JAYAPURA – Pengamat Hukum Internasional, Sosial Politik Universitas Cenderawasih Jayapura, Marinus Yaung, mengatakan, pendekatan yang biasa pihak kepolisian lakukan dalam penyelesaian konflik di Papua dan dalam menangani gerakan-gerakan sipil di Papua adalah melalui dialog, bukan dengan tindakan kekerasan yang selama ini masih dilakukan aparat.
Menurutnya, aparat keamanan harus membangun kerjasama dengan Jaringan Damai Papua (JDP) untuk mewujudkan dialog damai Papua-Jakarta. Pasalnya Pemerintah Provinsi Papua, DPRP dan MRP sendiri sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk mendukung agenda dialog damai tersebut.
Karena kenyataannya bahwa ada penilaian masyarakat selama ini terkesan baik Pemda Papua, DPRP, dan MRP hanya mencari posisi amannya saja dan posisi yang menguntungkan dirinya sendiri.
“Saya harapkan Polda Papua bangun komunikasi yang intensif dengan JDP untuk mewujudkan dialog damai tersebut. Dialog bukan berarti konotasinya meminta merdeka, tapi dialog untuk rakyat menyampaikan apa yang selama ini dideritanya,”
ungkapnya kepada Bintang Papua di kediamannya, Kamis, (13/6).
Ditegaskannya, selama ini rakyat terus berteriak, karena rakyat dibunuh, dipukul, dianiaya, dan parahnya lagi permasalahan mendasarnya selama ini tidak diperhatikan dengan baik, sehingga rakyat masih hidup dalam keterbelakangan, dan kemiskinan, terutama masyarakat yang ada di kampung-kampung.
Terkait dengan itu, Dosen Jurusan Hubungan Internasional FISIP Uncen Jayapura ini, bahwa, wajah Indonesia seperti apa di mata orang Papua sangat tergantung pada perilaku pihak TNI/Polri di Papua. Kalau pihak TNI/Polri hadir dengan wajah kejam dan penuh kekerasan, maka orang Papua akan melihat Indonesia itu kejam dan penuh kekerasan.
Sebaliknya kalau TNI/Polri hadir dengan wajah penuh rasa hormat, sopan, rasa persahabatan dan menjunjung tinggi dialog sebagai cara penyelesaian masalah, maka orang Papua akan melihat Indonesia sangat baik dalam memperlakukan orang Papua.
“Pandangan orang Papua terhadap Indonesia sangat ditentukan oleh pengalaman masing-masing orang Papua dalam berinteraksi dengan pihak TNI/Polri di lapangan,”
jelasnya.
Ditambahkan, untuk mengubah penilaian negatif orang Papua kepada Indonesia, dimulai dari perubahan perilaku dan pendekatan TNI/Polri dalam kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat Papua.(nls/don/l03)
Jayapura, 11/6 (Jubi) – Dialog yakni dialog Jakarta -Papua yang sementara di dorong, perlu dilakukan di Papua. Melalui dialog, ada kesepakatan penyelesaian masalah.
Inti dari dialog itu sendiri pertama, pihak-pihak yang berkonflik menyepakati akar masalah. Wakil-wakil dari Papua dan dari Indonesia sama-sama duduk untuk membicarakan dan menyepakati akar masalah Papua.
“Pihak-pihak ini harus duduk bersama-sama untuk bicara soal akar masalah di Papua,”
kata Muridan S. Widjojo saat menyampaikan materinya dalam seminar sehari bertema : Papua Raod Map, Perspektif Penyelesaian Konflik Papua yang berlangsung di Aula, Fisip Uncen di Kampus Uncen Perumnas III Waena, Abepura, Kota Jayapura, Selasa (11/6).
Inti kedua dari dialog, lanjut dia, yaitu, kesepakatan, Jalan keluar yang disepakati bersama. Bukan karena ada tekanan dan paksaan. Tetapi, kesepakatan bersama yang ditaati. Mengapa dialog berlangsung, dialog perlu karena konflik sudah lama terjadi. Yang ada hanyalah kekerasan berganti kekerasan. Dialog yang ideal adalah membuat semua orang merasa terlibat dalam keputusan.
“Kami sudah berusaha sosialisasikan dialog ini disejumlah kabupaten yang ada di Papua,”
ungkapnya. Namun, tambah dia, sebagian masyarakat Papua belum memahami. Meski demikian, pihaknya dalam hal ini Jaringan Damai Papua (JDP) tak akan mundur. Upaya-upaya masih akan terus dilakukan. Diantaranya melalui konsultasi.
Sebelumnya, Pastor Neles Tebay, penggagas dialog Jakarta-Papua dari Jaringan Damai Papua (JDP) mengatakan, kalau dialog Jakarta-Papua tidak dapat memastikan hasil jika kedua pihak, yakni konstestan politik dari Papua dan pemerintah pusat belum bertemu. (Jubi/Musa)
untuk terus menerus menginternasionalisasikan isu Papua Merdeka di luar negeri dengan pendekatan politik melalui pembukaan Kantor Perwakilan OPM di luar negeri seperti di Kota Oxford-Inggris, tidak selalu mudah. Pasalnya, aturan hukum masing-masing Negara berbeda satu dengan yang lainnya.
Dengan mengikuti perkembangan berita beberapa hari belakangan ini tentang rencana pendirian Kantor OPM di Port Moresby–PNG, dikatakan baginya Pemerintah PNG akan menolak dengan resmi segala upaya diplomasi OPM untuk mendirikan kantor OPM tersebut. Tetapi bukan berarti pemerintah PNG tidak mendukung dan tidak memberikan ruang bagi gerakan-gerakan perjuangan Papua Merdeka di PNG.
Satu pernyataan ini yang penting ‘tanpa harus mendirikan Kantor Perwakilan OPM di PNG pun, secara politik dan berdasarkan espirite de corp atau semangat Corsa dari seluruh 53 negara (Termasuk di dalamnya Negara PNG) yang tergabung dalam Negara-Negara Pesemakmuran Inggris atau Negara-Negara Commonwealth telah mengakui pendirian Kantor OPM di Kota Oxford Inggris. Dengan kata lain sudah ada pengakuan politik dan diplomasi dari 53 Negara-Negara Pesemakmuran tersebut terhadap perjuangan Papua Merdeka.
“Jadi 53 negara persemakmuran tersebut (termasuk PNG) sudah mengakui secara diplomasi dan politik perjuangan Papua Merdeka. Ini semangat Corsa dari Negara-negara persemakuran,” jelasnya kepada Bintang Papua di kediamannya, Senin, (10/6).
