Problem Papua dan Rapuhnya Relasi Kebangsaan

Arie Ruhyanto, CNN Indonesia

Birmingham, CNN Indonesia — Lima puluh tahun lebih upaya menjadikan Papua sebagai bagian seutuhnya dari bangsa ini terus memperoleh tantangan dari sebagian masyarakat Papua.

Pemberian status otonomi khusus, transfer triliunan dana pembangunan, pembentukan puluhan daerah otonom baru di berbagai penjuru Papua, hingga perhatian khusus yang ditunjukkan Presiden Jokowi dalam berkali-kali kunjungannya ke provinsi itu, masih belum mampu mengambil hati seluruh masyarakat Papua.

Sebaliknya, resistensi cenderung menguat, baik di dalam maupun luar negeri.

Di samping persoalan pembangunan, problem mendasar yang dihadapi adalah semakin rapuhnya relasi kebangsaan yang menjadi landasan bagi legitimasi negara di mata masyarakat Papua. Legitimasi dalam hal ini dimaknai sebagai pengakuan dan penerimaan warga atas kekuasaan negara untuk mengatur warganya.

Berbeda dengan kedaulatan yang bersifat statis, legitimasi adalah unsur yang dinamis –naik turunnya sangat ditentukan oleh bagaimana relasi di antara institusi negara dengan masyarakat maupun di antara sesama warga masyarakat.

Rapuhnya Legitimasi

Cara pandang paling dominan saat ini mengaitkan dinamika legitimasi dengan kinerja negara (state performance). Kuat atau lemahnya legitimasi masyarakat terhadap negara tergantung pada kinerja negara dalam memproduksi dan mendistribusikan political goods seperti keamanan, infrastruktur, dan pelayanan publik dasar semacam pendidikan dan kesehatan (Rotberg, 2004).

Dengan kata lain, keberhasilan negara menyediakan infrastruktur, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menyediakan layanan publik yang lebih baik, diyakini akan berbanding lurus dengan peningkatan legitimasi masyarakat terhadap pemerintah.

Namun berbagai fakta lain menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik tidak serta-merta memengaruhi legitimasi negara di mata warganya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya fenomena gerakan separatisme yang tidak hanya terjadi di negara miskin dan berkembang, melainkan juga di negara-negara maju.

Di beberapa negara maju seperti Inggris, Spanyol, Perancis, dan Kanada, hingga kini sebagian rakyatnya masih terus bermimpi membentuk negara sendiri.

Pada referendum di Skotlandia tahun 2014 misalnya, 44,7 persen warganya tetap menginginkan hidup terpisah dari Inggris setelah lebih dari tiga abad bersama-sama menikmati kejayaan Inggris sebagai salah satu negara terkuat di dunia.

Demikian pula dengan masyarakat Basque dan Catalonia di Spanyol, keduanya dari aspek ekonomi merupakan daerah yang relatif lebih maju dan sejahtera dibandingkan daerah lainnya. Namun sejak akhir abad 19 hingga saat ini, masyarakat di kedua daerah tersebut terus menyerukan keinginan untuk memisahkan diri dari Spanyol.

Kasus-kasus tersebut menegaskan bahwa upaya membingkai imajinasi kolektif kebangsaan dalam satu kesatuan entitas politik sama sekali bukan hal yang mudah, terlebih dalam masyarakat yang multikultur.

Rekatnya keutuhan negara tidak cukup terjalin hanya dengan menghadirkan dan memastikan bekerjanya perangkat-perangkat negara dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya. Lebih dari itu, keutuhan negara ditentukan oleh seberapa kuat sekelompok masyarakat merasa menjadi bagian dari proyek kolektif yang bernama negara bangsa.

Dalam hal ini, isu identitas, relasi, solidaritas, kesetaraan, dan kohesivitas sosial menjadi mantra utama yang boleh jadi lebih penting ketimbang pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

Dalam konteks Papua, sulit membayangkan masyarakat Papua dapat merasa sebagai bagian dari bangsa Indonesia ketika anak-anak mereka tidak diterima kehadirannya oleh masyarakat di daerah lain.

Kita juga sulit mengharapkan masyarakat Papua dapat meredam kecewa ketika kebutuhan sehari-hari tak terbeli sementara para pejabat sibuk memikirkan diri sendiri meski mereka adalah orang Papua asli.

Upaya memulihkan kepercayaan masyarakat Papua juga ibarat menegakkan benang basah ketika hak-hak mereka tak terpenuhi dan janji penegakan hak asasi manusia tak kunjung ditepati.

Menata Ulang Relasi Kebangsaan

Dengan menyadari pentingnya ikatan kebangsaan yang dibangun di atas fondasi solidaritas dan kesetaraan sebagai sesama warga bangsa, kita bisa mendudukkan persoalan Papua dalam bingkai yang lebih cair. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa penataan relasi kebangsaan merupakan faktor penting bagi penyelesaian masalah Papua secara lebih humanis.

Upaya perbaikan relasi mutlak diperlukan, setidaknya pada empat ranah relasi, yakni relasi antara pemerintah pusat dengan daerah, relasi antarpemerintah daerah, relasi antara pemerintah dengan masyarakat, serta relasi antaranggota masyarakat.

Pertama, relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah se-Papua. Pada ranah ini, relasi yang kuat ditandai dengan konsistensi antara kebijakan pusat dengan kebutuhan daerah yang disertai komitmen, kerja nyata, dan pernyataan-pernyataan konstruktif dari kedua belah pihak. Sayangnya, pada ranah ini, relasi yang ada sekarang tidak bisa dikatakan baik, terutama antara Jakarta-Jayapura.

Beberapa kali Gubernur Papua mengekspresikan kekecewaannya terhadap kebijakan pemerintah pusat, misalnya terkait penundaan pembahasan revisi UU Otonomi Khusus Papua. Sebaliknya, pejabat pemerintah pusat juga kerap melontarkan pernyataan yang kontroversial terkait Papua, misalnya pernyataan Menkopolhukam terkait upaya sekelompok masyarakat Papua menggalang dukungan dengan kelompok negara Pasifik (Kompas, 19/02/2016).

Kedua, relasi antara pemerintah daerah lain dengan pemerintah daerah se-Papua. Relasi pada ranah ini terwujud antara lain dari kerja sama antarpemerintah daerah. Salah satu contohnya adalah kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Merauke dengan Pemerintah Kota Bandung baru-baru ini terkait pengembangan teknologi, pendidikan, pangan, serta kerja sama budaya.

Namun, hingga saat ini persinggungan antara pemerintah daerah se-Papua dengan pemerintah daerah lain di Indonesia masih sangat jarang. Hal ini menyebabkan ranah kerja sama antardaerah belum dapat menjadi perekat kebhinekaan.

Ketiga, relasi antara pemerintah (baik pusat maupun daerah) dengan masyarakat. Relasi antara pemerintah dengan masyarakat di Papua tidak mudah diuraikan sebagaimana tampaknya. Hal ini karena masyarakat seringkali tidak dapat membedakan mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau pemerintah pusat.

Meskipun dari sisi aturan terdapat pemilahan otoritas dan tanggung jawab, namun kenyataannya setiap kekurangan cenderung dialamatkan pada pemerintah pusat. Sebaliknya, persepsi yang baik terhadap pemerintah lokal belum tentu berdampak pada persepsi masyarakat terhadap pemerintah nasional karena kuatnya relasi patron-klien.

Keempat, relasi antar masyarakat. Dinamika relasi pada ranah ini tercermin dalam hubungan keseharian antarwarga yang termanifestasi pada kerukunan, toleransi, solidaritas sosial, serta kepedulian sebagai sesama warga bangsa.

Ranah keempat itu merupakan arena yang sangat fundamental dan menentukan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Sayangnya, justru pada ranah inilah kerusakan paling parah terjadi. Segregasi sosial di antara penduduk di Papua semakin tajam, baik antara masyarakat asli dengan pendatang, maupun di antara masyarakat Papua pegunungan dengan masyarakat Papua yang tinggal di pesisir.

Stereotip dan stigma negatif terhadap warga Papua belakangan menguat. Jika terus dibiarkan, kondisi ini akan menghancurkan kohesivitas sosial yang bermuara pada perpecahan.

Keseluruhan arena relasi di atas merupakan pilar-pilar utama penopang legitimasi negara di mata masyarakat Papua.

Dengan kata lain, solusi terhadap krisis legitimasi negara bukan hanya ada di tangan pemerintah, melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh warga negara.

Upaya ini proses panjang yang memerlukan komitmen dan peran berbagai lapisan, karena di samping kehadiran nyata negara melalui pembangunan dan pelayanan, interaksi keseharian seluruh warga bangsa dengan masyarakat Papualah yang menentukan sejauh mana mereka merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia.

Dalam proses tersebut, media massa dapat memainkan peran sangat krusial sebagai katalis bagi kohesivitas sosial, dan bukan sebaliknya.

September 15, 2016 0

Negara West Papua, Tanah dan Bangsa Papua Kini Telah Memiliki UU Perjuangan Papua Merdeka

Dari Sekretariat-Jenderal Tentara Revolusi West Papua (TRWP) menyampaikan informasi menyusul pembocoran peristiwa penting yang telah terjadi dalam sejarah perjuangan kemeredkaan West Papua dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) TRWP bahwa Negara West Papua, Bangsa Papua dan Tanah Papua di bagian barat Pulau New Guinea kini telah dengan resmi, di era revolusi kemerdekaan West Papua, memiliki sebuah “Undang-Undang Revolusi West Papua” (disingkat UURWP).

URWP berfungsi sebagai Dasar Hukum bagi semua komponen perjuangan Papua Merdeka melandasi perjuangan ini sehingga dalam perjuagnan ini kita tidak dianggap berjuang sebagai LSM/ ORMAS, tetapi kita berjuang dalam sebuah format yang menunjukkan kita telah siap menjalankan pemerintahan Republik West Papua.

UURWP ini juga perlu dalam rangka memberikan gambaran kepada para sponsor dan pendukung kemerdekaan West Papua melihat sejak dini wajah West Papua setelah NKRI keluar dari Tanah Leluhur bangsa Papua.

Dari Sekretariat-General TRWP, Lt. Gen Amunggut Tabi menyatakan UURWP diterbitkan oleh MPP TRWP dalam rangka mendorong Parlemen Nasional West Papua (PNWP) untuk segera mensahkan UURWP atau Undang-Undang yang akan menjadi dasar bersama dalam perjuangan kermedekaan West Papua. Menurut Tabi dalam suratnya yang diterima redaksi PMNews,

UURWP merupakan pijakan hukum perjuangan Papua Merdeka, karena kita sudah mendapatkan dari negara-negara merdeka dan berdaulat di kawasan Melanesia dan Pasifik Selatan sehingga kita harus segera tampil sebagai perjuangan yang berbasiskan hukum, perjuangan yang sudah siap mengarah kepada sebuah pemerintahan Revolusioner atau Pemerintahan Transisi Negara Republik West Papua.

Sudah waktunya kita berbicara sebagai negarawan dan pemimpin bangsa Papua, negara West Papua. Kami sudah sah diterima sebagai anggota MSG. Dukungan PIF sudah jelas. Proses menuju pembentukan Negara West Papua sudah matang. Kita harus menyambut perkembangan ini dengan persiapan-persiapan internasl sejak dini. Kalau tidak, negara akan lahir tanpa fondasi yang jelas.

Gen. Tabi melanjutkan dalam pesannya bahwa PNWP segera mengambil langkah-langkah konkrit mewujudkan sebuah Dasar Hukum yang jelas untuk perjuangan Papua Merdeka. Kalau tidak kita akan dianggap melanggar UU kolonial. Tabi mengatakan,

Selama ini kita dianggap melanggar hukum kolonial, karena tanah Papua di bagian Barat pulau New Guinea ini berada dalam status tak berhukum. Hukum yang berlaku selama ini ialah hukum asing, hukum paksaan, hukum penjajah. Dengan pemberlakukan UURWP, maka wilayah West Papua, Negara Republik West Papua, pemerintahan Negara West Papua dalam pimpinan ULMWP sudah punya dasar hukum yang formil dan jelas sehingga tidak ada yang salah arah dalam mewujudkan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat di luar NKRI.

Amunggut Tabi kembali menegaskan,

Dengan pemberlakukan UURWP ini, per tanggal 13 September 2016 besok hari, Wilayah hukum teritorial West Papua telah memiliki Payuing Hukum untuk selanjutnya diperealisasikan sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan NKRI.

Sekretaris-Jenderal TRWP kembali menegaskan bahwa tugas-tugas administrasi dalam rangka persiapan kemerdekaan West Paupa yang telah dijalankan oleh Sekretariat-Jenderal berdasarkan Surat Tugas yang diberikan oleh Panglima Tertinggi Komando Revolusi kini memasuki tahapan penghabisan karena tugas administrasi dalam mempersiapkan sebuah Negara dan pemerintahan West Papua telah selesai.

Berdasarkan Perintah Panglima TPN/OPM Jenderal TPN/OPM Mathias Wenda tahun 2006, maka sebuah Komite Persiapan Kemerdekaan West Papua telah bekerja dan kini telah menghasilkan sejumlah dokumen penting bagi perjuangan kemerdekaan Wset Papua. Sebelumnya telah diterbitkan Surat Keputusan Panglima Tertinggi Komando Revousi Disiplim Militer TRWP, yang berisi semua hal tentang gerilyawan perjuangan Papua Merdeka.

Surat Keputusan tentang Disiplin ini dikeluarkan setelah sayap militer perjuangan Papua Merdeka dipisahkan dari sayap politik, yaitu organisasi induk bernama Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan sayap militer diberi nama Tentara Revolusi West Papua.

Organisasi Papua Merdeka dalam bahasa Inggris disebut Free West Papua Campaign telah berkampanye dari basis di Kerajaan Inggris dan dalam proses perjuangan sejak itu telah mengerucut menjadi wadah yang telah diakui di pentas politik regional dan global bernama ULMWP (United Liberation Movement for West Papua – Serikat Pergerakan Pembebasan untuk West Papua). Oleh karena itu semua pihak diharapkan bersatu dan mendukung langkah ULMWP.

Surat Keputusan Panglima Tertinggi Komando Revolusi tentang Undang-Undang Revolusi West Papua, yang dokumen aslinya akan segera beredar dan disosialisasikan ke seluruh dunia ini berisi dasar hukum untuk perjuangan kemerdekaan West Papua.

Gen. Wenda melalui Sekretariat-Jenderal berpesan agar semua pihak mempelajari dan menaati UURWP ini sebagia hukum formil resmi dari bangsa Papua, untuk wilayah teritorial Negara West Papua.

Ada dua pesan penting tercantum di dalam UURWP ini, yaitu

Pertama, agar dalam tempo yang ditentukan sesuai SK ini, agar PNWP segera menyelenggarakan Sidang Paripurna Khusus untuk pengesahan UURWP; dan melakukan Amandemen di mana saja dianggap perlu. Agar PNWP tidak berbicara politik, tidak berkampanye ke sana-kemari mencampuri urusan para diplomat dan politikus dari ULMWP, tetapi memfokuskan diri menuntaskan Undang-Undang, dan peraturan-peraturan perjuangan Papua Merdeka.
Kedua, agar dalam tempo sebagaimana ditentukan dalam UURWP ini, PNWP segera memberikan mandat kepada ULMWP untuk membentuk Pemerintahan Transisi Republik West Papua, dengan menetapkan Istana Kepresidenan Transisi di salah satu negara di kasawan Pasifik Selatan, dengan selanjutnya dengan segera mengangkat para diplomat, Duta Besar dan menyelenggarakan Pemerintahan berdasarkan UURWP.

September 12, 2016 0

Gen. TRWP Mathias Wenda: Undang-Undang Revolusi West Papua telah Diterbitkan

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (TRWP) disiarkan lewat Kantor Sekretariat-Jenderal bahwa Panglima Tertinggi Komando Revolusi telah menerbitkan sebuah “Undang-Undang Revolusi West Papua’ dengan Surat Keputusan yang akan segera diumumkan kepada seluruh dunia.

Menurut pesan singkat yang diterima PMNews dari MPP TRWP menyatakan Undang-Undang Revolusi West Papua (UURWP) mulai berlaku sejak tanggal 13 September 2016.

Diberitahukan per SMS dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua bahwa Panglima Tertinggi Komando Revolusi West Papua, Gen. TRWP Mathias Wenda telah menanda-tangani Undang-Undang Revolusi Wset Papua baru-baru ini, sehingag dengan demikian akan mulai berlaku sejak tanggal 13 September 2016, yaitu tepat pada hari Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Masyarakat Adat dikeluarkan dalam Sidang Umum PBB di New York tahun 2007 lsalu.

Ada pesan penting yang disampaikan dalam pesan singkat ini, yaitu bahwa “Dengan terbitnya Surat Keputusan tentang UU Revolusi West Papua” maka secara otomatis, demi hukum gugurlah semua hukum kolonial/ asing yang pernah berlaku di atas Tanah Leluhur bangsa Papua, wilayah kedaulatan udara, laut, dan darat Negara Republik West Papua yang saat ini diperjuangkan pengakuannya lewat ULMWP sebagai lembaga eksekutiv dan PNWP sebagai lembaga legislatif.

Pesan kedua menyampaikan bahwa UURWP ini kemudiian harus disahkan oleh Parlemen Nasional West Papua dengan batasan waktu yang telah diberikan sejak tanggal diberlakukan dan kemudian agar ULMWP seabgai wadah politik eksekuter langkah-langkah Revolusi agar menerapkan UURWP dimaksud dalam memperjuangkan kemerdekaan West Papua.

September 12, 2016 0

Asal-Usul “Rakyat bersatu, tidak bisa dikalahkan!”

Anda sering mendengar pekikan “Rakyat bersatu, tak bisa dikalahkan!”. Pekikan ini sering diteriakkan di berbagai aksi-aksi demonstrasi atau aksi-aksi protes.

Dari mana datangnya pekikan itu?

“Rakyat bersatu, tak bisa dikalahkan!” berasal dari sebuah lagu perjuangan di Amerika latin: “¡El pueblo unido, jamás será vencido!” Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi: “The people united will never be defeated”.

Lagu “¡El pueblo unido, jamás será vencido!” diciptakan oleh seorang komponis revolusioner Chile, Sergio Ortega. Dia adalah pendukung gerakan sosialis dan komunis. Dia juga anggota sebuah gerakan kebudayaan bernama Nueva Canción Chilena (nyanyian baru).

Sergio memang kerap menciptakan lagu-lagu revolusioner. Dia juga yang membuat lagu kampanye Salvador Allende, seorang sosialis yang menang pemilu di Chile, tahun 1971. Lagu itu diberi judul “venceremos” (Rakyat pasti menang).

Lagu “¡El pueblo unido, jamás será vencido!” kemudian dinyanyikan dan dipopulerkan oleh grup musik kerakyatan Chile, Quilapayún. Quilapayún juga menjadi bagian dari gerakan kebudayaan Nueva Canción Chilena.

Lagu “¡El pueblo unido, jamás será vencido!” sangat populer di tahun 1970-an. Terutama saat kampanye untuk memenangkan kandidat sosialis Salvador Allende. Musisi-musisi Nueva Canción, seperti Quilapayún, Inti-Illimani dan Victor Jara, mempopulerkan lagu ini tengah-tengah aksi protes, kampanye politik dan di tengah-tengah aksi turba (turun ke bawah).

Nueva Canción sendiri berkontribusi besar dalam memenangkan Allende di pemilu Chile 1970. Para musisi kerakyatan Chile mengusung baliho besar bertuliskan: tidak ada Revolusi tanpa lagu-lagu.

Tidak mengherankan, ketika Allende dikudeta oleh Augusto Pinochet di tahun 1973, musisi kerakyatan turut dikejar-kejar oleh aparat Gestapo rezim Pinochet. Ada yang dibunuh, seperti musisi Victor Jara dan Pablo Neruda. Sementara yang lain, seperti Quilapayún dan Inti-Illimani, terpaksa menjadi eksil di luar negeri.

Di bawah kediktatoran Pinochet, lagu “¡El pueblo unido, jamás será vencido!” menjadi lagu perlawanan. Eksil-eksil Chile di luar negeri juga kerap menyanyikan lagu ini. Inti-Illimani berkontribusi besar dalam mempopulerkan lagu ini ke seantero dunia melalui tur-tur musik mereka.

Di Portugis, di masa Revolusi Bunga tahun 1974, musisi revolusioner menciptakan lagu berjudul Portugal Ressuscitado. Lagu yang ditulis oleh Pedro Osario dan Jose Caslos Ary dos Santos itu punya lirik: Agora o Povo Unido nunca mais será vencido (sekarang Rakyat bersatu tidak bisa dikalahkan).

