Saat Dijajah Belanda Cuma 1 Orang Papua Dibunuh, Sekarang?

"Saat Dijajah Belanda Cuma 1 Orang Papua Dibunuh, Sekarang?"
Filep Karma belum lama bebas dari penjara. Namun nyalinya tak ciut. Ia mengungkapkan alasan mengapa Papua layak merdeka dari Indonesia.
tirto.id Filep Jacob Samuel Karma terus konsisten menyuarakan kemerdekaan Papua. 11 tahun hidup di balik jeruji besi tak membuatnya ciut. Suaranya masih lantang mengutarakan berbagai  penindasan yang terjadi di tanah kelahirannya, penindasan di masa lalu sampai yang terbaru.

Baginya, ini perjuangan sepanjang hayat, dan ia tahu harus mengorbankan banyak hal. Demi kemerdekaan rakyat Papua, dia pun rela keluar masuk penjara.

“Tidak apa-apa. Namanya pejuang kemerdekaan, itu bagian dari hidup. Sukarno dan Mohammad Hatta juga keluar masuk penjara,” kata Filep Karma.

Filep bicara banyak mengenai pandangannya soal kemerdekaan Papua. Ia tahu memperjuangkan kemerdekaan adalah persoalan yang tidak gampang. Tersirat betapa ia juga mengetahui bagaimana para pejuang kemerdekaan Indonesia, dulu, juga harus menghadapi pemenjaraan, pembuangan hingga kematian saat mengusahakan kemerdekaan Indonesia.

Tidak mudah menghubungi Filep. Berkali-kali menghubungi tidak dijawab. Sampai 12 kali Tirto berusaha menghubunginya. Pada usaha yang ke-13, Tirto pun akhirnya dapat bercakap-cakap dengan lelaki kelahiran Biak 57 tahun lalu itu.

Berikut penuturan Filep Karma kepada Arbi Sumandoyo dari Tirto pada 30 November 2016, sehari menjelang perayaan ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Bagaimana pandangan Anda tentang perlakuan pemerintah di tanah Papua sekarang?

Perlakuan pemerintah tidak ada perubahan. Jadi sejak 1963 sampai sekarang, tidak banyak. Jadi seperti sekarang ada perhatian dari Pak Jokowi dengan beberapa kali kunjungan ke sini, itu hanya lip service, permukaan saja. Secara mendasar tidak memperbaiki situasi yang sebenarnya di situ.

Bukankah pemerintah berjanji memperbaiki Papua, termasuk sudah menggelontorkan puluhan triliun untuk membangun infrastruktur?

Itu, kan, diberikan setelah kami demo, demo dan meminta merdeka. Jadi itu kan, ibaratnya bukan dikasih karena kesadaran untuk membangun masalah Papua, tetapi karena terjepit masalah Papua yang mendunia, terpaksa diberikan, begitu.

Apa, sih, harapan warga Papua?

Kalau berangkat dari latar belakang sejarah, kami bangsa yang berbeda dengan Indonesia. Kami bangsa yang lain dan kami punya hak untuk merdeka. Oleh Soekarno negara kami dimatikan, negara kami yang belum merdeka. Contoh waktu peristiwa Dwikora, saya ingat waktu itu ada “Ganyang Malaysia”, terus perintahnya, bubarkan negara boneka Malaysia buatan Inggris. Tahu enggak, di Trikora juga pidatonya seperti itu, “Bubarkan negara Papua buatan Belanda”. Sama. Untung saja Malaysia gagal, kalau tidak Malaysia sama menderita seperti Papua sekarang.

Bukankah pemerintah berupaya mewujudkan perdamaian di Papua? Sebetulnya seperti apa kondisi Papua saat ini?

Kalau menurut saya, di Era Gusdur kami merasakan itu (menjadi warga Papua sebenarnya), tetapi di era Jokowi penangkapan-penangkapan warga Papua meningkat sekali sampai 6000 orang. Demo-demonya teman-teman KNPB (Komite Nasional Papua Barat) ditangkap, sampai 5000 orang. Kalau itu dikumpulkan, sampai kota-kota jumlahnya sampai 6000 orang. Jadi sebetulnya, di era Jokowi eskalasinya semakin meningkat. Pelanggaran HAM semakin meningkat, kebebasan mengemukakan pendapat, itu dilarang.

Di Papua, demo itu dilarang, katanya tidak ada izin. Lho, padahal aturan demo itu bukan izin, tetapi hanya pemberitahuan, bukan meminta izin. Nah, kalau demo yang di Jakarta, seperti sekarang menjelang tanggal 2 Desember (Aksi Bela Islam III) itu tidak dihambat, tidak berani dihambat.

Anda merasakan sebetulnya tidak ada perbedaan antara Jokowi dengan pemimpin sebelumnya?

Tidak ada. Ada sedikit perubahan, artinya sedikit dibuka, kami boleh berbicara. Tetapi itu langsung dibungkam. Jadi seperti aksi demo itu, langsung dilokalisir, tidak boleh bergerak. Misalnya, teman-teman di KNPB, sudah memberitahukan tiga hari sebelumnya, dia bilang mau ke DPR Provinsi, tidak boleh bergerak. Jadi langsung dihambat di titik kumpul, jadi tidak boleh bergerak.

Apa harapan Anda ke depan untuk Papua?

Harapannya adalah pemerintah Indonesia harus bisa mengakui bahwa waktu Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) itu dilakukan secara represif di bawah tekanan militer dan bukan Papua bebas memilih. Itu di bawah ancaman. Jadi ke depan, kalau Indonesia mau dewasa dalam berdemokrasi dan membuktikan kepada negara luar bahwa betul-betul Indonesia negara demokrasi, bentuk referendum di Papua. Memberikan izin referendum dilakukan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Karena begini, Papua satu-satunya provinsi yang masuk ke Indonesia melalui campur tangan internasional. Kalau Provinsi lain, kan, memang secara sukarela ingin membangun bersama Indonesia. Kalau Papua tidak. Papua mempersiapkan diri untuk merdeka sendiri, lalu dicaplok begitu. Dicaplok, dipaksa dengan perjanjian internasional, baru masuk Indonesia. Itu pun Pepera dilakukan di bawah tekanan intimidasi militer.

Jadi kami berusaha. Kalau pun kami keluar dari bingkai Indonesia, itu juga karena campur tangan internasional. Jadi itu hal yang wajar. Jadi pemerintah Indonesia tidak bisa bilang tidak boleh (membangun solidaritas internasional).

Menurut Anda Papua sudah siap untuk merdeka?

Lho siap sekali. Sekarang saya tanya, waktu Indonesia merdeka, berapa sih sarjana, doktor? Pak Karno saja baru insinyur, Pak Hatta baru doktorandus, lah Papua sudah punya doktor. Doktor sudah berapa orang, jadi kenapa Papua merdeka teman-teman Indonesia memusingkan, itu urusan kami, mau kami merdeka kemudian makan dan tidak makan kenapa Indonesia yang pusing begitu, lho.

Dan ini bahasa-bahasa khas penjajah begitu, kaya Belanda dulu: wah Indonesia enggak bisa merdeka, nanti kamu merdeka mau makan apa. Sama saja seperti itu. Sekarang kami mendengar hal yang sama seperti itu.

Banyak dorongan agar Papua tidak melepaskan diri, bagaimana pandangan Anda?

Itu kan sebenarnya karena SDA Papua yang diinginkan. Buktinya kami bersama-sama dengan Indonesia, tapi hidup kami dalam ancaman, bahaya dari sejak gabung sampai saat ini. Dan itu terjadi setiap hari, setiap saat ada pembunuhan orang Papua. Mana bisa kita bebas berbicara tentang merdeka. Dulu saja, untuk menyebut nama Papua (saat masih bernama Irian Jaya), sudah dituduh separatis.

Siapa yang tahan kalau hidup menderita begitu. Tidak ada kesejahteraan (saat) kami bergabung dengan Indonesia. Kesejahteraan itu bukan makan minum cukup, terutama hati, kalau hati damai makan dan minum bisa dicari. Tetapi kalu hati tidak sejahtera, bagaimana mau makan minum? Kaya lagunya siapa ya dibilang, “Burung Dalam Sangkar”, tetapi hatinya tersiksa, sama orang Papua juga seperti itu. Jadi bukan masalah makan dan minum, tetapi masalah hak asasi Papua untuk merdeka.

Apa upaya Anda untuk mewujudkan itu?

Kami melakukan pendekatan-pendekatan politik dengan teman-teman Indonesia. Karena saya yakin, rakyat Indonesia banyak yang punya hati nurani. Kalau dia melihat penderitaan Papua selama 50 tahun, pasti dia tidak tega. Aduh kenapa, ditahan padahal tidak bawa senjata, tetapi malah disiksa terus.

Sampai saat ini Anda masih terus berjuang bersama Benny Wenda dan Jacob Rumbiak?

Ya betul. Saya tidak di negara tetangga, saya di dalam negeri. Saya berbicara dengan bung, saya menjelaskan penderitaan kami, selama bergabung dengan Indonesia, apa saja yang kami rasakan. Sebab begini, bung, saat dijajah Belanda, hanya satu orang Papua saja dibunuh, bandingkan sekarang? Itupun karena dia melakukan pembunuhan terhadap pejabat pemerintah. Tetapi setelah Indonesia masuk menjajah kami, wow orang Papua yang dibunuh sudah ratusan ribu.

Anda menolak menandatangi grasi yang diberikan Presiden?

Betul. Begini, grasi diberikan kepada pelaku kriminal, saya ini tahanan politik dan bukan pelaku pidana. Berbeda ideologi, lalu kenapa saya dikriminalkan. Saya tidak mau.

Saya dipaksa keluar, remisi yang dipaksakan begitu dan menyalahi aturan sebenarnya. Sebab namanya kalau dikeluarkan karena remisi, harusnya masih ada wajib lapor. Tetapi saya kok tidak melakukan itu.

Apa yang Anda lihat dari kondisi warga Papua saat ini?

Orang Papua terpinggirkan, di mana-mana tanah milik TNI AD, tanah milik TNU AU, tanah milik Polda, tanah milik TNI AL. Orang Papua tidak bisa berbicara, karena kalau berbicara dituduh separatis.

Sampai saat ini?

Masih ada. Tadi saja pulang dari kantor, ada konvoi militer dengan Polisi. Karena menjelang 1 Desember, rakyat kok ditakut-takuti, aneh menurut saya.

Besok berarti tetap ada perayaan Papua Merdeka?

Iya, kita tetap melakukan perayaan. Kita ibaratkan, sering polisi tanya, kalau bapak ulang tahun, bapak ngapain aja? Mukulin tetangga? Enggak juga, kan? Mungkin isterinya belanja, mungkin masih ada kelebihan makanan orang lewat kita panggil, bolehlah makan, bolehlah mampir.

Orang Papua juga begitu. Istilahnya kita merayakan, senang begitu lho, gembira. Tetapi, kok, selalu dikonotasikan negatif, seakan-akan kami merampok, membunuh dan mengacau. Kami heran, kok cara pandang terhadap kami seperti itu. Saya juga heran.

Apakah ada pengibaran bendera Bintang Kejora?

Kalau pengibaran, saya tidak tahu karena sekarang saya tidak telibat. Dulu saya memang aktif, tetapi saya sudah mengkader orang, sudah ada yang berani, saya harus mundur. Istilahnya Ki Hajar Dewantoro, ing madyo mangun karso (tertawa).

Saya ikut hadir memberikan semangat, nanti kalau salah saya yang memberikan nasihat, begitu. Sudah tidak saya ambil alih lagi, jadi bukan cuma saya saja yang berani, itu jangan. Banyak orang Papua yang berani berbicara tentang haknya dengan damai. Sekali pun ancamannya masuk penjara, atau apa, tetapi kami berani berbicara tentang hak kami dengan damai.

Berapa jumlah orang yang akan menghadiri perayaan itu?

Saya belum bisa memastikan, karena adik-adik lain yang menjadi koordinatornya, saya tidak tahu. Jadi pemerintah juga berupaya memecah massa. Jadi di lapangan menjadi tempat almarhum Theys Hiyo Eluay dimakamkan, itu juga dibuat acara. Itu yang buat Dandim dan Kapolres di sana. Itu juga saya bingung, ini bagaimana.

Apa cita-cita Anda yang belum tercapai?

Ya membuat merdeka sendiri, lepas dari jajahan Indonesia, begitu. Sehingga hasil sumber daya alam kami bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat Papua.

Anda tentu sangat ingin dan rindu melihat Papua merdeka?

Ya, karena sekarang kami dijajah, kami jadi daerah koloniasasi dari Indonesia. Terus kekayaan kami diambil, perundingannya antara Indonesia dengan Amerika. Kami dibungkam tidak boleh berbicara. Jadi seperti begini lho, bung. Saya bertetangga, lalu saya datang ke rumah bung, dan bung saya suruh tinggal di emperan, begitu. Terus semua hasil ladang di halaman, saya yang nikmati dan kemudian kalau ada sisa-sisanya, lalu bung yang saya suruh nikmati panen, kan begitu. Itu terjadi di Papua.

Indonesia kan punya rumah sendiri, kenapa rumah saya direbut, lalu saya disuruh tinggal di emperan. Padahal, Tuhan menciptakan kita sudah punya rumah sendiri, sudah punya wilayah masing-masing. Kemudian kalau dirunut sejarahnya, tidak ada orang Papua ikut Sumpah Pemuda, tidak ada orang Papua ikut perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Yang tiga pahlawan nasional itu, itu pun baru ada setelah reformasi, karena kami gencar teriak merdeka, baru tiba-tiba ada yang diangkat jadi pahlawan. Jadi ketawa. Orang lain mau jadi pahlawan saja harus dipermasalahkan dan jadi ramai, Papua tanpa minta, tanpa mengajukan, lalu diangkat tiga orang sekaligus. Hahaha…. jadi itu, kan, pahlawan nasional boneka, begitu.

Kalau tadi Anda mengatakan Papua siap merdeka, apakah perangkat kenegaraannya memang benar-benar sudah siap?

Nah itu, kan, urusan kami di sini. Istilahnya kalau dibandingkan dengan jumlah sarjana waktu Indonesia merdeka sebenarnya kita lebih banyak. Indonesia merdeka saja mampu, kenapa Papua tidak mampu? Padahal kalau dihitung, sarjana kami sudah lebih banyak.

Anda yakin dengan banyaknya lulusan perguruan tinggi itu, Papua bisa mengelola negaranya sendiri dan tanpa  kekerasan?

Oleh sebab itu, saya berusaha dengan teman-teman, kami harus meluruskan sejarah kami, meletakkan dasar yang baik. Jangan kami membuat kebohongan dengan sejarah kami, kami harus meluruskan yang benar. Sebab Indonesia juga didirikan atas kebohongan-kebohongan. Kemudian beberapa gelintir orang, kekayaan untuk keluarga sendiri atau trah mereka atau kelompok mereka, sebagian rakyat Indonesia dibiarkan menderita. Ini yang saya lihat, teman-teman di Indonesia.

Jadi saya melihat ini seperti contoh ya, masyarakat menjadi korban lumpur Lapindo, itu kan kasihan negara harus memperhatikan kepentingan mereka. Jangan kepentingan Aburizal Bakrie lebih dipentingkan daripada rakyat. Yang punya negara ini rakyat yang banyak, bukan Aburizal sendiri.

Anda tidak takut dipenjara kembali?

Tidak apa-apa. Hahahaha… namanya pejuang kemerdekaan itu bagian dari hidup. Sukarno dan Mohammad Hatta juga  keluar masuk penjara.

Siapa tokoh yang menginspirasi Anda?

Saya banyak belajar dari Indonesia lah, bagaimana Sukarno berjuang untuk rakyatnya, bangsanya. Sehingga saya berpikir, jika Sukarno bisa berjuang untuk bangsanya, saya pun juga bisa berjuang untuk bangsa saya. Juga Mahatma Gandhi, kemudian ya salah satu pejuang yang baru saja almarhum di Kuba, Fidel Castro.

Bung, saya titip pesan untuk orang-orang Indonesia yang punya hati nurani, yang kemarin mendeklarasikan forum rakyat Indonesia bagi Refrendum West Papua. Terimakasih banyak untuk teman-teman di Indonesia. Saya yakin di Indonesia masih banyak orang yang punya hati nurani. Oke, terimakasih ya.

(tirto.id : arb/zen)

Gen. TRWP Mathias Wenda: Sang Bintang Fajar Kini Terbit dari Barat!

Kemerdekaan ialah Hak Segala Bangsa: Papua, Batak, Betawi, Jawa, Sunda, Bugis…

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi Wset Papua (MPP-TRWP), lewat Sekretaris-Jenderal TRWP Lt. Gen. Amunggut Tabi, Gen. TRWP Mathias Wenda dengan ini pertama-tama mengucapkan Salam Jumpa! dan selamat bergabung dalam mebarakan Api Revolusi di seluruh rimba New Guinea dan di antara sekalian bangsa di wilayah Nusantara.

Sdr. Surya Anta dan teman-teman dari seluruh Indonesia, kami dari MPP TRWP menyatakan sambutan meriah dan menyatakan ini sebagai Hadiah HUT Kebangkitan Bangsa Papua I, dan sekaligus sebagai Bingkusan Natal bagi umat Kristian di Tanah Papua dan di seluruh Indonesia, dan bagi orang Melanesia, karena ini adalah sejarah, sebuah mujizat dan sebuah peristiwa, di mana kini, Bintang Fajar Terbit di Bagian Barat.

Peristiwa terbitnya Sang Bintang Fajar dari Barat akan menjadi pengetahuan unik, dan terkesan, akan dikenang sepanjang sejarah manusia, sepanjang manusia hidup di dunia ini. Tentu saja bangsa Indonesia selalu mengenang Sukarno sebagai proklamator. Bangsa Papua mengenal tokoh-tokohnya seperti Theys Eluay, Kelly Kwalik, Abdurrahman Wahid, Mako Tabuni, Elias Yikwa, Hans Bomay, Lukas Tabuni, SJ Roemkorem, Jacob Prai.

Bangsa Papua telah mencatat, dunia telah mencatat, Sdr Surya Anta adalah Surya yang terbit dari Barat, yang tidak dapat dipahami oleh akal sehat politik NKRI.

Apapun yang terjadi, kita patut bangga, kita patut bersyukur kepada nenek-moyang kita masing-masing, kepada para pendahulu kita, kepada para pahlawan, dan kepada Tuhan Pencipta Alam Semesta dan segala makhluk, karena hanya dengan bantuan ilham dan pengertian itulah kita dapat mendudukkan diri sebagai sesama manusia dan membela sesama kalau ada perbuatan manusia yang tidak manusiawi dan melampaui batas-batas rasa kemanusiaan kita.

Apa selama ini terjadi di Tanah Papua ialah sebuah musibah kemanusiaan yang memalukan dan merendahkan tingkat pemahaman dan nalar kita sebagai manusia.

Hanya manusia yang benar-benar manusia, benar-benar terlepas dari apapun yang melekat kepada identitas tubuhnya-lah, yang akan merdeka untuk menyatakan benar kapada yang benar dan salah kepada yang salah, membela kebenaran sampai titik darah penghabisan. Bagi manusia yang terjajah oleh dogma, ideologi dan identitas duniawi yang sementara, ia akan tetap berada dalam kekangan dunia ciptaan yang membawa mimpi buruk bagi dirinya, keluarganya dan bangsanya.

Kita harus akhiri bersama penjajahan ini, dan setiap bangsa di dalam NKRI harus merdeka dan berdaulat, bersama-sama sebagai sesama umat manusia, bertetangga sebagai bangsa, mengikuti langkah Timor Leste.