Lanjutnya, satu peristiwa politik yang terjadi dalam satu Negara persemakmuran tersebut adalah bahwa itu masalah bersama seluruh Negara-negara anggota persemakmuran.
Dengan demikian, jelas disini bahwa sikap penolakan pemerintah PNG hanyalah bagian dari permainan politik dan diplomasi internasional dalam hubungan bilateral Indonesia-PNG untuk tidak mengganggu kepentingan nasional masing-masing Negara.
Untuk itulah, dirinya berharap supaya Pemerintah Indonesia mengintensifkan diplomasi dan lobi-lobi internasional yang lebih progresif lagi ke Negara-negara persemakmuran Inggris karena kemenangan politik dan diplomasi sedang berpihak ke kelompok OPM di luar negeri.
Tetapi pekerjaan rumah di Papua harus segera diselesaikan karena sumber masalahnya ada di Papua. Kalau tidak ada lagi orang Papua dibunuh, ditangkap, disiksa, dipenjarakan tanpa prosedur hukum yang jelas, diperlakukan tidak manusiawi, dan lebih dari pada itu, kalau pemerintah pusat akhirnya harus setuju bahwa dialog damai dan bermartabat antara Jakarta-Papua segera dilaksanakan, maka dampak politiknya akan segera dirasakan pemerintah dalam menghentikan gerakan perjuangan Papua Merdeka di luar negeri.
“Semua kembali pada political will pemerintah pusat kalau tidak mau melihat Papua merdeka dan emnjadi Negara berdaulat menyusul Timor LEste yang sudah lebih dulu merdeka,” pungkasnya.
Ditambahkannya, perlu juga pemerintah Indonesia sadari bahwa pemerintah PNG tidak terlalu tertarik dengan diplomasi OPM untuk membuka kantor perwakilannya di Port Moresby, karena Pemerintah PNG lebih mendukung Papua masuk menjadi anggota Blok kerja ekonomi dan perdagangan Melanesia Spearhead Groups(MSG) karena secara ekonomi akan sangat menguntungkan masyarakat Papua. Papua akan lebih banyak memetik keuntungan ekonomi daripada keuntungan politik apabila Papua masuk menjadi anggota MSG nantinya.(nls/don/l03)
Fileb Jacob Semuel Karma, salah seorang pejuang Papua Merdeka memberi dukungan bagi perwakilan di MSG. Semua pejuang Papua membagi tugas dan peran masing-masing.(Jubi/ist)
Jayapura –– Aktivis pejuang Papua Merdeka Filep Jacob Semuel Karma yang akrab dipanggil Jopie Karma telah mengingatkan agar pengalaman perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Senegal jangan sampai terulang lagi. Peringatan ini penting dalam menjalin kerja sama dengan Persaudaraan Ujung Tombak Negara Negara Melanesia di Pasifik Selatan.
Namun yang jelas Karma mendukung upaya yang dilakukan West Papua National Coalition for Liberation(WPNCL)untuk perjuangan Papua Merdeka sebagai wakil bangsa Papua di MSG. Lebih lanjut kata Karma dalam perjuangan Papua Merdeka, semua kelompok dalam faksi-faksi membagi-bagi peran dan tugas masing-masing untuk mencapai kemerdekaan.
Mendiang Ben Tanggahma mantan Kepala Perwakilan Organisasi Papua Merdeka(OPM) di Senegal pernah bertugas selama beberapa tahun di sana dan mendapat dukungan dari pemerintah Senegal. Sayangnya beberapa tahun kemudian pihak pemerintah Indonesia dengan kekuatan modal melakukan pendekatan dan kerja sama ekonomi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Senegal. Akibatnya kantor Perwakilan OPM di Senegal ditutup karena kekuatan modal yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Kondisi ini diperparah lagi dengan munculnya faksi-faksi dalam perjuangan Papua Merdeka, sehingga memperlemah perjuangan Papua Merdeka.
Ben Tanggahma mengatakan sebagai sesama bangsa kulit hitam memang banyak negara-negara Afrika sangat mendukung Papua Merdeka tetapi negara-negara Afrika yang miskin dan butuh dukungan kerja sama ekonomi. Kondisi inilah yang terkadang mengenyampingkan kesamaan kulit dan ras demi kepentingan kepentingan politik yang lebih besar.
Prof Dr Nazaruddin Sjamsoddin dalam bukunya berjudul, Integrasi Politik di Indonesia menyebutkan secara umum bisa dikatakan OPM sebagai sebuah organisasi perjuangan terbagi atas dua jenis gerakan yang masing-masingnya mengkoordinasikan kegiatan politik dan militer.
Dalam penelitiannya tentang Integrasi Politik di Indonesia, Nazaruddin menulis ada beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya gerakan politik dan militer bekerja sama dengan baik dalam perjuangan Papua Merdeka.
Faktor yang pertama tentu saja keterbatasan ruang gerak yang disebabkan oleh operasi-operasi militer dan tindakan-tindakan lain yang diambil oleh Pemerintah Indonesia.
Belakangan setelah reformasi di Indonesia 1998, salah satu pemimpin Papua alm Theys Hiyo Elluay lebih memilih perjuangan damai dalam sopan santun politik. Soalnya bagi Theys kemerdekaan Papua sudah ada pada 1 Desember 1961 dan tinggal mengembalikan hak-hak politik.
Kedua, adanya latar belakang suku yang berbeda di antara sesama pemimpin OPM baik di kalangan militer maupun politiknya yang sering menimbulkan perbedaan interpretasi atas sasaran-sasaran perjuangan dan perbedaan kepentingan.
Ketiga adanya perbedaan iedologi di antara sesama pemimpin OPM; di antara mereka ada yang berorientasi ke kanan dan ada pula yang kekiri. Keempat, kekurangan dana membatasi kegiatan pemimpin-pemimpin politik OPM, termasuk hubungan mereka dengan pemimpin gerakan militer. Kelima pembatasan-pembatasan yang dikenakan pemerintah Papua New Guinea(PNG).
