TRWP TETAP pada Posisi Kiblat MSG – New York bukan HAM – Geneva

Banyak aktivis Papua Merdeka, banyak tokoh dan elit West Papua, baik di dalam OPM, maupun di dalam ULMWP, di luar negeri dan di dalam negeri, ramai-ramai mengkampanyekan Pelanggaran HAM di Tanah Papua sebagai “nilai jual” untuk menggalang dukungan Masyarakat Internasional, akan tetapi Tentara Revolusi West Papua (TRWP), lewat Sekretaris-Jenderal Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi mengakan,

TRWP TETAP pada Posisi Kiblat MSG – New York bukan HAM – Geneva

Pernyataan singkat ini disampaikan lewat pesan singkat yang dikirimkan kepada Papua Merdeka News (PMNews). Kemudian, PMNews menelepon dan berikut hasil percakapan singkat.

PMNews: Selamat sore.

TRWP: Selamat Sore. Terkait ditengan SMS tadi pagi?

PMNews: Ya, betul kami minta penjelasan lanjut. Kalau boleh!

TRWP: Ya, maksud kami kan sudah jelas, TRWP tetap berpandangan bahwa mengeluhkan tentang pelanggaran HAM di West Papua selama pendudukan NKRI menunjukkan kita ini bangsa tukang mengeluh, dan bangsa budak. Makanya TRWP mau mendidik bangsa Papua, tidak bermental budak. Kita harus merdeka dalam cara kita berpikir, memandang masa depan kita tidak dengan melihat masalah yang ditimbulkan NKRI, tetapi dengan melihat hal-hal yang lebih luas daripada itu.

PMNews: Apa maksudnya “hal-hal yang lebih luas daripada itu?”

TRWP: Kami tidak boleh bicara di sini. Ini bersifat strategis, jadi tidak harus ditanyakan seperti itu. Tetapi salah satu hal yang lebih luas adalah pemahaman kita tentang sistem kerja dan organisasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sendiri. Kita harus tahu dan paham, belajar sistem kerja PBB, dan harus bertanya kepada diri sendiri,

“Kalau saya mau melepaskan diri dari NKRI, berarti saya berjuang menentang salah satu negara-bangsa anggota PBB. Oleh karena itu, apa taktik yang harus saya gunakan? Siapa yang harus berbicara tentang ngapa? Kalau saya berbicara tentang isu A, atau B, atau C, apa dampaknya? Kalau saya bicara isu A, atau B, atau C di tempat 1, atau 2, atau 3, maka dampaknya apa?”

Itu hal pertama, kemudian hal kedua, program kerja. Semua harus dirumuskan, semua harus dipetakan, semua harus dirancang. Berdasarkan rancangan itu, kita bergerak, dan kita harus menempatkan semua pemain dalam perjuangan Papua Merdeka, sama dengan cara main Persipura.

Jadi ada pemain belakang, ada pemain tengah, ada penjaga gawang dan ada penyerang.

Dan yang terpenting dari itu, yang ketiga, ialah kita harus tahu: Gawangnya ada di mana? Jangan sampai kita tendang ke gawang sendiri. Itu bukan pemain lagi, tetapi orang gila.

PMNews: Bukankah negara-negara MSG yang mengangkat isu HAM di Geneva baru-baru ini?

TRWP: Itu yang sudah disebutkan tadi. Pemainnya harus diatur, dan harus diketahui di mana letak gawangnya. Yang ketahuan sekarang kan semua jadi penjaga gawang, semua jadi pemain tengah, semua jadi striker. Persipura yang lahir dari belakang, Papua Merdeka yang lahir sejak setengah abad lalu belum juga belajar cara bermain.

Ah, lebih parah, parah sekali lagi ini. Catat baik: Semua jadi menejer dan pemain sekaligus. Jadi orang yang masuk main mereka juga menejernya, dan mereka juga pelatihnya.

Bayangkan Persipura kalau tampil seperti itu.

Di tanah Papua sendiri tentu saja banyak orang akan meneetawakan Persipura.

Ingat kita bermain di pentas politik global, di tengah bangsa-bangsa lain di muka Bumi. Cuman sekarang kan orang Papua masih bertepuk dada dan bicara semangat, sementara permainan bangsa Papua untuk melepaskan diri dari NKRI tidak dijalankan secara profesional, bukan?

