua – pilihannya bisa di Freeport atau di Puncak Jaya. Dinamika politik di Papua juga bisa menjadi penyebab kembali maraknya aksi kekerasan di Freeport,”

terangnya.

Namun, faktor lain juga bisa menjadi munculnya aksi teror itu, seperti masalah uang atau upeti.

“Selain itu serangan ini bisa juga dialamatkan pada PT. Freeport Indonesia, dengan maksud mendapatkan uang dari PT. Freeport. Ini bisa dilakukan oleh pihak mana saja yang mempunyai akses pada senjata api,”

jelasnya.

Oleh karena itu, yang paling penting harus dilakukan adalah upaya Polda Papua secara serius dan sungguh-sungguh untuk melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap para pelaku.

“Selain itu sangat penting bagi Polda untuk melakukan operasi razia senpi dan sajam, termasuk bahan-bahan peledak di seluruh Papua. Nama baik Polda dipertaruhkan untuk bisa menangkap para pelaku hidup-hidup dan membawanya ke pengadilan,”

terangnya. (jir/don/l03)

Kamis, 12 Desember 2013 08:26, Binpa

December 12, 2013 0

Pangdam: Papua Sangat Kondusif

AYAPURA [PAPOS] – Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Drs. Christian I Zebua, MM menyampaikan wilayah Papua adalah daerah sangat kondusif, aman dan damai. Hal ini, dibuktikan dengan adanya aktivitas pemerintahan dan perekonomian serta aktivitas masyarakat yang berjalan selama 1 x 24 jam, tetap aman tanpa ada gangguan dari pihak manapun.

Hal tersebut ditegaskan Pangdam saat memberikan materi pada Kegiatan Kebhaktian Kebangunan Rohani (KKR) Papua Dipulihkan yang diselenggarakan Korem 172/PWY di Aula Makorem 172/PWY Padang Bulan, Jumat (15/11) kemarin.

Menurut Pangdam, bukti lain bahwa Papua sangat kondusif adalah, dengan semakin meningkatkan kondisi iklim investasi di Papua sejak beberapa tahun ini.

Tidak hanya itu, belakangan ini juga, Papua juga menjadi tuan rumah penyelenggaraan sejumlah ivent nasional, dan semua kegiatan tersebut berlangsung aman dan normal.

“Papua adalah Tanah yang diberkati oleh Tuhan, sehingga banyak memiliki keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki daerah lain, khususnya keunggulan sumber daya alamnya,”

ujar Pangdam didepan puluhan peserta seminar KKR.

Yang berkembang saat ini di Papua menurut jenderal bintang dua ini adalah, adanya pandangan pro kontra terkait dinamika pemekaran daerah otonomi baru (DOB) serta adanya otonomi khusus (Otsus) plus.

Pro dan kontra pemekaran DOB ini bagi Pangdam, merupakan hal yang wajar sebagai bagian dari dinamika politik dan demokrasi, karena pada intinya apa yang diharapkan pemerintah maupun masyarakat itu, untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.

“Kami bagian dari alat Negara tugas pokoknya adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia serta mempertahankan dan menegakkan kedaulatan NKRI. Karena ini, melalui seminar KKR ini tentunya memberikan harapan untuk ikut berkontribusi dan mendukung pemerintah untuk terciptanya suatu wilayah yang selalu diberkati Tuhan, yakni wilayah yang penuh dengan kedamaian dan cinta kasih,”

demikian Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Drs. Christian I Zebua, MM. [nur]

Jum’at, 15 November 2013 23:29, Ditulis oleh M.Nur/Papos

November 19, 2013 1

“Jangan Sepelekan Negara-Negara MSG”

English: Papua Indonesia Flag (Photo credit: Wikipedia)

JAYAPURA – Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung, mengingatkan pemerintah agar tidak menganggap remeh proposal yang diajukan oleh negara-negara Melanesian Spearhead Group (MSG) yang ingin berkunjung ke Papua. Hal ini terkait dengan penolakan pemerintah terhadap negara-negara MSG, yang dapat berakibat pada semakin kencangnya seruan untuk memasukkan Papua sebagai anggota MSG.

“Proposal yang diajukan oleh West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) untuk masukkan Papua menjadi anggota pada sidang MSG di Nomea bulan Juni lalu,akan segera terealisasi apabila pemerintah Indonesia mengabaikan kesepakatan negara anggota MSG tentang peninjauan kembali proposal WPNCL sebelum mereka diundang untuk melihat situasi dan kondisi terkinipembangunan di Papua dalam era Otsus,”terangnya via telepon seluler kepada Bintang Papua, Senin (18/11).

Ia mengatakan, rupanya pemerintah Indonesia secara sepihak memutuskan mengundang delegasi Solomon saja yang datang ke Papua. Tindakan ini dianggap sebagian besar negara MSG sebagai bentuk pelanggaran terhadap kesepakatan di Noumea. Sehingga kalau sampai akhir bulan November ini tidak ada undangan dari pemerintah Indonesia,maka proposal WPNCL akan diterima dan tahun depan WPNCL akan ditetapkan menjadi anggota forum MSG.

“ Maka melalui media ini saya meminta pemerintah Indonesia untuk segera mengundang negara MSG datang ke Papua,karena langkah ini menurut hemat saya akan sangat mempengaruhi keputusan diterima atau tidaknya proposal WPNCL. Bahkan saya berani menjamin bahwa akhir dari kunjungan delegasi MSG, seluruh negara MSG akan meminta kerja sama ekonomi dan pembangunan dengan Indonesia. Kenapa demikian? Contoh paling sederhana saja bahwa kantor Gubernur Papua di dok 2 adalah kantor Gubernur termegah dan terbaik di seluruh negara-negara anggota MSG. Saya sekali lagi meminta keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah isu Papua merdeka di Pasifik Selatan,”ungkapnya.

Untuk itu, sekali lagi ia mengingatkan pemerintah untuk tidak meremehkan sikap ketersinggungan Negara Vanuatu dan Kaledonia Baru terhadap undangan dari Indonesia yang hanya kepada negara kepulauan Solomon.

“Karena mereka akan terus mendorong proses politik yang sama ke PBB terkait WPNCL. Organisasi Internasional ini akan melakukan tindakan yang sama dengan memutuskan Papua menjadi negara merdeka secara unilateral tanpa perlu mendapat persetujuan dari negara Indonesia,”

katanya.

Ia menambahkan, pemerintah Indonesia, terutama departemen luar negeri RI sudah tahu bahwa strategi diplomasi invisible hand adalah diplomasi subversif yang telah merusak dan mengancam integrasi bangsa sejak jaman Presiden Soekarno sampai hari ini.

“Dunia internasional selalu menggunakan cara-cara subversi untuk mengancam integrasi bangsa. Cara subversi adalah menggunakan negara-negara kecil di pasifik sebagai kaki dan tangan menjalankan kepentingan mereka untuk menghancurkan Indonesia. Maka kalau pemerintah Indonesia sudah menunjukkan pengaruh yang kuat di pasifik selatan,maka jangan merusak kepercayaan yang sudah didapat dari negara MSG. Undang mereka segera dan lihat apakah masalah Papua masih akan terus berkibar di pasifik selatan atau akan segera berakhir,”

tandasnya.(art/don/l03)

Selasa, 19 November 2013 03:09, Binpa