Di Iran, selama revolusi melawan kediktatoran Rezim Reza Fahlavi, kaum revolusioner menciptakan lagu berjudul “Bar Pa Khiz” (Bangunlah!). Lagu ini mengadopsi lagu “¡El pueblo unido, jamás será vencido!”, sekalipun dengan lirik agak berbeda.

Di Filipina, semasa perjuangan melawan kediktatoran Marcos, kaum revolusioner juga mengadaftasi lagu “¡El pueblo unido, jamás será vencido!” ke dalam lagu perlawanan berjudul Awit ng Tagumpay atau “lagu kemenangan”.

Di tahun 1975, komposer Amerika Serikat Frederic Rzewski menciptakan memainkan lagu ini ke dalam 32 variasi piano. Kali ini diberi judul “The people united will never be defeated”.

Di Indonesia, selama perjuangan melawan kediktatoran Orde Baru, aktivis pro-demokrasi menggunakan “Rakyat bersatu, tak bisa dikalahkan” sebagai yel-yel aksi. Dan menjadi yel-yel perjuangan hingga ini.

Raymond Samuel

September 8, 2016 0

Octovianus Mote: Pemerintah Indonesia itu Penjajah Bagi Orang Papua

8 September 2016, Mikael Kudiai, Harian Indoprogress

PAPUA bagi mayoritas rakyat Indonesia, adalah tanah yang dicintai sekaligus dilupakan. Tidak banyak yang mau tahu dan peduli bahwa di Papua segala klaim tentang Indonesia sebagai bangsa yang peramah, harmonis, dan cinta damai adalah bohong belaka. Bagi rakyat Papua, kehadiran Negara Indonesa lengkap dengan aparatusnya hanya berarti sebagai perampasan tanah, pencaplokan dan eksploitasi besar-besaran kekayaan alamnya, pembunuhan tanpa perikemanisaan, penangkapan, pemukulan, pemenjaraan, kemiskinan, kesenjangan sosial, penyebaran penyakit, genosida kultural, rasisme, diskriminasi, dan segala bentuk keburukan yang tak pernah bisa dibayangkan oleh pendiri Republik Indonesia.

Tidak heran jika kemudian muncul perlawanan dari rakyat Papua untuk merdeka dari Indonesia. Perlawanan-perlawanan ini tentu saja mengalami represi yang sangat brutal dan kejam dari pemerintah Indonesia. Tetapi, hingga saat ini pemerintah Indonesia terbukti gagal meredam aksi-aksi perlawanan tersebut. Bahkan bentuk-bentuk dan metode-metode perlawanan itu semakin berkembang dan meluas.

Untuk mengetahui sejauhmana perkembangan gerakan perlawanan rakyat Papua tersebut, Coen Husain Pontoh, Pemimpin Redaksi IndoPROGRESS, mewawancarai Octovianus Mote, Sekretaris Jenderal United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat. Wawancara ini sebelumnya telah dimuat di IndoPROGRESS TV, pada 25 Mei 2016, dan ditranskip oleh Mikael Kudiai untuk Papua Bicara. Berikut wawancara lengkapnya:

Kita mau ngomong-ngomong tentang perjuangan Papua. Sebagai sekjen ULMWP, coba diceritakan kapan organisasi ini berdiri, di mana dan tujuannya apa?

Organisasi ini dibentuk pada tahun 2014 di Port Vila, Vanuatu. Ini untuk menindaklanjuti permintaan Melanesian Leaders di Port Moresby, Papua New Guinea (PNG). Pertemuan itu untuk merespon atau follow up pertemuan-pertemuan Melanesia Spearhead Group (MSG) sebelumnya.

Jadi sejarahnya itu mulai dari tahun 2013, pada saat MSG merayakan 25 tahun berdirinya organisasi itu, lalu para anggota pemimpin MSG keliling ke seluruh Negara-negara Melanesia untuk mengumpulkan data dan kira-kira untuk 25 tahun ke depan, masalah apa yang perlu diselesaikan. Para pemimpin MSG keliling di setiap Negara dan bertemu dengan siapa saja, mengumpulkan pendapat dan menentukan strategi MSG ke depan.

Nah, di dalam perjalanan itu, di seluruh wilayah Melanesia penyelesaian masalah Papua menjadi perhatian yang paling utama. Pada bulan Agustus 2013 itu, di New Caledonia, pemimpin MSG telah memutuskan tiga hal utama yang sangat signifikan: pertama, diakuinya West Papua Inalienable Right for Self Determination; kedua, entah pribadi atau kelompok, mereka harus bicara dengan Indonesia tentang masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sudah luar biasa di West Papua; dan ketiga, mereka juga membicarakan kemungkinan diterimanya West Papua menjadi anggota yang diwakili oleh West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL). Tetapi tiba-tiba Indonesia manuver masuk melalui Fiji dengan mengatakan, kalau soal keanggotaan, bagaimana kalau menteri-menteri MSG berkunjung ke Indonesia dulu dan melihat langsung kenyataan yang terjadi.

Berdasarkan diplomasi ini, lalu para pemimpin MSG mengatakan, kita pergi melihat terlebih dahulu di West Papua. Lalu dikirim satu delegasi, menteri-menteri luar negeri MSG ke West Papua. Tetapi Vanuatu mengatakan tidak mau ikut karena hal ini akan direkayasa oleh Indonesia. Lalu, setelah para menteri MSG balik dari Indonesia, dibuat pertemuan di Port Moresby dan diputuskan lamaran keanggotaan West Papua melalui WPNCL itu tetap terbuka. Tetapi kalian melamar lagi dengan catatan kalian bersatu dulu, bentuk satu organisasi persatuan yang mampu menyatukan gerakan-gerakan orang West Papua.

Sesudah itu, Vanuatu mengatakan kami akan membiayai seluruh komponen persatuan orang Papua.

Sebenarnya proses persatuan, sudah dilakukan mulai dari bawah dan sudah mengerucut pada tiga organisasi induk perjuangan yang eksis di West Papua, yaitu WPNCL, Parlemen Nasional West Papua (PNWP) yang keanggotaannya, salah satunya, adalah Komite Nasional Papua Barat (KNPB), dan Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB). Jadi, tiga kelompok besar ini datang ke Port Vila, Vanuatu dan proses rekonsiliasi di fasilitasi oleh Dewan Gereja Pasifik atau The Pacific Conference of Churches (PCC). Lalu pemerintah Vanuatu mengeluarkan biaya dan karena ini didukung oleh MSG, tentu saja PNG berusaha untuk membantu formasi.

Kalau kita memakai WPNCL saja, dianggap organisasi-organisasi West Papua pecah karena ini hanya koalisi, maka kami membentuk United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Lalu ketika kita united kami langsung melamar di MSG pada 5 Februari 2015.

Apa tujuannya?

Tujuan dibentuknya ULMWP adalah, pertama, memperjuangkan West Papua menjadi full members di MSG; kedua, memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri sampai Papua merdeka. Jadi, the goal itu Papua merdeka.

Apa capaian ULMWP sejauh ini?

Dari segi struktur organisasi, kita memilih hanya lima orang di dalam pertemuan itu dan hanya memilih Sekertaris Jenderal (Sekjen) dan Juru Bicara (Jubir), karena ketua dari pada perjuangan ini mesti di tanah air (West Papua).

Jadi tiga pendiri, mereka adalah dewan komite yang memiliki kewenangan untuk memberikan mandat atas nama rakyat West Papua kepada kami, untuk memperjuangkan kemerdekaan di tingkat internasional. Oleh karena itu, posisinya tidak ada ketua. Ketua ada di West Papua. Perjuangan itu ada di West Papua. Yang ada hanya Sekjen yang mengorganisir semua diplomasi perjuangan ini, baik di West Papua, mau pun di luar negeri untuk mencapai tujuan kemerdekaan itu.

Lalu saya terpilih secara bulat sebagai Sekjen untuk tiga tahun masa kerja dan Benny Wenda terpilih sebagai Jubir. Di tambah dengan tiga anggota Rex Rumakiek, Jacob Rumbiak, Leonie Tanggahma.

Yang juga menarik adalah dalam konstitusi kami itu sepertiga dari pada kepemimpinan itu, paling tidak satu, harus selalu perempuan. Jadi dari lima orang itu, minimal harus ada perempuan.

Lalu yang menarik dari perjuangan-perjuangan sebelumnya lagi adalah di tanah air, kami punya kantor penghubung, dimana mereka ini yang mewakili dari tiga elemen ini, yaitu Victor Yeimo dari PNWP, Markus Haluk dari NRFPB, dan Sem Awom dari WPNCL. Selain itu, yang menarik juga adalah mereka ini pemimpin generasi di bawah saya. Mereka yang memimpin mobilisasi di tanah air, maka seluruh komponen di seluruh tanah air bersatu di bawahi oleh ULMWP. Terlihat ketika pada 2 Mei 2015 kemarin, seluruh tanah air melakukan aksi masa mendukung ULMWP menjadi full members di MSG.

Kalau kita bicara program, apa program jangka pendek, menengah, dan panjang ULMWP?

Program yang paling utama itu adalah kami betul-betul perkuat akar kami di Pasifik.

Kalau ibarat di dalam sistem kolonial, sebuah Negara yang menjajah itukan mengikat daerah jajahan dengan berbagai macam cara.

Jadi, di Papua proses kemerdekaan sudah kami mulai dari dibentuknya ULMWP, tadi. Jadi, mindset kami, masyarakat di Papua itu ada di Pasifik.

Jalur hubungan kami itu, dari Jayapura, Fiji, Suva, Port Vila, Honiara, dan kemudian luar negeri. Tidak ada orientasi sekarang untuk Jayapura, Jakarta, terus ke luar negeri. Kami putuskan hubungan. Eksistensi kami adalah keluarga Melanesia. Kami keluarga Pasifik. Kami bukan Indonesia.

Lalu berikutnya, Gereja Kemah Injili (GKI) di Tanah Papua, juga masuk menjadi anggota The Pacific Conference of Churches (PCC). Kemudian gereja Kingmi, yang di pimpin oleh Pdt. Dr. Benny Giay tahun ini (2016) akan masuk sebagai anggota gereja-gereja Kingmi di Pasifik. Kemudian akan disusul oleh Gereja Baptis. Juga Gereja Katolik yang sudah mengangkat Papua, walau pun gereja Katolik di Jayapura belum bersuara. Tetapi di Pasifik, dari Australia, seluruh Pasifik, beberapa waktu lalu ada 35 uskup di PNG berkunjung ke Jayapura.

Jadi, kalau kita melihat hal ini kami sudah putus hubungan dan jaringan perlahan-lahan dengan Indonesia dan kami akan masuk ke macam-macam organisasi di Pasifik. Dan itu sebabnya, misalnya, beberapa waktu lalu di London, Inggris, pemimpin-pemimpin dari Pasifik Selatan, bersama-sama datang dan mengumumkan hak penentuan nasib sendiri di parlemen Inggris.

Pada saat kami di terima sebagai Observer (pengamat) di MSG, yang menarik adalah pidato dari Perdana Menteri Fiji, Josaia Voreqe Bainimarama, salah satu pemimpin yang paling dekat sekali dengan MSG, dia mengatakan, jangan terima ini sebagai sebuah kekalahan. Kalian diterima sebagai observer saja, tetapi kalian kembali untuk menyusun strategi lebih jauh untuk beberapa tahun ke depan. Dan itu, bagi kami, hal itu yang paling penting.

Nah, kami, kembali kepada MSG, karena MSG dibentuk untuk membantu perjuangan Papua Barat dengan Kanaki. Itu dari awal dibentuk untuk membebaskan wilayah-wilayah yang masih dijajah oleh kolonial, yaitu Prancis dan Indonesia.

Kalau melihat sekarang ini kan, eskalasi perhatian soal Papua ini meningkat di dunia internasional. Yang paling terbaru kan di Inggris kemarin. Bagaimana, pak Octo melihat soal respon pemerintah Indonesia terhadap peningkatan eskalasi ini?

Soal persoalan Papua, diplomasi Indonesia selalu tutupi. Semua yang terjadi di Papua di buat seakan tidak ada masalah. Saya sebagai mantan wartawan Kompas, memahami politik Indonesia yang menjalankan rezim ini secara baik sekali.

Indonesia di bawah pola budaya Orde Baru, yang mampu meredam persoalan, seakan-akan tidak ada masalah. Hal ini yang sampai saat ini mereka lakukan di Papua.

Sampai beberapa waktu lalu, mereka membawa surat protes kepada Jeremy Corbyn, ketua Partai Buruh di Inggris, karena melihat dia vokal mendukung hak penentuan nasib sendiri untuk Papua. Surat resmi pemerintah Indonesia itu di antar oleh Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI untuk protes terhadap sikap Jeremy tersebut. Hal ini sangat menarik.

Pada saat pertemuan mau diadakan di Inggris, Dubes RI di London, Rizal Sukma, yang juga adalah teman angkatan saya sewaktu mahasiswa di Bandung, mengatakan kepada saya bahwa jangan menganggap kedatangan Fadli Zon itu adalah pertemuan resmi, karena ini hanya dua orang anggota parlemen yang akan bicara dan tidak ada artinya. Saya sudah telepon parlemen Inggris, saya sudah cek departemen luar negeri.

Dan dia (Fadli Zon) lupa bahwa yang hadir di situ adalah delegasi dari Negara-negara Pasifik. Mereka ada dalam ruangan pertemuan itu. Juga dia lupa bahwa dari opposition leader parlemen Inggris yang akan hadir dan membuka secara resmi pertemuan itu.

Ini kan ada tawaran proposal dialog damai Jakarta-Papua oleh Indonesia. Bagaimana sikap ULMWP?

Kalau soal dialog, sebetulnya kami sudah berjuang dari tahun 2000. Kami mau mewujudkan hak penentuan nasib sendiri melalui dialog. Itu keputusan Kongres Rakyat Papua (KRP) II tahun 2000. Selama ini kami terus melobi dengan Indonesia, tetapi Indonesia tidak pernah merespon sama sekali.

Lalu di MSG, itu menerima Indonesia untuk meng-update posisi mereka sebagai opposition dan kami sebagai observer. Tujuannya agar kami dan Indonesia bisa duduk dan bicara di MSG. Hanya itu tujuannya. Supaya dua-dua di terima di dalam MSG.

Karena itu kondisinya, ketua MSG, Perdana Menteri Salomon Island, Manasseh Sogavare mengirim surat mau berkunjung ke Indonesia, antara lain untuk mengajak pemerintah Indonesia untuk berdialog. Karena itu, mereka di terima dalam kondisi itu.

Tetapi yang Indonesia lakukan adalah mereka tidak mau menerima tawaran itu. Jadi coba bayangkan, bahwa Indonesia ini anggota di MSG dan Manasseh berkunjung ke semua wilayah yang tergabung dalam MSG. Kami dari ULMWP, terus mendukung inisiatif MSG untuk negosiasi dengan Indonesia dengan mempergunakan MSG sebagai media, karena hanya di situ kami bisa bertemu. Mereka ada di situ, kami juga ada di situ.

Jadi dalam kampanye dialog ini ada dua posisi yang sangat berseberangan, satu menginginkan dialognya menuju pada penentuan nasib sendiri, satunya dialog yang tidak ingin penentuan nasib sendiri itu terjadi. Dari pihak ULMWP, apa tawaran yang dipersiapkan agar dialog ini bisa terselenggara?

Kalau bagi kami, soal agenda dialog Indonesia boleh ajukan konsep mereka, kami juga ajukan konsep kami. Yang paling penting adalah kita duduk dulu lalu kita bicara. Tetapi Indonesia belum ajukan konsep mereka jadi bagaimana kita mau lakukan dialog dengan mereka? Kami sangat siap untuk berdialog dengan Indonesia, tetapi paling penting itu kedua pihak harus datang dan duduk dulu.

Jadi tampaknya tidak ada perbedaan diplomasi dan strategi dari pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono ke pemerintahan Jokowi?

Tidak ada sama sekali. Bahkan menurut saya, kalau melihat hal ini cara Jokowi membangun Papua, hanya terlalu banyak janji dan retorika tetapi implementasi di Papua sama sekali tidak ada. Contohnya saja, pembangunan pasar. Hanya pasar, yang hanya pembangunan konstruksi saja yang uangnya bisa ambil dari Freeport seperti dulu Gus Dur meminta uang dari Freeport untuk diadakan KRP II di Jayapura, itu kan bukan uangnya Negara. Nah, hal itu saja sampai saat ini, sama sekali tidak dilaksanakan oleh presiden Jokowi.

Jadi, jangankan bicara tentang politik di Papua, ini sebuah bangunan pasar mama-mama Papua saja Jokowi ini omong kosong.

Menurut saya, Papua itu benar-benar di bawah kendali Militer. Mengapa? Kita lihat saja kalau Luhut Binsar Pandjaitan, inikan jelas Jenderal Kopasus! Dia yang memblokir semua inisiatif pembangunan dari Jokowi. Jadi semua pembangunan di Papua di bawah kendali dia. Yang jelas Luhut lah yang melindungi kepentingan militer di Papua.

Papua sebagai proyeknya militer itu sama sekali tidak berubah. Baik di zaman SBY, mau pun pemimpin sipil yang dikendalikan oleh jenderal kopasus.

Kalau sekarang kita masuk ke Papua. Sekarang ini kan di Papua sedang gencar dengan proyek-proyek investasi yang mengambil alih tanah-tanah adat, kemudian merampas dan menggusur penduduk yang bermukim di atas tanah-tanah itu. Bagaimana respon dari ULMWP?

Terus terang, mandat kami yang paling utama memperjuangkan kemerdekaan. Jadi, ULMWP tidak banyak bekerja secara langsung terkait hal itu. Kami hanya memberi dukungan kepada jaringan-jaringan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada untuk bersuara. Misalnya, kami sebagai pemimpin politik meminta untuk memberitahukan kepada rakyat bahwa apa pun yang terjadi di bawah ini perlu di datakan kemudian dilaporkan kepada lembaga-lembaga kemanusiaan.

Kami juga memberi dukungan terhadap pembentukan kelompok-kelompok pejuang pembela HAM yang juga beroperasi di sana untuk terus mendorong mereka bahwa perjuangan kemerdekaan itu harus kita cari di segala elemen. Jadi ini bukan lewat ULMWP saja untuk hak penentuan nasib sendiri, tetapi kami juga terus memberi dukungan pada setiap elemen dalam mencari keadilan. Karena kami di ULMWP hanya lima orang, kami hanya mendorong bahwa semua yang diperjuangkan lewat LSM-LSM juga sangat penting. Jangan menganggap bahwa nanti setelah merdeka baru hal-hal ini nanti kita urus. Semua elemen harus bergerak, karena kolonialisme Indonesia lahir dari berbagai macam kebijaksanaan di Papua. Dan itu adalah senjata kami, di dalam diplomasi internasional.

Oleh karena itu tugas kami adalah memberdayakan semua jaringan gerakan yang ada untuk bersama-sama berjuang. Pengalaman-pengalaman penjajahan itu perlu dihidupkan. Masa lalu mau pun yang sedang terjadi. Ini perlu didokumentasikan, itu yang kami pakai sebagai peluru.

Kemarin, di united nation sini, masalah Papua didorong dan dimasukkan sebagai salah satu contoh oleh semua lembaga-lembaga dan LSM-LSM Internasional. Hal-hal yang mereka bicarakan adalah terkait perusahan-perusahan asing, eksploitasi SDA, misalnya Freeport yang mempergunakan militer untuk melakukan pelanggaran HAM, mau pun kebebasan berpendapat dan berekspresi, juga hak kebebasan untuk menentukan nasib sendiri. Jadi kemarin itu menjadi momen yang paling luar biasa.

Kemudian, ada kebijakan baru yang ingin dilakukan oleh pemerintahan SBY menyangkut penyelesaian kasus HAM berat di Papua itu. Bagaimana tanggapan ULMWP?

Kalau bagi kami, Indonesia saat ini tidak perlu melakukan propaganda. Kalau kriminal, ya, apakah dengan perlakukan Indonesia selama ini akan mengubah cara pandang dan hidup kita orang Papua? Tidak akan pernah. Indonesia itu penjajah.

Sampai kapan pun kami mengetahui bahwa Indonesia akan terus memberikan gula-gula politik (Otonomi Khusus Papua) untuk kami orang Papua. Semua itu omong kosong.

Kita lihat saja nanti. Apakah mereka, para pembunuh pembunuh itu, betul-betul mampu membawa pelanggaran HAM ke pengadilan atau tidak?

Jadi posisi organisasi itu pelanggaran HAM, kalian lakukan penyelesaiannya. Tetapi posisi ULMWP adalah tetap memperjuangkan penentuan nasib sendiri?