PMNews: Maksud TRWP ialah bahwa semua pejuang Papua Merdeka seharusnya datang ke New York, bukan ke Geneva, begitu?

TRWP: Sekarang kami mau tanya: Orang Papua maunya apa: mau selesaikan kasus-kasus HAM, lalu ikut jalur Jaringan Damai Papua (JDP) di bawah komando BIN-LIPI-Neles Tebay dan berdamai dengan NKRI, ataukah ikut cara kerja Timor Leste, tidak bicara soal HAM, tidak tunduk kepada program penyelesaian HAM, tetapi jalur yang tegas dan konsisten, di luar jalur HAM, tetap kepada tuntutan kemerdekaan?

Apa maksudnya orang pejuang Papua Merdeka lantas tiba-tiba digiring ke Geneva untuk bicara HAM? Kalau mau bicara HAM, ya bicara HAM saja, dan katakan kepada bangsa Papua, bahwa ULMWP adalah organisasi perjuangan HAM, jangan bawa-bawa isu Papua Merdeka ke dalamnya, sehingga orang West Papua dibakar semangatnya. Jangan menipu lagi dengan isu “West Papua sudah masuk ke meja PBB,” padahal kita ada di Geneva, bukan di New York.

Ini pembodohan politik. Ini cara kerja generasi Papua Merdeka lalu, era Jouwe, Messet, Kaisiepo dan Fransalbert Joku. Era sekarang jangan sama, sekali lagi, jangan putar lagu lama, jangan makan nasib basi.

PMNews: Apakah TRWP punya jaringan ke ULMWP dan organ pendukungnya untuk menyampaikan usulan ini?

TRWP: TRWP tidak boleh mencampuri urusan diplomasi dan politik. TRWP cukup bicara di media seperti PMNews dan lainnya. Kita tidak boleh terbiasa militer mencampuri urusan politik, sama seperti budaya negara-bangsa Indonesia. Kita harus mulai dengan memisahkan urusan militer dari urusan politik. Kalau-pun kami punya hubungan langsung kepada orang-orang ULMWP, kami tidak punya budaya “mengusulkan / menyarankan”. Budaya kami adalah “memerintahkan/ komando”, jadi dunianya sudah berbeda.

PMNews: Kalau begitu, kami berdoa, kiranya orang-orang ULMWP akan membaca hasil wawancara ini, dan akan memikirkan untuk strategi ke depan.

TRWP: Ya, kami hanya berharap dan berdoa. Tuhan bersama kita!

PMNews: Ya, Tuhan memberkati kita. Selamat sore.

TRWP: Selamat sore! Selamat berjuang! Papua Merdeka Harga Hidup Bangsa Papua!

Warinussy Sebut Pernyataan Kemenlu RI Permalukan Bangsa Indonesia

Manokwari, Mediapapua.com – Pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia yang disampaikan oleh juru bicaranya, Armanatha Nasir, Jum’at (3/3) lalu kepada CNN Indonesia menanggapi pernyataan bersama (joint statement) dari 7 (tujuh) Negara Pasifik mengenai pelanggaran HAM di Tanah Papua pada Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa belum lama ini dinilai sangat memalukan negara dan bangsa Indonesia.

“Memalukan negara dan bangsa Indonesia, karena pernyataan tersebut sama sekali bersifat mengingkari segenap langkah dan kemauan politik Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang tengah berusaha keras menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM berat di Tanah Papua,” rilis Yan Christian Warinussy, SH Direktur LP3BH Manokwari kepada koran ini, Rabu (8/3/2017).

Utamanya, kata dia, terhadap upaya penyelesaian 3 (tiga) kasus besar dugaan pelanggaran HAM yang berat seperti Wasior (2001), Wamena (2003) dan Paniai (2014) yang telah dibentuk Tim Ad Hoc sesuai amanat pasal 18 dan pasal 19 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

“Sebelumnya, Armanatha Nasir mengatakan kepada CNN Indonesia kalau (pelanggaran HAM) itu ada, pasti akan menjadi sorotan dari publik dan mekanisme yang berlaku di Indonesia. Inilah yang menurut saya sebagai salah satu advokat dan pembela HAM di Tanah Papua dan Indonesia, sangat memalukan negara dan bangsa,”

tutur Yan.

Selalu ada aksi-aksi damai baik yang dilakukan di sejumlah kota di Tanah Papua maupun di Jakarta dan pulau Jawa yang mengangkat tema tentang dugaan pelanggaran HAM di Tanah Papua dan mendesak negara menyelesaikannya bahkan meminta perhatian dunia internasional. “Kalau begitu, apakah Kemenlu yang secara institusional tidak tahu secara baik? Ataukah seorang Armanatha Nasir pribadi yang tidak mengerti tentang mana yang kategori pelanggaran HAM dan mana yang bukan pelanggaran HAM yang berat?” tanya Yan.

Sementara itu, lanjut Yan, negara melalui pemerintah saat ini justru tengah gencar-gencarnya berusaha memulihkan citranya dalam konteks penegakan hukum berkenaan dengan penyelesaian kasus-kasus yang diduga termasuk dalam kategori pelanggaran HAM yang berat menurut UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. “LP3BH meminta pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk segera memperbaiki model dan cara kerja tidak benar dan tidak profesional serta tidak teliti yang seringkali dilakukan oleh oknum-oknum seperti Armanatha Nasir tersebut yang justru bukan berdiplomasi, namun telah berbohong kepada dunia dan diri sendiri bahkan mempermalukan negara dan bangsa Indonesia sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum dewasa ini di tingkat internasional dan nasional,” papar Yan. (mp-20).

West Papua media access still fettered – PFF

RNZI's Johnny Blades and Koroi Hawkins finally get to interview the extremely elusive Governor of Papua Province Lukas Enembe.
RNZI’s Johnny Blades and Koroi Hawkins interview Papua Governor Lukas Enembe Photo: RNZI/Koroi Hawkins

RadioNZ – The Pacific Freedom Forum says Indonesia is yet to deliver on its promise of full and free access for journalists to West Papua just months out from Jakarta hosting World Press Freedom day.

Indonesia opened access to West Papua for foreign journalists in 2015, more than 50 years after annexing the territory from the Netherlands.

The Forum’s co-chair, the Papua New Guinean journalist, Alex Rheeney, said a visit by journalists to West Papua in January encountered violence, sexual harassment and interference from Indonesian minders.

“The findings that have come out recently from Papua by the group of journalists who went in, does not show that the Indonesian government is taking the undertaking that it’s given to the international community, to give journalists access to West Papua freely and without any strings attached.”

Alex Rheeney said the journalists were most likely obstructed when trying to report on the independence movement of West Papua’s indigenous population.

Isi Pidato Pernyataan Pacific Coalision For West Papua, 1 Maret 2017 di Jenewa Swiss

Republik Vanuatu

Pernyataan disampaikan oleh Hon. Ronald K Warsal (MP)

Menteri Hukum dan Pengembangan Masyarakat, Republik Vanuatu

Sesi Ke 34 Dari Dewan Hak Asasi Manusia 
1 Maret 2017, Jenewa, Swiss

Bapak Presiden Mulia, Distinguished Delegasi Hadirin sekalian. Republik Vanuatu sangat senang untuk mengatasi pertemuan ini.

Hari ini, saya berbicara atas nama kedua Vanuatu dan enam negara lain di kawasan kami Pasifik: Tonga, Nauru, Palau, Tuvalu, Kepulauan Marshall, dan Kepulauan Solomon

Bapak Presiden, kami tujuh negara telah datang bersama-sama hari ini – dan dalam pernyataan tertulis bersama terpisah – untuk menarik perhatian para anggota terhormat dari Dewan HAM PBB untuk situasi makam di Papua Barat.

Bapak Presiden, khusus, kita fokus perhatian Anda pada sejumlah pernyataan terbaru oleh pemegang mandat dari Dewan ini tentang pelanggaran Indonesia yang serius pada hak asasi manusia orang asli Papua:
• Surat bersama yang dikeluarkan oleh Pelapor Khusus PBB tentang promosi dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi;
• Pelapor Khusus tentang hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat;
• Pelapor Khusus tentang hak-hak masyarakat adat;
• Pelapor Khusus tentang luar hukum, atau sewenang-wenang;
• Dan Pelapor Khusus tentang penyiksaan dan lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat atau hukuman.

Kami juga menarik perhatian ke rekening lain dari kekerasan negara Indonesia di Papua Barat, termasuk:
• Komunikasi dari Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial, mengacu pada pembunuhan dan penangkapan dari Papua;

  • Banyak laporan terdokumentasi dengan baik eksekusi di luar hukum aktivis dan penangkapan, pemukulan dan penembakan fatal demonstran damai, termasuk siswa SMA;
  • Dan laporan kekerasan yang terus-menerus terhadap perempuan Papua.

Kami mencatat bahwa dalam lima belas tahun terakhir Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia telah mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran HAM berat oleh aparat keamanan Indonesia dalam tiga bidang utama dari Papua Barat: Wasior, Wamena, dan Paniai. Komisi menggambarkan set kasus di dua tempat pertama sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dihukum di bawah hukum Indonesia dan internasional.

Kami ingin lebih menyoroti aspek lain yang luas dari pelanggaran hak asasi manusia – kebijakan pemerintah Indonesia selama beberapa dekade dan berlanjut sampai hari ini dari migrasi non-penduduk asli Papua untuk Papua Barat, mengarah ke penurunan dramatis dalam persentase penduduk asli Papua.

Bapak Presiden, sampai saat ini, pemerintah Indonesia telah, bagaimanapun, tidak bisa membatasi atau menghentikan berbagai pelanggaran luas. Baik memiliki bahwa pemerintah mampu memberikan keadilan bagi para korban. ada juga telah tindakan nyata untuk mengatasi pelanggaran ini oleh pemerintah Indonesia, yang, tentu saja, tanggung jawab langsung dan akuntabilitas utama.

Selanjutnya, pemerintah Indonesia secara konsisten telah dapat menyampaikan laporan yang diperlukan periodik manusia yang tepat dan ulasan, yang merupakan norma internasional penting dimana sekretariat PBB dan anggota negara memantau hak asasi manusia di seluruh dunia. Penilaian yang ditulis sangat penting untuk mengidentifikasi dan menghapus penyiksaan, diskriminasi rasial dan pelanggaran hak asasi manusia pada umumnya.

Bapak Presiden, dalam terang pelanggaran ini dan kelambanan pemerintah Indonesia, kita sebut di Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk meminta Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia untuk menghasilkan laporan konsolidasi dari situasi aktual di Papua Barat.

Laporan Komisaris Tinggi perlu mempertimbangkan informasi dalam Perjanjian yang ada, Prosedur Khusus, dan Universal Periodic Review, serta laporan dari organisasi internasional dan regional lainnya dan organisasi non-pemerintah.

Laporan ini juga harus rinci berbagai hak di bawah Bill Internasional tentang Hak Asasi Manusia dan konvensi terkait, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri.

Dan laporan harus membuat rekomendasi untuk tindakan segera untuk menghentikan pola pelanggaran HAM seperti yang dibuktikan oleh banyak Prosedur Khusus dan badan-badan lain disebutkan sebelumnya.

Akhirnya, kami meminta kerjasama penuh dan dicadangkan dengan Komisaris Tinggi dalam pemenuhan mandat ini, termasuk penyediaan oleh pihak berwenang Indonesia akses lengkap untuk setiap orang di Papua Barat yang dianggap tepat untuk memenuhi dalam penyusunan laporan ini.

Bapak Presiden, seperti yang saya tutup, kami percaya bahwa tantangan dari Papua Barat harus dibawa kembali ke agenda PBB.

Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan untuk mengekspresikan pandangan saya di forum ini. Panjang Allah Yumi Stanap. Dalam Tuhan kita berdiri. Terima kasih.

Vanuatu, High-Level Segment - 7th Meeting, 34th Regular Session Human Rights Council
Vanuatu, High-Level Segment – 7th Meeting, 34th Regular Session Human Rights Council
Vanuatu, High-Level Segment - 7th Meeting, 34th Regular Session Human Rights Council
Vanuatu, High-Level Segment – 7th Meeting, 34th Regular Session Human Rights Council
Vanuatu, High-Level Segment - 7th Meeting, 34th Regular Session Human Rights Council
Vanuatu, High-Level Segment – 7th Meeting, 34th Regular Session Human Rights Council
Vanuatu, High-Level Segment - 7th Meeting, 34th Regular Session Human Rights Council
Vanuatu, High-Level Segment – 7th Meeting, 34th Regular Session Human Rights Council

Sumber:

Gen. WPRA Mathias Wenda: Let All Beings Sing, Praise the Lord for PCWP Support in Geneva Last Night

In the morning of Thursday, March 2, 10`7, I woke up from my sleep, wandering why this morning, the birds and other beings on the ground, were making a lot and a lot of noise, not as usual. I was also visited by many guests during my sleep: all troops who dies in the fight against Indonesia came, having a big party all night; including my younger brothers the Late Gen. Kelly Kwalik and Brig. Gen. Hans Bomay were there.

I wanted to talk to them, but they all just waved and said, “celebrate, celebrate, celebrate, ….. so many times.”

When I reconnect back to the morning dancing and singing I was having in the West Papua Revolutionary Army (WPRA) Central Headquarters in the Jungle Of New Guinea this morning, I am then told that “We are also telling you, “celebrate, celebrate, celebrate…”

I did not wait, I went out and sing songs, dancing and singing and dancing for some 30 minutes, until all other troops woke up. Most of them joined into my songs, others were confused. They thought, “How come this old man is now drunk? He is a priest, carries the Bible on the right hand, and his gun on the left hand, but now he is drunk?” They thought “No, he is not drunk”.

I praise you the Lord, Almighty God, for your creation of this New Guinea Island, for the people of Melanesia, for our culture, for wisdom and understanding that you gave us, that make us unique in this planet Earth, that glorify your own power and presence. Today I praise you the Lord, for what you have done to me and to my struggle to free my people from the colonialism of Indonesia.

You have created us Melanesians and given us our places, starting from Raja Ampat of West Papua to Fiji, from Biak and Manus Islands to New Caledonia, this is what we humans ended up calling ourselves as Melanesian peoples, the peoples of the Black Archipelago, to pair with the Black Continent of Africa.

This morning I have a vision, that singing and dancing is the key towards victory, and together with the spirits of those who have died during this struggle, I now wake up, stand up, dance and sing, to praise you alone.

I pray that God bless West Papua governor, my Son Lukas Enembe, PNG Prime Minister my Son Peter O’Neill, Solomon Islands Prime Minister Manasseh Sogavare Vanuatu Prime Minister Mr. Charlot Salwai, Kanak LeaderVictor Tutugoro, Fiji Prime Minister Josaia Voreqe (Frank) Bainimarama so that they stand up united, strong and one voice, for the sake of their own Melanesian Identity and Integrity, for the sake of our unity and sovereignty, as we all came out from one father, and one mother, our father is Melanesia, our mother is Melanesia.

After praying all these, Gen. Wenda quickly went to lay down and slept for about 30 minutes, then he asked one of his staff to go to connect to the Internet and read if there is anything coming out.

He then realised, that just a few hours before his dancing and praying, Seven Pacific Leaders were speaking at the UN Human Rights Commission Meeting in Geneva, on behalf of the Pacific Coalition on West Papua (PCWP).

He then asked all his staff members to clap their hands, and again praise the Lord. He then bowed his head down to the Earth, and said,

Let All Beings Sing, Praise the Lord for PCWP Support in Geneva Last Night

Gen. WPRA Mathias Wenda: Lucifer and Freeport are One Clan, Both Must go to Hell

Indonesia and Freeport McMoran Copper & Gold Inc. has been very busy in recent years and months in relation with their differences in Freeport McMoran mining operations in West Papua that started in April 1967, two years ahead of the so-called fraudulent Act of Free Choice that given the right to Indonesia to occupy and benefit from her rich natureal resources.

Right now we are entering into 50 years of operations, and Indonesia starts to show its teeth, that it is not a baby anymore, it can bite its own food, no need its mother “USA” to feed. It has strong support from Russia at this very moment, and therefore, no USA involvement will be alright.

Indonesia is preparing its own national company to take over the mining operations in West Papua.