 

Dikeluarkan di: MPP TRWP

Pada Tanggal: 2 Desember 2016

an. Panglima,

 

 

Amunggut Tabi, Lt.Gen TRWP
BRN: A.DF 018676

 

 

Ini pidato 1 Desember Sekjen ULMWP

Ilustrasi - Dok. Jubi
Ilustrasi – Dok. Jubi

Papua……Merdeka, Merdeka,Merdeka

Seluruh rakyat bangsa Papua Barat yang tersebar di seluruh dunia, khususnya yang hari ini kumpul di Lembah Agung Balim-Jantung Papua, Wilayah Adat Lani Pago. Saya atas nama pribadi dan keluarga serta seluruh pengurus United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)baik yang di luar negeri maupun di tanah air saya hendak menyambut dengan salam khas dari Wilayah ini yang kini popular di seluruh dunia, waa….waa… waaa….. waaaa.

Hari ini, sebagaimana biasa setiap tanggal 1 December kita berkumpul untuk rayakan peristiwa yang terjadi 54 tahu lalu di Holandia Baru. Yakni saat bendera bintang kejora dikibarkan untuk pertama kali dan lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua dinyanyikan serta simbol nasionnal lainya seperti nama bangsa dengan wilayahnya di umumkan. Peristiwa ini dilihat pula sebagai saat lahirnya sebuah bangsa baru bernama Papua Barat. Tentu saja pandangan demikian itu ada benarnya, karena kalau saja Belanda dan bangsa barat tidak menghianati apa yang mereka wartakan, Bangsa Papua semestinya merupakan negara pertama yang merdeka dari berbagai colonial eropa yang menguasai bangsa bangsa di wilayah Melanesia, Polinesia dan Micronesia.

Sayang, sejarah berputar kearah yang berbeda. Negara Kolonial Belanda keluar denga watak aslinya sebagai bangsa pedagang, mereka sama sekali tidak perdulikan dengan nasib dan masa depan bangsa Papua. Mereka sama sekali tidak melibatkan pemimpin resmi bangsa Papua yang sudah mereka siapkan selama kurang lebih 10 tahun sebelumnya. Belanda dan Amerika sama sekongkol untuk jual bangsa Papua kepada colonial baru bernama Indonesia melalui perjanyian New York yang di tanda tangani di markas besar PBB di kota New York pada tanggal 15 Agustus 1962. Perjanjian ini merupakan lebih dari sebuah transaksi perbudakkan.  Karena yang di jual adalah bukan saja kebebasan dari 1025 orang yang di ditodong dengan moncong senjata melainkan yang mereka perdagangkan adalah nasib dan masa depan sebuah bangsa: bangsa Papua. Sebagai imbalannya, Belanda menikmati keuntugan ekonomi dari berbagai perdagangan hingga hari ini dan Indonesia membayar Amerika dengan menyerahkan gunung emas Nemangkawi dari tanah papua yang di tambang oleh perusahaan raksasa Freeport MacMoRan.

Saudara saudari rakyat bangsa Papua yang saya hormati. Setiap kali kita memandang bintang kejora dalam apapun bentuknya senentiasa memperkuat sentiment kebangsaan kita. Setiap kali kita menyanyikan lagu Hai Tanahku Papua, membakar rasa cinta akan tanah air kita, Tanah Papua. Semua itu merupakan darah yang mengalir dalam diri setiap anak negeri yang terus bahu membahahu berupaya mewujudkan negara Papua Barat. Kemerdekaan itu diperjuangkan silih berganti oleh berbagai kepemimpinan nasional melalui aneka wadah nasional yang diawali oleh Komite Nasional Papua Barat (1961), Kongres Rakyat Papua II (2000)  hingga United Liberation Movement for West Papua (2014).

Sekali lagi kalau dalam Kongres Papua I menghasilkan symbol-simbol nasional maka dalam kongres Papua kedua, rakyat papua melalui resolusinya memutuskan bahwa sejarah integrasi Papua ke dalam wilayah Republik Indonesia di luruskan. Yakni bahwa (aa) rakyat Papua Barat adalah berdaulat sebagai sebuah bangsa sejak 1 Desember 1961, bahwa (bb) rakyat bangsa Papua menolak perjanjian new york baik dari sisi moral maupun hukum karena di susun tanpa melibatkan perwakilan bangsa papua dan bahwa (cc) rakyat bangsa Papua melalui Kongres II menolak hasil pepera (hak penentuan nasib sendiri) karena di laksanakan secara paksa, penuh intimidasi dan pembunuhan secara sadis, disertai aneka kejahatan militer dan berbagai macam perilaku tidak tidak bermoral yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dan karena itu melalui Kongres II ini rakyat bangsa Papua menuntut PBB untuk membatalkan resolusi  2504, 19 November 1969.

Dalam perjalanan sejarah bangsa Papua yang demikian ini, ULMWP sadar akan tugasnya dalam mewujudkan kedaulatan bangsa. Tantangannya adalah bagaimana bisa memastikan dukungan dari (paling tidak) 1 per tiga jumlah anggota Negara Anggota PBB. Untuk itu, ULMWP merobah pola diplomasi, tidak seperti di tahun 60an dan sesudahnya yakni lobbynya tidak lagi bertolak dari Papua ke dunia barat dan Africa. ULMWP focuskan dukungan dari negara negara di kawasan Pasifik. Dalam dua tahun pertama, ULMWP memperkuat basis dukungan di seluruh kawasan ini melalui jaringan adat, NGO, Gereja adan kalangan terdidik serta politisi. Secara kelembagaan, ULMWP menjadi anggota oberserver dan kini dalam proses menjadi anggota penuh MSG. Dalam tahun kedua dukungan itu meningkat dari wilayah Melanesia kepada polinesia dan Micronesia melalui wadah baru bernama Pasifik Island Coalition on West Papua atau PICWP yang dibentuk atas inisiative dari Perdana Menteri Solomon Island, Manase Sogovare yang juga adalah Ketua MSG.

Darisi sisi dukungan politik, Lobby ULMWP berhasil memasukan masalah Papua menjadi salah satu masalah utama di kawasan pasifik. Dalam sidang tahunan (2015) Negara Negara Anggota Forum Pasifik|PIF memutuskan untuk mengirim tim pencari fakta ke papua. Indonesia menolak dan keputusan ini tidak bisa di wujudkan tetapi secara politik kita menang. Dalam sidang tahun ini (2016) pimpinan Negara anggota PIF dalam Komunike kembali memutuskan bahwa masalah papua akan selalu menjadi agenda pimpina dalam setiap pertemuan tahunan. Selain itu, tidak kurang dari 7 Negara bersama sama mengangkat masalah Papua. Isinya bukan saja mempersoalkan aneka masalah pelanggaran hak asasi Manusia. Lebih daripada itu mereka minta tanggungjawab PBB untuk intervensi termasuk menggugat tanggungjawab dalam membuka kembali menguji keabsahaan daripada perjanjian new York and pelaksanaannya.

Saudara-saudari rakyat bangsa Papua. Kerja keras anggota ULMWP pun tidak hanya terbatas di kawasan pasifik tetapi juga terjadi di Indonesia. Rakyat Indonesi terutama di  kalangan terdidik sudah mulai akui aneka kejahatan yang dilakukan pemerintah dan militer Indonesia terhadap rakyat papua barat. Lebih daripada itu dalam minggu ini kita baru menyaksikan dideklarasikannya Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-West Papua). Gerakan rakyat Indonesia inipun kini meningkat kepada dukungan terhadap hak bangsa Papua Barat untuk merdeka sebaga bangsa berdaulat. Sementara itu, rakyat berbagai kelompok orang Papua di Belanda pun bangkit untuk menuntut dalam sebuah gugatan hukum tanggungjawab Belanda yang lalai dalam melindungi kepentingan rakyat Papua. Dalam proses gugatan secara hukum tersebut, sejawak awal mereka melakukan konsultasi dengan United Liberation Movement for West Papua. Dan akhirnya perlu dipahami bahwa kebangkitan negara negara di pasifik ini membuat tidak sedikit negara anggota PBB dari berbagai belahan bumi lainnya yang terpukau dan mengikuti secara serius setiap perkembangan yang terjadi di Indonesia dan Papua.

Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kemajuan diatas. Karena semua terjadi sebagai buah dari kasih karuniaNya. Selain itu, dibalik kemajuan di atas kini kita dihadapkan pada tantangan yang semakin hari semakin berat. Karena itu ULMWP memerlukan dukungan doa dan dana dalam menunjang aneka lobby politik di berbagai belahan bumi. Karena sejak bulan September 2016 focus lobby sudah bergeser dari Pasifik kepada dunia. Focus utama ULMWP bukan lagi semata mata memastikan keanggotaanya di MSG melainkan bagaimana membentuk Kualisi Pendukung Papua Barat di berbagai belahan bumi lainnya. Dukungan ini bukan sekedar dalam bentuk sekali dua kali pernyataan politik tetapi dukungan yang konsisten termasuk ikut mencari dukungan anggota PBB lainnya. Semua orang Papua perlu bangkit untuk lobby dengan caranya sendiri berbagai maam negara di dunia darimana pun kita berada. Kasih tahu kepada mereka bahwa kami mohon suara dukungan mereka dalam ketika anggota PBB bersama sama membatalkan resolusi 2504 tahun 1969 dan membiarkan bangsa papua hidup berdaulat secara damai.

Allah Bangsa Papua dan leluhur moyang kita, seluruh darah dari pejuang terdahulu kita memberkati kita sekalian.

Papua…..Merdeka, Merdeka,Merdeka (*)

Agar Indonesia Keluar dari Tanah Papua, Orang Papua Harus Keluar dari NKRI dan Indonesia

Menjelang Hari Kebangkitan I Bangsa Papua, yang pernah terjadi 1 Desember 1961, dari Sekretariat-Jenderal Tentara Revolusi West Papua, Lt. Gen. Amunggut Tabi menyampaikan pesan-pesan kebangkitan semangat perjuangan bangsa Papua sebagai berikut:

Pertama, bahwa jikwalau dan agar Indonesia keluar dari Tanah Papua, orang Papua sendiri harus keluar dari Indonesia dan NKRI

Kedua, bahwa cara untu keluar dari Indonesia adalah dengan cara tidak lagi menganggap apa-apapun yang terjadi di Jakarta, yang terjadi di Jayapura, yang terjadi di Indonesia sebagai sebuah bahan atau dasar untuk menjadi penyemangat dan pendorong perjuangan Papua Merdeka. Contohnya, kejadian pemenjaraan Ahok dan Papua Merdeka sama sekali tidak boleh dikaitkan, dan tidak ada hubungan.

Yang menghubungkan keduanya adalah sama dengan orang gila, gila politik, gila nalar sehat, salah dalam paradigma berpikir tentang Papua Merdeka.

Ketiga, bahwa cara praktis dan langkah jelas untuk keluar dari NKRI ialah meninggalkan Bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi perjuangan dan menggunakan bahasa yang lebih netral, yaitu Bahasa Inggris atau bahasa yang sudah di-Melanesia-kan yaitu Tok Psin dan Bislama.

Keempat, bahwa cara lanjutan untuk keluar dari NKRI ialah membebaskan diri, memerdekakan diri dari memikirkan, mengolah pikiran, dan menyiakpi apa-apa-pun, bagaimana-pun, kapan-pun yang dilakukan oleh NKRi dan orang Indonesia, sehingga kita meniadakan hubungan sebab-akibat antara NKRI-West Papua, dan dengan dalam keadaan sadar, dengan rasional, dan dengan sadar kita mengkaitkan diri, memikirkan menyikapi dan ikut dalam alur pemikiran masyarakat Melaensia, di Pasifik Selatan.

Keenam, bahwa sebagai wujudnya kita memuat semua berita, semua wacana, semua fenomena dan dinamika kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, agama, filsafat yang berkembang dan terjadi di masyarakat Melaensia di Pasifik Selatan, bukan di kawasan Melayo-Indos di Asia Tenggara.

Ketujuh, bahwa sebagai wujudnya kita memuat, mendengarkan, menyanyikan dan mengikuti perkembangan musik-musik Melanesia, menonton film-film Melanesia, mengolah lagu-lagu Melanesia. Kita sudah lama dijajah oleh lagu-lagu nostalgia Melayo-Indos, dan lagu-lagu bernada Malayo-Indos begitu teracuni, kita harus keluar sendiri dari semua ini,

Akibat dari semua langkah-langkah yang bersifat paradigm shift dan perubahan kecenderungan ini, kita harapkan bahwa orang Papua sendiri keluar dari NKRI,, sehingga NKRI akhirnya keluar dari Tanah Papua.

Kita tidak punya tanggungjawab dan kewajiban untuk menunggu sampai kiamat NKRI keluar dari Tanah Papua, tetapi apa yang harus kita lakukan ialah KITA KELUAR DARI NKRI.

Mengharapkan NKRI keluar dari orang Papua dan Tanah Papua ialah cara berpikir generasi tua. Generasi muda Papua harus mengambil langkah rasional, progresif dan radikal, langkah revolusioner dari diri sendir, diri masing-masing individu orang Papua, dengan meninggalkan dan keluar dari NKRI.

Kami dari MPP TRWP, Sekretariat-Jenderal berdoa agar semua makhluk memaklumi maksud Surat Penerangan ini, sehingga pada waktunya, Tuhan turun tangan untuk membawa bangsa Papua keluar dari Tanah Kanaan, bukan menunggu Firaun keluar dari Mesir.

Dikeluarkan di: Sekretariat-Jenderal TRWP

Pada tanggal: 29 November 2016

Secretary-General

 

 

Amunggut Tabi, Lt. General
BRN: A.DF 018676

 

Papua Terancam Lepas !

Papua terancam memisahkan diri dari Indonesia. Pimpinan gerakan Papua Barat, Benny Wenda, menyampaikan kembali tuntutan untuk pemungutan suara bagi masa depan politik Papua.Kali ini dia menyampaikannya lewat konferensi pers di sebuah hotel berbintang empat di pusat kota London, menjelang pertemuan dengan beberapa anggota parlemen Inggris, Selasa (03/05).

Lewat pernyataan persnya, Wenda mengatakan selain penegakan hak asasi manusia di Papua Barat, Gerakan Bersatu Pembebasan Papua Barat (ULMWP) juga menuntut penentuan nasib sendiri untuk masa depan politik.”Gerakan kami yakin satu-satunya cara untuk mencapainya dengan damai adalah melalui proses penentuan nasib sendiri yang melibatkan pemungutan suara yang diawasi secara internasional.”

Staf khusus presiden soal Papua, Lenis Kogoya, mengaku tidak tahu soal pertemuan internasional tentang kemerdekaan Papua yang diselenggarakan Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP) di London, Selasa (03/05). “Aku baru tahu informasi hari ini jadi berkomentar juga tidak tahu nanti malah saya disalahin. Lebih baik nanti dulu,” kata Lenis kepada BBC Indonesia, Selasa kemarin.

Humanitarian intervention sebagai lagu lama untuk alasan AS dan sekutunya untuk merampok setiap negara target, melakukan agresi terhadap negara lain dengan atau tanpa persetujuan DK PBB. Agenda utamanya sesungguhnya adalah penguasaan sumber daya alam. Dalam bahasa sederhana, humanitarian intervention adalah cara “legal” negara agresor melakukan invasi militer untuk menumbangkan rezim suatu negara karena negara tersebut dianggap telah mengusik kepentingannya. Papua dipandang sebagai wilayah yang memiliki potensi ekonomi bagi kantong negara-negara Agresor dan zionis, seperti Amerika Serikat dan sekutunya. Propaganda-propaganda dan penggiringan politik atas dasar sentimen etnis, agama, dan ideologi menjadi andalan AS dan antek-anteknya untuk merealisasikan tujuan intervensinya.

Bagian dari skenario AS dan Uni Eropa untuk mencaplok Papua dari Indonesia, Parlemen Internasional untuk Papua Barat atau International Parliamentarians for West Papua (IPWP) menggelar  pertemuan di London, Inggris, pada Selasa 3 Mei 2016. IPWP mendukung disintegrasi Papua. Sejumlah anggota parlemen dari beberapa negara Pasifik dan Inggris telah membuat deklarasi di London yang menyerukan kepada dunia internasional untuk mengawasi pemilihan pada kemerdekaan Papua Barat. Menurut kelompok Pembebasan Papua Barat, pemimpin oposisi Inggris, Jeremy Corbyn, yang kembali memberikan dukungannya untuk perjuangan Papua Barat untuk pembebasan dan mengatakan bahwa ia ingin menuliskannya menjadi bagian dari kebijakan Partai Buruh, seperti dikutip dari Radio New Zealand, Rabu, 4 Mei 2016.

Menelaah internasionalisasi isu Papua di tahun 2016 yang makin agresif dengan munculnya desakan Parlemen Nasional West Papua (PNWP) kepada Pemerintah Indonesia, International Parliamentarians for West Papua (IPWP), International Lawyers for West Papua (ILWP), dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), agar mengakui ULMWP sebagai badan koordinasi dan persatuan yang mewakili seluruh kepentingan bangsa Papua yang bertempat tinggal di wilayah Papua dan Papua Barat.  Keberadaan IPWP dan ILWP sendiri tidak lepas dari peran sejumlah anggota parlemen dan pengacara asing seperti Richard di Natale maupun Jennifer Robinson yang memberikan dukungan Benny Wenda, pada aktivis OPM yang mendapat suaka di Australia. Jennifer Robinson (pengacara Australia simpatisan OPM) sendiri aktif menggalang konferensi sejumlah pengacara di Oxford, Inggris dalam International Lawyers for West Papua (ILWP) yang mendorong agar persoalan Papua dibawa ke Mahkamah Internasional.

Tak luput juga, pressure politic kelompok seperti PRD, KNPB, ULMWP dan organ simpatisannya tentu saja harus diwaspadai sebagai bentuk ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia untuk menjaga kedaulatan dan eksistensi Papua.  Kelompok ini tidak lebih dari kelompok elitis yang tidak memiliki basis massa yang jelas, ahistoris terhadap persoalan Papua dan tidak memahami aspirasi masyarakat Papua secara luas.  Bahkan, sangat terbuka kemungkinan bahwa kelompok ini bekerja untuk kepentingan asing dengan mengeksploitasi isu-isu Papua untuk menutupi kepentingan tersembunyi atau hidden agenda menguasai sumber daya strategis di Papua.

Aksi propaganda yang kontra dengan aspirasi mayoritas masyarakat Papua ini dapat dilihat dari seruan organ Parlemen Rakyat Daerah/PRD wilayah Merauke pada 11 April 2016 di Distrik Merauke, Papua.  PRD secara aktif membujuk masyarakat Papua untuk mendukung kelompok yang menyebut dirinya sebagai Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menjadi anggota tetap Melanesian Spearhead Group (MSG), dan menuntut diadakannya referendum bagi West Papua yang akan dibahas pada pertemuan International Parliamentarians for West Papua (IPWP) di London-Inggris pada 3 Mei 2016.

Aksi dukungan serupa juga dilakukan oleh kelompok yang menyebut dirinya sebagai Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dengan menggelar unjuk rasa pada 13 April 2016.  Bahkan, KNPB secara aktif melakukan tindakan yang mengarah pada provokasi dengan menstigma Indonesia sebagai penjajah kolonial dan meski menyatakan menentang setiap bentuk upaya penegakan hukum yang dapat saja berimplikasi pada penggunaan kekuatan paksa, sulit untuk dipungkiri bahwa propaganda KNPB dapat menjadi sumber inspirasi radikalisme dan tindak kekerasan massa.

Segelintir orang ini mengorganisir diri melalui sejumlah komite aksi yang bergerak melalui jalur diplomasi politik, baik dalam negeri maupun internasional.  Mereka diikat dengan tujuan yang sama yakni menggalang dukungan untuk memisahkan diri dari NKRI dengan segala macam upaya, baik yang moderat melalui referendum dan diplomasi politik, maupun garis keras dengan gerakan separatis bersenjata.  Kelompok yang bergerak dalam negeri mendomplengi isu-isu demokrasi, kebebasan, dan Hak Asasi Manusia (HAM).  Mereka secara intensif melakukan aksi-aksi ekstra parlementer dengan menggelar rally, unjuk rasa, forum diskusi, seminar, advokasi, propaganda dan membentuk opini untuk mendiskreditkan pemerintah dan menggalang dukungan referendum yang muaranya pemisahan diri dari Indonesia.

Taktik pendekatan agama oleh Mossad, lembaga intelijen Israel adalah dengan menawarkan berbagai investasi bagi organisasi-Organisasi Kristen dan katolik serta bekerja sama dengan pemerintah daerah Papua. Di Papua Barat, ada Jaringan Doa Sahabat Sion Papua (JDSSP) yang dibentuk dibawah pengawasan PGGP (Persatuan Gereja-Gereja Papua), semua wakil dari denominasi gereja ada disitu dalam misi khusus mendoakan bangsa Israel.

Selain CIA, mengapa AS menggunakan juga Mossad untuk mengacak-acak Papua? Bisa terbaca, AS dalam struktur ekonomi-politik kebijakan dalam dan luar negerinya tidak terlepas dari pengaruh organisasi-organisasi seperti: Federal Reserve, CFR, Bilderbelger, Club of Roma, Trilateral, dsb. Yang tidak lain tujuan organisasi-organisasi ini merealisasikan protokol Zionis.

Fakta lain, kedok Mossad tampak dalam agitasi propaganda di Papua Barat. Tidak perlu heran bila gerakan zionis melakukan provokasi di basis-basis Kristen. di Jayapura dikenal dengan gerakan Zion Kids, gerakan yang kini berhasil menghimpun seperempat umat Kristen di Tanah Papua. Sebagian dari aktivis Papua Merdeka dan lebih banyak dari kaum moralis, Pdt/Pastor. Sementara di kubu Aktivis Papua Merdeka, mereka yakin hanya Israel yang mampu mengibarkan bintang Kejora di Papua Barat pada tahun 2010. karenanya, Mossad melalui agen intelijen dari Israel yang akhir-akhir ini massif melakukan kampanye sekaligus konsolidasi massa melalui agen-agennya yang sudah terekrut di Papua dalam format KKR dan Pelayanan Rohani dan lain-lain. Isu yang mereka suarakan mereka bahwa bila Papua Mau Merdeka, orang Papua Barat dan lebih khusus TPN/OPM harus memaafkan TNI/POLRI serta Pemerintah RI yang menindas rakyat Papua Barat.

Propaganda dan pemutarbalikan fakta menjadi strategi untuk mendiskreditkan pemerintah.  Isu pelanggaran HAM, represi atas kebebasan berserikat dan politik, stigma pemerintah Indonesia sebagai penjajah kolonial, dan integrasi Papua sebagai wilayah sah dan berdaulat NKRI merupakan bentuk aneksasi, ditebarkan untuk meraih simpati dalam negeri maupun komunitas internasional.  Kelompok ini mencitrakan diri seolah civil society yang berjuang untuk kemanusiaan dan HAM, padahal di balik itu tak lebih adalah para aktivis yang menyebarluaskan kebencian terhadap NKRI dan baik langsung maupun tidak langsung dapat dikategorisasikan sebagai bentuk dukungan upaya subversif dan separatisme. pemerintah harus melawan upaya pembebasan Papua Barat. Merebaknya disintegrasi tidak bias dilepaskan dari ketidakadilan ekonomi akibat kapitalisme yang terus merongrong negeri ini.

AS dan sekutunya yang berdalih melindungi HAM, hingga kini sedang menunggu-nunggu kesempatan melakukan operasi militer di Indonesia atas nama humanitarian intervention. Bukan tidak mungkin tentara dari negeri Cina (mencuri kesempatan di tikungan) juga datang dengan alasan ingin melindungi warga negaranya yang bekerja di Indonesia. Perlu dipahami, Cina sejak beberapa bulan lalu mulai mengirim banyak tenaga kerjanya ke Indonesia. Bayangkan, tentara AS (plus sekutunya) dan tentara dari negeri Cina melakukan operasi militer di Indonesia, akan seperti apa di bumi Islam yang kita cintai ini.

[Kaonak Mendek]

Revolutionary Fidel Alejandro Castro Ruz Dies: General Mathias Wenda Expresses Condolences

Castro lights a cigar with Che Guevara
Castro in the mid-1950s with another leading revolutionary – Che Guevara. http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-38114953

From the jungles of New Guinea, I am, Gen. Mathias Wenda, with all my militari officers and Commanders, from our Central Command of West Papua Revolutionary Army, we would like to send our

 

DEEP CONDOLENCES

 

and our military SALUTE to the late

Fidel Alejandro Castro Ruz

 

 

 

  1. as a military commanders in a revolution who had helped Cuba out from dictatorship and imperialism, to a fair and just society, based on local wisdom and reality of the surrounding environment and
  2. for what he had contributed to our humanity, and to world revolutions against global powers and influences that destroy our society.

Fidel Alejandro Castro Ruz is a great example for revolution everywhere in the World, and also in West Papua as well as in Melanesia.

Melanesia does need a revolution, it dearly waiting for revolutionary leaders to come out and speak for the truth, and according the will of the Melanesian peoples, not surrendering to the orders from colonial masters who live in Canberra, Wellington, New York, London, etc.

We understand, that many approaches and tactics that the Late Castro took do not perfectly match to our West Papua Revolution against Indonesian military invasion and occupation during the last 53 years, we do share the same mission to accomplish, that is, to free our people from colonialism, and from foreign interventions purely for the sake of financial profits.

Yes, Comrade Fidel Castro, Ia m Gen. Mathias Wenda, your Comrade from the Pacific is with you in our spirits all the way along, until West Papua is free, until Melanesia faces the revolution, until the world is revolutionized, just as Jesus Christ did to triger and continuously support revolutions in the whole world.

We are with you, and you are with us, Salute!!

Rest in Peace, we will continue the revolution you started.

 

Issued in West Papua Revolutionary Army Headquarters

On Date: 27 November 2016

West Papua Revolutionary Army,

Commander in Chief

 

 

Mathias Wenda, Gen. PRA
NBP:A.001076

Selamat Merayakan HUT Kebangkitan Bangsa Papua I ke-55, 1 Desember 2016

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (TRWP), segenap Perwira dan Pasukan TRWP dengan ini mengucapkan.

Selamat Merayakan

HARI KEBANGKITAN BANGSA PAPUA I

yang telah terjadi pada tanggal 1 Desember 1961

di mana dinyatakan secara resmi, dan diumumkan kepada dunia bahwa

  1. nama bangsa: Papua
  2. nama negara: West Papua
  3. Lagu kebangsaan: Hai Anahku Papua
  4. Lambang Negara: Burung Mambruk
  5. Bendera Nasional: Bintang Kejora

lengkap dengan batas wilayah dan disertai manifesto politik.

Pada peringatan ke-55 tahun ini, kami dari MPP TRWP Menyerukan:

  1. Agar hari ini dirayakan dalam bentuk Ibadah dan Doa
  2. Agar tidak terjadi pengibaran Bendera Negara yang berwibawa dan bermartabat, yang haruws dikibarkan hanya pada upacara-upacara kenegaraan, bukan di waktu sembarangan.
  3. Agar Doa-Doa kita berbunyi: “NKRI Bubar! NKRI Keluar! Papua Merdeka! Melanesia Jaya!”, jadikan kata-kata dan ungkapan seperti ini sebagai mantera dalam doa dan dalam bernafas sehari-hari.
  4. Dukung terus ULMWP agar ULMWP membentuk Pemerintahan Transisi Republik West Papua, menyusul pengesahan UURWP oleh PNWP baru-baru ini.
  5. Berdoa kepada nenek-moyang, para pahlawan perjuangan Papua Merdeka, segala makhluk penghuni Tanah Papua, dan kepada Tuhan Pencipta bangsa Papua di pulau New Guinea, dengan doa-doa khusus dan doa-doa puasa.

Perjuangan Papua Merdeka sudah menjadi isu internasional, jawaban atas doa-doa kita sudah mulai nampak. Sudah ssaatnya kita samakan persepsi, bahasa, dan langkah dalam mengusir penjajah keluar dari tanah leluhur. Mendukung ULMWP adalah satu-satunya jalan, di luar itu maka kita tahu dengan pasti mereka atau dia adalah bagian dari penjajah.

 

Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan TRWP

Pada tanggal: 25 November 2016

 

 

Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP 
BRN: A.DF 018676

How mining and militarisation led to an HIV epidemic in Indonesia’s Papua

Martina Wanago was sick. In fact, she was sure she would die. She had contracted HIV, which has reached epidemic proportions here in Indonesia’s remote and restive province of Papua. And like many of those infected, she didn’t know what was wrong with her.
“All I could do was just wait for God to call me,” Wanago said, closing her eyes as firelight flickered on her face in a traditional roundhouse in Kambele, a remote artisanal mining village deep in cloud-shrouded mountains.
But it was here, in this unlikely spot, that she found salvation. Or rather, she found treatment – at the Waa Waa Hospital in the nearby community of Banti.
The hospital was built by Freeport McMoRan, one of the world’s largest mining companies, based in Phoenix, Arizona. It is one of very few positive developments that the industry has brought to indigenous Papuans.
In fact, Papua’s resource wealth is intimately connected to its tortuous past half-century, which has included a foiled attempt at independence followed by an armed rebellion in which Indonesian security forces have killed tens of thousands of indigenous people.
A more recent consequence of mining and militarisation is that – along with an underfunded healthcare system – they have contributed to an HIV epidemic in Papua.
Timika, near the Grasberg mine, which is majority owned by Freeport, was a village of less than 1,000 indigenous Kamoro people in the 1950s. It boomed throughout the 1990s, becoming a city of 120,000 people, including men who had migrated to work at the mine and who created a market that attracted sex workers from other parts of Indonesia. Among newly-arrived female sex workers, HIV rates jumped from zero to 1.4 percent between 1997 and 2002, according to a study published in the journal Sexual Health. From mining towns, HIV has spread even to remote villages with no access to healthcare.
It is “one of the few national epidemics that continues to spread”, according to a 2013 study conducted by Indonesia’s health ministry. In Papua Province, reported AIDS cases [320 per 100,000 people] are almost 20 times the national average, researchers found. And the study indicated that 88 percent of HIV-positive people in Papua and neighbouring West Papua provinces were unaware that they had contracted the virus.

Mining, military and HIV

Wanago and her husband had walked for three days from their ancestral village to get to Kambele. They came to pan gold from as much as 230,000 tonnes of untreated mine waste dumped daily into the river by Grasberg, which is one of the world’s largest goldmines.
They had come to find opportunity, a way to make a living to support their children. Instead, they found HIV.
Like so many others, Wanago’s husband contracted the virus from a sex worker in one of the brothels that cater to mining communities. And then he passed it on to his wife.

papua_2.jpg

Artisanal miners extract gold out of waste from the Grasberg mine dumped into the Aiwa River
The Indonesian government has designated the Grasberg mine a “strategic industry”, which allows the military to hold exclusive contracts over its security. In Papua and the wider West Papua region, some officers are involved in an illegal but booming business on the side – the sex trade.
A Papua provincial government official, speaking to IRIN on condition of anonymity, provided specifics of one brothel operation, which includes 57 “houses” and about 180 sex workers.
“These are the owners: the oldest, retired military man – he owns more than one house – one active military [officer] who works in the military hospital, one active police officer, and civilian migrants including Chinese descent, backed by security,” said the official.
*The Catholic Justice and Peace Commission of the Archdiocese of Brisbane recieved similar information during a recent fact-finding mission. “Church workers and gatherings of a number of Catholic congregations in a number of locations told our delegation that the HIV problem is worsened by infected sex workers being brought in, often by the military,” it said in a May report.
**The Indonesian health ministry’s 2013 study found that 3.5 percent of women in Papua and West Papua provinces who engaged in commercial sex were HIV positive.
Over the past decade, health authorities have carried out prevention programmes in both provinces, which “contributed to halting the growth of the epidemic”, according to a report published by the Burnet Institute, an Australian medical research organisation. Between 2006 and 2013, the HIV rate stayed at high but stable rate of 2.9 percent among indigenous Papuans, the institute said.
However, the health ministry’s study found that more than 85 percent of those who tested positive for HIV while participating in the survey did not know their status beforehand, “thus indicating a huge need for increased targeted HIV testing programs”.

papua_3.jpg

Sex workers from Java relax at a brothel in Timika, Papua Province

Decimated population

Of course, mining is not the only reason the military is in Papua – although the two are historically intertwined.
In 1960, Freeport McMoRan was known as Freeport Sulphur and its executives became interested in gold deposits that had been discovered high in the mountains of what was then known as Dutch New Guinea. (The region now consists of West Papua Province and Papua Province, which borders the independent nation of Papua New Guinea to the east. Somewhat confusingly, the Indonesian provinces are often referred to collectively as West Papua)
At that point, indigenous Papuans who had been living under Dutch rule were three years into a 10-year process leading up to independence. An Indonesian General named Suharto – who was later to become president after a bloody coup – hijacked that process and began secret negotiations with Freeport, which granted the company mining exploration rights.
With so much mineral wealth at stake, as well as an expansionist Indonesian military, Dutch New Guinea became a battleground, and Indonesian soldiers were sent in to maintain control over the political situation.
Rather than a plebiscite as specified by a 1962 agreement under UN auspices, the 1969 vote included only about 1,000 Papuan leaders selected by Indonesia, who cast ballots under the threat of violence. Despite such obvious coercion, the UN accepted the results and Indonesia annexed the region.
Thus began a rebellion that continues to this day.

papua_4.jpg

The Grasberg mine, one of the biggest gold and copper mines in the world, is carved out of the mountains at 4,200 meters
Indonesia strictly limits media and researchers’ access to Papua, and local civil society groups are under constant surveillance and threats of arrest. So independent statistics on the number of casualties are hard to come by, and they vary widely.
“In aggregate, many tens if not hundreds of thousands of West Papuan people have been killed under Indonesian rule as the direct result of explicit government policies,” according to 2013 article in the Griffith Journal of Law.
The activist group, Free West Papua, says the Indonesian regime has killed or disappeared 100,000 people since 1962. In addition: “During the mid-1990s the Indonesian military systematically destroyed village gardens, causing widespread famine.”
The election of President Joko Widodo in 2014 brought new hope for Papuans. He publicly stated his commitment to human rights, met with Papuan religious and political leaders during his first year in office, and last year ordered the release of five political prisoners. Yet, little has been done to rein in the security forces.
Today, Papua remains by far the most militarised province in the country, according to Made Supriamata, a PHD candidate at New York State’s Cornell University who researches Indonesian security forces. He told IRIN that there are three times as many soldiers in Papua than in any other province.
As Papua’s indigenous people were being decimated over decades of conflict, they came under another even more powerful demographic threat: Indonesia began encouraging migration from other parts of the country into the province. According to a 2010 study by the University of Sydney, indigenous people made up 96 percent of the population of West Papua (including both provinces) in 1971; by 2010 that figure had fallen to only about 48 percent.
And now, Papuans are dying of HIV.

 

AIDS activism

Many countries around the world have, of course, shown that HIV does not have to be fatal. But that requires a healthcare system that functions to at least a minimum standard of providing access to a large portion of the population.
Indonesian health ministry reports show that in an area of 53,000 square kilometers – bigger than Croatia – a population of 400,000 is served by only one 70-bed hospital, and 15 health centres, two of which don’t even have a doctor.
The best hospital in the province, and the only one in the highlands region, is the Waa Waa Hospital in Banti where Martina Wanago and others receive treatment as part of its HIV programme. The hospital receives between 100 and 120 patients a day from three nearby villages. But the majority of Papuans live in remote areas, far from this hospital, and are left without access to modern medicine.
“We worry about the other villages,” said Dr. Milke, who runs the programme.
“In those villages, they rely on supernatural healers and beliefs,” she told IRIN. “We only know what happens there if someone comes here sick and they tell us their wife or husband has died and so have many others.”

papua_5.jpg

The Waa Waa Hospital in Banti
The Waa Waa Hospital in Banti
The HIV epidemic has fed into theories that the Indonesian government is trying to wipe out the indigenous population.
“Papuans believe HIV was intentionally introduced into Papua by Indonesians in order to kill us,” one Papuan confided to IRIN. “And that the government intentionally leaves the disease to spread widely without taking serious measures to overcome the problem.”
There is no evidence the theory is true, but some Papuans have reached the conclusion given that government policies have reduced them to a minority in their homeland. And security forces continue to arrest, abuse, and sometimes kill those who speak out, according to advocacy groups like Human Rights Watch. Despite those pressures, Papuan activists continue to campaign for independence.
“Under international law and practice, we have a right to self-determination,” one told IRIN, on condition of anonymity. “It is our land.”
Wanago has turned to activism too, although it’s of a different kind – she’s drawing on her own experience to encourage people to use condoms.
ss/jf/ag
*(This story has been updated to include comment from the Catholic Justice and Peace Commission of the Archdiocese of Brisbane.)
**(An earlier version of this story included figures from two sources that suggested inflated rates of HIV among sex workers.)

I Ngurah Suryawan: Ironi Modernitas (di) Indonesia

I Ngurah SuryawanOleh : I NGURAH SURYAWAN

Sejarah modernitas di negeri ini menunjukkan bahwa rakyat hanya dijadikan pion-pion yang menghubungkan arus modal dan juga sebagai jembatan mimpi kesuksesan. Masyarakat yang berada di pinggiran kekuasaan hanya dianggap sebagai “massa” yang seolah tidak berdaya untuk melakukan kritik terhadap penguasa. Sejarah panjang modernitas di Indonesia menunjukkan bagaimana manusia dijadikan obyek untuk menggerakkan kuasa kapitalisme. Introduksi yang paling nyata dalam konteks ini saya kira adalah idologi “pembangunisme” yang masuk dan menyebar ke urat nadi orang-orang di Papua beriringan dengan kekerasan terhadap kemanusiaan.

Benny Giay (2000:68-69) dalam konteks ini mengungkapkan yang saya yakini sangat tajam dan bernas. Ia mengungkapkan bahwa apapun paradigma dan kebijakan pembangunan yang dipakai oleh pemerintah Indonesia terhadap tanah Papua ke depan tidak akan merubah nasib orang Papua, minimal dalam rentang waktu 30-40 tahun ke depan. Otonomi khusus pun tidak akan memperbaiki kondisi orang Papua, yang telah mengalami marginalisasi berat. Marginalisasi tersebut berakar pada perbedaan pemahaman yang mendasar antara orang Papua dengan pemerintah Indonesia yang berhubungan dengan sejarah orang Papua itu sendiri dan pembangunan.

Sejak awal tahun 1960-an, pemerintah/orang Indonesia memandang dirinya sebagai pejuang dan pahlawan yang datang untuk membebaskan orang Papua dari penjajahan Belanda. Menurut orang Indonesia, negara Papua Barat merdeka yang sedang disiapkan oleh Belanda pada wal tahun 1960-an adalah negara boneka. Sebaliknya orang Papua selalu melihat pemerintah Indonesia sebagai penjajah baru, imperialis baru yang datang untuk membangun negara Republik Indonesia di atas negara Papua merdeka yang telah disiapkan oleh Belanda.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah pembangunan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah instrument untuk membangun atau menjajah orang Papua. Berangkat dari pemahaman tersebut, pemerintah Indonesia memperkenalkan ideologi pembangunan dengan alasan untuk mensejahterakan dan membebaskan orang Papua dari kebodohan dan keterbelakangan. Tetapi orang Papua melihat ideologi dan kebijakan pembangunan tadi sebagai instrument ideologis dan kebijakan untuk menghilangkan orang Papua, menindas dan membungkam serta menghilangkan kebudayaan orang Papua.

Berbagai pernyataan tajam dari paitua Benny Giay di atas jika cermati memang bernada tendensius dan generalisasi (penyederhanaan). Tendensius karena saya kira harus dicermati seksama bahwa bahwa implikasi ideologi (cara berpikir) dan praktik kekerasan pembangunisme bukan hanya terjadi di Papua, tapi hampir di seluruh Indonesia. Namun secara lebih spesifik kita juga harus memperhatikan bahwa negara (baca: pemerintah Indonesia) juga cerdik dan menggunakan para kaki tangan orang-orang Papua terdidik maupun biasa untuk menanamkan ideologi pembangunisme. Pada perkembangannya, para kalangan terdidik dan elit lokal inilah—yang merupakan anak didik cara berpikir dan perilaku negara—menyemaikan “kerajaan” lokal mereka masing-masing untuk mensiasati proyek-proyek pembangunan yang ditawarkan oleh pemerintah.

Jejak-jejak kolonisasi dan pewarisannya jugalah yang saya kira harus mendapatkan perhatian khusus jika mencermati sejarah penjajahan di Tanah Papua. Pewarisan yang saya maksudkan adalah praktik penjajahan yang dialami oleh Indonesia terserap menjadi cara berpikir dan bertindak untuk menjajah kembali saudaranya sendiri. Pewarisan praktik penjajahan inilah yang diterapkan dengan sangat gamblang dan kasar terhadap orang-orang Papua. Mereka, masyarakat Papua, mengalami diskriminasi berlapis karena pewarisan praktik penjajahan yang dilakukan oleh bangsa melayu Indonesia. Namun saya meyakini tidak semua juga orang Indonesia yang menyetujui perilaku apparatus (perangkat) negara yang bertindak membabi buta menembak orang-orang Papua yang tidak bersalah, mengkorupsi kekayaan alam di Tanah Papua. Jadi ada lapisan-lapisan kelas sosial yang problematik dan dinamis yang mengalami perkembangan terus-menerus. Gerakan dari kelompok masyarakat sipil di Jakarta dan daerah lain dalam mengkampanyekan dan mendesak pengungkapan kekerasan terhadap kemanusiaan di Tanah Papua adalah satu dari sekian contoh tersebut.

 

Jejak dan Resistensi Modernitas

Jika melacak jejak dari modernitas dan rezim kolonisasi ini, kita akan memulainya dari bagaimana manusia diperlakukan. Jika pada masa colonial manusia diperlakukan sebagai unit produksi individual, maka zaman modern menempatkannya sebagai unit konsumtif. Budi Susanto (2003: 352-354) mengungkapkan bahwa masa lampau (kolonial) Indonesia memperkenalkan modernisme dan industrialisasi yang pada awalnya lebih mempromosikan produktifitas individual. Manusia diperlakukan sebagai unit produksi. Setelah Perang Dunia II, sekaligus “kemerdekaan” Indonesia, politik ekonomi dunia lebih memusatkan perhatian bahwa manusia adalah sebuah unit konsumtif yang justru mampu mengasingkan aksi-aksi solidaritas dan demokratisasi. Globalisasi politik ekonomi modern mengingatkan bahwa konsumsi berkait erat dengan suatu pilihan politik, dan bukan seperti dikira yaitu hasrat, birahi atau nafsu individual yang terisolir.

Salah satu contohnya adalah meskipun modernitas—misalnya dalam dunia periklanan—mampu menerobos masuk dan berusaha mengurung kehidupan “individu-individu” dari kalangan massa rakyat kecil, tetapi massa rakyat itu toh mempu menyeruak keluar dari kurungan itu, mereka toh mampu tampil dengan identitas mereka yang “baru”, betapapun penampilan itu dianggap ironis berdasarkan kelumrahan ukuran-ukuran orisinalitas dan kejeniusan modern.

Rekayasa identitas modern bukanlah hasil represi oleh penguasa tertentu, tetapi sesungguhnya adalah berupa suatu strategi isolasi. Modernisasi media komunikasi massal yang menghasilkan hal dan barang-barang (konsumtif) spektakuler yang sesungguhnya malah membuat isolasi menjadi semakin canggih. Pemisahan beragam pembayangan atau penampakan simbolik tertentu (images) dari konteksnya mengakibatkan pandangan, pendengaran, dan bahkan birahi konsumen publik diisolasi dari hakikat tubuh manusiawi; dan menjadikannya sesuatu yang ilusif yang membuat orang “percaya untuk tidak percaya”. Modernitas melalui rekayasa media komunikasi massal cenderung gemar menyediakan komoditi menghibur yang spektakuler, popular, sensual, dan instan dinikamati. Akan tetapi, kalangan massa rakyat kecil selalu saja mampu menemukan celah retak dari program isolasi tersebut.

Sepanjang sejarah Indonesia, orang-orang rakyat kecil di Indonesia tetap saja (potensial) sebagai konsumen massa(l) rakyat yang bukan biasa-biasa saja. Di tengah dunia modern dan global yang penuh dengan persaingan identitas, fragmentasi kebudayaan, dan pluralisme dalam mengalami saat dan tempat kehidupan, terdapat peluang untuk menuju ke keadilan dan kemanusiaan yang lebih baik. Persoalannya adalah bukan kepada perubahan soal apanya, tetapi pada bagaimana orang-orang mempercayainya. Hasrat budaya rakyat kecil yang lebih berwujud daya-daya kreatif, dan mungkin juga berwujud aksi-aksi berdasar pertimbangan moral dan spiritual yang terus bernyala-nyala dalam diri (identitas) masyarakat. Bukankah identitas dan aksi kehidupan seperti itu adalah juga suatu “kemewahan” dari sebuah kehidupan dari hari ke hari yang nyaris tanpa kuasa untuk memprogramkannya. Di dalam dinamika rakyat itulah adanya kuasa hasrat budaya rakyat kecil, yang akan terdengar gempar di telinga mereka yang sekadar punya hasrat kuasa.

Pemahaman pluralisme dan kajian dekonstruktif mengungkapkan bahwa identitas dan politik negara dan bangsa Indonesia patut untuk dikaji ulang, mengingat (selama ini) rezim (Orde) Baru masih saja suka memperhantukan orang atau pihak-pihak tertentu. Kita mungkin sudah sering akrab dan waspada dengan strategi rezim “Pembangunan” yang suka memuja stabilitas “Kamtibmas” tetapi ternyata mereka juga berhasil menemukan jejak-langkah siasat massa rakyat Indonesia menghadapi strategi modern. Rakyat yang kebanyakan dari kalangan rakyat kecil toh jeli bersiasat ketika melihat kemangkiran dari kehadiran para penguasa di panggung identitas dan politik Indonesia. Kepercayaan seperti itu penting untuk masyarakat Indonesia masa kini mengingat bahwa kekerasan, kekejian, kekejaman, ketidakadilan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia sering kali juga lebih berkaitan dengan kebisuan pihak korban sendiri daripada sekadar akibat kecurangan atau keserakahan pihak-pihak yang lain (Budi Susanto, S.J, 2003: 6).

Ingatan bersama tentang kekerasan yang dibentuk, diceritakan, dan dilestarikan tersebut akan melanjutkan atau menghentikan kekerasan berikutnya. Juga mereka mempertanyakan apa implikasinya untuk masa depan dengan mengingat dan menceritakan kisah-kisah horror seperti itu? Tulisan-tulisan tentang masa lalu massa rakyat masa kini Indonesia bukan sebuah deposito atau pelestarian “kenyataan” masa lalu, tetapi sebuah proses aktif untuk menghasilkan “pernyataan” masa lalu, tetapi sebuah prosesaktif untuk menghasilkan “pernyataan” member makna. Mengikuti cara pandang baru tentang masa lalu kalangan rakyat kecil yang pernah dikemukakan Alessandro Portelli bahwa untuk tidak sekadar tahu tentang apa yang pernah dikerjakan oleh seseorang dan/atau massa rakyat sekelilingnya, tetapi juga apa yang ingin mereka kerjakan pada waktu itu, apa kepercayaan mereka pada waktu itu hingga mengerjakan secara begitu, dan apa yang mereka pikir pada masa kini bahwa dulu melakukan hal seperti itu (Budi Susanto, S.J, 2003:9).

Dalam konteks Papua, rangkaian kekerasan dan ingatan penderitaan yang ada di dalamnya berkembang menjadi pengalaman yang membadan dalam kehidupan para saksi dan survivor kekerasan kemanusiaan. Mereka inilah baik pribadi maupun kelompok, yang menjadi pelaku dan dan survivor adalah adalah dokumen hidup bagi sejarah kekerasan di Tanah Papua. Dengan demikian dalam pandangan Giay (2000: 2) dokumen yang mendasari penulisan sejarah kekerasan dan penderitaan bangsa Papua menuju Papua Baru harus dicari di Papua karena para pelaku dan korban dari sejarah Papua itu adalah rakyat kecil—bangsa Papua yang ada di Tanah Papua. Orang Papua biasa inilah yang menjadi korban kekerasan sehingga membawa ingatan penderitaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mereka inilah yang mempunyai pengalaman sejarah yang tidak pernah ditulis dan tidak pernah mendapatkan wadah untuk berekspresi.


I NGURAH SURYAWAN

Staf Pendidik/Dosen Jurusan Antropologi Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua (UNIPA) Manokwari Papua Barat

Indonesian Colonisation, Resource Plunder and West Papuan Grievances

David Adam Stott

“Rather than feeling liberated from (Dutch) colonial rule, Papuans have felt subjugated, marginalized from the processes of economic development, and threatened by the mass influx of Indonesian settlers. They have also developed a sense of common Papuan ethnicity in opposition to Indonesian dominance of the local economy and administration. These pan-Papuan views have become the cultural and ethnic currency of a common Papuan struggle.” Chauvel (2005)

“Papuans have less access to legitimate economic opportunities than any group in Indonesia and have experienced more violence and torture since the late 1960s in projects of the military to block their political aspirations than any other group in Indonesia today.” Braithwaite et al (2010)

Introduction

West Papua is the name most widely used by its indigenous population for the western, Indonesian-controlled half of New Guinea island.1 To the east of the 141st meridian is the self-governing country of Papua New Guinea (PNG). West Papua’s incorporation into Indonesia in the 1960s was ostensibly overseen by the United Nations but remains controversial due to the deeply flawed process that accompanied it. Since then, the territory has witnessed a large influx of internal migrants from elsewhere in the enlarged state, settlers who quickly came to dominate urban centres and commercial enterprise. As such, many observers have characterised West Papua’s integration and subsequent development as a case of colonisation by Indonesia since the colonised territory is very rich in gold, copper, natural gas, forests and fisheries from which the indigenous population has seen little benefit. It is also sparsely populated whilst the core territories of Indonesia are subject to heavy population pressures, enabling Indonesia to mould the territory in its own image. In contrast to most ethnic groups in the archipelago, most indigenous Papuans do not identify with the Indonesian state and see themselves as racially and ethnically very distinct from all other regions in the country. For its part, Indonesia justifies its rule by claiming to raise the living standards of the ‘primitive’ Papuans. However, the prevailing attitude of many Indonesian officials since Dutch colonial times has been contempt for a lazy and backward people.

The case of South Sudan, in which an African majority voted overwhelmingly in a recent referendum to secede from their Arab-dominated country, has many parallels with West Papua and Indonesia, and has again propelled the issue of greater self-determination for persecuted peoples into the popular media. The current situation in Kosovo also provides momentum to those who support the Papuan independence cause. Whilst the plight of indigenous Papuans has received more academic and mainstream coverage since the fall of President Suharto in 1998, it is still shrouded behind the bigger story of Indonesia’s democratic transition and the fight against terrorism. The last 18 months have witnessed a rise in political violence in the territory and louder calls for a proper referendum on its status.

Map showing the territory’s division into two provinces (Papua and West Papua)

Given that Indonesia’s other long-running secession problems appear settled – independence in East Timor’s case and greater autonomy within Indonesia for Aceh – West Papua remains the most important outstanding internal issue confronting the territorial integrity of the Unitary Republic. This paper will present an overview of the key factors behind Indonesia’s most acute remaining secessionist struggle in West Papua. First, it will briefly examine the Cold War realpolitik which resulted in West Papua’s incorporation into Indonesia. Thereafter, the paper will focus on the four key factors which are driving Papuan nationalist sentiment and resentment with Indonesia. These are a feeling of historical injustice that Dutch plans for its independence were betrayed; frustration at economic marginalisation by the mass influx of Indonesian migrants who now constitute the majority; anger at an undisguised resource grab by foreign and Indonesian capital that has brought displacement and destruction but few actual benefits; and resentment over widespread human rights abuses which have continued largely unabated since the Indonesian takeover in 1963.

Indonesia and West Papua?

Until the establishment of the Netherlands East Indies, as the colony was known, the whole Indonesian archipelago had never been unified under a single government. As such, Indonesia is a classic example of a post-colonial ‘successor state’ in which the former colonial boundaries are retained by the newly independent state. As no other Dutch colonial possessions had existed in Southeast Asia since Malacca, in contemporary Malaysia, was ceded to the British in 1826, Indonesian nationalists were able to successfully claim all of the sprawling territory of the Netherlands East Indies for just one successor state. Whilst similar to the smaller archipelago of the Philippines, this was markedly different to the situation in Indochina, India and in Indonesia’s near neighbours Malaysia, Singapore and Brunei, which formed separate states upon independence.

The result is that Indonesia is one of the most ethnically diverse and heterogeneous countries in the world, being home to as many as 500 indigenous ethnic groups. Even within such diversity, West Papua remains something of an exception. Indeed, New Guinea and its smaller satellite islands contain almost 1000 languages, with a reported 267 on the Indonesian side, and around one-sixth of the world’s ethnicities.2 Racially and ethnically distinct from the Austronesian ethnic groups, such as the Javanese, who comprise the vast majority of the Indonesian population, indigenous Papuans are a Melanesian people similar to those of the neighbouring Pacific countries of Papua New Guinea, Solomon Islands, Vanuatu and Fiji. Indeed, in contemporary West Papua both Indonesian migrants and indigenous Papuans view the distinct differences in skin tone, hair type and even diet as symptomatic of the intrinsic differences between each other.3 The Dutch cited these physical and cultural differences, and the apparent wishes of the Papuan people, when refusing to transfer sovereignty over their most eastward territorial possession in West New Guinea to Indonesia. Therefore, between 1949, when the rest of the Dutch East Indies formally became Indonesia, and 1962, West Papua was known as Netherlands New Guinea (Nederlands Nieuw Guinea) and officially remained an overseas territory of the Kingdom of the Netherlands.

Dani men from the Central Highlands

In the early 1960s, the new John F. Kennedy administration in the United States began to apply increasing pressure on the Dutch to transfer sovereignty to Indonesia. Jakarta had launched seven unsuccessful insurgencies into the territory in tandem with an unsuccessful diplomatic campaign at the United Nations. However, it was the increasing influence of the Indonesian Communist Party, at the time the third largest in the world after those in the Soviet Union and mainland China, that most concerned Washington. In the aftermath of Mao’s victory in China in 1949, the Korean War of 1950-53 and the rising tensions in Vietnam, Washington policy makers became transfixed by the domino theory which posited that communist regimes would gain power throughout Asia in a gradual domino effect. Deepening ties with the Soviet Union lead to fears that Jakarta might secure Soviet support for a further military campaign to seize the territory.4 A gifted politician, Indonesia’s first president, was able to secure Indonesian control over West New Guinea by skillfully playing major foreign powers off each other. After Soviet Premier Nikita Khrushchev’s ten-day visit to Indonesia in February 1960, Kennedy became convinced a sovereignty transfer would build goodwill with Sukarno’s Indonesia and prevent it becoming a Soviet ally. Sukarno’s decision to celebrate his June 1961 birthday in Moscow, where he met many of the top leadership, raised the urgency in Washington. Moscow also furnished Jakarta with a US$450 million soft loan to purchase Soviet bloc military hardware. Indeed, by 1962 Indonesia had received credits exceeding US$1.5 billion, making it the biggest non-communist recipient of Soviet bloc assistance.5 This enabled Sukarno to spend around US$2 billion on military equipment between 1961 and 1963, approximate to 50% of Indonesia’s entire national budget, to secure West New Guinea.6

Having previously supported a continuing Dutch presence in West New Guinea as a prelude to independence, Australia and Britain both became persuaded of the American position during 1962. This isolated the Dutch, already very vulnerable to US pressure by large American loans to support post-World War II rebuilding. As a result, The Hague was forced to cede Netherlands New Guinea to a transitional United Nations authority in October 1962, with the Indonesian takeover to follow in May 1963. The Dutch had also negotiated a face saving clause into the New York Agreement of August 1962, which formed the legal basis of the sovereignty transfer. This stipulated that the territory be incorporated into Indonesia pursuant to a United Nations-sponsored referendum which specified, ‘The eligibility of all adults, male and female, not foreign nationals to participate in the act of self-determination to be carried out in accordance with international practice’.7 When the Agreement went before the General Assembly on 21 September 1962 it passed by 89 votes to none with 14 abstentions. Saltford notes that the only voices of dissension came from Francophone Africa who objected to “Negro Papuans” being traded from country to country without being consulted. Serious doubts also remain about the legitimacy of the process and the extent to which the referendum held in 1969, known as the Act of Free Choice, was ever truly representative. Moreover, a sudden drop in living standards once the Dutch left, exacerbated by poor Indonesian conduct from the outset of its 1963 takeover, soon prompted the emergence of a poorly equipped but symbolically important armed resistance, which continues to this day.

Historical Injustice

Supporters of secession movements often base their case on real or perceived historical injustices, and this association is largely accepted by the international community. For example, East Timor, a former Portuguese colony, was never part of the Netherlands East Indies and its invasion and annexation by Indonesia in 1975 was never recognised by the United Nations. The Indonesian occupation thus had little legal basis, and foreign pressure combined with the indigenous resistance to weaken Indonesian resolve to keep the half island in the Unitary Republic. Similar levels of foreign support for West Papua have not been forthcoming, despite the territory’s weaker geographic ties to Indonesia than East Timor. Indeed, since the UN was instrumental in the Indonesian takeover, West Papua has thereafter been regarded largely as an internal issue for Indonesia, and the UN has shown little appetite to re-open the matter. The Netherlands also quickly washed its hands of West Papua once its officials started to leave the territory in 1962.9 Other additional factors coalesced to keep attention on the Timorese plight, which have been lacking in West Papua’s case. These included the existence of a charismatic leadership in Xanana Gusmao and Jose Ramos-Horta, the killing of western journalists during the Indonesian invasion, the highly publicised Santa Cruz massacre of 1991 and Ramos-Horta’s persistent diplomatic campaign at the UN which resulted in his receipt of the Nobel Peace prize. However, the main reason why East Timor could secure its independence is that Indonesian President Habibie, seeking re-election by demonstrating his reformist credentials, calculated that the small province was not crucial to his and Indonesia’s future.10 The relative economic and strategic unimportance of East Timor meant that Timorese secession was much easier to contemplate than that of West Papua. However, the political damage this decision inflicted on Habibie mitigates against similar outcomes being countenanced in Jakarta.

Nevertheless, those who advocate a new referendum on West Papua’s independence still build a compelling case around historical events and precedents. The Act of Free Choice is the chief rallying call for those who support greater self-determination for West Papua. The 1969 Act itself fell far short of the standards set out in the New York Agreement, which specified that Papuans would have the right to ‘exercise freedom of choice’. Whilst the wording of the Agreement was left deliberately vague, its unambiguous meaning was to confirm or reject continued Indonesian rule. Indonesia was to withdraw from the United Nations in 1965, and President Sukarno thus disavowed any responsibility to hold the vote. However, by 1967 General Suharto had overthrown Sukarno and was desperate for foreign aid and investment to shore up his military regime and bolster the country’s tottering economy. Having rejoined the UN, the new regime felt compelled to hold the vote but, given that Suharto himself had commanded Indonesia’s final military campaign into West New Guinea, any rejection of Indonesian rule was unthinkable. The result was the Act of Free Choice held in August 1969.

Preparations for the Act were handled by the Indonesian military and supposedly supervised by a small group of UN observers. In practice however, the military was able to restrict the authority and movement of the UN staff since the observers did not have their own aircraft or even translators.11 Most controversially, the Indonesian authorities carefully selected 1,026 Papuan representatives to vote on behalf of around 700,000 people. Coerced by threats of violence and persuaded by sweeteners to vote for Indonesia, all but one did so.12 Any prominent Papuans likely to protest were either eliminated or detained. Despite the vote being held under its auspices, the UN did not object to this flagrant disregard of both the spirit and the letter of the New York Agreement. Instead, it was relieved that any vote had occurred at all, and West New Guinea became legally part of Indonesia in 1969 with barely a whimper from the international community. Chakravarthi Narashiman, a former UN Under-Secretary-General, admitted in 2001 that the Act was a sham.13 One month before the Act Frank Galbraith, the American ambassador in Jakarta, wrote on July 9, 1969 that “possibly 85 to 90%” of West Papua’s population “are in sympathy with the Free Papua cause”.14

The prevailing mood within the General Assembly at this time was that newly independent states should closely resemble the borders of the colonial territories which they superseded, otherwise known as uti possidetis juris.15 Such thinking was predicated on the basis that the leaders of new states feared ethnic secession movements within their own borders and wanted to avoid such scenarios at home. Furthermore, Sukarno was a charismatic and skilled politician who aspired to lead the non-aligned anti-colonial movement. His standing within this cohort of newly independent states helped him to successfully portray West New Guinea as an indivisible part of the Dutch colonial territories which Indonesia had superseded. Ironically, whilst it was Sukarno’s adroit skill at manipulating the United Nations which secured the ‘liberation’ of West New Guinea, it was General Suharto who would eventually gain the most political capital from it. Having commanded the final failed Indonesian operation into West New Guinea, which was soon followed by the New York Agreement, both Suharto and the military were able to claim a propaganda victory and bolster their own status vis-à-vis their rivals. In Suharto’s case, this was to prove especially useful three years later when he led a military coup which deposed Sukarno and murdered hundreds of thousands of suspected communists. Suharto subsequently ruled Indonesia until May 1998, during which time he was feted at home and abroad as Indonesia’s ‘father of development’. Much of this development was made possible by an influx of foreign capital to exploit Indonesia’s natural resources, most notably West Papua’s gold and copper reserves.

Collusion between Indonesia and the United States assured a compliant United Nations in the takeover. Despite Indonesian denials, US government documents show the outcome was fixed in advance between the two administrations.16 At no time did the wishes of the local population ever gain any traction. While reports to the United Nations noted the unmistakable beginnings of Papuan nationhood, the UN turned its back on West Papua. The New York Agreement on Papuan incorporation was the first, and arguably the most crucial, stage in reconstructing Indonesia from a chaotic potential Soviet ally to a key American partner in Southeast Asia, and a bulwark of stability within the US sphere when other regional states were struggling with communism and conflict. The price of Jakarta’s friendship and greater regional stability was Indonesian rule over “a few thousand miles of cannibal land”, in the words of a 1962 memo from a Kennedy administration staffer.17 The growing awareness of West New Guinea’s mineral potential was another consideration for American policy makers, and the Indonesian takeover allowed US mining firm Freeport to benefit enormously from the territory’s gold and copper reserves. In 1967, in one of the first acts of Suharto’s presidency, Indonesia sold a 30 year license to US mining firm Freeport to tap West Papua’s gold and copper resources. It has since emerged that Indonesia’s new foreign investment laws were drafted by the new Suharto regime, with close assistance from the US Central Intelligence Agency, to specifically enable Freeport access to West Papua’s gold and copper.18 Having supported Suharto’s coup against Sukarno, and the bloody pogroms against suspected Indonesian communists which followed in 1965-66, closer ties with Indonesia thus strengthened American interests throughout the archipelago.

In addition to the betrayal of the Act of Free Choice, other precedents buttress support for a proper referendum. Within the plethora of small states in the Pacific, all of West Papua’s Melanesian neighbours are self-governing former colonies with the exception of New Caledonia (under French rule). In essence, the territory had even been a largely self-governing part of the Netherlands East Indies since only 15 Dutch administrators were in residence by 1938.19 West New Guinea assumed a new significance with the Japanese advance into Southeast Asia and the Pacific. In mid-1944 Hollandia (present day Jayapura, the territory’s biggest urban centre) became the headquarters for General MacArthur’s push into the Philippines, with some 140,000 Allied troops being temporarily stationed in West New Guinea.20 Infrastructure such as military bases, roads, bridges, airstrips and hospitals were constructed for the first time, and in the process initiated many Papuans into the modern market economy. Thousands of Papuans also perished in the fighting. Therefore, it might have been expected that the subsequent US push for decolonisation and self-determination for subjugated peoples would extend to West New Guinea. However, other geopolitical realities trumped any residual feeling of gratitude, and the lack of a strong local independence movement did not help the Papuan cause.

In contrast to major centres elsewhere in the Netherlands East Indies, no comparable independence movement emerged in West New Guinea during the Japanese occupation. Compared with much of Indonesia, the Japanese occupation period was shorter and more geographically limited, covering only the northern coast and nearby islands. No significant local elites existed in the territory, and thus cooperation between them and the occupying Japanese did not destabilise Dutch rule in West New Guinea after the Dutch return in September 1945. Furthermore, Christian missionaries were also able to make significant headway in West New Guinea, further strengthening ties with the Dutch administration. For their part, Indonesian nationalists argued that the revolution would be incomplete until this last Dutch colony was transferred to their control. Prior to World War II, the colonial administration had relied heavily on migrants from eastern Indonesia to run the territory, with most of the teachers, officials and professionals being Christians from the nearby provinces of Maluku and North Sulawesi.21 Official figures showed that around 14,000 Indonesian migrants were living in Dutch New Guinea in 1959, with around 8,000 being from the neighbouring Maluku archipelago.22 Since many of these middle-ranking officials subsequently served the brutal Japanese occupying regime, the seeds of Papuan resentment towards Indonesian settlers were thus sown.23 Upon their return to West New Guinea, the Dutch reversed course and forced the departure of many Indonesian functionaries to prevent the spread of Indonesian nationalist sentiment.

Despite historic links to eastern Indonesia, The Hague argued that West New Guinea was a distinct geographic, linguistic and ethnic entity with divergent national characteristics to the rest of the colony. Keen to maintain a colonial presence in the East Indies, the Dutch envisaged that an independent West Papua was likely to be dependent on the Netherlands well into the future for investment, technical help and development aid. West New Guinea was increasingly seen as a last bastion for the Dutch and their local supporters as they were thwarted in their attempts to re-establish colonial rule over the entire colony. There was also the expectation that the territory’s hitherto untapped resource wealth could be exploited. In 1936 gold and copper deposits had been discovered at Ertsberg, a mountain near Timika, but were not developed. In March 1959 the New York Times reported that alluvial gold had been found gushing into the nearby Arafura Sea and that its source was being sought by the Dutch government. New Orleans mining firm Freeport dispatched its own team to survey the area, which confirmed the huge deposits in 1960. In 1967, in one of the first acts of Suharto’s presidency, he rewarded American support by selling Freeport a 30-year license to tap Ertsberg’s gold and copper resources.

Dutch policy towards West New Guinea prior to their return in September 1945 had largely been benign neglect, since in the 1930s only 15 of their countrymen were actually stationed there as administrators.24 Most of the other Europeans living in the territory, who totalled fewer than 200, were missionaries. Under military and diplomatic pressure elsewhere in the East Indies, The Hague accelerated educational and technical preparations for Papuan self-governance. By 1950 European residents made up around 8,500 people, which increased to some 15,000 by 1961.25 The colonial government’s development agenda targeted greater Papuan participation in the organs of state, with a training and education programme in the civil service and police among the first initiatives. The number of indigenous civil servants rose from 1,290 in 1956 to 2,192 by 1960, occupying mostly low-ranking posts. By 1960 more than 9,000 indigenous Papuans were working in the public sector and almost 7,000 in the private sector, including in Sorong’s oil fields where Papuans took over jobs that had been held by European settlers.26 The Hague also markedly expanded the reach and span of its colonial administration, establishing a presence throughout West New Guinea including the hitherto untouched central highlands and Bird’s Head regions. The result was the dramatic expansion of government facilities, health care, education, vocational training and job creation schemes.27 Then as now, however, coastal Papuans enjoyed the lion’s share of these new opportunities, whilst those in the highlands and the south remained relatively neglected by the Dutch reforms.

The Hague also set about creating a local political consciousness. Papuan representatives for local council elections were elected in 1955, and in 1960 The Hague announced its road map for an independent Republic of West Papua, earmarked for December 1, 1970. National legislative elections in January 1961 installed 28 councillors, 22 of whom were Papuan, in the inaugural New Guinea Council. Officials from Australia, Britain, France, the Netherlands and New Zealand attended the parliament’s opening in April 1961, although no US officials attended as part of their diplomatic pressure on the Dutch to cede the territory to Indonesia. On December 1, 1961, the Morning Star flag was unveiled to represent an independent West Papua, and a new national anthem accompanied its unfurling. As a result of the dramatic increase in the territory’s development budget West New Guinea’s economic and political progress had began to surpass that of PNG, its Australian-administered neighbour.28 By 1957 around 30% of government positions were filled by Papuans, a higher rate of local participation than in the Australian colonial government in PNG, and by 1961 Papuans held 4950 of some 8800 positions in the Dutch administration including some in the upper and middle ranks of government.29 Thus, the stated goal of 95% by independence in 1970 seemed attainable. The reversal of these policies by the incoming Indonesian administration was one of the first triggers of anti-Indonesian sentiment among the fledgling Papuan elite.

The Dutch policies were driven by a desire to cultivate a pro-Western Papuan political class that could ward off Indonesia’s irredentist claim to the territory, and most were graduates of Dutch educational institutions in the coastal towns and cities. In addition to safeguarding Dutch interests in West New Guinea, these efforts were also designed to repair the damage to the Dutch reputation wrought by its abortive military campaign to restore its colonies elsewhere in Indonesia. Evidence from the early 1960s suggests little Papuan support for Indonesian rule and an overwhelming preference for eventual independence.30 Indeed, most of the newly established political parties in the territory opposed any union with Indonesia. Dutch policy thus raised expectations among the Papuan elite but despite the noted success of the preparations, the international political tide had turned against the Dutch and the Papuans.

In marked contrast to the progress achieved in the last years of the Dutch era, the early years of Indonesian rule brought hardships for the Papuan elite. The United Nations-administered transition period of October 1962-May 1963 effectively began the Indonesian takeover which resulted in many Papuan civil servants being replaced by Indonesian settlers, mostly Javanese. The United Nations administration blatantly favoured the Indonesian side during the transition period and all Papuan nationalist symbols, such as the anthem and the flag, were banned. The democratically-elected New Guinea Council, which had opposed union with Indonesia, was abolished in 1963, to be replaced by a body consisting wholly of Indonesian appointees, and seven Papuan political parties were also dissolved in December 1963.31 Whilst the first Governors were indigenous Papuans, neither the Governor nor the provincial council had any authority to make budgetary decisions or pass provincial legislation during the Suharto period (1966-98). This policy created deep resentment among educated Papuans, and many were forced to return to a subsistence lifestyle in their home villages. Others went into exile, and it was a similar story for many educated Papuans working in the private sector. The looting and food shortages which accompanied the Indonesian takeover only made things worse, and has ensured that the Dutch colonial period of 1945-62 is remembered with fondness among the Papuan elite since it compares so favourably with what has followed.

The harsh new realities of Indonesian control exacerbated Papuan resentment over stillborn independence, and these grievances continue to feed the Papuan nationalist discourse. Since Papuans residing in the highlands and the south were largely unaffected by the expansion of colonial work and education opportunities, it was the Dutch-educated coastal elite who initially lost most in the Indonesian takeover, and it was this cohort that was to lead the campaign for an independent West Papua. The Papuan Volunteer Corps (PVK) defence force established by the Dutch would become the first organisation to physically resist the Indonesian takeover, and thus began Indonesia’s heavy handed security approach to running the territory which has resulted in a litany of human rights abuses. This approach continues today, despite the various regime changes in Jakarta from Sukarno’s left-leaning Guided Democracy (1957-66) to Suharto’s military-dominated New Order (1966-1998) and thereafter under successive democratically-elected neo-liberal governments. In tandem with these repressive measures, Jakarta has encouraged large numbers of Indonesian migrants to move to West Papua thereby tying it closer to the Indonesian state and making Papuan secession much more difficult. As such, it is difficult to view Indonesia’s conduct since its takeover as anything less than colonisation.

Demographics and Deprivation

The evolving demographic makeup of West Papua is another huge concern for indigenous Papuans, who have longed feared becoming a minority in their own land, and a very sensitive topic for the Indonesian authorities keen to keep a lid on unrest. One of the reasons originally cited by Papuans reluctant to join Indonesia prior to the Dutch retreat was that West New Guinea would be swallowed up, a view shared by foreign observers at the time, among them Sir Garfield Barwick, Australia’s Minister for External Affairs (1961–64).32 Although migration levels remained relatively modest until the 1980s, they have steadily risen as transport connections have improved and Indonesia’s population has increased, with a dramatic impact on West Papua’s demographic makeup. It now appears that Papuan fears about being swamped by migrants have finally become reality. Moreover, these migrants invariably head to areas of economic opportunity in the coastal towns and cities, crowding out indigenous Papuans and again creating the impression of Indonesian colonisation.

Prior to the handover to Indonesia there were an estimated 700,000 people in Dutch New Guinea, although the difficult terrain made it impossible to know the real figure. Whilst there was an influx of Indonesian civil servants and security personnel after the takeover in 1963, the territory’s population grew reasonably slowly throughout the 1970s. Indeed, when Jakarta officially opened up West Papua to large-scale migration in 1970 migrants initially seemed reluctant to re-locate there in large numbers, not surprising given the province’s remote location and recent incorporation into the nation state.

In 2003 the central government passed a law dividing Papua into three provinces as part of a process which has also resulted in many new provinces being created across Indonesia. The official reason for dividing Papua was to improve living standards since delivering services across such a large and remote area has always been problematic. Another rationale was to more evenly spread economic opportunity and to improve the representation of rural areas. But the division has been controversial, with Jakarta accused of colonial-style divide and rule tactics.34 The creation of the third proposed province of Central Irian Jaya was subsequently blocked as an Indonesian court ruled the divisions violated Papua province’s Special Autonomy status. The carving out of West Papua province was allowed to stand, however, as it had already been created. This paper treats the provinces as one entity.

The 2010 census suggests that the combined population of the territory’s provinces has jumped remarkably in the last decade. The census found there were now 2,852,000 in the rump Papua province and 760,855 in the new province of West Papua. The latest census calculated the annual rate of national population increase at 1.49%, but the annual rate of increase for Papua province was 5.48% and for West Papua province it stood at 3.72%, making them the fastest and fourth fastest growing provinces of Indonesia respectively. The combined yearly growth rate of the two provinces was 5.09% between 2000 and 2100, meaning that since 2000 the combined population increased 64%, more than any other province in Indonesia. Anecdotal evidence suggests that the pace of growth by 2010 had surpassed the yearly average of 5.09%, meaning that the rate of migration into West Papua could be continually rising.35 Given West Papua’s relatively small population in comparison with Indonesia as a whole, even relatively low levels of migration from other regions can result in dramatic demographic change.

Much of this increase is due to rising levels of Indonesian migration into both provinces, although the latest census also counted the fertility rate at 2.9 higher than the national average of 2.3. A major difference between the 2010 census and the previous one in 2000 is the lack of information regarding the ethnic and religious composition of each province. The omission of such data stokes Papuan fears that the central government is trying to hide such sensitive figures since they would confirm the widely held view that indigenous Papuans are now, or will soon be, in the minority across the territory. Extrapolating population growth rates for both groups and applying them to the results of the 2010 national census provides the figure in the table below, and applying these same growth rates further projects the West Papua population in 2020.36 Alternative statistics compiled by the Papuan provincial authority put the total population of both provinces in 2005 at 2,664,489 and estimated migrants to total 41% of the population, a figure projected to rise to 53.5% by 2011.37 Considering that in 1971 migrants only accounted for around 4% of the population, the last forty years have seen remarkable demographic change, with two different strands of migration behind the increase.

Many of the first wave of Indonesian migrants to West Papua arrived as part of the so-called transmigration programme, which began slowly in February 1966 when a hundred Javanese families set sail for the territory.39 This policy was first instituted by the Dutch colonial administration in the early nineteenth century to provide a plantation workforce on Sumatra. Although the scheme wound down in the twilight years of the colonial era it was revived by Sukarno, and then expanded by his successor Suharto to new frontiers such as West Papua. Then as now Indonesia has an unbalanced population with parts of the country subject to intense population pressure, with others covered by vast tracts of forest. The politically dominant island of Java houses some 58% of Indonesia’s population within only 7% of its landmass, and its six provinces have the highest population densities in the country. By contrast, the outer islands account for around 90% of the country’s landmass but contain only around 42% of the population. In West Papua’s case, it makes up 22% of Indonesia’s land area but until recently contained less than 1% of the country’s total population. Moreover, since much of Indonesia’s resources in land, minerals and fossil fuels are found in West Papua and the other outer islands, these areas became attractive targets for the resettlement of landless poor from the densely populated inner islands. Formerly sponsored by the World Bank and Asian Development Bank, large-scale official transmigration came to a halt in August 2000 but still continues on a smaller scale. At its height between 1979 and 1984, some 535,000 families, or almost 2.5 million people, took advantage.

Indonesia’s largest islands with population figures (2010 census)

For Suharto’s New Order regime, the transmigration programme had many facets. These included alleviating poverty in the core islands by distributing ‘empty’ land in the remoter regions; exploiting the various and abundant natural resources of these outer islands; inculcating a shared Indonesian identity by bringing together the different ethnic groups; and consolidating central control over distant peripheral regions such as West Papua. As a result, many transmigrants to West Papua were encouraged to settle in the corridor next to the PNG border since this largely unpatrolled area has long been a sanctuary for both Papuan refugees and the resistance movement. Of these early transmigrant families, many were reportedly headed by former military men.40 Other transmigration sites were often located near forestry and mining concerns, in a pattern reminiscent of Dutch colonial policy.41

In West Papua’s case however, the number of ‘official transmigrants’, who moved as part of a government programme, is now dwarfed by ‘spontaneous transmigrants’ who migrated internally with little or no government help. This constitutes two separate patterns of migration since many of the largely Muslim Javanese official transmigrants were originally settled in rural areas where few other migrants ventured. The self-funded migrants originate mainly from eastern Indonesia, mostly Muslims and Christians from Sulawesi and Maluku who usually settle in urban areas along the coast.42 It is these self-funded migrants whose numbers are rising the most. In addition to spontaneous economic migration, other drivers of contemporary Indonesian migration into West Papua are the expansion of the bureaucracy that accompanies the national decentralisation process and large-scale agricultural ventures such as palm oil plantations and the proposed Merauke Integrated Food and Energy Estate. Indeed, plans to convert even more land to palm oil and other plantation crops will likely increase the rate of migrant population growth. By contrast, the indigenous Papuan population is unlikely to grow much faster in light of poor healthcare in rural areas and much higher rates of HIV among indigenous Papuans than Indonesian migrants.