Iya. Indonesia itu penjajah. Saya selalu memuji KRP II pada tahun 2000. Sangat luar biasa. Hal paling menarik adalah pada saat itu mereka merumuskan posisi dari pada bangsa Papua: kita ini sedang dimana, dan akan menuju kemana, apa kekuatan yang ada pada kita. Di dalam kongres tersebut, jelas bahwa bangsa Papua telah memutuskan tidak ada masa depan di bawah Indonesia. Di bawah Indonesia kami bangsa Papua hanya tulang. Itu keputusan kongres.

Sebagai orang yang terlibat dalam perjuangan pada kongres tersebut, pada bulan Februari tahun 1999, saya juga termasuk memimpin Tim 100 yang pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan presiden Habibie untuk menuntut diadakannya dialog.

Jadi, pada tahun 1998 perjuangan orang Papua itu berubah melalui mekanisme demokrasi, bukan lagi gerilya di hutan.

Pak Octo menyadari bahwa kalau proses penyelesaian kasus HAM ini dilakukan dengan sebenar-benarnya dengan pemerintah Indonesia, ini kan akan mendapatkan simpati dari dunia internasional, dan hal ini akan menyempitkan perjuangan orang Papua untuk merdeka. Bagaimana menanggapi hal ini?

Akar dari pada seluruh pelanggaran HAM di Papua adalah in life for self determination, hak kami di rampas. Kalau memang Indonesia mau menunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah negara demokrasi, ya itu akarnya. Semua orang Papua yang mati dibunuh oleh Indonesia ini bukan karena curi ayam atau merampok barang milik Indonesia. Tidak. Tidak sama sekali. Kami mati karena perjuangan politik. Hak penentuan nasib sendiri kami di rampas dan dilanggar oleh Indonesia.

Jadi, kalau Indonesia mau menjadi sebuah Negara yang demokratis dan diakui oleh dunia dia harus buka demokrasi itu seluas-luasnya. Pembunuhan terhadap orang Papua yang dilakukan pada tahun 1960an sejak perjanjian New York Agreement itu di tanda tangani.

Makanya di dalam demonstrasi-demonstrasi orang Papua selalu mengatakan New York Agreement tahun 1962 itu akar persoalan. Karena masalah itu ada di situ.

Apa kaitan identitas Melanesia dengan identitas orang Papua? Kalau misal kita mau ngomong, siapa orang asli Papua?

Identitas Melanesia sebetulnya identitas antropologi yang dipakai untuk membatasi, kalau di dalam Indonesia, hanya orang Papua saja. Maluku itu sebetulnya Polinesia. Ciri khasnya adalah di dalam budaya Melanesia itu tidak mengenal tembaga. Kalau di Nusa Tenggara Timur (NTT) itu ada gold, dan itu peralihan dan itu sebetulnya adalah Polinesia. Melanesia itu hanya Papua ke PNG hingga Salomon Island.

Tetapi ada yang mengatakan, misalnya orang NTT, Flores ini pun masuk Melanesia. Kalau saya, misal saya berkunjung ke pulau-pulau kecil, itu baru saya tahu betul, namanya orang Flores bukan Melanesia. Mereka itu Polinesia. Orang Maluku itu Polinesia. Melihat dari bahasanya mereka, wajah mereka, sama dengan orang Maulind.

Sekarang tergantung definisi apa yang harus kita pakai. Antara Papua dan PNG sama sekali tidak ada perbedaan. Dalam budaya, kebiasaan, cara hidup, dan lain-lainnya.

Sekarang kan Indonesia akan bilang kami punya 11 juta rakyat Melanesia yang ada di Indonesia. Sekarang pertanyaannya, apakah orang Maluku pernah bangga dan mengatakan kalau mereka itu Melanesia? Tidak pernah to? Apakah orang Flores pernah mengaku kalau mereka itu orang Melanesia? Tidak pernah to?

Sangat aneh ketika melihat tiba-tiba Negara melakukan klaim kalau ada juga Melanesia lainnya selain Papua di Indonesia. Apakah Maluku pernah bangga dengan adanya PNG, Salomon Island, Vanuatu dan lain-lainnya? Dan mereka pernah bermimpi untuk akan bersama-sama? Tidak pernah to? Jakarta bagi mereka adalah pusat segala-galanya, bukan di Negara-negara melanesia. Karena itu ada jong Ambon, jong Maluku, tetapi tidak ada jong Papua pada saat sidang BPUPKI dan PPKI pada tahun 1945. Batas itu ada di Maluku, tidak sampai di Papua.

Orang Papua itu menderita karena hanya mempertahankan identitas dan budaya mereka sebagai Melanesia. Musik dan tari sebagai Melanesia. Identitas adat istiadat sebagai Melanesia. Mengapa? Karena itulah identitas kami dalam memperjuangkan identitias bangsa kami yang adalah bukan Indonesia. Melanesia itu identitas kami dalam perjuangan.

Negara membuat kami supaya tidak menyebut identitas kami bertahun-tahun. Musik, tari, dan lain-lain dilarang untuk berkembang, dengan alasan yang diberikan Indonesia karena akan memperkuat nasionalisme Papua. Kita lihat, Arnold Ap yang seorang kurator, budayawan dan antropolog yang ternama melalui group musik Mambesak, dia hanya berjalan dari kampung ke kampung dan memberi semangat kepada rakyat untuk kembali menghidupkan budaya. Apa yang terjadi? Dia dibantai dan dibunuh oleh tentara Indonesia. Ini adalah bagian dari mesin kolonial.

Jadi kalau saudara-saudara dorang bilang kami sesama bangsa Melanesia, saya bilang tidak. Tentara Patimura adalah tentara yang paling jahat. Yang bangsa Papua tahu sampai detik ini.

Ini berkaitan dengan soal identitas orang asli Papua. Kalau kita lihat statistik penduduk Papua sekarang, 52 persen itu kan jumlahnya orang non Papua. Bagaimana ULMWP menanggapi persoalan ini, dalam konteks siapa orang asli Papua?

Hal ini menjadi tantangan bagi kami dan memacu kami bekerja lebih keras, siang dan malam sebelum tahun 2020, dimana pada tahun itu, kami hanya akan menjadi kurang dari 25 persen. Itu pasti akan terjadi.

Jadi tugas kami itu adalah menceritakan tentang fakta ini. Ini temuan akademis yang mempergunakan statistik Indonesia. Indonesia tidak lakukan perbandingan terkait pergeseran penduduk, dimana di tahun 2020, kami akan menjadi 23 persen jumlah orang asli Papua.

Nah, oleh karena itu bagi kami menjadi alat pendorong dan kami akan pakai secara maksimal dan memperlihatkan tameng kebijaksanaan Indonesia yang sebetulnya adalah proses penjajahan. Dengan, pertama, mengembangkan Papua yang hanya satu provinsi menjadi dua provinsi, lalu dari DPR RI sudah mensahkan Papua menjadi tiga provinsi. Tinggal dianggarkan dari pemerintah untuk mekarkan provinsi tersebut karena pertemuan parlemen sudah lewat.

Juga, dimana sekarang ini ada 43 kabupaten akan menjadi 72 kabupaten. Lalu pembangunan yang bukan untuk masyarakat sipil dan infrastruktur yang dibangun yang dipenuhi dengan investasi, penambahan militer, transmigrasi penduduk. Setiap kabupaten akan membentuk Kodam, Kodim, Korem, Koramil, Kapolres, dan lain-lainnya. Infrasitruktur milik militer kan dibangun karena berbatasan langsung dengan PNG, Australia, dan Filipina maka sesuai dengan undang-undang pertahanan Negara akan dipenuhi defense, katanya. Sekarang, apakah PNG atau Australia punya pasukan militer dan pernah menyerang ke Papua? Tidak ada to.

Iya, itulah undang-undang memberikan peluang untuk masuknya militer secara besar-besaran ke Papua. Jadi, hilangnya bangsa Papua itu rill dan sampai saat ini sedang terjadi. Hal-hal ini yang perlu untuk kita beritahukan dan menjelaskan kepada dunia.

Ini juga yang penting untuk diketahui oleh pembaca IndopPROGRESS soal munculnya gerakan anak-anak muda di Papua yang militan, berani memobilisasi masa, juga mulai ada diskusi-diskusi soal ideologi. Bagaimana reaksi ULMWP melihat hal ini?

Ini merupakan hal utama yang harus saya ucapkan banyak terima kasih kepada iklim yang tercipta. Anak-anak ini kan mereka bertumbuh dari realitas di depan mereka, dimana temannya yang di bantai kayak binatang oleh militer Indonesia. Begitu banyak teman dalam perjuangan yang dibantai dan tidak pernah di proses secara hukum.

Jadi mereka melihat bahwa kamu sekolah tinggi-tinggi juga akan habis di bawah penjajahan Indonesia. Antara berjuang atau betul-betul kau tersingkir di dalam komunitas gerakan yang mereka bentuk.

Ini merupakan suatu kemenangan yang tidak pernah kami rencanakan. Dan ini adalah sebuah kebangkitan dan revolusi yang I am taking for granted dan saya tahu betul bahwa saya harus berperan dalam hal-hal ini. Jadi kami saling menguntungkan. Saya beruntung karena, pertama, saya punya pasukan lapangan yang siap take and do peaceful movement anytime. Sedangkan mereka sudah lama merindukan seorang pemimpin yang bisa menyatukan dan bisa melihat dan mendengar semua yang mereka inginkan. Dan ketika saya mulai terpilih untuk memimpin ULMWP di dalam strategi, kemudian Benny Wenda yang punya keahlian di dalam public speak. Mereka juga melihat bahwa mereka yang selama ini jalan sendiri-sendiri bisa bersatu. Anak-anak ini melihat dari sisi ini. Dan anak-anak ini luar biasa. Kami sudah dapat momentum. Jadi betul-betul ini sangat luar biasa untuk kami dan sebuah kemenangan yang Indonesia tidak akan bisa patahkan. Indonesia bunuh satu orang, ok. Anak-anak ini akan siap mati dan berjuang terus. Tetapi darah dari pada perjuangan ini akan selalu berkobar dan mengalir di mereka, maupun kami.

Dulu zaman saya, tahun 1980an dan 1990an, saya tidak menyaksikan teman dan saudara saya di bunuh depan saya. Tahun 1968 di kampung saya kebetulan ada peristiwa pembunuhan dan penembakan. Tetapi sesudah itu tidak ada lagi saya menyaksikan teman dan saudara saya dibantai dan dibunuh oleh militer.

Tetapi sekarang ini, temannya dibunuh dan dibantai di depan mereka sendiri. Masuk penjara hanya karena melakukan demonstrasi. Itu kan ideologis dan itu pahlawan. Misalnya saya punya keponakan-keponakan di Papua, saya paksa mereka untuk kuliah tetapi mereka tidak mau kuliah dan mereka lebih memilih untuk berjuang demi bangsa ini. Ini momen dan semangat perjuangan.

Sekarang anak-anak ini mereka bangga setiap menit bisa mereka daur ke mana-mana lalu baku bakar (saling menaikan isu dengan tuntutan Papua Merdeka lewat demonstrasi damai). Jadi ini tidak hanya ada di Papua tetapi di seluruh pulau-pulau kecil di Pasifik, semua semua ada perwakilan dari Papua yang bicara tentang Papua merdeka.

Jadi Indonesia punya diplomasi yang hanya mainkan PNG dan Fiji, silahkan saja kalau mereka bisa menang. Tetapi kami selalu bilang bahwa kamu datang di tempat yang kami sudah bikin kebun. Kami sekarang ibarat pohon kelapa yang kuat. Kami sudah tanam dari tahun 1960an hingga sampai saat ini. Perjuangan kami yang juga bagian dari Pasifik itu sudah sejak zaman Belanda. Kalau Indonesia mau jualan dan beritahu ke mereka bahwa Papua itu Indonesia, omong kosong. Untuk Pasifik, Indonesia tidak akan mampu pengaruhi mereka.

Mungkin yang terakhir, pak Octo ada pesan dan kesan untuk kaum demokrat di Indonesia mau pun anak-anak muda di Papua?

Bagi kami, kemerdekaan Papua sungguh-sungguh akan memberikan keuntungan yang besar untuk Indonesia. Misalnya di PNG, 60 persen inverstasi milik Australia. Pertama dari sisi ekonomi Indonesia mempunyai tenaga kerja yang luar biasa yang kami butuhkan di Papua. Jadi secara ekonomi akan menguntungkan Indonesia.

Kemudian dari sisi populasi penduduk dan hubungan Indonesia dengan Papua Barat, ini hubungan sudah 53 tahun. Kawin-mengawin dan lain sebagainya sudah menyebabkan percampuran yang luar biasa. Jadi, kemerdekaan Papua itu tidak akan putus serta-merta dengan pemisahan ini.

Lalu yang lebih penting lagi sebetulnya, kalau kita mau memperlihatkan Indonesia itu sebagai sebuah Negara demokrasi yang menghargai bangsa-bangsa, misal kita bilang Australia, kamu sikat bangsa Aborigin atau kamu hancurkan Maulind di New Zeland, dan atau Indian di Amerika begitu, Indonesia bisa menjadi satu role model dengan memberikan satu kesempatan kepada rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Dan penentuan nasib sendiri belum tentu akan merdeka. Tetapi karena orang Papua belum pernah ada kesempatan untuk menentukan nasib sendiri, maka inilah yang diminta oleh rakyat Papua, oleh pejuang kemerdekaan: kasihlah kesempatan bahwa rakyat Papua mau memilih, apakah rakyat Papua ingin merdeka, atau bagian dari Indonesia, itu sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari.

Kami betul-betul memohon kepada para pejuang HAM yang memperjuangkan kebebasan untuk mendukung (back-up) anak-anak muda Papua yang terus bangkit ini. Hanya satu yang anak-anak muda Papua Barat minta, yaitu penentuan nasib sendiri. Mereka tidak pilih untuk membunuh orang, mereka hanya bicara dengan yang ada pada mereka untuk menentukan nasib mereka sendiri.

Saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada mereka yang selama ini menjadi suara dan bersedia bersama-sama dengan anak-anak Papua untuk berjuang dan juga kepada media-media di Indonesia yang sangat menyedihkan ini, bahwa di era reformasi yang terbuka ini, hanya beberapa media alternatif saja yang mewartakan keadaan yang rill di Papua. Ini sangat menyedihkan.

Karena itu, media-media mainstream, seperti Kompas, Sinar Harapan, Suara Pembaharuan, Republika, Tempo, mereka ini tidak pernah mau menyuarakan kejadian-kejadian di Papua. Padahal, dulu waktu Tempo di bredel, saya yang ada di lapangan pada saat itu. Tanya semua aktivis itu. Saya berjuang dengan Goenawan Mohammad, untuk kembalikan Tempo seperti semula. Goenawan meminta kepada para pejuang Papua Merdeka di Belanda, pada saat saya waktu ikut kursus di Welsh, Belanda. Kita bantu Goenawan untuk pembebasan bersama kita. Juga waktu Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dibentuk, saya juga terlibat untuk berjuang bersama-sama demi kebebasan kita.

Jadi, orang Papua selalu menjadi bagian di dalam demokrasi Indonesia, sehingga menjadi tidak adil kalau media-media ini, di era reformasi, tidak mengkat realita yang ada di Papua.

Saya juga mau bicara untuk pembawa-pembawa agama Kristen di Indonesia. Kami orang Papua itu mayoritas orang Kristen. Kenapa tidak ada persekutuan gereja-gereja untuk melihat umat di Papua itu di bantai? Dimana statemen-statemen dari pembawa-pembawa gereja yang protes terhadap Negara, kalau jemaat di Papua sedang dibantai oleh militer Indonesia? Jadi, bagi kami, para pemimpin gereja di Papua, pada suatu saat, saya yang memimpin gerakan kemerdekaan mau pun Anda, kami semua akan menghadap Tuhan Allah dan kami akan di tanya waktu saya memberikan kewenangan itu, what you do? Apa yang kau lakukan untuk umat saya yang di bantai ini? Pada saat itu mereka juga akan bertanggung jawab kepada Tuhan yang memanggil mereka untuk memimpin gereja, ketika rakyat Papua dibantai di depan gereja, tidak ada pemimpin gereja yang berjuang. Tidak ada pemimpin gereja yang bersuara. Hingga seluruh Pasifik Selatan bersekutu dan membawa persoalan Papua pun pemimpin-pemimpin gereja Indonesia ini berusaha mengatakan bahwa, situasi di era Jokowi ini baik adanya, dia orang baik, banyak orang Kristen dipakai disekitarnya, dia sangat manusiawi. Ini sangat menyedihkan.

Gereja yang semestinya berjuang untuk manusia yang tertindas, sampai saat ini tidak berjuang. Hanya itu saja dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih.***

September 8, 2016 0

Many West Papuans Are Marrying Indonesians While Blaming NKRI for Genocide

Many West Papuans are beings sent out from West Papua, while many Indonesians are being brought in to West Papua to study at the universities. West Papua has two major universities, the first one is Cenderawasih University in Papua Province and the second one is University of Papua in Papua Barat Province. There are also many private universities, run by church organisations and Papuan foundations. These universities are already enough, and even more than enough for Papuan students.

All high school graduates, of course the native Papuans only, can be easily enter universities in West Papua.

This policy can avoid many young Papuan generations meeting Indonesian youths in their Islands, and finally become friends, close friends and marrying them.

To date, we can note easily, many government officials in Papua and Papua Barat provinces have married Indonesian ladies. Vice Governor of Papua, Klemen Tinal dan the Governor of Papua Barat Abraham Atururi are both married to Indonesian ladies.Our famous and first highlander Doctoral degree holder, the Rev. Dr. Benny Giay is married to Indonesian woman, the first one passed away, and then married again to another Indonesian woman. The ULMWP Secretary-Genaral Octo Motte is not married to a Melanesian lady, but an Indonesian.

The are two types of Genocide is happening here in West Papua. The first one is the clever way Indonesian in carrying out genocide. I want to call this systematically and strategically planned genocide. The second one is what I call “self-genocidal act”. We cannot blamce anybody for this type of genocide, because we make our own rational choice to wipe out our own race. And the impact of both types of genocides are forever. We cannot undo this type of genocide, i.e., genocide by wiping out a race by marrying cross-race or generally called mixed marriages.

Right now we have “Special Autonomy Law”, which clearly defines “Orang Asli Papua” (Papuan Natives) non-natives. The term “orang Asli” clearly means those Papuans who are born from a mother and a father from Papuan ancestry, a Melanesian race. However, recently, we have read articles from various so-called intellectuals from West Papua defining “Orang Asli Papua” including Carmel Budiardjo from England and George J. Aditjondro from Indonesia. It becomes confusing when academics try to define something, because they have their bains working in their head defining what is “Orang Asli Papua” and what is non-native Papuans based on their own interests. The worse thing is those Papuans who are married to and bear children with non-Papuans are now trying to re-define the definition of “Orang Asli Papua or shortly called OAP”.

In a long term, we will come up with OAP, half-Papuan and non-Papuan.

There is still debate on whether or not a Papuan father and an Indonesian mother is also called “native Papuan”. What about a Papuan mother and an Indonesian mother? Are they native Papuan or OAP? What about an Australian father and a Papuan mother? What about a Dutch mother and a Papuan father? What about a Papuan father and an American mother?

We Melanesians in West Papua should now from now on think about marrying our own man and woman. If we West Papuans find there is no man or woman suitable for us, then let us not go to Indonesia to find one, but let us go to Melanesia instead. We have our own race here, start from Sorong all the way to Suva, Fiji. Let us find out man and woman from our own race. Our Melanesian race is decreasing, the first one because Indonesians are wiping out Melanesan race systematically and structurally, openly and undercover operations. But we Melanesians ourselves are also carrying out self-genocide. Both genocides rapidly reduces the number of “OAP” in West Papua. Let us now wake up! Let us do!, not only talk about Papua and Melanesia. Let us be truthful about who we love and who we fight for. What about those who love the Indonesians and marry them, but speak for Papuans?

August 28, 2016 0

Merdeka Politik, Pintu Merdeka Ekonomi

Oleh, Sanimala B., Kabar Mapegaa 12.37.00

Kehidupan dua bangsa, Indonesia dan bangsa Papua hasil aneksasi (integrasi) melalui proses sejarah kontraversial yang hingga kini diperdebatkan keabsahan dan jadi pemantik konflik politik sejak 1 Mei 1963 hingga mayoritas rakyat Papua dipaksa bergabung dengan RI melalui Pepera 1969, diwarnai benturan-benturan sistem ekonomi, sosial, budaya dan ideologi (politik). Aneksasi juga menandai dimulainya babak pembunuhan sistem ekonomi lokal dan proses pemaksaan sistem/ideologi, meminjam istilah Louis Althusser (1918-1990), ‘aparatus ideologis negara’ yang dalam prakteknya di Tanah Papua terlihat lebih ‘aparatus represif negara’, dimana perangkat penyebarluasan ideologi dan sistem ekonomi-politik yang dipaksakan dan tak jarang berpendekatan represif.

Awalnya, hidup rakyat Papua adalah komunal. Mengenal difersifikasi kerja, kepengurusan pemerintahan masyarakat adat, dengan teritori kekuasaan yang jelas, dengan nilai dan normanya sendiri, yang harmonis dengan komunitas masyarakat adat lainnya di atas tanah Papua dengan sistem mereka yang berbeda. Salah satu yang sama dari sistem-sistem yang mengikat hidup masyarakat adat adalah penghargaan atas alam, persaudaraan dan kebersamaan dalam hidup, dan penghormatan pada Dia yang menjaga, melindungi, dan memelihara tanah, alam dan hidup mereka. Semua hancur sejak aneksasi dan sistem ekonomi neoliberal dan politik kolonialistik Indonesia datang.

Penegasan sistem ekonomi neoliberal di Tanah Papua adalah dampak dari proses panjang perjuangan kaum kapitalis dunia mengambil kendali ekonomi negara Indonesia merdeka hingga tercapai melalui skenario Gerakan 30 September 1965, dimana penanaman modal menjadi gambaran nyata implementasi sistem ekonomi neoliberal sebagai perwujudan sistem libertarianisme dan liberalisme klasik dalam praktik kebijakan liberal Indonesia usai menguburkan implementasi pemerintahan “berdikari” ala Soekarno bersama rezim orde lama.

Sistem ekonomi neoliberal yang kapitalistik ini walau tak kasat mata, tersirat dari sepak terjangnya. Dari Tanah Papua, kita melihat upaya supremasi modal dan pasar dimana negara memegang mayoritas kendali dan diabaikannya rakyat asli Papua pemilik tanah, air dan udara bahkan dengan represif melibatkan aparat keamanan negara (TNI/Polri dan jajarannya). Sejarah kelamnya ekonomi Papua menelanjangi, bagaimana negara tak berdaya terhadap fenomena fleksibilitas modal, dimana penanaman modal lintas negara makin terbuka, akibat ditetapkannya undang-undang Penanaman Modal Asing kala itu. Washinton-Jakarta jadi poros ekonomi berbalut berbagai kepentingan, termasuk kepentingan penguasaan teritori West Papua.

Dalam perjalanannya, rakyat asli Papua tidak dididik untuk turut berpartisipasi dalam membangun sendiri kehidupan ekonominya dengan apa yang ada padanya, memanfaatkan semua yang ada padanya. Rakyat Papua tidak dirangsang untuk turut berpartisipasi dalam percaturan perekonomian Papua, misalnya melalui koperasi-koperasi dan komunitas usaha berbasis wilayah, geografis, bahkan tidak untuk pendekatan budaya dengan mengangkat sistem ekonomi lokal yang (bila ditelisik, ternyata) selaras dengan sistem ekonomi kerakyatan seperti tersirat dan tersurat dalam UUD 1945. Nyatanya, Indonesia cenderung membiarkan sistem ekonomi lokal berkembang dalam lingkup komunitas internal orang Papua sementara sistem ekonomi neoliberal semakin mengakar dalam hidup di luar komunitas rakyat Papua, padahal nilai-nilai, sistem dan semangatnya sangat berbeda dengan sistem ekonomi lokal yang dimiliki suku-suku bangsa di Papua. Transmigrasi dan dominasi ekonomi dengan semua produk kapitalisme melengkapi dominasi kendali ekonomi yang memarginalkan dan membunuh kearifan sistem-sistem ekonomi lokal yang beraroma budaya yang masih kontekstual dalam membangun perekonomian lebih baik untuk kesejahteraan rakyat Papua.

Berkuasanya sistem ekonomi neoliberal di Tanah Papua juga dapat kita lihat dari bagaimana sistem kepemilikan tanah adat dan tanah kepemilikan klan, suku, dan wilayah secara komunal dalam tatanan silsilah keluarga dihapus paksa dengan pencaplokan tanah adat demi eksploitasi mineral, eksploitasi hutan, eksploitasi minyak, termasuk di dalamnya eksploitasi manusia Papua sebagai buruh kasar yang diperlakukan tak manusiawi. Anak adat Papua pemilik tanah-air-udara itu, ia dipandang seolah-olah mesin pekerja tanpa jiwa hingga pengabaian terhadap sisi sosial dan kemanusiaan seolah-olah itu biasa.

Indonesia mengabaikan pemetaan adat oleh Belanda di Papua dalam 7 wilayah adat dan data-data kebudayaan lainnya.

Bahkan kini di era otonomi khusus, setelah jutaan hektar tanah adat dikuasai ratusan perusahaan yang mencaplok dan mengklaim tanah adat kita sebagai tanah dalam kekuasaannya dan mengeksploitasi, kita diperhadapkan lagi dengan pengabaian/penghapusan tanggung jawab pemerintah atas pengembangan ekonomi kerakyatan, pinjaman modal murah dan produk hukum protektif, subsidi pendidikan, kesehatan dan kemudahan layanan sosial dan kontrol atas harga yang mestinya kita nikmati. Semua seakan-akan tidak menjadi tanggungjawab bukan negara, sementara negara semakin rakus dan rajin mengeksploitasi semua kekayaan alam kita bersama para pemodal dalam perlindungan sistem ekonomi-politik (demokrasi) neoliberal.

Sistem kapitalisme dalam sistem ekonomi neoliberal dan politik demokrasi neoliberal di tanah Papua kini telah memengaruhi mainstrem, cara pandang dan pola pikir, melalui instrumen-instrumen/saluran-saluran. Proses penyebaran (doktrin) ideologi dengan cara halus telah melibatkan instrumen pendidikan mulai dari penididkan dasar hingga perguruan tinggi, sehingga sistem pendidikan Papua tak lebih dari mesin produksi kelas pekerja untuk kebutuhan pasar dalam tatanan kehidupan ekonomi-politik neoliberal. Sementara dengan cara represif, pembungkaman ruang demokrasi, menutup Tanah Papua dari akses jurnalis asing, pembunuhan terhadap para pimpinan perlawanan kemerdekaan, hingga penyebaran teror dan ketakutan dalam kehidupan rakyat Papua akan bayangan kematian bila bersuara dan melawan adalah pembuktian diri sistem ekonomi politik (demokrasi) neoliberal yang kolonialistik, eksploitatif, yang sudah nyata tak peduli pada hidup orang Papuanya, yang abai pada kemanusiaan-keadilan dan HAM.

Di Papua saat ini, capaian sistem ekonomi-politik neoliberal yang kapitalistik telah mencapai tingkat setiap kita menganggap cara-cara liciknya demi proteksi atas usaha untuk capaiannya yang lebih tinggi lagi akan penguasaan atas tanah, air dan udara Papua dalam produk regulasi dan kebijakan ekonomi yang menyelubung dalam setiap instrumen hukum-politiknya kita anggap normal, sesuai dengan hukum, wajar, sudah seharusnya begitu. Sikap kita untuk menolak dan melawanlah yang kini justru terlihat aneh dan seakan-akan tak wajar.

Kita tak boleh terpenjara oleh pikiran seperti ini! Mari keluar dari sistem ekonomi-politik neoliberal yang kapitalistik, ekploitatif, kapitalistik dalam tatanan sistem ekonomi yang diterapkan Indonesia yang berlaku juga atas kita. Kita mesti menolak sistem ekonomi politik neoliberal karena ia tidak memberi masa depan yang cetah bagi bangsa Papua. Tidak ada satu bangsa pun yang akan bertahan dalam sistem ekonomi yang sifat dan karakternya eksploitatif dan menguras, memiskinkan rakyat, memberi masa depan kematian. Ada sistem lain di luar sistem ini yang lebih baik, yang dapat kita kolaborasikan dan kontekskan dengan sistem-sistem kehidupan kita dalam tata budaya dan kehidupan Melanesia.

Bila Indonesia tidak memberi ruang bagi tata kelola sistem ekonomi yang cukup buat bangsa Papua menjadi diri sendiri dalam mengatur segala sumber-sumber penghidupannya karena telah takluk kedaulatan ekonominya pada hegemoni kapitalisme global, maka jalan kebenaran bangsa Papua demi kehidupannya hari ini dan masa depan anak cucunya yang lebih baik hanya ada dalam satu jalan: penentuan nasib sendiri dan memilih merdeka politik bagi bangsa Papua Barat. Kemerdekaan politik Bangsa Papua sajalah yang di dalamnya memberi kebebasan agar orang Papua dapat menentukan sistem ekonomi yang dapat melepaskan bangsanya dari ketergantungan mekanisme pasar global. Sistem ekonomi yang bebas dari intervensi neo-liberalisme yang merupakan wajah baru kolonialisme. Penentuan nasib sendiri adalah soal bagaimana anak-anak Papua mengambil tanggungjawab untuk menata sistem perekonomian yang sesuai dengan corak produksi rakyat Papua sendiri.

Penulis adalah mahasiswa Papua. Kuliah di Yogyakarta.

August 28, 2016 0

Federasi Uskup Pasifik Minta Papua Tidak Dihambat Masuk MSG

Para Uskup Pendukung Papua Merdeka — Dari kiri ke kanan, Uskup Agung Port Moresby, John Ribat MSC, Uskup Parramatta,Vincent Long OFM Conv, Uskup Toowombia, Robert McGuckin, Uskup Palmerston North, Charles Drennan, Uskup Noumea, Michel Calvet SM, dan Uskup Port Vila, John Bosco Baremes SM, (Foto: Chatolic Outlook)

PORT MORESBY, SATUHARAPAN.COM – Enam uskup yang tergabung dalam Komite Eksekutif Federasi Konferensi Uskup Katolik se-Oseania menyerukan agar pemerintah mana pun tidak menghambat keinginan rakyat Papua untuk bergabung dengan Melanesian Spearhead Group (MSG).

Menghambat keinginan itu, menurut mereka, akan melukai hati semua rakyat Melanesia. MSG, demikian pernyataan itu, adalah tempat alami kolaborasi dan potensi saling memahami yang lebih dalam di antara sesama rakyat Melanesia.

Keenam uskup tersebut bertemu di Port Moresby, Papua Nugini, dan mengeluarkan pernyataan tersebut pada 22 Agustus, sebagaimana dilansir dari catholicoutlook.org. Keenam uksup itu adalah Uskup Agung Port Moresby, John Ribat MSC, Uskup Parramatta, Vincent Long OFM Conv, Uskup Toowoomba, Robert McGuckin, Uskup Palmerston North, Charles Drennan, Uskup Noumea, Michel Calvet SM, dan Uskup Port Billa, John Bosco Baremes SM. Keenamnya datang dari negara-negara Australia, Selandia Baru, Papua Nugini,Kepulauan Solomon dan CEPAC.

Menurut Wikipedia, Oseania (Oceania) adalah istilah yang mengacu kepada suatu wilayah geografis atau geopolitis yang terdiri dari sejumlah kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik dan sekitarnya.

Dalam artian sempit Oseania meliputi Polinesia (termasuk Selandia Baru), Melanesia (termasuk dari Maluku sampai Nugini) dan Mikronesia. Sedangkan dalam artian luas Oseania juga meliputi Australia dan Indonesia bagian timur; namun terkadang Jepang dan Kepulauan Aleut dianggap masuk dalam kelompok Oseania.

Sebagian besar wilayah Oseania terdiri dari negara-negara kepulauan yang kecil. Australia adalah satu-satunya negara kontinental, sedangkan Papua Nugini dan Timor Leste adalah negara yang memiliki perbatasan darat, di mana keduanya berbatasan dengan Indonesia.

Oleh karena itu, tidak terlalu salah apabila para uskup yang bertemu ini dikatakan merupakan wakil dari umat Katolik di Pasifik.

“Kami datang dari banyak negara bangsa kepulauan yang tersebar di seluruh Pasifik,” demikian pernyataan mereka.

“Kami sangat senang berada di sini di PNG dan telah menikmati keramahan yang sangat indah dari bangsa yang hidup ini. Adalah suatu kehormatan bagi kami untuk bertemu dengan Yang Terhormat Powes Parkop, gubernur Port Moresby, dan kami semua mengucapkan selamat kepadanya dan dorongan bagi pengembangan kota ini dan komitmennya untuk keadilan, integritas dan layanan dalam kepemimpinan sipil,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

“Meskipun kami datang dari beragam budaya dan daerah, sebagai rohaniawan dan gembala hati kami bersatu dalam keinginan untuk mencari apa yang terbaik bagi manusia dan kebaikan bersama bagi masyarakat apapun. Lebih jauh, kami mengikuti contoh dari Paus Fransiskus, imam kita, yang mendorong kita untuk melihat dunia bukan sebagai pasar global, tetapi sebagai rumah universal.”

Menurut pernyataan itu, tahun lalu para uskup telah mendesak pemerintah dan kalangan bisnis untuk mendukung inisiatif Paris COP21 menangani isu-isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Mereka mengatakan berbesar hati melihat bahwa Pemerintah PNG telah mengesahkan UU yang baru dan setuju untuk menerapkan strategi inisiatif itu.

Pada pertemuan kali ini, keenam uskup itu mengatakan mereka memfokuskan diri pada isu tentang Papua. Dalam hemat mereka, rakyat Papua mencari apa yang dicari oleh setiap keluarga dan kebudayaan, yaitu penghormatan terhadap martabat pribadi dan komunal, kebebasan berekspresi bagi aspirasi individu serta hubungan bertetangga yang baik.

“Batas politik tidak pernah dapat membatasi atau mengontrol hubungan etnis dan kami mendesak pemerintah untuk mendukung keinginan rakyat Papua (Barat) untuk berpartisipasi penuh dalam Melanesian Spearhead Group (MSG),” demikian pernyataan tersebut.

Oleh karena itu, keenam uskup mengatakan mendukung deklarasi lintas iman pada tahun 2003 Papua Tanah Damai.

“Menghalangi partisipasi rakyat Papua di MSG adalah luka di sisi semua rakyat Melanesia. Untuk Papua (Barat), MSG adalah tempat alami kolaborasi dan potensi sumber pemahaman yang lebih dalam,” kata pernyataan itu.

Keenam uskup juga mengucapkan terimakasih atas bantuan pemerintah Indonesia dalam membuat kemungkinan kunjungan uskup dari Papua Nugini dan Kepulauan Solomon ke Jayapura belum lama ini, untuk bertemu dengan kolega sesama uskup di Papua Barat.

“Kunjungan tersebut selalu untuk menciptakan perdamaian,” kata mereka.

Sejak tahun 2014, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) telah berupaya untuk diterima di MSG, sebagai perwakilan dari rakyat Melanesia di Papua. Pada tahun 2015, ULMWP mendapat status sebagai peninjau.

Pada saat yang sama, Indonesia juga mengklaim mewakili rakyat Melanesia yang menjadi warga negara Indonesia, yang tersebar di pulau-pulua Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Indonesia telah memperoleh status associate member di MSG pada tahun 2015.

Pertengahan Juli lalu, aplikasi ULMWP untuk menjadi anggota penuh MSG ditunda, dengan alasan masih perlu adanya penyempurnaan kriteria keanggotaan MSG. Keputusan atas aplikasi itu dijadwalkan akan diambil pada pertemuan pemimpin MSG pada September ini Vanuatu.

Menurut Amena Yauvoli, direktur jenderal MSG, kepada tabloidjubi.com, pengajuan aplikasi untuk menjadi anggota penuh sejauh ini hanya dilakukan oleh ULMWP, sementara Indonesia tidak mengajukan aplikasi kepada Sekretariat MSG.

Indonesia selama ini menganggap ULMWP merupakan kelompok separatis.

Penulis: Eben E. Siadari 09:15 WIB | Rabu, 24 Agustus 2016

August 26, 2016 0

“Slave Mentality” Will be Easily Manipulated by “Fear Factor”

Human beings who are mentally slave will not be free from fear. No matter who we are: politicians, clergymen, teachers, tribal elders, students, brave boys and girls, old and young, anybody , those who have “fear” in their life should automatically acknowledge themselves that they are mentally slave, they have slave mentality.

Slave mentality has no choice in life, mentality of surrender, mentality of uncertainty, mentality of dependence, mentality that has no position at all because slaves are totally dependent on the will, wishes and wants of their masters.

An interesting point to acknowledge is that most of slaves in human history are physically strong peoples. They work hard from morning to night, from young to old age, even until they die. They are hard-working peoples. But on the contrary, they are mentally the weakest human beings.

Most of the slaves are also spiritually and physically strong, but mentally weak, and this weakness is the gate into fear. Fear of being punished, fear of being sold, fear of being killed, fear of being anything bad that can happen to the slave.

The fear grows well because the slave status limits every rights, every possibility of making any choice in life.

Melanesian peoples today, when facing Australia, New Zealand and Indonesia, we can easily point out that we are mentally being slaved for so long. We declare that we live in free countries. We are proud that we live in Paradise South Pacific. We always declare that our country is rich of natural resources and culture. However, when it comes to talking about our identity, our freedom and our future, we suddenly put out our identity as the “true slave in this 21-st century”.

Of course Melanesia peoples have never experienced any slavery in our history like those of our fellow blacks across the Black Continent. However, when it comes to standing up and voicing our opinions and positions on various issues affecting our lives and our future generations against aggressors, colonizers and imperialists, then we suddenly become “true slaves” of the modern world.

We become powerless when being faced by Indonesian politicians. We become speechless when we are offered with some tens of kina, Vatu and dollars by the Australians and Indonesians. Our true “slave mentality” comes out when we are threatened to be attacked by the Indonesian armed forces. Slave mentality is the mentality that we Melanesians are sharing today. We must get rid of this mentality, free our mentality, then we can talk about “Free West Papua to Free Melanesia!”

August 22, 2016 0

“Fear-Factor” Politics by Indonesia Across Melanesian Peoples

Indonesia in reality is not that strong as it may appear to many Melanesians, particularly Papuans in Papua New Guinea. Militarily it is big in number. However, they are very unskilled. They do not know how to stay just one night without water. Their do not have any fighting spirit. They would rather go home and enjoy life with their families.

In addition, all Indonesian soldiers are very poorly paid. They have many burdens on their shoulders. Indonesia is very poor, many military and police forces are underpaid.

Indonesian soldiers are assigned to West Papua but they always pray everyday to go back to their homeland, because they do know, that West Papua is an occupied land, not their homeland.

Politicians however, always appear on tables and discussions, display as if they very strong military power in South East Asia. If this is true, then I can prove by saying, “they have been unable to completely wipe out all West Papuan fighters in the jungles of New Guinea”. How come this unskilled and unprofessional military forces pose fear to our Papuan peoples on the other side of our New Guinea Island?

Politics means telling lies, that is what Indonesians have taught us. And that is exactly what they are doing. They are telling us all stories contrary to the reality in the field. They told us Indonesia is a rich country, right? No, the reality is that 100% of beggars, prostitutes and beggars in Indonesia are from Java and Sumatera, the owners of the so-called Indonesia nation-state.How come they claim they are rich to us in Melanesia but they are the ones selling their bodies for money, day and night here in West Papua, in Sumatera, Sulawesi, Jawa, Bali? Just come and proof by yourself.

Politics means manipulating the reality. Indonesia politicians also manipulate the reality of ill-equipped, unskilled, unwilling Indonesian soldiers as if they are professional, well-equipped, dangerous soldiers on earth.

Just read various statements made by Papua New Guinea citizens and politicians, read them word by word. You will find out clearly that there is “fear” in the words, sentences that Papuans in PNG say. Even politicians like Michael Somare also said it is time to talk about West Papua today than before when he was the PNG PM for so long time. He was fearful that Indonesia will attack PNG at that time, they will kill him at that time, they will ambush Vanimo, and so on.

Indonesia is the expert in manipulating the truth and telling lies. They will appear as well-educated, civilized, very polite human beings on earth. Javanese culture does colour the Indonesian culture, they look polite and tidy, but they are actually stubborn and uncivilized in their mindset. They will appear very polite to you, and after they go home, they will demonstrate what they have done to you and how you reacted, and then they will laugh at your ignorance and stupidity.

They are using their manipulation tactic to terrorize all of us Melanesians. They want us Melanesians to realise that we cannot fight against Indonesia. They want us to see them like a lion hungry of Melanesian meats. They want us to think they are superpowers in the South Pacific Region. They want us to see them as the dangerous and determinant power in the region. They hide the reality that they are actually ill-equipped, unskilled, under-paid, and many of their people are unwilling to fight for West Papua, a far away Island from them.

Fear Factor is always used by colonial powers across the globe, along the history of colonialism in the world.

If we Papuans, and we Melanesians are scared of them, feel powerless before them, then we must be assured that we are suffering a colonial disease called “slave mentality.”

Human beings with “slave mentality” have no choice, have no power in mind even though physically powerful. Slave mentality always paranoid in making any right decisions. Slave mentality always use “security” and “safety” as the title to get away from facing the reality that undermines his/ her humanity.

August 22, 2016 0