Kegiatan-kegiatan Papua Merdeka di luar negeri pertama kali berpusat di Negeri Belanda di mana terdapat dua pentolan pemimpin Papua masing-masing alm Markus Kaisiepo dan Nicolas Jouwe. Belakangan Nicolas Jouwe , Frans Alberth Yoku dan Nicolash Meset kembali ke Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia
Selain di Negeri Belanda ada juga kelompok yang tinggal di Stockholm Swedia pada 1972 sudah membuka perwakilan OPM di sana. Bahkan mendapat dukungan dari sekolompok akademisi senior beraliran Marxis di Universitas Stockholm, Swedia. Kantor ini ditutup pada 1979 ini karena kekurangan dukungan dana. Begitupula perwakilan OPM di Dakar, Senegal didirikan pada 1976 dan mendapat dukungan-dukungan dari negara-negara Afrika selama beberapa tahun.
Markus Kaisiepo lebih percaya kepada kekuatan militer untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua sehingga bekerja sama dengan Door de eeuwen trouw, sebuah Yayasan yang menjadi tulang punggung pemerintahan dalam pengasingan RMS dibawah kepemimpinan Ir Manusama beberapa waktu lalu.
Pemimpin OPM di Dakar dan Stockhol lebih banyak dikuasai oleh pemimpin muda seperti alm Ben Tanggahma.Perwakilan OPM di Dakar didukung sepenuhnya oleh Presiden Senegal Senggor antara lain dengan menyalurkan dana-dana swasta. Ben Tanggahma juga dibantu oleh beberapa negara kelompok Brazzaville 13 yang memang tidak mendukung Indonesia dalam pembahasan masalah Irian Barat di PBB sejak 1960 an.
Sedangkan dukungan di Pasifik Selatan, terutama negara-negara Melanesia Vanuatu membuka perwakilan di sana pada 1983. Vanuatu yang mendorong agar sesama negara Melanesia saling membantu dalam perjuangan dan kepentingan politiknya. Agaknya pemerintah Papua New Guinea (PNG) akan mempunyai posisi yang sulit karena berbatasan langsung dengan Indonesia (Provinsi Papua). Apalagi Perdana Menteri (PM) pertama PNG Michael Somare telah menegaskan tidak mendukung OPM di dalam perjuangan Papua Merdeka.
Namun yang jelas letak geografis antara sesama negara Melanesia bisa menjadi salah satu faktor pendukung guna menjalin kerja sama antar persaudaraan Melanesia. Pesan Filep Karma soal perjuangan dan dukungan negara-negara sesama Melanesia sangat penting tetapi jangan sampai pengalaman di Senegal terulang lagi. Pasalnya perbedaan pendapat dalam perjuangan politik dan juga dukungan dana bisa menjadi penghambat.
Apalagi pendekatan politik dan ekonomi pemerintah Indonesia bisa menjadi posisi tawar bagi negara-negara Ujung Tombak Persaudaran Melanesia. Perjuangan Papua Merdeka juga akan mendapat tekanan dari tiga negara penting di Pasifik Selatan masing-masing Papua New Guinea(PNG), Selandia Baru dan Australia. Ketiga negara ini mempunyai hubungan politik dan ekonomi yang sangat baik dengan pemerintah Indonesia.(Jubi/Dominggus A Mampioper)
Jayapura, 25/5(Jubi)–– Aktivis pejuang Papua Merdeka Filep Jacob Semuel Karma yang akrab dipanggil Jopie Karma telah mengingatkan agar pengalaman perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Senegal jangan sampai terulang lagi. Peringatan ini penting dalam menjalin kerja sama dengan Persaudaraan Ujung Tombak Negara Negara Melanesia di Pasifik Selatan.
Namun yang jelas Karma mendukung upaya yang dilakukan West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL)untuk perjuangan Papua Merdeka sebagai wakil bangsa Papua di MSG. Lebih lanjut kata Karma dalam perjuangan Papua Merdeka, semua kelompok dalam faksi-faksi membagi-bagi peran dan tugas masing-masing untuk mencapai kemerdekaan.
Mendiang Ben Tanggahma mantan Kepala Perwakilan Organisasi Papua Merdeka(OPM) di Senegal pernah bertugas selama beberapa tahun di sana dan mendapat dukungan dari pemerintah Senegal. Sayangnya beberapa tahun kemudian pihak pemerintah Indonesia dengan kekuatan modal melakukan pendekatan dan kerja sama ekonomi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Senegal. Akibatnya kantor Perwakilan OPM di Senegal ditutup karena kekuatan modal yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Kondisi ini diperparah lagi dengan munculnya faksi-faksi dalam perjuangan Papua Merdeka, sehingga memperlemah perjuangan Papua Merdeka.
Ben Tanggahma mengatakan sebagai sesama bangsa kulit hitam memang banyak negara-negara Afrika sangat mendukung Papua Merdeka tetapi negara-negara Afrika yang miskin dan butuh dukungan kerja sama ekonomi. Kondisi inilah yang terkadang mengenyampingkan kesamaan kulit dan ras demi kepentingan kepentingan politik yang lebih besar.
Prof Dr Nazaruddin Sjamsoddin dalam bukunya berjudul, Integrasi Politik di Indonesiamenyebutkan secara umum bisa dikatakan OPM sebagai sebuah organisasi perjuangan terbagi atas dua jenis gerakan yang masing-masingnya mengkoordinasikan kegiatan politik dan militer.
Dalam penelitiannya tentang Integrasi Politik di Indonesia, Nazaruddin menulis ada beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya gerakan politik dan militer bekerja sama dengan baik dalam perjuangan Papua Merdeka.
Faktor yang pertama tentu saja keterbatasan ruang gerak yang disebabkan oleh operasi-operasi militer dan tindakan-tindakan lain yang diambil oleh Pemerintah Indonesia.
Belakangan setelah reformasi di Indonesia 1998, salah satu pemimpin Papua alm Theys Hiyo Elluay lebih memilih perjuangan damai dalam sopan santun politik. Soalnya bagi Theys kemerdekaan Papua sudah ada pada 1 Desember 1961 dan tinggal mengembalikan hak-hak politik.
Kedua, adanya latar belakang suku yang berbeda di antara sesama pemimpin OPM baik di kalangan militer maupun politiknya yang sering menimbulkan perbedaan interpretasi atas sasaran-sasaran perjuangan dan perbedaan kepentingan.
Ketiga adanya perbedaan iedologi di antara sesama pemimpin OPM; di antara mereka ada yang berorientasi ke kanan dan ada pula yang kekiri. Keempat, kekurangan dana membatasi kegiatan pemimpin-pemimpin politik OPM, termasuk hubungan mereka dengan pemimpin gerakan militer. Kelima pembatasan-pembatasan yang dikenakan pemerintah Papua New Guinea(PNG).
Kegiatan-kegiatan Papua Merdeka di luar negeri pertama kali berpusat di Negeri Belanda di mana terdapat dua pentolan pemimpin Papua masing-masing alm Markus Kaisiepo dan Nicolas Jouwe. Belakangan Nicolas Jouwe , Frans Alberth Yoku dan Nicolash Meset kembali ke Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia
Selain di Negeri Belanda ada juga kelompok yang tinggal di Stockholm Swedia pada 1972 sudah membuka perwakilan OPM di sana. Bahkan mendapat dukungan dari sekolompok akademisi senior beraliran Marxis di Universitas Stockholm, Swedia. Kantor ini ditutup pada 1979 ini karena kekurangan dukungan dana. Begitupula perwakilan OPM di Dakar, Senegal didirikan pada 1976 dan mendapat dukungan-dukungan dari negara-negara Afrika selama beberapa tahun.
Markus Kaisiepo lebih percaya kepada kekuatan militer untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua sehingga bekerja sama dengan Door de eeuwen trouw, sebuah Yayasan yang menjadi tulang punggung pemerintahan dalam pengasingan RMS dibawah kepemimpinan Ir Manusama beberapa waktu lalu.
Pemimpin OPM di Dakar dan Stockhol lebih banyak dikuasai oleh pemimpin muda seperti alm Ben Tanggahma.Perwakilan OPM di Dakar didukung sepenuhnya oleh Presiden Senegal Senggor antara lain dengan menyalurkan dana-dana swasta. Ben Tanggahma juga dibantu oleh beberapa negara kelompok Brazzaville 13 yang memang tidak mendukung Indonesia dalam pembahasan masalah Irian Barat di PBB sejak 1960 an.
Sedangkan dukungan di Pasifik Selatan, terutama negara-negara Melanesia Vanuatu membuka perwakilan di sana pada 1983. Vanuatu yang mendorong agar sesama negara Melanesia saling membantu dalam perjuangan dan kepentingan politiknya. Agaknya pemerintah Papua New Guinea (PNG) akan mempunyai posisi yang sulit karena berbatasan langsung dengan Indonesia (Provinsi Papua). Apalagi Perdana Menteri (PM) pertama PNG Michael Somare telah menegaskan tidak mendukung OPM di dalam perjuangan Papua Merdeka.
Namun yang jelas letak geografis antara sesama negara Melanesia bisa menjadi salah satu faktor pendukung guna menjalin kerja sama antar persaudaraan Melanesia. Pesan Filep Karma soal perjuangan dan dukungan negara-negara sesama Melanesia sangat penting tetapi jangan sampai pengalaman di Senegal terulang lagi. Pasalnya perbedaan pendapat dalam perjuangan politik dan juga dukungan dana bisa menjadi penghambat.
Apalagi pendekatan politik dan ekonomi pemerintah Indonesia bisa menjadi posisi tawar bagi negara-negara Ujung Tombak Persaudaran Melanesia. Perjuangan Papua Merdeka juga akan mendapat tekanan dari tiga negara penting di Pasifik Selatan masing-masing Papua New Guinea(PNG), Selandia Baru dan Australia. Ketiga negara ini mempunyai hubungan politik dan ekonomi yang sangat baik dengan pemerintah Indonesia.(Jubi/Dominggus A Mampioper)
JAYAPURA— Pembukaan perwakilan Kantor Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris oleh Benny Wenda dihadiri Wali Kota Oxford Moh Niaz Abbasi, sekaligus menggunting pita dan memberikan sambutan pada April lalu, mendapat tanggapan datar dari Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs. M. Tito Karnavian, MA,PhD.
Dikatakan, dibukanya Kantor OPM di Oxford, Inggris dari aspek keamanan dan ketertiban di Papua, biasa-biasa saja. Di masyarakat tak ada pengaruhnya.
Hal itu diungkapkan Kapolda ketika dikonfirmasi usai acara Coffee Morning bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda, Selasa (21/5).
Hanya saja, ujar dia, beberapa kelompok berpendapat lain pembukaan Kantor OPM di Oxford semakin menunjukkan eksitensi Papua Barat merdeka. Tapi pemerintah Inggris mengakui Papua bagian dari NKRI.
Sebelumnya, Dubes Inggris untuk Indonesia Mark Canning mengatakan, pihaknya berharap dapat menjelaskan posisi pemerintah Inggris terkait isu Free West Papua dan memahami kesensitifan isu ini bagi pemerintah Indonesia.
Menurut Canning, pihaknya telah menjelaskan kepada Dubes Indonesia untuk Inggris Bapak Hamzah Thayebdi London, pandangan Dewan Kota Oxford terlebih visi Benny Wenda, tidak mewakili pandangan pemerintah Inggris.
Menurut dia, posisi pemerintah Inggris cukup jelas menghargai Papua sebagai bagian dari Indonesia dan kami ingin Papua mencapai kesejahteraan dan perdamaian, sama seperti provinsi-provinsi lainnya di seluruh Indonesia.
Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan pemerintah Indonesia menuntut pemerintah Inggris di Jakarta. Juru Bicara Kedubes Inggris di Jakarta Feye Belnis mengatakan, pemerintah Inggris menyatakan tak mendukung kemerdekaan Papua Barat. Kebijakan Inggris adalah mendukung integritas wilayah Indonesia. (mdc/don/l03)
SOCRATEZ SOFYAN YOMAN, KETUA UMUM PGBP ((FOTO: BAPTISPAPUA.BLOGSPOT.COM)
Pada 15 Mei 2013 dalam seminar 50 tahun Papua dalam Indonesia yang diselenggarakan Univesitas Indonesia, Sultan Hemengku Buwono X melalui sambutan tertulisnya menyatakan:
“Otonomi Khusus Papua terbukti gagal mensejahterakan rakyat Papua. Terjadi pelanggaran HAM dan kekerasan Negara di Papua. Negara hadir di Papua dalam bentuk kekuatan-kekuatan militer. Konflik yang terjadi di Papua saat ini, bukanlah konflik horizontal, melainkan konflik vertikal antara pemerintah dan masyarakat. Indonesia gagal meng-Indonesia-kan orang Papua”.
Pernyataan tadi kalau disampaikan dari orang Papua, dengan pasti pemerintah Indonesia menyerang dengan pernyataan stigma separatis. Namun demikian, sebaliknya, pernyataan tadi disampaikan dari Sultan, orang Jawa Asli dan dari bukan orang asli Papua.
