JAKARTA, Indonesia — A major church in Indonesia’s predominantly Christian Papua province said a riot in the provincial capital last month was sparked by the military burning Bibles, contradicting the police account of events.
A report by the Evangelical Christian Church in Papua said a priest and another man from a local congregation took photos of burnt New Testament Bibles at a military base in Jayapura and took several away as evidence.
It said the two men and city officials unsuccessfully tried to calm the crowd that gathered outside the base on May 25 after reports of Bible burning spread on social media. Protesters threw rocks, burned tires and blocked a road as they demanded that soldiers be handed over to them for punishment.
At the time, police said soldiers had burned rubbish and distributed photos of a mass of burned materials that included a book on theology that they annotated with text saying “this is not the Bible.”
The military’s spokesman in Papua, Teguh Pudji Rahardjo, on Thursday acknowledged that Bibles had been burnt but said it was an accident that was still being investigated.
He said some bibles and theological books that had been brought from Java for distribution to Christians in Papua were inadvertently mixed in with rubbish that was cleared out of the base’s mess.
“Like all Indonesians, we as members of the Indonesian Military are religious people, and we respect all religions,” Rahardjo said.
The incident is indicative of the tensions that simmer in Indonesia’s two easternmost provinces of Papua and West Papua, which are culturally and ethnically distinct from the rest of the sprawling Southeast Asian archipelago, the world’s most populous Muslim nation.
A low-level insurgency and resentment at Indonesian rule has endured since the 1960s, when Indonesia annexed the region. It restricts foreign journalists from reporting in both provinces.
Jayapura’s chief of police was bruised in an attack by protesters and his aide was hospitalized with stab wounds and an injured nose and jaw, according to both church and police accounts. Three protesters suffered gunshot wounds when police and troops dispersed the crowd.
The police statement said a water cannon was used but the church’s report said two armored vehicles from the military base had fired at the crowd.
The Evangelical Christian Church in Papua has about 600,000 members and dates its origins to German missionaries in the 1850s.
Markus Haluk, Tim Kerja ULMWP dalam negeri. (Tabloidjubi.com)
JAKARTA, SUARAPAPUA.com — Dalam sesi ke-27 Tinjauan Periodik Universal (Universal Periodic Review/UPR) Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, 3 Mei 2017, delegasi Indonesia menyampaikan laporan perkembangan situasi HAM Papua dan tanah air umumnya.
Markus Haluk, salah satu tokoh Papua menilai laporan review HAM Indonesia sebagaimana disampaikan Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi, dan delegasi RI dalam sidang UPR di Jenewa, hal biasa yang tidak cukup berpengaruh dalam tataran diplomasi luar negeri.
“Bagi bangsa Papua sudah biasa dengan penyangkalan seperti itu. Sebab dimana-mana pelaku kejahatan pada suatu bangsa tertentu tidak pernah akan mengakui perbuatannya,” ujar Haluk.
Pemajuan di bidang HAM dan demokrasi yang dimaksudkan delegasi Indonesia, menurut dia, tidak sesuai fakta.
“Demokrasi dan HAM hanya berlaku dari Sabang sampai Amboina dan tidak untuk bangsa Papua. Sebab fakta bahwa hingga saat ini khusus di rezim Jokowi-JK di West Papua masih terjadi kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM. Juga pembungkaman ruang demokrasi, pembatasan media asing, diplomat, akademisi internasional mengunjungi Papua,” tuturnya.
Selain itu, sebut Haluk, dalam kepemimpinan Jokowi-JK, lebih dari 6.000 orang Papua ditangkap dan ditahan dan ada diproses hukum. Ratusan warga sipil ditembak dan banyak yang meninggal dunia. Sedangkan, pembangunan yang dijalankan tidak pro-rakyat Papua karena justru terjadi proses marginalisasi.
“Jadi, apa yang disampaikan oleh delegasi RI dalam UPR di Jenewa merupakan pembohongan publik,” tegasnya.
Delegasi RI dipimpin Retno L.P. Marsudi, bersama Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, dan beberapa anggota lainnya dari sejumlah kementerian dan lembaga negara Indonesia hadir di Jenewa. Hal menarik kali ini karena kemungkinan setelah belajar dari pengalaman sebelumnya, ketika diplomat muda Nara Masista Rakhmatia tampil di Sidang Umum PBB pada September 2016 di New York, seperti mempermalukan Indonesia di hadapan para diplomat selevel pimpinan negara maupun menteri dari negara-negara Pasifik.
Sesi laporan review HAM Indonesia cukup panjang, delegasi Indonesia memaparkan kondisi riil, juga menjawab sejumlah respon dari negara-negara lain.
Bagi Papua, kata Haluk, laporan UPR Indonesia berbeda dari fakta. Ini dianggapnya sebagai bagian dari diplomasi yang kurang elegan. “Rakyat bangsa Papua menolak dan mengutuk segala kejahatan dan pembohongan pemerintah RI dalam UPR dan menuntut pemerintah segera memberikan hak penentuan nasib sendiri bagi kedaulatan politik bangsa dan negara Papua,” tegas Haluk.
Dari Jenewa, Wensislaus Fatubun, Human Right Defender, mengabarkan bahwa telah mengamati langsung bahkan mendengar presentasi dan jawaban Pemerintah Indonesia terhadap persoalan HAM di West Papua (Nederland Nieuw Guinea) pada sidang UPR Indonesia di Dewan HAM PBB, Rabu (3/5/2017).
“Kami mendengar langsung sidang UPR Indonesia di Dewan HAM PBB bahwa Pemerintah menyampaikan soal Otonomi Khusus dan pendekatan kesejahteraan ekonomi dan pembangunan infrastruktur sebagai upaya yang selama ini dilakukan, adanya akses jurnalis di West Papua serta upaya penyelesaian kasus Wamena, Wasior dan Paniai,” kata Wensi.
Dari jawaban tersebut, menurutnya, Pemerintah tampaknya masih melihat West Papua dalam pendekatan pembangunan ekonomi saja dan tidak secara substansial menyelesaikan masalah West Papua dari sisi martabat dan HAM orang asli Papua.
Lanjut Wensi, Pemerintah Indonesia juga tidak transparan dalam menjelaskan tentang mengapa masih ada jurnalis yang ditahan, disiksa dan dideportasi keluar dari West Papua pasca Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Papua terbuka untuk wartawan asing.
Selain itu, dari pemaparan delegasi Indonesia tidak menjelaskan tentang apa yang menyebabkan lamanya penyelesaian kasus Wasior, Wamena dan Paniai. “Argumentasinya terhadap tiga kasus tersebut hanyalah pencitraan atau diplomatic image saja di forum Internasional UPR sesi ini,” lanjutnya.
Bahkan tidak menjelaskan tentang masih ada enam orang asli Papua yang menjadi tahanan politik, pembatasan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, hak kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat dari aktivis Papua yang memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri bagi orang asli Papua.
“Kami berpendapat bahwa penjelasan Pemerintah Indonesia tentang West Papua dalam sesi UPR ini terlihat masih sama dengan argumentasi Pemerintah Indonesia UPR yang lalu. Argumentasi Indonesia terhadap persoalan West Papua masih diskriminatif dan rasis terhadap orang asli Papua, dan sangat tidak menjelaskan tentang bagaimana keterlibatan orang asli Papua dalam upaya-upaya perlindungan dan penegakkan HAM di West Papua,” ungkapnya.
“Kami menilai bahwa terhadap West Papua, Pemerintah Indonesia masih menerapkan pendekatan sebagai negara kolonial. Sehingga, kami tidak memiliki harapan pada komitment Pemerintah Indonesia dalam menghormati dan melindungi martabat dan HAM orang asli Papua,” bebernya dalam press statement menanggapi Sidang UPR Indonesia di Dewan HAM PBB.
Sembari menyambut baik 105 negara anggota PBB, khususnya 9 negara anggota PBB, yang memberikan pertanyaan, rekomendasi dan catatan terhadap persoalan HAM di West Papua, di bagian akhir, Wensi dan Filep Karma menulis, berdasarkan pada prinsip HAM sebagai tanggungjawab bersama, maka kami menyampaikan kepada komunitas internasional untuk terlibat aktif bersama-sama dengan orang asli Papua dan mendesak Pemerintah Indonesia dalam menghormati dan melindungi martabat dan HAM orang asli Papua.
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Hasil jajak pendapat yang dilakukan lembaga survei Indikator Politik menemukan 60 persen Orang Asli Papua (OAP) menolak berpisah dari Indonesia, sementara hanya 18 persen yang mendukung gagasan merdeka.
“Sebagian besar mereka setia pada negara (Indonesia), sedangkan 22 persen tidak memiliki pendapat,” kata Direktur Riset Indikator Politik, Hendro Prasetyo, Jumat (05/05) dilansir dari The Jakarta Post.
Survei tersebut dilaksanakan mulai 23 Maret hingga 3 April 2017 di berbagai wilayah di seluruh Papua. Jumlah responden sebanyak 700 orang dan pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode multistage random.
Lebih jauh, survei ini juga menemukan 77 persen responden puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo di Papua. Selain itu, survei ini juga mengungkapakan bahwa kebutuhan dasar seperti air bersih, layanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur merupakan isu yang paling penting bagi rakyat Papua.
I made a commitment to your people when i visited west Papua in Aug 15. The doors remain shut on the truth about the ongoing extermination of the west papuan people. Its being covered up by both the indonesian and Australian governments.
I plan to use a hammer to knock down the door.
I cannot sit back and continue to see photos of woman being raped and murdered, children torture and mass murder.
I am told to ease off. Never.
As bishop belo once said over the slaughter of East timorese by the Indonesian military.
When I see my people suffering I am not going to be silent. Sometimes you have to speak up loudy and forcefully.
Anthony craig national leader Free west papua party Australia established because the indonesian military is exterminating the west papuan people covered up by both the indonesian and Australian governments
Selama ini para pejaung Papua Merdeka yang berkeliling di luar negeri selalu mendapatkan pertanyaan seperti ini, “Do you still eat flesh?” Masih makan manusia ya? Dan pertanyaan ini sering membuat orang Papua tersinggung besar dan sering dijawab dengan berbagai macam jawaban yang emosional.
Kanibalisme dalam perjuangan Papua Merdeka yang justru lebih nyata dan dapat disaksikan pada hari ini daripada kanibalisme seperti yang pada umumnya dipertanyakan masyarakat modern di luar sana. Seharusnya para pejuang Papua Merdeka menjawab,
“Ya, benar, kami ini, para pejuang Papua Merdeka ini-lah para kanibal itu, karena kami sudah terbiasa, dan menjadi budaya kami, melahirkan organisasi untuk politik Papua Merdeka, lalu kami juga yang biasanya berulang-ulang memakan habis organisasi yang kami lahirkan sendiri.”
Kita mulai dari Organisasi Pembebasan Papua Merdeka (OPPM) di Mnukwar, PEMKA/TEPENAL dan TPN/OPM, FORERI (Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian Jaya), Dewan Adat Papua (DAP), Lembaga Adat Papua (LMA), Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka (DeMMAK), Presidium Dewn Papua (PDP), West Papua Liberation Organisation (WPLO), West Papua National Authority (WPNA), Republik Papua Barat, Republik Melanesia Raya, Negara Republik Federal Papua Barat, WPRRO (West Papuan Peoples’ Representative Office), WPNCL (Wet Papua National Coalition for Liberation), WPRA (Wet Papua Revolutionary Army), AMP (Aliansi Mahasiswa Papua), Front PEPERA, TPN – PB, ULMWP (United Liberation Movement for West Papua)
Silahkan saja Anda sendiri urutkan dari nama-nama organisasi yang Anda ketahui, dan rumuskan sejak kapan organisasi dimaksud didirikan dan sejak kapan organisasi yang sama sudah tidak bergerak lagi. Kita akan kaget mengetahui bahwa semua organisaasi perjuangan Papua Merdeka dengan nama-nama yang di antaranya diserbutkan di sini telah lahir oleh orang Papua dan kemudian telah dimatikan oleh orang Papua juga. Lebih parah lagi, dilahirkan oleh orang Papua pejuang Papua Merdeka dan dibunuh kembali oleh orang Papua pejuang Papua Merdeka.
Pada saat ini, sejak akhir tahun 2016, dan awal tahun 2017 ini kami emnjadi saksi mata, menyaksikan dan menikmati pada waktu bersamaan, sebuah peristiwa tragis, kanibalisme politik Papua Merdeka terjadi kembali, yaitu dengan kemunculan ULMWP, maka secara otomatis, kata para pendiri dan deklarator ULMWP, maka organisasi lain telah tiada, dan oleh karena itu semua orang West Papua harus tunduk kepada ULMWP.
Kalau ULMWP bukan lagi organisasi kanibal dalam perjuangan Papua Merdeka, maka pastilah ULMWP akan mengundang semua komponen dan organisasi yang selama ini, yang mendahului memperjuangan Papua Merdeka untuk terlibat di dalam perjuangan ini, baik dalam doa, dalam dana, dalam tenaga ataupun dalam waktu. Kalau tidak, tidak usah heran juga, karena memang orang Papua, terutama pejuang dan organisasi perjaungan Papua Merdeka selama lebih dari setengah abad ini dikenal penuh dengan budaya kanibalisme dalam berpolitik.
Ada tiga hal yang NKRI berdoa, berharap, upayakan dan bersyukur agar dipikirkan dan disiarkan, dibesar-besarkan oleh orang Papua dalam rangka memperkuat posisi pendudukan dan penguasaannya atas tanah dan bangsa Papua. PMNews berdoa, dengan memahami hal-hal ini, orang Papua bisa mengatur strategi pemberitaan dan penulisan artikel secara bijaksana sehingga apa yang kita lakukan tidak memberi makan kepada doa dan harapan NKRI dan Malayo-Endos.
Yang pertama, dan terutama, Melayo-Endos lewat perangkat NKRI memasang jaring dan jerat di sana-sini, lewat lembaga-lembaga seperti DPRP, DPR RI, Pemerintah Provinsi, Komnas HAM, DPD, Partai Politik, dan LSM dan menanamkan bibit “harapan” bahwa ada sesuatu yang baik, yang benar, yang membantu orang Papua, yang menyelamatkan orang Papua datang dari Jakarta.
Banyak orang Papua, yang tadinya menamakan diri “pejuang Papua Merdeka”, pemuda Papua merdeka, tokoh Papua Merdeka, saat ini sudah tidak bicara Papua Merdeka lagi. Mereka menjabat di dalam struktur pemerintah NKRI. Mereka katakan kepada PMNews dan tokoh Papua Merdeka, “Kami masuk ke dalam sistem dulu, dari dalam baru kita goyang”. Kalimat ini sama persis dengan mengatakan, “Saya tidak sanggup melawan, jadi saya menyerah saja”.
Baca berita-berita Gubernur di Tanah Papua, baca berita-berita Ketua dan anggota DPR yang ada di Tanah Papua, baca para pejuang apa yang dikatakan LSM dan pejuang HAM di Tanah Papua, baca berita atau tuntutan dari bangsa Papua terhadap NKRI, yang disiarkan berbagai berita. Perhatikanlah, dan akuulah, sampai hari ini, masih kuat di dalam benak dan hati orang Papua, mengharapkan ada “kebaikan datang dari Jakarta”.
Itulah sebabnya orang Papua selalu menuntut NKRI untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM, itu juga sebabnya para pejabat kolonial NKRI di Tanah Papua selalu meminta pemerintah pusat memperhatikan proyek-proyek, memberikan dana Otsus secara penuh, menyetujui berbagai Perdasus/ Perdasi akan operasional di Tanah Papua, dan sebagainya. Intinya, masih saja ada orang Papua “ditanamkan harapan” di dalam benak dan hati mereka, sehingga mereka “masih memiliki harapan” dan “masih berharap” bahwa NKRI akan mengambil langkah-langkah untuk “membantu” atau “berbuat baik” terhadap bangsa Papua dan Tanah Papua.
Gen. TRWP Mathias Wenda dalam suatu upacara bendera pada tahun 2006 mengatakan,
Orang Papua seharusnya bertanya dan menjawab, “Apakah patut orang Papua menaruh harapan kepada NKRI dan Malayo-Endos untuk berbuat baik?” Untuk menjawab pertanyaan itu, orang Papua harus pertama-tama menjawab pertanyaan, “Apa tujuan kedatangan dan keberadaan NKRI di Tanah Papua: membawa bantuan kemanusiaan, ataukah datang sebagai perampok dan pencuri yang menjajah?”
Selanjutnya kita perlu mencatat bahwa salah satu bukti kuat bangsa yang memenuhi syarat untuk dijajah dan diperbudak tau bangsa yang tidak memenuhi syarat untuk merdeka ialah bangsa menggantungkan harapan dan nasib baik kepada bangsa lain, dan mengharapkan bangsa lian memperbaiki nasibnya.
Banyak bukti, bukan?
Kalau ada pelanggaran HAM, orang Papua minta Komnas HAM dan Dewan HAM PBB, Presiden NKRI yang turun tangan, bukan?
Kalau PEPERA 1969 salah, orang Papua menuntut NKRI dan PBB yang selesaikan kesalahan Pepera, bukan?
Kalau orang Papua mau ada pembangunan gedung sekolah atau jalan raya di Tanah Papua, selalu mengeluh kepada Presiden NKRI untuk membangunnya, bukan?
Kalau orang Papua mau menjadi kaya, selalu mengharapkan NKRI untuk memberikan modal dan membantu orang Papua menjadi kaya, bukan?
Kalau ada orang Papua yang terkena bencana dan musibah kelabaran misalnya, orang Papua berteriak kepada Jakarta untuk mengatasi dan membantu, bukan?
Singkatnya, semua bangsa di dunia sudah tahu sekarang, bahwa bangsa Papua itu bangsa yang cengeng, bangsa yang selalu berharap nasibnya diperbaiki oleh orang lain, bangsa yang menggantungkan harapan hidupnya kepada bangsa lain, bangsa yang tidak pernah mengakui kesalahannya sendiri di masa lalu, tetapi selalu menunjuk jari kepada pihak lain sebagai yang bersalah, dan selalu menunjukkan diri sebagai bangsa korban, bangsa lemah.
Bangsa Papua ialah bangsa pengemis. Orang Papua sering memarahi orang Jawa yang mengemis di jalan-jalan. Padahal dia lupa, bahwa secara kolektif, bangsa Papua jelas-jelas adalah “bangsa pengemis”.
Artikel sebelumnya kami disebutkan beberapa hal yang sangat disukai dan disenangi disiarkan oleh sumber berita kolonial NKRi (Malayo-Endos) terkait bangsa dan tanah Papua: (1) berita keindahan alam Papua, (2) berita kekayaan alam Papua; (3) berita festival-festival, (4) berita pembangunan yang dilakukan NKRI di West Papua.
Dalam artikel ini Papua Merdeka News (PMNews) mencatat tiga hal yang akan diusahakan sekuat tenaga untuk dihindari dalam menyiarkan tentang Tanah Papua, bangsa Papua, dan Negara West Papua.
Yang pertama ialah bahwa penjajah Malay0-Endos tidak akan menyiarkan tentang kemajuan-kemajuan kampanye Papua Merdeka di kawasan Pasifik dan di dunia internasional.
Apapun yang terjadi di dalam negeri dan di luar negeri, di pentas politik dan diplomasi Papua Merdeka akan sekuat-tenaga dihindari. Memang ada pengamat politik, ada juga tokoh NKRI seperti Amin Rais mengatakan, “Papua Merdeka is a matter of time”. bukan akan jadi atau tidak, tetapi hanya soal waktu. Akan tetapi suara-suara seperti ini dimatikan.
Sejarah mengajarkan kita bahwa semakin sebuah perjuangan ditekan, semakin perjuangan itu mendapatkan momentum. Kita tunggu saja, apakah NKRI sanggup mematikan aspirasi dan perjuangan Papua Merdeka.
Hal kedua yang selalu dihindari penjajah Malay0-Endos adalah berita tentang kerusakan alam dan kehancuran yang disebabkan oleh kahadiran NKRI dan aparatnya. Perampokan tanah, intimidasi, teror, pembunuhan terjadi hampir setiap hari di dan terhadap tanah dan bangsa Papua, akan tetapi berita-berita penderitaan dan kerusakan alam selalu dihindari. Malahan yang disiarkan ialah keberhasilan pembangunan, dan pemberontakan Kelompok Sipil Bersenjata (KSP) yang mengganggu pembangunan.
Mereka menyamakan para pejuang Papua Merdeka sebagai pengganggu, sementara NKRI hadir untuk membangun. Yang sebenarnya terjadi ialah bahwa NKRI hadir untuk menghancurkan alam dan adat Papua, bukan untuk membangun. Menebang pohon, menggali gunung dan gunung menjadi lembah, mengusir masyarakat asli dan membunuh yang melawan, kan sebuah perusakan, sebuah pembasmian, pelanggaran Hak Asasi dari makhluk manusia, tumbuhan, roh dan hewan.
Hal ketiga yang selalu dihindari NKRI dalam menyiarkan tentang tanah dan bangsa Papua ialah pendapat dan tanggapan orang Papua terhadap keharidan manusia Malay0-Endos dan NKRI. Mereka menganggap kehadiran Malay0-Endos di Tanah Papua adalah sebuah keharusan dan orang Papua wajib menerimanya, tanpa alasan apapun.
Dengan dasar itu, mereka merasa apapun yang mereka lakukan di atas tanah dan bangsa Papua wajib diterima oleh orang Papua. Singkatnya mereka merasa berhak atas tanah Papua, berhak mengatur bangsa Papua. Apalagi, didasari atas Undang-Undang NKRI, mereka merasa berwenang untuk memaksa bangsa Papua menaati apa yang mereka kehendaki.
Bangsa Papua selama ini selalu menuntut dilakukan referendum, pemungutan suara kembali di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberikan kesempatan kepada orang Papua untuk memilih apakah bersatu dengan NKRI atau keluar dari NKRI, akan tetapi hal itu dianggap sudah tidak perlu dipermasalahkan lagi. Mereka menganggap apapun sejarahnya, benar atau salah, tidak usah dipersoalkan, sejarah sudah berlalu. Sekarang kita memandang ke depan. Apapun yang salah, biarlah kita lupakan. Kita menatap ke depan, kita upayakan perbaiki ke depan. Oleh karena itu, apapun yang dipandang oleh bangsa Papua dalam hubungan dengan NKRI dan Malay0-Endos tidak perlu dipikirkan.
United West Papuan people launch the manual petition for an Internationally Supervised Vote
Today 5th April 2017 marks exactly 56 years to the day that the Nieuw Guinea Raad or New Guinea Council first met in West Papua and affirmed the fundamental right to self-determination of the West Papuan people. This council was the first parliament of the West Papuan people and it was tasked to help ensure a peaceful path to a decolonised and Independent West Papua.
In commemoration of the Nieuw Guinea Raad, today the people of West Papua reaffirmed our fundamental right to self-determination. A gathering attended by around 1000 people was held in Waena to launch the manual petition for an Internationally Supervised Vote for West Papua.
Representatives of the West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), the Federated Republic of West Papua (NRFPB) and the West Papua National Parliament (PNWP).
The three main Independence organisations within West Papua: the West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), the Federated Republic of West Papua (NRFPB) and the West Papua National Parliament (PNWP), were all represented under the umbrella of the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). All three organisations stood together to declare their support for this petition, thereby supporting the Westminster Declaration for an Internationally Supervised Vote for West Papua. The vote itself is to be held in accordance with UN General Assembly Resolutions 1514 and 1541 (XV)).
This global petition which was originally launched at the UK Parliament in Westminster has gone around the world collecting tens of thousands of signatures in both manual and digital format. Speaking on the launching of the manual petition in West Papua today, ULMWP Spokesperson Benny Wenda said “This is a truly historic and important moment for the people of West Papua as it is the first time the three main Independence organisations have signed the petition calling for an Internationally Supervised Vote in West Papua. I emphasise the need for unity among all West Papuan people and organisations to support this petition. We are united as one in our struggle for our fundamental right to self-determination.”
Benny Wenda went on to say “We hope that this will also encourage further international solidarity for West Papua, at a parliamentary and grassroots level. The time is now. I appeal to everyone around the world to support the West Papuan people’s campaign for self-determination. Let West Papua Vote.”
After collecting many more signatures from around the world, in August the petition will be taken by a team of swimmers across Lake Geneva and into the United Nations. More information about the movement to Back The Swim can be found on the Swim for West Papua website www.swimforwestpapua.com
Ends//
Benny Wenda
Spokesperson for the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)
Email: office@bennywenda.org
Ya, benar, ini sebuah tragedi kemanusiaan yang telah menimpa salah satu kelompok manusia di muka Bumi, bernama bangsa Papua, ras Melanesia, yaitu bahwa “Pola hidup OAP Telah Tercemar oleh Gaya dan tradisi Orang Pendatang Melayo-Endo”
Pertama, kita lihat dan kita alami setiap hari, dari apa yang kita makan,semua orang Papua hari ini makan nasi, IndoMie dan makanan Malayo-Endos. Pada acara kenegaraan maupun acara keluarga, semua orang Papua hari ini lebih suka merayakan hari-hari penting dan hari-hari biasa dengan memakan nasi dan sayur ala orang Melayu. Sudah lupa dan bahkan sudah menganggap ketinggalan zaman kalau makan Ubi (erom) dan Sagu/ Papeda.
Yang ada di dalam perut sendiri sudah makanan non-Papua, jangan harap apa yang keluar dari dalam tubuh yang diisi dengan makanan asing itu adalah asli Papua. Iti bohong.
Terlihat dari pola makan OAP. Dan kedua gaya bahasa OAP yang sudah jauh melenceng jauh dari gaya hidup dan budaya OAP.
Kedua, sampai hari ini, dalam setiap acara-acara besar yang digelar di pesisir maupun gunung Tanah Papua tidak ada nuansa asli yang menonjol yang menceritrakan gaya hidup manusia pibumi Papua.
Ini merupakan suatu ancaman kepunahan sistem kebudayaan di Papua . Nilai budaya bukan barang hiasan untuk dipampang pada saat tertentu, namun harus mewarnai kehidupan setiap hari. Jika nilai benda budaya orang Papua dipakai hanya untuk momen-momen tertentu, berarti kita sedang terpenjara dalam sistem kebudayaan Bangsa Lain
Pola hidup orang Asli Papua telah tercemar dengan gaya dan tradisi orang Pendatang (Indo-Melayu). Terlihat dari pola makan dan gaya bahasa yang sangat melenceng jauh dari gaya hidup kebudayaan OAP. Sampai hari ini, dalam setiap acara-acara besar yang di gelar di pesisir pantai maupun gunung
Salam Perlawanan OAP….alam Perlawanan OAP….
Sumber: facebook.com, diedit dan ditambahkan PMNews
In response to Indonesia’s strategy approaching the governments in Melanesian countries by providing what it calls “security assistance to poor Melanesian nation-states”, Amunggut Tabi from the West Papua Revolutionary Army says
West Papua independence is not limited to peace, stability and security in the South Pacific region.
Please tell the world, this independence has more to do with wider issues, more lasting aspect, and it has universal benefits to the world. It has to do with the life on this planet Earth and to the life after life, rather than just limited modern nation-state anthropocentric sentiment of peace, security, and economic development in the South Pacific.
When Papua Merdeka News (PMNews) asked to clarify what Gen. Tabi means by his statement above, he says
All human biengs in the world know that New Guinea is the second largest Island on Earth after the Greenland. And all human beings also know that New Guinea is the home to the third largest rain-forests on Earth after the Amazon and Congo rain-forests. All human beings on planet Earth also know that New Guinea is home to the Second Tropical Glacier on Earth. It is home to the worlds species of flora, fauna and human bio-cultural diversity.
Of course, all these have nothing to do with economic growth and gross domestic products and mass production of the modern nation-states in this planet Earth. But one should note, that these facts have things to do with “life” and “death”.
New Guinea is not just full of natural resources to be exploited, as modern people know, but New Guinea has things to offer beyond economy, beyond money, beyond security beyond wealth, beyond prosperity.
Those who ignore or undermine the cause of West Papua independence are the ones who do not understand the real meaning this struggle. Those who support this struggle right now, we believe, receive blessings in their hearts and minds, in their life, because this life and this planet Earth knows that New Guinea is important for our survival.
Gen. Tabi also mentions that New Guinea is the home of all Melanesians.
All Melanesians come from New Guinea, we spread across the island countries from West Papua to Fiji, and all Melanesians have full right to come back to this Island when anything at all happens to the small islands across the South Pacific. We should not put hope on Australia, but New Guinea is our original home and out future home. Imagine when all small islands are threatened to be under water, and New Guinea is fully occupied by Malay-Indos, when will Australia host Melanesians? No, impossible because Australia today is occupied by Europeans, not our brother-Aborigines.
We all Melanesians are fighting in defending our race, and in protecting our home-land from being occupied by foreigners. We are protecting our future, the future of a grandchildren to come.
JAKARTA, 
Papua Merdeka News 