ULMWP Geser Fokus Diplomasi dari Pasifik ke Dunia

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM – Pidato lengkap Sekretaris Jenderal United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Octovianus Mote, dibacakan serentak di Papua dan diberbagai lokasi pada peringatan 1 Desember, hari Kamis (1/12).

Anggota tim kerja ULMWP Markus Haluk mengatakan dia membacakan pidato Sekjen ULMWP pada peringatan 1 Desember yang dipusatkan di halaman asrama mahasiswa rusunawa Kampus Universitas Cenderawasih, Kota Baru, Jayapura, Papua, hari Kamis (1/12).

Pada peringatan itu, dilaksanakan doa syukur, pembacaan pidato Sekretaris Jenderal ULMWP Octovianus Mote oleh Markus Haluk, dan orasi politik dari masing-masing wakil organisasi dan para tokoh yang hadir. Di akhir acara dilakukan penandatanganan petisi dukungan rakyat Papua untuk ULMWP dan keanggotaannya di Melanesian Spearhead Group (MSG).

Dalam isi pidatonya, Octovianus Mote mengatakan ULMWP telah melakukan berbagai upaya diplomasi internasional mulai dari kawasan Pasifik, Afrika, hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekjen ULMWP itu meminta dukungan doa dan dana dari berbagai pihak untuk menunjang aneka upaya diplomasi tersebut.

“Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kemajuan di atas. Karena semua terjadi sebagai buah dari kasih karuniaNya. Selain itu, dibalik kemajuan di atas kini kita dihadapkan pada tantangan yang semakin hari semakin berat,” kata Octo, sapaan akrabnya, dalam naskah pidato peringatan 1 Desember yang diterima satuharapan.com, hari Kamis (1/12)

“Karena itu ULMWP memerlukan dukungan doa dan dana dalam menunjang aneka lobi politik di berbagai belahan bumi. Karena sejak bulan September 2016 fokus lobi sudah bergeser dari Pasifik kepada dunia,” dia menegaskan.

Octo mengatakan, fokus utama ULMWP bukan lagi semata-mata memastikan keanggotaanya di MSG melainkan bagaimana membentuk Koalisi Pendukung Papua Barat di berbagai belahan bumi lainnya. Dukungan ini bukan sekadar dalam bentuk sekali dua kali pernyataan politik tetapi dukungan yang konsisten termasuk ikut mencari dukungan anggota PBB lainnya.

“Semua orang Papua perlu bangkit untuk lobi dengan caranya sendiri berbagai macam negara di dunia darimana pun kita berada. Kasih tahu kepada mereka bahwa kami mohon suara dukungan mereka dalam ketika anggota PBB bersama sama membatalkan resolusi 2504 tahun 1969 dan membiarkan bangsa Papua hidup berdaulat secara damai,” kata Octo.

Octo mengatakan, ULMWP menyadari akan tugasnya dalam mewujudkan kedaulatan bangsa. Tantangannya adalah bagaimana bisa memastikan dukungan dari (paling tidak) satu per tiga jumlah anggota Negara Anggota PBB.

“Untuk itu, ULMWP mengubah pola diplomasi, tidak seperti di tahun 1960an dan sesudahnya yakni lobinya tidak lagi bertolak dari Papua ke dunia Barat dan Afrika,” katanya.

Octo menyebut capaian yang telah dilakukan ULMWP dalam memfokuskan dukungan dari negara-negara di kawasan Pasifik. Menurut dia, dalam dua tahun pertama, ULMWP memperkuat basis dukungan di seluruh kawasan ini melalui jaringan adat, NGO, Gereja adan kalangan terdidik serta politisi. Secara kelembagaan, ULMWP menjadi anggota oberserver dan kini dalam proses menjadi anggota penuh MSG.

“Dalam tahun kedua dukungan itu meningkat dari wilayah Melanesia kepada Polinesia dan Micronesia melalui wadah baru bernama Pasifik Island Coalition on West Papua atau PICWP yang dibentuk atas inisiatif dari Perdana Menteri Solomon Island, Manase Sogovare yang juga adalah Ketua MSG,” kata Octo.

Dari sisi dukungan politik, lobi ULMWP berhasil memasukan masalah Papua menjadi salah satu masalah utama di kawasan pasifik. Dalam sidang tahunan (2015) Negara-negara Anggota Forum Pasifik (PIF) memutuskan untuk mengirim tim pencari fakta ke Papua.

Octo mengatakan kerja keras anggota ULMWP tidak hanya terbatas di kawasan Pasifik tetapi juga terjadi di Indonesia. Menurut dia, sebagian rakyat Indonesia terutama di kalangan terdidik sudah mulai mengakui aneka kejahatan yang dilakukan pemerintah dan militer Indonesia terhadap rakyat Papua Barat.

“Lebih daripada itu dalam minggu ini kita baru menyaksikan dideklarasikannya Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-West Papua). Gerakan rakyat Indonesia ini pun kini meningkat kepada dukungan terhadap hak bangsa Papua Barat untuk merdeka sebaga bangsa berdaulat,” kata Octo.

Octo mengatakan berbagai kelompok orang Papua di Belanda pun menuntut tanggungjawab Belanda yang lalai dalam melindungi kepentingan rakyat Papua. Menurut dia, dalam proses gugatan secara hukum tersebut, kelompok tersebut telah melakukan konsultasi dengan United Liberation Movement for West Papua.

“Sementara itu negara-negara di pasifik ini membuat tidak sedikit negara anggota PBB dari berbagai belahan bumi lainnya yang terpukau dan mengikuti secara serius setiap perkembangan yang terjadi di Indonesia dan Papua,” kata dia.

Editor: Eben E. Siadari

December 3, 2016 0

Saat Dijajah Belanda Cuma 1 Orang Papua Dibunuh, Sekarang?

tirto.id – Filep Jacob Samuel Karma terus konsisten menyuarakan kemerdekaan Papua. 11 tahun hidup di balik jeruji besi tak membuatnya ciut. Suaranya masih lantang mengutarakan berbagai penindasan yang terjadi di tanah kelahirannya, penindasan di masa lalu sampai yang terbaru.

Baginya, ini perjuangan sepanjang hayat, dan ia tahu harus mengorbankan banyak hal. Demi kemerdekaan rakyat Papua, dia pun rela keluar masuk penjara.

“Tidak apa-apa. Namanya pejuang kemerdekaan, itu bagian dari hidup. Sukarno dan Mohammad Hatta juga keluar masuk penjara,” kata Filep Karma.

Filep bicara banyak mengenai pandangannya soal kemerdekaan Papua. Ia tahu memperjuangkan kemerdekaan adalah persoalan yang tidak gampang. Tersirat betapa ia juga mengetahui bagaimana para pejuang kemerdekaan Indonesia, dulu, juga harus menghadapi pemenjaraan, pembuangan hingga kematian saat mengusahakan kemerdekaan Indonesia.

Tidak mudah menghubungi Filep. Berkali-kali menghubungi tidak dijawab. Sampai 12 kali Tirto berusaha menghubunginya. Pada usaha yang ke-13, Tirto pun akhirnya dapat bercakap-cakap dengan lelaki kelahiran Biak 57 tahun lalu itu.

Berikut penuturan Filep Karma kepada Arbi Sumandoyo dari Tirto pada 30 November 2016, sehari menjelang perayaan ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Bagaimana pandangan Anda tentang perlakuan pemerintah di tanah Papua sekarang?

Perlakuan pemerintah tidak ada perubahan. Jadi sejak 1963 sampai sekarang, tidak banyak. Jadi seperti sekarang ada perhatian dari Pak Jokowi dengan beberapa kali kunjungan ke sini, itu hanya lip service, permukaan saja. Secara mendasar tidak memperbaiki situasi yang sebenarnya di situ.

Bukankah pemerintah berjanji memperbaiki Papua, termasuk sudah menggelontorkan puluhan triliun untuk membangun infrastruktur?

Itu, kan, diberikan setelah kami demo, demo dan meminta merdeka. Jadi itu kan, ibaratnya bukan dikasih karena kesadaran untuk membangun masalah Papua, tetapi karena terjepit masalah Papua yang mendunia, terpaksa diberikan, begitu.

Apa, sih, harapan warga Papua?

Kalau berangkat dari latar belakang sejarah, kami bangsa yang berbeda dengan Indonesia. Kami bangsa yang lain dan kami punya hak untuk merdeka. Oleh Soekarno negara kami dimatikan, negara kami yang belum merdeka. Contoh waktu peristiwa Dwikora, saya ingat waktu itu ada “Ganyang Malaysia”, terus perintahnya, bubarkan negara boneka Malaysia buatan Inggris. Tahu enggak, di Trikora juga pidatonya seperti itu, “Bubarkan negara Papua buatan Belanda”. Sama. Untung saja Malaysia gagal, kalau tidak Malaysia sama menderita seperti Papua sekarang.

Bukankah pemerintah berupaya mewujudkan perdamaian di Papua? Sebetulnya seperti apa kondisi Papua saat ini?

Kalau menurut saya, di Era Gusdur kami merasakan itu (menjadi warga Papua sebenarnya), tetapi di era Jokowi penangkapan-penangkapan warga Papua meningkat sekali sampai 6000 orang. Demo-demonya teman-teman KNPB (Komite Nasional Papua Barat) ditangkap, sampai 5000 orang. Kalau itu dikumpulkan, sampai kota-kota jumlahnya sampai 6000 orang. Jadi sebetulnya, di era Jokowi eskalasinya semakin meningkat. Pelanggaran HAM semakin meningkat, kebebasan mengemukakan pendapat, itu dilarang.

Di Papua, demo itu dilarang, katanya tidak ada izin. Lho, padahal aturan demo itu bukan izin, tetapi hanya pemberitahuan, bukan meminta izin. Nah, kalau demo yang di Jakarta, seperti sekarang menjelang tanggal 2 Desember (Aksi Bela Islam III) itu tidak dihambat, tidak berani dihambat.

Anda merasakan sebetulnya tidak ada perbedaan antara Jokowi dengan pemimpin sebelumnya?

Tidak ada. Ada sedikit perubahan, artinya sedikit dibuka, kami boleh berbicara. Tetapi itu langsung dibungkam. Jadi seperti aksi demo itu, langsung dilokalisir, tidak boleh bergerak. Misalnya, teman-teman di KNPB, sudah memberitahukan tiga hari sebelumnya, dia bilang mau ke DPR Provinsi, tidak boleh bergerak. Jadi langsung dihambat di titik kumpul, jadi tidak boleh bergerak.

Apa harapan Anda ke depan untuk Papua?

Harapannya adalah pemerintah Indonesia harus bisa mengakui bahwa waktu Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) itu dilakukan secara represif di bawah tekanan militer dan bukan Papua bebas memilih. Itu di bawah ancaman. Jadi ke depan, kalau Indonesia mau dewasa dalam berdemokrasi dan membuktikan kepada negara luar bahwa betul-betul Indonesia negara demokrasi, bentuk referendum di Papua. Memberikan izin referendum dilakukan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Karena begini, Papua satu-satunya provinsi yang masuk ke Indonesia melalui campur tangan internasional. Kalau Provinsi lain, kan, memang secara sukarela ingin membangun bersama Indonesia. Kalau Papua tidak. Papua mempersiapkan diri untuk merdeka sendiri, lalu dicaplok begitu. Dicaplok, dipaksa dengan perjanjian internasional, baru masuk Indonesia. Itu pun Pepera dilakukan di bawah tekanan intimidasi militer.

Jadi kami berusaha. Kalau pun kami keluar dari bingkai Indonesia, itu juga karena campur tangan internasional. Jadi itu hal yang wajar. Jadi pemerintah Indonesia tidak bisa bilang tidak boleh (membangun solidaritas internasional).

Menurut Anda Papua sudah siap untuk merdeka?

Lho siap sekali. Sekarang saya tanya, waktu Indonesia merdeka, berapa sih sarjana, doktor? Pak Karno saja baru insinyur, Pak Hatta baru doktorandus, lah Papua sudah punya doktor. Doktor sudah berapa orang, jadi kenapa Papua merdeka teman-teman Indonesia memusingkan, itu urusan kami, mau kami merdeka kemudian makan dan tidak makan kenapa Indonesia yang pusing begitu, lho.

Dan ini bahasa-bahasa khas penjajah begitu, kaya Belanda dulu: wah Indonesia enggak bisa merdeka, nanti kamu merdeka mau makan apa. Sama saja seperti itu. Sekarang kami mendengar hal yang sama seperti itu.

Banyak dorongan agar Papua tidak melepaskan diri, bagaimana pandangan Anda?

Itu kan sebenarnya karena SDA Papua yang diinginkan. Buktinya kami bersama-sama dengan Indonesia, tapi hidup kami dalam ancaman, bahaya dari sejak gabung sampai saat ini. Dan itu terjadi setiap hari, setiap saat ada pembunuhan orang Papua. Mana bisa kita bebas berbicara tentang merdeka. Dulu saja, untuk menyebut nama Papua (saat masih bernama Irian Jaya), sudah dituduh separatis.

Siapa yang tahan kalau hidup menderita begitu. Tidak ada kesejahteraan (saat) kami bergabung dengan Indonesia. Kesejahteraan itu bukan makan minum cukup, terutama hati, kalau hati damai makan dan minum bisa dicari. Tetapi kalu hati tidak sejahtera, bagaimana mau makan minum? Kaya lagunya siapa ya dibilang, “Burung Dalam Sangkar”, tetapi hatinya tersiksa, sama orang Papua juga seperti itu. Jadi bukan masalah makan dan minum, tetapi masalah hak asasi Papua untuk merdeka.

Apa upaya Anda untuk mewujudkan itu?

Kami melakukan pendekatan-pendekatan politik dengan teman-teman Indonesia. Karena saya yakin, rakyat Indonesia banyak yang punya hati nurani. Kalau dia melihat penderitaan Papua selama 50 tahun, pasti dia tidak tega. Aduh kenapa, ditahan padahal tidak bawa senjata, tetapi malah disiksa terus.

Sampai saat ini Anda masih terus berjuang bersama Benny Wenda dan Jacob Rumbiak?

Ya betul. Saya tidak di negara tetangga, saya di dalam negeri. Saya berbicara dengan bung, saya menjelaskan penderitaan kami, selama bergabung dengan Indonesia, apa saja yang kami rasakan. Sebab begini, bung, saat dijajah Belanda, hanya satu orang Papua saja dibunuh, bandingkan sekarang? Itupun karena dia melakukan pembunuhan terhadap pejabat pemerintah. Tetapi setelah Indonesia masuk menjajah kami, wow orang Papua yang dibunuh sudah ratusan ribu.

Anda menolak menandatangi grasi yang diberikan Presiden?

Betul. Begini, grasi diberikan kepada pelaku kriminal, saya ini tahanan politik dan bukan pelaku pidana. Berbeda ideologi, lalu kenapa saya dikriminalkan. Saya tidak mau.

Saya dipaksa keluar, remisi yang dipaksakan begitu dan menyalahi aturan sebenarnya. Sebab namanya kalau dikeluarkan karena remisi, harusnya masih ada wajib lapor. Tetapi saya kok tidak melakukan itu.

Apa yang Anda lihat dari kondisi warga Papua saat ini?

Orang Papua terpinggirkan, di mana-mana tanah milik TNI AD, tanah milik TNU AU, tanah milik Polda, tanah milik TNI AL. Orang Papua tidak bisa berbicara, karena kalau berbicara dituduh separatis.

Sampai saat ini?

Masih ada. Tadi saja pulang dari kantor, ada konvoi militer dengan Polisi. Karena menjelang 1 Desember, rakyat kok ditakut-takuti, aneh menurut saya.

Besok berarti tetap ada perayaan Papua Merdeka?

Iya, kita tetap melakukan perayaan. Kita ibaratkan, sering polisi tanya, kalau bapak ulang tahun, bapak ngapain aja? Mukulin tetangga? Enggak juga, kan? Mungkin isterinya belanja, mungkin masih ada kelebihan makanan orang lewat kita panggil, bolehlah makan, bolehlah mampir.

Orang Papua juga begitu. Istilahnya kita merayakan, senang begitu lho, gembira. Tetapi, kok, selalu dikonotasikan negatif, seakan-akan kami merampok, membunuh dan mengacau. Kami heran, kok cara pandang terhadap kami seperti itu. Saya juga heran.

Apakah ada pengibaran bendera Bintang Kejora?

Kalau pengibaran, saya tidak tahu karena sekarang saya tidak telibat. Dulu saya memang aktif, tetapi saya sudah mengkader orang, sudah ada yang berani, saya harus mundur. Istilahnya Ki Hajar Dewantoro, ing madyo mangun karso (tertawa).

Saya ikut hadir memberikan semangat, nanti kalau salah saya yang memberikan nasihat, begitu. Sudah tidak saya ambil alih lagi, jadi bukan cuma saya saja yang berani, itu jangan. Banyak orang Papua yang berani berbicara tentang haknya dengan damai. Sekali pun ancamannya masuk penjara, atau apa, tetapi kami berani berbicara tentang hak kami dengan damai.

Berapa jumlah orang yang akan menghadiri perayaan itu?

Saya belum bisa memastikan, karena adik-adik lain yang menjadi koordinatornya, saya tidak tahu. Jadi pemerintah juga berupaya memecah massa. Jadi di lapangan menjadi tempat almarhum Theys Hiyo Eluay dimakamkan, itu juga dibuat acara. Itu yang buat Dandim dan Kapolres di sana. Itu juga saya bingung, ini bagaimana.

Apa cita-cita Anda yang belum tercapai?

Ya membuat merdeka sendiri, lepas dari jajahan Indonesia, begitu. Sehingga hasil sumber daya alam kami bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat Papua.

Anda tentu sangat ingin dan rindu melihat Papua merdeka?

Ya, karena sekarang kami dijajah, kami jadi daerah koloniasasi dari Indonesia. Terus kekayaan kami diambil, perundingannya antara Indonesia dengan Amerika. Kami dibungkam tidak boleh berbicara. Jadi seperti begini lho, bung. Saya bertetangga, lalu saya datang ke rumah bung, dan bung saya suruh tinggal di emperan, begitu. Terus semua hasil ladang di halaman, saya yang nikmati dan kemudian kalau ada sisa-sisanya, lalu bung yang saya suruh nikmati panen, kan begitu. Itu terjadi di Papua.

Indonesia kan punya rumah sendiri, kenapa rumah saya direbut, lalu saya disuruh tinggal di emperan. Padahal, Tuhan menciptakan kita sudah punya rumah sendiri, sudah punya wilayah masing-masing. Kemudian kalau dirunut sejarahnya, tidak ada orang Papua ikut Sumpah Pemuda, tidak ada orang Papua ikut perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Yang tiga pahlawan nasional itu, itu pun baru ada setelah reformasi, karena kami gencar teriak merdeka, baru tiba-tiba ada yang diangkat jadi pahlawan. Jadi ketawa. Orang lain mau jadi pahlawan saja harus dipermasalahkan dan jadi ramai, Papua tanpa minta, tanpa mengajukan, lalu diangkat tiga orang sekaligus. Hahaha…. jadi itu, kan, pahlawan nasional boneka, begitu.

Kalau tadi Anda mengatakan Papua siap merdeka, apakah perangkat kenegaraannya memang benar-benar sudah siap?

Nah itu, kan, urusan kami di sini. Istilahnya kalau dibandingkan dengan jumlah sarjana waktu Indonesia merdeka sebenarnya kita lebih banyak. Indonesia merdeka saja mampu, kenapa Papua tidak mampu? Padahal kalau dihitung, sarjana kami sudah lebih banyak.

Anda yakin dengan banyaknya lulusan perguruan tinggi itu, Papua bisa mengelola negaranya sendiri dan tanpa kekerasan?

Oleh sebab itu, saya berusaha dengan teman-teman, kami harus meluruskan sejarah kami, meletakkan dasar yang baik. Jangan kami membuat kebohongan dengan sejarah kami, kami harus meluruskan yang benar. Sebab Indonesia juga didirikan atas kebohongan-kebohongan. Kemudian beberapa gelintir orang, kekayaan untuk keluarga sendiri atau trah mereka atau kelompok mereka, sebagian rakyat Indonesia dibiarkan menderita. Ini yang saya lihat, teman-teman di Indonesia.

Jadi saya melihat ini seperti contoh ya, masyarakat menjadi korban lumpur Lapindo, itu kan kasihan negara harus memperhatikan kepentingan mereka. Jangan kepentingan Aburizal Bakrie lebih dipentingkan daripada rakyat. Yang punya negara ini rakyat yang banyak, bukan Aburizal sendiri.

Anda tidak takut dipenjara kembali?

Tidak apa-apa. Hahahaha… namanya pejuang kemerdekaan itu bagian dari hidup. Sukarno dan Mohammad Hatta juga keluar masuk penjara.

Siapa tokoh yang menginspirasi Anda?

Saya banyak belajar dari Indonesia lah, bagaimana Sukarno berjuang untuk rakyatnya, bangsanya. Sehingga saya berpikir, jika Sukarno bisa berjuang untuk bangsanya, saya pun juga bisa berjuang untuk bangsa saya. Juga Mahatma Gandhi, kemudian ya salah satu pejuang yang baru saja almarhum di Kuba, Fidel Castro.

Bung, saya titip pesan untuk orang-orang Indonesia yang punya hati nurani, yang kemarin mendeklarasikan forum rakyat Indonesia bagi Refrendum West Papua. Terimakasih banyak untuk teman-teman di Indonesia. Saya yakin di Indonesia masih banyak orang yang punya hati nurani. Oke, terimakasih ya.

(tirto.id : arb/zen)

December 3, 2016 0

Gen. TRWP Mathias Wenda: Sang Bintang Fajar Kini Terbit dari Barat!

Kemerdekaan ialah Hak Segala Bangsa: Papua, Batak, Betawi, Jawa, Sunda, Bugis…

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi Wset Papua (MPP-TRWP), lewat Sekretaris-Jenderal TRWP Lt. Gen. Amunggut Tabi, Gen. TRWP Mathias Wenda dengan ini pertama-tama mengucapkan Salam Jumpa! dan selamat bergabung dalam mebarakan Api Revolusi di seluruh rimba New Guinea dan di antara sekalian bangsa di wilayah Nusantara.

Sdr. Surya Anta dan teman-teman dari seluruh Indonesia, kami dari MPP TRWP menyatakan sambutan meriah dan menyatakan ini sebagai Hadiah HUT Kebangkitan Bangsa Papua I, dan sekaligus sebagai Bingkusan Natal bagi umat Kristian di Tanah Papua dan di seluruh Indonesia, dan bagi orang Melanesia, karena ini adalah sejarah, sebuah mujizat dan sebuah peristiwa, di mana kini, Bintang Fajar Terbit di Bagian Barat.

Peristiwa terbitnya Sang Bintang Fajar dari Barat akan menjadi pengetahuan unik, dan terkesan, akan dikenang sepanjang sejarah manusia, sepanjang manusia hidup di dunia ini. Tentu saja bangsa Indonesia selalu mengenang Sukarno sebagai proklamator. Bangsa Papua mengenal tokoh-tokohnya seperti Theys Eluay, Kelly Kwalik, Abdurrahman Wahid, Mako Tabuni, Elias Yikwa, Hans Bomay, Lukas Tabuni, SJ Roemkorem, Jacob Prai.

Bangsa Papua telah mencatat, dunia telah mencatat, Sdr Surya Anta adalah Surya yang terbit dari Barat, yang tidak dapat dipahami oleh akal sehat politik NKRI.

Apapun yang terjadi, kita patut bangga, kita patut bersyukur kepada nenek-moyang kita masing-masing, kepada para pendahulu kita, kepada para pahlawan, dan kepada Tuhan Pencipta Alam Semesta dan segala makhluk, karena hanya dengan bantuan ilham dan pengertian itulah kita dapat mendudukkan diri sebagai sesama manusia dan membela sesama kalau ada perbuatan manusia yang tidak manusiawi dan melampaui batas-batas rasa kemanusiaan kita.

Apa selama ini terjadi di Tanah Papua ialah sebuah musibah kemanusiaan yang memalukan dan merendahkan tingkat pemahaman dan nalar kita sebagai manusia.

Hanya manusia yang benar-benar manusia, benar-benar terlepas dari apapun yang melekat kepada identitas tubuhnya-lah, yang akan merdeka untuk menyatakan benar kapada yang benar dan salah kepada yang salah, membela kebenaran sampai titik darah penghabisan. Bagi manusia yang terjajah oleh dogma, ideologi dan identitas duniawi yang sementara, ia akan tetap berada dalam kekangan dunia ciptaan yang membawa mimpi buruk bagi dirinya, keluarganya dan bangsanya.

Kita harus akhiri bersama penjajahan ini, dan setiap bangsa di dalam NKRI harus merdeka dan berdaulat, bersama-sama sebagai sesama umat manusia, bertetangga sebagai bangsa, mengikuti langkah Timor Leste.

Dikeluarkan di: MPP TRWP

Pada Tanggal: 2 Desember 2016

an. Panglima,

Amunggut Tabi, Lt.Gen TRWP
BRN: A.DF 018676

December 3, 2016 0

Ini pidato 1 Desember Sekjen ULMWP

Ilustrasi - Dok. Jubi — Ilustrasi – Dok. Jubi

Papua……Merdeka, Merdeka,Merdeka

Seluruh rakyat bangsa Papua Barat yang tersebar di seluruh dunia, khususnya yang hari ini kumpul di Lembah Agung Balim-Jantung Papua, Wilayah Adat Lani Pago. Saya atas nama pribadi dan keluarga serta seluruh pengurus United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)baik yang di luar negeri maupun di tanah air saya hendak menyambut dengan salam khas dari Wilayah ini yang kini popular di seluruh dunia, waa….waa… waaa….. waaaa.

Hari ini, sebagaimana biasa setiap tanggal 1 December kita berkumpul untuk rayakan peristiwa yang terjadi 54 tahu lalu di Holandia Baru. Yakni saat bendera bintang kejora dikibarkan untuk pertama kali dan lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua dinyanyikan serta simbol nasionnal lainya seperti nama bangsa dengan wilayahnya di umumkan. Peristiwa ini dilihat pula sebagai saat lahirnya sebuah bangsa baru bernama Papua Barat. Tentu saja pandangan demikian itu ada benarnya, karena kalau saja Belanda dan bangsa barat tidak menghianati apa yang mereka wartakan, Bangsa Papua semestinya merupakan negara pertama yang merdeka dari berbagai colonial eropa yang menguasai bangsa bangsa di wilayah Melanesia, Polinesia dan Micronesia.

Sayang, sejarah berputar kearah yang berbeda. Negara Kolonial Belanda keluar denga watak aslinya sebagai bangsa pedagang, mereka sama sekali tidak perdulikan dengan nasib dan masa depan bangsa Papua. Mereka sama sekali tidak melibatkan pemimpin resmi bangsa Papua yang sudah mereka siapkan selama kurang lebih 10 tahun sebelumnya. Belanda dan Amerika sama sekongkol untuk jual bangsa Papua kepada colonial baru bernama Indonesia melalui perjanyian New York yang di tanda tangani di markas besar PBB di kota New York pada tanggal 15 Agustus 1962. Perjanjian ini merupakan lebih dari sebuah transaksi perbudakkan. Karena yang di jual adalah bukan saja kebebasan dari 1025 orang yang di ditodong dengan moncong senjata melainkan yang mereka perdagangkan adalah nasib dan masa depan sebuah bangsa: bangsa Papua. Sebagai imbalannya, Belanda menikmati keuntugan ekonomi dari berbagai perdagangan hingga hari ini dan Indonesia membayar Amerika dengan menyerahkan gunung emas Nemangkawi dari tanah papua yang di tambang oleh perusahaan raksasa Freeport MacMoRan.

