KETERLIBATAN GEREJA DI TENGAH ARUS PERUBAHAN SOSIAL- POLITIK

Oleh Ernest Pugiye

Perubahan sosial-politik dalam hidup bermasyarakat kini masih tak bersahabat lagi di Negeri ini. Realita demikian membuat umat Allah menjadi panik, bingung dan dilema bagaikan sebuah ubi di tengah batu. Bahkan mereka sudah tidak percaya lagi kepada para pemimpin baik Gereja maupun pemerintah dengan mengatakan Gereja dan pemerintah tidak dipercayanya. Karena mereka selalu menyadari bahwa pihak Gereja masih tak pernah lagi melepaskan beban penderitaan yang melilit umat Allah dalam menelusuri perubahan sosial, politk dan ekonomi yang tengah terjadi di Papua. Peran Gereja masih terus absen dalam menyikapi ketimpangan dan perubahan sosial-politik yang tengah terjadi di kalangan masyarakat akar rumput. Akibatnya umat Allah mengalami kehilangan arah, pedoman dan tujuan hidup sebagai orang Kristiani. Apa yang para pemimpin Gereja dan pemerintah buat untuk umat Papua yang semakin menderita ini?

Peran Gereja dalam kehidupan umat
Di sini para pemimpin Gereja dan pemerintah bersama umatnya dipanggil oleh Allah untuk mencari dan menemukan kehendak Allah guna mewujudkan kebaikan bersama (bonum commune) di dunia. Para pemimpin Gereja mesti hidup dan berkarya dalam seluk beluk kehidupan perubahan sosial-politik yang tengah terjadi dalam kehidupan konkret masyarakat. Sebagai Gereja yang hidup, Anda selalu mempertanyakan makna kehadirannya di tengah masyarakat dan lingkungannya. Ketika Gereja berhenti mempertanyakan dan bergumul makna kehadirannya maka pada saat itu juga ia telah menjadi Gereja mati.

Gereja yang saya maksudkan di sini ialah pribadi-pribadi yang berada dan bersatu dalam satu penghayatan iman kepercayaan akan Allah Tritunggal. Atas dasar iman akan Allah Tritunggal ini Gereja harus mampu mencerminkan diri sebagai orang beriman bagi perubahan sosial-politik yang sedang terjadi di kalangan umatnya. Kita mesti menyadari bahwa keterlibatan Gereja di tengah dunia bukanlah untuk menciptakan suatu kelompok masyarakat yang terpisah dari kehidupan dunia. Gereja hadir bukan juga untuk dirinya sendiri atau kelompok tertentu, melainkan Gereja harus hadir di tengah dunia hanya sebagai garam dan terang dunia. Lebih jauh Gereja harus hadir dalam tatanan dunia hanya demi menciptakan kebaikan bersama (bonum comune).

Gereja akan kehilangan perannya sebagai garam dan terang dunia apabila memperlihatkan dirinya bahwa keterlibatan Gereja dalam berbagai masalah sosial-politik dan masalah kemanusiaan hanya memboroskan waktu atau membahayakan iman warga jemaatnya. Sebab apabila kita berbicara iman Kristen maka kita berbicara tentang Allah yang tidak hidup untuk diriNya atau sekelompok pengikutNya saja. Allah kita adalah Allah yang bergaul dengan semua manusia tanpa membatasi pada satu kelompok tertentu karena didasarkan atas nilai universal yakni Kasih, kedamaian, keadilan dan bermartabat serta kesetiaan. Allah yang demikian, dimanifestasikan secara khusus dalam diri Yesus Kristus. Ia telah datang sebagai manusia kepada manusia untuk mau bersolider dengan manusia terutama kepada mereka yang misikin, menderita dan tertindas oleh perubahan sistem sosial-politik yang tak bersahabat. Bahkan Ia menganugrahkan cinta kasih-Nya secara total kepada semua bangsa dengan mengorbankan diri-Nya di Kayu Salib. Hal ini dibuat Yesus dengan tujuan utama yakni keselamatan semua bangsa dan kemuliaan Allah di Surga.

Ajaran Sosial Gereja untuk Kebaikan Bersama
Gereja dalam memperjuangkan kebaikan bersama (bonum comune) mesti mengambil inspirasi dari pelayanan Yesus Kristus. Seperti keuniversalitas kasih Allah yang dinyatakan oleh Yesus Kristus melalui pelayanan konkret kepada semua bangsa, demikian juga Gereja mesti menghayatinya dengan melibatkan diri dalam perubuhan sosial-politik yang kini terus terjadi di Negeri ini. Perubahan sosial-kemasyarakatan, ekonomi dan politik yang tengah terjadi di masyarakat memberikan tantangan pelayanan dan tantangan kehidupan yang harus dijawab oleh Gereja dalam semangat pelayanan Yesus Kristus sendiri. Dan Gereja menjawabnya dalam bentuk partisipasi yang aktif melalui aktifitas pelayanan dan kesaksian yang kontekstual, kritis dan inovatif serta melayani dengan hati nurani yang tulus sebagaimana ditunjukkan oleh Yesus kepada semua bangsa di bumi.

Keterlibatan Gereja dalam urusan duniawi telah diajarkan kembali juga dalam Ajaran Sosial Gereja. Ada dua Ajaran Sosial Gereja (ASG) yang menjadi dasar teologi dari (1965) Konsili Vatikan II adalah Gaudium et Spes (Kegembiraan dan harapan, kecemasan dan duka) umat Allah dewasa ini adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan bagi Gereja juga, dan Sri Paus Paulus VI menerbitkan Popularum Progressio (Perkembangan Bangsa-bangsa) sebagai prioritas Gereja dalam menjawab kebutuhan pastoral bagi umat Allah di Papua. Di sini Gereja dipanggil oleh Allah secara definitiv untuk melibatkan diri dalam suasana perubahan hidup sosial-politik sedang terjadi di Negeri ini. Para pemimpin Gereja perlu menyadari bahwa Gereja yang hidup adalah Gereja yang pro-aktif dalam menyikapi perubahan yang terjadi di tengah masyarakat; bukan Gereja yang reaktif. Dalam kehidupan praksis Gereja sering bersikap reaktif. Ada masalah baru bertindak. Setelah umatnya terbunuh dan terasing lama secara brutal baru bersuara. Bahkan Gereja seringkali tak pernah membuka mata seperti ikan cakalan di Pasar terhadap ketimpangan dan perubahan sosial-politik yang dialami umat Allah dalam setiap aspek kehidupan rakyat di Papua.

Sejumlah contoh baru keabsenan dan ketiadaan peran Gereja secara sadar dalam menanggapi ketimpangan dan perubahan sosial-politik yang dihadapi umat Allah adalah insiden kekerasan pasca KRP III di Abepuran rabu 19/10/2011, insiden kekerasan di Punjak Jaya dan PT. Freeport Indonesia serta Timika indah berdarah dan Paniai berdarah yang memakan korban jiwa yang bukan sedikit pada Oktober dan Desember 2011 ini. Selain mereka korban nyawa secara brutal, harta kekayaannya pun ikut dikorbankan oleh aparat keamanan secara tak bersahabat demi kepentingan politik sesaat, instan dan sekular. Sehingga rakyat asli Papua selalu menyadari bahwa, dirinya tidak diperlakukan oleh para pemimpin Gereja dan aparat keamanan sebagai manusia yang punya keluhuran martabat di negerinya sendiri. Padahal sebagai garam dan terang dunia, Gereja harus pro-aktif dalam menyikapi perubahan dan gejolak yang terjadi di masyarakat. Gereja harus menjadikan penderitaan umat Allah sebagai penderitaannya sendiri demi mengangkat martabat manusia sebagai anak-anak Allah.

Merajut Kepekaan Gereja di Tengah Perubahan
Dalam realitas masalah sosial-politik dan kemanusiaan di atas, Gereja mesti dibutuhkan kepekaan. Di sini Gereja dituntut untuk merajut kepekaan terhadap realitas masalah kemanusia yang marak terjadi di Papua. Gereja jangan mengambil sikap bermusuhan dengan perubahan yang ada atau turut terbawa arus perubahan yang ada. Namun Gereja harus dengan lincah bersahabat dengan perubahan tanpa kehilangan makna dan fungsi kenabiannya, yaitu fungsi kritis, inovatif dan kontekstual dalam menilai apakah perubahan yang terjadi selaras dengan kehendak Allah atau sebaliknya. Lebih jauh para pemimpin Gereja mesti menyerahkan nyawanya untuk keselamatan banyak orang terutama bagi umat Allah yang kini menderita dan terjepit ini. Seperti kata pepatah: “Bermain-mainlah dengan perubahan kehidupan tetapi jangan dipermainkan oleh perubahan tersebut.” Dengan fungsi kenabian ini Gereja tidak akan pernah terbawa arus melainkan senantiasa bertanya pada arti kehadiran dirinya sendiri bersama umat Allah: “Mau dibawa kemana umat Allah ini?” Sehingga Gereja tetap dapat memperlihatkan jati dirinya sebagai team sukses Tuhan di tengah arus perubahan jaman yang berkembang dengan instan dan sekular.

Gereja yang senantiasa mempertanyakan kehadirannya di tengah masyarakat adalah Gereja yang hidup dan siap untuk selalu diperbaharui dalam terang Injil Kristus. Pembaharuan atas ketimpangan sosial-politik mesti dimulai dari setiap kita sebagai Gereja yang otentik. Untuk hal ini diperlukan keterbukaan jiwa, budi dan hati kita untuk melihat perubahan dunia luar diri yang menjadi keprihatinan kita bersama. Karena sering Gereja terlalu disibukkan, menutup mata dan asyik menyibukkan diri dengan berbagai masalah seperti: liturgial, sakramental dan dogma serta dunia sekularistik. Kita tidak akan dapat menjadi terang yang menerangi kehidupan semua umat Allah apabila kita sendiri berdiri di tengah kegelapan yang substansial. Kita tidak akan menjadi garam dunia yang menggarami kehidupan apabila kita sendiri telah menjadi tawar. Karena itu, Gereja mesti memikul beban penderitaan dan perubahan sosial-politk yang tak bersahabat ini sebagai makna hidupnya sendiri. Pihak Gereja harus mengambil inspirasi dari pewartaan Yesus Kristus untuk berpihak pada rakyat kecil Papua secara khusus dan Indonesia secara umum demi keselamatan semua orang, kemuliaan Allah (salus annimarums zum gloriam Dei) di bumi ini.

Penulis: Mahasiswa Pada STFT “Fajar Timur” Abepura-PAPUA

December 1, 2011 1

EKSISTENSI BANGSA PAPUA TERUS DIANCAM

No Hpku: 081248172042

Eksistensi Rakyat Papua memang menjadi manusia yang terlupakan atau terabaikan dalam segala aspek. Hal ini dialami bangsa Papua karena wilayah Papua dicaplok, diduduki dan diintegrasikan ke dalam wilayah Indonesia dengan tujuan kepentingan ekonomi, politik, keamanan dan pemusnahan etnis Melanesia dan digantikan dengan etnis Melayu dengan Program Transmigrasi yang massif. Wilayah Papua dicerna dengan pendekatan keamanan, ketidakadilan, kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang tidak pernah menghormati martabat dan kehormatan manusia Papua. Stigma separatis, makar dan OPM adalah alat pembenaran diri bagi pemerintah dan aparat keamanan Indonesia untuk menindas penduduk asli Papua. Papua menjadi daerah tertutup bagi media asing dan juga diplomat asing.

Wilayah ini menjadi perhatian utama oleh semua orang dan semua media dari dalam dan luar negeri apabila terjadi kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh aparat keamanan atas nama integritas NKRI maupun perlawanan karyawan PT Freeport Indonesia yang menuntut untuk peningkatan kesejahteraan mereka. Bahkan menjadi perhatian juga ketika rakyat dan bangsa Papua mempertanyakan status politik mereka dan melakukan perlawanan terhadap pendudukan dan penjajahan Indonesia di atas Tanah Papua. Dalam bagian ketiga ini, rakyat Papua memandang Indonesia sebagai kolonial baru di Papua.

Kita mengikuti dan membaca di berbagai media cetak dan elektronik tentang keprihatinan dan kepedulian terhadap situasi kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang disampaikan oleh perorangan maupun atas nama institusi dan lembaga. Isi pesan, komentar dan masalah yang dimengerti dan disampaikan itu sangat beragam. Dari keberagaman persepsi itu membuat para pembaca menjadi bingung dan kabur tentang substansi akar masalah sesungguhnya yang diperjuangkan oleh rakyat dan bangsa Papua Barat selama ini.

Misalnya Muhammad Yusuf Kalla, mantan wakil Presiden RI, pada acara peluncuran buku karangan dr. Farid Husein yang berjudul: Keeping The Trust For Peace, Kisah dan Kiat Menumbuhkembangkan Damai di Aceh, pada 8 November 2011 di Hotel Sahid Jakarta, Kalla menyatakan: “ masalah Papua adalah masalah kesejahteraan. Semuanya sudah dikasih jadi mereka menuntut dan meminta apa lagi”. Orang yang sama pada acara di TVOne, pada 8 November 2011 malam dihadapan ratusan orang dan di dalamnya tokoh-tokoh Papua yang hadir,Kalla menyatakan: “ masalah Papua adalah persoalan kesejahteraan”. Pemahaman yang sama disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiah, M. Din Syamsuddin dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Said Agil Siroj menyatakan: “ akar persoalan di Papua adalah ketidakadilan, terurama dalam kesejahteraan ekonomi. Kekayaan alam di wilayah itu dikeruk dan hasilnya dinikmati perusahaan asing dan pemerintah pusat. Rakyat setempat justru miskin dan kurang pendidikan….” (Kompas, Jumat, 11 November 2011).

Pemikiran yang disampaikan oleh Yusuf Kalla, Din Syamsuddin, dan Said Agil Siroj, adalah representasi tentang apa yang dipahami oleh Pemerintah Indonesia selama ini sebagai akar masalah Papua. Tetapi, pemahaman pemerintah Indonesia seperti ini keliru, salah dan melenceng jauh dari akar masalah yang sesungguhnya di Tanah Papua.
Seorang Dokter dan Pasien

Sebelum disampaikan akar masalah Papua yang sebenarnya, saya mencoba membuat satu analogi dari perspektif medis. Kalau orang sakit datang kepada dokter, langkah-langkah yang dilakukan seorang dokter adalah bertanya kepada pasien: namamu siapa? berapa usia? pekerjaan apa? kapan sakit? berapa lama sakit? sakitnya bagaimana? apa sebabnya sakit? rasanya bagaimana? apakah sudah minum obat? apakah sudah makan? tinggal dimana? dan sejumlah pertanyaan yang ditanyakan kepada pasien. Setelah bertanya, dokter mengambil langkah berikut yaitu, memeriksa pasien, mendiagnosa penyakit dan dokter menemukan sebab-sebab timbulnya penyakit pada pasien dan penyakitnya. Selenjutnya, dokter mempersiapkan obat untuk suntik pasien maupun untuk obat yang harus diminum oleh pasien. Dosis suntikan dan obat yang diberikan dokter kepada pasien juga harus sesuai dengan tingkat kesakitan pasien. Dokter tidak biasa memberikan obat dan suntikan yang tidak sesuai dengan tingkat penyakit.

Analogi ini saya tempatkan pemerintah Jakarta adalah ibarat dokter. Rakyat asli Papua adalah ibarat pasien yang sedang sakit. Jadi, pemerintah Jakarta adalah dokter yang salah. Dokter yang keliru. Dokter yang tidak professional. Dokter yang tidak menanyakan pasien dengan baik. Dokter yang langsung mengambil alat suntik dan memasukan cairan suntik pada pasien tanpa mengetahui penyakit pasien apapun. Dokter ambil obat sembarang tanpa melakukan diagnosa yang tepat tentang penyakit dan juga tanpa memperhitungkan dosis dan langsung memaksa pasien meminum obat. Berbagai kesalahannya, dinyatakan oleh Indonesia dengan memberikan obat Otonomi Khusus No. 21 Tahun 2001, obat Inpres, obat Keppres, obat Perataruran Pemerintah (PP), obat Triliunan rupiah, obat kekerasan dan kejahatan aparat keamanan, dan dokter yang sama membuat kesalahan fatal yang terbaru adalah obat Keputusan Peraturan Presiden Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Obat terakhir yang namanya obat UP4B ini adalah obat yang sudah tidak relevan lagi. Otonomi Khusus, walaupun obat yang masih ada relevansi tentang kebutuhan orang asli Papua tapi sudah gagal mengobati dan menyembuhkan luku-luka lahir dan batin penduduk asli Papua dalam Bingkai NKRI. Apa yang menjadi akar masalah bagi rakyat asli Papua?

Status Politik dan Sejarah Integrasi adalah Akar Masalah Papua

Lembaga Ilmu Pengetahun Indonesia (LIPI) dalam bukunya: Papua Road Map telah menemukan empat akar masalah Papua, dan yang paling mendasar adalah status politik dan Sejarah diintegrasikan Papua ke dalam wilayah Indonesia adalah substansi akar masalah Papua. Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang ditanda tangani oleh Pemerintah Belanda dan Indonesia yang dimediasi Pemerintah Amerika tanpa melibatkan orang asli Papua. Penyerahan Pemerintahan Sementara dari UNTEA (United Nation Temporary Executive Administration) pada tanggal 1 Mei 1963 kepada Indonesia sebelum pelaksanaan PEPERA 1969. Pelaksanaan PEPERA 1969 yang tidak sesuai dengan Perjanjian New York 15 Agustus 1962 tetapi sesuai dengan sistem lokal Indonesia yaitu, “musyawarah” yang bertentangan dengan standart hukum Internasional yaitu “one man one vote”.

Prof. J.P. Drooglever, sejarahwan Belanda, telah melakukan penelitian tentang hasil PEPERA 1969 yang telah dinyatakan bahwa PEPERA 1969 adalah peristiwa lelucon yang sangat memalukan. Dr. John Saltford, akademisi Inggris, telah melakukan penelitian tentang hasil PEPERA 1969 di Papua Barat dan hasil kesimpulannya menyatakan: “ pengkhianatan dan penghinaan hak-hak politik rakyat dan bangsa Papua Barat”. Dr. Hans Meijer sejarawan Belanda melakukan penelitian tentang hasil PEPERA 1969 dan dinyatakan: “hasil PEPERA 1969 adalah sangat memalukan Indonesia dan Belanda”.

Kongresman Amerika Serikat dari Samoa, Eni Faleomavaega menyatakan: hasil PEPERA 1969 di Papua Barat harus ditinjau kembali. Anggota Parlemen Inggris, Hon. Andrew Smith dan Hon. Lord Harries mempertanyakan status politik Papua ke dalam wilayah Indonesia melalui proses PEPERA 1969 yang penuh kebohongan dan manipulatif. Intelektual dan cendikiawan yang ternama dimiliki Kristen Katolik, Dr. George Junus Aditjondro, pada kesempatan peluncuran bukunya Sokrates Sofyan Yoman yang berjudul: West Papua: “Persoalan Internasional” di kantor Kontras Jakarta, 3 November 2011, dia menyatakan: “ PEPERA 1969 di Papua Barat tidak benar dan itu dimenangkan oleh aparat keamanan Indonesia bukan pilihan rakyat Papua tinggal dalam Indonesia. Jadi, tak ada pilihan lain, Papua harus referendum. Karena hanya referendum yang dapat menentukan apakah orang Papua masih ingin menjadi bagian dari Indonesia atau tidak”.

Menurut rakyat dan bangsa Papua Barat, semua perjanjian Internasional dan pelaksanaan PEPERA 1969 telah menghancurkan kemerdekaan dan kedaulatan yang telah dimilikinya. Seperti 1 Desember 1961 adalah hari kemerdekaan rakyat dan bangsa Papua Barat lengkap dengan atribut Negara dan bangsanya: yaitu: lagu: Hai Tanahku Papua; Bendera Bintang Pajar; Mata Uang, Lambang Negara, Nama bangsa: Bangsa Papua. Kemerdekaan ini dianeksasi oleh pemerinth Indonesia melalui Maklumat Trikora, Ir. Sukarno, di Yogyakarta, 19 Desember 1961.

Uraian singkat ini menjadi jelas bagi Pemerintah, TNI, POLRI, seluruh rakyat Indonesia, bahwa akar masalah Papua bukan persoalan kesejahteraan. Tetapi, akar masalah Papua yang sebenarnya adalah sejarah dan status politik Papua ke dalam Indonesia yang belum jelas sampai hari ini. Oleh karena itu, demi nama baik dan kehormatan Indonesia di mata dunia internasional, maka status politik Papua ke dalam Indonesia ini harus diselesaikan dengan dialog yang jujur dan terbuka antara Pemerintah Indonesia dan rakyat Papua yang dimediasi pihak ketiga yang netral. Dialog damai harus dilaksanakan diluar bingkai NKRI, OTSUS, UP4B dan Papua Merdeka supaya penyelesaian berprospek damai dan manusiawi ditemukan.

December 1, 2011 1

Mau Jadi Presiden? Ya, Merdeka Dulu

JAYAPURA – Pasca penangkapan sejumlah deklarator Negara Federasi Papua Barat, berbagai tanggapan muncul, baik itu terkait penangkapannya oleh Kepolisian yang di bac up TNI, maupun penyelenggaraan konggresnya.

Seperti yang diungkapkan Juru Bicara West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) atau koalisi untuk pembebasan Papua Barat, Jonah Wenda saat menggelar jumpa pers di Prima Garden, Abepura, Sabtu (22/10) bahwa pihaknya mendukung agenda kongresnya.

“Kegiatannya sudah bagus, tapi hasil akhirnya itu, orang-orangnya yang tidak bijaksana. Kalau mau jadi Presiden ya tunggu nanti merdeka. Ini kan masih dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ungkapnya yang menyatakan bahwa ia bicara mewakili Sekjen WPNCL, DR Rex Rumakiek. Dikatakan, pelaksanaan Kongres tersebut, dari awal sudah menggiring masyarakat untuk mendukung barang yang tidak jelas.

“Kita tidak mungkin bangun Papua ini menjadi Negara Federasi yang mana sudah banyak korban berjatuhan. Kita inginkan pemimpin untuk lakukan perlawanan. Tapi bukan berarti umumkan diri jadi presiden,” jelasnya.
Dikatakan, pihaknya sudah beberapa kali menyurat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Kami meminta kepada Jakarta supaya bisa ada satu ruang untuk kelompok-kelompok resisten ini duduk dengan Jakarta. Bicara untuk menyelamatkan isu-isu Papua yang selama ini tidak pernah tuntas,” ungkapnya lagi.

Menurutnya, perundingan yang diinginkan adalah sebagaimana hasil rekomendasi dalam Kongres Perdamaian Papua yang digelar jaringan Damai Papua (JDP) di Auditorium Uncen beberapa waktu lalu.

“Dan lewat pertemuan akbar yang baru-baru ini digelar di Uncen, 500 orang memberikan mandat kepada lima orang juru runding kita, yaitu Dr. Jhon Ondawane, DR Rex Rumakiek (Sekjen), Benny Wenda, Leonie Tanggahma, Octo Mote,” lanjutnya.

Mereka, menurutnya menjadi juru runding orang Papua untuk bisa bicara dengan pemerintah Jakarta, supaya bisa mengatur hal-hal yang selama ini kita anggap kurang memberikan rasa aman bagi orang-orang Papua sendiri maupun teman-teman kita dari luar Papua.

Sedangkan WPNCL sendiri, menurutnya adalah wadah untuk mengakomodir bagaimana supaya masalah yang dihadapi orang Papua selama ini dapat diselesaikan secara baik, damai dan harus ada ruang yang selama ini kami tuntut dari pemerintah Jakarta, bukan dengan kekerasan.

“Bicara ini bukan di Indonesia, tetapi di Negara ketiga yang mana dimediasi pihak ketiga yang netral, supaya tidak ada intervensi lain-lain,” tegasnya.

Karena, menurutnya sudah sering kali bicara di Jakarta dan kembali tipu masyarakat. “Kalau tidak ada penyelesaian masalah secara tuntas, Polisi dan Tentara dengan masyarakat pasti baku musuh terus. Dan pasti masyarakat yang jadi korban,” lanjutnya lagi.

Sementara itu, Stevanus Siep,SH yang mengaku sebagai salah satu kepala suku di wilayah Pegunungan Tengah Papua, tepatnya di daerah Yahulimo menyatakan bahwa aparat keamanan terlalu perlebihan.

“Karena datang dengan persenjataan yang berlebihan, sedangkan rakyat Papua hanya dengan tangan kosong,” ungkapnya kepada Bintang papua melalui Sort massage Service (SMS), Jumat.

Jadi dengan tindakan aparat Indonesia yang berlebihan, menujrutnya tidak bisa menyelesaikan masalah Papua.
“Namun memperuncing dan membuat jurang pemisah. Bahkan akan menambah semangat juang dan sentimen yang amat dalam,” lanjutnya.

Menurutnya, tidak munkin begitu deklarasi langsung jalankan roda pemerintahannya. “Tentu ada prosesnya jadi aparat harus profesional dalam menjalankan tugasnya, karena orang Papua bukan binatang buruan sehingga dikejar, dibantai sampai di hutan,” jelasnya.

Sehingga ia meminta kepada Kapolda Papua bertanggung jawab, karena sudah mengijinkan pelaksanaan kongres tersebut.

“Sekali lagi saya mohon aparat jagan serta merta ambil tindakan, kami orang Papua sudah punah, jangan lagi membunuh kami, cukup,” tegasnya.(aj/don/l03)

October 23, 2011 0

Kemana Dana Otsus Papua?

Eksisnya gerakan Papua merdeka ditengarai akibat tidak sampainya dana otonomi khusus (otsus) kepada rakyat Papua

Total dana otsus yang disalurkan pemerintah pusat ke Provinsi Papua dan Papua Barat sejak 2002 hingga 2010 tercatat mencapai Rp28,84 triliun. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah melaporkan adanya dugaan penyelewengan dana tersebut.

“Saya khawatir dana itu diselewengkan sehingga rakyat Papua tidak merasakan dampak dan manfaat apapun. Ini harus ada transparansi kemana dana otsus itu digunakan,” ujar anggota Komisi I DPR Ahmad Muzani kepada INILAH.COM, Kamis (20/10/2011).

Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, langkah pendekatan militer pemerintah di Papua harus disertai dengan upaya memastikan dana otsus Papua tidak diselewengkan oleh elite-elite lokal di Papua.

“Ini persoalan kesejahteraan, sebab keterwakilan Papua di kabinet, pemekaran wilayah serta program otsus tidak dirasakan rakyat Papua, ini persoalannya,” terangnya.

Seperti diberitakan, Rabu (19/10/2011) sekelompok orang menyelenggarakan Kongres Rakyat Papua III, di Lapangan Zakheus Padang Bulan, Abepura, Jayapura dan mendeklarasikan Papua Merdeka. Polda Papua membubarkan acara tersebut dan menetapkan lima orang sebagai tersangka. [mah]

Source: Kompasiana.com

October 21, 2011 0

KRP III, 2011, Republik Demokratik Papua Barat dan Forkorus Yaboisembut

Kongres Rakyat Papua III, 2011 yang baru-baru ini dimunculkan dalam peta politik perjuangan bangsa Papua kini telah memasuki babak Penyelenggaraan Kongres dimaksud. Penolakan demi penolakan bermunculan, baik dari pihak sejumlah Panglima di Rimba New Guinea maupun dari pihak pembela Merah-Putih. Walaupun ada penolakan, penyelenggara memang telah mahir lantaran dibesarkan dan dididik matang ibutiri Pertiwi dengan semboyan, “Biar anjing menggongong, kafilah tetap berlalu.”

Memang alasan penolakan dari pihak yang menolak KRP III, 2011 berbeda, maka jelas tujuannya juga berbeda. Dua kelompok yang menolak: yang satu dalam rangka membela Sang Bintang Kejora, yang lainnya demi mempertahankan Sang Merah-Putih. Walaupun keduanya bertentangan, keduanya sama-sama menolak KRP III, 2011. Mengapa bisa terjadi?

Menurut analisis PMNews paling tidak ada sejumlah kesamaan dan perbedaan, ada dasar pemikiran yang mendorong penolakan dimaksud. Kesamaan kedua belah pihak yang menolak ialah bahwa mereka melakukan “penolakan dengan tegas”, tanpa syarat dan tanpa tawar-menawar. Jadi tidak ada syarat yang diajukan, tetapi secara tegas mereka menolak.

[stickyright]

Mengapa ada saja orang Papua mati-matian membela Merah-Putih?

Kalau ada ancaman pembunuhan mereka karena keterlibatan orang tua/ kakek mereka di masa lalu, maka apakah benar para pejuang atau gerilyawan merencanakan pembunuhan terhadap anak atau cucuk para pembela NKRI?

[/stickyright]
Perbedaannya terletak pada alasan dan tujuan keduanya. Pertama kita lihat alasan penolakan pihak Barisan/ Kelompok Pembela Sang Merah-Putih. Alasan utama mereka ialah “Karena mereka mencintani Sang Merah Putih.” Selanjutnya kita perlu bertanya, “Mengapa ada saja orang Papua mati-matian membela Merah-Putih?” Ada sejumlah alasan pula. Diantaranya, satu alasan yang paling kuat dan paling banyak disampaikan dalam diskusi antarpribadi ialah “Sebab anak dan cucu para pejuang Merah-Putih takut mereka akan dibasmikan, atau dibunuh kalau Papua benar-benar merdeka.” Pertanyaannya, “Benarkan bahwa setelah Papua Merdeka nanti, orang Papua nasionalis akan membunuh sesama suku, bangsa dan rakyatnya sendiri? Kalau itu dilakukan oleh para pejuang atau gerilyawan, siapa pejuang/ gerilyawan itu yang merencanakan pembunuhan terhadap anak atau cucuk para pembela NKRI?” Kelihatannya ini sebuah perang urat-saraf yang dilakukan pihak musuh perjuangan bangsa Papua yang menakut-nakuti orang Papua. Hal yang pasti tidak akan terjadi, tentunya.

Kalau kita bertanya kepada mereka, “Apakah Anda membela Merah-Putih karena cinta NKRI?” Tentu saja jawabannya tidak tegas “Ya!”, atau “Tidak!”, karena memang itu bukan pertanyaan yang tepat. Pertanyaan yang tepat ialah “Mengapa ayahmu, kakekmu membela NKRI waktu itu?” Jawabanya kebanyakan menyatakan, “Karena waktu itu ayah saya, kakek saya mengira, karena dijanjikan Soekarno dan agennya bahwa setelah Belanda keluar, maka Papua Merdeka akan dibantu oleh NKRI!” Itulah alasan orang Papua mendukung NKRI dan mengibarkan Merah-Putih di Tanah Papua, bukan karena cinta kepada NKRI.

Pihak kedua yang menolak KRP III, 2011 ialah para gerilyawan di Rimba New Guinea, yaitu pertama dari Panglima Tertinggi Komando Revolusi Tentara Revolusi West Papua (TRWP), Gen. TRWP Mathias Wenda, kedua dari Panglima Madodap TPN/OPM Pemka Paniai, Gen. Yogi, ketiga Jubir Dewan Militer TPN PB, Jonah Wenda, dan keempat dari Panglima TPN/OPM Wilayah perbatasan Lambert Pekikir. Kesemuanya menolak penyelenggaraan kongres kali ini. Alasan utama penolakan mereka karena menganggap penyelenggara Kongres dimaksud tidak jelas statusnya dalam pentas politik Papua Merdeka dari sisi organisasi dan personil yang terlibat sekaligus juga tujuan KRP ini tidak jelas: apakah untuk Papua Merdeka ataukah untuk memulai Otsus Jilid III di Tanah Papua. Ada pemimpin yang menganggap orang yang mengurus Adat masuk mengurus politik, dengan kata lain para penyelenggara dianggap bermain tidak sesuai kapasitas dan tanggungjawabnya. Artinya ada anggapan bahwa kali ini penjaga gawang Kesebelasan bangsa Papua kini memposisikan diri sebagai striker, sebuah langkah yang membingungkan semua pihak.

Kemudian ada alasan-alasan politis lainnya, yaitu
1. Siapa yang menyuruh menyelenggarakan kongres ini?
2. Apa tujuan penyelenggaraannya?
3. Siapa yang membiayainya?

Dari tiga pertanyaan ini akan terungkap hal-hal seperti berikut:
1. Apakah Kongres ini menghasilkan Bendera Bintang Kejora sebagai bendera Negara?
2. Apakah nama negaranya ialah “Republik West Papua?”
3. Apakah Hari Proklamasinya tanggal 1 Juli 1971?

Mengapa pertanyaan-pertanyaan ini muncul? Tentu saja bukan tanpa alasan.[stickyleft]Konon katanya penyelenggara KRP III, 2011 ialah para pendukung Bendera Bintang 14, yang memproklamirkan kemerdekaannya tanggal 14 Desember 1988, dengan nama Negara Melanesia Barat, dengan Benderanya berbintang 14 itu.[/stickyleft] Konon West Papua National Authority (WPNA) yang menjadi sponsor penyelenggaraan KRP III, 2011 ialah bentukan dari kelompok Bintang-14 dibawah pimpinan Dr. Thom W. Wainggai, yang kini dipimpin Dr. Jack Roembiak yang saat ini berbasis di Australia.

Kalau kita lihat ke belakang, sejarah perjuangan bangsa Papua berawal dan dipertahankan sepanjang hampir setengah abad oleh para pencetus dan pendukung Bendera Bintang Kejora, Negara Republik West Papua, dipimpin terutama oleh para Panglima dan gerilyawan di seantero Pulau New Guinea, dengan nama organisasi politiknya Organisasi Papua Merdeka (OPM, bukan WPNA), dan angkatan bersenjatanya bernama TPN (bukan TPN PB dan bukan TPN/OPM) yang kini berubah nama menjadi TRWP (Tentara Revolusi West Papua) setelah secara struktural dan organisatoris dipisahkan dari OPM sebagai organisasi politik secara murni (organisasi, menejemen dan struktural).
***

Kemudian, ada dua pihak lain yang menolak secara tidak langsung, yaitu penanggungjawab Aula Universitas Cenderawasih serta Gedung Olahraga Cenderawasih dan Ondoafi Sereh, anak Alm. Dortheys Elyay, Boy Eluay yang tidak mengizinkan penyelenggaraan Kongres di Lapangan/ Taman Makam Pahlawan bangsa Papua di bekas Lapangan Sepak Bola Sentani. PMNews tidak tahu persis apakah alasan penolakannya sejalan dengan alasan para gerilyawan tadi ataukah alasan keamanan dan ketertiban serta dampak daripada penyelenggaraan kongres dimaksud. Hanya mereka yang tahu.
***

[stickyright]1. Apakah Republik Demokratik Papua Barat mengakui Bintang Kejora sebagai Bendera Nasional dan Bendera Negara?;
2. Apakah pemerintahan ala WPNA ini mengakui tanggal 1 Juli sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan West Papua?[/stickyright]
Selanjutnya kita perlu menyinggung soal tokoh Forkorus Yaboisembut, Ketua Dewan Adat Papua (DAP) yang kini hendak mengikuti riwayat hidup pendahulunya Ketua LMA Irian Jaya (Papua) dan kemudian Ketua PDP (Presidium Dewan Papua), yang selanjutnya dianggap sebagai bayangan Presiden West Papua di kemudian hari. Kini WPNA menyodorkan tawaran Ketua DAP sekarang menjadi Presiden dengan nama negara Republik Demokratik Papua Barat. Sebuah nama tokoh baru dengan nama negara yang baru pula. Yang belum jelas sekarang “Apakah Republik Demokratik Papua Barat mengakui Bintang Kejora sebagai Bendera Nasional dan Bendera Negara?” dan “Apakah tanggal 1 Juli sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan West Papua?” Dua pertanyaan ini perlu diajukan oleh Forkorus Yaboisembut dan Selpius Bobii, karena keduanya muncul dalam pentas politik di Tanah Papua baru-baru ini dengan sekaligus menggagas dan kini menyelenggarakan KRP III, 2011.

Atau barangkali lebih baik kita lemparkan berbagai pertanyaan, keluh-kesah dan duri-duri ini kepada sejarah, karena sejarah selalu membuktikan secara pasti dan benar, arti dari semua yang membuat sejarah itu sendiri.

October 18, 2011 1

TNI Gagal Melindungi Dan Menjaga Integritas Manusia di Tanah Papua

Pada media lokal Cenderawasih Pos, Rabu, 05 Oktober 2011, Saudara Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triassunu dengan bangga menyatakan: “ Tugas pokok yang kami emban adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara. …Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku, tetapi jiwaku yang dilindungi benteng merah putih akan tetap hidup, akan tetap menuntut bela, siapapun lawan aku hadapi”.

Pada umumnya Pemerintah Indonesia dan khususnya aparat keamanan TNI belum mempunyai konsep bernegara dan berbangsa yang benar dan baik. Itu terbukti dengan wajah Pemerintah dan aparat keamanan yang menduduki dan menjajah penduduk asli Papua sejak tahun 1961 sampai di era Otonomi Khusus sekarang ini. Cita-cita TNI sebagai pelindung hidup bersama yang beradab, telah hancur. Tidak disangkal lagi bahwa di Tanah Papua Barat dari Sorong-Merauke telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan kekejaman luar biasa yang dilakukan oleh TNI atas nama kepentingan NKRI. Umat Tuhan, pemilik negeri dan ahli waris Tanah ini dibantai seperti hewan buruan dengan stigma anggota OPM, separatis dan makar. Apa yang harus dibanggakan oleh penduduk asli Papua dari namanya TNI yang mengkleim diri bahwa ia adalah pelindung segenap bangsa dan seluruh tumpah darah?

Yang selama ini Pemerintah dan TNI tunjukkan kepada rakyat Papua adalah wajah dan watak kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Romo Franz Magnis-Suseno dalam bukunya: “Merebut Jiwa Bangsa” dalam konteks Timor-Timur ia menyatakan dengan tegas: “Yang bertanggungjawab atas genosida di Timor Timur ini maupun atas hancurnya kehormatan Indonesia di mata dunia internasional adalah TNI” ( 2007:hal. 33).

Pemerintah Indonesia dan aparat keamanan tidak pernah menjelaskan dan bahkan mereka sendiri tidak mengerti definisi “kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah NKRI” seperti apa bentuk, model dan wujudnya. Jargon yang diperlihatkan dan diwujudkan selama ini adalah “NKRI Harga Mati”, maka siapa yang melawan akan kami tumpas. Seperti diungkapkan Saudara Kol. Kav. Burhanuddin, waktu menjadi Danrem 172/PWY Jayapura pada 12 Mei 2007 di Cenderawasih Pos, “Pengkhianat Negara Harus Ditumpas. Jika saya temukan ada oknum-oknum orang yang sudah menikmati fasilitas Negara, tetapi masih saja mengkhianati bangsa, maka terus terang saya akan tumpas. Tidak usah demonstrasi-demonstrasi atau kegiatan-kegiatan yang tidak berguna. Jangan lagi mengungkit-ungkit sejarah masa lalu”.(Baca: Socratez Sofyan Yoman: Pemusnahan Etnis Melanesia, Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat: 2007:hal. 346). Sedangkan Saudara Pangdam XVII, Mayjen Erfi menyatakan: “Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku, tetapi jiwaku yang dilindungi benteng merah putih akan tetap hidup, akan tetap menuntut bela, siapapun lawan aku hadapi”.

Apa yang diungkapkan oleh kedua Saudara ini, memang benar karena mereka diajarkan dengan doktrin seperti itu. Doktrin itu tercermin melalui perilaku dan watak aparat keamanan selama ini dan telah melahirkan kebencian, kemarahan dan ketidaksenangan terhadap TNI dari rakyat. Jujur saja, aparat keamanan TNI sesungguhnya telah menjadi musuh rakyat bukan pelindung rakyat. Kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh TNI di Timor Timur (sekarang: Timor Leste), Aceh, Papua Barat ini, menyatakan bahwa TNI berperan aktif membunuh warga sipil dan pelaku kejahatan dan kekerasan di Indonesia. Kejahatan yang dilakukan TNI ini adalah meruntuhkan dan menghilangkan kecintaan dan kepercayaan rakyat kepada Pemerintah Indonesia dan TNI. Ternyata doktrin yang dimiliki aparat TNI selama ini seperti: tugas TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, sudah tidak relevan lagi dalam era demokrasi dan globalisasi dewasa ini. Doktrin seperti itu sudah usang tidak cocok lagi dengan dunia modern sekarang ini.

Jadi, dalam usia TNI yang ke-66 ini, diharapkan TNI tinggalkan paradigma lama ini dan mengubah ke paradigma baru. Setidak-tidaknya TNI menegakkan kedaulatan manusia Indonesia dan mempertahankan kehormatan, hak asasi manusia, dan kesamaan derajat seluruh segenap rakyat Indonesia. Mengapa saya menyatakan demikian? Karena, Negara Indonesia ada atas dasar kepercayaan dan kesepakatan rakyat. Negara Indonesia akan kuat dan kokoh kalau kedaulatan manusia ditegakkan. Negara Indonesia kuat dan kokoh kalau integritas manusia mendapat kehormatan. Negara Indonesia kuat dan kokoh kalau kesamaan derajat dijunjung tinggi. Negara Indonesia kuatdan kokoh kalau perbedaan agama, bahasa, ras dan etnis benar-benar mendapat perlindungan dan tempat yang setara di dalam rumah namanya Indonesia.

Yang perlu diingat selalu oleh Pemerintah Indonesia dan TNI adalah manusia adalah gambar dan rupa Allah. Allah berfirman: “Marilah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah” (Kejadian 1: 26). Selanjutnya, Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid-Nya dan kepada kita sekarang ini. “ Pencuri datang hanya untuk mecuri dan membunuh dan membinasakan; Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan” (Yohanes 10:10). “Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya” (Yoh.10:11). “Akulah gembala yang baik dan Aku mengenal domba-domba-Ku dan domba-domba-Ku mengenal Aku” (Yoh. 10:14).

Pemerintah Indonesia dan TNI sebaiknya menempatkan diri sebagai gembala yang melindungi dan menjaga domba-domba yang ada di Indonesia ini. Pemerintah Indonesia dan TNI jangan berwatak pencuri, pembunuh dan pembinasa. Pemerintah dan TNI sebagai gembala sebaiknya mengenal domba-domba dan mendengar suara mereka. Sebab, percaya atau tidak .Akui atau tidak tidak. Yang sesungguhnya bahwa benteng kekuatan dan pertahanan Negara Indonesia adalah rakyat Indonesia, bukan TNI. TNI tanpa dukungan kekuatan rakyat sama dengan sebuah pohon tanpa akar yang kuat. Atau TNI hidup tanpa roh. TNI bukan satu-satunya kekuatan Negara Indonesia. TNI adalah salah satu kekutan bangsa dan Negara Indonesia. Kalau keyakinan seperti ini tidak diterima, maka pertanyaannya ialah apakah Negera Indonesia harus dipertahankan dengan menumpahkan darah rakyatnya sendiri? Apakah Negara Indonesia harus dipertahankan dengan menginjak-injak kehormatan dan hak asasi rakyat Indonesia?

Dalam konteks Papua, selama ini, Pemerintah Indonesia dan TNI telah sukses dengan gemilang mengintegrasikan wilayah dan ekonomi dengan kekuatan politik dan keamanan ke dalam wilayah Indonesia. Tetapi, Pemerintah Indonesia dan TNI telah gagal total mengintegrasikan orang asli Papua ke dalam wilayah Indonesia dan gagal membangun nasionalisme Indonesia bagi penduduk asli Papua. Yang diajarkan adalah kekerasan dan kejahatan yang dapat menjauhkan hati rakyat Papua dari Indonesia. Akibatnya hilanglah trust (kepercayaan) kepada TNI. Pemerintah Indonesia dan TNI membutuhkan 40 tahun lagi untuk membangun kepercayaan rakyat Papua.

Akhirnya, saya menyampaikan selamat kepada TNI yang melaksanakan HUT yang ke-66 pada 5 Oktober 2011. Semoga tulisan ini menjadi koreksi dan harapan saya, teman-teman dari TNI tidak akan menyulut emosi dan kemarahan besar kepada saya. Tetapi, saya mau katakan: “bersahabatlah dengan teman yang selalu mengritik dengan terbuka dan jujur kepada Anda dan berhatilah-hatilah dengan teman yang mendekat dan selalu menjilat” Seperti ada nasihat dalam Kitab Suci: “ Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi dari pada orang yang menjilat” (Amsal 28:23). Shalom. Tuhan memberkati dan melindungi para prajurit TNI dan Prajurit Kristus dalam tugas kemiliteran.

Penulis: Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua.

October 6, 2011 0

Kabar Dari Kampung…Kutipan Sekapur Sirih dari Ikrar Nusa Bhakti untuk Papua…

REP | 20 September 2011 | 14:48

Setiap roda belakang pesawat Garuda Indonesia menyentuh landasan di Bandara Mokmer (Frans Kaisiepo), Biak, air mata haru pasti menetes dari pelupuk mata penulis.

Sebaliknya, setiap pesawat lepas landas dari Mokmer ke arah barat, saya teringat masa sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat 1969, yakni ketika satu pesawat bersama rombongan tokoh masyarakat Irian Barat berangkat ke Jakarta dengan Hercules AURI. Saat itu tampak jelas betapa rasa bahagia mereka begitu terpancar. Mata mereka berbinar-binar, tepuk tangan pun bergemuruh di dalam pesawat.

Biak adalah saksi bisu segala peristiwa sejak jadi pangkalan udara utama yang digunakan Jenderal Douglas MacArthur untuk melakukan ”lompatan katak” mematahkan kekuatan Jepang di Asia Pasifik pada Perang Dunia II. Di daerah Kloefkamp, Mokmer, sampai ke Bosnik masih tersisa gua-gua Jepang serta bangkai tank-tank amfibi tentara AS dan Jepang.

Di Biak pula, tepatnya di Ritge II, saya lihat dari pintu belakang rumah ke markas Raiders TNI AD betapa asyik Pangdam XVII/Cenderawasih saat itu, Sarwo Edhie Wibowo, minum kopi di petang hari bersama Lodewijk Mandatjan. Mantan tokoh Organisasi Papua Merdeka dari suku Arfak ini baru tiba dari Manokwari, dijemput ”dua anak angkatnya”, anggota Pasukan Gerak Tjepat (PGT, kini Paskhas) TNI AU dan anggota Komando Pasukan Sandi Yudha (kini Kopassus) TNI AD.

Biak memang tempat yang amat kontras. Biak adalah pintu gerbang udara dan laut ke pulau besar (daratan Papua). Di Biak pula tumbuh gerakan mesianisme yang melahirkan gagasan Papua Merdeka. Tokoh-tokoh OPM 1960-an sampai 1980-an tak sedikit dari Biak, seperti Permenas Awom dan Seth Rumkorem. Rumkorem adalah proklamator Papua Merdeka pada 1 Juli 1971 di Markas Victoria, daerah Waris sekarang. Kata ”irian” yang berasal dari ”iryan” (sinar mentari yang menghalau kabut) dan kata ”papoea” (orang hitam berambut keriting) orang Biak pula yang memopulerkan. Bahkan, bendera Bintang Kejora adalah gabungan mesianisme Biak dipadu bendera Amerika Serikat. Lambang negara Papua yang diperkenalkan pada 1 Desember 1961, Burung Mambruk, juga pengaruh dari Biak.

Saat di SD Negeri 1 Biak antara 1965- 1969, saya mengenal lagu untuk menyambut kedatangan Soeharto ke Biak menjelang Pepera. Di antara bait lagu dalam bahasa Biak itu berbunyi: ”Aryo bapaye Suharto ye… mau be mau be mau rau be mau rau merah putih… kukonbe naiko mambe ka naik” (Presiden kami bapak Soeharto, bendera kami merah putih, akan kami naikkan sampai akhir masa).

Empat peristiwa sejarah

Sesuai Persetujuan New York 15 Agustus 1962, pada 1 Oktober 1962 Irian Barat diserahkan oleh Belanda kepada pemerintahan sementara PBB (UNTEA). UNTEA lalu menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia pada 1 Mei 1963 dan Indonesia wajib melakukan penentuan pendapat rakyat (act of free choice).

Sesuai The Rome Agreement antara RI dan Belanda di Roma menjelang Pepera, kedua negara sepakat Pepera dilakukan dengan sistem perwakilan oleh 1.026 tokoh Papua, bukan one man one vote. Belanda juga menggunakan sistem perwakilan di luar perkotaan saat membentuk Nieuw Guinea Raad (Dewan New Guinea), April 1961.

Ada empat peristiwa sejarah yang hingga kini masih dipersoalkan orang Papua. Pertama, sistem perwakilan dalam proses Pepera Juli-Agustus 1969 dianggap tidak lazim digunakan oleh PBB dalam proses dekolonisasi. Kedua, butir pertama Trikora yang dicetuskan Presiden Soekarno di Yogyakarta pada 19 Desember 1961 yang berbunyi ”Gagalkan negara boneka Papua bentukan Belanda Kolonial” seakan mengakui manifesto politik 19 anggota Dewan New Guinea di Hollandia (Jayapura sekarang) pada 1 Desember 1961 adalah proklamasi kemerdekaan Papua.

Ketiga, proses indonesianisasi birokrasi pemerintahan di Papua akhir 1960-an, yang menggeser birokrat rendahan orang Papua, sungguh menyesakkan hati. Keempat, tindakan brutal aparat keamanan terhadap rakyat Papua 1963, 1969, 1971, 1984-1985, 2000-2001, bahkan hingga kini telah meninggalkan trauma mendalam di hati sanubari saudara-saudara Papua kita.

Meski kini jabatan-jabatan di puncak pemerintahan daerah seperti gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota di tangan orang Papua, persoalan di atas tetap saja muncul. Otonomi khusus (otsus) yang diterapkan sejak diberlakukannya UU Nomor 21 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus Papua tak juga mengurangi kemiskinan di tanah Papua.

Saat saya mengunjungi Papua, 2-7 Juli 2011, tampak jelas adanya kemajuan semu di tanah Papua. Jalan di wilayah perbatasan dengan Papua Niugini seperti di Koya, Arso, Wor-Kwana, Waris, dan Senggi tampak begitu mulus. Namun, bagaimana dengan peremajaan pohon-pohon kelapa sawit yang sudah berumur lebih dari 30 tahun itu? Di Wamena juga tampak pembangunan pusat-pusat pertokoan yang megah untuk ukuran Papua. Jayapura juga ada dua hotel internasional baru, Hotel Aston dan Swiss-Belhotel. Namun, siapa pemilik ruko dan hotel-hotel itu? Tidakkah rakyat Papua masih menjadi penonton dari pembangunan?

Temukan jalan damai

Uang yang digelontorkan ke rakyat secara tunai melalui program otsus, PNPM Mandiri atau program Respek, benar-benar salah arah. Uang bukan untuk membangun sarana dan prasarana kampung, melainkan dibagi-bagi secara tunai. Hati terasa teriris sembilu saat menyaksikan masih banyak orang menggunakan koteka di Wamena, seakan kemajuan tak menyentuh mereka. Sadarkah kita bahwa migrasi dengan ”Kapal Putih” (Pelni) telah menyebabkan orang Papua kini jadi minoritas di Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, Kabupaten Keerom, dan Kota Sorong? Sadarkah kita bahwa orang Marin di Merauke kini tak lagi memiliki tanah? Tak heran jika mereka menolak program Merauke Integrated Food and Energy Estate.

Sadarkah kita bahwa ada dua gerak yang berbeda di Papua saat ini, yakni antara mereka yang berupaya menyatupadukan rakyat Papua—karena itu menolak pemekaran provinsi (Papua dan Papua Barat)—dan Majelis Rakyat Papua menjadi dua atau lebih berseberangan dengan yang menginginkan agar provinsi Papua Barat Daya segera dibentuk. Selain itu, pertarungan antarklan untuk meraih jabatan politik semakin marak, seperti terjadi di Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya, dan mulai menyeruak pula di Papua dan Papua Barat menjelang pemilihan gubernur di dua wilayah itu.

Sadarkah kita tiga institusi bersenjata, OPM, TNI dan polisi (khususnya Densus 88), dapat jadi agen yang membakar tanah Papua? Dapatkah dua nasionalisme yang berseberangan, Papua yang ngotot ”kemerdekaan adalah harga mati”, dan Indonesia yang kukuh ”NKRI harga mati” menemukan kata sepakat untuk meningkatkan kualitas otonomi khusus dalam bingkai keindonesiaan dibalut kepapuaan? Pada 1980-an, segala perkembangan di Papua dapat kita baca di Kabar dari Kampung, buletin yang diterbitkan Yayasan Pembangunan Masyarakat Desa Irian Jaya. Hal-hal yang memilukan bisa juga kita baca di Memoria Passionis terbitan Keuskupan Jayapura.

Kini segala berita buruk soal Papua disiarkan oleh Sekber Sentral Informasi Mahasiswa Papua di Yogyakarta, West Papua Media Alerts dan West Papua TV di London, East Timor and Indonesia Action Network di AS, dan Australia West Papua Association di Adelaide, Australia.

Papua tidaklah semembara yang diberitakan Kompas (8 Agustus 2011). Namun, kita jangan meremehkan aktivitas prokemerdekaan Papua di luar negeri, seperti konferensi yang disponsori The Free Papua Campaign and The International Lawyers for West Papua bertajuk ”The Road to Freedom”, 2 Agustus 2011 di Oxford, Inggris. Kita harus tetap mendukung upaya menemukan jalan damai di tanah Papua demi kesatuan nasional kita.

Ikrar Nusa Bhakti Profesor Riset LIPI

Sumber: Kompas.com

Terima Kasih buat Tulisan dari Bapak…Suatu analisa dan pemikiran yang Obyektif untuk Tanah Papua
TUHAN memberkati…

September 21, 2011 0

STOP BERETORIKA POLITIK!!

Emi Eko Elosak Weko on Sunday, 18 September 2011 at 23:24

Kogres Papua III.. yang sedang di rancang.. Apakah Kogres yang sesuai kehendak rakyat ataukah mengatas namakan rakyat PB.

Jangan keruhkan perjuangan Mulia rakyat papua.. jangan memaksakan kehendek, jangan pertahankan orgumen… mengalah dan sabar itu penting saya harap panitia bisa memikirkan hal ini.. krn sy ikuti opini publik dn pemerhati perjuangan mulia anak bangsa hampir 75% menolak dan minta penundaan.. sy harap panitia dn pihak yg terlibat mohon di pertimbangkan… macam dunia mau kiamat di bulan oktober ka!! apain terlalu buru.. memangya dari kogres itu papua merdeka akan tiba pada saat itu.. mohon..dn mohon minta penundaan

Politik Adu Domba yang perna diterapkan oleh Belanda kepada Indonesi selama 300 thn sedang dijalankan oleh kolonial NKRI dan sekutunya kepada Bangsa PB.

saya yakin bahwa kogres ini tdk akan tercacat dalam perjuangan mulia rakyat PB.. krn ini kogres sepihak.. kalau dibilang kogres papua III.. tdklah seperti keburuan saat ini mestinya…agenda subtansial yg.. didorong oleh rakyat PB. [Selengkapnya baca di sini]

September 18, 2011 0

Kongress Rakyat Papua III, 2011: Untuk Siapa? Oleh Siapa?

Orang Papua telah lama dikenal dunia sebagai manusia “panas-panas tahi ayam”, sebentar marah, sebentar lagi baik, sebentar ingat, tak lama juga lupa, begitu cepat bereaksi, secepat itupula kembali ke situasi seolah-olah tidak ada apa-apa sama sekali.

Itulah pandangan umum orang lain terhadap bangsa yang bernama “Papua” entah yang ada di sebelah Timur ataupun Barat Pulau New Guiena. “Mereka tampak menyeramkan, tetapi sebenarnya berhati lembut dan sangat memenuhi syarat dijajah dan ditindas,” begitu kata mereka.

Kelakuan itu terwujud dalam berbagai tindak-laku, tutur-kata dan gelagat yang ditampilkan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu aspek kehidupan itu ialah Kampanye Papua Merdeka. Kalau lebih khusus kita fokuskan perhatian kepada politik, maka tampak sekali kelakuan yang telah lama dicap itu mengemuka, “Sebentar tuntut merdeka, sebentar lagi ikut kampanye Pemilukada, sebentar lagi minta posisi di OPM, tak lama kemudian meminta posisi di pemerintah kolonial.” Bukankah itu kelakuan para pejabat, aktivis, mahasiswa Papua selama ini?

Lebih khusus lagi kita perhatikan isu-isu politik dan gelagat politik Papua Merdeka. Tahun 1961 orang Papua selenggarakan Kongres Rakyat Paupa I, 1961. Tahun 2000 bangsa yang sama, di tempat yang sama diselenggarakan KRP II, 2000. Kini telah muncul lagi wacana penyelenggaraan KRP III, 2011.

Orang yang pandai berpolitik, atau paling tidak belajar tentang atau memperhatikan politik serta secara khusus mengamati politik Papua Merdeka tidak akan bingung dan tidak akan kebakaran jenggot kalau orang Papua mau bikin Kongress setiap hari, atau sekali seminggu, atau sekali sebulan, atau sekali setahun, dan seterusnya. Mereka tidak terlalu pusing. Reaksi mereka justru “Tertawa disertai kasihan!” Mereka bilang,

“Biarin aja, kokh sebentar lagi lupa. Sebentar lagi lupa apa yang dia minta. Sebentar lagi dia lupa diri, kokh. Biarin aja! Lha, nanti besok dia datang minta duit kemari untuk kepentingan politik, biarin dia jungkir-balik. Wong sebentar dia bikin kongres Papua Merdeka, orang yang sama pada hari yang sama akan bikin kogres NKRI harga mati kokh!”

Mau tahu buktinya? Jawabannya kita harus bertanya, “Apa hasil KRP I, 1961? Apa tindak lanjut dariapda hasil itu? Apa yang telah dilakukan para pejabat di dalam Niuew Guinea Raad?” Pertanyaan yang sama untuk KRP II, 2000, “Apa hasil KRP II, 2000? Apa tindak lanjut daripada hasilnya? Apa yang telah dilakukan PDP sebagai pemegang mandat?” Lalu untuk rencana KRP III, 2011 ini juga kita ajukan pertanyaan yang sama, tetapi dengan kalimat pertanyaan tentang yang akan datang, “Apa hasil KRP III, 2011 yang diharapkan? Apa tindak lanjutnya nanti sesudah kongres? Siapa yang akan menindaklanjutinya? Siapa yang akan memegang mandat dan apa yang akan dilakukannya?

Di atas semuanya, perlu kita tanya, “Orang Papua maunya apa sih? Bikin kongres yang bikin kongres, tetapi hasilnya diapakan? Lalu mau bikin kongress lagi, lalu apa hasil dari yang sudah-sudah? Atau sebenarnya orang Papua memang suka berkongres?

Ada tiga versi jawaban, pertama dari orang Papua sendiri, kedua dari orang asing (barat), ketiga dari orang Indonesia. Pertama, orang Papua memang kelakuannya cepat minta merdeka, cepat lupa juga, jadi dia sebenarnya tidak mau tahu-menahu dengan apa bakalan hasilnya dan tindak lanjut daripada kongres itu nanti. Yang dia mau selenggarakan saja Kongres itu, entah itu malaikat atau iblis yang menjadi penyelenggara dia tidak perduli sama sekali. Yang dia pentingkan ialah kongres terjadi. Sampai di situ. Titik.

Kedua merupakan tanggapan dunia luar. Memang sejak lama, sebagaimana biasanya bagi sebuah politik, apalagi politik perjuangan dan politik pembebasan sebuah bangsa dari penjajahan, semua pihak memang sejak dulu menghendaki bangsa Papua mengorganisir diri secara baik, profesional dan modern, sehingga perjuangan ini menjadi layak untuk bermain dalam pentas politik global di era ini. Itu sebabnya sudah lama mereka selalu bertanya, “OPM itu organisasi politik atau militer? Kalau OPM itu bersenjata, siapa yang berpolitik? Kalau OPM itu sebuah organisasi, sebagaimana namanya, lalu sayap militernya apa?” Saat mereka lihat nama TPN dan OPM digabung menjadi TPN/OPM, malah lebih membuat dunia menjadi bingung. Mereka bilang, “Orang Papua ini sebenarnya layak bernegara apa tidak? Organiasi perjuangannya saja disatukan dengan tanda garis miring (/) begitu, nanti setelah jadi negara apa bisa atur negaranya apa tidak? Jangan-jangan pemerintah, militer, politik dan sipil semua diaduk jadi satu, sama dengan organisasi perjuangan mereka yang gado-gado alias banci itu? Apa betul Papua mau merdeka? Apa betul Papua layak merdeka? Apa betul Papua pantas merdeka?

Bukan itu saja, mereka juga memperhatikan gelagat Papua Merdeka yang dijalankan oleh berbagai tokoh, organisasi (faksi) dengan banyak sekali Presiden, banyak Menteri Luar Negeri, banyak Panglima, apalagi banyak Panglima Tertinggi, banyak juga nama organisasi. Tetapi sedihnya, semua organisai itu tidak tertata baik. Lebih sedih lagi, kebanyakan para pemimpin tidak memiliki legitimasi sejarah, pengalaman dan dukungan dari rakyat. Mereka hanya para aktivis, pelarian, pencari suaka, dan lebih parah lagi, banyak punya kasus hukum dan moral di perantauan sana.

Lalu kita lihat ketiga, tanggapan dari orang Indonesia. Orang Indonesia sebanarnya, sebetulnya dan sesungguhnya tidak pusing amat, tidak ambil pusing, masa bodoh dengan apapun yang terjadi di Tanah Papua dan apapun yang diminta, apapun yang dilakukan orang Papua. Alasan utamanya memang Indonesia itu sedang dalam proses pembentukan. Ke-Indonesia-an suku-bangsa di dalam NKRI sendiri masih dalam proses, belum terbentuk, belum lahir. Yang lahir negara Indonesia, tetapi “orang Indonesia” belum ada sampai sekarang. Orang Papua ada, bangsa Papua ada, negara Papua yang diperjuangkan. Sebaliknya, orang Indonesia tidak ada, negara Indonesia ada, bangsa Papua sedang dalam proses pembentukan. Itu sebabnya berapa kalipun kongres diselenggarakan orang Papua, itu tidak penting bagi NKRI.

Alasan kedua, perlu ditegaskan bahwa dalam pandangan Indonesia, Papua sebagai manusia itu tidak ada manfaatnya, tidak dihitung dan tidak dibutuhkan sama sekali, dan pada akhirnya harus punah dari muka bumi. Yang dibutuhkan ialah Papua sebagai tanah. Itulah sebabnya Ali Murtopo pernah bilang kepada Nicolaas Jouwe,

“Kami tidak perlu kamu orang-orang Papua, kami perlu tanah ini. Kalau kamu orang Papua mau bikin negara, bilang kepada Amerika buat carikan tanah di bulan untuk kalian bikin negara, atau minta kepada Tuhan untuk ciptakan Tanah buat kalian merdeka dan tinggal di sana.”

Mumpung Tete Jouwe sudah ada di Kayo Pulo, jadi sebaiknya kita pergi bertanya langsung kepadanya.

Alasan terakhir dari Indonesia ialah, memang Indonesia itu sendiri punya masalah yang sangat, sangat, jauh dan begitu rumit, dalam, luas, lebar, panjang, dan seterusnya. Kalau kita letakkan semua masalah yang ada di wilayah NKRI dan membandingkannya, maka sebenarnya masalah Papua dilihatnya hal sepele. Hal yang lebih parah, lebih berbahaya, lebih merugikan secara finansial dan politik ada di luar Tanah Papua. Dan dari semua itu, saat ini Indonesia sedang jatuh-bangun membenahinya. Belum sempat membenahi, Indonesia terlilit hutang luar negeri. Belum itu Indonesia dilanda masalah TKI, masalah transmigrasi, masalah Flu burung, masalah kebakaran, masalah pesawat jatuh, masalah kapal tenggelam, masalah korupsi, dan seterusnya, dan sebagainya. Di tengah-tengah itu, orang Papua non-jauh, orang telanjang yang politiknya juga panas-panas tahi ayam, yang sebentar minta merdeka lalu besok minta uang itu perlu diberi waktu untuk berpikir, dan berdialogue? Apalagi mempertimbangkan kemerdekaannya? Saaaaaaaabar dulu!

Di antara ketiga jawaban diserta alasan jawaban mereka serta latarbelakang pemikiran tadi, kita perlu tanyakan kepada penyelenggara KRP III, 2011:

1. Apa tujuan KRP III, 2011, minta hak-hak dasar? Hak-hak dasar apa? Tambah uang, tambah otsus, tambah pejabat, tambah tentara, tamba apa?
2. Siapa yang suruh bikin kongres ini? WPNA? PDP? Nieuw Guinea Raad? OPM? WPNCL? WESTPANYET? KNPB? Demmak? TPN.PB? TPN/OPM? TRWP?
3. Siapa yang berikan dana penyelenggaraan KRP: Indonesia, lewat Fransalbert Joku? Indonesia lewat Jaringan Damai Papua alias Neles Tebay?, orang asing?
4. Siapa yang akan menghadiri Kongres ini?
5. Apa tindak lanjutnya?

Kalau kita hanya bertujuan menuntut hak-hak dasar orang Papua, kalau kita hanya bertujuan mencari muka dan melegitimasi organisasi liar yang tidak punya catatan sejarah dan pengalaman dalam perjuangan Papua Merdeka, kalau kita hanya disuruh aktivis dan orang asing yang tidak bertempat-tinggal dan berjuang di atas Tanah New Guinea, maka jelas dan pasti, nasib KRP III, 2011 dan nasib KRP-KRP sebelumnya tidak akan berbeda. Semua kembali kepada penilaian orang lain terhadap bangsa ini, “Sebentar minta merdeka, sebentar minta posisi, kokh tidak lama lagi akan lupa, tidak lama lagi akan lupa diri.” Begitu, bukan? Pak Franslabert Joku?

September 9, 2011 5

Ada yang Tidak Senang Papua Damai

JAYAPURA [PAPOS] – Penjabat Gubernur Provinsi Papua Dr.Drs.Syamsul Arief Rivai, MS mengajak kepada seluruh masyarakat Papua untuk tetap memelihara ketertiban dan menjaga keamanan di Papua, terutama untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Gubernur Provinsi Papua periode 2011-2016. Lantaran ada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang tidak menginginkan tanah Papua damai.

“Kepada seluruh masyarakat yang ada di Papua, mari kita semua pelihara ketertiban dan keamanan di Papua, terutama dalam menghadapi Pemilihan Gubernur yang akan datang,” ujar Penjabat Gubernur Provinsi Papua Dr.Drs.Syamsul Arief Rivai, MS kepada wartawan di Gedung Negara, belum lama ini.

Menurut Syamsul Arief Rivai, keamanan yang kondusif di Papua perlu terus dijaga dan dipertahankan. Kemanan ini bisa terwujud tentunya dengan pengendalian diri, sabar dan tidak mudah terprovokasi dalam menjelang pekansaaan dalam menghadapi persiapan Pemilihan Gubernur.“Ya, kita berharap pemilihan Gubernur yang defenitif dapat terlaksanan secepatnya sesuai dengan jadwal yang diatur oleh KPU,” tandasnya.

Dikatakan, gangguan keamanan yang terjadi di Papua akhir-akhir ini, merupakan perbuatan orang-orang tidak bertanggungjawab, mereka tidak suka suka apabila Papua damai. Nah, pada saat kedamaian dipelihara, pada saat itupula mereka mencoba melakukan hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di tanah Papua.

Namun demikian kata dia, hal-hal seperti itu pasti akan dihadang sendiri oleh-oleh saudara-saudara kita sendiri. ‘’Apakah itu pihak keamanan maupun saudara-saudara saya dari non muslim pasti ikut memelihara keamanan dan ketertiban Papua,”tuturnya.

Jadi pelaku tidak hanya berhadapan dengan aparat keamanan, tetapi juga akan berhadapan dengan seluruh rakyat Papua. Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat Papua, tanpa kecuali agar terus menjaga, memelihara dan menciptakan ketertiban dan keamanan di tanah Papua yang kita cintai ini.

“Mereka tidak suka melihat orang damai. Untuk itu, mereka akan selalu berupaya melakukan keributan-keributan. Nah pada saat damai, mereka akan mencoba mengganggu kedamaian itu,” tukasnya.[tho]

Written by Tho/Papos
Thursday, 08 September 2011 00:00

September 8, 2011 0