Maka pernyataan Sultan dapat membenarkan dan mendukung apa yang disuarakan oleh rakyat Papua selama ini. Ini bukan suara separatis, bukan juga suara anggota OPM. Suara ini merupakan ungkapan hati nurani seorang Sultan yang melihat kompleksitas dan realitas masalah Papua dengan mata iman dan mata hati.
Pernyataan mengagumkan dan luar biasa di atas merupakan pengakuan jujur dan terbuka tentang kejahatan negara, pelanggaran HAM berat yang dilakukan negara, konflik vertikal antara Negara dan rakyat Papua, kegagalan pemerintah Indonesia dalam membangun rakyat Papua selama 50 tahun.
Wajah kegagalan pemerintah Indonesia selama 50 tahun dengan mudah dapat diukur dari realitas kehidupan Penduduk Asli Papua. Kemiskinan penduduk Asli Papua sangat nyata dan telanjang di depan mata kita.
Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) Tanah Papua sangat melimpah. Emas, perak, ikan, hutan, rotan, minyak ada di Tanah Papua. Papua memberikan sumbangan terbesar kepada Indonesia setiap tahun. Contoh: PT Freeport milik perusahaan Amerika ini memberikan sumbangan pajak kepada Indonesia (Jakarta) Rp 18 Triliun setiap tahun. Belum termasuk, sumbangan pajak dari British Petrolium (BP) perusahaan milik Inggris di Bintuni, Manokwari dan pajak minyak milik perusahaan Cina yang diproduksi di Sorong.
Sementara rakyat Papua pemilik dan ahli waris Tanah yang kaya raya ini dikejar, ditangkap, disiksa, dipenjarakan dan dibunuh seperti hewan dengan stigma separatis, makar dan anggota OPM. Dan juga dibuat tak berdaya dan dimiskinkan permanen secara struktural, sistematis oleh penguasa Pemerintah Indonesia.
Freddy Numbery dalam Analysis pada SindoWeekly, 8 Mei 2013 dengan topik “50 Tahun Penindasan” mengatakan:
“ Walaupun Tanah Papua sangat kaya sumber daya pertambangan, tapi ironisnya masyarakat Papua masih hidup dalam kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan, malahan mengalami kekerasan”.
Numbery dalam sambutan 50 tahun Papua dalam Indonesia suatu refleksi dan renungan suci pada 15 Mei 2013 menyatakan:
“Kita juga patut bertanya, apakah Negara telah berhasil meng-Indonesia-kan orang Papua dan apakah Pemerintah sudah berhasil merebut hati dan pikiran orang Papua dalam konteks kebangsaan Indonesia”.
Numbery dalam opini di Kompas, 6 Mei 2013 dengan topik: Papua, Sebuah Noktah Sejarah mengatakan:
“Kita tidak sadar bahwa pola kekerasan kolonial itu telah menjadi budaya dalam sistem kita, kita gunakan atas nama kedaulatan negara, mengabaikan HAM, dan akhirnya menghancurkan rakyat Papua. Orang Papua sering menggugat. Katanya kita bersaudara dan merdeka dari penjajahan, tetapi apa bedanya Indonesia dengan Belanda jika cara-cara kekerasan yang sama dipakai untuk menghancurkan bangsa sendiri.”
Dari realitas dalam kehidupan sehari-hari tergambar jelas bahwa pemerintah Indonesia menganeksasi, menduduki dan menjajah rakyat Papua dengan empat agenda pokok di Tanah Papua, yaitu: kepentingan ekonomi, kepentingan politik, kepentingan keamanan, kepentingan pemusnahan etnis Papua.
Untuk mencapai empat agenda besar ini, Pemerintah, TNI dan POLRI dan Hakim selalu menggunakan berbagai bentuk kekerasan untuk menyembunyikan kebohongan mereka. Melalui proses pembohongan dan ruang rekayasa Pemerintah berhasil mengintegrasikan ekonomi, politik dan keamanan ke dalam Indonesia dan menindas dan memperlakukan orang asli Papua seperti hewan.
Seperti Dominggus Sorabut menyatakan:
” Saya menolak pemeriksaan polisi atas dakwaan kami berlima, dikarenakan pemeriksaan saya dengan keempat terdakwa lainnya ditodong senjata serta kami diludahi seperti binatang.”
Sementara, Agustinus M.Kraar Sananay menyatakan imannya:
” …saya sudah muak mengikuti persidangan serta tak mau lagi memberikan keterangan.” (Bintang Papua: Sabtu, 03 Maret 2012).
Perilaku dan watak kasar dan tidak manusiawi dan biadab seperti ini menyebabkan Pemerintah Indonesia gagal meng-Indonesia-kan dan mengintegrasikan orang asli Papua ke dalam wilayah Indonesia. Maka Manusia Papua, orang Melanesia ini benar-benar berada di luar bingkai dan kerangka serta konstruksi integrasi NKRI”.
Dalam rangka mempertahankan dan mengkekalkan ideologi penjajahan, pemerintah Indonesia selalu menggunakan semua instrumen hukum, Undang-Undang, kekuatan politik dan keamanan untuk membunuh Penduduk Asli Papua dengan label separatisme.
Memang, ironis, nasib dan masa depan Penduduk Asli Papua dalam Indonesia. Pemerintah dengan tangan besi, kejam dan brutal, benar-benar menghancurkan harkat, martabat, hak-hak dasar dan masa depan Penduduk Asli Papua di atas Tanah leluhur mereka.
Pemerintah mendatangkan penduduk Indonesia yang miskin dipindahkan ke Papua yang dikemas dengan Program Transmigrasi dan di tempatkan di lembah-lembah subur di seluruh Tanah Papua. Perampokan Tanah milik Penduduk Asli Papua dan menyingkirkan (memarjinalkan) mereka bahkan penduduknya dibunuh secara kejam atas nama pembangunan nasional. Penduduk asli Papua dimusnahkan (genocide) dengan stigma Separatisme, OPM dan berbagai bentuk pendekatan kejahatan kemanusiaan.
Presiden SBY tanpa rasa malu dan dengan gemilang mengkampanyekan bahwa Separatisme harus dihentikan. Tujuan Presiden RI, SBY, mengkampanyekan isu separatisme di Papua adalah:
Pertama, untuk menyembunyikan kejahatan dan kekerasan terhadap kemanusiaan, kejahatan ekonomi, kegagalan melindungi dan membangun penduduk Asli Papua. Kedua, untuk menyembunyikan kemiskinan Penduduk Asli Papua yang menyedihkan di atas kekayaan sumber daya alam yang melimpah.
Ketiga, untuk membelokkan akar masalah Papua yang dipersoalkan Penduduk Asli Papua tentang status politik, sejarah diintegrasikannya Papua ke dalam wilayah Indonesia melalui PEPERA 1969 yang cacat hukum, dan pelanggaran HAM yang kejam. Seperti disampaikan Paskalis Kossay:
“sumber permasalahan dari konflik di Papua bukan hanya sekedar masalah ketidaksejahteraan masyarakat ataupun kegagalan pembagunan. Kenyataan yang ada di Papua sebenarnya persoalan sejarah politik yang berkelanjutan. Orang Papua merasa proses integrasi Papua ke NKRI itu tidak adil dan tidak demokratis”
(Papua Pos, Sabtu, 14 Juli 2012).
Keempat, membelokkan atau mengalihkan perhatian dari rakyat Indonesia dan komunitas Internasional tentang kegagalan Otonomi Khusus. Kelima, pemerintah berusaha membelokkan dukungan kuat untuk dialog damai antar rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia ke isu separatisme.
Keenam, persoalan pelik dan kompleks yang berdimensi vertikal antara Pemerintah Indonesia dan rakyat Papua yang sudah berlangsung lima dekake sejak 1 Mei 1963- sekarang ini mau dialihkan atau direduksi ke masalah orizontal dengan mengkriminalisasi gerakan dan perlawanan moral seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB).
Ketujuh, reaksi keras pemerintah Indonesia atas dibukanya kantor OPM di Oxford 26 April 2013 hanya upaya Negara untuk pengalihan masalah kejahatan Negara terhadap kemanusiaan dan kegagalan pembangunan selama 50 tahun yang disoroti dunia internasional belakangan ini. Reaksi keras itu juga bagian dari ketakutan pemerintah Indonesia atas kejahatannya telah diketahui publik.
Freddy Numbery, dalam opini Kompas, Jumat, 6 Juli 2012, hal. 6 dengan topik: “Satu Dasawarsa Otsus Papua” menyatakan:
“ Sumber-sumber agraria milik masyarakat adat dieksploitasi dalam skala besar tanpa menyejahterakan pemiliknya. Sebaliknya marjinalisasi berlangsung di mana-mana. Pelurusan sejarah yang juga diamanatkan Undang-Undang Otsus tidak pernah disentuh. Persoalan kekerasan oleh Negara tidak diselesaikan, malah bereskalasi. Penambahan pasukan dari luar terus berlangsung tanpa pengawasan. Kebijakan demi kebijakan untuk Papua sudah diterapkan Jakarta, tetapi tak bertaji menyelesaikan masalah”.
Sementara Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar pada Kompas, Jumat, 8 Juni 2012, menyatakan:
“Polisi dan pemerintah tidak hanya gagal menjamin rasa aman masyarakat, tetapi juga tidak pernah memberikan kepastian hukum, seperti menangkap pelaku penembakan gelap dalam tiga tahun terakhir. Khawatir terjadi pengambinghitaman kelompok seperatis melalui tuduhan-tuduhan semata dan diikuti dengan penangkapan rakyat sipil yang tak bersalah. Pertanyaan mendasar adalah siapa yang mampu melakukan kekerasan, teror, dan pembunuhan misterius secara konstan? Peristiwa demi peristiwa ini merendahkan kehadiran aparat keamanan di Papua”.
Sedangkan Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti pada Suara Pembaruan, Jumat, 8 Juni 2012 mengatakan:
“Para pelaku penembakan misterius adalah orang atau kelompok terlatih. Motif politik semakin kuat, mengingat stigma yang selalu dilabelkan pada Papua adalah daerah separatis. Akan tetapi mengingat kelompok-kelompok tersebut berada di tengah hutan, tidak terkonsolidasi, adalah sangat janggal jika kelompok tersebut yang selalu dituding Pemerintah sebagai pelaku penembakan misterius yang terjadi di Papua selama ini”.
Cornelis Lay, dosen Ilmu Pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menilai, ada inkonsistensi pemerintah dalam mendekati persoalan di Papua. Pemerintah mengaku melakukan pendekatan kesejahteraan untuk meredam bara konflik. Namun, misalnya, saat terjadi persoalan di Papua, yang datang adalah Menko Polhukam bersama Panglima TNI dan Kepala Polri. Ini wajah pendekatan keamanan, bukan kesejahteraan”. (Kompas, Rabu, 4 Juli 2012, hal. 15).
Pemerintah dengan sukses mengkekalkan, mengabadikan, dan melegalkan secara permanen stigma separatis, makar dan anggota OPM terhadap Penduduk Asli Papua. Semua stigma itu menjadi instrumen permanen dan surat ijin untuk menjastifikasi tindakan-tindakan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan terhadap Penduduk Asli Papua. Ruang ketakutan diciptakan sengaja, dipelihara oleh aparat keamanan dengan stigma Separatis dan OPM supaya: (a) Penduduk Asli Papua dibungkam dan tidak berani melakukan perlawanan untuk mempertahankan martabat, demi masa depan yang penuh harapan, lebih baik, damai di atas Tanah leluhurnya; (b) Aparat keamanan mendapat dana pengamanan.
Kemiskinan Penduduk Asli Papua bukan merupakan warisan nenek moyang dan leluhur rakyat Papua. Karena sejarah membuktikan bahwa sebelum Indonesia datang menduduki dan menjajah Penduduk Asli Papua, Orang Asli Papua adalah orang-orang kaya, tidak bergantung pada orang lain, mempunyai sejarah sendiri, hidup dengan tertip dengan tatanan budaya yang teratur, tidak pernah diperintah oleh orang lain. Penduduk Asli Papua adalah orang-orang yang merdeka dan berdaulat atas hidup, dan hak kepemilikan tanah dan hutan yang jelas secara turun-temurun. Orang Asli Papua sudah ada di Tanah ini (Papua) sebelum namanya Indonesia lahir. Kemiskinan Penduduk Asli Papua adalah merupakan hasil (produk) dari sistem pemerintahan dan penjajahan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan sengaja, sistematis dan jangka panjang atas nama pembagunan nasional yang semu.
Solusi dan keputusan politik yang legal Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus yang disahkan melalui lembaga resmi DPR RI dan didukung komunitas Internasional dan juga diterima sebagian kecil rakyat Papua dan sebagian besar dipaksa menerima Otsus. Sayang, Otonomi Khusus itu dinyatakan oleh banyak pihak, termasuk Negara Asing Pemberi donor dana bahwa telah gagal . Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang lebih rendah dari UU No. 21 Tahun 2001. UP4B adalah instrumen Pemerintahan SBY untuk memperpanjang dan meng-kekal-kan pendudukan, penjajahan, kejahatan, kekerasan Negara, penderitaan, kemiskinan, ketidakadilan dan marjinalisasi Penduduk Asli Papua. Setelah Otonomi Khusus dan UP4B dinyatakan gagal, sekarang Pemerintah Indonesia menyatakan Otsus Plus.
Pemerintah Indonesia berusaha dan bekerja keras untuk mencuci tangan, melempar tanggungjawab dan menyembunyikan diri atas kegagalan, kejahatan terhadap penduduk Asli Papua (pelanggaran HAM) yang kejam dan brutal, mengalihkan kemiskinan struktural dan permanen yang diciptakan Negara terhadap Penduduk Asli Papua selama ini dengan mengkampanyekan Separatisme harus dihentikan. Pemerintah Indonesia berlindung dibalik stigma separatisme. Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa memanggil “menyerang” Duta Besar Inggris, Mark Canning dengan protes keras atas dibukannya kantor OPM di Oxford, Inggris 2013 merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk mengalihkan masalah kegagalan di Papua.
Pemerintah sudah lama memperlihatkan wajah kekerasan dan anti kedamaian. Pemerintah gagal mengintegrasikan rakyat Papua ke dalam Indonesia tapi hanya berhasil mengintegrasikan Papua secara politis dan ekonomi. Penduduk Asli Papua berada diluar dari integrasi ideologi dan nasionalisme ke-Indonesia-an. Selama 50 tahun Pemerintah Indonesia gagal total melindungi dan menjaga integritas manusia Papua”
Penulis Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua.
The English-speaking world. Countries in dark blue have a majority of native speakers. Countries in light blue have English as an official language, de jure or de facto. English is also one of the official languages of the European Union. “Official EU languages”. European Commission. 8 May 2009 . . Retrieved 2009-10-16 . (Photo credit: Wikipedia)
JAYAPURA – Sudah hampir seminggu belakangan ini, pendirian kantor Perwaklan OPM di Oxford, Inggris, masih terus menjadi perbincangan hangat, tidak hanya di tingkat nasional, namun juga di Papua.
Menyusul pernyataan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua, Stevanus Siep,SH, bahwa penderian Kantor Perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kota Oxford-Inggris tidak memiliki legalitas hukum yang jelas, mendapat tanggapan serius dari Pengamat Hukum Internasional, Sosial Politik Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung.
Dosen Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Uncen Jayapura ini mengatakan, Kantor Perwakilan OPM di Kota Oxford Inggris tidak bisa ditutup. Alasannya, pertama, Benny Wenda dan kawan-kawannya sebelum mendirikan Kantor Perwakilan OPM tersebut, mereka telah membentuk dan mendirikan satu badan hukum yang bernama Free West Papua.
Ditegaskannya, di Inggris suatu pendirian sesuatu yang berbadan hukum, pengurusan surat ijinnya rumit dan memakan waktu yang lama. Kalau badan hukumnnya adalah lembaga yang memperjuangkan kepentingan warga di Inggris sendiri, surat ijinnya cukup dikeluarkan oleh pemerintah lokal dengan mendapatkan persetujuan parlamen lokal, dan waktu pengurusannya paling lama tiga bulan.
Tetapi kalau badan hukumnnya dengan tujuan didirikannya untuk memperjuangkan kepentingan warga Negara asing di luar Inggris seperti Badan Hukum Free West Papua, itu prosesnya harus mendapat surat ijin pemerintah lokal dan parlamen lokal, kemudian disampaikan ke pemerintah Inggris dan parlamen Inggris untuk mendapatkan persetujuan waktu yang dibutuhkan dalam proses pendirian badan hukum seperti Free West Papua ini paling lama dua tahun.
“Jadi kalau sampai KBRI Indonesia di London tidak mengetahui proses pendirian Kantor Perwakilan ini, berarti itu sangat keterlaluan dan kegagalan besar dalam diplomasi Indonesia,” ungkapnya kepada Bintang Papua, di kediamannya, Jumat, (9/5).
Bahkan disini, jika ada yang bilang dasar legalitas hukum Kantor Perwakilan OPM ini tidak jelas, itu bahasa yang keliru dan tidak memahami sistem politik dan pemerintahan di Inggris. Dan jika dikatakan tidak mempunyai dampak yang kuat terhadap perjuangan Papua menuju kemerdekaan, dirinya perlu mengingatkan bahwa politik Internasional mengenal satu gaya politik yang paling ditakuti yakni politik domina atau domino effect. Yakni kalau kartu yang satu sudah jatuh, misalnya kartu AS atau Joker, maka kartu-kartu domino lain akan jatuh juga.
Politik semacam ini berakar dan bermula dari Inggris, kemudian dikembangkan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Kissinger dalam strategi perang dingin dengan Uni Siviet-Inggris. Dengan demikian, sesungguhnya kartu AS atau Joker dalam perjuangan Papua Merdeka.
Alasan lainnya adalah Benny Wenda dan kawan-kawannya yang mendirikan Kantor Perwakilan OPM adalah warga Negara Inggris, bukan penduduk ilegal. Karena status warga Negara seperti itu, maka tentunya Pemerintah Inggris tidak bisa mencampuri aktivitas ekonomi, politik, sosial dan aktivitas keseharuan warga negaranya.
Pemerintah Inggris hanya bisa mencampuri aktivitas pribadi warga negaranya apabila diminta oleh bersangkutan atau yang bersangkutan melakukan extra ordinary crime yang merugikan Negara secara luas. Jadi selama Benny Wenda dan kawan-kawannya beraktivitas dengan Kantor OPM, pemerintah Inggris tidak bisa mencampuri aktivitas mereka karena pemerintah akan dianggap melanggar hukum yang dibuatnya sendiri.
“Jarang di Inggris kita melihat pemerintahnya melanggar hukumnya sendiri. Tapi kalau di Negara kita, itu hal yang lumrah karena di Indonesia, hukum dibuat untuk dilanggar sendiri oleh pembuatnya. Jadi aktivitas OPM, kantornya akan tetap berjalan di Inggris. Bisa tutup apabila teman-teman OPM di Inggris melakukan tindakan kekerasan, pemboman, sabotase dan lainnya yang merugikan Negara,”
tukasnya.
“Selama seperti itu, maka kantor OPM tetap beroperasi, dan Kota Oxford perlu pembaca ketahui bahwa selain Kantor OPM, juga Kantor Perwakilan Perjuangan orang-orang Skotlandia dan Kantor Perjuangan orang-orang Irlandia Utara yang ingin merdeka dari Inggris,”
sambungnya.
Berikutnya, mereka yang mensponsori atau berada di belakang pendirian Kantor Perwakilan OPM di Inggris adalah LSM-LSM Internasional yang tersebar di beberapa Negara Eropa, Amerika, Australia dan individu-individu yang berpengaruh di dunia seperti Pdt. Desmond Tutu dari Afrika Selatan.
Kekuatan Sponsorship di balik Benny Wenda inilah yang menurut hematnya bahwa mendatangkan beban moral terhadap pemerintah Inggris agar ikut juga merasakan dan memahami suasana kebatinan orang-orang di Tanah Papua yang masih hidup dibawah penindasan dan penderitaan yang berkepanjangan seperti Afrika Selatan di masa penerapan politik Apartheid.
Karena beban psikologis inilah yang kemungkinan pemerintah Inggris tidak bertindak mencegah pembukaan Kantor Perwakilan OPM dan tidak mungkin juga untuk menutupi operasional Kantor OPM dimaksud.(nls/don/l03)
Jayapura – Sejak pendudukan Indonesia di Papua, krisis kemanusian melanda seluruh wilayah Papua. Hal itu dinyatakan salah satu aktivis HAM Papua, Sebby Sambom melalui pers realesnya, yang dikirim ke tabloidjubi.com, Kamis (9/5).
“Indonesia tak pernah mengahargai harkat dan martabat manusia asli Papua. Manusia Papua menjadi binatang di mata Indonesia. Indonesia gampang saja mengatakan apa saja kepada orang Papua. Krisis kemanusian ini sudah mencapai 50 tahun,”
kata Sebby.
Selama 50 tahun, dalam kurung waktu 1963 hingga 2013, menurut Sebby, manusia Papua terus dicurigai, diintimidasi, dikejar, ditangkap, disiksa, diadili, dipenjarahkan hingga ada yang ditembak mati.
Menurut Sebby, hal itu bisa dilihat dari kasus penembakan yang baru saja terjadi saat perayaan peringatan aneksasi Papua atau integerasi Papua ke Indonesaia pada 1 Mei 2013 lalu. “Saat itu, aparat TNI/Polri menembak mati tiga orang yang dicurigai anggota TPN-OPM, yakni Abner Malagawak (22 tahun), Thomas Blesia (28 tahun) dan seorang ibu bernama Salomina Kalaibin (42 tahun),” kata Sebby dalam realeasnya.
Menurut Sebby, tiga hari pasca 1 Mei 2013, tepatnya pada 4 Mei 2013, dirinya mendapat laporan yang menyatakan pasukan Polda Papua yang dipimpin Wakapolda Papua Irjen Polisi, Paulus Waterpau menangkap tujuh warga yang dicurigai Anggota TPN-OPM. Mereka itu, diantaranya, Obed Kamesrar (L), Yordan Magablo (L), Hengki Magamis (L), Burningsi (P) istri Yordan, Antho Sarup (L), Klemes Kodimko (L), dan Dorsela Klemes (P).
Menurut Sebby, peristiwa itu menyisahkan trauma bagi rakyat Papua.
“Rakyat Papua berada dalam ketakutan. Artinya Indonesia sedang melakukan kekerasan terhadap orang Papua. Aparat Keamanan Pemerintah Colonial Republik Indonesia, yang mana telah dan sedang melakukan Pelanggaran terhadap Kemanusiaan,”
paparnya.
Lebih dari itu, menurut Sebby, pembunuhan dan penangkapan ini tak menyelesaikan persoalan.
“Penangkapan dan pembunuhan hanya melahirkan rasa balas dendam, maupun meradikalisasi ideologi Papua merdeka. Sehingga pemerintah Indonesia harus menghentikan kekerasan terhadap Papua. Indonesia harus memadang dan memperlakukan orang Papua sebagai manusia,”
katanya.
Salah satu solusi terbaik, menurut Sebby, pemerintah membuka ruang perudingan.
“Perundingan menjadi solusi orang Papua duduk bersama pemerintah Indonesia membahasa persoalan Papua. Pemerintah Republik Indonesia, agar segera hentikan tindak keji yang tak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Kemudian segera membuka ruang perundingan segi tiga, guna menjelesaikan masalah status Politik Papua secara menyeluruh dan tuntas,”
Jayapura – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) melalui Juru Bicaranya Jonah Wenda mendesak pemerintah Indonesia untuk segera membuka ruang perundingan dengan wakil Bangsa Papua Barat.
“Perjuangan nasional bangsa Papua Barat telah memakan korban jiwa dan harta benda dan juga telah menyebabkan penyiksaan, penangkapan, pemenjaraan, pelarian keluar negeri, penembakan serta pembubuhan yang tidak berperikemanusiaan,”
tutur Jonah Wenda kepada wartawan di Lobi Hotel Matos Square Abepura, Jayapura, Senin (6/5).
Menurut Wenda, sejak terbentuknya West Papua National for Liberation (WPNCL) pada 2005 lalu, secara resmi telah menyurat Pemerintah Indonesia untuk membuka ruang perundingan dengan wakil Bangsa Papua.
“Sejalan dengan ini maka TPN-PB secara tegas telah member dukungan untuk menyelesaikan masalah status politik Papua Barat dengan jalan damai. Lebih lanjut, Pemerintahan SBY telah mengirim utusan khusus untuk bertemu dengan TPN-PB di Markas Pusat TPN-PB pada 11 September 2012 telah melahirkan Agenda Sebelas-sebelas yang diwakili dr. Farid Husein,”
ungkap Wenda lagi.
Selanjutnya Wenda menyayangkan sikap pemerintah Indonesia yang tidak memegang komitmen yang telah dibuat bersama tersebut. Dua tahun telah berlalu sejak kesepakatan tersebut dibuat tetapi Pemerintah Indonesia justru membentuk Unit Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat (UP4B) dimana semua proyek ini ditangani militer dan konco-konconya.
Mengenai penembakan dan penangkapan yang terjadi menjelang dan sesudah 1 Mei 2013 misalnya di Sorog, Timika dan Biak, Wenda menegaskan bahwa ada amunisi dan rakitan yang ditemukan dan itu belum tentu milik anggotanya.
“Jadi, TNI/Polri jangan mengadakan penipuan public dalam hal ini,”
demikian tegas Wenda di hadapan wartawan. (Jubi/Aprila Wayar)
Papua Merdeka News 