The coastal areas contain most of West Papua’s industries and work opportunities in the formal economy, thereby attracting better-educated Indonesian settlers who invariably secure the best private sector positions. For instance, it has been estimated that these migrants possess more than 90% of all trading jobs in the territory, and they also dominate the manufacturing sector.43 As migrants continue to arrive they consolidate existing ethnic networks, which are vital for gaining choice employment in Indonesia. Given the relative paucity of the indigenous business class, such ethnic networks work against Papuan job hunters, with the result that Papuans continue to work mainly in farming, much of it subsistence farming. Exacerbating this divide is the fact that migrants have also achieved greater success in commercial agriculture, allowing them to take control of local markets.

West Papua has thus effectively become a land divided into two realms – of the (mostly coastal) towns and cities, where migrants constitute the majority and dominate all commercial activity; and the rural interior, which is overwhelmingly Papuan, employed in subsistence farming and often only loosely connected to the modern, cash and international economy. For example, data from the 2000 census shows that in Mimika regency, where the Freeport mine operates, those born outside of the regency made up some 57% of the population and in Jayapura regency, the territory’s biggest urban centre, they constituted 58%.44 The result is that whilst the towns and cities are relatively prosperous by Indonesian standards, the countryside is populated by an underclass of indigenous tribes who suffer the worst living standards in Indonesia. Furthermore, migrant domination of the coastal towns and cities has crowded out indigenous Papuan migration to urban areas, thus reducing their employment opportunities in the formal, cash economy. Papuan rural to urban migration in search of employment actually predates the Indonesian takeover since it began during the Allied war effort and increased with the Dutch expansion of government after their return in September 1945. Wage labour for the war effort and subsequently the Dutch colonial administration was the major form of employment prior for almost twenty years but such opportunities became scarcer for indigenous Papuans after the Indonesian takeover, forcing many back into a subsistence lifestyle.

Indonesian colonisation of West Papua

One of the reasons for the disparity between migrants and indigenous Papuans is that West Papua has had the lowest per capita expenditure on education in the country. This is despite having the highest per-capita revenue of all six Indonesian regions thanks to its resource earnings and small population.45 In 2006 it was reported that West Papua also had the worst participation rates in education, with enrolment for primary education at 85%, dropping to 48% for secondary school and 31% for high school.46 Furthermore, some 56% of the population had less than primary education and 25% remained illiterate.47 These figures cover both migrants and indigenous Papuans across both provinces, and are exacerbated by an unequal distribution of educational resources, concentrated in the coastal towns and cities at the expense of rural areas. Indeed, figures from 2005 indicate that the average distance to junior secondary schools in densely populated Java was 1.9 kilometres whilst in West Papua it was 16.6 kilometres.48 Government data from 2008 indicated that only 17.63% children in rural Yahukimo District had completed their primary education. Moreover, even indigenous urban residents are still twice as likely as migrants to have little or no formal schooling, a disparity that was first recorded in the 1970s.49 Newer figures from the UN Children’s Fund (UNICEF) suggest that secondary school enrolment in Papua province is only 60% compared to the Indonesian national average of 91%.

In the first decade of Indonesian rule low levels of indigenous educational attainment could be attributed to the Dutch colonial legacy, and the Indonesian takeover did coincide with a rise in school enrolment and literacy levels. Dutch records indicate that there were 40,615 Papuans enrolled in school in 1961.50 In 1964 there were a reported 71,426 students enrolled in West Papua, which rose steadily to become 125,120 in 1971, representing an annual rise of 8.3% during this eight year period,51 Although much of this increase was due to the increasing numbers of Indonesian migrants, the number of state schools rose markedly in the early years of Indonesian rule in order to spread official state values and ideology. Moreover, the incoming Indonesian administration also established the territory’s first university in 1963, Universitas Cenderawasih in Jayapura, although the institution has mainly served to educate migrant civil servants and their offspring. Eight years after its founding, only 92 males born in the territory prior to Indonesian rule had tertiary education, less than male migrants from Central Java (367), East Java (229), West Java (179), North Sumatra (157) and Yogyakarta (100), at a time when migrants made up only 3.9% of the population.52

This reluctance to extend tertiary and vocational training to the indigenous population meant that by 1979 migrants with a technical profession outnumbered their indigenous counterparts three to one. In marked contrast to the last years of the Dutch period, indigenous Papuans held only around 20% of government positions, whilst untrained indigenous labourers outnumbered their Indonesian migrant counterparts four to one.53 Despite the fact that migrants only constituting around 10% of the population during this period, indigenous labourers reportedly even lost ground to untrained Indonesians in the towns and cities.54 Indeed, whilst overall education levels continued to rise throughout the Suharto period (1966-98) the disparity between urban and rural areas in terms of literacy rates and educational attainment also widened.55 For instance, in 1990 males residing in urban areas were more than ten times more likely to be literate than their rural counterparts, and only 4% of males deemed illiterate lived in towns and cities.56

Since the migrant-dominated coastal urban areas enjoy much better education and work opportunities than the interior, the divide between Indonesian migrant and indigenous Papuan is ever widening. Data from 2002 found that whilst in the larger population centres literacy was more than 95% in rural areas it can be as low as 32%.57 Indeed, the literacy rate for indigenous Papuan women was a paltry 44% as opposed to 78% in Indonesia as a whole, and for indigenous men it was 58% compared to 90% nationwide.58 Many Papuan parents in rural areas take their children out of school in order to marry or work since the school year coincides with planting or harvest periods when families and villages require children’s participation. The long distances between many villages and schools, in particular at secondary level, and financial costs involved, also mitigate against rural Papuans gaining a meaningful education. Even when rural children do attend school, often the teachers do not. That is, absenteeism among teachers is rife with many of those posted to rural areas frequently returning to the towns and cities, seemingly unable or unwilling to settle in the deprived countryside.59 Anecdotal evidence suggests that many of the schools in the territory’s interior are therefore staffed by unqualified teachers and Papuan parents are often not satisfied with quality of education on offer. This is exacerbated by the fact that the school curriculum is often unresponsive to local conditions, and instruction is in Bahasa Indonesia which not all rural children understand.

Such poor standards of education result in migrants being more than twice as likely as indigenous Papuans to have graduated from secondary school, and five times more likely to have post-secondary qualifications.60 Consequently, settlers who gained an education outside the territory, or in West Papua’s coastal areas, dominate the territory’s burgeoning market economy. Even when ambitious Papuans move to coastal towns and cities, the presence of better-educated settlers frequently prevents them from securing meaningful employment. Only one in five who move to the coastal towns and cities arrive from another part of West Papua, with the vast majority coming from elsewhere in Indonesia.61 Combined with the loss of ancestral land to development projects and migrant settlements, such realities feed indigenous Papuans’ siege mentality towards Indonesia and its settlers. As Upton states, “The influx of migrants has blocked the advancement of indigenous people in the political, social and economic fields, creating jealousy and distrust of the newcomers”.62 On the other hand, Jakarta policy makers argue that West Papua’s population density remains low and Indonesian migration facilitates knowledge spillover to indigenous residents. Nevertheless, the prevailing attitude of many Indonesian officials since Dutch colonial times has been that “Papuans are too lazy, they live for the day with no planning for the future, and are ignorant of the modern world”.63

Poverty is another key measure of deprivation and West Papua suffers from Indonesia’s highest poverty levels. Data collected in 2002 reported that the territory’s poverty rate was 38.7%, compared to the country’s second worst of 26.1% in the eastern Nusa Tenggara & Maluku region and the national average of 16.7%.64 By 2007 the poverty rate in West Papua was still the highest in the country, and it had risen to 40.8%.65 Government data from 2010 indicated that around 35% of the territory’s population still lived below the poverty line, compared to the national average of around 13%, with income disparities also the widest among Indonesia’s six regions. In 2002 a mere 34% had access to clean water and 28% to adequate sanitation, whilst just 46% were on the electricity grid, the lowest level in all of Indonesia.66 In 2005 Indonesia’s State Ministry for the Development of Disadvantaged Regions classified 19 of 20 regencies across Papua province as underdeveloped.

West Papua also continues to post the lowest human development index (HDI) scores in Indonesia, along with the country’s widest variation in district HDIs.67 For instance, in 2004 the central highland regency of Jayawijaya had Indonesia’s lowest HDI classification of 47, whilst the port city of Sorong scored 73. In 2009 the new district of Nduga in the deprived central highlands scored 47.45, compared to 74.56 in Jayapura, the territory’s biggest city. The HDI also assesses how economic growth in GDP (gross domestic product) translates into improvements in human development by comparing average per capita GDP in each province with its HDI ranking. In 2004 Papua province scored worse than any other Indonesian province since it ranked third in terms of GDRP (gross domestic regional product) but only 29th (out of 30 total provinces at the time) in HDI. Newer data compiled by Statistics Indonesia in 2009 produced a similar outcome, and ranked Papua province as 33rd out of 33 provinces and West Papua province 30th.68 Whilst it can be argued that much of this disparity is due to the Dutch colonial legacy and the difficulties in delivering basic services in remote areas, the UNDP concluded that these figures are “a clear indication that the income from Papua’s natural resources has not been invested sufficiently in services for the people”.69 For its part, Indonesian government officials blame the ‘uncivilized’ indigenous population for the disparity.70

Given the wide cleavage between the migrant-dominated coastal urban areas and the deprived, overwhelmingly indigenous interior, such disparities in human development become even more marked. The UNDP definition of poverty uses factors such as illiteracy, access to health services and safe water, underweight children and the likelihood of people not reaching 40. Under this definition, the HDI research found that within Papua province some 95% of all poor households resided in rural areas, markedly worse than the national average of 69% and a clear indicator that poverty was concentrated in the indigenous population. The UNDP also found that only 40% of poor households had in excess of five family members, again under the Indonesian average, which reflected higher than average infant mortality rates.71 Indeed, among children aged under five and classified as poverty stricken, over 60% were malnourished, as opposed to only 24% of poor children in the Java/Bali region.72 Of these poor households in West Papua, some 69% lacked access to safe water, 90% suffered inadequate sanitation at home and over 80% had no electricity. Half of all poor households in the territory lived in villages accessible only by dirt road, hampering the rural poor’s access to markets. At the same time, some 90% of poor households lived in villages with no telephone, 84% lived in villages without a secondary school and 83.5% lacked access to bank or credit facilities.73

Whilst both provinces in the territory continue to post HDI outcomes well below the Indonesian national average, their scores since 1999 have shown an upward trend, although how much of this is the product of rising rates of in-migration is difficult to quantify. For instance, Papua province’s HDI rose from 58.80 in 1999 to 64.53 in 2009, whilst that of West Papua province was 63.7 in 2004 and 68.58 by 2009. By contrast, the Indonesian national average was 64.3 in 1999, and had risen to 71.76 in 2009.74 Over the border in PNG, the HDI figures have been consistently less than those of West Papua with worse results in all the key indicators of life expectancy, literacy and per capita GDP. Nevertheless, the existence of large rural to urban variations and high numbers of migrants in West Papua make any direct comparisons between the indigenous populations of PNG and West Papua difficult.

Health indicators also paint a vivid picture of Papuan deprivation. Despite having the highest per-capita revenue of all six Indonesian regions thanks to its resource earnings, in 2004 West Papua conversely had the lowest per capita expenditure on public health in the country.75 As a consequence, indigenous Papuans also suffer the lowest health standards of any Indonesian citizens. In results published in December 2010, Pegunungan Bintang district in Papua province placed last in the Ministry of Health’s Community Health Development Index, which measures health care across all 440 districts and municipalities in Indonesia. Indeed, of the lowest 20 districts across the country 14 are found in eastern Indonesia, mostly in Papua province. The quality of these health care rankings are based on 24 indicators such as the per capita ratio of doctors, immunisation rates, access to clean water and the incidence of mental health problems.76 Whilst geographic inaccessibility is undoubtedly a factor in such discrepancies, it appears that the government has little motivation to improve the health care of rural Papuan residents. Nevertheless, a perennial challenge for the central government is that although per capita poverty rates are much higher in eastern Indonesia, the country’s population imbalances ensure that most of Indonesia’s poor live in densely populated Java and surrounding islands.

As with education, health services in rural areas remain very poor, with only a minimal government presence outside of areas with military bases. Whilst health centres have been established in all sub-regencies, these clinics remain poorly staffed and equipped. For instance, in 2006 it was reported that in Papua province the average distance of a household to the nearest public health clinic was 32 kilometers, whereas in Java it was 4 kilometers.77 Such inadequate primary health care affects life expectancy, already the lowest in Indonesia. West Papua also has highest HIV/AIDS rates in the country. The UNDP Report for 2010 notes that the territory has the highest per capita rate of HIV/AIDS infection in Indonesia at 2.4%, well above the national average of 0.2%, with aid agencies critical of the government’s lack of response. Malaria and tuberculosis rates exceed national figures also.

Economics and Resources 

The likelihood that huge natural resources existed in West New Guinea has been known by the Dutch and other major powers since the start of the twentieth century. Oil was first discovered in 1907 by a Dutch geological survey exploring the island’s northern coast and Japanese interests also prospected for oil prior to World War II.78 By 1935 there was even speculation that West New Guinea’s oil fields might be the largest in the world.79 Indeed, access to the territory’s resources was the major factor driving Dutch, Indonesian and American policy towards West New Guinea after 1945. Sukarno was not interested in the territory’s people but in the riches their land contained, an attitude replicated in the United States. For their part, the Dutch also foresaw a West Papua that could eventually be financially self-sufficient after a period of heavy subsidy and tutelage. This expectation prompted the Dutch to dramatically increase the territory’s development budget after their return in September 1945. Consequently West New Guinea’s economic and political progress soon began to surpass that of PNG, its Australian-administered neighbour.80 Dutch policy thus raised expectations among the Papuan elite, but in the early years of Indonesian rule the territory actually went backwards economically as Jakarta could not afford to continue the costly development initiatives started by the Dutch. As the Papuan economy became linked to that of inflation-wracked Java, the gross mismanagement of the Indonesian economy under Sukarno was soon being replicated in West Papua.

The result is that economics and resources have been at the heart of Papuan grievances since the Indonesian takeover in 1963. Indonesian rule began badly with widespread looting by incoming civil and military personnel of resources left by the Dutch.81 Even the modern medical equipment in Jayapura’s hospital was shipped out of the province.82 This was soon followed by corruption and inflation, and within two months shortages of food and consumer goods were being reported.83 Combined with the displacement of educated Papuans from the modern economy, this new reality exacerbated Papuan resentment over union with Indonesia, and economic grievances continue to feed the Papuan nationalist discourse. Indeed, the exploitation of natural resources, particularly forest and mineral concessions, has been a major cause of tension between indigenous peoples and settlers across Indonesia’s outer islands. However, in West Papua’s case it has fed the nationalist discourse given the Dutch promise of independence, the Papuan lack of identification with Indonesia and its isolation from the Indonesian nationalist struggle of 1945-49.

Under Indonesia’s new foreign investment law of 1967, the Suharto government reversed Sukarno’s polices by encouraging foreign investment in Indonesia’s resources. US government documents show substantial American input into the drafting of these new laws and the first to sign a contract with Jakarta under them was American mining firm Freeport. Encouraged by a change in government policy opening up the province to settlers, migrants were soon drawn to West Papua. The territory’s low population, abundance of natural resources and the relative lack of competition for jobs continue to attract Indonesian settlers to this last frontier. West Papua’s natural resources are controversial with Papuan nationalists, who insist that very few actual benefits seep down to indigenous Papuans. Instead, there has been a loss of indigenous tribal lands and widespread environmental damage as a result of an influx of Indonesian migrant labour. Moreover, reports of human rights abuses in areas of resource extraction are rife as the military and police supplement their meagre incomes by providing protection services to resource concessions.

In essence, resource commodities in West Papua can be divided into four major groups: the huge Freeport operation near Timika, the largest gold mine and the third largest copper mine in the world; the Tangguh gas fields and processing plant in Bintuni Bay, which started exporting liquefied natural gas (LNG) in 2009; logging, both legal and illegal, which occurs across the territory; and palm oil plantations. To varying degrees, all of these resources increase the marginalisation of indigenous Papuans since ownership rests in the hands of multinational giants and the labour force consists overwhelmingly of Indonesian settlers.

The jewel in the crown of Indonesia’s resource portfolio is the Freeport mining operation in Papua province. Two years before the Act of Free Choice sealed West Papua’s formal incorporation into Indonesia, American firm Freeport signed a contract with the Indonesian central government to exploit the territory, the first foreign company to do so under the new foreign investment law drafted with CIA connivance.84 The company was not required by the Suharto regime to pay any compensation or royalties to the local tribal people for alienating their land, and received a three-year tax holiday upon mining commencement.85 The firm’s original mining operation at Ertsberg provided average annual revenues of approximately US$300 million for Freeport through its yield of approximately 32 million tonnes of copper, gold, and silver.86 As the Ertsberg mine approached exhaustion in 1988, Freeport Indonesia announced it would develop the even richer Grasberg mine, three kilometres away. The Indonesian government stake in Freeport Indonesia is currently 9.36%. The firm is believed to be Indonesia’s largest taxpayer, accounting for an estimated fifth of the country’s entire tax base, and it is anticipated that Grasberg will last for at least another 30 years. The company officially provided US$33 billion in direct and indirect benefits to Indonesia from 1992 to 2004, which amounted to some 2% of Indonesia’s gross domestic product (GDP) in this period.87 Earnings from Grasberg were thought to account for approximately 55% of West Papua’s GRDP during the same period. Little of this wealth has been invested back in West Papua, however. For example, in 1997 less than 12% (US$28 million) of all the taxes paid by Freeport Indonesia were spent in the territory.88

The Special Autonomy Law for Papua, implemented in January 2002, was designed to rectify that. It specifies that the Papuan provincial authority can keep 70% of its oil and gas royalties, and 80% of mining, forestry and fisheries royalties. However, much of this windfall has been squandered on expanding the civil service. Indeed, since these reforms were implemented the territory has had the highest per capita expenditure on civil service in Indonesia without much evidence that performance has been improved. Indeed, in 2005 the World Bank found that in parts of Papua province the amount spent per capita on civil servant salaries was 60% above the Indonesian national average.89 A leaked American diplomatic cable from September 2009 claimed that, “Most money transferred to the province remains unspent although some has gone into ill-conceived projects or disappeared into the pockets of corrupt officials.”90 Another cable from March 2006 cites a senior official of the Freeport mine as telling the Embassy that “average Papuans see few benefits from the royalty and tax payments by Freeport and other extractive industries that should go to the province under the Special Autonomy Law”.91 A September 2009 cable also reveals that, “Many central government ministries have been reluctant to cede power to the province. As a result, implementation of the Special Autonomy law has lagged and Papuans increasingly view the law as a failure”.92

Freeport Indonesia has long been the largest employer in West Papua, and has greatly assisted Jakarta in its ‘Indonesianisation’ of West Papua by providing jobs for settlers from elsewhere in Indonesia. On the other hand, the firm claimed in 2006 that 2,400, or 27%, of the 9,000 people it employs are indigenous Papuans.93 Nevertheless, indigenous Papuans only rarely graduate from the lowest-ranking positions. Freeport has often faced accusations of dispossessing locals and facilitating human rights abuses by its military guards. Indeed, this area of West Papua has been the scene of the most frequent clashes between indigenous Papuans and the security forces. Since the 1990s the company has made increasing efforts to gain the support of the indigenous Papuan community, itself swelled by indigenous migrants drawn to the mine. However, such efforts, and the accompanying development spending, have exacerbated ethnic and social tensions among the different indigenous tribes, and difficult relations are the norm between the company, its military guards and local residents.