Saudara saudari rakyat bangsa Papua yang saya hormati. Setiap kali kita memandang bintang kejora dalam apapun bentuknya senentiasa memperkuat sentiment kebangsaan kita. Setiap kali kita menyanyikan lagu Hai Tanahku Papua, membakar rasa cinta akan tanah air kita, Tanah Papua. Semua itu merupakan darah yang mengalir dalam diri setiap anak negeri yang terus bahu membahahu berupaya mewujudkan negara Papua Barat. Kemerdekaan itu diperjuangkan silih berganti oleh berbagai kepemimpinan nasional melalui aneka wadah nasional yang diawali oleh Komite Nasional Papua Barat (1961), Kongres Rakyat Papua II (2000) hingga United Liberation Movement for West Papua (2014).

Sekali lagi kalau dalam Kongres Papua I menghasilkan symbol-simbol nasional maka dalam kongres Papua kedua, rakyat papua melalui resolusinya memutuskan bahwa sejarah integrasi Papua ke dalam wilayah Republik Indonesia di luruskan. Yakni bahwa (aa) rakyat Papua Barat adalah berdaulat sebagai sebuah bangsa sejak 1 Desember 1961, bahwa (bb) rakyat bangsa Papua menolak perjanjian new york baik dari sisi moral maupun hukum karena di susun tanpa melibatkan perwakilan bangsa papua dan bahwa (cc) rakyat bangsa Papua melalui Kongres II menolak hasil pepera (hak penentuan nasib sendiri) karena di laksanakan secara paksa, penuh intimidasi dan pembunuhan secara sadis, disertai aneka kejahatan militer dan berbagai macam perilaku tidak tidak bermoral yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dan karena itu melalui Kongres II ini rakyat bangsa Papua menuntut PBB untuk membatalkan resolusi 2504, 19 November 1969.

Dalam perjalanan sejarah bangsa Papua yang demikian ini, ULMWP sadar akan tugasnya dalam mewujudkan kedaulatan bangsa. Tantangannya adalah bagaimana bisa memastikan dukungan dari (paling tidak) 1 per tiga jumlah anggota Negara Anggota PBB. Untuk itu, ULMWP merobah pola diplomasi, tidak seperti di tahun 60an dan sesudahnya yakni lobbynya tidak lagi bertolak dari Papua ke dunia barat dan Africa. ULMWP focuskan dukungan dari negara negara di kawasan Pasifik. Dalam dua tahun pertama, ULMWP memperkuat basis dukungan di seluruh kawasan ini melalui jaringan adat, NGO, Gereja adan kalangan terdidik serta politisi. Secara kelembagaan, ULMWP menjadi anggota oberserver dan kini dalam proses menjadi anggota penuh MSG. Dalam tahun kedua dukungan itu meningkat dari wilayah Melanesia kepada polinesia dan Micronesia melalui wadah baru bernama Pasifik Island Coalition on West Papua atau PICWP yang dibentuk atas inisiative dari Perdana Menteri Solomon Island, Manase Sogovare yang juga adalah Ketua MSG.

Darisi sisi dukungan politik, Lobby ULMWP berhasil memasukan masalah Papua menjadi salah satu masalah utama di kawasan pasifik. Dalam sidang tahunan (2015) Negara Negara Anggota Forum Pasifik|PIF memutuskan untuk mengirim tim pencari fakta ke papua. Indonesia menolak dan keputusan ini tidak bisa di wujudkan tetapi secara politik kita menang. Dalam sidang tahun ini (2016) pimpinan Negara anggota PIF dalam Komunike kembali memutuskan bahwa masalah papua akan selalu menjadi agenda pimpina dalam setiap pertemuan tahunan. Selain itu, tidak kurang dari 7 Negara bersama sama mengangkat masalah Papua. Isinya bukan saja mempersoalkan aneka masalah pelanggaran hak asasi Manusia. Lebih daripada itu mereka minta tanggungjawab PBB untuk intervensi termasuk menggugat tanggungjawab dalam membuka kembali menguji keabsahaan daripada perjanjian new York and pelaksanaannya.

Saudara-saudari rakyat bangsa Papua. Kerja keras anggota ULMWP pun tidak hanya terbatas di kawasan pasifik tetapi juga terjadi di Indonesia. Rakyat Indonesi terutama di kalangan terdidik sudah mulai akui aneka kejahatan yang dilakukan pemerintah dan militer Indonesia terhadap rakyat papua barat. Lebih daripada itu dalam minggu ini kita baru menyaksikan dideklarasikannya Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-West Papua). Gerakan rakyat Indonesia inipun kini meningkat kepada dukungan terhadap hak bangsa Papua Barat untuk merdeka sebaga bangsa berdaulat. Sementara itu, rakyat berbagai kelompok orang Papua di Belanda pun bangkit untuk menuntut dalam sebuah gugatan hukum tanggungjawab Belanda yang lalai dalam melindungi kepentingan rakyat Papua. Dalam proses gugatan secara hukum tersebut, sejawak awal mereka melakukan konsultasi dengan United Liberation Movement for West Papua. Dan akhirnya perlu dipahami bahwa kebangkitan negara negara di pasifik ini membuat tidak sedikit negara anggota PBB dari berbagai belahan bumi lainnya yang terpukau dan mengikuti secara serius setiap perkembangan yang terjadi di Indonesia dan Papua.

Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kemajuan diatas. Karena semua terjadi sebagai buah dari kasih karuniaNya. Selain itu, dibalik kemajuan di atas kini kita dihadapkan pada tantangan yang semakin hari semakin berat. Karena itu ULMWP memerlukan dukungan doa dan dana dalam menunjang aneka lobby politik di berbagai belahan bumi. Karena sejak bulan September 2016 focus lobby sudah bergeser dari Pasifik kepada dunia. Focus utama ULMWP bukan lagi semata mata memastikan keanggotaanya di MSG melainkan bagaimana membentuk Kualisi Pendukung Papua Barat di berbagai belahan bumi lainnya. Dukungan ini bukan sekedar dalam bentuk sekali dua kali pernyataan politik tetapi dukungan yang konsisten termasuk ikut mencari dukungan anggota PBB lainnya. Semua orang Papua perlu bangkit untuk lobby dengan caranya sendiri berbagai maam negara di dunia darimana pun kita berada. Kasih tahu kepada mereka bahwa kami mohon suara dukungan mereka dalam ketika anggota PBB bersama sama membatalkan resolusi 2504 tahun 1969 dan membiarkan bangsa papua hidup berdaulat secara damai.

Allah Bangsa Papua dan leluhur moyang kita, seluruh darah dari pejuang terdahulu kita memberkati kita sekalian.

Papua…..Merdeka, Merdeka,Merdeka (*)

December 1, 2016 0

Agar Indonesia Keluar dari Tanah Papua, Orang Papua Harus Keluar dari NKRI dan Indonesia

Menjelang Hari Kebangkitan I Bangsa Papua, yang pernah terjadi 1 Desember 1961, dari Sekretariat-Jenderal Tentara Revolusi West Papua, Lt. Gen. Amunggut Tabi menyampaikan pesan-pesan kebangkitan semangat perjuangan bangsa Papua sebagai berikut:

Pertama, bahwa jikwalau dan agar Indonesia keluar dari Tanah Papua, orang Papua sendiri harus keluar dari Indonesia dan NKRI

Kedua, bahwa cara untu keluar dari Indonesia adalah dengan cara tidak lagi menganggap apa-apapun yang terjadi di Jakarta, yang terjadi di Jayapura, yang terjadi di Indonesia sebagai sebuah bahan atau dasar untuk menjadi penyemangat dan pendorong perjuangan Papua Merdeka. Contohnya, kejadian pemenjaraan Ahok dan Papua Merdeka sama sekali tidak boleh dikaitkan, dan tidak ada hubungan.

Yang menghubungkan keduanya adalah sama dengan orang gila, gila politik, gila nalar sehat, salah dalam paradigma berpikir tentang Papua Merdeka.

Ketiga, bahwa cara praktis dan langkah jelas untuk keluar dari NKRI ialah meninggalkan Bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi perjuangan dan menggunakan bahasa yang lebih netral, yaitu Bahasa Inggris atau bahasa yang sudah di-Melanesia-kan yaitu Tok Psin dan Bislama.

Keempat, bahwa cara lanjutan untuk keluar dari NKRI ialah membebaskan diri, memerdekakan diri dari memikirkan, mengolah pikiran, dan menyiakpi apa-apa-pun, bagaimana-pun, kapan-pun yang dilakukan oleh NKRi dan orang Indonesia, sehingga kita meniadakan hubungan sebab-akibat antara NKRI-West Papua, dan dengan dalam keadaan sadar, dengan rasional, dan dengan sadar kita mengkaitkan diri, memikirkan menyikapi dan ikut dalam alur pemikiran masyarakat Melaensia, di Pasifik Selatan.

Keenam, bahwa sebagai wujudnya kita memuat semua berita, semua wacana, semua fenomena dan dinamika kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, agama, filsafat yang berkembang dan terjadi di masyarakat Melaensia di Pasifik Selatan, bukan di kawasan Melayo-Indos di Asia Tenggara.

Ketujuh, bahwa sebagai wujudnya kita memuat, mendengarkan, menyanyikan dan mengikuti perkembangan musik-musik Melanesia, menonton film-film Melanesia, mengolah lagu-lagu Melanesia. Kita sudah lama dijajah oleh lagu-lagu nostalgia Melayo-Indos, dan lagu-lagu bernada Malayo-Indos begitu teracuni, kita harus keluar sendiri dari semua ini,

Akibat dari semua langkah-langkah yang bersifat paradigm shift dan perubahan kecenderungan ini, kita harapkan bahwa orang Papua sendiri keluar dari NKRI,, sehingga NKRI akhirnya keluar dari Tanah Papua.

Kita tidak punya tanggungjawab dan kewajiban untuk menunggu sampai kiamat NKRI keluar dari Tanah Papua, tetapi apa yang harus kita lakukan ialah KITA KELUAR DARI NKRI.

Mengharapkan NKRI keluar dari orang Papua dan Tanah Papua ialah cara berpikir generasi tua. Generasi muda Papua harus mengambil langkah rasional, progresif dan radikal, langkah revolusioner dari diri sendir, diri masing-masing individu orang Papua, dengan meninggalkan dan keluar dari NKRI.

Kami dari MPP TRWP, Sekretariat-Jenderal berdoa agar semua makhluk memaklumi maksud Surat Penerangan ini, sehingga pada waktunya, Tuhan turun tangan untuk membawa bangsa Papua keluar dari Tanah Kanaan, bukan menunggu Firaun keluar dari Mesir.

Dikeluarkan di: Sekretariat-Jenderal TRWP

Pada tanggal: 29 November 2016

Secretary-General

Amunggut Tabi, Lt. General
BRN: A.DF 018676

November 29, 2016 0

Papua Terancam Lepas !

Papua terancam memisahkan diri dari Indonesia. Pimpinan gerakan Papua Barat, Benny Wenda, menyampaikan kembali tuntutan untuk pemungutan suara bagi masa depan politik Papua.Kali ini dia menyampaikannya lewat konferensi pers di sebuah hotel berbintang empat di pusat kota London, menjelang pertemuan dengan beberapa anggota parlemen Inggris, Selasa (03/05).

Lewat pernyataan persnya, Wenda mengatakan selain penegakan hak asasi manusia di Papua Barat, Gerakan Bersatu Pembebasan Papua Barat (ULMWP) juga menuntut penentuan nasib sendiri untuk masa depan politik.”Gerakan kami yakin satu-satunya cara untuk mencapainya dengan damai adalah melalui proses penentuan nasib sendiri yang melibatkan pemungutan suara yang diawasi secara internasional.”

Staf khusus presiden soal Papua, Lenis Kogoya, mengaku tidak tahu soal pertemuan internasional tentang kemerdekaan Papua yang diselenggarakan Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP) di London, Selasa (03/05). “Aku baru tahu informasi hari ini jadi berkomentar juga tidak tahu nanti malah saya disalahin. Lebih baik nanti dulu,” kata Lenis kepada BBC Indonesia, Selasa kemarin.

Humanitarian intervention sebagai lagu lama untuk alasan AS dan sekutunya untuk merampok setiap negara target, melakukan agresi terhadap negara lain dengan atau tanpa persetujuan DK PBB. Agenda utamanya sesungguhnya adalah penguasaan sumber daya alam. Dalam bahasa sederhana, humanitarian intervention adalah cara “legal” negara agresor melakukan invasi militer untuk menumbangkan rezim suatu negara karena negara tersebut dianggap telah mengusik kepentingannya. Papua dipandang sebagai wilayah yang memiliki potensi ekonomi bagi kantong negara-negara Agresor dan zionis, seperti Amerika Serikat dan sekutunya. Propaganda-propaganda dan penggiringan politik atas dasar sentimen etnis, agama, dan ideologi menjadi andalan AS dan antek-anteknya untuk merealisasikan tujuan intervensinya.

Bagian dari skenario AS dan Uni Eropa untuk mencaplok Papua dari Indonesia, Parlemen Internasional untuk Papua Barat atau International Parliamentarians for West Papua (IPWP) menggelar pertemuan di London, Inggris, pada Selasa 3 Mei 2016. IPWP mendukung disintegrasi Papua. Sejumlah anggota parlemen dari beberapa negara Pasifik dan Inggris telah membuat deklarasi di London yang menyerukan kepada dunia internasional untuk mengawasi pemilihan pada kemerdekaan Papua Barat. Menurut kelompok Pembebasan Papua Barat, pemimpin oposisi Inggris, Jeremy Corbyn, yang kembali memberikan dukungannya untuk perjuangan Papua Barat untuk pembebasan dan mengatakan bahwa ia ingin menuliskannya menjadi bagian dari kebijakan Partai Buruh, seperti dikutip dari Radio New Zealand, Rabu, 4 Mei 2016.

Menelaah internasionalisasi isu Papua di tahun 2016 yang makin agresif dengan munculnya desakan Parlemen Nasional West Papua (PNWP) kepada Pemerintah Indonesia, International Parliamentarians for West Papua (IPWP), International Lawyers for West Papua (ILWP), dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), agar mengakui ULMWP sebagai badan koordinasi dan persatuan yang mewakili seluruh kepentingan bangsa Papua yang bertempat tinggal di wilayah Papua dan Papua Barat. Keberadaan IPWP dan ILWP sendiri tidak lepas dari peran sejumlah anggota parlemen dan pengacara asing seperti Richard di Natale maupun Jennifer Robinson yang memberikan dukungan Benny Wenda, pada aktivis OPM yang mendapat suaka di Australia. Jennifer Robinson (pengacara Australia simpatisan OPM) sendiri aktif menggalang konferensi sejumlah pengacara di Oxford, Inggris dalam International Lawyers for West Papua (ILWP) yang mendorong agar persoalan Papua dibawa ke Mahkamah Internasional.

Tak luput juga, pressure politic kelompok seperti PRD, KNPB, ULMWP dan organ simpatisannya tentu saja harus diwaspadai sebagai bentuk ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia untuk menjaga kedaulatan dan eksistensi Papua. Kelompok ini tidak lebih dari kelompok elitis yang tidak memiliki basis massa yang jelas, ahistoris terhadap persoalan Papua dan tidak memahami aspirasi masyarakat Papua secara luas. Bahkan, sangat terbuka kemungkinan bahwa kelompok ini bekerja untuk kepentingan asing dengan mengeksploitasi isu-isu Papua untuk menutupi kepentingan tersembunyi atau hidden agenda menguasai sumber daya strategis di Papua.

Aksi propaganda yang kontra dengan aspirasi mayoritas masyarakat Papua ini dapat dilihat dari seruan organ Parlemen Rakyat Daerah/PRD wilayah Merauke pada 11 April 2016 di Distrik Merauke, Papua. PRD secara aktif membujuk masyarakat Papua untuk mendukung kelompok yang menyebut dirinya sebagai Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menjadi anggota tetap Melanesian Spearhead Group (MSG), dan menuntut diadakannya referendum bagi West Papua yang akan dibahas pada pertemuan International Parliamentarians for West Papua (IPWP) di London-Inggris pada 3 Mei 2016.

Aksi dukungan serupa juga dilakukan oleh kelompok yang menyebut dirinya sebagai Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dengan menggelar unjuk rasa pada 13 April 2016. Bahkan, KNPB secara aktif melakukan tindakan yang mengarah pada provokasi dengan menstigma Indonesia sebagai penjajah kolonial dan meski menyatakan menentang setiap bentuk upaya penegakan hukum yang dapat saja berimplikasi pada penggunaan kekuatan paksa, sulit untuk dipungkiri bahwa propaganda KNPB dapat menjadi sumber inspirasi radikalisme dan tindak kekerasan massa.

Segelintir orang ini mengorganisir diri melalui sejumlah komite aksi yang bergerak melalui jalur diplomasi politik, baik dalam negeri maupun internasional. Mereka diikat dengan tujuan yang sama yakni menggalang dukungan untuk memisahkan diri dari NKRI dengan segala macam upaya, baik yang moderat melalui referendum dan diplomasi politik, maupun garis keras dengan gerakan separatis bersenjata. Kelompok yang bergerak dalam negeri mendomplengi isu-isu demokrasi, kebebasan, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka secara intensif melakukan aksi-aksi ekstra parlementer dengan menggelar rally, unjuk rasa, forum diskusi, seminar, advokasi, propaganda dan membentuk opini untuk mendiskreditkan pemerintah dan menggalang dukungan referendum yang muaranya pemisahan diri dari Indonesia.

Taktik pendekatan agama oleh Mossad, lembaga intelijen Israel adalah dengan menawarkan berbagai investasi bagi organisasi-Organisasi Kristen dan katolik serta bekerja sama dengan pemerintah daerah Papua. Di Papua Barat, ada Jaringan Doa Sahabat Sion Papua (JDSSP) yang dibentuk dibawah pengawasan PGGP (Persatuan Gereja-Gereja Papua), semua wakil dari denominasi gereja ada disitu dalam misi khusus mendoakan bangsa Israel.

Selain CIA, mengapa AS menggunakan juga Mossad untuk mengacak-acak Papua? Bisa terbaca, AS dalam struktur ekonomi-politik kebijakan dalam dan luar negerinya tidak terlepas dari pengaruh organisasi-organisasi seperti: Federal Reserve, CFR, Bilderbelger, Club of Roma, Trilateral, dsb. Yang tidak lain tujuan organisasi-organisasi ini merealisasikan protokol Zionis.

Fakta lain, kedok Mossad tampak dalam agitasi propaganda di Papua Barat. Tidak perlu heran bila gerakan zionis melakukan provokasi di basis-basis Kristen. di Jayapura dikenal dengan gerakan Zion Kids, gerakan yang kini berhasil menghimpun seperempat umat Kristen di Tanah Papua. Sebagian dari aktivis Papua Merdeka dan lebih banyak dari kaum moralis, Pdt/Pastor. Sementara di kubu Aktivis Papua Merdeka, mereka yakin hanya Israel yang mampu mengibarkan bintang Kejora di Papua Barat pada tahun 2010. karenanya, Mossad melalui agen intelijen dari Israel yang akhir-akhir ini massif melakukan kampanye sekaligus konsolidasi massa melalui agen-agennya yang sudah terekrut di Papua dalam format KKR dan Pelayanan Rohani dan lain-lain. Isu yang mereka suarakan mereka bahwa bila Papua Mau Merdeka, orang Papua Barat dan lebih khusus TPN/OPM harus memaafkan TNI/POLRI serta Pemerintah RI yang menindas rakyat Papua Barat.

Propaganda dan pemutarbalikan fakta menjadi strategi untuk mendiskreditkan pemerintah. Isu pelanggaran HAM, represi atas kebebasan berserikat dan politik, stigma pemerintah Indonesia sebagai penjajah kolonial, dan integrasi Papua sebagai wilayah sah dan berdaulat NKRI merupakan bentuk aneksasi, ditebarkan untuk meraih simpati dalam negeri maupun komunitas internasional. Kelompok ini mencitrakan diri seolah civil society yang berjuang untuk kemanusiaan dan HAM, padahal di balik itu tak lebih adalah para aktivis yang menyebarluaskan kebencian terhadap NKRI dan baik langsung maupun tidak langsung dapat dikategorisasikan sebagai bentuk dukungan upaya subversif dan separatisme. pemerintah harus melawan upaya pembebasan Papua Barat. Merebaknya disintegrasi tidak bias dilepaskan dari ketidakadilan ekonomi akibat kapitalisme yang terus merongrong negeri ini.

AS dan sekutunya yang berdalih melindungi HAM, hingga kini sedang menunggu-nunggu kesempatan melakukan operasi militer di Indonesia atas nama humanitarian intervention. Bukan tidak mungkin tentara dari negeri Cina (mencuri kesempatan di tikungan) juga datang dengan alasan ingin melindungi warga negaranya yang bekerja di Indonesia. Perlu dipahami, Cina sejak beberapa bulan lalu mulai mengirim banyak tenaga kerjanya ke Indonesia. Bayangkan, tentara AS (plus sekutunya) dan tentara dari negeri Cina melakukan operasi militer di Indonesia, akan seperti apa di bumi Islam yang kita cintai ini.

[Kaonak Mendek]

November 28, 2016 0

Revolutionary Fidel Alejandro Castro Ruz Dies: General Mathias Wenda Expresses Condolences

Castro lights a cigar with Che Guevara — Castro in the mid-1950s with another leading revolutionary – Che Guevara. http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-38114953

From the jungles of New Guinea, I am, Gen. Mathias Wenda, with all my militari officers and Commanders, from our Central Command of West Papua Revolutionary Army, we would like to send our

DEEP CONDOLENCES

and our military SALUTE to the late

Fidel Alejandro Castro Ruz

as a military commanders in a revolution who had helped Cuba out from dictatorship and imperialism, to a fair and just society, based on local wisdom and reality of the surrounding environment and
for what he had contributed to our humanity, and to world revolutions against global powers and influences that destroy our society.

Fidel Alejandro Castro Ruz is a great example for revolution everywhere in the World, and also in West Papua as well as in Melanesia.

Melanesia does need a revolution, it dearly waiting for revolutionary leaders to come out and speak for the truth, and according the will of the Melanesian peoples, not surrendering to the orders from colonial masters who live in Canberra, Wellington, New York, London, etc.

We understand, that many approaches and tactics that the Late Castro took do not perfectly match to our West Papua Revolution against Indonesian military invasion and occupation during the last 53 years, we do share the same mission to accomplish, that is, to free our people from colonialism, and from foreign interventions purely for the sake of financial profits.

Yes, Comrade Fidel Castro, Ia m Gen. Mathias Wenda, your Comrade from the Pacific is with you in our spirits all the way along, until West Papua is free, until Melanesia faces the revolution, until the world is revolutionized, just as Jesus Christ did to triger and continuously support revolutions in the whole world.

We are with you, and you are with us, Salute!!

Rest in Peace, we will continue the revolution you started.

Issued in West Papua Revolutionary Army Headquarters

On Date: 27 November 2016

West Papua Revolutionary Army,

Commander in Chief

Mathias Wenda, Gen. PRA
NBP:A.001076

November 27, 2016 0

Selamat Merayakan HUT Kebangkitan Bangsa Papua I ke-55, 1 Desember 2016

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (TRWP), segenap Perwira dan Pasukan TRWP dengan ini mengucapkan.

Selamat Merayakan

HARI KEBANGKITAN BANGSA PAPUA I

yang telah terjadi pada tanggal 1 Desember 1961

di mana dinyatakan secara resmi, dan diumumkan kepada dunia bahwa

nama bangsa: Papua
nama negara: West Papua
Lagu kebangsaan: Hai Anahku Papua
Lambang Negara: Burung Mambruk
Bendera Nasional: Bintang Kejora

lengkap dengan batas wilayah dan disertai manifesto politik.

Pada peringatan ke-55 tahun ini, kami dari MPP TRWP Menyerukan:

Agar hari ini dirayakan dalam bentuk Ibadah dan Doa
Agar tidak terjadi pengibaran Bendera Negara yang berwibawa dan bermartabat, yang haruws dikibarkan hanya pada upacara-upacara kenegaraan, bukan di waktu sembarangan.
Agar Doa-Doa kita berbunyi: “NKRI Bubar! NKRI Keluar! Papua Merdeka! Melanesia Jaya!”, jadikan kata-kata dan ungkapan seperti ini sebagai mantera dalam doa dan dalam bernafas sehari-hari.
Dukung terus ULMWP agar ULMWP membentuk Pemerintahan Transisi Republik West Papua, menyusul pengesahan UURWP oleh PNWP baru-baru ini.
Berdoa kepada nenek-moyang, para pahlawan perjuangan Papua Merdeka, segala makhluk penghuni Tanah Papua, dan kepada Tuhan Pencipta bangsa Papua di pulau New Guinea, dengan doa-doa khusus dan doa-doa puasa.

Perjuangan Papua Merdeka sudah menjadi isu internasional, jawaban atas doa-doa kita sudah mulai nampak. Sudah ssaatnya kita samakan persepsi, bahasa, dan langkah dalam mengusir penjajah keluar dari tanah leluhur. Mendukung ULMWP adalah satu-satunya jalan, di luar itu maka kita tahu dengan pasti mereka atau dia adalah bagian dari penjajah.

Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan TRWP

Pada tanggal: 25 November 2016

Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP
BRN: A.DF 018676

November 25, 2016 0

How mining and militarisation led to an HIV epidemic in Indonesia’s Papua

Martina Wanago was sick. In fact, she was sure she would die. She had contracted HIV, which has reached epidemic proportions here in Indonesia’s remote and restive province of Papua. And like many of those infected, she didn’t know what was wrong with her.

“All I could do was just wait for God to call me,” Wanago said, closing her eyes as firelight flickered on her face in a traditional roundhouse in Kambele, a remote artisanal mining village deep in cloud-shrouded mountains.

But it was here, in this unlikely spot, that she found salvation. Or rather, she found treatment – at the Waa Waa Hospital in the nearby community of Banti.

The hospital was built by Freeport McMoRan, one of the world’s largest mining companies, based in Phoenix, Arizona. It is one of very few positive developments that the industry has brought to indigenous Papuans.

In fact, Papua’s resource wealth is intimately connected to its tortuous past half-century, which has included a foiled attempt at independence followed by an armed rebellion in which Indonesian security forces have killed tens of thousands of indigenous people.

A more recent consequence of mining and militarisation is that – along with an underfunded healthcare system – they have contributed to an HIV epidemic in Papua.

Timika, near the Grasberg mine, which is majority owned by Freeport, was a village of less than 1,000 indigenous Kamoro people in the 1950s. It boomed throughout the 1990s, becoming a city of 120,000 people, including men who had migrated to work at the mine and who created a market that attracted sex workers from other parts of Indonesia. Among newly-arrived female sex workers, HIV rates jumped from zero to 1.4 percent between 1997 and 2002, according to a study published in the journal Sexual Health. From mining towns, HIV has spread even to remote villages with no access to healthcare.

It is “one of the few national epidemics that continues to spread”, according to a 2013 study conducted by Indonesia’s health ministry. In Papua Province, reported AIDS cases [320 per 100,000 people] are almost 20 times the national average, researchers found. And the study indicated that 88 percent of HIV-positive people in Papua and neighbouring West Papua provinces were unaware that they had contracted the virus.

Mining, military and HIV

Wanago and her husband had walked for three days from their ancestral village to get to Kambele. They came to pan gold from as much as 230,000 tonnes of untreated mine waste dumped daily into the river by Grasberg, which is one of the world’s largest goldmines.

They had come to find opportunity, a way to make a living to support their children. Instead, they found HIV.

Like so many others, Wanago’s husband contracted the virus from a sex worker in one of the brothels that cater to mining communities. And then he passed it on to his wife.

papua_2.jpg

Artisanal miners extract gold out of waste from the Grasberg mine dumped into the Aiwa River

The Indonesian government has designated the Grasberg mine a “strategic industry”, which allows the military to hold exclusive contracts over its security. In Papua and the wider West Papua region, some officers are involved in an illegal but booming business on the side – the sex trade.

A Papua provincial government official, speaking to IRIN on condition of anonymity, provided specifics of one brothel operation, which includes 57 “houses” and about 180 sex workers.

“These are the owners: the oldest, retired military man – he owns more than one house – one active military [officer] who works in the military hospital, one active police officer, and civilian migrants including Chinese descent, backed by security,” said the official.

*The Catholic Justice and Peace Commission of the Archdiocese of Brisbane recieved similar information during a recent fact-finding mission. “Church workers and gatherings of a number of Catholic congregations in a number of locations told our delegation that the HIV problem is worsened by infected sex workers being brought in, often by the military,” it said in a May report.

**The Indonesian health ministry’s 2013 study found that 3.5 percent of women in Papua and West Papua provinces who engaged in commercial sex were HIV positive.

Over the past decade, health authorities have carried out prevention programmes in both provinces, which “contributed to halting the growth of the epidemic”, according to a report published by the Burnet Institute, an Australian medical research organisation. Between 2006 and 2013, the HIV rate stayed at high but stable rate of 2.9 percent among indigenous Papuans, the institute said.

However, the health ministry’s study found that more than 85 percent of those who tested positive for HIV while participating in the survey did not know their status beforehand, “thus indicating a huge need for increased targeted HIV testing programs”.

papua_3.jpg

Sex workers from Java relax at a brothel in Timika, Papua Province

Decimated population

Of course, mining is not the only reason the military is in Papua – although the two are historically intertwined.

In 1960, Freeport McMoRan was known as Freeport Sulphur and its executives became interested in gold deposits that had been discovered high in the mountains of what was then known as Dutch New Guinea. (The region now consists of West Papua Province and Papua Province, which borders the independent nation of Papua New Guinea to the east. Somewhat confusingly, the Indonesian provinces are often referred to collectively as West Papua)

map_of_papua_new_guinea_and_west_papua_west_papua.png

At that point, indigenous Papuans who had been living under Dutch rule were three years into a 10-year process leading up to independence. An Indonesian General named Suharto – who was later to become president after a bloody coup – hijacked that process and began secret negotiations with Freeport, which granted the company mining exploration rights.

With so much mineral wealth at stake, as well as an expansionist Indonesian military, Dutch New Guinea became a battleground, and Indonesian soldiers were sent in to maintain control over the political situation.

Rather than a plebiscite as specified by a 1962 agreement under UN auspices, the 1969 vote included only about 1,000 Papuan leaders selected by Indonesia, who cast ballots under the threat of violence. Despite such obvious coercion, the UN accepted the results and Indonesia annexed the region.

Thus began a rebellion that continues to this day.

papua_4.jpg

The Grasberg mine, one of the biggest gold and copper mines in the world, is carved out of the mountains at 4,200 meters

Indonesia strictly limits media and researchers’ access to Papua, and local civil society groups are under constant surveillance and threats of arrest. So independent statistics on the number of casualties are hard to come by, and they vary widely.

“In aggregate, many tens if not hundreds of thousands of West Papuan people have been killed under Indonesian rule as the direct result of explicit government policies,” according to 2013 article in the Griffith Journal of Law.

The activist group, Free West Papua, says the Indonesian regime has killed or disappeared 100,000 people since 1962. In addition: “During the mid-1990s the Indonesian military systematically destroyed village gardens, causing widespread famine.”

The election of President Joko Widodo in 2014 brought new hope for Papuans. He publicly stated his commitment to human rights, met with Papuan religious and political leaders during his first year in office, and last year ordered the release of five political prisoners. Yet, little has been done to rein in the security forces.

Today, Papua remains by far the most militarised province in the country, according to Made Supriamata, a PHD candidate at New York State’s Cornell University who researches Indonesian security forces. He told IRIN that there are three times as many soldiers in Papua than in any other province.

As Papua’s indigenous people were being decimated over decades of conflict, they came under another even more powerful demographic threat: Indonesia began encouraging migration from other parts of the country into the province. According to a 2010 study by the University of Sydney, indigenous people made up 96 percent of the population of West Papua (including both provinces) in 1971; by 2010 that figure had fallen to only about 48 percent.

And now, Papuans are dying of HIV.

AIDS activism

Many countries around the world have, of course, shown that HIV does not have to be fatal. But that requires a healthcare system that functions to at least a minimum standard of providing access to a large portion of the population.

Indonesian health ministry reports show that in an area of 53,000 square kilometers – bigger than Croatia – a population of 400,000 is served by only one 70-bed hospital, and 15 health centres, two of which don’t even have a doctor.

The best hospital in the province, and the only one in the highlands region, is the Waa Waa Hospital in Banti where Martina Wanago and others receive treatment as part of its HIV programme. The hospital receives between 100 and 120 patients a day from three nearby villages. But the majority of Papuans live in remote areas, far from this hospital, and are left without access to modern medicine.

“We worry about the other villages,” said Dr. Milke, who runs the programme.

“In those villages, they rely on supernatural healers and beliefs,” she told IRIN. “We only know what happens there if someone comes here sick and they tell us their wife or husband has died and so have many others.”

papua_5.jpg

The HIV epidemic has fed into theories that the Indonesian government is trying to wipe out the indigenous population.

“Papuans believe HIV was intentionally introduced into Papua by Indonesians in order to kill us,” one Papuan confided to IRIN. “And that the government intentionally leaves the disease to spread widely without taking serious measures to overcome the problem.”

There is no evidence the theory is true, but some Papuans have reached the conclusion given that government policies have reduced them to a minority in their homeland. And security forces continue to arrest, abuse, and sometimes kill those who speak out, according to advocacy groups like Human Rights Watch. Despite those pressures, Papuan activists continue to campaign for independence.

“Under international law and practice, we have a right to self-determination,” one told IRIN, on condition of anonymity. “It is our land.”

Wanago has turned to activism too, although it’s of a different kind – she’s drawing on her own experience to encourage people to use condoms.

ss/jf/ag

*(This story has been updated to include comment from the Catholic Justice and Peace Commission of the Archdiocese of Brisbane.)

**(An earlier version of this story included figures from two sources that suggested inflated rates of HIV among sex workers.)

Author: Susan Schulman, Susan Schulman is a freelance journalist based in London

November 24, 2016 0

I Ngurah Suryawan: Ironi Modernitas (di) Indonesia

Oleh : I NGURAH SURYAWAN

Sejarah modernitas di negeri ini menunjukkan bahwa rakyat hanya dijadikan pion-pion yang menghubungkan arus modal dan juga sebagai jembatan mimpi kesuksesan. Masyarakat yang berada di pinggiran kekuasaan hanya dianggap sebagai “massa” yang seolah tidak berdaya untuk melakukan kritik terhadap penguasa. Sejarah panjang modernitas di Indonesia menunjukkan bagaimana manusia dijadikan obyek untuk menggerakkan kuasa kapitalisme. Introduksi yang paling nyata dalam konteks ini saya kira adalah idologi “pembangunisme” yang masuk dan menyebar ke urat nadi orang-orang di Papua beriringan dengan kekerasan terhadap kemanusiaan.

Benny Giay (2000:68-69) dalam konteks ini mengungkapkan yang saya yakini sangat tajam dan bernas. Ia mengungkapkan bahwa apapun paradigma dan kebijakan pembangunan yang dipakai oleh pemerintah Indonesia terhadap tanah Papua ke depan tidak akan merubah nasib orang Papua, minimal dalam rentang waktu 30-40 tahun ke depan. Otonomi khusus pun tidak akan memperbaiki kondisi orang Papua, yang telah mengalami marginalisasi berat. Marginalisasi tersebut berakar pada perbedaan pemahaman yang mendasar antara orang Papua dengan pemerintah Indonesia yang berhubungan dengan sejarah orang Papua itu sendiri dan pembangunan.

Sejak awal tahun 1960-an, pemerintah/orang Indonesia memandang dirinya sebagai pejuang dan pahlawan yang datang untuk membebaskan orang Papua dari penjajahan Belanda. Menurut orang Indonesia, negara Papua Barat merdeka yang sedang disiapkan oleh Belanda pada wal tahun 1960-an adalah negara boneka. Sebaliknya orang Papua selalu melihat pemerintah Indonesia sebagai penjajah baru, imperialis baru yang datang untuk membangun negara Republik Indonesia di atas negara Papua merdeka yang telah disiapkan oleh Belanda.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah pembangunan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah instrument untuk membangun atau menjajah orang Papua. Berangkat dari pemahaman tersebut, pemerintah Indonesia memperkenalkan ideologi pembangunan dengan alasan untuk mensejahterakan dan membebaskan orang Papua dari kebodohan dan keterbelakangan. Tetapi orang Papua melihat ideologi dan kebijakan pembangunan tadi sebagai instrument ideologis dan kebijakan untuk menghilangkan orang Papua, menindas dan membungkam serta menghilangkan kebudayaan orang Papua.

Berbagai pernyataan tajam dari paitua Benny Giay di atas jika cermati memang bernada tendensius dan generalisasi (penyederhanaan). Tendensius karena saya kira harus dicermati seksama bahwa bahwa implikasi ideologi (cara berpikir) dan praktik kekerasan pembangunisme bukan hanya terjadi di Papua, tapi hampir di seluruh Indonesia. Namun secara lebih spesifik kita juga harus memperhatikan bahwa negara (baca: pemerintah Indonesia) juga cerdik dan menggunakan para kaki tangan orang-orang Papua terdidik maupun biasa untuk menanamkan ideologi pembangunisme. Pada perkembangannya, para kalangan terdidik dan elit lokal inilah—yang merupakan anak didik cara berpikir dan perilaku negara—menyemaikan “kerajaan” lokal mereka masing-masing untuk mensiasati proyek-proyek pembangunan yang ditawarkan oleh pemerintah.

Jejak-jejak kolonisasi dan pewarisannya jugalah yang saya kira harus mendapatkan perhatian khusus jika mencermati sejarah penjajahan di Tanah Papua. Pewarisan yang saya maksudkan adalah praktik penjajahan yang dialami oleh Indonesia terserap menjadi cara berpikir dan bertindak untuk menjajah kembali saudaranya sendiri. Pewarisan praktik penjajahan inilah yang diterapkan dengan sangat gamblang dan kasar terhadap orang-orang Papua. Mereka, masyarakat Papua, mengalami diskriminasi berlapis karena pewarisan praktik penjajahan yang dilakukan oleh bangsa melayu Indonesia. Namun saya meyakini tidak semua juga orang Indonesia yang menyetujui perilaku apparatus (perangkat) negara yang bertindak membabi buta menembak orang-orang Papua yang tidak bersalah, mengkorupsi kekayaan alam di Tanah Papua. Jadi ada lapisan-lapisan kelas sosial yang problematik dan dinamis yang mengalami perkembangan terus-menerus. Gerakan dari kelompok masyarakat sipil di Jakarta dan daerah lain dalam mengkampanyekan dan mendesak pengungkapan kekerasan terhadap kemanusiaan di Tanah Papua adalah satu dari sekian contoh tersebut.

Jejak dan Resistensi Modernitas

Jika melacak jejak dari modernitas dan rezim kolonisasi ini, kita akan memulainya dari bagaimana manusia diperlakukan. Jika pada masa colonial manusia diperlakukan sebagai unit produksi individual, maka zaman modern menempatkannya sebagai unit konsumtif. Budi Susanto (2003: 352-354) mengungkapkan bahwa masa lampau (kolonial) Indonesia memperkenalkan modernisme dan industrialisasi yang pada awalnya lebih mempromosikan produktifitas individual. Manusia diperlakukan sebagai unit produksi. Setelah Perang Dunia II, sekaligus “kemerdekaan” Indonesia, politik ekonomi dunia lebih memusatkan perhatian bahwa manusia adalah sebuah unit konsumtif yang justru mampu mengasingkan aksi-aksi solidaritas dan demokratisasi. Globalisasi politik ekonomi modern mengingatkan bahwa konsumsi berkait erat dengan suatu pilihan politik, dan bukan seperti dikira yaitu hasrat, birahi atau nafsu individual yang terisolir.

Salah satu contohnya adalah meskipun modernitas—misalnya dalam dunia periklanan—mampu menerobos masuk dan berusaha mengurung kehidupan “individu-individu” dari kalangan massa rakyat kecil, tetapi massa rakyat itu toh mempu menyeruak keluar dari kurungan itu, mereka toh mampu tampil dengan identitas mereka yang “baru”, betapapun penampilan itu dianggap ironis berdasarkan kelumrahan ukuran-ukuran orisinalitas dan kejeniusan modern.

Rekayasa identitas modern bukanlah hasil represi oleh penguasa tertentu, tetapi sesungguhnya adalah berupa suatu strategi isolasi. Modernisasi media komunikasi massal yang menghasilkan hal dan barang-barang (konsumtif) spektakuler yang sesungguhnya malah membuat isolasi menjadi semakin canggih. Pemisahan beragam pembayangan atau penampakan simbolik tertentu (images) dari konteksnya mengakibatkan pandangan, pendengaran, dan bahkan birahi konsumen publik diisolasi dari hakikat tubuh manusiawi; dan menjadikannya sesuatu yang ilusif yang membuat orang “percaya untuk tidak percaya”. Modernitas melalui rekayasa media komunikasi massal cenderung gemar menyediakan komoditi menghibur yang spektakuler, popular, sensual, dan instan dinikamati. Akan tetapi, kalangan massa rakyat kecil selalu saja mampu menemukan celah retak dari program isolasi tersebut.

Sepanjang sejarah Indonesia, orang-orang rakyat kecil di Indonesia tetap saja (potensial) sebagai konsumen massa(l) rakyat yang bukan biasa-biasa saja. Di tengah dunia modern dan global yang penuh dengan persaingan identitas, fragmentasi kebudayaan, dan pluralisme dalam mengalami saat dan tempat kehidupan, terdapat peluang untuk menuju ke keadilan dan kemanusiaan yang lebih baik. Persoalannya adalah bukan kepada perubahan soal apanya, tetapi pada bagaimana orang-orang mempercayainya. Hasrat budaya rakyat kecil yang lebih berwujud daya-daya kreatif, dan mungkin juga berwujud aksi-aksi berdasar pertimbangan moral dan spiritual yang terus bernyala-nyala dalam diri (identitas) masyarakat. Bukankah identitas dan aksi kehidupan seperti itu adalah juga suatu “kemewahan” dari sebuah kehidupan dari hari ke hari yang nyaris tanpa kuasa untuk memprogramkannya. Di dalam dinamika rakyat itulah adanya kuasa hasrat budaya rakyat kecil, yang akan terdengar gempar di telinga mereka yang sekadar punya hasrat kuasa.

Pemahaman pluralisme dan kajian dekonstruktif mengungkapkan bahwa identitas dan politik negara dan bangsa Indonesia patut untuk dikaji ulang, mengingat (selama ini) rezim (Orde) Baru masih saja suka memperhantukan orang atau pihak-pihak tertentu. Kita mungkin sudah sering akrab dan waspada dengan strategi rezim “Pembangunan” yang suka memuja stabilitas “Kamtibmas” tetapi ternyata mereka juga berhasil menemukan jejak-langkah siasat massa rakyat Indonesia menghadapi strategi modern. Rakyat yang kebanyakan dari kalangan rakyat kecil toh jeli bersiasat ketika melihat kemangkiran dari kehadiran para penguasa di panggung identitas dan politik Indonesia. Kepercayaan seperti itu penting untuk masyarakat Indonesia masa kini mengingat bahwa kekerasan, kekejian, kekejaman, ketidakadilan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia sering kali juga lebih berkaitan dengan kebisuan pihak korban sendiri daripada sekadar akibat kecurangan atau keserakahan pihak-pihak yang lain (Budi Susanto, S.J, 2003: 6).

Ingatan bersama tentang kekerasan yang dibentuk, diceritakan, dan dilestarikan tersebut akan melanjutkan atau menghentikan kekerasan berikutnya. Juga mereka mempertanyakan apa implikasinya untuk masa depan dengan mengingat dan menceritakan kisah-kisah horror seperti itu? Tulisan-tulisan tentang masa lalu massa rakyat masa kini Indonesia bukan sebuah deposito atau pelestarian “kenyataan” masa lalu, tetapi sebuah proses aktif untuk menghasilkan “pernyataan” masa lalu, tetapi sebuah prosesaktif untuk menghasilkan “pernyataan” member makna. Mengikuti cara pandang baru tentang masa lalu kalangan rakyat kecil yang pernah dikemukakan Alessandro Portelli bahwa untuk tidak sekadar tahu tentang apa yang pernah dikerjakan oleh seseorang dan/atau massa rakyat sekelilingnya, tetapi juga apa yang ingin mereka kerjakan pada waktu itu, apa kepercayaan mereka pada waktu itu hingga mengerjakan secara begitu, dan apa yang mereka pikir pada masa kini bahwa dulu melakukan hal seperti itu (Budi Susanto, S.J, 2003:9).

Dalam konteks Papua, rangkaian kekerasan dan ingatan penderitaan yang ada di dalamnya berkembang menjadi pengalaman yang membadan dalam kehidupan para saksi dan survivor kekerasan kemanusiaan. Mereka inilah baik pribadi maupun kelompok, yang menjadi pelaku dan dan survivor adalah adalah dokumen hidup bagi sejarah kekerasan di Tanah Papua. Dengan demikian dalam pandangan Giay (2000: 2) dokumen yang mendasari penulisan sejarah kekerasan dan penderitaan bangsa Papua menuju Papua Baru harus dicari di Papua karena para pelaku dan korban dari sejarah Papua itu adalah rakyat kecil—bangsa Papua yang ada di Tanah Papua. Orang Papua biasa inilah yang menjadi korban kekerasan sehingga membawa ingatan penderitaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mereka inilah yang mempunyai pengalaman sejarah yang tidak pernah ditulis dan tidak pernah mendapatkan wadah untuk berekspresi.

I NGURAH SURYAWAN

Staf Pendidik/Dosen Jurusan Antropologi Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua (UNIPA) Manokwari Papua Barat

November 24, 2016 0