PAPUA AKAN TERUS ADA KONFLIK

Minggu, 02 September 2012 15:48, http://bintangpapua.com

JAYAPURA—Masih terus terjadinya konflik dan kekerasan di Papua, mengundang komentar dari Sekjen Presidium Dewan Papua (PDP) Thaha Alhamid. Ia mengatakan, sangat sulit untuk meredam konflik di Papua selama ketidakadilan itu masih ada dimana-mana, serta penegakan hukum tidak dijalankan dengan baik.
Dikatakan, semua pihak yang ada harus membuka komunikasi sosial politik, agar tak semua kasus harus berujung pada aksi kekerasan sebagaimana peristiwa aksi penembakan konvoi kendaraan pengangkut logistik dan melukai seorang sopir truk bernama Tilu alias Kasera (26) di Jembatan Besi, Distrik Tingginambut, Puncak Jaya, Rabu (29/8
“Untuk Papua saya lihat seperti itu, penegakan hukum penting dan ketikadilan sosial harus segera diatasi. Selama ada ketidakadilan sosial konflik terus terjadi. Apalagi penegakan hukum lemah,” ujar Thaha Alhamid ketika dihubungi via ponsel, Minggu (2/9).

Dia mengatakan, aparat penegak hukum d Papua hanya sibuk kalau ada aksi unjukrasa tentang referendum atau pengibaran bendera Bintang Kejora, tapi jika ada kasus dugaan korupsi uang rakyat mereka cenderung lambat penanganan. “Itu yang saya sebut penegakan hukum di Papua cenderung diskriminatif,”katanya.
Ditambahkan, “Kita harus jujur halaman rumah Polisi masih kotor. Didalam masih ada intrik-intrik, like and dislike. Artinya bagaimana mereka bisa efektif mengawasi kepentingan Kamtibmas,” ujar dia. (mdc/don/l03)

September 2, 2012 0

Papua: ladang bisnis dan adu kepentingan?

Radio Australia – Profesor Richard Chauvel, dari Universitas Victoria di Melbourne, sudah sejak lama menaruh perhatian pada Papua dan bahkan pernah menawarkan diri kepada pemerintah Indonesia untuk menjadi penengah, sebagaimana mantan Presiden Finlandia Marti Ahtisaari, pernah menjadi fasilitator dalam perundingan antara GAM dan pemerintah NKRI.

Namun tawaran Profesor Chauvel itu belum ditanggapi positif oleh pihak R.I.

Dalam wawancara dengan Radio Australia Rabu (29/8) Profesor Chauvel setuju bahwa kealotan masalah Papua disebabkan, antara lain, oleh “vested interest” yang cukup berpengaruh di Indonesia yang akan dirugikan apabila Reformasi dan Demokratisasi memang sampai di bumi Papua.

“Papua ladang bisnis yang terakhir, kepentingan dagang aparat,” kata Profesor Richard Chauvel.

Ikuti wawancara lengkapnya bersama Radio Australia di tautan audio.

August 29, 2012 0

Kehadiran RI di Tanah Papua Mengancam Eksistensi OAP

Tuesday, 07-08-2012 13:07:03 Oleh MAJALAH SELANGKAH

Oleh Sdr. Antekos *)

Latar Belakang

Papua diintegrasikan secara sepihak ke dalam Republik Indonesia (RI), yaitu melalui penyerahan kedaulatan dari pemerintah Negara Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963 melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bernama: United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) hingga saat ini; pembangunan yang diselenggarakan di Papua dihadapkan kepada berbagai permasalahan.

Salah satu permasalahan yang terjadi di Papua adalah adanya pemahaman masyarakat Papua bahwa Integrasi merupakan pengambilalihan tanah Papua menjadi wilayah NKRI bagi mereka Papua bukan integrasi ke NKRI. Karena sampai saat ini Bangsa Papua tidak pernah mengakui integrasi Papua ke dalam Negara Indonesia.

Bentuk konkret orang Papua tidak mengakui intgrasi itu terwujud melalui pemberontakkan Organisasi Papua Merdeka ( OPM ), yang dimulai pada tanggal 26 Juli 1965 di Manokwari dan sampai saat ini, kelompok pro-Merdeka masih menutut keadilan, karena Bangsa Papua telah Merdeka tahun 1961, yang diberikan oleh pemerintah Kerajaan Belanda. Namun dengan kepentingan Amerika, Belanda, Indonesia dan PBB, Negara Papua yang telah merdeka itu, dimasukan kedalam Negara Indonesia secara paksa. Motifnya kepentingan ekonomi. Dengan maksud kekayaan alam Papua diambil oleh mereka misalnya adalah PT. F Reeport, minyak bumi di Sorang , Gas alam, kekayaan laut dan penembangan hutan oleh pengusaha asing.

Selain itu banyak imigran yang di datangkan dari luar Papua, transmigrasi dan pemekaran provinsi, pemekaran kabupaten, distrik dan kampung yang membuat orang Papua semakin termarginal. Akhirnya orang asli Papua mengalami ketidakadilan, penindasan, kekerasan, perampasan hak dan kepadatan penduduk. Berbagai persoalan tersebut Organisasi Papua Merdeka (OPM), berjuang bersama masyarakat sipil di pedalaman Papua, untuk bangkit bersama menutut haknya, yakni MERDEKA.

Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan satu kebenaran sehingga sampai sekarang mereka tetap menuntut harga dirinya sebagai Bangsa Pribumi dan mau MERDEKA. Untuk menutup mata perjuangan tersebut pemerintah Indonesia memberikan otsus dan UP4B. Indonesia tidak perlu membodohi mereka dengan OTSUS, UP4B dan pemekaran Provinsi, Kabupaten dan lain-lain. Karena perjuangan yang dibuat oleh bangsa Papua untuk memperoleh Kemerdekaan.

Menurut hemat saya Indonesia harus mengerti persoalan, karena rakyat Papua tidak minta OTSUS,UP4B atau pemekaran yang menghabiskan tenaga, pikiran dan uang bermiliaran rupiah. Orang Papua masih merasa bahwa kehadiran Negara Indonesia di tanah Papua mengancam eksistensi orang asli Papua. Karena kehadiran Indonesia merupakan sebuah ancaman, maka orang Papua mau merdeka agar dapat mengatur dirinya sendiri.

Pokok Permasalahan

Sesuai dengan latar belakang permasalahan di atas, terlebih bahwa secara fisik TPN atau militer OPM tidak memiliki kekuatan yang berarti bila dibandingkan dengan Tentara Nasional Indoesia atau ABRI, namun dalam arti “ ideologi masih kuat. Karena soal ideologi tidak bisa dipadamkan dengan kekuatan militer Indonesia. Ideology tidak bisa dipadamkan dengan kehadiran OTSUS –UP4B, karena ideologi selalu diwariskan dalam generasi ke generasi sehingga sulit dipadamkan. Dengan demikian Papua merdeka sulit dipadamkan dengan pembangunan, pemekaran, uang Respek dan kekuatan militer.

