Penanganan Konflik Aceh Beda dengan Papua

Meskipun konflik di Aceh dan Papua memiliki beberapa kesamaan tetapi pendekatan yang diambil pemerintah untuk mengatasi konflik di kedua tempat berbeda. Seperti yang diungkapkan mantan Kepala Badan Intelijen Negara, A.M. Hendropriyono, pemerintah tidak hanya menghadapi Organisasi Papua Merdeka (OPM), melainkan juga persoalan kewarganegaraan dan sumber daya alam. Ia mengungkapkan hal ini dalam simposium nasional “Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme” di Jakarta, Selasa sore, 27 Juli 2010.

“Metode dan objeknya berbeda antara GAM dan OPM. Apakah OPM itu betul tidak objek (yang harus dibasmi), atau otonomi khusus, apakah itu menyelesaikan masalah. Juga masalah lingkungan di Papua. Di satu kabupaten di Papua New Guinea (PNG), ada yang mengibarkan bendera merah putih. Tetapi kalau ditanya, dia (mengaku) orang PNG. Ada hukum agraria Indonesia yang mengakui hukum hak ulayat (hak masyarakat adat),” ungkap Hendropriyono.

Sedangkan persamaan antara konflik di Aceh dan Papua adalah tidak ada kekerasan antar kelompok etnis seperti di Sambas, Kalimantan Barat, atau antara warga Kristen dan Islam, seperti di Poso dan Ambon. Selain itu, baik warga Aceh maupun Papua sama-sama mengalami kekerasan akibat konflik vertikal antara gerakan separatisme dengan negara.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf juga menyampaikan analisanya terhadap konflik yang terjadi di Aceh dan Papua. Menurutnya perbedaan diantara keduanya adalah dalam hal persatuan warga. Tanpa persatuan yang solid antar warga, maka akan semakin mudah bagi pihak-pihak luar untuk melakukan provokasi kemerdekaan.

“Kawan-kawan di Papua secara internal tidak begitu solid, di Aceh punya satu pimpinan dan (warga) tunduk pada pemimpin sipil. Di Papua masih ada perang suku dan tawuran antar kampung. Jika di Papua mereka sudah satu suara, maka akan lebih mudah bagi pemerintah untuk bernegosiasi,” jelas Irwandi Yusuf.

Wikimedia commons
Demonstrasi yang dilakukan oleh para aktivis Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua.

Disamping itu, persoalan di Papua tidak sederhana, karena menyangkut pula pengelolaan sumber daya alam oleh pihak asing, seperti Freeport, perusahaan tambang emas yang berkantor pusat di Amerika, yang beroperasi di Timika. Banyak warga Papua mengeluh, kekerasan yang dilakukan aparat TNI dan polisi semakin menjadi-jadi sejak Freeport beroperasi disana.

Menurut Ketua Dewan Adat Papua (DAP), Forkorus Yoboisembut, ada dua motif dibelakang terjadinya konflik berlatar belakang separatisme di Papua. Pertama, gerakan yang direkayasa pejabat sipil setempat. Kedua, gerakan separatisme yang memang ingin memperjuangkan nasib rakyat Papua.

“Itu pihak-pihak tertentu, misalnya kurang suka dengan pemerintah pusat, ingin lekas naik pangkat dan jabatan, lalu direkayasa untuk menunjukkan pada Jakarta. Tapi ada yang murni berjuang sebagai bangsa Papua, merasa berhak menentukan nasib bangsanya sendiri, dan ini ada dalam sejarah deklarasi 19 Oktober 1961,” kata Forkorus Yoboisembut.

Pendekatan yang dilakukan pemerintah melalui otonomi khusus ternyata juga tidak memuaskan rakyat Papua. Juni lalu, persatuan warga adat malah meminta Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mengembalikan otonomi khusus itu kepada pusat

July 29, 2010 4

Mengapa Polisi Sulit Tumpas OPM di Papua

Amril Amarullah
Jum’at, 2 Juli 2010, 08:34 WIB

VIVAnews — Aksi teror, penembakan dan pembunuhan selama dua tahun terakhir kerap dilakukan kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua. Namun, aparat keamanan belum berhasil menumpasnya.

Ada sejumlah kendala yang dihadapi polisi sehingga sulit menumpasnya. Selain medan yang sulit ternyata juga minimnya peralatan yang dimilliki.

"Di sini semua gunung, dan OPM tinggalnya di sana. Kalau kami hendak melakukan penyergapan, mereka dengan mudah memantau dari atas ke bawah, lalu melakukan penyerangan," kata Kapolres Puncak Jaya, Alex Korwa kepada wartawan, Jumat 2 Juli 2010.

Tidak hanya itu, suhu yang ekstrim dengan oksigen tipis, tentu membuat personel kewalahan. "Kami benar-benar kesulitan jika melakukan penyergapan," paparnya.

Sementara, kata Alex, peralatan yang dimiliki personel yang ditugaskan mengejar dan menangkap gerombolan itu sangat terbatas. "Personel tidak dilengkapi perlengkapan yang memadai," tuturnya.

Menurutnya, jika personel yang melakukan pengejaran dilengkapi helikopter dan teropong malam, akan lebih mudah untuk mengejar dan menangkap OPM. "Keterbatasan perlengkapan membuat personil kesulitan melakukan pengejaran," tandasnya.

Kapolres mengklaim, pada 1 juli yang kerap dirayakan sebagai hari Ulang Tahun OPM, sama sekali tidak ada pengibaran bendera bintang kejora. "Situasi 1 juli di Puncak Jaya aman terkendali, meski sebelumnya kami menetapkan status siaga satu," ungkapnya.

Laporan: Banjir Ambarita | Papua
http://www.vivanews.com
http://nasional.vivanews.com/news/read/161756-alasan-polisi-sulit-tumpas-opm-di-papua
Dipublikasikan : Jum’at, 2 Juli 2010, 08:34 WIB
©VIVAnews.com

July 7, 2010 0

Pendekatan Dialog Kasus Makar

Papua ternyata masih menyimpan bara api. Kemunculannya dari berbagai aspirasi dan sikap yang dilakukan terhadap aspirasi yang timbul. Entah bersinggungan dengan “sebutan makar” atau sekedar menegakkan demokrasi, aspirasi sering bermunculan di tengah-tengah kita. Mulai dari penegakan HAM, hukum yang berkeadilan, sampai bunyi “merdeka.” Perlu kehati-hatian menyikapi aspirasi ini.

Tak selamanya aspirasi itu jahat. Tak selalu juga aspirasi itu bisa memperbaiki semuanya. Perlu memilah, mana aspirasi yang menjadi ungkapan kekecewaan yang dalam, mana pula yang hanya sekedar mengikuti tren. Perlu juga memilih, mana aspirasi yang mewakili kebanyakan orang, mana pula aspirasi yang hanya mewakili kelompok. Jika sudah memilah dan memilih, pendekatan aspirasi bisa dilakukan.

Aspirasi adalah bagian dari bentuk demokrasi. Ia merupakan keinginan yang tersimpan di benak kebanyakan orang, atau di benak sebagian orang yang berkelompok.

Aspirasi memiliki saluran yang bermacam-macam. Penggalangan massa untuk melakukan demo adalah salah satu penyaluran aspirasi. Aksi yang dilakukan Buchtar Tabuni adalah salah satu bentuk penyaluran aspirasi. Sayangnya, pendekatan sikap terhadap aspirasi ini ditempeli dengan “aksi makar.”

Memang, makar adalah bentuk yang tidak kita inginkan sebagai orang Indonesia. Karena tidak diinginkan, lantas pendekatannya menggunakan hukum. Cara ini bisa ampuh, bisa juga malah jadi bumerang yang menuai celaka.

Ampuhnya: bila pendekatannya memang mampu meredam keinginan banyak orang untuk tidak makar. Celakanya: bila ternyata dihukum satu malah tumbuh seribu orang yang berteriak “makar.”

Aksi yang dilakukan pendukung Buchtar Tabuni dengan mendatangi Pengadilan Tinggi Papua menjadi sinyal bahwa pendekatan “hukum makar” untuk kasus Buchtar Tabuni tidak ampuh. Malah justru diprotes. Memang, kalau sudah pendekatan hukum, protes tidak akan mempan. Hanya bisa melalui pembelaan kuasa hukum di depan hakim.

Sebenarnya ada cara lain yang bisa ditempuh. Yakni: pendekatan dialog. Aspirasi dibalas dengan aspirasi. Bila dilakukan dengan cara ini: bukan perangkat hukum yang bergerak. Polisi hanya bisa membantu. Sementara yang garis depan adalah perangkat pemerintah. Bisa wakil rakyat atau juga dinas pemerintah terkait.

Sudah saatnya aspirasi makar didekati dengan cara-cara dialog. (***)

July 1, 2010 0

Isu Papua Merdeka, Jangan Dijadikan Komoditi Politik

JAYAPURA-Peryataan Tim Pansus DPRP saat melakukan aksi demo di depan Kantor Depdagri Jakarta bahwa bila SK 14 MRP tidak disahkan, maka rakyat Papua minta merdeka, disesalkan KNPB. Untuk itu, KNPB menuntut agar tim Pansus DPRP mencabut pernyataan tersebut. ‘’Kepada tim Pansus pilkada Provinsi Papua, isu Papua merdeka tidak dijadikan sebagai alat kompromi politik kepentingan jabatan elit politik Papua dalam tuntutan berlakunya SK MRP No. 14 di Papua. segera cabut pernyataan tersebut di Kantor Depdagri, seperti yang diberitakan Bintang Papua pada Tanggal 2 Juni 2010,’’ ungkapnya dalam jumpa pers.

Menurut Maco Tabuni bahwa KNPB mengutuk keras tim Pansus pilkada di Papua atas pernyataannya tersebut yang mengatasnakan rakyat Papua. ‘’Rakyat Papua Barat jangan terprofokasi oleh kepentingan elit politik Papua terlebih kawan-kawan mahasiswa di seluruh Jawa-Bali yang ikut tergabung dalam demo di Kantor Mendagri oleh tim Pansus Pilkada Papua,’’ himbaunya.Menurut Maco Tabuni bahwa DPRP seharusnya pimpin demontrasi atas masalah di Puncak Jaya dan di Expo waena yang mengkibatka korban rakyat Papua. ‘’Seharusnya DPRP pimpin demontrasi karena adanya operasi tumpas yang dilakukan oleh militer di Puncak jaya dan penembakan terhadap warga sipil di Expo Waena tanggal 27 Mei 2010 yang penuh represif militer tanpa dasar hukum yang jelas,’’ ungkapnya lagi. Hal itu karena tindakan penembakan di Expo Waena yang mengakibatkan Terianus Hesegem luka parah adalah tindakan sewenang-wenang. ‘’Nenembakan saudara Terianus Hesegem di Expo Waena adalah tindakan sewenang-wenang dan sangat bertentangan dengan ketentuan dan prinsip dasar hukum HAM Nasional dan Internasional,’’ ungkapnya lebih lanjut.

Minta Maaf ke Wartawan
Sementara itu, akibat ulang orang yang diduga anggota KNPB yang melakukan intimidasi terhadap para wartawan yang sedang melakukan tugas peliputan saat terjadi negosiasi antara Maco Tabuni dengan Kabag Ops Polresta Jayapura AKP. D Rumaropen di Pospol Terminal Expo Waena Senin (31/5) lalu, Jubir KNPB Maco Tabuni meminta maafnya kepada wartawan. Permohonan maaf yang diungkapkan dalam jumpa pers di Kompleks Rumah Bina Katholik Waena tersebut, Maco Tabuni menyatakan, orang yang melakukan intimidasi tersebut adalah orang mabuk yang tidak dikenalnya.

‘’Saya saat itu konsentrasi pada negoisasi dengan Pak Rumaropen (Kabag Ops Polresta Jayapura). Saat itu kepada dua orang wartawan yang sedang meliput proses negoisasi Rumaropen bilang ke wartawan bahwa wartawan jangan jadi provokator. Tulis yang benar,’’ ungkap Maco Tabuni mengisahkan kembali.Mendengar kata-kata Rumaropen tersebut, orang mabuk yang dengan pakaian adat dan tidak dikenal sama sekali oleh Maco Tabuni tersebut langsung bereaksi dengan melakukan intimidasi terhadap semua wartawan yang ada disekitarnya. ‘’Dia bukan anggota KNPB. Saya tidak tahu dia siapa dan dari mana. Meskipun demikian, saya mohon maaf atas munculnya omongan itu,��’ ungkap Maco.

Orang yang tidak dikenalnya tersebut, menurut Maco Tabuni sebagai orang ketiga yang sengaja menunggangi aksi yang akan dilakukan KNPB. ‘’Kami sangat kesal karena setiap aksi demo yang dikoordinir oleh KNPB selalu ada pihak ketiga sedang bermain untuk menghancurkan nama baik KNPB sebagai media rakyat,’’ ungkap Sekjen KNPB yang rencananya akan melakukan aksi demo lagi Senin (7/6) terkait peristiwa di Puncak Jaya dan di Expo Waena beberapa waktu lalu.Dikatakan, KNPB adalah organisasi yang terdiri atas para mahasiswa. ‘’Dalam setiap melakukan aksinya dilakukan secara profesional,’’ ungkapnya.(cr-10)

Kamis, 03 Juni 2010 17:41

June 4, 2010 0

Buchtar Sesalkan Pernyataan Messet

Technorati Tags: opini penghianat,opini papua merdeka

JAYAPURA [PAPOS]- Papua sudah final menjadi bagian dan masuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI], sejak penentuan pendapat rakyat pada tahun 1969. Oleh karena itu jangan ada lagi kelompok di Papua yang bermimpi ingin mendirikan sebuah Negara, Papua Pos edisi Kamis [25/3]. Hal ini mendapat tanggapan dari Ketua Umum KNPB, Buchtar Tabuni.

Apa yang disampaikan oleh Nickolas Messet menurut Buchtar menunjukkan bahwa dia [baca Nick-red] tidak tahu sejara terbentuknya Negara Indonesia. Saudara Nick Messet harus tahu bahwa Negara Indonesia ada dibawa hukum Internasional. Oleh karena itu, Indonesia harus taat pada hukum Internasional.

Apalagi Pepera 1969 itu terbukti cacat dalam hukum Internasional, maka kasus Papua- Indonesia harus diselesaikan pada pengadilan Internasional [Mahkama Internasional].

March 26, 2010 0

Papua Merdeka: Akankah Sama dengan Papua New Guinea

Banyak pandangan publik, terutama politis dunia bahwa Papua di dalam NKRI lebih maju, lebih aman dan lebih sejahtera daripada West Papua merdeka sendiri dan berdaulat di Luar NKRI.

Alasan utama yang mereka gunakan adalah studi banding dari pengalaman mereka berkunjung ke Papua New Guinea, saudara sebangsa-setanah air di Pulau New Guinea bagian timur, yang sudah diberi kemerdekaan tahun 1975 itu. Mereka menilai bahwa PNG belum dan bahkan tidak mampu mengembangkan dirinya menjadi negara modern gara-gara adat-istiadat dan pemimpin negara itu yang tidak mau diatur dan tidak memiliki keinginan untuk berubah dan maju.

Mereka berikan contoh pengangguran begitu tinggi sehingga melahirkan gelandagan bersenjata merajaleka di seluruh Kota di PNG bernama Rascoll atau Rakol. Mereka juga mengalami tidak ada pasar, toko yang dibuka atau orang lelaki ataupun perempuan berkeliaran di kota ataupun kampung setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit. Angka kekerasan, pemerkosaan dan angka perceraian tertinggi di wilayah Pasifik. Bahkan kekerasan di PNG dianggap masuk kelas dunia.

Mereka juga melihat ikatan-ikatan marga, suku dan kampung begitu kental sehingga sulit meningkatkan profesionalisme dalam pekerjaan umum maupun swasta. KKN juga begitu suburnya di PNG. Mereka bandingkan dengan NKRI yang begitu pluralistik dan modern, yang bisa memajukan West Papua sebagai provinsi Papua lebih maju daripada PNG, bukan Provinsi tetapi ibukota negara PNG, Port Miresby-pun ketinggalan jauh dari Port Numbay, ibukota West Papua.

Orang Papua dari bagian barat Pulau New Guinea harus mampu menjelaskan kepada dirinya sendiri dan kepada dunia, apa bedanya West Papua Merdeka dengan PNG Merdeka dan apa bedanya West Papua di dalam NKRI dan West Papua di luar NKRI. Kalau tidak demikian, maka pandangan ini akan terus menghantui pandangan pengambil kebijakan politik dunia, dan harapan Papua Merdeka semakin tersendat. Masalahnya bukan pada kasus Pepera 1969 yang semua orang sudah tahu letak salahnya, dan bukan juga pada pelanggaran HAM yang berat dan banyak di Tanah Papua, yang dunia juga sudah lebih paham daripada orang Papua sendiri. Malasahnya jualan Papua Merdeka harus lebih jitu dan lebih menggiurkan bagi pembeli untuk membeli dan menyantapnya.

March 17, 2010 0

Fokorus : Statmen Nickolas Jouwe Hanya Tameng Untuk Pulang Kampung

SENTANI—Adanya statmen dari mantan tokoh OPM Nickola Jouwe bahwa perjuangan politik bangsa Papua tidak diakui oleh dunia Internasional ditanggapi dingin oleh Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yaboisembut,S.Pd sat dikonfirmasi Bintang Papua Jumat (5/3).

Namun menurut Forkorus, itu adalah hak asasi seorang Nickolas Jouwe yang perlu dihargai dan tidak perlu dibantah. Tetapi Forkorus mengingatkan bahwa pernyataan tersebut hanya bersifat pribadi Nickolas bukan berarti itu bersifat merakyat. Karena jira Nickolas ingin berkesimpulan seperti itu, maka dirinya harus memberikan bukti mendasar.

Karena menurut Forkorus, hingga saat ini perkembangan politik bangsa Papua terus dibicarakan di PBB dan beberapa negara Eropa termasuk Amerika. ”Kita hargai hak dia untuk memberikan pernyataan itu, tapi buktinya apa kalau kemerdekaan Papua itu tidak diakui dunia, karena sampai sekarang ini status politik bangsa Papua masih tetap dibicarakan oleh bangsa luar ko,” ujar Forkorus.

Sehingga menurut Forkorus, pernyataan Nickolas itu hanya akal-akalan saja agar dirinya bisa pulang dan menjalani hari tuanya dengan tetap memiliki hidup mewah seperti yang selama ini dijalaninya di negeri Belanda. Oleh sebab itu, Forkorus menghimbau agar Nickola tidak menghianati perjuangan yang telah dicetus olehnya sendiri demi kenikmatan hidupnya sendiri tanpa memikirkan rakyat Papua yang terus menderita.

Forkorus juga menilai jika pernyataan Nickolas itu benar berarti dunia sudah melanggar instrumen hukum internasional, sebab Papua ini merupakan sebuah bangsa. Karena sesuai Deklarasi Umum Hak Asai Manuasia (DUHAM) Pasal 15 ayat 1 dan 2 sudah jelas berbunyi setiap orang berhak untuk memilih suatu kebangsaan, dan tak seorang boleh dicabut hak kebangsan itu atau ditolak haknya untuk merubah kebangsaan itu.
Sementara Pasal 2 Resolusi PBB 1514 mengatakan, segala bangsa berhak menentukan nasib mereka sendiri berdasarkan hak itu mereka bisa memilih status politik mereka dan bebas pula melanjutkan perkembangan-perkembangan mereka dibidang ekonomi, sosial dan kebudayaan.

Papua sendiri telah berdaulat pada 19 Oktober 1961 dan pada 1 Desember 1961 diijinkan Belanda untuk mengibarkan bendera Bintang Fajar di seluruh tanah Papua. Namun perjuangan ini dianeksasi oleh pemerintah Indonesia pada 1 mey 1963 melalui UNTEA.

Yang menurut Forkorus artinya Indonesia telah meluaskan wilayah negara dengan cara kekerasan (Bebellitio) dan perjanjian (Traksat) dengan dalih kekeluargaan bangsa dan hubungan kenegaraan dan budaya.

Oleh karena itu perjuangan politik bangsa Papua ini legal secara Instrumen Hukum Internasional dan Nickolas juga tahu persis tentang hal itu. Sehingga Forkorus berharap agar Nickolas tidak mempropagandakan situasi politik Bangsa Papua dengan pernyataan-pernyaan murahan untuk kepentingan kepulangannya ke Papua, yang justru nantinya bisa dicap oleh rakyat Papua sebagai penghianat besar.

“Saya Kira dia tahu perjalanan politik bangsa ini, namun pernyataannya kemarin itu hanya merupakan tameng yang dipergunakan olehnya untuk pulang kampung, saya sarankan sebaiknya pulang dengan tenang saja tidak usah bikini reaksi yang macam-macam karena jangan sampai disebut penghianat lagi oleh rakyat Papua,” tegas Forkorus dengan nada sinis. (jim)

March 6, 2010 2

Ismael Asso: ISLAM MENDUKUNG PAPUA MERDEKA!!

February 26, 2010 0

PERPECAHAN INTERNAL MEMPERLAMBAT KEMAJUAN WEST PAPUA

Written by Kummeser

West Papua dalam decade 2000- 2010 selalu menjadi bola panas dalam pertemuan Forum Kepulauan Pasifik ( Pasific Islands Forum) sebagai salah satu isu keamanan regional, tetapi perpecahan internal dalam gerekan kemerdekaan membuat diskusi-diskusi dalam forum tersebut tanpak kurang menjadi penting.

Tidak seperti tahun 2000, ketika bangsa West Papua terwakili dalam pertemuan Forum Kepulauan Pasifik di Kribati. Nauru — salah satu pendukung teguh gerakan kemerdekaan West Papua sebagai penyelenggara pertemuan tahun 2001, menolak visa bagi empat orang aktivis West Papua , termasuk juru bicara Presidium Dewan Papua Frans Alberth Yoku. Tak cuma itu Dirk Kereway, aktivis West Papua yang beroposisi dengan PDP, juga ditolak visanya untuk memasuki Nauru . Rene Harris mengatakan visa mereka ditolak sebab dia khawatir mereka akan berselisih paham tentang siapa utusan gerekan Kemerdekaan West Papua yang seharusnya diijinkan menghadiri Forum Kepulauan Pasifik. Rene Harris juga tak ingin menyaksikan kentaranya perpecahan di antara orang West Papua dalam Forum Kepulauan Pasifik.

Harris menyeruhkan kepada para pimpinan West Papua untuk membereskan dulu rumah tangga mereka. Ia juga menambahkan bahwa

February 20, 2010 0