The company has effectively replaced the state as the chief developer and administrator of the area. By providing essential services and infrastructure it effectively serves as a surrogate state, in addition to providing significant financial and material support to the Indonesian military who guarantee mine security. Whilst both Ertsberg and Grasberg has brought immense wealth for Freeport Indonesia and the central government, for most of the local tribal people the mines have brought poverty, pollution, displacement and militarisation to many locals. Indeed, in Mimika regency where Freeport Indonesia operates the Grasberg mine, as many as 28,000 of the 45,000 families live below the poverty line without access to health care, education, proper clothing and food in 2007.94

Freeport Indonesia’s environmental practices have also been widely criticised since the Ertsberg development started, with the concession area being home to rare equatorial glaciers. The main issue remains the dumping of mine waste into the river system and national park with catastrophic effects. Freeport’s lack of action on the issue prompted the Government Pension Fund of Norway, the world’s second largest pension fund, to remove parent company Freeport-McMoRan from its investment portfolio in 2006. The Fund cited long-standing concerns over the environmental damage and concluded that it is ‘extensive, long-term and irreversible.’95 Officials in Indonesia’s Ministry of the Environment have long been exasperated with the company’s conduct but have taken action given the mine’s importance to Indonesia and their Ministry’s relative weakness vis-à-vis other government bodies.

West Papua is also thought to hold considerable oil and gas reserves. Crude oil was discovered during a 1916 exploration survey on the northern coast of West New Guinea.96 During the occupation period, the Japanese also tried developing the fields without success. The Dutch commenced drilling in 1958 but relinquished the licence when the territory was ceded to Indonesia in 1963.97 In 1996 gas fields were discovered in nearby Bintuni Bay, prompting the development of the Tangguh LNG project by main shareholder British Petroleum (BP).

Tangguh is a timely find for Indonesia since it recently lost its position as the world’s largest producer of LNG after declining production at its major gas fields. To meet this shortfall, Indonesia has been forced to buy spot LNG cargoes to satisfy long-term export commitments to Japan, South Korea and Taiwan. Thus, the Tangguh plant in West Papua is a key asset for the Indonesian economy at a time when soaring domestic demand has also contributed to Indonesia struggling to meet its export contracts. Such demands have been exacerbated by record oil prices, prompting Jakarta to shift its export focus and use more gas for domestic purposes to substitute for costly oil fuel. BP signed a 25-year contract in 2002 to sell 2.6 million tonnes (MT) per year to fellow shareholder CNOOC, China’s largest offshore oil and natural gas producer, in addition to 20-year purchase agreements with Korean firms POSCO and K-Power to supply 1.15 MT per annum signed in 2004. American firm Sempra Energy has also committed to buying 3.7 MT per annum, although some of this will be sold on to Japanese utility Chubu Electric. The Tangguh LNG plant started shipping to these customers in 2009.

In addition to West Papua’s mineral wealth, New Guinea contains the world’s third largest tropical forest, surpassed by only the Amazon and Congo Basins. As such, it is home to the last undisturbed large-scale forest in the Asia-Pacific. The logging potential in West Papua is immense, and as commercial timber stocks in Sumatra and Kalimantan (Indonesian Borneo) are increasingly depleted the Indonesian logging industry has turned its attention towards the territory. Kalimantan has been hit particularly hard by both logging and forest clearances. For instance, forest cover in Central Kalimantan officially stood at 84% in the mid-1970s but satellite imagery revealed that only around 56% of the province’s forests remained by 1999.98 In response President Suharto’s announced his Look East policy in January 1990, encouraging the logging industry to move into West Papua after having already decimated Indonesia’s other large islands.99 In addition to the environmental costs, logging has also been behind large-scale communal violence in Kalimantan as indigenous and migrant groups have fought over the spoils, and the prospect of similar horizontal conflict in West Papua remains high.

Pristine forests near Manokwari in West Papua

Indeed, logging has the largest geographical impact of any industry in West Papua, with concessions covering around 30% of the territory. However, since little of the log processing takes place in West Papua, the main beneficiaries are almost always non-Papuans. Whilst still relatively rich in forests compared to other islands in Indonesia, it is estimated that logging production in the territory increased more than tenfold in the decade up to 1996.100 The Ministry of Forestry in Jakarta issued 40 concession licences across West Papua between 1989 and 1997, with the annual permitted cut in the territory increasing from 732,000 cubic metres in 1991 to 2.3 million cubic metres by 1998.101 By 2007, government data indicated that over 14 million hectares in legal timber concessions had been granted, almost a third of West Papua’s total landmass, with many of these concessions traceable to military foundations.102 A senior official at the Ministry of Forestry conceded in 2010 that around 25% of West Papua’s forests have been felled since the late 1990s, with the forested area consequently falling from 32 million hectares to 23 million hectares.103

Such a dramatic rate of deforestation has been one unintended consequence of the territory’s Special Autonomy legislation. Its implementation since 2002 has bequeathed swathes of overlapping and contradictory regulations issued at the national level, provincial level and district level, facilitating the increase of both legal and illegal logging via the many loopholes. For instance, when the Ministry of Forestry in Jakarta banned the export of valuable merbau hardwood logs in October 2001, the Papua governor responded by issuing a conflicting decree permitting the export of merbau logs.104 Moreover, in 2003 logging permits for three million cubic metres of timber were issued by provincial authorities, double the volume permitted by Jakarta.105 Local timber elites therefore take advantage of the regulatory confusion by issuing many small-scale licenses, ostensibly to benefit local residents, but in actuality for the profit of timber firms. These elites can include Papuan community leaders, politicians, civil servants, military and police officers. These same local elites are also thought to be responsible for the increase in illegal logging in the western part of the territory, sometimes in collusion with the various Korean, Malaysian and Chinese logging companies now present in West Papua. China, having already reduced its own logging due to environmental concerns, is the biggest market for Papuan timber.106 The Ministry of Forestry estimated in 2004 that over seven million cubic metres of timber were being smuggled out of West Papua annually, equivalent to 70% of the total volume of timber leaving Indonesia illegally each year.107

The military is heavily involved in legal and illegal logging in West Papua, and it is a particularly lucrative sideline since even the lowest ranks can earn money from it. Indeed, several forestry concessions are part-owned by military foundations, among them PT Hanurata, which controls five concessions in Jayapura and Sorong and shares an office in Jayapura with troops from Kopassus, the army’s Special Forces.108 As with Freeport, military personnel are frequently employed as security for both legal and illegal logging operations, and abuses are widespread, particularly in the Sorong region. Locals are often deceived and exploited into giving up their land, and the military and police have also been known to pressure village chiefs into felling trees. Having managed the land for thousands of years, local people are also subject to intimidation and harassment from the security forces if they complain about the logging companies’ disregard for environmental sustainability. Conflict and violence often results as many indigenous Papuans, whilst not opposed to resource extraction per se, resent the logging companies’ operating methods. Leaked US Embassy cables reveal the private concerns of American officials over the military’s role in West Papua, with an October 2007 US Embassy cable quoting an Indonesian foreign affairs official that, “The Indonesian military (TNI) has far more troops in Papua than it is willing to admit to, chiefly to protect and facilitate TNI’s interests in illegal logging operations.” The same official added that Papuan Governor Barnabus Suebu “had to move cautiously so as not to upset the TNI, which operates as a virtually autonomous governmental entity within the province.”109 An earlier cable from 2006 cites a PNG government official as saying that the TNI is “involved in both illegal logging and drug smuggling in PNG.”110

Earmarked as a cornerstone of Indonesian national development strategy, palm oil is another controversial resource that threatens to cause widespread environmental damage and local resentment. Southeast Asia is attractive for palm oil developers because of its suitable climate, relatively low labour costs, cheap land rents and government support through attractive legal conditions, low interest loans and other financial incentives. Palm oil is being heavily promoted by the Indonesian government for both export and domestic use. Furthermore, palm oil plantations turn over high profits in regions of little other economic activity. At the January 2011 price of US$1240 per metric tonne of palm oil, a mature plantation can reap almost US$5,000 per hectare in a large holding. Thus, in Indonesia oil palm plantations have increased exponentially from 600,000 hectares in 1985 to around 10 million hectares by 2010. Indonesian palm-oil production jumped from 157,000 metric tonnes in 1985 to more than 20.9 million tonnes in 2009, with exports rising from 126,000 metric tonnes to 16.2 million metric tonnes over the same period.111 Indonesia surpassed Malaysia as the world’s biggest producer in 2007.

Whilst palm oil plantations have lead to the decimation of virgin rainforests across Sumatra and Borneo, their impact on West Papua has been relatively small until now. However, in 2007 the Forestry Ministry identified around 9 million hectares of forest across West Papua for possible conversion to palm oil plantations. The biggest potential player is Indonesian conglomerate Sinar Mas, who in January 2007 signed memorandums of understanding with the district governments of Merauke, Mappi and Boven Digoel to develop around 200,000 ha in each district. Each plantation will require some 60,000 workers, and the firm stated that most of the labour would be brought in from outside the territory. In Boven Digoel’s case these migrants alone would account for more than the district’s entire population.112 It now appears that most of these plans have been put on hold with the company instead claiming in 2008 to have the largest ‘land bank’ in the world, at 1.3 million hectares. Since then Sinar Mas, Indonesia’s biggest palm oil producer, has reportedly lost major clients Unilever, Kraft and Nestle after damning evidence of its illegal forest clearances in Borneo was revealed on British TV in 2010.113 Activists fear a repeat of its environmentally unsustainable practices in West Papua, in addition to conflicts between villagers and plantation companies which have happened in Sumatra.

Sinar Mas is also involved in the proposed Merauke Integrated Food and Energy Estate, which promises to dramatically alter the demographic and physical landscape of West Papua. By establishing large agricultural estates in remote areas of West Papua and Borneo, Jakarta envisages Indonesia becoming self-sufficient in food production and thereafter a major exporter. The Merauke scheme is slated to be a 480,000 hectare integrated production zone where food would be grown, processed and packaged, transforming the area into Indonesia’s bread basket. Indeed, the government initially estimated that Merauke’s population could rise from about 175,000 to 800,000 in supplying the required labour force to work crops such as rice, maize, sugar, coffee, soybeans and palm oil. Foreign investment is being sought with incentives like tax breaks and lower customs duties. Research commissioned by the Ministry of Public Works found in May 2010 that only 4.92%, or 235,176 hectares, of Merauke’s total area of 4.78 million hectares is non-forested, with the remaining 95%, some 4.55 million hectares, still forested. The report recommended beginning development in non-forested areas prior to any forest conversions.114

In addition to the dramatic changes to vegetation and local ecosystems wrought by such widespread forest clearances, the expansion of oil palm and other plantations brings other risks and costs. Large-scale developments like these require a major reallocation of land and resources, huge investment in new infrastructure and often a shifting of human settlements, all of which negatively impact local communities. These issues frequently result in tenurial conflict between locals and companies as the widespread feeling among local communities is that their lands have been stolen from under them. Although Special Autonomy introduced greater recognition of traditional land rights, it has not been applied retroactively and land transfer remains problematic. This is because local leaders are often manipulated and deceived into making sales where even the modest compensation payments promised are simply not forthcoming. In addition, other common problems include plantations being established without a government license; communities not receiving salient information; consensus agreements not negotiated; promised benefits reneged upon; smallholders left unfairly in debt and their lands not allocated or developed; environmental sustainability ignored; lands cleared but left undeveloped within the specified time frame; and community resistance crushed through force and human rights abuse, committed by the military or the police.

As a result, across West Papua and Indonesia some groups affected by oil palm plantations have been taking collective action to regain lands forcibly confiscated from them. These have taken the form of reoccupying land, damaging company facilities, burning plantations and scaring workers away. Such actions risk military retaliation and exacerbate communal violence, sometimes referred to as horizontal conflict, which has plagued post-Suharto Indonesia. A weak and corrupt justice system, combined with inadequate formal mechanisms to resolve land disputes, is often at the heart of such problems, and it is feared that the expansion of palm oil plantations across Indonesia will result in further conflict. This is particularly the case in West Papua where the influx of Indonesian migrants continues apace, and the industrial development of the region threatens to unleash both horizontal conflict and wider confrontation between indigenous peoples and the authorities. Such cases often involve conflict between the Brimob paramilitary police and the military over control of the local timber industry, with local villagers caught in the middle as they try to secure compensation for the use of their ancestral lands.

Human Rights

The large military presence in West Papua has resulted in a litany of human rights abuses since the takeover in 1963. Resistance to Indonesian rule began with takeover, to which the Indonesian military (Tentara Nasional Indonesia, TNI) has responded with indiscriminate reprisals against the civilian population designed to stifle Papuan calls for greater self-determination. Despite the various regime changes in Jakarta abuses still frequently occur and major military operations are still conducted in the highlands and around the Freeport mining operations. Nevertheless, repression is generally less widespread than in the 1960s, 1970s and early 1980s.115 However rights abuses have probably touched most indigenous Papuan families in the territory and it is thought that around 100,000, roughly 10% of the indigenous population, have been killed by the Indonesian security forces since 1963. Whilst some refugees claim this is a fraction of the true figure, others put indigenous deaths in the tens of thousands. The real figures will likely never be known. Eliezer Bonay, the first governor under Indonesian rule, testified in May 1981 at the Tribunal on Human Rights in West Papua that around 30,000 Papuans were killed in the period from 1963 to the 1969 Act of Free Choice.116

Conflict and displacement in West Papua (October 2010)

Since 1963 the Indonesian authorities have tightly controlled the flow of information out of West Papua and unbiased sources are somewhat thin on the ground. Therefore, it can be difficult to gain a true picture, especially given the tight restrictions on access to the territory for overseas parliamentarians, diplomats, researchers, journalists, aid workers and human rights organisations. It is possible to visit both provinces in the territory on a tourist visa, although travel permits (surat jalan) are also required of every foreign national wishing to visit many areas, and they are rarely granted to anyone in the above categories. The travel permit must list all the areas the traveller plans to visit, in effect requiring visitors to report their own movements to local intelligence agencies. Anecdotal evidence suggests that getting the travel permit has become easier of late. Some areas, however, for example around mining operations, are completely off-limits to foreigners unless guests of the company or the government.

Despite this long-standing policy of isolating the territory from prying eyes, irrefutable evidence of abuse periodically reaches overseas. In October 2010, two graphic videos depicting members of the Indonesian military torturing indigenous Papuans received wide international coverage. The first video shows two hog-tied men, Telengga Gire and Anggen Pugu Kiwo, being hit around the face and threatened with knives before being suffocated with a plastic bag and having their genitals repeatedly burnt with a burning stick. The second video shows a group of seated and bound Papuan men being kicked in the head by uniformed soldiers. At first, Jakarta denied the veracity of the footage, with officials hinting it had been doctored to strengthen the Papuan separatist cause. A few days later, Indonesia’s security minister left a cabinet meeting to concede that the videos were real and to promise an inquiry. On January 24, 2011, the Jayapura Military Court subsequently sentenced three of the soldiers involved to 10, 9 and 8 months in prison respectively for insubordination, not for torture. It seems that the three soldiers are not being discharged, and such light sentences are standard practice for lower ranking military personnel when international pressure forces some measure of accountability on Jakarta.

This first video supports research published earlier in 2010 by a team from the Australian National University, which found that state-sponsored terror against indigenous Papuans is often extremely sexualised in nature. A recurring component of such military repression is the mutilation of both male and female genitals whilst other residents are forced to watch.117 The researchers argue that, ‘The most sexually sadistic side of humanity has a use in conflicts where the desire is not to kill people on a large scale and to avoid becoming a priority on the UN human rights radar’.118 Indeed, these two videos were not the first of their kind to emerge in 2010 as Yawan Wayeni, a known separatist, was also videoed by security forces as he lay dying after being disembowelled. He was recorded being taunted by his captors as his intestines seeped from a gaping wound in his abdomen. No details have subsequently emerged about the promised inquiry, underlining how Indonesia’s difficult transition to democracy continues to be beset by military and police impunity.

Although Jakarta ratified the UN Convention Against Torture in 1998, serious human rights abuses perpetrated by the security forces since then across the archipelago still go unpunished. The National Commission of Human Rights complains that its efforts are hampered by a lack of official co-operation and the intimidation of witnesses. The recent decision by the Obama administration to overturn a 10-year ban on military assistance to Kopassus (the Indonesian Special Forces), instituted in response to the 1999 razing of East Timor, is seen as tacit acceptance of continuing impunity. Indeed, the Indonesian military may actually have more confidence in getting away with human rights abuses due to a shift in US focus from human rights towards fighting terrorism. Nevertheless, since the police in West Papua have now assumed responsibility for many of the duties once the domain of the military, there seems to be a growing awareness that repression and abuse do little to quell separatist sentiment. The result seems to be that more indigenous Papuans taken in for questioning are subsequently released without charge.

Whilst civil society groups have become more visible since 1998, the most potent and enduring symbol of resistance to Indonesian control is the Free Papua Movement (Organisasi Papua Merdeka, OPM), which has conducted a low intensity but persistent guerrilla separatist campaign since the mid-1960s. By the mid-1970s, scattered pockets of resistance had morphed into a popular revolt across much of the central highlands, to which the military responded with large-scale ground operations and an indiscriminate bombing campaign. Whilst the OPM retains broad support among indigenous Papuans it remains chiefly a symbol of resistance rather than an effective fighting force. It has never threatened Indonesian territorial control of West Papua, and in 2006 the Indonesian military estimated its strength at less than 100. The movement controls no territory and is still armed mainly with traditional bows, arrows and spears.119

The Free Papua Movement with traditional weapons

In recent years the OPM has placed greater emphasis on applying diplomatic pressure on Indonesia through international forums such as the United Nations, the Non-Aligned Movement and the South Pacific Forum. It also appears that some individual OPM commanders have renounced armed struggle aware that they cannot win a military victory against the TNI. Nevertheless, encounters between indigenous Papuans and the security forces, especially in the area around the Freeport mine and the border with PNG, have been frequently reported since the end of the Suharto period in 1998. OPM involvement in such skirmishes is often not clear, however.

Although the OPM has long been a very marginal domestic actor, its existence continues to justify a heavy Indonesian military presence. In response to the ‘Papuan spring’ of 2000, in which civil society was galvanised by East Timor’s secession and instability in Jakarta to push for greater self-determination, additional troops have been deployed to the territory. Moreover, the nationwide formation of new districts tends to feed the creation of new military district commands, and troop numbers have also increased along the border with PNG. It was reported in 2006 that the TNI had over 12,000 troops spread across both provinces, in addition to unknown numbers of special forces (Kopassus), military intelligence personnel and other special units. Moreover, some 8,200 police were known to be stationed in West Papua, with between 2,000 and 2,500 being from the paramilitary Brimob unit infamous for rights abuses across Indonesia. Neither the military nor the police have many indigenous officers. The TNI announced in March 2010 plans to deploy thousands of additional troops to deal with increasing unrest, although exact numbers are not yet known. Visitors to the territory are struck by an overwhelming security presence which extends even to small villages.

Since the OPM is incapable of seriously engaging the Indonesian security forces, the military in West Papua spend much of their time shadowing indigenous civil society figures. This is worrying given the previous murders of high profile civilian leaders such as West Papua’s leading anthropologist Arnold Ap (1984) and Papuan Presidium Council Chairman Theys Eluay (2001). The killers of Theys Eluay were subsequently lauded as national heroes by the head of the army. Leaked intelligence documents indicate that monitoring of prominent Papuan civil society members is ongoing, among them Papuan cultural figures, church leaders, human rights activists, local politicians and even American church elders resident in the territory.120

Whilst most of Indonesia has enjoyed increasing civil liberties since Suharto’s fall in 1998, political trials are still regularly conducted in West Papua. Raising the Morning Star flag, especially on the December 1 anniversary of still-born independence, is the prime way of expressing public disapproval with Indonesian rule. The military has often responded with heavy violence towards such flag raisings, including the shooting on sight of those participating. Physical abuse, rape and extended prison terms have also long been the currency of the authorities trying to dissuade further episodes. For example, Former civil servant Filep Karma and student Yusak Pakage were sentenced to 15 and 10 years in prison, respectively, for organising a flag raising ceremony on December 1, 2004.121 More recently, Buchtar Tabuni was arrested in December 2008 on charges of subversion and later sentenced to three years in jail for demanding a referendum on independence. Human Rights Watch reports there are currently around 100 Papuan political prisoners in the territory, almost all serving time for peaceful protest and raising the Morning Star. Video evidence backs up claims that abuse and ill treatment are still the norm for Papuan political prisoners.

The Morning Star flag in Port Vila, Vanuatu, March 2010

Other markers of Papuan cultural identity have been suppressed. For instance, upon the Indonesian takeover in 1963, singing in local languages was forbidden and prized artworks destroyed. Indonesian names have replaced the traditional names of places, mountains and rivers, and any criticism of Indonesian government policies in West Papua has been suppressed.122 Every indigenous Papuan is suspected of being a separatist or supporter of secession and Indonesian security forces stationed in West Papua see themselves surrounded by enemies of the Indonesian state. Since their purpose is to protect Indonesia’s territorial integrity, the military believes it is justified in killing Indonesia’s enemies, and the killers are usually protected or even feted. One result is that West Papuan refugees have been crossing the largely unpatrolled border into PNG since the Indonesian takeover in 1963. The Indonesian Ambassador to PNG estimated in December 2004 that there were some 19,000 Papuan refugees living in PNG.123

The increasing willingness of the international community to pursue leaders of countries which flout human rights conventions is causing anxiety within Indonesia. In October 2010, President Yudhoyono cancelled a visit to the Netherlands at the very last minute, concerned that a group from Maluku had requested a court in The Hague to arrest him on charges of human rights abuse. A number of countries, among them Australia and the UK, permit such cases when states like Indonesia fail to prosecute gross human rights violations within their own borders.124 However, the issue of responsibility is complex since declassified documents show that knowledge of human rights abuses in West Papua, and indeed throughout Indonesia, has long existed at the very highest levels in the US, UK and Australia. Moreover, such knowledge did not prevent American firms from supplying the vast majority of Indonesia’s military hardware during the 1970s and 1980s, arms used to commit countless abuses in West Papua, East Timor and Aceh.125 Indeed, US backing has always been crucial in giving Indonesia free rein for operations such as the takeover of West Papua, the pogroms of leftists in 1965-66 and the invasion of East Timor in 1975.

Conclusion

The Indonesian takeover in 1963 began badly with widespread looting, empty shelves, reduced civil liberties, human rights abuses and the displacement of the fledging Papuan elite that had been preparing to rule an independent West Papua. Since then the main drivers of the indigenous secession movement in West Papua have been historical memory of these independence preparations; a perceived lack of economic opportunities within a booming resource-based economy; resentment over the large-scale migration of Indonesian settlers; and violent Indonesian repression which has fostered the creation of a pan-Papuan identity that has little parallel over the border in PNG. Resistance to Indonesian rule has existed from the very start as Dutch efforts at creating an independent Papuan elite succeeded in undercutting any support for union with Indonesia which might have existed. Dutch policy also raised expectations among the Papuan elite which the incoming Indonesian administration was unable or unwilling to meet. West Papua’s isolation from Indonesia’s nationalist movement of 1945-49 has also contributed to making the territory’s integration problematic. Nevertheless, these obstacles might have been overcome if the Indonesian government had started in 1962/63 by treating Papuans more like citizens than subjects. Instead, the Indonesian takeover brought a decline in living standards for the Papuan elite and brutalisation of Papuans of all classes. The takeover’s security operations have since become an entrenched way of running the territory.

Jakarta argues that its rule raises the living standards of a ‘primitive’ people. Whilst Indonesian rule has brought some degree of material improvement for residents of West Papua, the main beneficiaries have been Indonesian migrants since almost all of the most lucrative private sector positions are filled through ethnic networking. Even though Special Autonomy has expanded indigenous participation in the civil service, the results still seem to lag behind Dutch efforts more than forty years earlier.126 Despite posting higher economic performance figures than the Indonesian national average due to its resource exports, West Papua has the lowest life expectancy and some of the worst educational standards in Indonesia, and per capita spending on health and education has been the lowest in the country. As a result, indigenous Papuans struggle to find work in the private sector as they compete against healthier migrant workers who have benefitted from a superior education often gained elsewhere in the archipelago. The Indonesian state meanwhile has benefitted greatly from the territory’s gold, copper, natural gas, forests and fisheries, which have bankrolled the whole country’s development. Most of West Papua’s indigenous population has seen little benefit from these natural resources however, and in many cases their development has harmed traditional lifestyles. Therefore it is difficult to view Indonesia’s conduct since its takeover as anything less than colonisation.

As seen from the indigenous point of view, West Papua is controlled by a foreign government (Indonesia) in which their human rights are generally not respected. Large-scale Indonesian migration to the territory has made indigenous Papuans a minority in their homeland and instead of inculcating a shared Indonesian identity, migration into West Papua has sharpened pan-Papuan identity among the many disparate indigenous tribes. Compounding this siege mentality, many indigenous Papuans have seen their traditional lands confiscated with little or no compensation for logging concessions, palm oil plantations, mining operations and transmigration settlements. Whilst large-scale Indonesian migration and land disputes have also affected other Indonesian provinces, in West Papua’s case they have fed the nationalist discourse given the Dutch promise of independence, the Papuan lack of ethnic identification with Indonesia and the territory’s isolation from the Indonesian nationalist struggle of 1945-49. Thus, for many indigenous Papuans, independence is the answer, with such sentiment stronger along the northern coast and the central highlands than in new West Papua province and along the southern coast.127

Whatever the changes in Indonesian politics since Suharto’s fall in 1998, the overriding security approach towards West Papua has not changed since 1963, a period that has encompassed the Sukarno, Suharto and post-Suharto regimes. This is demonstrated by the heavy military presence and large swathes of the territory remain under de facto military control. Indeed, the military retains an official presence throughout the archipelago through its territorial system, which runs a parallel administration down to the village level. In West Papua, far from central control in Jakarta, this system feeds abuse, exploitation and environmental catastrophe for the indigenous population, and makes a mockery of the territory’s Special Autonomy. At its most fundamental, the modern relationship between Indonesia and West Papua began as a military operation and has continued largely in that vein. The prevailing mentality among the military occupiers of West Papua is that indigenous Papuans are traitors to the Indonesian nationalist cause. Further conflict, even civil war, appears inevitable unless the indigenous population can enjoy greater human rights and more of the benefits from resource earnings.

David Adam Stott is an associate professor at the University of Kitakyushu, Japan and an Asia-Pacific Journal associate. His work centers on the political economy of conflict in Southeast Asia, Japan’s relations with the region, and natural resource issues in the Asia-Pacific. From April 2010 he has been on research leave at the University of Adelaide.

Recommended citation: David Adam Stott, Indonesian Colonisation, Resource Plunder and West Papuan Grievances, The Asia-Pacific Journal Vol 9, Issue 12 No 1, March 21, 2011.

Notes

1 After formally consolidating its control of the western half island in 1969, Indonesia renamed the territory Irian Jaya province, which was changed to Papua province in 2001 in accordance with local wishes. Papua is another common name which has often been used to refer to all of West New Guinea. In 2003, Indonesian New Guinea was divided into two provinces when the smaller province of West Irian Jaya was carved from the rump of the original Papua province. Confusingly, this new smaller province was subsequently renamed West Papua. For clarity, this paper will use West Papua to cover the entire territory of Indonesian New Guinea since 1963.

2 Duane Ruth-Hefferbower, ‘Indonesia: out of one, many?’, The Fletcher Forum of World Affairs, 26: 2, 2002, p. 228.

3 Upton, Impact of Migration on the People of Papua, Indonesia, PhD thesis, 2009a, p.456.

4 Wies Platje, ‘Dutch sigint and the conflict with Indonesia 1950–1962’, Intelligence and National Security, 16:1, 2001, pp. 285–312

5 John Saltford, The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua, 1962–1969, RoutledgeCurzon, London, 2003, p.7

6 Robin Osborne, Indonesia’s Secret War: The Guerilla Struggle in Irian Jaya, Allen and Unwin, Sydney 1985, p.23

7 Article 18d, the New York Agreement

8 Saltford 2003, p.26

9 Osborne 1985, p.31

10 John Braithwaite, Valerie Braithwaite, Michael Cookson and Leah Dunn, Anomie and Violence, Non-truth and reconciliation in Indonesian peacebuilding, Australian National University, Canberra, 2010, p.99

11 Osborne 1985, p.46

12 Eduard Hegemur, the lone dissenter, was later arrested and tortured. See Japp Timmer, ‘A brief social and political history of Papua, 1962–2005’ in A.J. Marshall and B.M. Beehler (eds), The Ecology of Papua, pp. 1098-1123. The Ecology of Indonesia Series Volume VI, Periplus Editions, Singapore, 2007

13 S. Lekik, ‘Historic vote was a sham: ex-UN chief admits’, Sydney Morning Herald, November 23, 2001.

14 Jim Lobe, ‘Secret Papers Show Papuan Self-Determination Sacrificed to U.S. Courtship of Suharto’, OneWorld US, July 12, 2004.

15 Saltford 2003, p.8

16 Lobe 2004.

17 Cited in Osborne 1985, p.27

18 Bradley Simpson, Economists With Guns: Authoritarian Development And U.S.-Indonesian Relations, 1960-1968, Stanford University Press, California, 2010

19 Jacques Bertrand, Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, p.145

20 Ross Garnaut and Chris Manning, Irian Jaya: The transformation of a Melanesian Economy: Australian National University Press, Canberra, 1974. P.12

21 C.L.M. Penders, The West New Guinea Debacle: Dutch Decolonisation and Indonesia, 1945-1962, Adelaide: Crawford House, 2002, p.89. Christians from these areas generally had a much closer association with the colonial administration than other ethnic groups in the Netherlands East Indies.

22 Rodd McGibbon, Plural Society in Peril: Migration, Economic Change, and the Papua Conflict, East-West Center, Washington, 2004

23 Penders 2002, p.135

24 Rodd McGibbon, Plural Society in Peril: Migration, Economic Change, and the Papua Conflict, East-West Center, Washington, 2004

25 Ross Garnaut and Chris Manning, Irian Jaya: The transformation of a Melanesian Economy: Australian National University Press, Canberra, 1974 p. 13, and Osborne 1985, p. 19.

26 Penders 2002, p.392

27 Jan Pouwer, ‘The Colonisation, Decolonisation and Recolonisation of West New Guinea’, The Journal of Pacific History 34:2, 1999, p.167

28 PNG became independent from Australia in 1975. See Osborne 1985, p.18-20.

29 Osborne 1985, p.20 and Justus M. van der Kroef, ‘West New Guinea: the uncertain future’, Asian Survey, 8: 8, 1968, pp. 694

30 Saltford 2003, p.10

31 Richard Chauvel, Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity and Adaption, East-West Center Washington, Washington, 2005, p.34

32 Osborne 1985, p.31

33 Data for West Papua in 1961 uses Dutch figures, whilst West Papua in 1971 uses figures from Chris Manning and Michael Rumbiak, ‘Irian Jaya: Economic Change, Migrants, and Indigenous Welfare’ in Hal Hill (ed), Unity and Diversity, Regional Economic Development in Indonesia since 1970. Oxford University Press, Oxford, 1991, p.90. All other data comes from Indonesia’s national census.

34 In justifying the division Indonesian officials cite the case of PNG, almost similar in size to West Papua, which consists of 20 provinces and a population of 5.2 million people.

35 Jim Elmslie, ‘West Papuan Demographic Transition and the 2010 Indonesian Census: “Slow Motion Genocide” or not?’, 2010.

36 Elmslie 2010

37 Upton, ‘A disaster, but not genocide’, Inside Indonesia 97, 2009b.

38 Figures from Jim Elmslie, ‘Demographic transition in West Papua and claims of genocide,’ 2008. Elmslie uses the national data for 1971 and 1990 and the provincial authority data for 2005. He extrapolates the breakdown between indigenous and non-indigenous for 1971 and 1990 on the basis of language use.

39 Osborne 1985, p.37

40 Osborne 1985, p.58

41 Upton 2009a, p.25

42 Upton 2009b

43 Upton 2009b

44 Upton 2009a, p.298. In this case migrant means born outside of that regency, the vast majority of whom were born outside of West Papua since indigenous migration around the territory is relatively insignificant.

45 World Bank, Indonesia Poverty Analysis Program, 2006.

46 World Bank 2006

47 World Bank 2006

48 World Bank 2006

49 Upton 2009a

50 Cited in Pouwer 1999, p.169

51 Upton 2009a, p.262

52 Upton 2009a, p.265

53 Cited in Pouwer 1999, p.171

54 Cited in Pouwer 1999, p.172

55 Upton 2009a, p.266

56 Upton 2009a, pp.267-68

57 United Nations Development Program (UNDP), Indonesia Human Development Report 2004, 2004

58 UNDP 2004

59 It was reported in March 2007 that many teachers assigned to the countryside in the new West Papua province were still effectively absent without leave in the provincial capital Manokwari. See Kompas, Banyak Guru Pedalaman Justru Tinggal di Kota, March 16, 2007.

60 Upton 2009b

61 Upton 2009b

62 Upton 2009a, p.26

63 Stuart Upton, ‘A cultural carnival? Observing social change in Papua’, Inside Indonesia 86, 2006

64 UNDP 2004

65 World Food Programme (WFP), Food Security and Vulnerability Atlas 2009, link.

66 UNDP 2004

67 Badan Pusat Statistik Papua (Statistics Papua), link.

68 BPS Papua, link.

69 UNDP 2004

70 Leslie Butt, ‘“Lipstick Girls” and “Fallen Women”: AIDS and conspiratorial thinking in Papua, Indonesia’, Cultural Anthropology, 20:3, August 2005, p.420

71 UNDP 2004

72 UNDP 2004

73 UNDP 2004

74 Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (Statistics Indonesia), link.

75 UNDP 2004

76 Elisabeth Oktofani, ‘Magelang Scores High, Papua Low In Health Survey’, The Jakarta Globe December 1, 2010

77 World Bank, Indonesia Poverty Analysis Program, 2006, link.

78 Carmel Budiardjo and Liem Soei Liong, West Papua: The Obliteration of a People, Tapol, Thornton Heath, UK, 1988, p.3

79 Osborne 1985, p.8

80 PNG became independent from Australia in 1975. See Osborne 1985, p.18-20.

81 Osborne 1985, pp.33-34

82 Pouwer 1999, p.171

83 Upton 2009a

84 Simpson 2010

85 Osborne 1985, p.119

86 Denise Leith, ‘Freeport and the Suharto Regime, 1965-1998’, The Contemporary Pacific 14:1, 2002

87 Jane Perlez and Raymond Bonner, ‘Below a Mountain of Wealth, a River of Waste’, New York Times, December 27, 2005

88 Agus Sumule, “Protection and empowerment of the rights of indigenous people of Papua(Irian Jaya) over natural resources under special autonomy: From legal opportunities to thechallenge of implementation”, Resource Management in Asia Pacific Working Paper 30, 2002

89 World Bank, Papua Public Expenditure Analysis, 2005, link.

90 Cited in West Papua Report January 2011, link.

91 Cited in West Papua Report January 2011link.

92 Cited in West Papua Report January 2011link.

93 Freeport also states that it indirectly created 10,700 jobs in 2006, such as for contract workers or employees at partner firms.

94 Mimika Statistics Agency (BPS) 2007 figures. Markus Makur, ‘More than half Mimika population lives in poverty’, Jakarta Post, September 26, 2007

95 Norway Ministry of Finance press release, June 6, 2006, link.

96 Jack Wold and Ramsay Barrett, ‘Irian Jaya stranded gas accumulation revived after 42 years’, Offshore Magazine 60:4, 2000.

97 ibid

98 ICG, ‘Communal Violence in Indonesia: Lessons From Kalimantan’, Asia Report 19, June 27, 2001

99 Jim Elmslie, Irian Jaya Under the Gun: Indonesian Economic Development Versus West Papuan Nationalism, University of Hawaii Press, Honolulu, 2003, pp. 85-86

100 Elmslie 2003, p.85

101 Environmental Investigation Agency (EIA) and Telapak, The Last Frontier: Illegal Logging in Papua and China’s Massive Timber Theft, 2005, link.

102 EIA and Telapak 2005

103 EIA and Telapak, Rogue Traders: The Murky Business of Merbau Timber Smuggling in Indonesia, 2010, link.

104 ibid

105 Jakarta Post, Papua Refuses to Revoke Logging Licences, March 25, 2003

106 EIA and Telapak 2005

107 South China Morning Post, Indonesia: Illegal Loggers Turn to Papua, November 14, 2004

108 Damien Kingsbury, Power Politics and the Indonesian Military, RoutledgeCurzon, London, 2003 p.197

109 Cited in West Papua Report January 2011, link.

110 Ibid

111 See Butler, Rhett and Sarah Conway. ‘Could peatlands conservation be more profitable than palm oil?’, Jakarta Post, August 22, 2007 and more recent data here.

112 ICG, ‘Indonesian Papua: A Local Perspective on the Conflict’, Asia Briefing 66, July 19, 2007

113 AFP, ‘Palm oil giant hits back at Greenpeace’, The Age, August 10, 2010.

114 Takeshi Ito, Noer Fauzi Rachman and Laksmi A. Savitri, Naturalizing Land Dispossession: A Policy Discourse Analysis of the Merauke Integrated Food and Energy Estate, presented at the International Conference on Global Land Grabbing April 6-8, 2011, link.

115 ICG, ‘Indonesia: Resources and Conflict in Papua’, Asia Report 39, September 13, 2002, p.2

116 Neles Tebay, Interfaith Endeavours for Peace in West Papua, Human Rights Office, Missio, Aachen, The Netherlands, 2006, p5

117 Such accounts are not new. See Osborne 1985.

118 Braithwaite et al 2010, p.63

119 International Crisis Group (ICG), ‘Papua, Answers to Frequently Asked Questions’, Asia Briefing 53, September 5, 2006, p.4

120 Such surveillance could also be used to justify the policy of closing West Papua to foreigners.

121 Yusak Pakage earned an early release in July 2010. Filep Karma is still in prison.

122 Irian Jaya was the official name of the province from 1973 to 2002, and means Victorious Irian in Indonesian (Irian being another name for New Guinea). Catherine Scott and Neles Tebay, ‘The West Papua conflict and its consequences for the Island of New Guinea: Root causes and the campaign for Papua, land of peace’, The Round Table, 94: 382, 2005, p.603

123 Catherine Scott and Neles Tebay, ‘The West Papua conflict and its consequences for the Island of New Guinea: Root causes and the campaign for Papua, land of peace’, The Round Table, 94: 382, 2005, p.600

124 Jeff Waters, ‘Torture In West Papua: The Video Verdict Is In’, Australian Broadcasting Corporation (ABC) News, October 27, 2010

125 Noam Chomsky, Understanding Power, The New Press, New York 2002, p.295

126 This is based on a statement by Papua’s governor in 2002 that 40% of civil servants were indigenous. See ICG 2002, p.8

127 ICG, ‘Papua, Answers to Frequently Asked Questions’, Asia Briefing 53, September 5, 2006, p.4

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny