Papua di Era Media Sosial

Penulis Amiruddin al-Alrahab – Minggu, 8 Mei 2016, geotimes.co.id

Segala hal mengenai Papua kini telah mendunia. Melampaui imajinasi di era yang sudah-sudah. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan, sekalipun “borok” sebagaimana yang pernah disampaikan oleh seorang anggota legislatif Indonesia. Itu berkat kemajuan teknologi komunikasi dan dunia media sosial.

Simaklah halaman-halaman dunia maya, di situ Anda dengan mudah menemukan berbagai isu mengenai politik, hak asasi manusia, dan sekaligus perkembangan sosial-ekonomi Papua.

Era media sosial memasuki Papua bersamaan dengan munculnya generasi Y. Generasi Y di Papua adalah generasi anak kandung reformasi. Mereka bertumbuh dalam alam demokrasi yang mulai mekar di Indonesia. Demokrasi itu juga dinikmati oleh generasi Y Papua, meskipun dalam kekurangan di sana-sini.
CRV iklan baner GT

Singkatnya, sekarang ini dan ke masa depan, generasi Y Papua dengan perangkat digital di tangan tersebutlah yang akan mengendalikan opini dan persepsi mengenai Papua di semua level. Ibarat kata, generasi media sosial itulah yang sedang dan akan menjadi legiun laga informasi di berbagai palagan wacana tentang Papua.

Cobalah luangkan waktu dan simak dunia maya sejenak untuk menyimak perkembangan wacana terkini mengenai Papua. Anda akan dengan mudah menemukan gambar, foto, dan opini-opini yang sangat berbeda dari yang berkembang di media-media arus utama Jakarta.

Sekadar contoh, begitu banyak wacana mengenai United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Melanesia Spearhead Group (MSG) berkembang di dunia maya tanpa media-media umum Jakarta mampu menandingi. Bahkan kini dengan mudah pula ditemukan foto-foto orang-orang membentangkan bendera Bintang Kejora dari berbagai belahan dunia. Bukan itu saja, juga ada foto-foto dengan latar berbagai orang Papua dengan bendera tersebut.

Dengan menyimak foto-foto tersebut, tampak dua hal. Pertama, untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora kini tidak diperlukan lagi tiang dan lokasi, cukup dengan sekali klik telepon genggam pintar, kemudian unduh ke Twitter, Facebook, dan Instagram, maka menyebarlah ia. Kedua, ketika foto-foto itu menyebar, tidak ada satu pun tangan hamba wet yang bisa menjangkaunya.

Melalui media sosial itu pula para generasi Y Papua dari berbagai belahan dunia berkomunikasi, berdebat, dan bersepakat. Tidak mengherankan lagi, perjalanan Benny Wenda ke Ghana, bisa dalam hitungan detik disimak di Wamena. Begitu pula yang terjadi di Tolikara, dalam hitungan detik bisa diketahui di Belanda.

Bukan itu saja. Di media sosial, segala kritik kepada kebijakan pemerintah tentang Papua juga ditemukan. Kritik itu disampaikan secara keras, gamblang, dan dengan gaya Papua pula. Segala perkembangan dunia kini juga mudah menjangkau anak-anak muda Papua. Dalam hitungan detik, peristiwa di London bisa diketahui oleh orang-orang di Wamena.

Begitu pula segala bentuk solidaritas internasional dari berbagai belahan dunia segera bisa diketahui oleh orang di pelosok Papua. Selama ada sinyal dan telepon pintar di tangannya. Singkatnya, dunia kini sudah menciut!

Artinya, kini permasalahan Papua memasuki era baru, yaitu era media sosial, era yang begitu egaliter dengan segala macam gagasan. Dunia yang egaliter itu pemainnya pun kini anak-anak muda Papua sendiri. Melalui media sosial, orang muda di Papua dengan cepat membagi dan menerima informasi. Era instruksi tunggal sudah tidak ada tempat lagi.

Nah, dalam perkembangan sedemikian itu, respons Jakarta atas perkembangan Papua tampaknya masih tertatih-tatih. Padahal dunia informasi telah berlari cepat dengan media sosial kendaraannya.

Menyembunyikan Papua dari mata dunia, atau menyembunyikan perkembangan dunia dari Papua, adalah kesia-siaan. Saya rasa Jakarta perlu bergegas. Jika tak mau tergilas di Papua. Semoga.

Hampir 2.000 Orang Ditangkap, LBH : Rakyat Papua Tidak Sendirian

MAY 3, 2016/ VICTOR MAMBO

Jayapura, Jubi – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengecam keras penangkapan 1.724 aktivis dalam demonstrasi damai yang dilaksanakan serempak di Jayapura, Sorong, Merauke, Fakfak, Wamena, Semarang dan Makassar. Beberapa hari sebelumnya, 52 orang juga sudah ditangkap menjelang aksi hari ini.

Aksi hari ini dilakukan dalam rangka mendukung United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) masuk menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG), sebuah forum diplomatik di Pasifik Selatan. Selain itu, juga untuk protes memperingati 1 Mei 1963 di mana hari bergabungnya Papua ke Indonesia. Aksi ini juga dilakukan untuk mendukung pertemuan International Parliamentarians for West Papua (IPWP) yang akan dilakukan di London besok, 3 Mei 2016, yang akan membahas tentang referendum untuk Papua.

“Ada dua orang yang ditangkap di Merauke ketika menyerahkan surat pemberitahuan aksi ke kantor polisi. Ini pasal macam apa yang bisa dipakai untuk menangkap orang yang sedang menyerahkan surat pemberitahuan aksi? 41 orang yang ditangkap di Jayapura hanya karena menyebarkan selebaran ajakan aksi. Jelas ini perbuatan semena-mena yang inkonstitusional,” kecam Veronica Koman, pengacara publik LBH Jakarta.

Berikut adalah data jumlah orang yang ditangkap hari ini di masing-masing wilayah yang berhasil LBH Jakarta kumpulkan dari narasumber kami di Papua: 1449 orang di Jayapura, 118 orang di Merauke, 45 orang di Semarang, 42 orang di Makassar, 29 orang di Fakfak, 27 orang di Sorong, 14 orang di Wamena. Total yang ditangkap hari ini ada 1.724 orang. Sebagian besar sudah dilepas, namun masih ada belasan yang ditahan di Merauke, Fakfak dan Wamena.

Sedangkan pada 25 April 2016 ada juga dua orang ditangkap di Merauke, tanggal 30 April 41 orang ditangkap di Jayapura. 1 Mei ada empat orang di Wamena dan 5 orang di Merauke yang ditangkap.

“Total ada 1.839 orang Papua yang ditangkap sejak April 2016 hingga hari ini. Percuma saja Jokowi sering ke Papua kalau di Papua kerjanya hanya seremonial. Pendekatan pembangunan bukanlah yang dicari oleh rakyat Papua, Jokowi harus lebih jeli mendengarkan tuntutan mereka,” tambah Veronica.

Perbuatan kepolisian tersebut melanggar konstitusi Indonesia pasal 28 dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. “Sekalipun tuntutannya adalah untuk referendum, selama orang Papua masih warga negara Indonesia, hak konstitusional mereka untuk berpendapat harus selalu dijaga. Gelarlah dialog, bukan merepresi aspirasi mereka,” tegas Alghiffari Aqsa, direktur LBH Jakarta.

Untuk itu, LBH Jakarta menuntut kepada Jokowi untuk menindak Kapolri, Kapolda Papua dan Kapolda Papua Barat yang telah mencoreng hak konstitusional rakyat Papua, serta segera melepaskan mereka yang masih ditahan. .

“Kami serukan bahwa Rabat Papua tidal Sendirian. Teruskanlah aspirasi kalian!” tutup Alghiffari. (*)

Inilah Peluang dan Tantangan Jika Papua Merdeka

Jayapura, Jubi – Saat berbicara dalam pertemuan International Parliamentarian for West Papua di London, Selasa (3/5/2016), Jeremy Corbyn, pemimpin oposisi dan ketua partai Buruh Inggris meluncurkan sebuah laporan yang diterbitkan oleh Universitas Warwick. Laporan ini merekomendasikan pemulihan aktivitas LSM di Papua, pembebasan tahanan politik, dan pengiriman delegasi anggota parlemen ke Papua.

Dokumen yang diluncurkan oleh Corbyn ini adalah hasil penilaian terhadap konflik di Tanah Papua. Dokumen ini berjudul “An Overview of The Issues and Recomendations for The UK and International Community”. Penilaian ini merupakan proyek dari departemen Politik dan Studi Internasional Universitas Warwick di Inggris.

Tim proyek ini terdiri dari Keith Hyams, Marinella Capriati, Emma Piercy, Lisa Tilley, Connor Woodman, and Ryan McKay. Proyek ini didanai oleh Universitas Warwick dan ESRC Impact Accelerator Account.

Keith Hyams, kepada Jubi melalui surat elektronik yang diterima Jubi, Jumat (6/5/2016), mengatakan laporan ini sudah dipublikasikan sejak bulan April 2016. Ia menyebutkan tantangan abadi di Papua adalah bagaimana menyelesaikan konflik dan bagaimana mengatasi hambatan politik dan ekonomi untuk pembangunan.

“Tujuan kami adalah untuk memberikan informasi analisis akademis yang ketat yang dapat membantu semua pihak bergerak lebih dekat ke resolusi damai dan berkelanjutan,” kata Hyams.

Ia juga mengatakan laporan ini untuk membantu membangun institusi yang mendukung pembangunan di Papua Barat.

“Untuk tujuan ini, proyek memiliki fokus praktis yang kuat, terlibat erat dengan anggota parlemen Inggris dan Internasional dan pembuat kebijakan lainnya untuk memberikan informasi terbaik dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang dalam masalah ini,” ujar Hyams.

Hyams menjelaskan hasil penilaian Universitas Warwick ini selain memberikan rekomendasi, juga membuka peluang dan tantangan jika Papua berdiri sendiri menjadi satu negara baru yang merdeka.

Peluang dan tantangan tersebut adalah :

Peluang

1. Wilayah (Papua) tidak lagi berada di bawah kendali pasukan Indonesia yang sudah sangat lama melakukan tindakan kekerasan terhadap penduduk asli Papua. Tingkat kekerasan di Timor Timur turun setelah pasukan Indonesia meninggalkan wilayah itu, sehingga sangat wajar untuk mengharapkan hal yang sama akan terjadi di Papua Barat yang merdeka.
Beberapa pertanyaan selama ini mempertanyakan apakah masalah Papua Barat akan bisa benar-benar diselesaikan selama militer Indonesia hadir di Papua.

2. Papua akan memiliki kontrol atas pembangunan ekonomi mereka sendiri, termasuk pendapatan dari sumber daya alam, yang bisa disalurkan kepada proyek-proyek pembangunan akar rumput.

Tantangan

1. Divisi Sosial.

Negara Papua yang baru terbentuk akan dan harus berurusan dengan perpecahan antara migran dan penduduk asli Papua. Peristiwa baru-baru ini mengkonfirmasi adanya peningkatan ketegangan antara penduduk asli Papua dan pendatang. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena, seperti yang disorot di atas, migran sekarang merupakan sekitar setengah dari penduduk Papua Barat, dan mengendalikan sebagian besar kehidupan ekonomi di Papua. Selain itu, pemekaran provinsi dan kabupaten baru telah meningkatkan persaingan antara kelompok masyarakat adat yang berbeda sehingga menciptakan ancaman baru bagi stabilitas Papua yang independen dan merdeka. Sebuah rencana transisi yang jelas dengan dukungan luas di basis dan persatuan pemerintah yang kuat dengan dukungan internasional diperlukan untuk menjamin stabilitas negara yang baru terbentuk.

2. Kapasitas Administratif.

Otonomi Khusus 2001 meningkatkan jumlah orang Papua dalam posisi kepemimpinan, tetapi tidak memberikan pelatihan yang sepadan dan pendidikan dalam rangka memastikan bahwa penunjukan seseorang mampu berfungsi secara efektif. Peningkatan sumber daya yang mengalir melalui anggaran internal tanpa perhitungan yang tepat hanya memperburuk masalah.

Agar berhasil, Papua yang merdeka sangat membutuhakn dukungan internasional untuk mengembangkan administrasi yang efektif dan terlatih.

3. Kurangnya Infrastruktur.

Wilayah Papua Barat memiliki infrastruktur dasar yang sangat miskin, termasuk fasilitas kesehatan dan kekurangan pendidikan. Mengingat situasi yang menantang, menetapkan ketentuan kesejahteraan dasar mungkin salah satu tantangan yang paling mendesak untuk Papua yang merdeka.

4. Keamanan Internal.

Militer dan polisi Indonesia saat ini bertanggung jawab untuk memastikan keamanan internal. Sebagaimana dicatat, kehadiran militer dan polisi Indonesia di Papua dan tindak kekerasan yang telah mereka lakukan terhadap penduduk asli Papua berada di inti konflik saat ini. Jika layanan keamanan Indonesia keluar dari Papua, menjadi penting untuk memastikan bahwa kepolisian yang terlatih baik yang bertanggungjawab kepada pemerintah Papua bisa cepat mengambil alih peran keamanan sebelumnya, untuk memastikan keamanan internal dan untuk mencegah gangguan dalam hukum dan ketertiban, dan kekerasan etnis. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa ini sering menjadi tantangan utama bagi negara-negara yang baru merdeka. (*)

Amnesty Minta Indonesia Akhiri Penangkapan di Papua

Penulis: Reporter Satuharapan 15:10 WIB | Kamis, 05 Mei 2016

LONDON, SATUHARAPAN.COM – Lembaga HAM dunia, Amnesty International mengecam penangkapan massal para aktivis politik Papua oleh Kepolisian Indonesia baik pada dua provinsi di Papua maupun provinsi lainnya meskipun telah mengakhiri penangkapan massal dan pembatasan unjuk rasa damai.

Hampir semua dari mereka yang ditangkap memang telah dibebaskan tanpa dakwaan setelah satu hari, dalam penangkapan para aktivis politik di Papua, ujar Deputy Director-Campaigns South East Asia and Pacific Regional Office Amnesty International Josef Roy Benedict, di London, hari Kamis (5/5).

Menurut Josef, mereka ditangkap semata-mata karena menjalankan hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai.

Menurutnya, mereka yang masih ditahan harus dibebaskan tanpa syarat dan segera.

Dia menyebutkan sekitar 1.700 aktivis Papua ditangkap pada 2 Mei, setelah menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam serangkaian unjuk rasa damai di Jayapura, Merauke, Fakfak, Sorong, dan Wamena di Provinsi Papua dan Papua Barat, di Semarang Provinsi Jawa Tengah, dan di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Unjuk rasa tersebut diorganisir pendukung ULMWP (The United Liberation Movement for West Papua), kelompok pro-kemerdekaan Papua, untuk dukungannya terhadap aplikasi organisasi ini sebagai anggota penuh dari MSG (The Melanesian Spearhead Group), organisasi antar-pemerintah sub-regional Pasifik.

Sebelum unjuk rasa, antara 29 April dan 1 Mei, kepolisian di Provinsi Papua dan Papua Barat menangkap sekitar 50 aktivis Papua di Jayapura, Wamena, dan Merauke ketika membagikan selebaran mengajak orang untuk bergabung dalam unjuk rasa tersebut.

Pada 2 Mei, kepolisian di Semarang, Jawa Tengah dan Makassar, Sulawesi Selatan menangkap masing-masing sekitar 45 dan 42 aktivis Papua.

Di Provinsi Papua Barat, kepolisian di Sorong dan Fakfak menangkap paling tidak 67 aktivis Papua selama unjuk rasa damai pada 2 Mei. Sementara di Provinsi Papua, kepolisian menangkap sekitar 130 pengunjuk rasa damai di Merauke dan Wamena pada 2 Mei. Kepolisian di Jayapura menangkap sekitar 1.450 aktivis.

Diakuinya penggunaan metode penangkapan yang meluas di Papua, menjadi upaya membuat jera bagi kegiatan-kegiatan politik, menekan praktik berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi.

Amnesty International mengakui Pemerintah Indonesia perlu menjaga keamanan publik di semua wilayahnya.

Namun demikian, menurutnya, harus dipastikan segala pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai sesuai dengan kewajiban Indonesia di bawah hukum HAM internasional, termasuk Kovenan Internasional Hak Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi pula oleh Indonesia. (Ant)

5 Things You Need to Know About Indonesia’s Occupation of West Papua

The Indonesian president, Joko ‘Jokowi’ Widodo, recently finished his tour of the EU, signing five cooperation agreements with the UK during his stop in London. The protest that confronted Jokowi’s visit fractured his attempt to keep hidden one of Indonesia’s dark secrets: the 50 year war in its easternmost provinces. Here are five things you should know about Indonesian rule in West Papua:

1. It is one of the world’s longest-running military occupations.

Indonesia seized West Papua, the western half of the island of New Guinea, in 1963, shortly after the Dutch colonists pulled out. Political parties were immediately banned, nascent Papuan nationalism crushed, and tens of thousands of troops, police and special forces flooded in. In 1969 a UN-supervised sham referendum was held, and just over a thousand hand-picked representatives were bribed, cajoled and threatened into voting in favour of Indonesian rule.

A police state has shackled the vast region ever since, battling a low-level tribal insurgency and suppressing independence aspirations with such vigour that raising the Papuan national flag can land you 15 years in prison.

2. It’s possible that Indonesian rule constitutes a genocide.

Although international media and NGOs have been nearly uniformly banned from the territory for decades, most observers estimate that over 100,000 native Papuans have been killed since the 1960s – at least 10% of the population. With echoes of Indonesia’s rule in East Timor, which eliminated around one third of the population, a 2004 report from Yale Law School concluded: “[There is] a strong indication that the Indonesian government has committed genocide against the West Papuans.” Several other scholars have reached a similar conclusion.

Reports of barbarous killings regularly emerge, and one study recently described torture as a ‘mode of governance’ in the provinces. The abuse tends to be intertwined with projects of resource extraction and ‘transmigration’ – the effort (formerly supported by the World Bank) to shuttle hundreds of thousands of landless Indonesian peasants from the rest of Indonesia into West Papua.

During a military campaign in the early 1980s, the Indonesian army ran under the slogan, ‘Let the rats run into the jungle so that the chickens can breed in the coop’. In practice, this meant wiping out Papuan villages and bringing in ethnic Indonesians to work on economic projects like Freeport’s giant Grasberg gold and copper mine. The influx of Indonesians has left the original inhabitants a near-minority in the land, struggling to maintain their culture and often nomadic way of life. An Indonesian minister once in charge of the transmigration programme has stated: “The different ethnic groups will in the long run disappear because of integration, and there will be one kind of man.”

3. West Papuans overwhelmingly want independence.

Even the pro-Indonesian US ambassador admitted in the late 1960s that “possibly 85 to 90%” of West Papuans “are in sympathy with the Free Papua cause.” Paul Kingsnorth, an investigative reporter who travelled the region in the early 2000s, described the independence campaign as a “broad-based social movement, which almost everyone in West Papua, if you get them alone, will admit to belonging.”

Nothing speaks to this more than the long campaign of armed resistance and civil disobedience against the Indonesian state. In 2011, documents leaked from the Indonesian army detailed a “longstanding guerrilla network that is relatively well organised and which operates across the whole country.” A recent book describes the non-violent wing of the movement as ‘savvy and sophisticated’, and notes that “Papuans in 2015 desire freedom as much, if not more, than Papuans who desired freedom in 1963.”

Most West Papuans consider themselves Melanesian, with more in common with darker-skinned Pacific populations than the Indonesians who often treat them as racially inferior. Culturally, linguistically, ethnically – Papuans have little in common with Indonesians. For the overwhelming majority, nothing short of independence will suffice.

4. The Indonesian state is terrified of international exposure.

Alongside barring international media from West Papua, Indonesia runs counter-intelligence operations overseas to neutralise the international independence movement, surveilling and harassing campaigners based in Australia and elsewhere. Leaked military documents bemoan the success activists have had in “propagating the issue of severe human rights violations in Papua,” and Indonesia has been working hard to ensure exiled Papuan representatives are barred from regional Pacific organisations. Foreign visitors in the provinces are placed under routine surveillance, and Indonesian concern at the opening of the Free West Papua campaign office in Oxford even prompted the British ambassador in Jakarta to publicly distance himself from independence aspirations.

5. The West – including Britain – has supported Indonesia’s occupation for decades.

Britain’s historic alliance with the Indonesian state dates primarily to General Suharto’s bloody coup in 1965-6. In the midst of the slaughter of at least 500,000 suspected members of the Indonesian Communist Party – which British officials gleefully described as a ‘ruthless terror’ – the Foreign Office argued that “the Generals are going to need all the help they can get”, releasing £1m in aid and granting the export of military equipment. The Indonesian left was duly decimated – never to recover – and the pro-Western Suharto was firmly in control.

Since then, Britain’s support for Indonesian rule in West Papua has been unwavering. Privately recognising the ‘savage’ nature of Indonesian rule, publicly officials have voted to legitimate Indonesian rule at the UN and pledged support for Indonesia’s ‘territorial integrity’. Until the late 90s, the UK was one of Indonesia’s primary arms suppliers. Kopassus, the Indonesian special forces, have been trained and armed by the UK, US and Australia, despite a well-documented record of horrific human rights abuse in Papua. Britain funds and trains Detachment 88, the Indonesian counter-terrorism unit accused of massacres in Papua’s central highlands.

While in opposition, David Cameron described the situation in Papua as ‘terrible’; once in power, he headed to Jakarta with representatives from BAE Systems in tow. By contrast, Jeremy Corbyn is a long-time supporter of the Papuan struggle – another example of his “direct and open challenge to the British system of government of international alliances”, as Peter Oborne described it. It remains to be seen whether or not he will be able to dislodge the British establishment’s ossified support for the Indonesian state if he comes to power.

Photo: Dominic Hartnett/Flickr

Filep Karma: Pembangunan Papua bukan untuk rakyat Papua

Rebecca Henschke Wartawan BBC Indonesia, 3 Mei 2016

Eks tahanan politik sekaligus tokoh pro kemerdekaan Papua, Filep Karma, mengatakan kebijakan Presiden Jokowi yang mempercepat pembangunan infrastruktur di Papua dan mengedepankan pendekatan lunak terhadap persoalan politik di Papua, bukanlah untuk kepentingan masyarakat Papua.

“Rakyat Papua tidak meminta itu,” kata Filep Karma yang dibebaskan dari Penjara Abepura, Papua, pada pertengahan November 2015 lalu, setelah Presiden Joko Widodo melakukan terobosan politik untuk menyelesaikan masalah separatisme di Papua.

Filep, kelahiran 15 Agustus 1959, sebelumnya dihukum 14 tahun penjara karena dianggap terbukti menaikkan bendera Bintang Kejora.

Sebelum membebaskan Filep, Presiden Jokowi telah memberikan grasi kepada lima orang tapol yang terlibat Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Walaupun masih dipertanyakan pelaksanaannya, Jokowi juga menyatakan akan mencabut persyaratan ketat bagi jurnalis asing untuk memasuki Papua.

Sejauh ini, Presiden Jokowi telah mengunjungi Papua lebih dari tiga kali untuk meresmikan berbagai proyek pembangunan infrastruktur di wilayah itu, termasuk pembangunan jalan dan bandar udara.

Tetapi di mata Filep Karma, apa yang dilakukan Jokowi di Papua, “untuk kepentingan penjajahan dan bukan kepentingan rakyat Papua”.

Selengkapnya inilah petikan wawancara dengan Filep Karma dalam rubrik BINCANG bulan ini:
Bagaimana kehidupan Anda setelah dibebaskan dari penjara semenjak November 2015 lalu?

Setelah lepas dari penjara, saya masih diikuti intelijen. Tapi prinsip saya, saya mau hidup bebas. Jadi, saya tidak peduli diikuti intelijen, tapi kalau intelijen sampai menganggu aktivitas saya, atau menekan saya, membuat saya tidak nyaman, saya langsung mendatangi mereka dan saya akan bilang: ‘Anda intelijen ‘kan? Kenapa Anda mengikuti saya’.

Kalau saya selalu tertekan, ketakutan terhadap intelijen, hidup saya tidak akan bebas lagi.
Tapi otoritas hukum Indonesia mengatakan pemantauan terhadap Anda dilakukan agar Anda tidak kembali melakukan aktivitas separatisme?

Oh, tidak apa-apa. Saya tidak takut. Penjara itu rumah saya. Jadi penjara itu bagi kami, para pejuang, itu rumah kami. Karena kami kalau tidak di luar, ya dipenjara. Jadi ibaratnya, penjara itu rumah alternatif kedua.
Presiden Joko Widodo telah beberapa kali ke Papua untuk meresmikan proyek pembangunan infrastruktur. Mayoritas masyarakat Papua juga memilih dia dalam pemilu lalu. Presiden juga membuat kebijakan baru agar aparat militer tidak boleh melakukan pelanggaran HAM. Apakah Anda dapat menerima kebijakan Jokowi seperti itu?

Kami sudah tidak percaya sama sekali dengan pemerintah Indonesia. Karena selama bersama Indonesia, kami diperlakukan secara diskriminatif dan rasialis.

Jadi itu tidak bisa mengubah ideologi kami, dan apapun Jokowi yang mau bangun di Papua, itu ‘kan untuk kepentingan penjajahan, bukan kepentingan rakyat Papua.

Rakyat tidak meminta itu. Jokowi tidak pernah mendengarkan rakyat mau apa. Tapi ini Jokowi berpikir: ‘oh ini menurut Jokowi ini yang terbaik bagi rakyat Papua’. Itu pikiran Jokowi, bukan pikiran rakyat Papua.
Tapi bukankah saat ini banyak orang Papua sudah menjadi pemimpin pemerintahan di Papua? Lagipula mayoritas masyarakat Papua telah memilih Jokowi dalam pemilu lalu?

Itu tidak menjamin. Orang Papua mau menjadi gubernur, mau menjadi bupati, itu tidak menjamin.

Bapak saya menjadi bupati di Wamena, di jam kerjanya komandan Kopassus di Wamena masuk dan menodong pistol di depan muka bapak saya, meminta uang.

Bapak saya katakan: ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Tidak bisa saya berikan kepada Anda. Kalau Anda mau tembak, silakan tembak saya. Itu terjadi pada 1977.
Image caption Sejumlah warga Papua menggelar unjuk rasa di Jakarta menuntut digelarnya referendum di Papua terkait masa depan provinsi itu.
Bukankah sekarang sudah banyak terjadi perubahan yang lebih baik di Papua, setelah ada reformasi 1998 dan ada kebijakan terbaru dari Presiden Jokowi?

Tidak ada perubahan. Jadi kalaupun orang Papua menjadi bupati, dia hidup dalam tekanan, karena mereka selalu dimintai uang oleh Komandan Kodim atau Kapolres.

Kalau tidak kasih, nanti mereka ciptakan macam-macam masalah di sana, seperti OPM (Organisasi Papua Merdeka) menyerang, dan sebagainya.

Dan itu selalu digunakan, sehingga setiap tanggal bersejarah bagi bangsa Papua, mereka melakukan show force (pamer kekuatan), lalu membuat himbauan-himbauan, jangan bikin ini, jangan bikin itu, akan kami tindak tegas di tempat.
Image copyright Yuliana Lantipo
Image caption Anggota kepolisian Indonesia melakukan penjagaan terkait unjuk rasa kelompok pro-kemerdekaan Papua.

Dan itu yang mereka lakukan. Jadi TNI-polisi sendiri yang menciptakan suasana jadi tegang, bikin rakyat ketakutan.
Faktanya, Papua telah mendapat dana luar biasa dari pusat melalui kebijakan otonomi khusus, dari tahun ke tahun?

Yang kami dapat itu terlalu kecil dibandingkan dengan apa yang diambil Indonesia dari Freeport.

Jadi saya tidak mengatakan dana itu banyak, tidak. Itu terlalu kecil, karena apa yang diambil Indonesia dari Freeport lebih banyak daripada yang dia berikan.

Ibarat kalau kita makan ayam, itu hanya kulit-kulitnya yang dikembalikan ke Papua, tapi daging seluruhnya dimakan di Jakarta.

Banyak Dugaan Pelanggaran HAM Tak Tersentuh, Butuh Misi Pencari Fakta

Jayapura, Jubi – Tiga tahun belakangan ini Lembaga Studi Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham) Papua mencatat sedikitnya tiga kasus besar pelanggaran HAM yang terjadi di beberapa wilayah Provinsi Papua dan beberapa pelanggaran yang belum mendapat penanganan secara tuntas.

Direktur Elsham Papua, Ferdinand Marisan kepada wartawan di Kantor Elsham Papua, Rabu (4/5/2016) mengatakan bahwa pelanggaran HAM tersebut cenderung disebabkan pembatasan terhadap hak kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum.

“Apa yang dilakukan pihak keamanan terhadap sejumlah aktivis yang melakukan aksi demo termasuk pelanggaran HAM,” katanya.

Marisan mengatakan, tiga kasus terbesar dalam tiga tahun tersebut diantaranya, kasus penangkapan massal oleh aparat gabungan TNI/POLRI yang terjadi sejak 25 April hingga 3 Mei 2016 dalam kaitan dengan aksi demo damai yang dikoordinir oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang menyebabkan 1.888 orang ditangkap pada berbagai kota di tanah Papua dan di luar Papua.

“Kasus yang kedua adalah penembakan pada saat ibadah 1 Desember 2015 terhadap masyarakat Papua di Kampung Wanampompi, Distrik Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen. Dalam kasus ini empat orang meninggal dunia, dua orang diantaranya terindikasi mengalami penyiksaan hebat oleh aparat kepolisian. Selain itu ada delapan orang mengalami luka berat, 306 orang mahasiswa ditangkap di Jakarta dan 32 orang ditangkap di Nabire,”

ujarnya.

Dirinya menambahkan, untuk kasus ketiga pada 2 Mei 2015 lalu dimana sedikitnya 264 orang aktivis KNPB ditangkap oleh aparat kepolisian karena para aktivis tersebut melakukan aksi demo damai menolak peringatan hari integrasi Papua ke dalam NKRI.

“Sumber resmi yang kami dapatkan dari pihak KNPB bahwa antara 30 April hingga 1 Juni 2015, pihak aparat dalam hal ini pihak kepolisian telah menangkap dan menahan 479 anggota mereka yang terlibat dalam aksi demo damai,” katanya.

Dirinya menambahkan bahwa selain tiga kasus tersebut ada beberapa kasus lain yang belum mendapat penanganan secara tuntas adalah konflik antar kelompok yang terjadi di Pasar Youtefa pada 2 Juli 2014 lalu. Berdasarkan investigasi pihak Elsham Papua dan Bidang Keadilan, Perdamaian Keutuhan Ciptaan (KPKC) Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, diketahui ada empat orang korban tewas, salah satunya adalah anggota Polres Jayapura.

“Sementara itu ada dua orang dalam kasus tersebut harus menjalani perawatan medis di RS Bhayangkara dan proses interogasi di Polres Jayapura. Kami sudah menyampaikan pengaduan atas kasus tersebut ke Komnas HAM RI, Kompolnas RI dan Bareskrim Polri namun hingga kini penanganan baru sampai pada tingkat verifikasi,”

ujarnya.

Ditempat yang sama, Koordinator Divisi Monitoring dan investigasi Elsham Papua, Daniel Randongkir menambahkan, beberapa kasus yang terjadi diatas sama sekali tidak mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan berbagai persoalan HAM di Papua.

“Banyak kasus yang didiamkan. Kami sudah berupaya melaporkan hal ini ke Komnas HAM Papua namun sampai saat ini penanganan pihak Komnas HAM Papua juga belum terlihat, padahal kasus-kasus tersebut perlu dengan segera ditindaklanjuti agar saksi-saksi ahli atau saksi kunci tidak hilang. Itu yang ingin dilakukan oleh negara terhadap rakyat Papua,”

katanya.

Untuk itu, pihaknya mewakili aspirasi korban pelanggaran HAM yang sampai saat ini belum mendapatkan keadilan merekomendasikan beberapa poin kepada pemerintah Indonesia yaitu meminta Pacific Islands Forum (PIF) segera mengirimkan Tim Pencari Fakta ke Tanah Papua agar bertemu dengan korban pelanggaran HAM yang terjadi sejak 1 Mei 1963 hingga kini.

“Kami juga meminta agar Negara-negara anggota PBB, Organisasi HAM Internasional dan seluruh jaringan pendukung penegakan HAM agar menyerukan dibentuknya suatu Misi Pencari Fakta agar berkunjung ke Papua sebelum pelaksanaan Universal Periodic Review di Dewan HAM PBB pada 2017 mendatang,”

ujarnya.

Selanjutnya Elsham Papua juga meminta pemerintah Indonesia harus membuka diri dan mau bekerjasama dengan pihak ketiga yang lebih netral dalam melakukan penyelidikan pelanggaran HAM tanpa melibatkan unsur TNI dan POLRI sebagai institusi yang kerap melakukan tindakan pelanggaran HAM di tanah Papua termasuk individu-individu yang tidak memiliki kualifikasi di bidang HAM. (*)

Ketua MSG Menangguhkan Pertemuan Puncak MSG, Mengirim Utusan Khusus untuk West Papua ke London

Geologie van Dorp, http://pmpresssecretariat.com, Monday, 2 May 2016,By PM Press

Ketua MSG, Perdana Menteri Kepulauan Solomon Hon Manasye Sogavare telah menunda KTT Pemimpin MSG dan akan diumumkan pada waktunya.

KTT itu awalnya dijadwalkan dimulai besok 3 Mei dan berakhir pada hari Jumat 6 Mei 2016.

Penundaan tersebut terjadi karena beberapa masalah penting dalam politik nasional dan menuntut kepemimpinan, tegasnya.

Ketua MSG sedang membangun hubungan dengan para pemimpin negara-negara MSG lainnya untuk menyepakati tanggal dan tempat yang pasti, yang akan memakan biaya bagi negara-negara anggota MSG. Setelah rincian ini selesai, para anggota MSG akan diinformasikan bersama-sama dengan masyarakat umum di negara-negara MSG.

Hal ini dilakukan dalam upaya MSG untuk memastikan bahwa masyarakat umum benar-benar diberitahui tentang keputusan yang dibuat oleh para pemimpin MSG kami.

Serangkaian berita daerah yang salah telah mengakibatkan ketegangan yang tidak perlu dan kesalahpahaman, dengan demikian telah menjadi prioritas bagi Ketua MSG untuk memastikan bahwa informasi yang benar, fakta dasar MSG disahkan dan disampaikan ke masyarakat MSG secara jelas dan transparan.

 

Menyangkut aplikasi keanggotaan “Persekutuan untuk Pembebasan West Papua (ULMWP)”, Ketua MSG telah resmi menerima aplikasi keanggotaan. Lamaran ini sekarang sedang disebarkan ke negara-negara anggota MSG dan akan menjadi masalah prioritas dalam agenda KTT Pemimpin MSG nanti.

Ketua MSG juga, telah mengirimkan Utusan Khusus-nya untuk Papua Barat, yaitu; Mr Rex Stephen Horoi, sebagai mewakilinya untuk mengikuti konferensi International Parliamentarians for West Papua (IPWP) di London, Inggris.

Hal ini dipertimbangkan bahwa selama dua hari konferensi yang akan dimulai di London, hari ini akan dilaksanakan “musyawarah tertinggi” tentang “strategi layak dan realistis untuk mempertahankan pada agenda global hak rakyat Papua Barat untuk menentukan masa depan mereka sendiri”. Hasil dari konferensi ini akan disampaikan kepada Papua Barat, pada saat keputusan KTT Pemimpin MSG berikutnya.

Pemimpin MSG lain yang ikut menghadiri Konferensi IPWP adalah Hon Ralph Regenvanu, Menteri Pertanahan Republik Vanuatu dan Hon Gary Juffa, Gubernur Provinsi Oro (Utara) di Papua Nugini.

Untuk pertanyaan terkait media, silakan hubungi:
Mr rence Sore
Sekretaris Ketua MSG
Kantor Perdana Menteri & Kabinet di Kepulauan Solomoni
Telepon: (677) 22202 Ext: 216
Diterjemahkan Ke dalam bahasa indonesia Oleh : Demi Cinta Papua dan diedit oleh PMNews Sumber Asli : http://pmpresssecretariat.com/2016/…

Tuntutan kemerdekaan Papua, RI-KNPB ‘berebut pengaruh’

Heyder Affan, Wartawan BBC Indonesia, 14 April 2016

Perebutan pengaruh antara pemerintah Indonesia dan kelompok pendukung kemerdekaan Papua di kawasan Pasifik terus berlanjut menyusul unjuk rasa ratusan orang di Papua yang menuntut agar diakui oleh sebuah blok regional di kawasan Pasifik, Rabu (13/04).

Sementara Indonesia terus mendesak agar statusnya di organisasi Melanesian Spearhead Group, MSG, meningkat dari anggota asosiatif menjadi anggota penuh, kata seorang anggota DPR.

MSG, adalah sebuah blok regional di kawasan Pasifik, yang meliputi Fiji, Vanuatu, Papua Nugini dan kepulauan Solomon. Organisasi dibentuk pertama kali pada 1988.

Semula sebagai observer (peninjau), Indonesia diterima sebagai anggota asosiatif MSG pada KTT ke-20 di Honiara, Kepulauan Solomon pada Juni 2015 lalu, tetapi selalu diprotes oleh organisasi Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP).

Lanjut ke Sumber Berita: BBC News Indonesia

LIPI: Gerakan Pro-Kemerdekaan Papua Semakin Solid

Penulis: Eben E. Siadari 09:32 WIB | Selasa, 12 April 2016

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. Adriana Elisabeth, mengakui gerakan pro-kemerdekaan Papua dalam tiga tahun terakhir semakin solid. Hal itu terlihat dari keberhasilan mereka memperluas internasionalisasi isu Papua yang antara lain dimotori oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Soliditas gerakan pro-kemerdekaan Papua juga dipicu oleh tiadanya kebijakan yang komprehensif dalam menangani Papua selama tiga tahun terakhir. Adriana menilai ada kesan anggap remeh dan ambigu dari pemerintah pusat dalam menangani konflik di Papua, yang mengakibatkan gerakan kaum muda Papua tak diperhatikan. Akibatnya, mereka berkembang dan menjalin afiliasi dengan gerakan diaspora Papua.

“Kalau soal internasionalisasi isu Papua, itu sudah terjadi. Pemerintah mengklaim itu masalah domestik. Tetapi di dalam isu Papua itu sendiri sudah ada aspek internasional. Dengan adanya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), sudah semakin sulit membendung internasionalisasi masalah Papua yang kami sebut eksternalisasi, di luar Papua dan di luar Indonesia,”

kata Adriana, dalam wawancara khusus dengan satuharapan.com, di kantornya, Senin (11/4).

Adriana Elisabeth adalah salah satu peneliti LIPI yang telah menekuni kajian ini sejak tahun 2004 bekerjasama dengan Jaring Damai Papua (JDP). Menurut Adriana, dewasa ini ULMWP sedang berupaya untuk mendapatkan keanggotaan penuh di Melanesian Spearhead Group (MSG) yaitu organisasi negara-negara di Pasifik Selatan. Indonesia juga sedang memperjuangkan memperoleh keanggotaan yang sama. Namun, menurut Adriana, selama tiga tahun terakhir, ULMWP tampak lebih agresif dibandingkan dengan upaya diplomasi Indonesia.

“Dengan soliditas yang dibangun gerakan kaum muda (Papua) yang berafiliasi kuat dengan diaspora Papua, itu solidnya luar biasa, dan aspek internasionalnya sudah besar sekali. Dan itu pe-ernya Indonesia, strategi diplomasi di Pasifik Selatan, misalnya, itu kan harus dihadapi. Termasuk ke forum-forum internasional, dimana teman-teman kita gerakan pro-kemerdekaan Papua selalu membawa isu pelanggaran HAM. Kalau bicara pelanggaran HAM, mereka pasti satu suara,”

kata Adriana.

Oleh karena itu, Adriana mengatakan pemerintah harus memiliki strategi dalam menghadapi gerakan ini.

Menurut dia, dalam tiga tahun terakhir, pemerintah sempat missed dalam melihat pergerakan kaum muda di Papua. Masalah Papua sering dipandang lebih kecil daripada yang seharusnya. Di sisi lain, Adriana juga mengakui LIPI juga sempat lalai dalam merawat pihak-pihak yang diajak berdialog sejak 2004.

“Memang tentara Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak sesolid GAM. Mereka kecil, senjatanya juga kurang, tetapi gerakan kaum muda ini tidak diperhatikan. Mereka sangat cermat, mereka juga memakai agenda pro-demokrasi. mereka tidak anarkis lagi. Jadi itu saya kira yang agak missed oleh pemerintah tiga tahun terakhir,”

kata dia.

“Jadi sikap underestrimate itu ada. Dengan itu strateginya menjadi sangat elitis. Seolah mendekati Papua itu dapat didekati dengan hanya melobi negara-negara di Pasifik Selatan. Diplomasi hanya tingkat elit. Bagaimana di tingkat akar rumput yang semakin eksis, itu tidak terpikir strateginya. Itu sebabnya kami tawarkan dialog nasional untuk merangkul semua elemen untuk duduk bersama, dan bicara bersama,”

kata Adriana.

Adriana juga menyinggung kunjungan Menkopolhukam, Luhut Binsar Pandjaitan ke Fiji, yang disebut-sebut dalam rangka melobi negara-negara Pasifik Selatan untuk mendukung Indonesia dalam menghadapi ULMWP.

“Lalu Pak Luhut bicara tidak mau dialog dengan ULMWP. Nah, itu menjadi pertanyaan gerakan kaum muda di Papua. Maka kita akan menjadi repot. Daripada bicara begitu, kenapa Pak Luhut tidak minta dukungan publik di dalam dulu, ‘Saya mau ke Fiji, saya mau bicara apa.’ Lalu kenapa tidak Menlu yang pergi. Pernyataan itu menjadi blunder. Ini jadi amunisi yang baik untuk dipakai oleh gerakan pro-kemerdekaan. Ini malah buka front,”

kata Adriana.

“Dan mereka semakin canggih. Anda sudah tahu kan bahwa Benny Wenda (Juru Bicara ULMWP, Red), sudah melakukan pendekatan ke keluarga Nelson Mandela. Itu artinya apa? Mereka sedang meminta dukungan dari ras kulit hitam. Dan kalau semua negara ras kulit hitam mendukung Papua dalam isu HAM saja, kita mau bicara apa. Kalau bersuara seperti itu kita bisa kalah di PBB, karena semua negara memiliki hak suara yang sama, baik negara kecil atau pun besar. Jadi saya kira strategi kawan-kawan (gerakan pro-kemerdekaan Papua) itu luar biasa,”

tutur Adriana.

Berangkat dari hal ini, kata Adriana, LIPI memberikan rekomendasi agar segera dilaksanakan dialog nasional dengan Papua. Dalam dialog, dibicarakan solusi untuk mengatasi konflik di Papua yang sudah berlangsung selama 50 tahun.

Untuk mempersiapkan dialog nasional, LIPI merekomendasikan agar pemerintah dan masyarakat Papua terlebih dulu menentukan dan menyepakati tujuan utama dari dialog nasional ini. Tahap selanjutnya adalah menentukan pihak-pihak yang akan terlibat di dalam dialog, serta agenda, mekanisme dan mediator dialog.

Adriana mengatakan dialog nasional harus melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat Papua, paguyuban migran, kelompok agama, aktivis/LSM, media, kelompok kaum muda, akademisi/peneliti, pengusaha/investor, kelompok profesional, kelompok perempuan, partai politik, TPN/OPM dan diaspora Papua.

Untuk menindaklanjuti pernyataan kesiapan Presiden Jokowi untuk berdialog, kata Adriana, LIPI berpendapat presiden perlu dibantu oleh seseorang untuk mempersiapkan dialog nasional sebagai “Utusan Khusus” atau special envoy.

“Saya ditelepon oleh Ibu Menlu, mengoreksi bahwa special envoy itu kata dia biasanya untuk urusan luar negeri. Saya menjelaskan yang kami maksud sebagai special envoy di sini bukan dalam terminologi seperti itu. Maksud kami adalah orang, atau tim kecil, yang selama 24 jam mengurusi Papua dan memiliki akses langsung kepada presiden,”

tutur dia.

LIPI membuat kriteria yang harus dipenuhi oleh tokoh atau tim kecil itu, yakni: (1) Presiden Republik Indonesia harus sangat percaya pada orang itu; (2) Orang itu memiliki pemahaman yang akurat mengenai akar persoalan di Tanah Papua; (3) Objektif dan tidak diskriminatif; dan (4) Tidak pernah terlibat dalam pembentukan milisi-milisi sipil pro-Indonesia dan/atau yang mendukung kemerdekaan Papua.

Empat kriteria bagi utusan khusus dimaksudkan agar dia dapat bekerja secara efektif dan mendapatkan legitimasi kuat dalam proses dialog. Kemudian utusan khusus tidak mencari satu pihak saja untuk merepresentasikan masyarakat, tetapi melibatkan banyak elemen masyarakat penting untuk terlibat di dalam dialog nasional.

Editor : Eben E. Siadari

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny