Papuan pro-independence leader calls for referendum

Radio NZ – Papuan pro-independence leader Filep Karma has called on the Indonesian government to hold a referendum on independence.

West Papuan independence campaigner Filep Karma. Photo: RNZI / Koroi Hawkins

Mr Karma is a former political prisoner who was released last year after being jailed for 11 years for raising the banned Morning Star flag.

He told the Jakarta Post that the long-demanded referendum was a win-win solution for both the government and the Papuan people, who still suffered from mistreatment and abuse despite the region being granted special autonomy status.

Mr Karma said the referendum would provide a fair mechanism for Papuans to decide for themselves whether they wanted to remain as part of the unitary state of Republic of Indonesia or independence.

He said should the referendum result show that Papuans wanted to remain Indonesian citizens, the rebels would stop demand separation.

He said however that the government should also promise Papuans a peaceful transfer to independence if the referendum showed otherwise.

Indonesia annexed the former Dutch colony after a 1969 UN-backed vote which is widely seen as a farce.

October 27, 2016 0

Ada kemiskinan parah dibalik kemasyhuran Raja Ampat

“Ada kemiskinan parah dibalik kemasyhuran Raja Ampat” adalah judul artikel yang diturunkan oleh TabloidJubi.com. Artikel ini menceritakan kisah dari seorang peneliti Indonesia yang membandingkan kemasyuran nama Raja Ampat dengan tingkat perekonomian masyarakat Papua di wilayah Raja Ampat.

Asmiati Malik, seorang kandidat doktor dari Birmigham University mengungkapkan adanya kemiskinan yang sangat memprihatinkan dibalik masyhurnya Raja Ampat, lokasi diving paling terkenal di dunia.

Ia seorang peneliti dari perguruan tinggi di Inggris, jadi jelas penelitian yang dialkukannya dalam rangka membandingkan hasil proses modernisasi di Raja Ampat dengan kemasyuran nama Raja Ampat.

Kesalahan peneliti di sini sangat fatal, karena peneliti punya dasar pemikiran bahwa kemashyuran Raja Ampat dan pembangunan harus seimbang. Salah fatal. Yustru Raja Ampat mashyur di seluruh dunia karena keterbelakangannya. Kalau sepuluh tahun ke depan, Raja Ampat mau dimajukan sama dengan apa yagn dikeluhkan peneliti ini, dijamin kemasyuran Raja Ampat akan hilang.

Raja Ampat itu tempat Eko Wisata, alam terjadi bukan hasil pembangunan, bukan karena ada orang modern di situ. Justru Masyarakat Adat yagn memelihara alam dari nenek-moyang sampai hari ini.

Yang kedua, kesalahan fatal juga, yaitu mengharapkan Jakarta membangun Papua adalah sebuah kemustahilan yang kalau kita perhatikan sangat memalukan. Peneliti ini berasal dari mana? Bukankalh beliau sendiri orang Indonesia?

Pertanyaan yang harus dijawabnya sendiri ialah

“Apakah Indonesia ada di Tnaah Papua untuk membangun Papua, ataukah untuk mengeruk kekayaan alam Papua dan menjarahnya bawa ke Jawa?”

Niat NKRI ada di Tanah Papua berlainan dengan harapan dari sanga peneliti, seingga dengan jelas kita dapat katakan bahwa peneliti harus pergi ke Jakarta dan bertanya, “Kenapa NKRI ada di Tanah Papua? Apa tujuan Anda di sana?”

Kalau ada orang Papua berharap NKRI datang bangun tanah Papua, sama dengan harapan-harapan sang peneliti ini, maka itu lebih parah lagi. Orang Papua itu seharusnya tidak usah dilahirkan sebagai orang Papua.

October 23, 2016 0

Perspektif Awal untuk Perjuangan Pembebasan Nasional Papua

Kamis, 22 September 2016, Jesus Anam dan Ted Sprague

Aksi Papua 19 Sept 2016Tidak mudah untuk memberikan penilaian teoritik terhadap perjuangan pembebasan nasional Papua dengan situasi obyektifnya yang sangat spesifik dan kompleks. Tapi sudah menjadi tugas kaum revolusioner untuk memberikan penilaian teoritik yang tepat terhadap bentuk-bentuk baru perjuangan yang lahir dari kehidupan, sebagai panduan untuk aksi revolusioner.

Perjuangan pembebasan nasional Papua memiliki kondisi obyektif yang cukup rumit. Karakter sosial masyarakatnya terpecah-pecah dengan perbedaan-perbedaan yang cukup tajam. Masyarakat tani gunung masih kental dengan karakter primordialisme kesukuannya. Hierarkinya masih kuat. Dan beberapa kelompok variannya masih melangsungkan corak produksi yang tradisional-tribal. Masyarakat pantai, karena sering bersinggungan dengan orang-orang dari luar Papua, memiliki karakter yang lebih maju dan cair, akan tetapi rantai kesukuannya masih tetap mengikatnya kuat-kuat. Masyarakat pendatang sebenarnya jauh lebih kosmopolit, tapi hampir seluruhnya tidak (atau belum) terlibat di dalam perjuangan ini, meskipun organisasi kepemimpinan perjuangan sudah membangun perspektif politik yang lintas ras dan agama. Namun kami tidak menempatkan kerumitan-kerumitan itu sebagai problem politik primer. Kami tidak menganalisanya dengan pendekatan sosiologis. Analisis kami bertumpu pada materialisme historis-dialektis. Di atas semua itu, hal yang cukup menyulitkan untuk membuat penilaian yang tepat, adalah belum adanya kelas pekerja dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sebuah elemen yang, dalam teori Marxis, paling menentukan di dalam perjuangan kelas revolusioner.

Basis kekuatan yang paling progresif untuk merebut kekuasaan, entah itu dalam rangka perjuangan untuk menggulingkan rezim kapitalis di suatu negeri ataupun perjuangan suatu bangsa untuk merdeka dari penjajahnya, adalah kelas buruh. Untuk konteks Papua, elemen progresif ini kuantitasnya masih kecil, bahkan belum bisa diidentifikasi secara jelas. Tetapi kesulitan ini tetap dapat diatasi bila kita melihat masalah kebangsaan Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari perjuangan revolusioner kelas buruh di seluruh Indonesia – dan bahkan dunia – dalam menumbangkan kapitalisme. Dengan mendasarkan pada pemikiran Marx, Engels, Lenin dan Trotsky persoalan ini akan segera mendapatkan titik terangnya.

Perspektif mengenai masalah kebangsaan telah didiskusikan secara serius oleh Marx dan Engels dalam tulisan-tulisannya, kemudian dibawa dengan penuh semangat di Internasional Kedua—sebelum Perang Dunia Pertama. Selanjutnya menemukan formulasinya yang lebih jelas pada Lenin dan Trotsky dalam tulisan-tulisannya mengenai hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Untuk penjabaran yang lebih penuh pembaca bisa mengakses tulisan dari Alan Woods yang berjudul “Marxisme dan Masalah Kebangsaan” di situs Militan Indonesia.

Ada beberapa poin utama yang bisa ditarik dari perspektif Marxis mengenai masalah kebangsaan dan perjuangan pembebasan nasional. Pertama, kapitalisme yang telah memasuki krisis dan masa uzurnya niscaya mendorong pecahnya konflik-konflik nasional, tidak hanya antar negeri tetapi tetapi juga dalam negeri dengan munculnya gerakan-gerakan separatis. Pada akhirnya yang menjadi korban dari konflik-konflik nasional ini adalah rakyat pekerja.

Kedua, negara bangsa adalah salah satu hambatan terbesar bagi kemajuan umat manusia, yang di satu sisi memecah belah manusia lewat nasionalisme sempit dan berbagai variannya, dan di sisi lain menjadi rem bagi penggunaan penuh seluruh potensi ekonomi dunia. Globalisasi adalah pengakuan dari kaum kapitalis akan limit negara bangsa, tetapi di bawah sistem kapitalisme globalisasi menjadi sarana untuk semakin menindas rakyat pekerja. Oleh karenanya perjuangan kelas buruh – di dalamnya sebagai bagian tak terpisahkan, perjuangan pembebasan nasional – harus bersifat internasionalis, dengan program pembentukan Federasi Sosialis Dunia yang mengikat semua umat manusia dalam ikatan persaudaraan yang sejati.

Ketiga, perjuangan untuk hak menentukan nasib sendiri adalah perjuangan demokratik, dan seperti semua perjuangan demokratik lainnya ia subordinat pada kepentingan kelas buruh dan perjuangan sosialis secara keseluruhan. Dalam kata lain, hak penentuan nasib sendiri bukanlah hak yang absolut, dimana kaum buruh harus mendukungnya setiap saat dan dimanapun. Semua harus dikaji dengan pertanyaan: apakah ini akan mendekatkan buruh ke pencapaian sosialisme? Mengapa demikian? Karena dalam banyak kesempatan kita telah melihat dalam sejarah bagaimana kaum kapitalis menggunakan hak penentuan nasib sendiri untuk tujuan reaksioner. Contoh paling jelas adalah bagaimana Perang Dunia I dan II – yang pada dasarnya adalah perang imperialis untuk kepentingan modal – dibenarkan dengan dalih hak penentuan nasib sendiri, dengan dalih membela tanah air, menjaga kedaulatan, dan sebagainya. Maka dari itu, kaum Marxis bukanlah dogmatis, tetapi mempertimbangkan semua pertanyaan dari sudut kepentingan kelas.

Lemahnya kelas revolusioner secara kuantitas dan kualitas, yakni proletariat, di Papua membawa kami pada penilaian teoritis yang spesifik, dengan tetap mengkoneksikannya dengan internasionalisme proletariat, sehingga ini tidak menjadi hambatan absolut untuk perjuangan pembebasan nasional Papua. Jika hanya bertumpu pada basis kekuatan yang ada, maka akan sangat sulit untuk sampai pada tujuan itu. Mengkoneksikan perjuangan pembebasan nasional Papua dengan internasionalisme proletariat – dan khususnya perjuangan kelas buruh Indonesia – menjadi sebuah kata kunci.

Perlu ditambahkan perjuangan ini bukan perjuangan oleh “rakyat” Papua untuk “rakyat” Papua. Kata “rakyat” mengandung makna yang abstrak. Kata “rakyat” belum menunjuk pada suatu kelas, tetapi bisa mencakup semua kelas. Oleh karenanya perjuangan Papua Merdeka harus menarik garis kelas yang jelas, yakni bertumpu pada kelas proletar yang merangkul rakyat pekerja tertindas lainnya. Kelas borjuasi Papua tidak bisa diandalkan sama sekali sebagai pemimpin atau bahkan sekutu dalam perjuangan pembebasan nasional Papua. Kepentingan kelas mereka mengikat mereka pada imperialisme Indonesia.

Masalah Organisasional

Setelah berbicara mengenai perspektif politik, kita disajikan dengan pertanyaan organisasional yang sama pentingnya: Apa yang harus dilakukan, dan dari mana memulai? Persoalan mendasar yang terjadi di dalam perjuangan Papua Merdeka adalah belum terbangunnya pemahaman yang jelas mengenai proses dan arah perjuangan. Padatnya aksi-aksi telah melalaikan teori. Aksi-aksi, mulai dari demonstrasi, pemogokan hingga pemberontakan massa, adalah faktor yang menentukan untuk meraih kemenangan. Namun jika aksi-aksi itu tanpa teori, yang terumus dalam program dan metode, maka segala bentuk aksi tersebut akan menguap sia-sia. Seperti uap dalam kotak piston yang bolong-bolong. Uap itu akan berhamburan sia-sia, tidak menggerakkan apa-apa. Tanpa teori revolusioner tak mungkin ada gerakan revolusioner.

Pendidikan politik yang reguler dan disiplin adalah langkah paling pertama untuk membangun organisasi revolusioner yang mampu memimpin perjuangan pembebasan nasional di Papua. Pendidikan ini bukan sembarang pendidikan. Pendidikan ini adalah pendidikan Marxis, yang akan memberikan petunjuk lengkap mengenai perjuangan kelas. Kerja ini dimulai dari lingkaran kader, dalam bentuk sel-sel, yang selanjutnya diluaskan ke massa.

Tahapan kedua, mengkonsolidasikan keuangan revolusioner. Masalah keuangan adalah masalah politik dalam gerakan revolusioner, bukan masalah pembukuan semata. Perspektif politik memandu program organisasi, dan program organisasi akan memandu seberapa besar keuangan yang dibutuhkan. Mencetak Koran (termasuk membayar website), menerbitkan buku, menggaji full-timer, menyewa sekretariat, membeli mesin cetak dan segala kebutuhan organisasi merupakan kebutuhan riil yang tak terelakkan. Ini akan menjadi ukuran seberapa jauh organisasi telah melangkah dan meluaskan pengaruh gagasannya ke massa.

Dari mana keuangan revolusioner didapat? Jangan membayangkan keuangan revolusioner didapat dari para pendana asing, atau para pendana di luar keanggotaan organisasi, sebagaimana yang selama ini banyak dilakukan oleh kaum Kiri. Kemandirian finans akan memberikan kemandirian politik. Keuangan revolusioner didapat dari iuran anggota, dan bukan dari NGO, LSM atau lembaga-lembaga pendana.

Langkah penting yang ketiga adalah memproduksi koran revolusioner. Koran revolusioner, tulis Lenin, tidak hanya sekadar sebagai alat agitasi dan propaganda, tetapi sebagai organisator kolektif, sebagai perancah bangunan dalam proses konstruksi, yang memudahkan komunikasi di antara para konstruktor. Lebih jauh, koran revolusioner bukanlah lembaran-lembaran yang sesak dengan berita-berita tidak penting. Koran revolusioner adalah lembaran-lembaran kertas yang bertuliskan panduan untuk perjuangan.

Keberadaan koran sangatlah penting bagi kaum revolusioner yang ingin mewujudkan revolusi. Ketika kita berbicara tentang kaum revolusioner besar dalam sejarah, mereka tak pernah jauh dari lembaran-lembaran ini: Marx dengan Neue Rheinische Zeitung, Lenin dengan Iskra dan Pravda, Gramsci dengan Ordine Nuovo, James Connolly dengan The Workers Republic, Trotsky dengan Nasha Slovo, dan Rosa Luxemburg dengan Rote Fahne. Karena pentingnya peran koran dalam mewujudkan suatu tujuan, kaum borjuis pun melakukan hal yang sama—misalnya Surya Paloh dengan Media Indonesia, kelompok gereja dengan Kompas, kaum liberal dengan Koran Tempo, Hary Tanoesoedibjo dengan Koran Sindo, dll. Bahkan dalam cerita Revolusi Besar di Perancis, Jean-Paul Marat bukanlah siapa-siapa tanpa koran L’Ami du Peuple. Ini bukan suatu kebetulan. Koran merupakan pusat terdokumentasikannya gagasan-gagasan yang akan dialirkan ke massa agar mereka mendukung tujuan-tujuan tersebut.

Kenapa koran, dalam perspektif ini, ditempatkan di urutan ketiga? Koran tidak akan terbentuk sebelum ada pemahaman yang jelas, sebelum ada pendidikan yang reguler dan disiplin. Koran juga tidak akan terproduksi sebelum ada keuangan revolusioner di dalam organisasi perjuangan kelas. Tapi ketiga langkah penting ini posisinya dialektis. Ketiganya saling mendukung.

Penutup

Sebagai penutup, ada hal yang perlu ditekankan, untuk menghindari kesalahpahaman dan harapan yang berlebihan. Meskipun tak henti-hentinya kita melakukan kerja-kerja sistematis dan terencana, namun bukan berarti pembebasan nasional secara otomatis segera dicapai. Pandangan demikian adalah pandangan yang doktriner. Pembebasan nasional bisa saja terjadi jauh dari hari ini, atau, bisa juga, tanpa menutup kemungkinan, terjadi lebih cepat dari yang diharapkan, terjadi karena adanya ledakan-ledakan perlawanan spontan atau komplikasi-komplikasi politik yang tak terduga sebelumnya. Tugas dari gerakan revolusioner berbasis perjuangan kelas adalah merumuskan secara sistematis dan ilmiah panduan untuk perjuangannya sendiri. Tidak menaruh spekulasi-spekulasi dan berharap pada hal yang tak terduga. Perjuangan kelas bukan seperti permainan judi. Perjuangan kelas harus berpijak pada keyakinan, kerja keras, dan kemampuannya sendiri.

Demikian usaha awal kami, Militan Indonesia, untuk menganalisa problem teoritik dan organisasional dari perjuangan pembebasan nasional Papua, yang kami harap akan terus kami kembangkan sebagai panduan untuk aksi revolusioner. Sering kali kami menutup artikel yang kami tulis dengan seruan “Buruh Sedunia Bersatulah”, dan kali ini dalam menyikapi masalah kebangsaan Papua slogan ini mengambil makna tersendiri yang unik dan penting. “Buruh Sedunia Bersatulah” tidak bisa lagi hanya menjadi slogan di bibir tetapi harus menjadi panduan awal bagi semua kaum revolusioner di Papua khususnya dan di Indonesia umumnya bila kita serius ingin mencapai kemerdekaan 100% bagi rakyat pekerja.

October 23, 2016 0

Gubernur Menegaskan Tak Ada Rakyat yang Minta Papua Merdeka

Gubernur Papua, Lukas Enembe usai Rapat Koordinasi Presiden RI dengan Para Gubernur Seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, hari Kamis (20/10). (Foto: Melki Pangaribuan)

Penulis: Melki Pangaribuan 19:06 WIB | Kamis, 20 Oktober 2016

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur Papua, Lukas Enembe, mengklaim bahwa masyarakat Papua tidak ada yang meminta Papua merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Lukas menegaskan, Papua sudah merdeka bersama dengan Indonesia yang telah merdeka pada 17 Agustus 1945. Jadi, kata dia, tidak ada yang namanya rakyat Papua meminta merdeka dari Indonesia.

“Sudah pastilah (rakyat Papua tidak ingin merdeka). Kita sudah merdeka, Indonesia sudah merdeka. Tidak ada yang minta Papua merdeka,” kata Lukas Enembe kepada satuharapan.com usai Rapat Koordinasi Presiden RI dengan Para Gubernur Seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, hari Kamis (20/10).

Sementara mengenai persoalan gerakan diplomasi internasional ULMWP, Lukas mengaku itu bukan menjadi urusan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Papua.

Lukas mengatakan, tugasnya sebagai gubernur hanyalah untuk mengupayakan kesejahteraan rakyat Papua.

“Itu (ULMWP) bukan urusan kita (Pemda). Itu soal urusannya diplomasi internasional dan ini kan perkaranya ke luar negeri. Jadi kita tidak punya kapasitas atau kewenangan untuk mengurus itu,” kata dia.

Lukas menilai Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua/ULMWP) itu telah masuk dalam kewenangan diplomasi internasional.

“Kami punya kapasitas mengurus bagaimana menyejahterakan rakyat Papua. Karena ULMWP kan urusannya sudah kewenangan diplomasi internasional,” dia menambahkan.

Terhadap rakyat Papua yang terlibat gerakan ULMWP, Lukas mengatakan, hal itu juga bukan menjadi urusannya Pemda Provinsi Papua. Dia menilai, rakyat Papua yang tergabung dalam perjuangan Papua Merdeka di luar negeri itu merupakan gerakan yang berada di luar kendalinya sebagai Gubernur Papua.

“Itu kan orang-orang yang berjuang di luar. Itu tidak ada urusan dengan kita,” lanjutnya.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja

October 20, 2016 0

Entah Karena Salah Info atau Dengan Sengaja, NKRI Sudah Salah Berpijak Soal Papua

Tujuan akhir dari apa yang dilakukan NKRI selama ini, dan apa yang diperjuangkan orang Papua pro-“M”, adalah mengakhiri konflik berdarah di Tanah Papua. Di satu sisi orang Papua pro-“M” berkeyakinan bahwa segala penderitaan dan berujung kepada kematian dan ancaman terhadap eksistensi orang Melanesia di tanah leluhur mereka hanya dapat dihindari dengan cara “mengeluarkan NKRI dari tanah leluhur bangsa Papua, ras Melanesia”.

Di sisi lain, NKRI merasa bahwa sebaiknya orang Papua yang mereka sebut “saudara-saudara segelintir orang yang bersebarangan paham politik supaya datang bergabung dengan ibu pertiwi membangun Indonesia yang damai, demokratis dan bermartabat.” Jadi, di satu sisi NKRI berpendapat orang Papua harus berhenti berjuang utnuk melepaskan diri dari NKRI kalau mau hidup damai, kalau tidak, perdamaian tidak akan bisa terwujud. Itu pendekatan kolonialis. Di sisi lain, sebagsa yang merasa diri dijajah, orang Papua menginginkan, berjuang dan berdoa siang-malam, dengan air-mata kepada Tuhan agar membawa keluar NKRi dari tanah leluhur bangsa Papua ras Melanesia.

Tujaunnya untuk Papua Damai, tetapi caranya berbeda.

Itu persoalan tujuan. Sekarang kita lihat dasar dari posisi masing-masing.

Di satu sisi orang Papua punya posisi bahwa orang Papua secara demokratis tidak pernah diberikan kesempatan untuk menaympaikan pendapat, pendudukan NKRI di atas tanah leluhur bangsa Papua ialah sebuah tindakan invasi militer yang disahkan oleh PBB lewat sebuah peristiwa yang penuh skandal secara hukum dan demorasi, yaitu Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969. Orang Papua menuntut agar referendum harus dilakukan. Pendudukan NKRI ilegal, penuh skandal dan harus digugat.

Di sisi lain, NKRI berpendapat bahwa PEPERA 1969 adalah sah karena diselenggarakan oleh PBB dan disahkan oleh PBB. Oleh karena itu siapapun yang menentang keputusan PBB itu resikonya adalah nyawa. Pemberontakan yang terjadi di Tanah Papua melawan NKRI lebih banyak didasari oleh kecemburuan sosial, karena Papua tidak diperhatikan begitu lama, karena orang Papua dianak-tirikan begitu lama, karena telah banyak terjadi pelanggaran HAM orang Papua, dan sejenisnya, dan oleh karena itu sekarang ini harus ada pendekatan sosial, pendekatan budaya dan pendekatan humanis, sehingga orang Papua akhirnya merasa dikasihi, diperhatikan, merasa diri sama hak dan kewajibannya, sama kepemilikannya di dalam NKRI.

NKRi bilang Papua Merdeka ada karena orang Papua kurang sejahera, kurang pendidikan, kurang diberikan pelayanan.Orang Papua bilang Papua Merdeka karena sejarah sudah salah, dan harus ada referendum ulang.

Terlihat jelas, entah disengaja atau tidak, ada paling tidak ada informasi yang salah, yang disampaikan oleh orang Papua, paling tidak para tokoh Papua, para intelektual Papua, para pejabat di Tanah Papua, bahwa orang Papua menuntut merdeka karena diperlakukan tidak adil, karena Tanah Papua belum dibangun dengan baik, karena banyak pelanggaran HAM, dan karena itu pada saat semua ini dipenuhi, orang Papua akan berhenti bicara merdeka.

Saat ini tahun 2016, sepuluh tahun ke depan dari sekarang, kalaupun Papua sudah makmur, Papua sudah sama dengan Jawa, atau lebih dari Jawa-pun, kami jamin, orang Papua akan tetapi minta merdeka. Alsannya karena alasan yang di-adakan oleh NKRI sangat tidak ada hutngannya dengan alasan sebenarnya dari perjuangan Papua Merdeka.

Oleh karena itu, maka orang Papua seharusnya fokus pada tujuan, program, dan target yang sedang digariskan ULMWP. Kalau tidak, maka kita akan mengulangi kesalahan generasi tua seperti Nick Messet, F.A. Joku, N. Jouwe, M.W. Kaisiepo, B. Tanggahma, J.M. Bonai, dan sebagainya, yang menyangka bahwa jalan keluar untuk Papua ada di tangan Sukarno dan Jakarta, dan cara untuk memperjuangkan Papua Merdeka ialah dengan setiap hari melawan dan memprotes apa yang dilakukan NKRI, padahal dengan cara ini mereka lupa bahwa mereka sendiri tidak punya program, tidak punya aturan main, tidak punya fokus yang jelas untuk memperjuangkan aspirasi mereka yang telah menelan waktu, tenaga, dana dan nyawa ini.

Mendukung ULMWP dan PNWP, dan secara konsekuen melaksanakan UURWP adalah jalan yang bermartabat, jalan yang menjamin Papua mencapai cita-citanya. Bagi yang tidak menerima kemajuan ini, maka siapapun semakin jelas mengetahui, bahwa yang mereka kejar bukannya Papua Merdeka, tetapi ketenaran primadi dan melayani egoisme individu dan kelompok, yang aritnya sama saja dengan Abunawas Politik.

October 20, 2016 0

Orang Papua Cepat Menjadi Profesional Pemain Sepak Bola, Tapi Politik Masih Belum Bisa Juga

Dapat dikatakan sebagai kekecewaan, tetapi juga sekaligus sebagai sebuah pernyataan berdasarkan penilaian, disampaikan oleh Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi dari Markas Pusat Pertahanan bahwa orang Papua sudah berhasil bermain sepak bola secara profesional dalam waktu yang relatif singkat, tetapi untuk bermain politik secara profesional sudah memakan waktu setengah abad lebih tetapi masih belum juga belajar apa-apa.

Hal itu dikatakan Gen. Tabi dengan menunjukkan beberapa pernyataan berikut.

Pertama, Boas Solossa dan teman-temannya, didahului oleh Eduuard Ivakdalam dkk telah belajar banyak bagaimana bermain sepak bola secara profesional. Satu contoh, pemain sepak bola harus tunduk kepada wasit, kepada aturan yang ada, kepada kode etik. Bagaimanapun juga, Persipura menganggap tidak bersalah, tetapi kalau wasit menyalahkan, atau wasit tidak membela, maka pemain Persipura telah belajar untuk menerima apapun keputusan wasit.

Dalam politik Papua Merdeka, ada aturan yang telah diatur, ada Undang-Undang Revolusi West Papua, ada aturan-aturan umum revolusi, ada kode etik, yang kebanyakan tidak diperhatikan oleh aktifis, pejuang dan organ perjuangan Papua Merdeka.

Kita lhat masing-masing organ keluar dengan proyek masing-masing, Sangat lucu. Kalau ada keputusan dari para tua-tua dalam perjuangan, selalu dibantah, selalu diprotes, selalu membawa ego masing-masing dan memaksakan itu sebagai sesuatu yang benar, dan yang dilakukan orang lain sebagai pendukung NKRI dan dilakukan karena disuruh oleh Indonesia.

Yang kedua, Persipura bermain tidak seperti dulu, tidak mengikuti arus dan kecepatan lawan. Kebanyakan dalam permainan persipura, mereka selalu merebut kendali dan mengendalikan permainan. Itu tidak terjadi dalam perjuangan Papua Merdeka, orang-orang yang menamakan diri pejuang, aktivis,tokoh, organisasi Papua Merdeka kebanyakan mengikuti irama NKRI, mengikuti bola yang dilempar oleh NKRI. Kalau mereka disebut TPN/OPM, mereka memanggil diri TPN/OPM, kalau mereka disebut KSB, mereka menyebut diri KSB, kalau mereka disebut NKRI teroris, mereka juga berperilaku teroris., kalau Jokowo datang tiap hari ke Papua, mereka juga ribut membicarakan kedatangan presiden kolonial Joko Widodo ke Tanah Papua.

Pejuang Papua Merdeka tidak pernah punya bola sendiri, selalu mengikuti bola yang dilempar NKRI. Akhirnya apa? Akhirnya bola NKRI diambil kembali, dikendalikankembali, digolkan sendiri oleh NKRi, karena permainan terjadi dalam skenario mereka.

Contoh lain, saat Sidang Umum PBB terjadi, banyak orang Papua berangkat ke Geneva, ke New York, atas nama tokoh Papua, atas nama tokoh gereja, atas nama tokoh adat, atas nama pejuang HAM. Banyak pernyataan orang Papua keluarkan menjelang dan selama Sidang Umum PBB setiap tahun.

Begitu juga menjelang Pilkada dalam pemerintah kolonial NKRI, selalu ada pernyataan-pernyataan dari para pejuang Papua Merdeka. Seolah-olah pekerjaan mereka adalah Satgas Kontrol Pekerjaan NKRI di Tanah Papua.

Ini namanya menyambung lagu NKRI, memainkan bola NKRI. Ini kesalahan fatal.

Bola Papua Merdeka harus dilempar oleh orang Papua, dikelola dan digiring oleh orang Papua, dan karena akhirnya kita akan dapat menyelesaikannya. Karena bola kita sendirilah yang akan dapat diselesaikan oleh orang Papua.

Bola Papua Merdeka sudah bergulir di kawasan Melanesia, lewat PNWP, ULMWP, lewat MSG, lewat Solomon Islands, lewat Vanuatu, lewat PIF, dan lewat PBB. Permainan kita sudah canggih, sudah mendunia. Tetapi masih ada saja orang Papua yang ketinggalan zaman, yang tiba-tiba muncul di New York, tiba-tiba bawa pokok doa ke Obama, tiba-tiba mendaftarkan isu West Papua ke New York, tiba-tiba bisik krii, bisik kanan gosip selalu ada, seolah-olah perjuangan Papua Merdeka itu sebuah cerita mistik, sebuah berita gaib.

Bukan begitu! Tinggalkan cara itu! Itu cara kampungan! Itu cara orang kalah!

Kita sudah harus mendukung ULMWP, bukan hanya dengan demo-demo dan ibadah syukuran, tetapi lebih-lebih dengan dana dan dukugna secara politik. Kita harus mulai belajar dan tunduk kepada Undang-Undang Revolusi West Papua, karena UURWP iin telah disahkan oleh Parlemen Nasional West Papua (PNWP) milik bangsa Papua, kita juga harus tunduk kepada UURWP karena inilah Undang-Undang yang akan diikuti oleh ULMWP setelah mereka ratifikasi/ terima dan sahkan.

UURWP sudah harus diwacanakan, dijelaskan, dipelajari, dan akhirnya dilaksanakan oleh semua orang Papua, oleh semua organ perjuangan Papua Merdeka,. Setelah itu baru kita akan mengajak bangsa lain, perusahana asing, termasuk NKRI untuk tunduk kepada UU yang dimiliki oleh tanah dan bangsa Papua.

Tanah dan bangsa Papua sudah lama tidak punya Hukum Positif negara-bangsa yang mengatur kita semua. Kita hanya menggunakan hukum adat, hukum organisasi dan kode-etik secara terbatas, di masing-masing kelompok, berdasarkan anutan masing-masing. Kini untuk pertama kali dalam sejarah, kita memiliki sebuah standar hukum positif yang sudah secara legal disahkan oleh lembaga PNWP dan akan disusul oleh ULMWP.

Sangat rugi dari waktu dan tenaga, secara politik dan hukum kalau kita habskan waktu dan tenaga membahas pelanggaran UU NKRI, baik yang dilanggar oleh orang Indonesia ataupun oleh orang Papua, yaitu UU yang menjajah tanah dan bangsa Papua sementara UU yang diatur oleh orang Papua sendiri, yang sidahkan oleh wadah perjuangan Papua Merdeka sendiri, yang mengatur dan membela eksistensi dan hak-hak Tanah dan bangsa Papua tidak dibahas dan tidak ditaati.

Bola orang Papua, bola asli bangsa Papua ialah “bola Papua Merdeka!”, bola PNWP, bola ULMWP, bola MSG, bola Komite Dekolonisasi PBB, bola PBB, bola lewat UURWP. Bagi yang memainkan bola NKRi, kita sudah jelas tahu akan kalah. Mari kita berharis di belakang PNWP, ULMWP dan MSG, menuju West Papua yang merdeka dan berdaulat di luar NKRI.

Bagi yang menentang realitas politik ini, bagi yang menganggap kemajuan ini sebaliknya, mari kita sadar penuh, bahwa itu adalah murni anggapan NKRi, karena jelas NKRI tidak mau ada PNWP, tidak mau ada ULMWP, tidak mau ada MSG, tidak mau West Papua menjadi bagian dari Melanesia.

October 19, 2016 0

New momentum towards decolonisation in Pacific

One of the peace rallies in support of the Pacific Coalition on West Papua representation at the UN General Assembly. Monday 19 September 2016. Photo: Supplied/ Whens Tebay

Radio NZ – West Papua specialist Dr Cammi Webb-Gannon said the unprecedented level of discussion about West Papuan self-determination and human rights at the recent UN General Assembly reflected a new momentum towards decolonisation in the Pacific.

Dr Webb-Gannon, from Western Sydney University’s School of Humanities and Communication Arts, said the Melanesian Spearhead Group chairman and Solomon Islands prime minister Manasseh Sogavare had been particularly pivotal.

“So he’s brought together a lot of Pacific Island countries who have just taken the West Papua issue to the UN but are also hoping to take it to the UN decolonisation committee. So more than ever before, West Papuans are getting their cause on the international radar and that’s really due to the incredible action that’s taken by other Pacific countries.”

Meanwhile, there are hopes among West Papuans that the new United Nations Secretary-General will help protect the human rights of Papua’s indigenous people.

Antonio Guterres, the former Portuguese prime minister, was been unanimously elected to take over the UN top job from Ban Ki-moon at the start of next year.

As Portugal prime minister, Mr Guterres played a key role in the UN intervention in East Timor shortly before it gained independence from Indonesia.

The United Liberation Movement for West Papua’s Pacific regional ambassador, Akouboo Amatus Douw, said that unlike Portugal’s efforts to do the right thing by Timor, the Dutch have not met their moral obligation to Papuans.

However, he hoped that Mr Guterres can similarly help Papuans facilitate calls by seven countries at the UN general assembly last month for an investigation into alleged rights violations in Papua.

Mr Guterres was also the UN High Commissioner for Refugees for 10 years and his work in this role was acknowledged by Mr Douw.

Under Mr Guterres’s leadership, the UNHCR provided legal and humanitarian assistance for over 10,000 West Papuan refugees in PNG.

“In my rough estimation we have 30,000 Papuan political refugees all around the globe including myself,” said Mr Douw.

He said the main reason that Papuans have to flee Indonesian rule is the denial of their absolute rights of self-determination in their home country.

“As I was of 43 West Papua political asylum seekers who escaped from West Papua and landed in Australia in 2006, I have very positive thoughts on his (Guterres’) priorities in seeking to revolve core issues behind why these people became marginalised and suffered in all aspects.”

October 19, 2016 0

Indonesia Inomane Mbanogop: Kinendop Yarogo, Yabume Unggwino

Dalam pesan singkat yang baru saja PMNews terima disambung dengan komunikasi per telepon, Gen. TRWP Mathias Wenda kembali mengulangi anjurannya mengulangi apa yang telah disampaikannya, “Indonesia Inomane Mbanogop: Kinendop Yarogo, Yabume Unggwino”, yang artinya “Jangan balas pantun Indonesia, kerjakan apa yang mau Anda kerjakan”.

Artinya, dalam budaya Jawa-Melayu dikenal pepatah “Biar anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu”, yaitu kerjakanlah terus apa yang mau dikerjalan, jalani terus apa yang mau dijalani, laksanakan apa yang mau dilaksanakan, fokus kepada target, tujuan dan program kegiatan sendiri, jangan terganggu oleh hasutan, pernyataan, perbuatan lawan, perbuatan penjajah jangan ditanggapi, jangan dipikirkan, jangan diseriusi.

Sisah pekerjaan yang harus diselesaikan bangsa Papua hadi ini ialah

ULMWP menindak-lanjuti amanat UURWP, yang sudah disahkan oleh PNWP
PNWP menyusun berbagai peraturan pemerintah dau Undang-Undang sesuai dengan amanat UURWP yang sudah disahkannya
ULMWP untuk segera membuat Program Kerja, lengkap dengan Anggaran Belanja sehingga orang Papua tahu framework kerja ULMWP untuk mencapai Papua Merdeka.
Rakyat Papua untuk berdoa, berpuasa dan mengumpulkan dana-dana revolusi untuk mendukung rencana-rencana yang akan dikeluar

Selain itu juga disarankan oleh Gen. Wenda bahwa kendali bola perjuangan Papua Merdeka harus kita ambil, jangan sampai jatuh ke tangan orang lain, apalagi ke tangan penjajah. Saat ini NKRI sudah mulai mencap semua organ perjuangan di dalam negeri sebagai teroris, dan yang jelas ULMWP bukan teroris, oleh karena itu, mari kita pakai hatinurani, pakai pikrian rasional, demi kepentingan bangsa dan tanah air.

Terakhir dari pernyataanya yang panjang-lebar, Gen. Wenda mengamanatkan, “Kinendop yarino”, berlututlah, tanam kaki dan melangkah, bekerja-lah untuk mencapai cita-cita.

Ditanyakan apa tanggapannya atas langkah-langkah Jokowi hari ini dan kemarin, Wenda mengatakan,

“Coba datang seribu kali juga bisa, setiap hari Jokowi tinggal di Papua juga bisa, apakah itu akan menggantikan naywa orang Papua yang sudah mati? Apa arti kunjungan itu? Hanya tutup malu, karena sudah terlanjur malu! Mau salahkan orde baru, mau salahkan orde lama, mau salahkan orde reformasi? Itu langkah tutup malu, jangan lihat dari sisi yang salah.

October 18, 2016 0

Anticipation Builds as Pacific CSOs Await Indoneia Response to UN

Press Release

Date: 14 October 2016

Suva – The request made by the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) to Indonesia to formally respond to allegations of racial violence and discrimination against Papuans by November is a sign that the attitude of the UN to West Papua’s case is beginning to change.

Pacific Islands Association of NGOs executive director, Emele Duituturaga expressed these sentiments following UN CERD chair, Anastasia Crickley’s notification to Indonesia’s UN Permanent Representative, Triyono Wibowo that the committee’s recent session had considered allegations of killings and violence of indigenous Papuans in West Papua.

“I write to inform you that in the course of its 90th session, the Committee on the Elimination of Racial Discrimination has considered, under its early warning and urgent action procedure, allegations of excessive use of force, arrests, killings and torture of persons belonging to the Papuan indigenous people in West Papua, Indonesia, and allegations of discrimination against this people, that have been brought to its attention by a non-governmental organization,” Ms Crickley stated in the October 3rd dated correspondence.

“Reportedly, between April 2013 and December 2014, security forces killed 22 persons during demonstrations and a number of persons have also been killed or injured since January 2016. It is alleged that, in May 2014, more than 470 persons belonging to the Papuan indigenous people were arrested in cities of West Papua during demonstrations against extraction and plantation activities.”

The letter stated, “… Such arrests have reportedly increased since the beginning of 2016 amounting to 4000 between April and June 2016 and have included human rights activists and journalists. Such acts have reportedly never been investigated and those responsible have gone unpunished.”

“The submission claims that repression of persons belonging to the Papuan indigenous people is the result of a misinterpretation and lack of a correct implementation of the Special Autonomy Law by local and national authorities of Indonesia. The submission also claims that actions by security forces constitute violations of the rights of freedom of assembly and association.”

Duituturaga said the committee’s specific requests for information indicates how seriously it is treating the allegations made by civil societies to the UN about the treatment of indigenous West Papuans by the Indonesian government.

“CERD has given Indonesia until 14 November to provide information on its response to the allegations, the status of implementation of the Special Autonomy Law in West Papua, measures taken to ensure the effective protection of indigenous people in West Papua from arbitrary arrests and detentions as well as deprivation of life,” she said.

Indonesia has also been requested to report on measures taken to ensure that indigenous people from West Papua effectively enjoy their rights to freedom of assembly and association including persons with dissenting opinions, measures taken to investigate allegations of excessive use of force by security forces including killings and steps taken to improve access to education of Papuan children in West Papua in particular those living in very remote areas by the UN CERD.

“Indonesia is not only the third largest democracy in the world, they are an emerging economic powerhouse but their inability to apply democratic principles in West Papua threatens their credibility with the international community.”

“The ball is in their court now and Pacific civil societies are eagerly awaiting November 14 alongside UN CERD to read their response,” Duituturaga said.
ENDS

October 14, 2016 0

Benny Karoba, Perwira Markas Pusat Pertahanan TRWP Meninggal Dunia

Diumumkan dengan menundukkan kepala dan merendahkan diri kpada seluruh Keluarga Besar Karoba-Gombbo di manapun Anda berada, anak-anak dan cucu-cucu, Pasukan TRWP di medan perjuangan, Benny Wenda di Inggris dan kepada Keluarga Besar Pejuang Papa Merdeka,

bahwa telah berpulang ke Pangkulan Allah Bapa di Surga, Perwira Tentara Revolusi West Papua di Markas Pusat Pertahanan TRWP

Col. TRWP Benny Karoba

pada 13 Oktober 2016, pukul 03:15 WP

Almarhum selama beberapa bulan sakit dan berobat di Rumah Sakit dan telah dikebumikan oleh keluarga dan Pasukan Operasi Khusus TRWP.

Tidak banyak orang mengenal Benny Karoba, akan tetapi bagi MPP TRWP dan Panglima Tertinggi Komando Revolusi TRWP Gen. Mathias Wenda, almarhum adalah Perwira pilihan Komando dan selama ini bertugas sebagai Pasukan Operasi Khusus TRWP.

Benny Karoba telah berada di MPP sejak Markas Pusat ini bernama Markas Pemka TPN/OPM dan bertanggungjawab mengamankan Sidang Militer Khusus tahun 2006 yang telah memishkan perjuangan sayap militer dan memberi nama kepada sayap militer Tentara Revolusi West Papua dan membiarkan sayap politik Organisasi Papua Merdeka untuk berkarya demi kemerdekaan West Papua.

Sekedar untuk diketahui Pasukan Operasi Khusus TRWP bertugas untuk menjalankan operasi-operasi khusus di manapun mereka berada dalam kapasitas dan kemampuan mereka, dan bertanggungjawab langsung kepada Panglima Tertinggi Komando Revolusi.

Ibunda Almarhum, Cpt. TRWP Wutndiak Gombo adalah Anggota TRWP, anggota pasukan tertua dalam barisan TRWP di MPP kini tetap berjuang untuk melanjutkan perjuangan almarhum anak terkasih.

Perjuangannya akan erus dikenang, pengorbanannya selama puluhan tahun di Rimba Raya New Guinea telah menjadi pupuk bagi perjuangan ini, dan generasi penerus akan terus berjuang sampai titik darah penghaisan.

Dikeluarkan di: Sekretariat-Jenderal TRWP

Pada Tanggal: 13 Oktober 2016

an. MPP TRWP

Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP
BRN: A.DF 018676

Mathias Wenda, Gen. TRWP
NBP: A.001076

October 14, 2016 0