Jadi sampai kapan pun idealisme Papua Merdeka dari Negara Indonesia tidak akan pernah memadamkan ideology ini. Kata lain bahwa ideologi merupakan satu prinsip hidup atau satu sikap yang dibangun oleh masyarakat Papua sendiri di dalam budaya dan diwariskan dari turun-temurun sesuai dengan permasalahan, masih tetap berkembang dalam setiap suku yang ada di Papua. Kalau ideology ini telah berhasil pasti rakyat Papua merasa bahagia selama-lamanya karena ideologinya dapat terwujud. Sebelum dicapai mereka terus berjuang dan sampai kapanpun. Ideologi bagaikan seorang ibu kehilangan anaknya ia terus mencari, walaupun ada tantangan dan hambatan hidup ia terus mencari sampai dapat, demikian juga ideologi Papua Merdeka sama prinsipnya.

Papua Kaya dengan Kekayaan Alam

Dengan latar bekang di atas Bangsa Papua samapai saat ini pemerintah Indonesia kurang memperhatikan yaitu, keadilan dan perlindungan. Karena negara merasa yang lebih penting adalah sumer daya alam ( SDA ) dari pada manusianya. Hal demikian Papaua yang dahulu damai mejadi tidak damai menjadi. Sehingga negara datangkan militer dan imigran tidak sesuai dengan aturan hukum Internasionla,yaitu masyarakat pri bumi yang harus dibei salvation tidak dibuat, yang terjadi adalah ketidakadilan, penindasan dan kekerasa militer di seluruh tanah Papua.

Tetapi hanya demi kepentingan ekonomi mereka selalu membuat teror, pembunuhan secara misterius ( OTK), sebenarnya dibalik semuanya tujuan utama adalah menguasai wilayah seluruh tanah Papua, mengkuras kekayaan alam dan popularitas semata. Kalau kita melihat kaca mata Tuhan merupakan tindakan kejahatan yang tidak manusiawi,yaitu menlangar hukum 10 perintah Allah, yaitu “jangan membunuh dan jangan mencuri ( Kel. 20: 1-17), tetapi sekarang negara Indonesia tidak peduli lagi dengan hukum Tuhan,maka setiap militer, non militer dan pemimpin Negara yang pernah terlibat dengan masalah Papua akan diadilih oleh Tuhan sesauai dengan perbuatannya. Karena ia tidak mampu memberikan jaminan kehidupan bagi bangsa Papua.

Berangkat dari ini bangsa Papua tidak ada kepercayaan kepada pemerintah Indonesia, karena sistem yang dipake oleh pemerintah Indonesia terhadap bangsa Papua tidak sesuai dengan budaya sehingga inti persoalan tidak pernah selesaikan dengan tuntas. Maka bangsa Papua semakin mengalami kepunahan secara perlahan-lahan, dan Negara Indonesia tidak pernah mengakui bahwa kami salah.

Dengan kurangnya kepedulian negara bangsa Papua masih tetap menuntut haknya yaitu kemerdekaan yang pernah ada. Pada hal dalam UUD 45 alinea pertama berbunyi “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu ,maka penjajah an di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Namun kemerdekaan itu telah dipaksakan ke dalam Negara Indonesia oleh Amerika, Belanda dan PBB, hanya demi kepentingan ekoomi ( sumber daya alam ), maka sampai sekarang bangsa Papua masih memperjuangkan haknya agar hak yang diambil itu bisa dikembalikan. Pada hal dalam UUD-45 di atas sudah ada kebenaran, dan pada tahun 1961 Papua telah merdeka. Namun hanya demi kepentingan ekonomi, tidak diberikan peluang untuk membas menentukan nasib sendiri, memang tahun 1969 telah diadakan Refreedom,namun tidak sesuai dengan hukum Internasional, yaitu terjadi ketidakadilan dalam refreedom, karena rakya Papua ditodong dengan senjata sehingga tidak semua orang memilih dan kenyataan adalah perwakilan saja memilih hak suara.

Oleh karena itu, dari tahun 1961 sampai sekarang bangsa Papua masih tetap dijajah dan sekarang mereka berjuang untuk merdeka dengan diplomasi Internasional. Sebab perjuangan bangsa Papua sudah mendunia dan kemungkinan suatu saat kebenarannya akan dinyatakan melalui kuasa Tuhan. Biarlah sekarang bangsa Papua mengalami ketidakadilan, penindasan, kekerasan dan pembunuhan tetapi hatiku mengalami ketengan, sebab hanya dekat Allah saja aku tenang, dari pada-Nyalah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku,aku tidak akan goyah” (Mzm 62), dan aku terus berjuang di dalam Tuhan agar Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) dapat memperoleh pengkuan. Atas kekuatan Mazmur ini, saya percaya Papua pasti merdeka.

Orang lain datang mengambil kekayaan dan dijajah kita jangan takut,melainkan berani dan setia berjuang bersama Tuhan. Sebab di dalam Dia ada kemenangan dan kemenangan itu akan terjadi dan jangan kecil hati. Walaupun orang Papua sekarang menjadi penonton di atas kekayaannya yang berlimpa-limpa. Kita juga sadar bahwa penderitaan ini merupakan Salib Tuhan dan harus tetap sabar menerima itu sebagai penderitaan Kristus. Karena kita minta merdeka negara Indonesia tidak mau lepas, dengan mengatakan Papua bagian dari NKR. Dengan demikian pemerintah telah memberikan OTSUS, kemudian UP4B secara paksa, pada hal rakya Papua mengatakan tidak.

Tujuannya adalah agar rakyat bangsa Papua jangan lagi bicara Merdeka sehingga Indonesia matian-matian menyakini Dunia dengan mengatakan Papua bagian dari NKRI tetapi NKRI bukanlah harga mati. Karena Negara ini suatu saat akan lepas bertubi-tubi,yaitu Papua lepas, Ambon lepas, Kalimatan lepas, Sulawesi lepas, Bali lepas dan Ace pun akan lepas, dan yang masih tinggal hanya jawa sendiri. Karena rakyat lebih pintar untuk menilai kebenaran dan keadilan,bila ke dua hal ini tidak sesuai dengan hati mereka pasti akan mengatakan merdeka, tetapi bangsa Papua tidak seperti itu, karena Papua sudah pernah punya Negara sendiri,tetapi dicapblok ke dalam Indonesia demi kepentingan ekonomi semata.

Penderitaan bangsa Papua tidak bisa dihapus dengan uang, OTSUS, UP4B, dan pemekaran provinsi, kabupaten, desa dan keca mata. Bangsa Papua meminta adalah keadilan karena harga dirinya telah dirampas oleh penjajah Indonesia. Karena Negara Indonesia kurang peduli dengan rakyat yang sementara menderita. Di lebih banyak mengkritisi Negara lain daripada melihat diri sendiri,misalnya masalah Israel dan Palestinan Indonesia campur tangan. Pada hal terhadap bangsanya sendiri juga mengalami penindasan, kekerasan dan ketidakadilan. Menurut hemat saya lebih baik kita mengurus rakyat saya yang menderita.

Dalam kaitan dengan Papua Negara tidak pedulih dengan orang Papua, namun lebih mencintai kekayaan alam dari pada orang Papua yang sementara mengalami kepunahan di atas kekayaan alamnya sendiri ( Genosida), kalau Negara tidak pedulih,maka tidak sampai 2020 orang Papua akan habis dari tanah Papua, yang ada hanya tinggal nama.

Jadi, saya harapkan orang-orang Papua harus menyadarinya dan jangan tinggal ikut-ikutan dengan orang lain, dan buanglah sikap minum -mabuk, korupsi dan seks bebas. Karena tidak lama lagi orang Papua akan habis, bila ditawarkan kepentingan Indonesia harap jangan terima,mislanya pemekaran dan pertambangan tanpa melalui dewan adat. Karena saya melihat Negara ini, tidak menghargai manusia Papua, tetapi ia melihat diri kita seperti babi rusa di hutan, sehingga dia selalu membantai tanpa takut nilai kemanusiaan.

Menurut hemat saya sebenarnya orang Papua juga adalah manusia bukan babi rusa yang ditembang setiap hari. Karena orang Papua dan orang Jawa, orang Makasar, orang Sumatra, orang Ambon dan semua merupakan ciptaan Allah yang harus diberikan hak yang sama lalu dilindunginya. Karena itu, bukan membantai dan menindas tetapi menyelamatkan mereka dengan memberikan hidup yang layak seperti dirinya sendiri, bukan sikap otoriter dan mileteristik terhadap mereka yang ditindas.

Dengan kondisi ini saya sebagai anak negeri; hari ke hari dan tahun ke tahun air mata mengalir terus menerus dengan melihat orang-orangku menderita. Selain manusia Papua, alam Papua juga ikut hancur demi kepentingan kolonial Indonesia dan Amerika. Aduh saya kasihan tidak punya tempat tinggal lagi untuk meletakan kaki, karena semua kekayaan diambil orang dan hutan hancur, ke mana saya harus pergi?.

Saya dahuluh merasa menikmati dengan kekayaan alamku, tetapi kini ternyata menjadi miskin di atas tanah yang kaya raya. Saya hanya menjadi penonton seperti pendatang jawa tinggal jauh-jauh. Aduh sedih hatiku. Akan ke manakah anak cucuku ke depan? Karena kekayaan alam Papua telah dirampas semuanya, dari kolonial Indonesia. Pada hal saya belum pernah menikmati satu pun kekayaan alam yang telah diwariskan oleh Allah leluhurku.

Apa alasannya mereka bisa datang merampas hak saya?. Sebenarnya semua bangsa di dunia ini, Allah telah memberikan haknya masing –masing sesuai dengan kebutuhannya. Karena saya kekayaan yang sama juga kolonial Indonesia, Allah telah berikan segala kekayaan alam, yaitu kekayaan yang sama Tuhan telah memberikan,yaitu tanah, hutan, air, batu dan segala isinya, tetapi ia masih merampas juga hak saya, sangat memalukan dan tidak adil. Saya sekarang semakin disingkirkan dan tidak dihargai sebagai hak miliknya. Di manakah hak saya Pak SBY ? Aduh, pak di mana keadilanmu?, saya tidak membutuhkan uang, OTSUS, UP4B dan Pemekaran. Sedangkan yang saya butuhkan dari pak adalah mengembalikan kedaulatan kami. Bukan mendatangkan TNI-POLRI di tanah Papua. Karena orang Papua semakin dibunuh oleh TNI-POLRI.

Solusi

Dengan konteks demikian saya mau katakana bahwa “ Kehadiran Negara Indonesia di tanah Papua Eksistensi orang Asli Papua semakin mengancam”. Oleh karena itu, solusi dari saya bagi rakyat bangsa Papua adalah mengembalikan kedaulatannya yang telah dirampas tahun 1961. Kalau memang Negara ini punya hati nurani lebih baik memberikan tuntutan rakyat Papua.

Walaupun Negara Indonesia hati berat untuk memberikan haknya, tetapi bangsa Papua pasti terus berjuang sampai akhir hayat karena ideologi tidak mungkin mati bersama manusia karena ia selalu berkembang dalam perkembangan zaman. Sebenarnya yang dituntut oleh orang Papua adalah kemerdekaan tahun 1961 , yaitu Pengakuan. Walaupun Negara Indonesia masih keras kepala,tetapi keputusan sudah di depan pintu, Indonesia tidak bisa buat apa-apa dan secara paksa harus diberikan pengakuan. Karena dalam Kongres ketiga di Lapangan Sakeus, Jayapura, 19 Oktober 2011, kita sudah mendeklarasikan Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB). Kongres selama tiga hari sejak 17 Oktober itu sudah membentuk Dewan Nasional Papua Barat yang sudah memilih Presiden Republik Federal Papua Barat Forkorus Yaboisembut dan Perdana Menteri Edison Warumi.

Deklarasi itu didukung oleh tujuh wilayah adat di Papua. Kongres tersebut sah dan tidak illegal, karena yang diselenggarakan adalah rakyat Papua yang punya negeri ini. Kongres menurut hemat saya Kongres merupakan solusi terbaik bagi rakyat Papua untuk mau mengakhiri penderitaan mereka. Sehingga sekarang rakyat Papua sedang mendorong di Makah Umum PBB agar Negara baru tersebut dapat diakui oleh masyarakat Internaonal, Amerika, Belanda, Indonesia, PBB, dan Negara-negara dunia lain sebagai sahabat dengan Negara Republik Federal Papua Barat ( NRFPB). Walaupun Negara Indonesia tidak mau pusing, lalu memberikan pembangunan kepada rakyat Papua dengan anggaran miliran rupiah , tetapi menurut saya itu bukan solusinya.

Sesuai dengan pendapat Menteri luar negeri Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) bapak Jacob Rumbiak sesumbar mengatakan bahwa mereka bisa merdeka dan berdaulat paling lambat dua tahun lagi. Karena menurut beliau ada 111 Negara telah mendapat dukungan, misalnya dari 111 Negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Kanada, dan Jepang.
dan akan kemungkinan mereka juga akan memberikan pengakuan. Jadi sekarang bagaiman Negara Indonesia memberikan pengakuan sebelum negara lain memberikan pengakuan terhadap Negara Papua, karena Indonesia adalah colonial terhadap Bangsa Papua.

Kalau air sudah meluap dia tidak bisa mempertahankan. Karena politik Papua sudah mendunia dan bahkan Negara-negara sahabat Papua mendukung untuk Papua lepas dari NKRI. Sudah terjadi pengakuan; Indonesia tidak punya hak lagi mengambil kekayaan alam Papua dan otomatis angkat kaki dari tanah Papua. Kami duluh dipandang sebagai orang tidak mampu dan budaya primitive, tetapi kami sekarang lebih pintar berpolitik Internasional dari pada Indonesia, karena buktinya adalah masalah Papua menjadi masalah Internasional, sehingga kita jangan menutup diri terhadap penderitaan bangsa Papua. Sebab Dunia luar lebih peduli masalah Papua.

Menurut saya NKRI TIDAK selamanya harus jadi satu dan kalau selalu sebut NKRI harga mati saya kira tidak tepat. Karena Bangsa Papua punya harapan diberikan pengakuan dan kita tungguh hari saja. Indonesia jangan merasa remeh perjuangan bangsa Papua dan sekarang bangaiman engkau memberikan pengakuan kepada Negara Papua secepatnya, sebelum air ombak dibatang lehermu.

Penutup

Orang Papua merupakan bangsa negoroid dan ras Melanesia. Mereka memilihki kemampuan untuk mengenali situasi perkembangan politik di Papua dan jangan diam seperti ibu hamil, tetapi bangkit dan bersatu semua elemen masyarakat, pemuda, mahasiswa dan organ. Karena kehadiran Negara Indonesia di tanah Papua Eksistensi orang aslih Papua semakin diancama, dan hari ke hari dibunuh secara misterius oleh oknum tertentu (orang tak dikenal), sampai sekarang TNI-POLRI tidak mampu mengungkapkan pelaku,maka kita harus tahu bahwa negara ini tidak punya kemanusiaan dan kebenaran hukum untuk ditegakan. Sehingga dengan situasi seperti ini, jalas-jelas eksistensi kita sedang diancam,jadi kita harus bersatu mendorong Negara Republik Federal Papua Barat ( NRFPB) dapat diberi pengakuan. Jadi saya harapan pengakuan menjadi solusi untuk mengakhiri penderitaan rakyat kita.

Oleh karena itu, kita jangan terus tidur tetapi mari kita bangkit bersama memperjuangkan harga diri kita lebih cepat lebih baik. Agar Negara colonial Indonesia jangan membuat kita dijajah terus. Harta kekayaan kita semakin habis, orang Papua juga semakin hari mati ditembak oleh TNI-POLRI, karena mereka tidak memperhitungkan nilai kita sebagai manusia yang sama di hadapan Tuhan.

Apakah saya sadar Saudara saya sedang dibunuh? Ataukah saya tidak mau pusing dengan penderitaan sesama saya, karena saya juga mendukung kolonial Indonesia untuk membunuh dan merampas harga diri orang Papua? “Marilah kita mulai lagi karena kita belum buat apa-apa”, dengan bergandengan tangan bersama. Karena perjuangan kita ini, berjalan tanpa persatuan dan kesatuan,apa yang kita perjauangkan menjadi sia-sia.

Demkian juga alam perjuangan jangan mengatasnamakan organ, karena yang mau Merdeka bukan organ atau kelompok,melainkan Bangsa Papua,jadi kita harus bersatu teguh , demi Papua merdeka. Kalau lambat Bangsa Papua yang sedikit ini, akan habis dan tinggal nama saja,lalu orang lain merampas kekayaan kita dan tanah leluhur nenekmoyang kita akan dikuasai oleh orang lain, jika kalau kita terlambat langkah pasti habis total yang tinggal hanya kenangan saja.

*) Mahasiswa Sekolah Tinggih Filsafat Teologi- Fajar Timur (STFT- F T )

August 7, 2012 0

Ideologi Papua Merdeka Darah Daging Orang Papua

Tuesday, 07-08-2012 14:09:30 Oleh MAJALAH SELANGKAH

Oleh Jekson Ikomou*)

Pemerintah Indonesia berusaha meredamkan Ideology Papua Merdeka melalui Otonomi Khusus (OTSUS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Namun sayangnya Undang-Undang tersebut Gagal. Nasionalisme Papua terus tumbuh. Bukan Nasionalisme Indonesia. Orang Papua tidak percaya dengan Pemerintah Indonesia.

Hal subtansi permasalahan Papua adalah sejarah masa lalu, pelanggaran HAM, dan kondisi hidup bersama lebih dari 40-an tahun ini. Pelanggaran misalnya, Negara habiskan Ribuan Orang Papua yang tak berdosa melalui berbagai Operasi Militer Indonesia di Tanah Papua. Hal ini tidak mematikan gerakan merdeka.

Jika melihat sejarah, Papua merupakan sebuah Negara. Ia merdeka pada tanggal 1 Desember 1961. Namun, Pemerintah Indonesia secara paksa mengklaim Papua sebagai bagi dari Indonesia dengan kekuatan Militer yang disebut Tri Komando Rakyat (TRIKORA), sehinggah Amerika memanfaatkan peluang demi kepentingan ekonominya (salah satunya PT. FI).

Dan hinggah kini, Lembaga-Lembaga Peneliti kemukakan, PT. FI merupakan akar permasalahan di Papua. Bahkan, Rakyat pun mengatakan bawah Freeport merupakan salah satu perusahan yang memakan ribuan korban orang Papua. Ribuan orang Papua menuntut PT. Freeport harus ditutup melalui berbagai aksi damai. Namun, sayangnya pihak Pemerintah Indonesia menutup ruang Demokrasi bagi Orang Papua melalui kekuatan Militer Indonesia.

Keadaan ini membuktikakn bahawa Indonesia benar-benar gagal Indonesiakan orang Papua. Indonesia gagal di semua bidang pembangunan untuk orang asli Papua. Karena itu, orang Papua berpikir bawah Indonesia sedang menjajah kita. Jika dibilang orang Papua dijajah memang benar, karena mengingat permasalah yang terjadi selama ini.

Di Atas Luka Otsus Muncul UP4B
Otsus adalah peluang untuk sejahterakan Orang Papua. Namun Gagal. Lalu, muncul lagi sebuah yang sebut dengan Unit percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Program kerja yang disusun dalam Unit Percepatan Pembangunan Papua Barat (UP4B) ini seperti dengan Program kerja OTSUS.

UP4B masih bicara sebatas keadilan pembanguna di Papua. Ia bicara soal pendidikan, ekonomi, kesehatan, infrastruktur. Ia tidak bicara soal pelanggaran HAM, tidak bicara soal dialog, tidak bicara soal sejarah Papua. Orang Papua berpendapat apa bedanya OTSUS dengan UP4B?

Banyak Rakyat Papua mengatakan, “Unit Perepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) bukan solusi untuk perdamaian di Papua, Perdamaian di Papua adalah Referendum”. Rakyat Papua menilai janji-janji pembangunan yang mereka temui di Papua adalah operasi-operasi Militer, pembunuhan sana-sini, perusahaan-perusahaan raksasa yang mengancan keberadaan masyarakat adat, dan lainya. Semuanya merusak dan menguras.

Nah sekarang, jika Pemerintah Indonesia punya hati untuk membangun Papua tarik Militer dari Papua baik organik maupun non-organik. Lalu, adili semua pelaku pelanggaran HAM sejak tahun 1961, gelar dialog damai, Jakarta-Papua.

Tapi, Indonesia harus ingat bahwa Papua Merdeka itu telah menjadi darah daging orang Papua. Dengan cara dan pendekatan apapun tidak akan pernah dipatahkan. Otsus adalah luka. Di atas luka Otsus lahir luka baru, UP4B. Kemudian, selanjutnya apa? Tunggu hari untuk menuai Kemerdekaan bagi Bangsa Papua Barat.

*) Mahasiswa Papua, Kuliah di Bandung

August 7, 2012 0

Ideologi Papua merdeka tidak bakal mati

Merdeka.com, Satu hari pada Oktober 2011. Penasihat khusus Sekretearis Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Bidang Pencegahan Pemusnahan Etnis mengajak Pendeta Socrates Sofyan Yoman, tokoh agama di Papua, berbicara di ruang tertutup. Ia ingin tahu situasi terakhir di Bumi Cenderawasih itu.

“Saya ditanya bagaimana kalau referndum digelar di Papua, bagaimana dengan pendatang?” kata Socrates saat dihubungi merdeka.com melalui telepon selulernya, Senin lalu. Dengan yakin, ia menjawab sudah pasti Papua merdeka. Ia menyatakan hanya orang asli Papua berhak menentukan nasib mereka bukan kaum dari daerah lain.

Sayangnya, Socrates lupa nama pejabat PBB itu. Ia cuma menegaskan dilarang berbicara soal isi pertemuan karena sangat rahasia.

Persoalan Papua mulai kembali mendapat sorotan internasional setelah Mei lalu sidang Dewan Hak Asasi PBB di Jenewa, Swiss, menilai ada pelanggaran hak asasi di sana. Saat itu, ada 14 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Kanada, Jepang, dan Meksiko, menyuarakan soal itu.

Menurut Socrates, pemerintah Amerika juga sudah menyerukan agar Jakarta segera menggelar dialog menyeluruh dengan tokoh-tokoh Papua.. Ia menyayangkan pemerintah pusat selama ini hanya mengedepankan pembangunan dan sisi ekonomi, namun tidak memperhatikan martabat rakyat Papua. “Bagaimana mau dialog kalau semua harus dalam kerangka NKRI (Negara kesatuan Republik Indonesia). Hanya orang bodoh saja mau percaya itu,” ia menegaskan.

Sebab itu, ia meminta Jakarta membahas seluruh agenda terkait Papua karena krisis di sana sangat rumit. Ia juga mensyaratkan Amerika bersama Belanda, dan PBB juga harus hadir. “Papua dari awal merupakan konspirasi internasional antara Amerika, belanda, dan PBB.”

Dihubungi secara terpisah kemarin, utusan khusus Presiden buat Papua, Farid Hussein, mengakui butuh waktu lama untuk menyelesaikan konflik Papua. “Di Aceh saja saya butuh dua tahun,” ujarnya. Untuk itu, ia menegaskan tidak boleh ada pihak asing terlibat dalam penyelesaian masalah Papua.

Sejauh ini, Farid dan Socrates membantah ada keterlibatan negara lain dalam konflik Papua. “Tidak ada LSM asing. Nggak mungkin berani, bisa habis mereka,” Farid menegaskan.

Kalau memang penyelesaian itu terjadi, Socrates mengisyaratkan rakyat Papua tetap ingin melepaskan diri dari Indonesia. “Ideologi itu sudah lama dan tidak bisa dihapus,” katanya. Namun ia menolak menyatakan dirinya menganut ideologi Papua merdeka. “Saya hanya penyambung lidah umat.”

Boleh jadi, pernyataan Socrates itu benar. Seorang sumber merdeka.com paham situasi di Papua menegaskan, “Kalau referendum digelar sekarang, 99 persen Papua merdeka.”

[fas]

July 4, 2012 0

DEKOLONISASI MASYARAKAT ADAT DARI BANGSA KOLONIAL

( Menyadari Sifat, Ciri khas dan Perlakuan, Bangsa Kolonial Atas Masyarakat Adat )

PROSES penjajahan dimulai dengan pendudukan fisik tanah dan dominasi masyarakat adat. Setelah aspek terutama fisik penjajahan (konflik Militer., relokasi, dll,), metode non-fisik yang diterapkan. Ini termasuk apa yang dapat disebut aspek mental. Indoktrinasi agama, asimilasi budaya, sosial dan ekonomi adalah contoh yang umum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kolonisasi terdiri dari dua aspek utama – fisik dan mental.

Sebelum kolonisasi hadir di atas tanah masyarakat adat, keberadaan mereka merupakan bentuk dari negara merdeka dan berdaulat diatas tanah dan wulayat. Melalui kolonisasi Masyarakat adat kehilangan kebebasan mereka dan hidup dalam situasi tertindas. Agar terbebas dari keadaan yang menindas proses kolonisasi harus dibalik. Artinya, hal itu harus dimulai dengan aspek mental dan bergerak ke arah fisik.
Kolonisasi selalu merusak. Kehancuran ini menjadi termaginalisasi dalam masyarakat Adat. Beberapa karakteristik dasar ini adalah:

1. Kekerasan internal dan agresi
Kemarahan dan kekerasan yang ditujukan terhadap diri sendiri, satu sama lain dan keluarga / masyarakat. Ini termasuk perkosaan, pembunuhan, penganiayaan, pelecehan seksual terhadap anak, pemabukan, pencurian bunuhan, prostitusi, dll kekerasan irasional dalam hasil dari penjajahan atas masyarakat adat dari kondisi tertindas bahwa kolonisasi memaksakan pada orang. ( Kemiskinan, kehilangan identitas, kerusakan struktur keluarga dan bangsa, dll) Beberapa ini berasal dari metode khusus yang digunakan oleh bangsa penjajah, misalnya system pendidikan, bentuk pengajaran di sekolah , sistem cadangan, dll.

2. Individualisme – kepentingan
Dengan rincian dari bangsa dan keluarga, fragmentasi dan persaingan telah datang untuk menggantikan rasa persatuan,persaudaraan sebangsa, sewulayat dan kebersamaan masyarakat yang pernah menjadi dasar masyarakat Adat.(contoh: Perang suku, masalah pemilukada, masalah partai,di beberapa wilayah masyarakat Adat di Papua )

3. Mengabaikan salah satu budaya yang – asimilasi
Sebuah taktik kunci jika kolonisasi adalah untuk menggambarkan budaya adat sebagai negative kuno dan tidak relevan untuk masyarakt (modern). Setelah keyakinan ini tertanam dalam benak orang-orang adat mereka tidak memiliki alternatif lain melainkan diharuskan untuk mengasimilasi dan sesuai dengan masyarakat kolonialis ( Contoh: TV Papua tidak menyiarkan budaya dan lagu Papua, RI Nusantara V Jayapura, jarang menyiarkan lagu daerah asli Papua itu bagian dari asimilai kedalam budaya kolonial, maka sering kita degar lagu dangdut, pank, keroncong, sampai orang Papua ikut angkat lagu dengan irama keroncong jawa fakta nuansa musik dan lirik di Papua).

4. Kompleksitas Rendah diri – Krisis Identitas
Tujuan dari kolonialis adalah membuat orang adat percaya bahwa ada aspek positifya sedikit atau tidak ada dalam budaya Masyarakat Adat. Dominasi fisik dan mental, penggambaran negatif konstan pada penduduk asli atau pribumi dan sejarah mereka, dan sikap supremasi non pribumi memainkan peran fundamental atas nama Hukum Negara dalam penciptaan kompleks inferioritas pada masyarakat Adat. Orang pribumi mulai mempertanyakan identitas mereka dan menjadi terjebak di antara konsep historis realitas hari tradisional Papua dan sekarang. “Siapakah aku?” “Apa artinya lahir sebagai dan menjadi Papua”? Faktor yang berkontribusi besar terhadap pertanyaan-pertanyaan ini pada kedudukan / masyarakat sekolah, pembinaan anak-anak adat, sejarah yang tidak akurat, sentralisasi kebijakan yang berhubungan degan budaya dan identitas dijaga ketat oleh pemerintah, di daerah perkotaan, dan kehilangan bahasa dan budaya masyarakat Adat.

5. Meninggalkan wilayah tradisional
Kolonisasi menciptakan rasa ketergantungan Adat di kota-kota kolonial didirikan (cadangan – kota) dan kota. Untuk mendapatkan keuntungan dari program kolonial dan lembaga masyarakat adat harus bermigrasi ke daerah-daerah dan meninggalkan wilayah tradisional mereka. Tindakan relokasi dan mengisolasi penduduk asli ke dalam kawasan cagar adalah taktik yang digunakan untuk memaksa orang menjauh dari sebagian besar wilayah mereka degan atas nama pembagunan PEMUKIMAN. Hal ini memungkinkan negara kolonial untuk menganggap yurisdiksi atas tanah yang dulunya dikuasai oleh Bangsa papua/masyarakat Adat Papua. Ini juga menghilangkan masyarakat adat secara fisik untuk mengakomodasi pembentukan masyarakat pemukim dan ekstradisi sumber daya. Proses Land Registering ( Agraria ) saat ini adalah Perjanjian cara legal masuk dalam kehidupan masyarakt Adat, dan upaya memperoleh persetujuan untuk disepakati penutupan dan penyerahan wilayah tradisional atau hak Wulayat masayarakat adat. Contoh: Kerom,Arso tanah adat diambil untuk kebun Kelapa sawit, wilayah Grimi Nawa, Taja,Juk Lere Kaureh sebagian tanah adat diambil untuk pemukiman transmigrasi dan perkebunan kelapa sawit.

Dekolonisasi, seperti yang disebutkan diatas, adalah tindakan membalikkan proses kolonisasi. Dapat dikatakan bahwa dekolonisasi bersifat konstruktif, bukan destruktif. metode berikut dekolonisasi ditujukan untuk membalikkan efek destruktif kolonialisme yang telah dijelaskan di atas:

1.Meningkatkan kesadaran negara yang menindas penduduk asli hidup di paparkan lebih realistis dari sejarah dan dengan mengidentifikasi musuh yang sudah menciptakan dan memelihara penindasan itu. Strategi yang efektif dapat mencakup tindakan kontra-metode seperti: mendidik diri sendiri dan melayani sebagai contoh bagi orang lain, advokasi hak-hak adat yang berdaulat, mendukung dan membela hak-hak wulayat masyarakat Adat. Kegiatan ini memberi pengalaman yang menanamkan rasa senasip setujuan dengan melibatkan orang dalam tindakan yang memberikan kontribusi positif untuk komunitas mereka dan DEKOLONISASI

2.Akhirnya untuk meningkatkan harga diri mereka. Individu, keluarga, kemudian komunitas pemulihan harus terjadi. Selama proses pemulihan, kekerasan irasional dan agresi dibubarkan dan aspek yang lebih terarah dapat diidentifikasi untuk melampiaskan perasaan negatif yang tetap ditanam dari penjajahan.

3.Memahami Anda adalah orang Adat dan bangsa sebagai nenek moyang yang sama. Selama tahap awal pemulihan, persatuan dan kebersamaan memainkan peran penting dalam penguatan unit keluarga dan masyarakat Adat. Orang Adat yang sadar sejarah dan ciri serta gelagat penindas, mereka juga menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Sikap individualistis diperkenalkan melalui kolonisasi, mengikuti pada kecenderungan alami, bahwa Adat merawat dan mendukung satu sama lain. Kepentingan pribadi juga memburuk dan bertentangan degan nilai norma adat dan kepentingan adat atau komunal /kebersamaan bangsa dalam bentuk nasional menjadi fokus utama sebagai kebutuhan dalam proses dekolonisasi.

4.Revitalisasi rasa kebangsaan dan menghargai pengetahuan dan cara keturunan secara Adat. Filsafat tradisional hormat dan penghargaan terhadap Bumi, kehidupan, orang lain dan diri sendiri adalah bagian positif dari budaya adat yang masih relevan saat ini. Pemahaman tentang aspek negatif dan positif dari masyarakat kolonial penting dan pendidikan pada aspek-aspek negatif harus ditekankan, sedangkan aspek-aspek positif yang digunakan. Harus diakui bahwa semua orang pribumi berasimilasi ke satu derajat atau yang lain, tidak ada yang kebal dari pengaruh kolonial atau asimilasi. Meskipun hal ini tetap benar, itu juga harus diterima bahwa budaya adat dan cara-cara tidak statis. Jika masyarakat adat tidak mengalami pengaruh kolonialisme, mereka tidak akan menjadi masyarakat yang sama persis seperti yang ada pada saat kontak awal. Orang Pribumi sekarang harus belajar untuk hidup dalam lingkungan kolonial dengan cara decolonized.

5.Menyadari kekuatan dengan cara adat. Selama menjalani dan menyatakan ke kebenaran-kebenaran sejarah, orang Adat menyadari kepalsuan dan dis-informasi bahwa masyarakat kolonialis bersirkulasi dalam hal sejarah Adat, budaya, dan praktek. Untuk memperluas proses dekolonisasi, penting untuk mulai mengarah pada tujuan lebih akurat dan benar dari masyarakat adat pada tahap ini. Pendidikan ulang pertama harus diarahkan untuk Bangsa Pribumi dan kemudian fokus dapat diarahkan kepada orang-orang dari negara lain. Masyarakat adat telah memiliki rasa rendah diri melalui gaya hidup yang menindas bahwa mereka telah menjadi terbiasa, reaksi awal mereka mungkin untuk menggulingkan penindas mereka dan mendapatkan kendali pemerintahan. Orang adat harus memahami bahwa masyarakat kolonial adalah merusak dan beberapa aspek positif itu tidak mengandung satu-satunya komponen yang bermanfaat yang dapat berkontribusi terhadap proses dekolonisasi. Hal ini tidak layak untuk Bangsa Pribumi terjajah untuk kembali ke gaya hidup yang benar-benar tradisional, mentalitas mereka dan lingkungan telah berubah secara drastis. Namun, penggabungan aspek positif (modern) masyarakat dan cara-cara adat leluhur akan memberikan kontribusi untuk mengatasi efek rendah diri dan krisis identitas.

6.Kependudukan kembali pada wilayah tradisional. Ini termasuk mendirikan kamp-kamp permanen atau semi-permanen dan masyarakat di daerah sebelumnya ditempati oleh masayrakat Adat yang ditinggalkan, serta meningkatkan kegiatan tradisional seperti memancing, berburu, dan pengumpulan makanan lainnya. Tujuan utama dari kependudukan kembali tersebut adalah untuk akhirnya membangun masyarakat mandiri dan independen di luar jangkauan dan pengaruh masyarakat kolonial. Dari ini, wilayah berdaulat dan bebas dapat direkonstruksi, akhirnya menghapus Masyarakat adat dari masyarakat kolonial – tujuan utama dekolonisasi.

Kolonisasi adalah konstruktif untuk masyarakat kolonial, tapi merusak masyarakat Adat. Sebaliknya, dekolonisasi adalah konstruktif untuk masyarakat adat, tetapi merusak masyarakat kolonial.

Zigzag & Kayway Long Hot Summer ’99
BERJUANG DEMI KEBEBASAN!

June 26, 2012 0

DIALOG PAPUA-JAKARTA MENJADI ISU REBUTAN BERBAGAI PIHAK

Masyarakat Papua memiliki pengalaman yang panjang dan pahit selama diintegrasikan degan NKRI, dan pengalaman pahit itu suda berakar urat dalam benak masyarakat asli Papua di bumi cenderawasih Papua dan kepercayaan bangsa Papua terhadap pemerintah NKRI suda tidak ada lagi.

Pegalaman pahit itu membuat masyarakat Papua akar pahit yang paling dalam dan tetap merasakan bahwa NKRI bukan bagian dari mereka dan mereka adalah suatu entitas suku bangsa yang berbeda karena Indonesia gagal mengindonesiakan Papua sejak tahun 1961 kepada “ Act of Free Choose” itu akar dari masalah yang tertanam di benak seluruh lapisan masyarakat asli Papua, proses ini yang tidak adil justru degan kekuatan militer mengintegrasikan bangsa Papua kedalam NKRI. Pola dan tingka militeristik itu terbawa sampai detik ini yang mengakibatkan permasalahaan besar dan pelanggaran Hak – Hak Asasi Manusia sebagai suatu etintas suku bangsa yang berbeda sehingga menimbulkan masalah dari waktu-ke waktu.

Sehubungan degan masalah-masalah yang terjadi di tanah Papua adalah jelas masalah hak politik yang diabaikan oleh NKRI atas persengkongkolan politik maka perlu melibatkan pihak yang pernah bersekongkol degan masalah Papua, itu adalah jalan terbaik guna melihat akar masalah serta menyelesaikan pokok dan akar masalah yang terjadi di Papua.

Perlu kita menilai cara – cara penaganan oleh Jakarta dalam upaya mengindoneisiakan orang Papua sagat tidak pernah memperhatikan aspirasi murni sejak gaung dialog yang dikomandangkan oleh Almarhum. THEYS H.ELUAY. Karena pengalaman buruk yang dialami oleh bangsa Papua dari tindakan dan kebijakan NKRI sagat merugikan bangsa Papua dan tidak dianggap penting suar-suara manusia Papua justru NKRI mementingkan daerahnya dan wilayah kekuasaanya bukan manusia Papua yang dipentingkan oleh NKRI.

Untuk mengaburkan ketidak adilan pada “Act of Free Choose” Indonesia mengunakan Tri Komando Rakyat ( Trikora ) untuk membasmi orang Papua yang bertentangan atau tidak terima hasil pelaksanaan Pepera yang tidak adil maka kekuatan militer NKRI yang begerak membasmi orang Papua dari resim Soekarno kepada Soeharto dan sampai Reformasi yang akhinya masyarakat Papua degan bebas megeluarkan unek-unek dan keinginan mendasar dari hari nurani yang jujur dalam kongres Papua I dan II pada tahun 2000, namun akhirnya NKRI mala menawarkan Otonomi sejacara paksa yang akhirnya kekuatan militer digunakan untuk membasmi seorang tokoh karismatik yang bertentangan degan otonomi Almarhum THEYS.H ELUAY sehingga otonomi yang penuh darah itu diterapkan secara paksa dan hasilnya pula tidak sesuai degan yang diharapkan oleh NKRI.

Barangkat dari itu karena ketidak puasan atas perlakuan NKRI terhadap bangsa Papua,masyarakat Papua tetap menyuarakan aspirasinya karena dalam otonomi dinilai pembunuhan orang Papua semakin meningkat maka orang Papua tetapi ngotot untuk MERDEKA diluar dari NKRI. Maka guna menilai hasil dari penerapan dan kendala dalam penerapan otonomi khusus, NKRI melakukan riset evaluasi lewat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ( LIPI ) akhinya LIPI menemukan berbagai masalah tambahan dan akar masalahnya adalah hak Politik bangsa Papua.

Degan demikian untuk membahas beberap pokok masalah yang disebut LIPI telah merumuskan DIALOG oleh jaringan damai Papua ( JDP ) degan konvensi yang lakukan di aulah Uncen telah kita melihat berbagai slogan entah TNI atau POLRI mengeluarkan “ KASIH ITU INDAH” tetapi pelaksanan tidak sesuai degan slogan tersebut dan slogan itu hanya menjadi perhihasan atau komoflasa bagi rakyat Papua dan pelaksanaan suda sagat bertentangan degan slogan tersebut diatas, dan semua hanya bersandiwara saja dan praktek tipu muslihat di tanah Papua.

Perlu sebagai bangsa Papua menilai secara kritis, pola penaganan aspirasi antara REFERENDUM dan DIALOG, ini ada main vertus yang perlu secara cermat diperhatikan sebagai bangsa Papua. Ada yang ingin DIALOG Di mediasi oleh orang ketiga, sekarang kita lihat bahwa degan adanya DIALOG harus difasilitasi oleh “orang ketiga” orang ketika yang dimaksud oleh beberapa tokoh geraja adalah dari Negara yang netral, namun orang ketika ini banyak yang dimanfaatkan oleh berbagai intitusi dan organisasi entah itu apakah degan hati nurani yang jujur untuk melihat akar masalah Papua atau melihat kulit masalah Papua tidak jelas bentuk motivasinya, karena belum ada juga format dialog yang jelas seperti yang di utarakan Pendeta GKIP Dr. Benny Giay dalam media tabloid jubi.

Kelihatanya mulai saling berlombah untuk mendiasi masalah Papua dalam proses DIALOG tetapi kita lihat motivasi mereka, karena yang mau mediasi entah itu dari lembaga mana tetapi mereka adalah orang NKRI dan sama hal juga menko polkam memilih orang – perorang atau lebaga, untuk ikut dalam proses DIALOG menurut versinya, atau keinginan Indonesia, hal ini sama pola justu pelanggaran dalam proses PEPERA ( Act of Free Choose ) kembali terjadi lagi yang ke tiga kali setelah keduanya adalah Otonomi secara Pakasa, dan proses dialog ini jelas untuk menjalankan UP4B yang mana untuk menjalankan itu nyawa seorang Pemimpin Vokal Mako Tabuni penantang Otonomi dan UP4B ditembak sama persis pola penaganan Almarhum THEYS H.ELUAY penantang kebijakan Otonomi khusus, maka untuk menerapkan UP4B mengkopolkam memilih orang sesuai degan pilihanya, dan orang pun berlomba-lombah untuk ikut mediasi dialog. Untuk memediasi karena tergerak degan motivasi jujur adil, dan bermartabat melihat dan memihak kepada kebenaran itu untuk melihat akar masalah Papua tidak hanya dikulit dan seolah – oleh masalah kesenjagan sosial, pembagunan dan sejenisnya, karena masalah Papua adalah masalah Hak Politik suatu entitas bangsa.

Kami sebagai orang Papua tetap mengikuti gelagat Jakarta dan gaya bermain dalam hal putar balik fakta dan sepak terjangnya dan kami memiliki diary dan catatan khusus degan gaya dan gelagat Jakarta dalam mengindonisiakan bangsa Papua serta upaya menutub kesalahan degan membuat dua kesahan kepada orang Papua, dan sekali lagi jika penaganan DIALOG tidak membahas masalah akar dan dasar persoalan maka UP4B dan sejenisnya tidak berjalan baik, dan berbuntut kepada kemerdekaan bangsa Papua itu jelas karena tawaran apa lagi Indonesia akan menawarkan kepada Negara-negara pendonor dana otonomi khusus dan UP4B? konsekwensinya berbuntut kepada Kemerdekaan Bangsa Papua.

Contributed:
Pemerhati: Allah,Alam dan Adat Papua
Korarit Munni

June 23, 2012 1

INDONESIA POLICE MUST BE ABLE TO PUBLICITY THE PROJECTIL OF BULLET GAME TO TERROR AND SHOOTING DURING THE TECHNIQUE SCENE OF LOCATION

the Conduct of professionalism Indonesia police have to declare of public about the projectile of bullet from the murder as well as how they publishing to the public about shot dead of Mako Tabuni. The Indonesia police must be able to declare loudly trough proportional and professional work from which the type of bullet projectile and who the real actor behind the executor of the murder as long terror and shooting teken place in Jayapura Papua.
In this case Police not only can be considered that Makho Tabuni as an actor and puppeteer behind all these events. It is considered to close up the democratic space throgh repressive way by the Government of Indonesia to the people of West Papua.

Indonesia police soon as possible to publish either sample of projectile bullet taken from the victim through the manner of the scene, then all citizens and residents of Papua could also learn the results of police performance in revealing the actor was shooting for. If not still be indicate in this circumstatnce all shapes and effort in revealing cases of terror and shooting are part of close up democratic space and part of the reduce democratic process of the Papuan people.

The public can judge that the police action is only a form camouflage of the police operation carried out by a special team of Regional Police in Papua, performance and professional police disproportionately targeted because it is clear that the KNPB activist group that has being loudly voices the aspirations of the West Papuan. Indonesia can not afford to absorb this aspiration, although some Papuan are seeking dialogue Papua with Jakarta mediate by other neutral country but Indonesia addressed precisely this aspiration neglected forms of special operations contained in an clandestine intelligence operation this was to reduce the quasi-democratic form of expression.

Expectation to the near future the police should be able to reveal a bullet projectile of any incident in the city of Jayapura, if the government still considers Papua part of the Unitary Republic of Indonesia, police must be alleged the bullet projectile about the first shooting of the one of KNPB activist Terjoli Weya in front of KOREM Padambulan Jayapura last months ago and the shooting of foreigner in Base-G beach rivals.
Police performance in the eyes of the international community and the public can judge the professional Indonesia police, if all of these cases in unloading from the beginning to avoid the police understand the discrimination performance.

Indonesian police are not only shooting the Mako Tabuni with stated that had prosecute the masterminds and perpetrators of the shooting in order to obfuscate the truth in the eyes of publicity through various media, but the bullet has not been announced projectile means finding out where the bullets and weapons that can be obtained and the actors can use it?, then keep track of who the provider of weapons and bullets? It must be published, but the police are not able to reveal it then, clearly indicated police have camouflage, or the government of Indonesia twisting facts just to muffle the democratic space in the land of Papua.

Based on the assessment is appropriate to say the nation of Papua in colonization and neo-colonial Homeland of Papua, this was approve and the firing was part of the terror and intimidation by Indonesia government against Papuans to suppress democracy.

June 17, 2012 0

Papua Butuh Pemimpin yang Lebih dari Gubernur

JAYAPURA—Ada pernyataan menarik dilontarkan Sekjen Presidium Dewan Papua (PDP) Thaha Al Hamid soal kepemimpinan di Papua. Menurutya, Papua ini sebenarnya tak memerlukan seorang Gubernur, melainkan seorang pemimpin yang bisa keluar dari sekedar ruang ruang kewenangan Gubernur. “Saya tidak bilang Papua memerlukan seorang Presiden. Tapi anda membayangkan apa yang bisa dilakukan oleh seorang Gubernur kalau dia tetap ada di dalam ruanganya, tetap dengan ketidakmampuan mengembangkan komunikasi politik,”katanya diplomatis. Hal itu disampaikan Thaha Al Hamid usai acara diskusi buku Paradoks Papua di Aula STFT Fajar Timur, Padang Bulan, Sabtu (5/5) pekan kemarin.

Lanjutnya, “Jadi saya pikir kalau memang terlalu mahal kita bikin Pilgub coba kita pikir untuk kontrak Arnold Swazenger. Misalnya dia sudah selesai dari California. Kita kontrak saja dia. Pakai pola itulah Persipura pakai pelatih kontrak, bagus koq,”katanya.
Dikatakan, siapa bisa jamin Gubernur yang dipilih oleh rakyat ini tidak bermasalah. Bupati dipilih oleh rakyat, Gubernur dipilih oleh rakyat. DPRP dipilih oleh rakyat. DPRD dipilih oleh rakyat. Semua punya sumber legitimasi sama siapa mau dengar siapa.

Ini yang terjadi komunikasi politik tak jalan. Yang terjadi adalah jalan sendiri sendiri . Dimasa lalu Bas Suebu jalan sendiri, MRP jalan sendiri, DPRP jalan sendiri. Papua kacau. Rakyat juga jalan sendiri. “Saya kira terlepas dari sekedar sebuah proses formal Pilgub semua stake owner di Papua gereja, birokrasi, rakyat sipil, kekuatan kekuatan civil society, intelektual harus duduk bersama dan melihat apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan kita.

Apakah ini bisa selesai hanya dengan Pilgub. “ Saya khawatir Pilgub justru akan melahirkan konflik. Pilgub ini uang besar, mahal (hight cost). Terus dapat uang dari mana. Kalau dapat uang dari pengusaha, ya tapi itu kan sistim yang menjustifikasi ketika engkau menjadi pejabat engkau boleh korupsi. Yang terjadi kan begitu to. Jadi jangan terlalu berharap banyak. Tambahnya, wartawan juga punya tanggungjawab untuk kasi tahu rakyat jangan terlalu berharap kepada elit e elite politik lebih baik tekuni pekerjaan masing masing. (mdc/don/l03)

May 9, 2012 0