Papua Merdeka News (PMNews) asked by phone what Gen. WPRA Mathias Wenda is proposing in this kind of situation. PMNews expected Gen. Wenda to give his opinions on the latest developments, however, he simply repined,

Lucifer and Freeport are One Clan, Both Must go to Hell. Those who want to become part of it, who want to get something about from them, or from the current development, all will go to hell as well. West Papua as a state has no goal of building a prosperous and modern West Papua society, but we want our country to be based on our inheritted tribal wisdom, in order to nurture what we have, and to promote harmony among beings. This is far more important, very spiritual, and has long-term impacts rather than just talking about human affairs such as justice, peace, prosperity, security, and so on.

The root of money is the root of all sins, and Freeport and Indonesia are talking about money. Let us West Papuans get out from it, because we want to go to heaven, not to hell.

PMNews wanted to get more clear statement on the mining operations, whether or not WPRA would support any of the party if they wanted to meet him and talk about the future of the mining in the territory of hWest Papua that he had been fighting for since the last 40 years. Gen. Wenda repeated,

I told you. All those who love money, those who talk about money are the family of the lust, from the clan of the evil, who are heading towards a place called “hell”. I am fighting for peace and harmony, I do not want to be in their “hel”, so I will not answer your question as you want me to answer.

Waspada! Kaki-Tangan BIN Sudah Ada di Kota Jayapura dari Port Vila, POM, Vanimo

Pesan dari Komandan Pusat Papua Intelligence Service (PIS) Tentara Revolusi West Papua (TRWP) di Markas Pusat Pertahanan (MPP) mengatakan ada tiga orang yang mengatas-namakan “pejuang Papua Merdeka”, ada yang menyatakan diri “berasal dari MPP TRWP”, yang lainnya menyebutkan nama gerilyawan Papua Merdeka lain dan melakukan lobi-lobi siang-malam, sangat sibuk di mana-mana, mereka berkomunikasi dengan saudara-saudara pejuang Murni Papua Merdeka di dalam negeri, di bawah organisasi seperti KNPB, DAP, LMA dan sebagainya mengatas-namakan TRWP dan gerilyawan lain, membangun opini, dan menyebarkan isu-isu pembusukan dalam perjuangan Papua Merdeka.

Tujuan mereka berbasis di Vanimo, POM (Port Moresby) dan Port Vila adalah mencari dan membunuh orang-orang Papua yang memperjuangkan Papua Merdeka secara murni dan konsekuen, sehingga perjuangan kita hanya menjadi basa-basi sambil menghabiskan masa hidup, dengan dipenuhi sensasi dan euphoria Papua Merdeka tetapi sebenarnya tujuannya untuk menghambur-hamburkan uang, tenaga dan waktu yang ada sehingga pada waktunya mereka menjadi tua dan mati.

Mereka intensif memberikan masukan dengan tekanan-tekanan fisik kepada ULMWP, terutama kepada Sekjen ULMWP dan Jurubicara ULMWP, untuk menguras pikiran, dana waktu dan tenaga yang ada sehingga dihabiskan di hal-hal yang bersifat aktivisme Papua Merdeka, tidak menyentuh intisari dari perjuangan kita, yaitu memperhatikan dan mendanai, mendukung dan menjadi pengawal pribadi dari para pemimpin MSG yang kini telah terbuka dan blak-blakan membela Papua Merdeka, yang jelas-jelas mempertaruhkan nyawa, karir politik dan nasib mereka secara pribadi dan negara mereka secara keseluruhan.

Tokoh ULMWP didorong untuk hanya bergerak sebagai pendukung MSG, anggota MSG, tidak mengambil langkah proaktif dan mereka didorong agar tidak bersikap mengawal perjuangan para Perdana Menteri pendukung Papua Merdeka.

Saat ini para agen BIN ada di Jayapura, sudah diperkirakan sebagian sudah ada di Jakarta, akan ke Yogyakarta, Semarang, Surabaya dan berkeliling di beberapa kota di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Mereka berbicara atas nama para Panglima dan pejuang Papua Merdeka, mereka manamakan diri sebagai pejuang Papua Merdeka. Mereka entah sadar atau tidak bekerja untuk menguntungkan kepentingan penjajah atas tanah dan bangsa Papua.

Dari MPP TRWP, lewat PIS disampaikan agar orang Papua, organisasi perjuangan bangsa Papua waspadai beberapa hal berikut:

  1. Dari TRWP belum pernah mengutus siapapun ke dalam negeri untuk berbicara mewakili TRWP melakukan kegiatan apapun;
  2. Organisai dan aktivis Papua Merdeka di manapun Anda berada, harus waspada dan ingat apa yang dikatakan Tua Adat Amungme, Thom Beanal, “Musuh terbesar bangsa Papua ialah bangsa Papua sendiri!”. Kelly Kwalik, sesama tua adat Amungme dibunuh oleh orang Papua, Yustinus Murib dibunuh oleh orang Papua, Musa Tabuni dibunuh oleh orang Papua, Hans Bomay dibunuh oleh orang Papua, Mecky Solossa dibunuh oleh orang Papua, Prawar dibunuh oleh orang Papua, Arnold Ap dibunuh oleh orang Papua, …. dan banyak lagi dan banyak lagi. Jadi waspadalah kepada orang Papua mengatasnamakan gerilyawan dan TRWP.
  3. Semua pejabat NKRI dari Gubernur sampai Bupati, Ketua-Ketua DPR dan Anggota DPR yang sering bersuara untuk HAM dan harga diri bangsa Papua, waspadalah, racun-racun untuk membunuh kalian sudah disiapkan, orang-orang untuk membunuh kalian sudah ditunjukk, operasi sudah berjalan, tinggal kita tunggu waktu, kapan berita itu kami dengar.

Para kolaborator BIN mengatasnamakan pejuang Papua Merdeka sudah ada di depan pintu Anda, waspadalah! Waspadalah!

Why Western-style democracy is not suitable for Africa

In the West, the basic economic and social unit is the individual; in Africa, it is the extended family or the collective. –George Ayittey

(CNN) — Western-style multi-party democracy is possible but not suitable for Africa.

There are two forms of democracy. Democratic decisions can be taken by majority vote, which is the Western form. It has the advantage of being transparent, fast and efficient. But the downside is that it ignores minority positions.

The alternative is to take decisions by consensus. This has the advantage of taking all minority positions into account.

However, the demerit is that it can take an awfully long time to reach a consensus the larger the number of people involved. Nevertheless, the Nobel Peace Committee and the World Trade Organization (WTO) all take decisions by consensus.

So too do many traditional African societies. Just because a group does not take its decisions by voting does not mean they have no understanding of the essence of democracy.

In the early 1990s, following the collapse of the former Soviet Union, the winds of change swept across Africa, toppling long-standing autocrats.

In our haste to democratize — and also as a condition for Western aid — we copied and adopted the Western form of democracy and neglected to build upon our own democratic tradition.

The Western model allowed an elected leader to use power and the state machinery to advance the economic interests of his ethnic group and exclude all others: Kenyatta of Kenya and the Gikuyu, Moi of Kenya and the Kalenjin, Biya of Cameroon and the Beti, Eyadema of Togo and the Kabye, to name a few.

Virtually all of Africa’s civil wars were started by politically marginalized or excluded groups.

At Africa’s traditional village level, a chief is chosen by the Queen Mother of the royal family to rule for life. His appointment must be ratified by the Council of Elders, which consists of heads of extended families in the village.

In governance, the chief must consult with the Council on all important matters. Without this council, the chief is powerless. If the chief and the Council cannot reach unanimous decision on an important issue, a village meeting is called and the issue put before the people, who will debate it until they reach a consensus.

The village assemblies exist among various African tribes including: the Ashanti of Ghana, the Igbo of Nigeria, the Somali, the Tswana of Botswana, the Shona of Zimbabwe, the Xhosa and the Zulu of South Africa.

If the chief is “bad” he can be recalled by the Queen Mother, removed by the Council of Elders, or abandoned by the people, who will vote with their feet to settle somewhere else.

Traditionally, African kings had no political function. Their role was spiritual or supernatural — to mediate between the cosmological forces: the sky, the earth and the world, each of which is represented by a god.

The king’s role is to propitiate these gods and maintain harmony among them. If the sky god is “angry” there will be thunder, heavy downpour, floods, etc. That would mean the king had failed to perform his function and off went his head (regicide).

Africans could have built upon this system. In the West, the basic economic and social unit is the individual; in Africa, it is the extended family or the collective.

The American says, “I am because I am.” The African says, “I am because we are.” The “we” denotes the community.

So let each group choose their leaders and place them in a National Assembly. Next, let each province or state choose their leaders and place them in a National Council.

Choose the president from this National Council and avoid the huge expenditures on election campaigning that comes with Western-style democracy. Those resources can be better put to development in poor African countries.

Next, let the president and National Council take their decisions by consensus. If there is a deadlock, refer the issue to the National Assembly. This type of democracy is in consonance with our own African heritage.

The opinions expressed in this commentary are solely those of George Ayittey’s.

Other Links:

  1. http://papuapost.com/
  2. http://monthlyreview.org/
  3. facebook.com Tribal Models of Democracy 1
  4. facebook.com Tribal Models of Democracy 2

Papua Merdeka News: Educating The World, for A Free and Independent West Papua

Papua Merdeka News sejak didirikan di Camden Town, London Utara, Inggeris Raya pada tahun 1999 diberi label sebagai The Diary of OPM (Online Papua Mouthpiece). Gagasan nama ini diajukan oleh Richard Reinsford, seorang WN Inggris pendukung murni Papua Merdeka. Utusan Khusus Gen. TPN/OPM Mathias Wenda waktu itu menerima usulan nama ini dan mulai menyiarkan berita-berita Papua Merdeka sejak itu.

Pada waktu itu hanya ada satu website tentang West Papua, yaitu diupdate atas nama OPMRC (Organisasi Papua Merdeka Revolutionary Council) di bawah komando Moses Weror. Setelah utusan Mathias Wenda berkomunikasi dengan Boyjah (nama waktu itu alamat website mengatakan boyjah.jp), maka Ketua OPMRC dari Madang Papua New Guinea juga memberikan Rekomendasi Resmi kepada utusan Khusus Mathias Wenda untuk menjalankan fungsi-fungsi pemberitaan perjuangan Papua Merdeka.

Dengan dasar itulah, maka Papua Merdeka News diluncurkan.

Sampai akhir tahun 2015, PMNews menjadi salah satu bagian dari pemberiatan perjuangan Papua Merdeka. Akan tetapi sejak berdirinya ULMWP, maka kebijakan dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua memutuskan untuk menjadikan papuapost.com sebagai situs resmi perjuangan politik Papua Merdeka, dengan fokus utama pada 10 tahun pertama (2016 – 2026) sebagai media Pendidikan Politik bagi pejuang Papua Merdeka dan rakyat Papua pada khususnya dan juga bagi negara dan bangsa di dunia dalam rangka membangun solidaritas dan dukugnan mereka.

Slogan yang pernah ditetapkan tahun 1999, yaitu “Educating The World, for A Free and Independent West Papua” menjadi relevan dengan garis komando yang diturunkan oleh Panglima Tertinggi Komando Revolusi Gen. TRWP Mahias Wenda.

Setelah itulah, maka sejak tahun 2016, PMNews kini menjadi media pendidikan politik dan media penerangan perjuangan Papua Merdeka.

Harap bermanfaat bagi kita semua. Segala kritik dan saran kami terima. Semua sumbangan tulisan juga kami siap terima: email kami di koteka@papuapost.com atau papuapost@yahoo.com dan papuapress@yahoo.com

Papua Merdeka ialah sebuah kepastian!

 

 

Collective Editorial Board of the Diary of OPM

Indonesia’s West Papua: Settlers Dominate Coastal Regions, Highlands Still Overwhelmingly Papuan

By Jim Elmslie, Global Research, January 20, 2017, The Asia-Pacific Journal 15 January 2017

This paper will reconsider previous work on the demographic transition under way in West Papua (the Indonesian provinces of Papua and Papua Barat) in the light of documents received from the Indonesian Statistics Office (Badan Pusat Statistic BPS) that give an ethnic breakdown across the 29 regencies that comprise Papua province and the eleven regencies in Papua Barat. They show that, while the proportion of Papuan people as a percentage of the entire population continues to decline, this process varies widely between different regencies. While some have a strong majority of non-Papuan people other regencies are still overwhelmingly Papuan.

Complete Paper read here

 

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny