Suara HAM Papua di Jenewa, Haluk: Delegasi Indonesia Berbohong!

Markus Haluk, Tim Kerja ULMWP dalam negeri. (Tabloidjubi.com)

JAKARTA, SUARAPAPUA.com — Dalam sesi ke-27 Tinjauan Periodik Universal (Universal Periodic Review/UPR) Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, 3 Mei 2017, delegasi Indonesia menyampaikan laporan perkembangan situasi HAM Papua dan tanah air umumnya.

Markus Haluk, salah satu tokoh Papua menilai laporan review HAM Indonesia sebagaimana disampaikan Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi, dan delegasi RI dalam sidang UPR di Jenewa, hal biasa yang tidak cukup berpengaruh dalam tataran diplomasi luar negeri.

“Bagi bangsa Papua sudah biasa dengan penyangkalan seperti itu. Sebab dimana-mana pelaku kejahatan pada suatu bangsa tertentu tidak pernah akan mengakui perbuatannya,” ujar Haluk.

Pemajuan di bidang HAM dan demokrasi yang dimaksudkan delegasi Indonesia, menurut dia, tidak sesuai fakta.

“Demokrasi dan HAM hanya berlaku dari Sabang sampai Amboina dan tidak untuk bangsa Papua. Sebab fakta bahwa hingga saat ini khusus di rezim Jokowi-JK di West Papua masih terjadi kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM. Juga pembungkaman ruang demokrasi, pembatasan media asing, diplomat, akademisi internasional mengunjungi Papua,” tuturnya.

Selain itu, sebut Haluk, dalam kepemimpinan Jokowi-JK, lebih dari 6.000 orang Papua ditangkap dan ditahan dan ada diproses hukum. Ratusan warga sipil ditembak dan banyak yang meninggal dunia. Sedangkan, pembangunan yang dijalankan tidak pro-rakyat Papua karena justru terjadi proses marginalisasi.

“Jadi, apa yang disampaikan oleh delegasi RI dalam UPR di Jenewa merupakan pembohongan publik,” tegasnya.

Delegasi RI dipimpin Retno L.P. Marsudi, bersama Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, dan beberapa anggota lainnya dari sejumlah kementerian dan lembaga negara Indonesia hadir di Jenewa. Hal menarik kali ini karena kemungkinan setelah belajar dari pengalaman sebelumnya, ketika diplomat muda Nara Masista Rakhmatia tampil di Sidang Umum PBB pada September 2016 di New York, seperti mempermalukan Indonesia di hadapan para diplomat selevel pimpinan negara maupun menteri dari negara-negara Pasifik.

Sesi laporan review HAM Indonesia cukup panjang, delegasi Indonesia memaparkan kondisi riil, juga menjawab sejumlah respon dari negara-negara lain.

Bagi Papua, kata Haluk, laporan UPR Indonesia berbeda dari fakta. Ini dianggapnya sebagai bagian dari diplomasi yang kurang elegan. “Rakyat bangsa Papua menolak dan mengutuk segala kejahatan dan pembohongan pemerintah RI dalam UPR dan menuntut pemerintah segera memberikan hak penentuan nasib sendiri bagi kedaulatan politik bangsa dan negara Papua,” tegas Haluk.

Dari Jenewa, Wensislaus Fatubun, Human Right Defender, mengabarkan bahwa telah mengamati langsung bahkan mendengar presentasi dan jawaban Pemerintah Indonesia terhadap persoalan HAM di West Papua (Nederland Nieuw Guinea) pada sidang UPR Indonesia di Dewan HAM PBB, Rabu (3/5/2017).

“Kami mendengar langsung sidang UPR Indonesia di Dewan HAM PBB bahwa Pemerintah menyampaikan soal Otonomi Khusus dan pendekatan kesejahteraan ekonomi dan pembangunan infrastruktur sebagai upaya yang selama ini dilakukan, adanya akses jurnalis di West Papua serta upaya penyelesaian kasus Wamena, Wasior dan Paniai,” kata Wensi.

Dari jawaban tersebut, menurutnya, Pemerintah tampaknya masih melihat West Papua dalam pendekatan pembangunan ekonomi saja dan tidak secara substansial menyelesaikan masalah West Papua dari sisi martabat dan HAM orang asli Papua.

Lanjut Wensi, Pemerintah Indonesia juga tidak transparan dalam menjelaskan tentang mengapa masih ada jurnalis yang ditahan, disiksa dan dideportasi keluar dari West Papua pasca Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Papua terbuka untuk wartawan asing.

Selain itu, dari pemaparan delegasi Indonesia tidak menjelaskan tentang apa yang menyebabkan lamanya penyelesaian kasus Wasior, Wamena dan Paniai. “Argumentasinya terhadap tiga kasus tersebut hanyalah pencitraan atau diplomatic image saja di forum Internasional UPR sesi ini,” lanjutnya.

Bahkan tidak menjelaskan tentang masih ada enam orang asli Papua yang menjadi tahanan politik, pembatasan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, hak kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat dari aktivis Papua yang memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri bagi orang asli Papua.

“Kami berpendapat bahwa penjelasan Pemerintah Indonesia tentang West Papua dalam sesi UPR ini terlihat masih sama dengan argumentasi Pemerintah Indonesia UPR yang lalu. Argumentasi Indonesia terhadap persoalan West Papua masih diskriminatif dan rasis terhadap orang asli Papua, dan sangat tidak menjelaskan tentang bagaimana keterlibatan orang asli Papua dalam upaya-upaya perlindungan dan penegakkan HAM di West Papua,” ungkapnya.

“Kami menilai bahwa terhadap West Papua, Pemerintah Indonesia masih menerapkan pendekatan sebagai negara kolonial. Sehingga, kami tidak memiliki harapan pada komitment Pemerintah Indonesia dalam menghormati dan melindungi martabat dan HAM orang asli Papua,” bebernya dalam press statement menanggapi Sidang UPR Indonesia di Dewan HAM PBB.

Sembari menyambut baik 105 negara anggota PBB, khususnya 9 negara anggota PBB, yang memberikan pertanyaan, rekomendasi dan catatan terhadap persoalan HAM di West Papua, di bagian akhir, Wensi dan Filep Karma menulis, berdasarkan pada prinsip HAM sebagai tanggungjawab bersama, maka kami menyampaikan kepada komunitas internasional untuk terlibat aktif bersama-sama dengan orang asli Papua dan mendesak Pemerintah Indonesia dalam menghormati dan melindungi martabat dan HAM orang asli Papua.

REDAKSI

May 7, 2017 1

Survei: 60 Persen Rakyat Papua Tolak Berpisah dari RI

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Hasil jajak pendapat yang dilakukan lembaga survei Indikator Politik menemukan 60 persen Orang Asli Papua (OAP) menolak berpisah dari Indonesia, sementara hanya 18 persen yang mendukung gagasan merdeka.

“Sebagian besar mereka setia pada negara (Indonesia), sedangkan 22 persen tidak memiliki pendapat,” kata Direktur Riset Indikator Politik, Hendro Prasetyo, Jumat (05/05) dilansir dari The Jakarta Post.

Survei tersebut dilaksanakan mulai 23 Maret hingga 3 April 2017 di berbagai wilayah di seluruh Papua. Jumlah responden sebanyak 700 orang dan pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode multistage random.

Lebih jauh, survei ini juga menemukan 77 persen responden puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo di Papua. Selain itu, survei ini juga mengungkapakan bahwa kebutuhan dasar seperti air bersih, layanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur merupakan isu yang paling penting bagi rakyat Papua.

Editor : Eben E. Siadari

May 7, 2017 0

Ini Hal PERTAMA yang NKRI Mau Orang Papua Pikirkan dan Siarkan

Ada tiga hal yang NKRI berdoa, berharap, upayakan dan bersyukur agar dipikirkan dan disiarkan, dibesar-besarkan oleh orang Papua dalam rangka memperkuat posisi pendudukan dan penguasaannya atas tanah dan bangsa Papua. PMNews berdoa, dengan memahami hal-hal ini, orang Papua bisa mengatur strategi pemberitaan dan penulisan artikel secara bijaksana sehingga apa yang kita lakukan tidak memberi makan kepada doa dan harapan NKRI dan Malayo-Endos.

Yang pertama, dan terutama, Melayo-Endos lewat perangkat NKRI memasang jaring dan jerat di sana-sini, lewat lembaga-lembaga seperti DPRP, DPR RI, Pemerintah Provinsi, Komnas HAM, DPD, Partai Politik, dan LSM dan menanamkan bibit “harapan” bahwa ada sesuatu yang baik, yang benar, yang membantu orang Papua, yang menyelamatkan orang Papua datang dari Jakarta.

Banyak orang Papua, yang tadinya menamakan diri “pejuang Papua Merdeka”, pemuda Papua merdeka, tokoh Papua Merdeka, saat ini sudah tidak bicara Papua Merdeka lagi. Mereka menjabat di dalam struktur pemerintah NKRI. Mereka katakan kepada PMNews dan tokoh Papua Merdeka, “Kami masuk ke dalam sistem dulu, dari dalam baru kita goyang”. Kalimat ini sama persis dengan mengatakan, “Saya tidak sanggup melawan, jadi saya menyerah saja”.

Baca berita-berita Gubernur di Tanah Papua, baca berita-berita Ketua dan anggota DPR yang ada di Tanah Papua, baca para pejuang apa yang dikatakan LSM dan pejuang HAM di Tanah Papua, baca berita atau tuntutan dari bangsa Papua terhadap NKRI, yang disiarkan berbagai berita. Perhatikanlah, dan akuulah, sampai hari ini, masih kuat di dalam benak dan hati orang Papua, mengharapkan ada “kebaikan datang dari Jakarta”.

Itulah sebabnya orang Papua selalu menuntut NKRI untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM, itu juga sebabnya para pejabat kolonial NKRI di Tanah Papua selalu meminta pemerintah pusat memperhatikan proyek-proyek, memberikan dana Otsus secara penuh, menyetujui berbagai Perdasus/ Perdasi akan operasional di Tanah Papua, dan sebagainya. Intinya, masih saja ada orang Papua “ditanamkan harapan” di dalam benak dan hati mereka, sehingga mereka “masih memiliki harapan” dan “masih berharap” bahwa NKRI akan mengambil langkah-langkah untuk “membantu” atau “berbuat baik” terhadap bangsa Papua dan Tanah Papua.

Gen. TRWP Mathias Wenda dalam suatu upacara bendera pada tahun 2006 mengatakan,

Orang Papua seharusnya bertanya dan menjawab, “Apakah patut orang Papua menaruh harapan kepada NKRI dan Malayo-Endos untuk berbuat baik?” Untuk menjawab pertanyaan itu, orang Papua harus pertama-tama menjawab pertanyaan, “Apa tujuan kedatangan dan keberadaan NKRI di Tanah Papua: membawa bantuan kemanusiaan, ataukah datang sebagai perampok dan pencuri yang menjajah?”

Selanjutnya kita perlu mencatat bahwa salah satu bukti kuat bangsa yang memenuhi syarat untuk dijajah dan diperbudak tau bangsa yang tidak memenuhi syarat untuk merdeka ialah bangsa menggantungkan harapan dan nasib baik kepada bangsa lain, dan mengharapkan bangsa lian memperbaiki nasibnya.

Banyak bukti, bukan?
Kalau ada pelanggaran HAM, orang Papua minta Komnas HAM dan Dewan HAM PBB, Presiden NKRI yang turun tangan, bukan?
Kalau PEPERA 1969 salah, orang Papua menuntut NKRI dan PBB yang selesaikan kesalahan Pepera, bukan?
Kalau orang Papua mau ada pembangunan gedung sekolah atau jalan raya di Tanah Papua, selalu mengeluh kepada Presiden NKRI untuk membangunnya, bukan?
Kalau orang Papua mau menjadi kaya, selalu mengharapkan NKRI untuk memberikan modal dan membantu orang Papua menjadi kaya, bukan?
Kalau ada orang Papua yang terkena bencana dan musibah kelabaran misalnya, orang Papua berteriak kepada Jakarta untuk mengatasi dan membantu, bukan?

Singkatnya, semua bangsa di dunia sudah tahu sekarang, bahwa bangsa Papua itu bangsa yang cengeng, bangsa yang selalu berharap nasibnya diperbaiki oleh orang lain, bangsa yang menggantungkan harapan hidupnya kepada bangsa lain, bangsa yang tidak pernah mengakui kesalahannya sendiri di masa lalu, tetapi selalu menunjuk jari kepada pihak lain sebagai yang bersalah, dan selalu menunjukkan diri sebagai bangsa korban, bangsa lemah.

Bangsa Papua ialah bangsa pengemis. Orang Papua sering memarahi orang Jawa yang mengemis di jalan-jalan. Padahal dia lupa, bahwa secara kolektif, bangsa Papua jelas-jelas adalah “bangsa pengemis”.

April 7, 2017 1

3 Hal yang Akan Dihindari Pemberita NKRI tentang Papua

Artikel sebelumnya kami disebutkan beberapa hal yang sangat disukai dan disenangi disiarkan oleh sumber berita kolonial NKRi (Malayo-Endos) terkait bangsa dan tanah Papua: (1) berita keindahan alam Papua, (2) berita kekayaan alam Papua; (3) berita festival-festival, (4) berita pembangunan yang dilakukan NKRI di West Papua.

Dalam artikel ini Papua Merdeka News (PMNews) mencatat tiga hal yang akan diusahakan sekuat tenaga untuk dihindari dalam menyiarkan tentang Tanah Papua, bangsa Papua, dan Negara West Papua.

Yang pertama ialah bahwa penjajah Malay0-Endos tidak akan menyiarkan tentang kemajuan-kemajuan kampanye Papua Merdeka di kawasan Pasifik dan di dunia internasional.

Apapun yang terjadi di dalam negeri dan di luar negeri, di pentas politik dan diplomasi Papua Merdeka akan sekuat-tenaga dihindari. Memang ada pengamat politik, ada juga tokoh NKRI seperti Amin Rais mengatakan, “Papua Merdeka is a matter of time”. bukan akan jadi atau tidak, tetapi hanya soal waktu. Akan tetapi suara-suara seperti ini dimatikan.

Sejarah mengajarkan kita bahwa semakin sebuah perjuangan ditekan, semakin perjuangan itu mendapatkan momentum. Kita tunggu saja, apakah NKRI sanggup mematikan aspirasi dan perjuangan Papua Merdeka.

Hal kedua yang selalu dihindari penjajah Malay0-Endos adalah berita tentang kerusakan alam dan kehancuran yang disebabkan oleh kahadiran NKRI dan aparatnya. Perampokan tanah, intimidasi, teror, pembunuhan terjadi hampir setiap hari di dan terhadap tanah dan bangsa Papua, akan tetapi berita-berita penderitaan dan kerusakan alam selalu dihindari. Malahan yang disiarkan ialah keberhasilan pembangunan, dan pemberontakan Kelompok Sipil Bersenjata (KSP) yang mengganggu pembangunan.

Mereka menyamakan para pejuang Papua Merdeka sebagai pengganggu, sementara NKRI hadir untuk membangun. Yang sebenarnya terjadi ialah bahwa NKRI hadir untuk menghancurkan alam dan adat Papua, bukan untuk membangun. Menebang pohon, menggali gunung dan gunung menjadi lembah, mengusir masyarakat asli dan membunuh yang melawan, kan sebuah perusakan, sebuah pembasmian, pelanggaran Hak Asasi dari makhluk manusia, tumbuhan, roh dan hewan.

Hal ketiga yang selalu dihindari NKRI dalam menyiarkan tentang tanah dan bangsa Papua ialah pendapat dan tanggapan orang Papua terhadap keharidan manusia Malay0-Endos dan NKRI. Mereka menganggap kehadiran Malay0-Endos di Tanah Papua adalah sebuah keharusan dan orang Papua wajib menerimanya, tanpa alasan apapun.

Dengan dasar itu, mereka merasa apapun yang mereka lakukan di atas tanah dan bangsa Papua wajib diterima oleh orang Papua. Singkatnya mereka merasa berhak atas tanah Papua, berhak mengatur bangsa Papua. Apalagi, didasari atas Undang-Undang NKRI, mereka merasa berwenang untuk memaksa bangsa Papua menaati apa yang mereka kehendaki.

Bangsa Papua selama ini selalu menuntut dilakukan referendum, pemungutan suara kembali di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberikan kesempatan kepada orang Papua untuk memilih apakah bersatu dengan NKRI atau keluar dari NKRI, akan tetapi hal itu dianggap sudah tidak perlu dipermasalahkan lagi. Mereka menganggap apapun sejarahnya, benar atau salah, tidak usah dipersoalkan, sejarah sudah berlalu. Sekarang kita memandang ke depan. Apapun yang salah, biarlah kita lupakan. Kita menatap ke depan, kita upayakan perbaiki ke depan. Oleh karena itu, apapun yang dipandang oleh bangsa Papua dalam hubungan dengan NKRI dan Malay0-Endos tidak perlu dipikirkan.

April 7, 2017 0

Pola hidup OAP Telah Tercemar oleh Gaya dan tradisi Orang Pendatang

Ya, benar, ini sebuah tragedi kemanusiaan yang telah menimpa salah satu kelompok manusia di muka Bumi, bernama bangsa Papua, ras Melanesia, yaitu bahwa “Pola hidup OAP Telah Tercemar oleh Gaya dan tradisi Orang Pendatang Melayo-Endo”

Pertama, kita lihat dan kita alami setiap hari, dari apa yang kita makan,semua orang Papua hari ini makan nasi, IndoMie dan makanan Malayo-Endos. Pada acara kenegaraan maupun acara keluarga, semua orang Papua hari ini lebih suka merayakan hari-hari penting dan hari-hari biasa dengan memakan nasi dan sayur ala orang Melayu. Sudah lupa dan bahkan sudah menganggap ketinggalan zaman kalau makan Ubi (erom) dan Sagu/ Papeda.

Yang ada di dalam perut sendiri sudah makanan non-Papua, jangan harap apa yang keluar dari dalam tubuh yang diisi dengan makanan asing itu adalah asli Papua. Iti bohong.

Terlihat dari pola makan OAP. Dan kedua gaya bahasa OAP yang sudah jauh melenceng jauh dari gaya hidup dan budaya OAP.

Kedua, sampai hari ini, dalam setiap acara-acara besar yang digelar di pesisir maupun gunung Tanah Papua tidak ada nuansa asli yang menonjol yang menceritrakan gaya hidup manusia pibumi Papua.

Ini merupakan suatu ancaman kepunahan sistem kebudayaan di Papua . Nilai budaya bukan barang hiasan untuk dipampang pada saat tertentu, namun harus mewarnai kehidupan setiap hari. Jika nilai benda budaya orang Papua dipakai hanya untuk momen-momen tertentu, berarti kita sedang terpenjara dalam sistem kebudayaan Bangsa Lain

Pola hidup orang Asli Papua telah tercemar dengan gaya dan tradisi orang Pendatang (Indo-Melayu). Terlihat dari pola makan dan gaya bahasa yang sangat melenceng jauh dari gaya hidup kebudayaan OAP. Sampai hari ini, dalam setiap acara-acara besar yang di gelar di pesisir pantai maupun gunung

Salam Perlawanan OAP….alam Perlawanan OAP….

Sumber: facebook.com, diedit dan ditambahkan PMNews

April 7, 2017 0

3 Ciri Berita Produk Melayo-Endos NKRI Cyber Army

Bukti kedua berita diproduksi media Cyber Army NKRI adalah bahasa Indonesia tersusun secara gramar tidak Indonesia-wi. Akan terlihat jelas ditulis oleh anggota TNI dan Polri yang baru tamat SMA dan SMP yang ditugaskan dalam pasukan Cyber Army sehingga tulisan bahasa Indonesia mereka akan sangat kelihatan tidak Indonesia-wi, malahan kelihatan ke-Jawa-an, ke-Jakarta-an, ke-Batak-an, dan bukan ke-Indonesia-an.

Saat ini coba saja baca berita-berita di blog orang Papua berikut

lalu bandingkan dengan blog berikut:

Bukti kedua ialah pemberitaannya lebih menonjolkan berita olahraga yang adalah bagian dari berita hiburan daripada berita-berita menyangkut kehidupan sehari-hari seperti ekonomi, bisnis, keuangan atau sosial dan budaya. Dalam kehidupan manusia di dunia, olahraga menjadi bagian dari “hiburan”, bukan bagian dari berita utama.

Olahraga masuk ke dalam kategori hiburan rakyat. Bagaimana mungkin, begitu teganya NKRI yang menduduki dan menjajah Tanah Papua begitu teganya melupakan realitas kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik dan menganggapnya tidak ada masalah, lalu hanya menghiasi halaman-halaman beritanya dengan berita-berita olahraga? Siapa yang terhibur, siapa yang menghibur?

Bukti ketiga berita Cyber Army Malayo-Endos ialah berita itu cenderung menyudutkan elit politik, pejuang atau aktivis atau orang Papua pada umumnya. Akan terbaca dengna jelas ada kecenderungan menyalahkan Gubernur Papua, Bupati, Anggota DPRD dan DPRP atau organisasi bangsa Papua di luar NKRI seperti KNPB, AMP, FRI-West Papua dan sebagainya.

Berita-berita ekonomi akan berakhir dengan kalimat-kalimat seperti berikut

Pemerintah pusat lewat Presiden Jokowi telah menunjukkan niat baik….
Pemerintah pusat sudah berbuat banyak, tetapi pemerintah daerah tidak memanfaatkan …..
Otsus sudah bergulir … tahun tetapi masih banyak kekurangan karena tidak dijalankan dengan baik sebagaimana….
Gangguan keamanan yang diciptakan oleh kelompok sipil bersenjata….

Jadi, intisarinya tergambar dengan jelas, kesalahan pokok ada di pihak orang Papua, entah itu penjabat negara kolonial atau pejuang Paupa Merdeka, asal mereka orang Papua disalahkan, dan ada posisi yang jelas membenarkan NKRI dan membenarkan pemerintah pusat.

Pertanyaan berikutnya ialah: Apa yang harus kita lakukan?

Pertama, tertawakan saja bahwa Anda sudah tidak dapat mereka tipu lagi. Kedua, yakinlah kebenaran pasti akan membuktikan dirinya benar dan akan menang untuk selama-lamanya. Ketiga, berdoalah dan terus berjuang, sampai Papua Merdeka. Jangan kecut, jangan hilang akal, jangan bingung, tetap teguh dan tetap maju melangkah.

March 28, 2017 0

3 Bukti Berita Buatan NKRI lewat NKRI Cyber Army

Sejak Cyber Army NKRI dibentuk dan beroperasi di dunia maya, maka kita mendapati banyak sekali blog di blogspot.com maupun stand-alone blog WordPress.com yang dibuat oleh NKRI, dalam rangka memerangi berita-berita perjuangan kemerdekaan West Papua yang sudah sejak tahun 1990-an hadir di dunia maya, 20 tahun mendahului NKRI Cyber Army.

Sebagai media online pertama menyiarkan perjuangan Papua Merdeka, PMNews (Papua Merdeka News @papuapost.com) mencatat paling utama ada tiga hal yang perlu dicatat untuk mengidentifikasi, apakah blog yang bersangkutan yang kita baca alaah blog buatan NKRI, dalam rangka mengejar ketertinggalan kampanye Papua Merdeka, atau tidak.

Pertama, berita-berita dimonopoli oleh berita Olahraga. Sepakbola menjadi berita paling banyak tampil di halaman depan, sisi kanan dan sisi kiri. Berita yang tidak perlu disiaskan-pun menjadi berita dalam blog mereka.

Tentu saja NKRI punya keyakinan bahwa orang Papua itu bodoh-bodohnya menyukai olahraga Sepak Bola, padahal PSSI dan Liga Indonesia selama ini sudah dimasuki oleh pasukan TNI dan Polri dengan maksud meredam sepakbola murni menjadi berbahaya mengancam eksistensi NKRI.

Baca saja misalnya papuanews.id atau harianpapua.com sebagai dua berita dan berita lainnya, mereka pasit ramai-ramai bicara tentang Sepak Bola, seolah-olah kesuksesan Persipura dan tim sepakbola lainnya dari Tanah Papua telah mengobati luka-luka yang disebabkan NKRI atas hatinrani bangsa Papua.

Ciri kedua, berita-berita menonjolkan keindahan alam Papua, dan kekayaan alam Papua, dengan kalimat-kalimat seperti: “Keindahan wilayah tertimur Indonesia…”, atau “kekayaan Bumi Cenderawasih…”.

Anda akan temukan, dalam kalimat dan kata-kata menjelaskan betapa indahnya alam, dan betapa kayanya alam, maka mereka sama sekali mengabaikan manusia penghuni alam dan pemilik kekayaan yang mereka bicarakan. Dalam benak mereka ada rasa tidak menerima orang Papua ada di Tanah leluhurnya, karena keberadaan orang Papua di tempat yang kaya-raya dan indah menyebabkan perlambatan pengerukan kekayaan alam dan eksploitasi keindahan alam yang ada.

Mereka menilai keberadaan orang Papua sebagai masalah. Mereka katakan seperti ini,

Alam Papua itu indah, Tanahnya kaya-raya, menunggu untuk dikembangkan. TETAPI sayang, ada orang Papua-nya.

Ciri ketiga, mereka akan menyiarkan berbagai festival: Festival budaya Papua, Festival Danau Sentani, Festival Perang-Perangan Wamena, Festival Budaya Arfak, Festival Budaya Melanesia, dan seterusnya.

Dalam menyiarkan berita tentang festival, mereka akan menekankan lebih-lebih kepada keindahan alam, daripada kekayaan budaya, karena fokus mereka uang, duit, bukan budaya Papua, bukan festival-nya, tetapi bagaimana mengacaukan konsentrasi orang Papua, bagaimana berpura-pura mengolah budaya Papua tetapi sebenarnya dalam rangka menyulap budaya Papua menjadi budaya Melayo-Nesia, bukan Melanesia.

Ada banyak ciri lainnya, tetapi untuk saat ini, dan untuk mempermudah kita memilah dan memilih, kita batasi tiga dulu. Semoga yang punya mata membaca, yang punya pikiran dapat memilah dan memilih. Demi nama leluhur bangsa Papua dan segala makhluk di Tanah Leluhur pulau New Guinea.

March 28, 2017 0

ULMWP Stop Sibuk yang Lain: Harus Mempersatukan Program dan Langkah-Langkah

Ada sejumlah hal berkembang di kalangan aktivis Papua Merdeka, menyebarkan berita dan email secara terbuka dan tertutup, berisi berbagai isu dan hasil diskusi yang dilakukan ULMWP selama ini. Dari PIS (Papua Intelligence Service) didapati pesan-pesan bahwa BIN/ NKRI sudah aktiv bekerja, dan kini bergerilya dengan bebas di dalam ULMWP.

Berikut beberapa indikatornya:

Indikator pertama ialah memerintahkan ULMWP untuk segera mempersatukan para panglima dan komandan gerilyawan di rimba New Guinea.

Agenda mempersatukan komando dan panglima perjuangan Papua Merdeka ialah sebuah agenda NKRI yang telah diluncurkan sejak tahun 1998, yang sampai hari ini belum berhasil. Yang paling terakhir, mereka berusaha membujuk Gen. Kelly Kwalik, tetapi beliau menolak, maka beliau dibunuh secara tidak terhormat, atas pancingan dari anak keponakannya sendiri.

Saat ini, lewat ULMWP , agen BIN/NKRI mendesak kepada pucuk pimpinan ULMWP, supaya semua komandan dan panglima gerilyawan di Rimba New Guinea harus dipersatukan, karena NKRI sudah punya setelan dan akses langsung kepada sejumlah panglima di Tanah Papua, sehingga pada saat disatukan, mereka dapat mengendalikan komando dari dalam negeri, demi mempertahankan NKRI di atas Tanah Papua.

Apakah Oktovianus Motte dan Benny Wenda tahu hal ini? Tentu saja tidak. Dari segala hal yang mereka lakukan belakangan ini menunjukkan, mereka justru melangkah ke arah skenario NKRI.

Indikator kedua, para pejabat ULMWP lebih sibuk bicara tentang siapa SekJend, Siapa Jubir, siapa Dubes, siapa Kepala Kantor dan sebagainya. Tidak ada satu-pun dari personnel inti ULMWP yang menyampaikan visi/ misi dan program yang jelas dan gamplang, profesional dan tertulis jelas kepada bangsa Papua dan kepada para negara Melanesia yang mendukung Papua Merdeka.

Kita menjadikan perjungan Papua Merdeka sama dengan nuansa “kedatangan Yesus untuk kedua kalinya”, semuanya serba rahasia, semuanya serba tidak pasti, semuanya serba raba-raba. Semua orang tahu Yesus akan datang, semua orang tahu dunia akan kiamat, tetapi siapa tahu kapan itu akan terjadi? Semua orang West Papua diberitahu, semua orang Melanesia diberitahu West Papua mau merdeka, tetapi kapan, bagaimana? Tidak jelas.

Masing-masing pimpinan ULMWP merasa curiga, merasa tidak percaya, merasa tidak bisa kerjasama. Belum dilakukan usaha-usaha kerjasama, ktai sudah punya kesimpulan bahwa kita tidak bisa kerjasama. Dan oleh karena itu kita beranggapan pemimpin yan gada harus diganti.

Wahai bangsa Papua, ini namanya Politik devite et impera, politik adu-domba ajaran Belanda yang digunakan NKRi saat ini.
Wahai pimpinan ULMWP, siapapun yang mengajak engkau untuk mengatur pergantian pengurus, hendak-lah kau hardik dan katakan, “Enyahlan engkau wahai iblis, karena saya pemimpin bangsa Papua, tunduk kepada aturan kebersamaan dengan prinsip “Ap Panggok“. (Ap panggok adalah filosofi perjuangan Koteka, yang artinya perjuangan saya sukses karena perjuangan-mu, bukan karena perjuanganku semata).

Indikator ketiga, ULMWP masih bermental budak, tidak sama dengan para pemimpin perjuangan kemerdekaan Timor Leste. Indikator utama mental budak ULMWP ialah “lebih percaya kepada kulit putih dan negara-negara barat daripada percaya kepada diri sendiri dan ras dan bangsa sendiri!’

Kalau orang barat bilang, “Kita ke Geneva, bicara HAM, maka ULMWP ke sana, ramai-ramai ke sana.” Kalau dunia barat perintahkan, “Jangan pakai kata revolusi dalam organisasi atau undang-undang West Papua“, maka mereka berikan komentar seolah-olah mereka paham atas apa yang dimaksudkan sang majukannya.

Mental budak yang lain ialah selalu melihat NKRI dan sekutunya ialah penentu kemerdekaan West Papua, penghambat kemerdekaan West Papua, penyebab penderitaan bangsa Papua. Budak tidak punya kemerdekaan, ia bertugas bekerja untuk majikannya. Ia tidak punya pilihan. Sama saja. ULMWP menjadi tak punya kemerdekaan pada dirinya sendiri. Ia berdiri untuk menyalahkan NKRI dan sekutunya.

ULMWP Harus Medeka Dulu untuk Memerdekakan Bangsa Papua

Untuk merombak nasib ULMWP seperti ini, sudah saatnya pertama-tama, ULMWP tampil sebagai sebuah organisasi yang profesional. Ciri-ciri organisasi modern, atau profesional ialah

Pertama, ULMWP harus punya aturan main yang jelas. Dalam hal ini ULMWP tidak tepat memiliki Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), karena ULMWP adalah sebuah lembaga perwakilan dari sebuah bangsa dan negara dalam penantian, bukan sebuah LSM. Oleh karena itu, ULWMP harus memiliki sebuah Undang-Undang Republik West Papua, entah itu mau dikatakan “Sementara” karena takut menggunakan “Revolusi” atau nama apa saja tidak menjadi masalah.

Yang penting ULMWP harus memiliki Undang-Undang, bukan AD/ART.

Dalam Undang-Undang inilah ditentukan semua hal tentang kenegaraan dan pemerintahan West Papua, termasuk masa jabatan, syarat-syarat pejabat dan pemimpin, pejabat negara, dan semua hal tentang kenegaraan dan pemerintahan Republik West Papua.

Dengan demikian ULMWP tidak perlu kita bermentalitas Melayo-Indos yang tiap bari berpikir dan bergerak untuk merebut jabatan, tetapi tidak pernah berpikir murni untu membangun NKRI. Waktu dan tenaga kita akan habis untuk memperebutkan jabatan, bukan untuk memperjuangkan Papua Merdeka.

Kedua, ULMWP harus membuka pendaftaran bagi atau mengundang untuk bergabung kepada organisasi orang Papua lain di mana-pun mereka berada untuk mendaftarkan diri. Pertama-tama, ULMWP harus mengundang Presidium Dewan Papua (PDP) dan memberikan posisi yang layak. Kedua ULMWP harus memberikan undangan dan status yang jelas kepada Dewan Adat Papua (DAP), dan Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka (DeMMAK). ULMWP juga harus memberikan status yang jelas terhadap West Papua Indigneous Peoples Association (WPIA) dan West Papua National Authority (WPNA).

Selama ini kita berjuang sangat memboroskan tenaga. Kita sendiri bangun sebuah organiasi perjuangan baru, lalu besoknya kita sendiri bunuh mati organisasi kita. West Papua bukan hanya terkenal dengan panggilan “tukang makan orang”, tetapi kita juga seharusnya dikenal dunia sebagai “tukang makan organisasi sendiri”. Kita kanibal politik (political cannibalist) murni sedunia.

Ketiga, ULMWP harus menulis sebuah “Scientific Paper”, karya ilmiah tentang perjuangan kemerdekaan West Papua. Di dalam karya ilmiah ini, tercantum garis besar kebijakan, wajah negara West Papua, pemerintahan Negara West Papua, Kantor Pusat Koordinasi perjuangan Papua Merdeka, Profile dan Kontak Resmi Sekretariat ULMWP.

Alm. Dr. OPM John Otto Ondowame dan Prof. Glen Ottow Rumaseuw, MWS serta tulisan Alm. Sem Karoba telah memberikan gambaran ilmiah sebagai pijakan untuk dipakai dalam membangun “Negara West Papua”, yang dikemas dan dipresentasikan oleh ULMWP sebagai “pemerintahan bayangan dari “Negara Republik West Papua”.

March 16, 2017 0

Warinussy Sebut Pernyataan Kemenlu RI Permalukan Bangsa Indonesia

Manokwari, Mediapapua.com – Pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia yang disampaikan oleh juru bicaranya, Armanatha Nasir, Jum’at (3/3) lalu kepada CNN Indonesia menanggapi pernyataan bersama (joint statement) dari 7 (tujuh) Negara Pasifik mengenai pelanggaran HAM di Tanah Papua pada Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa belum lama ini dinilai sangat memalukan negara dan bangsa Indonesia.

“Memalukan negara dan bangsa Indonesia, karena pernyataan tersebut sama sekali bersifat mengingkari segenap langkah dan kemauan politik Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang tengah berusaha keras menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM berat di Tanah Papua,” rilis Yan Christian Warinussy, SH Direktur LP3BH Manokwari kepada koran ini, Rabu (8/3/2017).

Utamanya, kata dia, terhadap upaya penyelesaian 3 (tiga) kasus besar dugaan pelanggaran HAM yang berat seperti Wasior (2001), Wamena (2003) dan Paniai (2014) yang telah dibentuk Tim Ad Hoc sesuai amanat pasal 18 dan pasal 19 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

“Sebelumnya, Armanatha Nasir mengatakan kepada CNN Indonesia kalau (pelanggaran HAM) itu ada, pasti akan menjadi sorotan dari publik dan mekanisme yang berlaku di Indonesia. Inilah yang menurut saya sebagai salah satu advokat dan pembela HAM di Tanah Papua dan Indonesia, sangat memalukan negara dan bangsa,”

tutur Yan.

Selalu ada aksi-aksi damai baik yang dilakukan di sejumlah kota di Tanah Papua maupun di Jakarta dan pulau Jawa yang mengangkat tema tentang dugaan pelanggaran HAM di Tanah Papua dan mendesak negara menyelesaikannya bahkan meminta perhatian dunia internasional. “Kalau begitu, apakah Kemenlu yang secara institusional tidak tahu secara baik? Ataukah seorang Armanatha Nasir pribadi yang tidak mengerti tentang mana yang kategori pelanggaran HAM dan mana yang bukan pelanggaran HAM yang berat?” tanya Yan.

Sementara itu, lanjut Yan, negara melalui pemerintah saat ini justru tengah gencar-gencarnya berusaha memulihkan citranya dalam konteks penegakan hukum berkenaan dengan penyelesaian kasus-kasus yang diduga termasuk dalam kategori pelanggaran HAM yang berat menurut UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. “LP3BH meminta pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk segera memperbaiki model dan cara kerja tidak benar dan tidak profesional serta tidak teliti yang seringkali dilakukan oleh oknum-oknum seperti Armanatha Nasir tersebut yang justru bukan berdiplomasi, namun telah berbohong kepada dunia dan diri sendiri bahkan mempermalukan negara dan bangsa Indonesia sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum dewasa ini di tingkat internasional dan nasional,” papar Yan. (mp-20).

March 11, 2017 0

Fokuskan Perjuangan di Kawasan Melanesia, Jangan Kita Terbawa Arus ke-Barat-Barat-an

Utusan Khusus Jenderal TPN/OPM Mathias Wenda dikirim ke Eropa pada tahun 1998 dan bergerilya di kota-kota di Eropa selama hampir 2 tahun, sebelum akhirnya dipanggil pulang tahun 2000 untuk mengikuti Kongres Rakyat Papua 2000 dan diutus kembali tahun 2001 – 2003.Tahun 2004 – 2006 diberi tugas lagi untuk melakukan gerilya kota-kota Melanesia. Utusan Khusus Mathias Wenda bertemu Senior OPM Andy Ayamiseba dan Senor Dr. OPM John Otto Ondawame di Port Vila, Republik Vanuatu. Para utusan disambut dengan sambutan militer oleh Dr. OPM Otto Ondawame di Lapangan terbang Internasional Port Vila.

Dalam perjalanan regilya kota-kota ini telah meninggalkan banyak sekali cerita yang tidak mudah dilupakan, terutama bagi para pasukan TPN/OPM di Markas Pusat Pertahanan. Banyak juga peristiwa bersejarah yang pernah terjadi. Salah satu hasil dari perjalanan ini ialah gagasan untuk memisahkan TPN dari OPM, dengan cara TPN memisahkan diri dari OPM dan salah dua hasil adalah memfokuskan perjuangan Papua Merdeka di kawasan Melanesia.

Peristiwa pemisahan diri TPN dari OPM terjadi pada tahun 2006 dalam Kongres TPN/OPM yang berlangsung di Markas Pusat TPN/OPM, dipimpin langsung oleh Jenderal TPN/OPM Mathias Wenda.

Dalam sidang itu, TPN memisahkan diri secara resmi dari OPM dan menamakan dirinya sebagai Tentara Revolusi West Papua.

Sedangkan perjuangan Papua Merdeka mulai tahun 2006 diarahkan ke kawasan Melanesia. Banyak pertemuan dengan para tokoh politik dilakukan berulang-ulang, secara undercover. Istilah TRWP ialah gerilya kota. Lobi-lobi pribadi telah dilakukan sejak tahun 2006 di Papua New Guinea. Sedangkan lobi-lobi di Vanuatu sudah berlangsung sejak 2004. Maksud lobi bukan lobi politik, tetapi lobi pendekatan adat mengingat masyarakat Melanesia sampai hari ini sampai besok-pun masih tetap masyarakat adat.

Pada tahun 2001, utusan khusus TPN/OPM bertemu dengan Mr. Mortimer, Sekretaris 1 dari Kofi Annan, Sekjen PBB di Geneva Swiss Waktu itu utusan Khusus TPN/OPM melakukan intervensi di Sidang Minority Rights Group, di mana Utusan Khusus TPN/OPM diangkat menjadi Chairman dari salah satu sidang di sana. Dalam pertemuan itu Utusan TPN/OPM bertemu dengan Direktur Utama Palang Merah Internasional untuk menyampaikan Protes atas Peristiwa Berdarah Mapenduma mengakhiri penyanderaan oleh Jenderal TPn/OPM Kelly Kwalik waktu itu.

Mr. Mortimer mengatakan kalimat-kalimat ini, sebagaimana diceritakan kepada PMNews:

Mortimer: Where are you from?
TPN/OPM: West Papua?
Mortimer: Where is West Papua?
TPN/OPM: It is nearby Australia?
Mortimer: What region is it? Middle East? Africa?
TPN/OPM: No. Oceania, South Pacific, Melanesia.
Mortimer: How many Melanesian countries are there?
TPN/OPM: Four already Independent states, and three are still fighting.
Mortimer: Ok. Good. Mr. Annan was the UN Staff during the Act of Free Choice. He knows what had happened when you were still children, he knows the history, he was part of the history of West Papua. You do not need to teach him about West Papua history. What you should do now is Go to your Melanesian states, mobile support from the four already independent states, and let them bring West Papua issue to the UN, not you. OK? I do not want to see your face here, from now, from this place, I do not want to see you anymore. You go to your people, mobile their support, and come back here, not here, but to New York, not yourself, but with your Melanesian leaders, presidents or prime ministers. That is the only way. Then you go to African countries.
(Setelah mengatakan ini, di amengeluarkan tangannya dan katakan, mari keluarkan tanganmu) Lalu dia katakan
Do you see the colour? My colour is different from your colour. Here we are just playing Mr. Annan is your colour, Melanesia is your colour, Africa is your colour. Just follow the colour, then you get the real outcome.
TPN/OPM: I realy thank you very much, on behalf of my heroes, my elders, my leaders and myself.
Mortimer: Off you go. Here is my Card, if anything happen to you, just email me, phone me right away.
TPN/OPM: Off, saya keluar dari sidang, angkat barang, dan pulang ke Tanah Papua, Papua New Guinea.

Semoga dari cerita singkat ini, membawa manfaat bagi kita.

Kita harus merasa kecil, merasa tidak berarti, merasa tidak ada arti sama sekali dari hari ke hari, maka Dia yang menciptakan kita, pahlawan yang mendahului kita, dan tanah leluhur kita akan mengangkat kita, menjadi pelayan.

January 27, 2017 1